Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dihadapi tentunya harus memiliki manajemen yang baik. Dan dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan di bawahi oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Sebagai suatu lembaga yang mengatur jalannya sistem kesehatan di Indonesia, Kementrian Kesehatan sangat bertanggung jawab akan hal ini. Kemenkes selaku pembuat kebijakan kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat supaya derajat kesehatan di Indonesia lebih terarah untuk mencapai Indonesia Sehat. Pengembangan kebijakan kesehatan tidak terlepas dari masalah atau isu yang berkembang di tengah masyarakat. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Keinginan

merespon

berbagai

permasalahan

yang

menyangkut

kepentingan masyarakat luas dan tujuan penyelesaian masalah menjadi dasar dilakukannya

formulasi

atau

pembuatan

kebijakan

yang

kemudian

dilanjutkan berturut-turut dengan tahap implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Keseluruhan tahap tersebut dinamai pengembangan kebijakan yang berlangsung sebagai siklus kebijakan, mulai dari pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring serta evaluasi sebagai dasar pengajuan rekomendasi sebagai sebuah umpan balik (feed back) untuk pengembangan kebijakan berikutnya.

1

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses pengembangan kebijakan 2. Apakah urgensi pengembangan kebijakan 3. Bagaimana pendekatan pengembangan kebijakan

1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Bagaimana proses pengembangan kebijakan 2. Mengetahui urgensi pengembangan kebijakan 3. Mengetahui pendekatan pengembangan kebijakan

2

A. Proses Pengembangan Kebijakan. Proses pengembangan kebijkan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda (agenda setting) dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik yang disignifikan dan mengundang perhatian masyarakat luas (public concern) karena besarnya tingkat kepentingan yang belum terpenuhi (degree of unmeet need) sehingga memunculkan tindakan pemerintah. 1. Agenda Setting/Pembuatan Agenda Kingdon(1995) menjabarkan agenda setting pada pembuatan kebijakan publik sebagai pertemuan dari tiga “pilar pertimbangan” penting, yaitu: masalah (problems), solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut (possible solutions to the problems), dan keadaan politik (politic circumstances). Kebijakan kesehatan yang sekarang berlaku dalam bentuk hukum publik, seperti proteksi lingkungan,organisasi yang berhubungan dengan kesehatan,lahir karena munculnya problem atau issue pada agenda setting sehingga memicu perubahan kebijakan dalam bentuk regulasi baru. Dengan demikian, agenda setting merupakan hal yang sangat krusial pada pembuatan kebijakan kesehatan secara nasional. 2. Formulasi Kebijakan Formulasi kebijakan adalah suatu proses berulang-ulang yang melibatkan sebagian besar komponen dari siklus perencanaan (Htwe,2006). Untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah kebijakan,suatu sistem harus mampu mengatur dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik. Suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal,yakni: 1). Menghasilkan output yang secara layak memuaskan, 2). Menyadarkan pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, 3). Menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan (otoritas). 3.

Pengadopsian Kebijakan Adopsi kebijakan adalah sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Penerapan kebijakan baru, perubahan, perbaikan atau terminasi / penarikan kebijakan yang sudah ada merupakan tanggung jawab dari pimpinan pembuat kebijakan Pengajuan kebijakan baru,amandemen persetujuan dengan suara afirmatif dari mayoritas anggota keseluruhan pimpinan.

3

4. Pengimplementasian Kebijakan Pengimplementasian kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan:mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya (Hann,2007). Kesiapan implementasi

amat

menentukan

efektivitas

dan

keberhasilan

sebuah

kebijakan.Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses-tidaknya implementasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahap dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai di implementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi merupakan salah satu mekanisme pengawasan kebijakan. Parameter yang umum digunakan adalah kesesuaian, relevansi, kecukupan, efesiensi, keefektifan, keadilan, respons, dan dampak (Htwe,2006).

B. Urgensi Pengembangan Kebijakan. Secara umum pengembangan kebijakan dilakukan karena beberapa alasan berikut. 1. Kebijakan yang ada masih bersifat terlalu umum. 2. Kebijakan yang ada sulit untuk diimplementasikan di lapangan 3. Kebijakan yang sudah ada mengandung potensi konflik. 4. Kebijakan yang ada menemui banyak permasalahan ketika sudah di implementasikan atau dengan kata lain, ada kesenjangan kebijakan. 5. Adanya pengaruh faktor eksternal, seperti situasi politik yang tidak stabil.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan, yaitu : 1. Area yang mendapatkan pengaruh atau yang terkena pengaruh, termasuk siapa sajakah yang terkena pengaruh kebijakan, baik berupa kelompok sasaran kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya. Misalnya dalam kebijakan privatisasi rumah sakit yang pernah terjadi di DKI Jakarta dengan dikeluarkannya Perda nomor 13,14, dan 15 tahun 2004 yang mengubah tiga rumah sakit milik 4

pemerintah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Kelompok yang terkena pengaruh kebijakan tersebut adalah seluruh staf rumah sakit, masyarakat, LSM, wartawan, bahkan kalangan profesi kesehatan masyarakat. 2. Tujuan atau hasil yang diharapkan. 3. Tindakan-tindakanyang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakan, termasuk mekanisme legislasi, finansial, dan adminsitratif pengembangan kebijakan. Elemen sistem politik, konsensus atau adanya kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan politik, dan good governence (tata kelola pemerintahan).

Ketika implementasi sebuah kebijakan lama terkendala maka sebagai solusi kebijakan tersebut harus dikembangkan menjadi kebijakan yang baru. Contohnya adalah kebijakan jaminan pelayanan kesehatan yang terus berkembang mulai dari asuransi kesehatan yang hanya meng-cover pegawai negri sipil, Jamkesmas, Jamkesda hingga yang saat ini diimplementasikan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan semesta atau universal coverage, agar selruh masyarakat memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pengembangan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan area, tujuan kebijakan dan tindakan kebijakan yang akan dan telah diambil serta memerhatikan kesemua elemen tersebut diatas. 1.

Pengembangan Kebijkan HIV/AIDS (barker, 1996) Mendefenisikan isu Di beberapa Negara, faktor-faktor yang berbeda mungkin saja dapat memacu pemerintah dan organisasi lainnya untuk mulai memikirkan tentang pengembangan kebijakan HIV/AIDS. Diantaranya adalah: a. Kesadaran akan krisis, sehingga masyarakat sadar bahwa telah ada suatu epidemik. b. Daya penarik emosional terhadap isu yang muncul untuk menciptakan tuntan medis yang belum dapat dipenuhi oleh sains. c. Dampak luas dari HIV/AIDS d. Kekuatan relative dari kelompok masyarakat yang tekun memperjuangkan bahwa HIV/AIDS ada dalam agenda kebijakan . jadi, HIV/AIDS telah dikenal sebagai persoalan yang penting. Bagaimanapun, menyisakan ruang untuk membahas tentang kebijakan HIV/AIDS ini sangat lah

5

penting karna orang menganggap ini adalah salah satu penyakit yang mematikan. Mengatur tujuan Sasaran peenyataan public yang berhubungan dengan HIV/AIDS adalah lebih baik berbicara tentang pengeleminasian kondisi atau pengontrolan epidemik. Adapun tujuan manajerial yang telah ditetapkan sebagai awal untuk mengerjakan kebijakan rinci , lebih mungkin untuk membicarakan tentang pencapain tingkat kesadaran public, atau penetapan target tertentu dari pelayanan. Mengatur prioritas Dalam mengatur prioritas yang berhubungan dengan HIV/AIDS, satu yang harus dipikirkan dengan hati-hati adalah tentang dimensi prioritas. Prioritas mungkin dapat diekspresikan dalam lingkup populasi yang besar atau kelompok spesifik, misalnya pemakai obat-obatan terlarang intravena, pendidikan kesehatan, upaya pencegahan atau perawatan penderita AIDS. Analisis pilihan Dalam menilai ketersediaan pilihan strategi HIV/AIDS, tidak semua pilihan yang dapat dibayangkan dan dipraktikan. Misalnya, dibanyak Negara, pilihan untuk mengasingkan bagi semua orang yang syudah terinfeksi tidak akan dipertimbangkan karena pertimbangan hak-hak manusia. Lainnya, kampanye tentang pendidikan seksual masih dianggap tabu untuk dilakukan. Implementasi Pertimbangan kebijakan HIV/AIDS terbaik ternyata bisa sangat sulit untuk diimplementasikan. Kesalahan dalam pengimplementasian mungkin disebabkan oleh: a. Intruksi yang kuran jelas dan pendidikan staf yang kurang memadai. b. Kesalah dalam mengatasi prasangka atau stigmatisasi HIV/AIDS dan ketidaktahuan public. c. Keengganan pemerintah untuk mengeluarkan sumberdaya yang memadai untuk mengimplementasian rencana.

6

D. Pendekatan Pengembangan Kebijakan Pengembangan kebijakan publik merupakan hasilo dari isu kebijakan, interaksi actor/pelaku dan lingkungan. Actor/ pelaku kebijakan disini adalah mereka yang terlibat aktif (langsung atau tidak langsung) dalam proses, baik perorangan, pemerintah, maupun nonpemerintah yang mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Sedangkan lingkungan kebijakan adalah setiap aspek kehidupan yang dapat dan perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Berbagai interaksi diantara actor/pelaku dan lingkuna kebijakan dalam mengembangkan kebijakan lazimnya berlangsung dalam model penembangan kebijakan sebagai berikut: 1. Model kelembagaan Model ini menekaknkan struktur daripada proses atau perilaku pelaku kebijakan. Dalam pengembangan kebijakan publik model ini yang dilihat adalah aspek kewengan dari suatu lembaga dalam membuat suatu kebijakan 2. Model system Menurut pendekatan system sebuah kebijaka tidak dapat terlepas dari masalah lingkungan dimana kebijakan diterapkan. Karna system ini tidak bisa dilepaskan dari yang lainnya maka pendekatan pasa system ini lebih cende rung untuk menjaga ketenangan system tersebut. Pengembangan kebijakan dibidang kesehatan merupakan sebuah system yang tidak lepas dari keadaan di sekitarnya, yaitu semua faktor-faktor sosial, ekonomi, polotik, sejarah, dan semua faktor lainnya (Barker, 1996). Aspek lain yang memengaruhi pengembanga kebijakan menurut pendekatan system adalah 1. Aspek pemasok yaitu institusi pengembanga SDM kesehatan mencakup pendidikan, pelatihan, penelitian dan lain - lainnya. 2. Aspek interaksi yaitu interaksi antara komponen dalam system kebijakan. 3. Model kelompok Perumusan dan pengembangan diwarnai oleh peran aktif dari berbagai kelompok kepentinga untuk memengaruhi hasil kebijakan tersebut. Disini aka nada tawar-menawar yang akhirnya akan menhasilkan suatu keseimbangan yang manfaatnya langsung akan dirasakan oleh masyarakat luas terutma oleh kelompok yangb berkempentingan tersebut.

4. Model elite massa

7

Kebijakan public yang dilahirkan dengan memanfaat kan model ini umumnya akan mencerminkan kehendak dan nilai-nilai kelompok elite penguasa. 5. Model rasional Pengembangan

kebijakan

model

rasional

membandinkan

antara

tingginya angka keberhasilan kebijakan dengan rendahnya nilai pengorbanan yang harus terjadi. 6. Model incremental Model incremental ini pada dasarnya merupan kritik terhadap model rasional. Model ini merupakan model praktis karena model ini melanjutkan kebijakan yang ada dan memodifikasinya menjadi lebih baik supaya meminimalkan kerugian yan diakibatkan oleh kebijakan sebelumnya. 7.

Model Proses Model ini berlandaskan asumsi bahwa pengenbangan sistem politik dan kebijakan berlangsung sebagai sebuah rangkaian proses. Kebijakan juga merupakan sebuah proses politik dan harus mengikuti siklus kebijakan dalam pengembangannya. Setiap tahap dari proses pengembangan kebijakantersebut akan menghasilkan output berupa revisi dari kebijakan lama.

8. Model Pilihan Publik Di model ini kebijan di anggap sebagai sebuah proses kolektrif sekelompok masyarakat yang berkepentingan atas keputusan tersebut.setiap kebikan yang di buat dan akan dikembangakan adalah pilihan masyarakat (publik)yang menjadi pengguna,sehingga pada setiap tahap penge,bangan harus melibatkan masyarakat. 9. Model Teori Permainan Model

ini

bedasarkan

pada

model

rasional.sebagaiman

sebuah

permainan,pemangku kepentingan kunci dan pemangku kepentingan lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan memiliki peluang yang sama besarnya untuk menjadi pemenang dan mengambil kesempatan dalam merialisasikan kepentingannya.

Pertimbangan yang menjadi landasan dalam memilih model yang terbaik sebaiknya dilihat dari : 1. Kompleksitas isu atau permasalahan Pengembangan kebijakan untuk permasalahan sederhana atau yang telah menjadi rutinitas dapat menggunakan model incremental dan model kelembagaan.

8

2. Model sistem Digunakan ketika permasalahan kebijakan membutuhkan sudut pandang yang lebih komprehensif,yaitu ketika interaksi antara pemerintah sebagai suprastruktur kebijakan dan fakto lingkungan dianggap cukup berpengaruh terhadap kebijakan. 3. Model rasional Di

gunakan

ketika

permasalahan

kebijakan

yang

dihadapi

bersifat

sederhana,tidak terkait dengan aspek sosial kebijakan seperti persamaan hak,pemerataan,dan permasalahan etika. 4. Model inkrementalisme Digunakan ketika prganisme mengalami keterbatasan sumber daya 5. Kemampuan analisis kebijakan dan intuisi pengambilan kebijakan dapat dikembangkan menurut model yang ada. Apapun model yang akan di gunakan ,ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian untuk memastikan ptroses pengembangan

kebijakan

berlangsung dengan baik ,antara lain : 1. Prinsip transparansi dan akuntanbilitas Pengembangan kebijakan dalam beberapa dekade terdahulu termasuk kebijakan yang relatif tertutup (closed environment),sehingga memunculkan pendekatan baru yaitu governance kepemerintahan . dalam proses pengembangan kebijakan tidak lagi hanya pemerintah namun termasuk di dalamnya pihak-pihak yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai keterbukaan (richards & smith, 2002 , pierre jon and petters guy, handbook of public administration , sage , 2003 ; Rhodes 97 dalam hann 2007). 2. Prinsip akomodasi aspirasi dan kepentingan semua pemangku kepentingan Proses pengembangan kebijakan kini berlangsung “semarak”, rumit atau potensi kekacauannya lebih besar. Karena keterlibatan para aktor da elite baru seperti agen international supplier, delivery agencies, kelompok sosial baru, NGO, atau yayasan pemberdayaan konsumen di bidan kesehatan (Baggott et all,2004 dalam hann,2007). 3. Relevansi substansi kebijkan Isi atau substansi kebijakan yang di kembangkan harus relevan dengan permasalahan publik dan kepentingan masyarakat serta berangkat dari argumen kuat berbasis data dan bukti 4. Dukungan dan kapasitas sumber daya

9

Di butuhkan adanya dukungan memadai serta kapasitas dan sumberdaya cukup untuk menjamin proses pengembangan kebijakan mencapai hasil akhir yang signifikan.

10

BAB II ANALISIS A. Proses Pengembangan Kebijakan Kebijakan

pemerintah

muncul

karena

adanya

proses

pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan, dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik yang signifikan dan mengundang perhatian

masyarakat

luas

karena

besarnya tingkat

kepentingan yang belum terpenuhi. Satu tahapan penting dalam pengembangan kebijakan untuk menentukan dampak kebijakan terhadap sasaran kebijakan yaitu : 1. Agenda setting/ pembuatan Agenda Perhatian publik berfokus pada masalah umum atau issu. kata resmi dan bantuan tindakan yang harus diperhatikan. Merupakan respon terhadap masalah publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adobsi dan implementasi kebijakan, ini semua berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan. 2. Formulasi kebijakan Pembuat kebijakan di legislatif dan birokrasi untuk mengambil masalah ini. Mereka menciptakan strategi legislatif, peraturan, atau program untuk mengatasi masalah tersebut. 3. Pengadopsian Kebijakan Pembuat kebijakan resmi untuk mengadopsi solusi kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang atau aturan. 4. Pengimplementasian Kebijakan Instansi pemerintah memulai pekerjaan unuk membuat kebijakan dalam pemerintahan dengan membentuk prosedur, menulis dokumen panduan, atau mengeluarkan hibah bantuan ke pemerintah lainnya. 5. Evaluasi Kebijakan

11

Analisa kebijakan dalam dan di luar pemerintah menentukan apakah kebijakan tersebut menangani masalah dan apakah pelaksanaan berjalan dengan baik. Mereka dapat merekomendasikan revisi dalam agenda, dalam perumusan kebijakan, atau dalam pelaksanaannya. Dari seluruh model yang ada, pertimbangan yang menjadi landasan dalam memilih model yang terbaik dilihat dari: Kompleksitas isu atau permasalahan. Pengambangan kebijakan untuk permasalahan sederhana atau yang telah menjadi rutinitas dapat menggunakan model incremental dan model kelembagaan. Model sistem dapat digunakan ketika permasalahan kebijakan membutuhkan sudut pandang yang lebih komprehensif, yaitu ketika interaksi antara pemerintah sebagai suprastruktur kebijakan dan faktor lingkungan dianggap cukup berpengaruh terhadap kebijakan. Model rasional dapat dikembangkan ketika permasalahan kebijakan yang dihadapi bersifat sederhana, tidak terkait dengan aspek sosial kebijakan seperti persamaan hak, pemerataan,dan permasalahan etika. Model inkrementalisme dapat digunakan ketika organisasi mengalami keterbatasan sumber daya. Kemampuan

analisis

kebijakan,dan

dikembangkan menurut model yang ada.

12

intuisi

pengambil

kebijakan

dapat

BAB III KESIMPULAN Bab “Pengembangan Kebijakan Kesehatan” ini membahas tentang masalah dan isu yang berkembang di tengah masyarakat dimana pengembangan kebijakan yang berlangsung sebagai siklus kebijakan dimuali dari pembuatan kebijakan, implementasi, serta monitoring untuk dasar pengajuan rekomendasi sebagai umpan balik (feed back) untuk mengembangkan kebijakan berikutnya. Adanya proses pengembangan kebijakan yaitu : dimulai dari pembuatan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Seluruh tahap proses ini dilakukan mengikuti urutannya kecuali pada tahap evaluasi kebijakan yang dapat mengevaluasi tahap proses formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan kebijakan yaitu : -

Area yang mendapat pengaruh.

-

Tujuan atau hasil yang diharapkan

-

Tindakan yang telah dilakukan atau akan dilaksanakan

-

Elemen sistem politik

-

Konsensus atau kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan yang berpengaruh. Ketika implementasi sebuah kebijakan lama terkendala maka sebagai solusi

kebijkan tersebut harus dikembagkan menjadi kebijakan yang baru.

Pengembangan kebijakan ini dapat juga disebut sebagai interaksi antara aktor dan lingkungan kebijakan interaksi tersebut yang berlangsung dalam dalam berbentuk model pengembangan kebijakan antara lain : -

Model kelembagaan

-

Model sistem

-

Model kelompok

-

Model elite massa

-

Model rasional

-

Model inkremental

13

-

Model proses, dan model pilihan publik

-

Model teori permainan

Namun dari semua model yang ada pertimbangan penjadi landasan untuk memilih model yang terbaik dengan kompleksitas isu atau permasalahan, model sistem digunakan pada saat permasalahan kebijakan yang membutuhkan sudut pandang yang lebih komperhensif, model rasional dapat dikembangkan ketika permasalahan kebijakan yang dihadapi bersifat sederhana, model inkrementalisme digunakan ketika organisasi mengalami sumber daya, kemapuan analisis kebijakan dan intuisi pengambilan kebijakan dapat dikembangkan menurut model yang ada.

14

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Dumilah, MARS, Dr. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

15