Bab-iii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1

Gambaran Umum Kabupaten Grobogan

3.1.1

Keadaan Geografi Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di

antara 110o15’ BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’ LS. Mengenai kondisi tanah, sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur berada di bagian timur Propinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan : a. Sebelah Barat

: Kabupaten Semarang dan Demak

b. Sebelah Utara

: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora

c. Sebelah Timur

: Kabupaten Blora

d. Sebelah Selatan

: Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur), Kabupaten Sragen,

Kabupaten

Boyolali

dan

Kabupaten

Semarang. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang terbagi dalam 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 7 (tujuh) kelurahan dengan ibukota kabupaten di Purwodadi.

36

Jarak ibukota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut : - Purwodadi ke Semarang

: + 64 Km

- Purwodadi ke Demak

: + 39 Km

- Purwodadi ke Kudus

: + 45 Km

- Purwodadi ke Pati

: + 45 Km

- Purwodadi ke Blora

: + 64 Km

- Purwodadi ke Sragen

: + 64 Km

- Purwodadi ke Surakarta

: + 64 Km

Alam Kabupaten Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi terbagi ke dalam tiga kelompok : a. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan antara 0 – 8 %

meliputi enam kecamatan yaitu

Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah selatan; b. Daerah perbukitan berada ketinggian antara 50 – 100 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan antara 8 – 15 %

meliputi lima kecamatan yaitu

Kecamatan Klambu, Brati, Ngaringan, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara; c. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan lebih dari 15 % meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

37

Berdasarkan letak geografi dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang cenderung sulit mendapatkan air bersih namun merupakan kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian. Kabupaten Grobogan mempunyai luas + 1.975,86 Km 2 atau 197,586.420 Ha dan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan + 37 Km dan jarak dari barat ke timur + 83 Km, yaitu terdiri dari : a.

Tanah sawah 63.730,00 Ha, yang terdiri dari : − Irigasi Teknis

: 18.674,00 Ha

− Irigasi Setengah Teknis

:

1.801,00 Ha

− Irigasi Sederhana

:

7.175,00 Ha

− Tadah Hujan

: 36.080,00 Ha

Dilihat dari kondisi pengairan yang ada, pada kenyataannya di musim kemarau sistem pengairan yang ada tidak dapat diharapkan manfaatnya. b.

Tanah bukan sawah 133.852,42 Ha, terdiri dari : − Pekarangan/Bangunan

: 28.783,91 Ha

− Tegalan/Kebun

: 26.266,80 Ha

− Padang Gembala

:

2,00 Ha

− Tambak/Kolam

:

21,00 Ha

− Rawa

:

15,00 Ha

− Hutan Negara

: 68.633,06 Ha

38

− Hutan Rakyat

:

− Perkebunan Negara

: -

− Lain-lain (Sungai,Jalan, Kuburan dll.)

:

2.486,00 Ha

7.646,65 ha

Kabupaten Grobogan yang berada diantara dua Pegunungan Kendeng memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor tersebut dalam pembentukan produk domestic bruto (PDRB) hingga saat ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. Kondisi ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal. Bahan tambang/galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi : kapur, semen, tanah liat, garam, gips, batu dan lain-lain. Kabupaten Grobogan mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s.d 6 bulan kering dan 1 s.d 6 bulan basah dengan suhu minimum 20

o

C. Sedangkan curah

hujan rata-rata 1.730 Mm. 3.1.2

Keadaan Demografi Paradigma baru saat ini penduduk memiliki arti penting dalam

hubungannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (empowering people) dan pelayanan umum (public service). Penduduk merupakan modal dasar

39

dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah baik sebagai obyek maupun sebagai subyek yang memiliki pengaruh cukup besar, karena penduduk yang aktif akan mendukung dan sebaliknya penduduk yang pasif akan menghambat pembangunan. Partisipasi aktif dari masyarakat salah satunya tergantung dari tingkat pendidikan masyarakat, karena penduduk yang tingkat pendidikannya rendah akan berdampak pada sumber daya manusia yang kurang/tidak berkualitas sehingga tidak mampu terserap dalam dunia kerja apalagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya hanya akan memperbesar angka pengangguran. Kemajuan suatu daerah sangatlah tergantung dari kualitas atau mutu aparatur pemerintah dan potensi penduduknya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan mencapai jumlah sebesar 1.378.361 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 683.089 jiwa (49,56%) dan penduduk perempuan 695.272 jiwa (50,44%) dibandingkan

jumlah

penduduk

pada

tahun

2005

sebesar

1.368.307

jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai 698 jiwa/km² dengan sex ratio penduduk 98%, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki dan laju pertumbuhan pada tahun 2006 mencapai 0,73%, yang berarti meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 0,54%. Perincian komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut jenis kelamin sebagaimana Tabel 1 :

40

Tabel 1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2006 Penduduk No

Kecamatan

1

2

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

3

4

5

1. KEDUNGJATI

20.737

21.799

42.536

2. KARANGRAYUNG

47.808

49.015

96.823

3. PENAWANGAN

31.696

32.177

63.873

4. TOROH

57.459

57.526

114.985

5. GEYER

34.354

35.876

70.230

6. PULOKULON

52.868

54.582

107.450

7. KRADENAN

41.540

41.629

83.169

8. GABUS

38.216

37.781

75.997

9. NGARINGAN

33.420

32.197

65.617

10. WIROSARI

43.760

44.948

88.708

11. TAWANGHARJO

25.217

26.391

51.608

12. GROBOGAN

32.836

33.764

66.600

13. PURWODADI

60.324

62.690

123.014

14. BRATI

22.596

22.302

44.898

15. KLAMBU

17.078

17.019

34.097

16. GODONG

42.121

42.962

85.083

17. GUBUG

36.917

37.883

74.800

18. TEGOWANU

24.212

24.478

48.690

19. TANGGUNGHARJO

19.930

20.253

40.183

Jumlah

683.089

695.272

1.378.361

Sumber : Bapenduk Capil Kab. Grobogan, Tahun 2006

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Grobogan terbagi

dalam

wilayah

Kecamatan,

jumlah

Desa/Kelurahan

Dusun/Lingkungan sebagaimana Tabel 2 berikut di bawah ini :

dan

Jumlah

41

Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

No

Kecamatan

Jumlah Desa/Kel

1

2

3

Jumlah Dusun/Lingk 4

Luas Wilayah (km2) 5

1. KEDUNGJATI

12 Desa

76

130,33

2. KARANGRAYUNG

19 Desa

100

18,85

3. PENAWANGAN

20 Desa

71

74,18

4. TOROH

16 Desa

118

119,31

5. GEYER

13 Desa

102

196,19

6. PULOKULON

13 Desa

112

133,65

7. KRADENAN

14 Desa

79

107,74

8. GABUS

14 Desa

87

165,38

9. NGARINGAN

12 Desa

78

116,72

12 Desa/2 Kel

86

154,30

10 Desa

58

83,60

12. GROBOGAN

11 Desa/1 Kel

52

104,56

13. PURWODADI

13 Desa/4 Kel

104

77,65

14. BRATI

9 Desa

51

54,90

15. KLAMBU

9 Desa

44

46,56

16. GODONG

28 Desa

86

86,78

17. GUBUG

21 Desa

62

71,11

18. TEGOWANU

18 Desa

54

51,67

19. TANGGUNGHARJO

9 Desa

31

60,64

1.451

1,975,86

10. WIROSARI 11. TAWANGHARJO

Jumlah

273 Desa/7 Kel

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan Tahun 2006

3.1.3

Keadaan Sosial Ekonomi Dilihat dari keadaan geografis daerah dan luas wilayah penggunaan tanah

maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Hal ini karena didukung oleh kondisi topografi dan keadaan tanah yang ada di Kabupaten Grobogan.

42

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan merupakan gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai yang memproduksi barang dan jasa atau yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja dibanding dengan penduduk dalam usia kerja. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2006. Penyerapan jenis lapangan pekerjaan utama tertinggi pertama pada kelompok pekerjaan utama pertanian sebesar 58,13%, jenis lapangan kerja kedua yang banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, yaitu 14,90% dari total angkatan kerja. Jenis lapangan kerja terbanyak ketiga adalah jasa, yaitu meliputi 9,25% dari total angkatan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada berbagai jenis lapangan kerja di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Penyerapan Jenis Lapangan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Grobogan Tahun 2006

Lapangan kerja

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

%

1

2

3

4

5

271.449

134.928

406.377

58,13

Industri

13.984

15.690

29.674

4,25

Konstruksi

63.664

981

64.645

9,25

Perdagangan

39.054

65.118

104.172

14,90

Angkutan, Pos, dan Telkom

72.689

1.592

24.281

3,47

Jasa

24.329

22.894

47.223

6,76

Lainnya

17.104

5.550

22.654

3,24

452.273

246.753

699.026

100

Pertanian

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2006

Kondisi pendidikan merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan di daerah,

43

khususnya dalam upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat. Kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Grobogan secara umum dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4 Jumlah Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Di Kabupaten Grobogan No

Tingkat Pendidikan

Tahun 2005

%

Tahun 2006

%

1

2

3

4

5

6

1.

Tidak/Belum Tamat SD/MI

316.107

29,13

313.323

28,86

2.

SD/MI

493.641

45,50

483.69

44,55

3.

SLTP

167.889

15,47

174.482

16,07

4.

SMU/MA

84.987

7,83

90.828

8,37

5.

Diploma/Sarjana Muda/Sarjana

22.389

2,06

23.654

2,15

1.085.013

100

1.085.664

100

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2006

Tahun 2006 tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat di Kabupaten Grobogan menunjukkan tingkat perkembangan yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tamatan pendidikan lanjutan tingkat pertama sampai dengan sarjana yang cukup tinggi dibandingkan dengan tamatan sampai dengan SD yang mengalami penurunan, sehingga kualitas pendidikan yang ditamatkan masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya. Jumlah tamatan pendidikan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,45 % dibanding tahun 2005, sedangkan secara proporsional, peningkatan kualitas pendidikan pada tahun

44

2006 ditunjukkan pada meningkatnya proporsi tamatan SLTP dan SLTA mencapai 24,44 % dibanding tahun 2005 sebesar 23,31 % dan pada tingkat tamatan pendidikan tinggi D III sampai dengan Sarjana tahun 2006 mencapai 2,15 % dibanding tahun 2005 sebelumnya mencapai 2,06%. Apabila dilihat dari penyebaran proporsi jenjang pendidikan, secara kuantitas mengalami peningkatan dimana pendidikan menengah meningkat sebesar 6,87 %. Hal ini menggambarkan bahwa kuantitas dan kualitas tamatan pendidikan masyarakat di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup besar. Keberhasilan program pendidikan, salah satu indikatornya dapat dilihat dari keberhasilan peningkatan APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar). Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya untuk pendidikan tingkat dasar (SLTP) dan menengah mengalami peningkatan. Sementara itu jumlah siswa putus sekolah tahun 2006 untuk SD/MI ada 220 siswa, tidak mengalami penurunan atau kenaikan bila dibanding tahun 2005 sejumlah 220 siswa. Dan untuk SMP/MTs ada 474 siswa, mengalami penurunan bila dibanding tahun 2005 yang berjumlah 736 siswa. Sedangkan jumlah siswa SD/MI yang tidak naik kelas pada tahun 2006 sejumlah 9.914 siswa, ada kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang berjumlah 9.891 siswa, dan untuk siswa SMP/MTs yang tidak naik kelas pada tahun 2006 ada 95 siswa, ada penurunan dibanding tahun 2005 yang berjumlah 176 siswa. Selanjutnya Perkembangan Tingkat Partisipasi Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.

45

Tabel 5 Tingkat Partisipasi Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2005/2006 Tahun Ajaran

Indikator 1

2005/2006

2006/2007

2

3

APK SD+MI

97,10

102,04

APM SD+MI

89,45

94,61

APK SMP+MTs

76,39

88,66

APM SMP+MTs

64,87

81,50

APK SMA+SMK+MA

31,07

35,34

APM SMA+SMK+MA

22,92

25,41

Sumber : Dinas P & K Kabupaten Grobogan Tahun 2007 (semester I)

Melihat data di atas, tahun 2006 terjadi kenaikan 5,16 % Angka Partisipasi Murni SD artinya bahwa pada anak usia sekolah SD di Kabupaten Grobogan telah meningkat

pemerataan

atau

kesempatan

untuk

mendapatkan

pendidikan

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Belum tercapainya APM SD sampai dengan 100% karena banyak sekali faktor yang berpengaruh seperti faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menyekolahkan anak pada usianya, apabila dilihat dari kuantitas atau jumlah SD yang tersedia, sudah memenuhi kapasitas daya tampung, hanya secara kualitas, kondisi fisik gedung atau prasarana pendidikan masih kurang. 3.2

Gambaran Umum Sekretaris Desa Secara umum jumlah Desa di Kabupaten Grobogan berjumlah 273 (dua

ratus tujuh puluh tiga) Desa yang tersebar dalam 19 (sembilan belas) kecamatan.

46

Dari jumlah tersebut namun hanya 245 (dua ratus empat puluh lima) Desa yang memiliki Sekretaris Desa, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Sekretaris Desa dijabat wanita dan 222 (dua ratus dua puluh dua) laki-laki. Sedangkan 28 (dua puluh delapan) Desa lainnya sampai dengan dilaksanakannya penelitian belum memiliki Sekretaris Desa dan belum diisi, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri maupun karena diberhentikan. 3.2.1

Usia Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, bahwa syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 51 Oktober 2006. Keberadaan 245 (dua ratus empat puluh lima) Sekretaris Desa saat ini, menurut data yang diperoleh dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, untuk Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Data Sekretaris Desa Menurut Usia Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007 No

Umur

Jumlah

Persentase (%)

1.

Kurang dari 51 Tahun

165

67,35

2.

Lebih Dari 51 Tahun

80

32,65

Jumlah

245

Sumber : Diolah dari Data Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2007

100

47

Menurut Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa kondisi Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan sebagian besar berusia kurang dari 51 (lima puluh satu) tahun yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 67,62 % (enam puluh tujuh koma enam dua persen). Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007, maka Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan yang dapat diangkat menjadi PNS sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang. 3.2.2

Pendidikan Adapun kondisi Sekretaris Desa menurut tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel berikut ini. Tabel 7 Data Sekretaris Desa Menurut Pendidikan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007

No

Pendidikan

1.

SD/sederajat

2.

Jumlah

Persentase (%)

4

1,64

SLTP/sederajat

48

19,59

3.

SLTA/sederajat

147

60,00

4.

Diploma

20

8,16

5.

S-1

26

10,61

6.

S-2

-

0

245

100

Jumlah

Sumber : Diolah dari Data Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2007

48

Tingkat pendidikan Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan sebagian besar adalah SLTA/sederajat dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang. Dan masih dijumpai pula sejumlah 4 (empat) orang Sekretaris Desa dengan tingkat pendidikan SD/sederajat), hal ini dimungkinkan karena pada waktu pengisian jabatan Sekretaris Desa untuk syarat pendidikan minimal adalah SD/sederajat dan sebelum ditetapkannya atau mendasarkan pada Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pelaksanaannya yang mensyaratkan bahwa pendidikan minimal adalah SLTP/sederajat. 3.2.3

Masa Kerja Berakhirnya masa jabatan Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan

dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama, mendasarkan pada Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan sebelumnya adalah berakhir pada batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun). Kedua, mendasarkan pada Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berakhir pada batas usia paling tinggi 60 (enam puluh tahun). Komposisi Sekretaris Desa berdasarkan masa kerja sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 8 Data Sekretaris Desa Menurut Masa Kerja Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007 No 1. 2. 3.

Masa Kerja Kurang dari 5 Tahun 5 – 20 Tahun Lebih dari 20 Tahun Jumlah

Jumlah 58 95 92 245

Sumber : Diolah dari Data Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2007

Persentase (%) 23,67 38,78 37,55 100

49

Menurut Tabel 8 tersebut terlihat bahwa masa kerja Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan sebagian besar lebih dari lima tahun. 3.2.4

Penghasilan Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2005 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa masing-masing, penghasilan bagi Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan berupa tanah bengkok sebanyak-banyaknya 3,333 ha bagi sawah yang mendapat pengairan secara tetap, 5 ha bagi sawah tadah hujan dan 6,666 ha bagi sawah kering. Namun penghasilan berupa tanah bengkok yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan daerah tersebut adalah tetap sampai berlakunya masa jabatannya. Adapun besarnya penghasilan yang diterima Sekretaris Desa berupa tanah bengkok apabila dinilai dengan uang adalah sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 9 Data Sekretaris Desa Menurut Besarnya Penghasilan Perbulan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007

No

Penghasilan

1.

Kurang dari Rp.550.000,-

2.

Rp.550.001 s.d Rp.1.500.000,-

3.

Lebih dari Rp.1.500.001,Jumlah

Jumlah

Persentase (%)

75

30,61

109

44,49

61

24,90

245

Sumber : Diolah dari Data Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2007

100

50

3.3

Pelaksanaan

Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil

maupun Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kebijakan tentang PNS bagi Sekretaris Desa bukan hanya sebagai hal yang menggembirakan, tetapi lebih merupakan hal kongkrit dalam upaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sistem administrasi pemerintahan dan birokrasi. Sekaligus ini juga penting sebagai sebuah penegasan akan perintisan sistem pemerintahan desa yang tengah berlangsung di Indonesia, sehingga tidak boleh lagi ada keraguan akan format pemerintahan desa, apalagi mempertanyakannya apakah dalam bentuk desa formal atau desa adat atau bentukbentuk lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan desa telah jelas ditegaskan sebagai desa otonom dan diakuinya ciri khusus yang dimilikinya. Otonomi Desa harus dipahami sebagai prinsip kewenangan dalam mengatur rumah tangga yang oleh pemerintah didelegasikan penuh kepada desa. Memang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan nilai-nilai keaslian dan kemandirian desa. Tapi tidak berarti pemerintah desa tidak ada keterkaitan dengan pemerintahan diatasnya. Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan sistem orde pemerintahan yang berkait erat dalam kaitan kewilayahan, kewenangan atau urusan dan administrasi. Artinya semua pengaturan kehidupan penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung dalam koridor dan rambu hukum serta sistem pemerintahan secara nasional. Pengakuan akan nilai-nilai keaslian dan tradisional desa tidak menghilangkan sifat regulatif sistem pemerintahan desa

51

sebagai badan regulator pada orde pemerintahan desa yang mengacu pada orde pemerintahan diatasnya. Tidak benar bila ada persepsi yang muncul bahwa keterkaitan pemerintahan desa dengan sistem nasional hanya dalam sistem pemerintahan saja, tidak mencakup hal-hal lain dalam kehidupan desa. Sesuai dengan makna konsitusi maka seluruh pengelolaan perikehidupan, pengaturan tatanan nasional, hubungan nasional dan sub-nasional atau daerah atau desa, hubungan pemerintah dengan rakyat, perlindungan kebebasan dan hak warga negara serta upaya-upaya menjaga eksistensi negara serta pemantapan nilai-nilai bangsa dan sasaran nasional, semuanya itu merupakan satu kesatuan makna konstitusi dalam menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika itu diantaranya, Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipertegas posisi keterkaitan strata atau orde pemerintahan. Orde itu meliputi nasional/pusat-propinsi-kabupatenkecamatan-desa. Keterkaitan strata pemerintahan tersebut dimaksudkan dalam halhal

keterkaitan

wilayah,

keterkaitan

kewenangan/urusan,

dan

keterkaitan

administrasi. Kedua, terdapat latar belakang gambaran keadaan bahwa pada banyak wilayah di Indonesia, administrasi pemerintahan desa belum berlangsung tertib dan umumnya masih konvensional serta menghadapi banyak permasalahan seperti dokumen hilang dan lain sebagainya terutama dalam masa transisi/peralihan/suksesi Kepala Desa. Ketiga, kenyataan lebih buruk lagi sebagai akibat situasi pasca reformasi dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan berbagai pengaturannya sehingga terjadinya perubahan dan masa transisi sistem pemerintahan daerah sehingga dirasakan perlu untuk

52

memberi ruang normatif untuk pembinaan dan penataan pemerintahan desa secara lebih tertib dan konseptual. Kerangka konsepsi dalam pengaturan desa itu ialah agar hubungan strata atau orde pemerintahan berlangsung secara kongkrit dalam hubungan administrasi setidaknya diawali dari ketertiban administrasi. Sekaligus hubungan administrasi tersebut didorong sebagai instrumen perekat kesatuan administrasi secara nasional dengan segala konsekuensinya yang menjadi tugas bersama antara seluruh strata atau orde pemerintahan. Menurut Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Grobogan dalam sebuah acara sosialisasi mengenai Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka (OR) Setda Kabupaten Grobogan tanggal 8 Oktober 2007 memaparkan bahwa tujuan kebijaksanaan Sekretaris Desa diisi dari PNS, diantaranya adalah : a.

pelaksanaan tugas pemerintahan semakin efektif;

b.

effektifitas adminitrasi perkantoran, keuangan, aset, dan sebagainya;

c.

fungsi koordinasi perencanaan;

d.

peningkatan manajemen perkantoran dan koordinasi antar instansi;

e.

peningkatan pelayanan masyarakat; Kasubbag Bina Desa Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten

Grobogan dalam sebuah acara Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2007 di Kecamatan Karangrayung, menjelaskan bahwa secara garis besar fungsi Sekretaris Desa antara lain : a.

motor penggerak administrasi desa (perkantoran, keuangan, program, dsb);

53

b.

penciptaan kondisi yang serasi antar instansi;

c.

pemikir bagi pengembangan desa;

d.

konseptor perumusan regulasi yang akan ditetapkan;

e.

motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan;

f.

agrigator administrasi bagi kepentingan masyarakat banyak. Penuangan kebijakan dan pengaturan bahwa Sekretaris Desa adalah PNS

didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada hakekatnya merupakan sebuah konsensus politik yang berhasil dicapai, karena undang-undang bukan hanya produk pemerintah sendiri melainkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sampai dengan pelaksanaan penelitian, Pemerintah Kabupaten Grobogan belum melaksanakan pengisian jabatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah ada di Kabupaten maupun Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Grobogan berperan aktif dalam memfasilitasi penyaluran aspirasi para Sekretaris Desa ke Pemerintah Pusat dengan mendampingi perwakilan secara langsung ke Jakarta, aktif berkonsultasi dan koordinasi dan melalui surat ke Pemerintah Pusat diantaranya tanggal 31 Juli 2006 Nomor : 141/4739/I/2006 perihal Pengiriman Aspirasi. Guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 maka pada tanggal 8 Oktober 2007 telah dilaksanakan sosialisasi sekaligus penjelasan mengenai pemberkasan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada para Sekretaris Desa dan pada tanggal 10 Oktober 2007 dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka memfasilitasi para Sekretaris Desa melengkapi berkas persyaratan.

54

3.3.1

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka

yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Misalnya, seorang Sekretaris Desa diangkat pada tanggal 13 Januari 2002 dan sampai dengan pengangkatannya sebagai PNS masih melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara terus menerus dan berdasarkan database dia termasuk dalam daftar nominatif yang akan diangkat menjadi PNS formasi Tahun 2007, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah, pertama, Sekretaris Desa yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004. Seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 16 Oktober 2004, meskipun sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 masih melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS. Kedua, Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 tetapi diberhentikan sebagai Sekretaris Desa. Seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2004, dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS. Seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2003, dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

55

Syarat yang harus dipenuhi Sekretaris Desa untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagai berikut : a.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c.

Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d.

sehat jasmani dan rohani;

e.

memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan

f.

berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal 15 Oktober 2006. Dalam arti yang lahir setelah tangal 15 Oktober 1955. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat paling tinggi

Pengatur Muda golongan ruang II/a. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah/STTB lebih tinggi dari ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah/STTB SLTA. Seorang Sekretaris Desa memiliki ijazah S-1, dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan ijazah/STTB SLTA dan diberikan pangkat Pengatur Muda golongan ruang Il/a. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah/STTB lebih rendah dari ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah

56

yang dimiliki. Seorang Sekretaris Desa memiliki ijazah/STTB SLTP, maka yarg bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan ijazah/STTB SLTP dan diberikan pangkat Juru golongan ruang I/c. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja golongan dan masa kerja pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu : 1.

Pengajuan Formasi Menteri Dalam Negeri menyampaikan database dan daftar nominatif

keseluruhan nama Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS sampai tahun 2009 yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon I kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar dalam penetapan formasi dan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP). Database dan daftar nominatif keseluruhan nama Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2009, disusun berdasarkan usia paling tinggi. Berdasarkan database dan daftar nominatif nama Sekretaris Desa yang telah ditandatangani tersebut, Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon I, mengajukan usul formasi Sekretaris Desa untuk

57

masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan urutan usia paling tinggi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Usul formasi dilengkapi dengan daftar nominatif Sekretaris Desa yang meliputi elemen data berupa nama, tempat dan tanggal lahir, masa kerja, pendidikan dan wilayah kerja yaitu nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota. Formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan formasi Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada tiap Kecamatan. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009 dengan memprioritaskan usia paling tinggi. 2.

Pemberkasan Bupati menyusun data Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS

berdasarkan database dan daftar nominatif Sekretaris Desa yang telah ditandatangani Mendagri dan digunakan sebagai dasar pengecekan pada saat pemberkasan berdasarkan usia paling tinggi. Bupati dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa, yang meliputi : a.

Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Grobogan).

b.

1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam serta telah ditempel pas photo ukuran

58

3 x 4 cm, dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang formulir isiannya disediakan oleh BKD Kabupaten Grobogan. c.

Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.

d.

Foto copy Ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/STTB SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

e.

Pas photo ukuran 3 x 4 em sebanyak 5 (lima) lembar menghadap ke depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.

f.

Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Kepala BKD Kabupaten Grobogan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : -

Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.

-

Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

g.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.

h.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter.

i.

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, Psikotropika, prekurser dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.

59

Guna mendapatkan surat keterangan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Grobogan dengan penjadwalan sebagai berikut: -

Selasa, 23 Oktober 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Gabus, Tawangharjo, Penawangan dan Tegowanu;

-

Rabu, 24 Oktober 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Ngaringan, Kradenan, Wirosari, Grobogan, Klambu dan Brati;

-

Kamis, 25 Oktober 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Pulokulon,

Purwodadi,

Toroh,

Karangrayung,

Kedugjati

dan

Tanggungharjo; -

Jum’at, 26 Oktober 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Godong, Gubug dan Geyer.

j.

Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang : -

tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

-

tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri ini

atau

diberhentikan

tidak

dengan

hormat

sebagai

pegawai

BUMN/BUMD atau pegawai swasta; -

tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Pegawai Negeri;

60

-

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

-

tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Guna memperlancar dalam pelaksanaan pengumpulan berkas persyaratan

oleh Sekretaris Desa, maka dalam pelaksanaannya didampingi oleh pejabat tingkat kecamatan yang menangani masalah kepegawaian dan dibagi dalam jadwal sebagai berikut : a.

Kamis, 1 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Gabus, Kradenan dan Pulokulon;

b.

Jum’at, 2 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Ngaringan, Wirosari dan Tawangharjo;

c.

Sabtu, 3 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Klambu, Grobogan dan Brati;

d.

Senin, 5 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Penawangan dan Godong;

e.

Selasa, 6 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Karangrayung, Gubug dan Kedungjati;

f.

Rabu, 7 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Tanggungharjo dan Tegowanu;

g.

Kamis, 8 Nopember 2007 untuk Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Purwodadi, Toroh dan Geyer;

61

Setelah

semua

berkas

persyaratan

terkumpul

kemudian

Bupati

menyampaikan data dan berkas pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. 3.

Seleksi Administrasi Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara

fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II, melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas berdasarkan database dan daftar nominatif nama Sekretaris Desa dengan persyaratan administrasi yang ditentukan. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS. 3.3.2 A.

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Penyampaian Usul Pengangkatan Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara

fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II setelah melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas persyaratan, mengusulkan persetujuan dan penetapan NIP pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS kepada Kepala BKN dalam rangkap 5 (lima) yang telah ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm pada tiap lembarnya disertai bahan kelengkapan. B.

Persetujuan dan Penetapan NIP Mencocokkan nama Sekretaris Desa yang diusulkan persetujuan dan

penetapan NIP oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang

62

secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II, dengan database dan daftar nominatif nama Sekretaris Desa yang telah disampaikan kepada Kepala BKN. Persetujuan dan penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi meliputi : 1.

Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam.

2.

Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijasah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Sekretaris Desa, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya.

3.

Keabsahan surat keputusan pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang dilegalisir oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.

4.

Ijasah/STTB yang diakui/dihargai adalah ijasah yang diperoleh dari sekolah negeri/swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

5.

Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas photo yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya.

6.

Kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Kepala BKD Kabupaten Grobogan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :

63

a.

Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa;

b.

Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

7.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;

8.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

9.

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotrupika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; Persetujuan dan penetapan NIP tersebut disampaikan oleh Kepala BKN

kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Bupati melalui Gubernur Jawa Tengah. C.

Penetapan Keputusan Pengangkatan Berdasarkan persetujuan dan penetapan NIP dari Kepala BKN, Bupati

Grobogan menetapkan keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Berlakunya keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengisi formasi PNS Tahun 2007 bagi pengangkatan Sekretaris Desa ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

2.

Untuk mengisi formasi PNS Tahun 2008 dan Tahun 2009 bagi pengangkatan Sekretaris Desa ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ditetapkan persetujuan dan penetapan NIP.

64

Sekretaris Desa yang memenuhi syarat, diberikan NIP oleh Kepala BKN. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima persetujuan dan penetapan NIP, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan penetapan NIP, menetapkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Surat keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tersebut, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak ditetapkan. Formasi PNS bagi pengangkatan Sekretaris Desa yang telah ditetapkan NIPnya tidak dapat digantikan oleh Sekretaris Desa yang lain. Apabila

ada

yang

mengundurkan

diri

atau

meningggal

dunia,

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut : 1.

Bagi yang telah ditetapkan NlPnya, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS, Bupati segera melaporkan kepada Kepala BKN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN.

2.

Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS dan belum melaksanakan tugas, maka ditetapkan surat keputusan

65

pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu. D.

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Untuk efisiensi dan efektivitasnya, pada saat penyampaian surat keputusan

pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sekaligus diambil sumpah/janji PNS sesuai peraturan perundang-undangan. E.

Penugasan dan Penempatan Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS harus ditugaskan sebagai

Sekretaris Desa. Sekretaris Desa yang telah menerima surat keputusan pengangkatan menjadi PNS, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat keputusan tersebut harus melapor kepada Camat yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS kecuali bukan karena kesalahannya. Sekretaris Desa yang telah melaksanakan tugas segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh Camat yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. SPMT tersebut dibuat sebagaimana dalam Anak Lampiran I-h Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS.

66

F.

Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Gaji Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS dibayarkan setelah

yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai PNS berdasarkan SPMT. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas. G.

Ketentuan Lain-lain Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tetapi pangkatnya masih

dibawah pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dan Paket C. Ujian penyetaraan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ditetapkan. Sekretaris Desa yang telah mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang 1/c sedangkan Paket C dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muds golongan ruang II/a sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya ujian penyetaraan dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan.

67

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan dalam jabatan/tugas lain setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa paling kurang 6 (enam) tahun setelah diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat pensiun diberikan hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.3.3

Sekretaris Desa Yang Tidak Dapat Diangkat

Menjadi Pegawai

Negeri Sipil Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008., selanjutnya jabatan Sekretaris Desa yang kosong diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian. Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS diberikan piagam tanda penghargaan dan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Grobogan. Dana tunjangan kompensasi dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan. Besarnya tunjangan kompensasi dihitung dengan cara sebagai berikut : a.

Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

b.

Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah per tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.