Bab I Prajab.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para actor pembangunan,

sehingga

Indonesia

masih

tertinggal

dari

cepatnya

laju

pembangunan global dewasa ini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bangsa indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Untuk dapat mengelola sumber daya yang berlimpah di harapkan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia mempunyai suatu sistem birokrasi dengan SDM nya yang berkualitas, yaitu PNS Profesional yang saat ini di kenal dengan istilah ASN (Aparatur Sipil Negara). Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN menjadi professional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai nilai dasar profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat. Untuk membentuk PNS profesional, dibutuhkan pembaharuan atas pola penyelenggaraan diklat yang ada saat ini dan yang didukung oleh semua pihak. Berdasarkan Peraturan - Peraturan maka dari itulah dibentuk suatu sistem pola baru diklat prajabatan bagi Golongan II sejak terhitung Oktober 2014. Dari Pola ini diharapkan nantinya seorang ASN dapat merasakannya dengan langsung bagaimana menjadi ASN yang menunjung nilai-nilai komiten, dan integritas. Sehingga nantinya ASN ini dapat memiliki daya saing tinggi dan hebat kedepannya dengan tetang menjaga tanggung jawab, komitmen dan tugasnya. Praktik penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola pembelajaran klasikal yang didominasi dengan metode ceramah, menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membentuk nilai - nilai dasar profesi PNS, terutama proses internalisasi pada diri masing - masing peserta. Berdasakan pertimbangan akan hal tersebut maka dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang memungkinkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas/tempat magang, sehingga peserta merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian nilai - nilai dasar profesi PNS tersebut terpatri kuat dalam dirinya. Melalui pembaharuan Diklat Prajabatan ini diharapkan dapat menghasilkan PNS yang profesional, yang dewasa ini sangat dibutuhkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada, sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa. Sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru ini, menuntut setiap peserta diklat prjabatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA. Terdapat lima rangkaian kegiatan

pembelajaran aktualisasi yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta diklat prjabatan yaitu : 1) merancang aktualisasi nilai dasar PNS, 2) mempersentasikan rancangan aktualisasi, 3) mengaktualisasikan nilai dasar di tempat tugas atau tempat

magang,

mempresentasikan

4)

melaporkan

laporan

pelaksanaan

aktualisasi

dan,

aktualisasi 6)

nilai

menyusun

dasar,

rencana

5) aksi

penyempurnaan aktualisasi nilai - nilai dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B. Tujuan Dengan adanya kegiatan aktualisasi nilai nilai pegawai negeri sipil diharapkan PNS

dapat

terbentuk

menjadi

Pelayan

Masyarakat

yang

mempunyai

profesionalisme, dengan selalu mengedepankan nilai dasar akuntabilitas dalam tugas yang diembannya, mempunyai semangat nasional dalam melaksanakan tugasnya , menjunjung tinggi Etika yang baik dalam melayani masyarakat, Memiliki Komitmen Mutu dalam tupoksinya, dan Anti Korupsi dalam melaksanakan kegiatannya tugasnya, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara.

C. Manfaat (Esensi dari Diklat Prajabatan dan Aktualisasi) Jika dikaitkan dengan esensi dari Diklat Prajabatan dan Aktualisasi, maka manfaat yg didapat yaitu : 

ASN dalam hal ini peserta Diklat Prajabatan Gol III Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat belajar untuk

mengemban tanggung

jawab penuhnya sebagai abdi negara pada khususnya dan pelayan masyarakat pada umumnya. 

ASN

dalam hal ini peserta Diklat Prajabatan Gol III Purna Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih profesional, berkomitmen, beretika, dan berintegritas.

D. Ruang Lingkup Kegiatan rancangan aktualisasi ini dilakukan di lingkungan DIrektorat Produk Hukum Daerah Subbid 1 yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan urusan produk hukum daerah.

BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

A.

Profil/Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dinamika dalam lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum, mendorong perlunya mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan berbasis wilayah, ekonomi dan berdaya saing secara profesional dan berkelanjutan. Guna mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis sebagai berikut:

2.1

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah “Terdepan dalam memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah : 1. Memantapkan Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah serta mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap; 2. Memantapkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan daerah otonom dan otonomi khusus dan DPOD serta evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru dan penyusunan Strategi Dasar Penataan Daerah (SDPD/Grand Strategy); 3. Memantapkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas daerah;

4. Memantapkan Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga serta tersusunnya regulasi terkait Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien; dan 5. Mendorong terciptanya koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program antar Direktorat, penataan regulasi otonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan dengan dukungan pelayanan umum, administrasi, teknis, sarana prasarana dan operasional secara cepat, tepat, dan aktual dalam rangka implementasi otonomi daerah, serta Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

dan

tindak

lanjut

penyelesaian

peraturan

pelaksanaannya. 2.2

Tugas dan Fungsi a. Tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas,

Direktorat

Jenderal

Otonomi

Daerah

menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 2.

Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat

daerah,

dan

produk

hukum

daerah,

serta

evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 3. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat DPOD ; 4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat

daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat DPOD ; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri. B. Capaian Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS No 1.

2

Kegiatan/Sub Kegiatan

Output

Mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan serta permasalahannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sub kegiatan: a. Memberi lembar pengantar pada surat b. Mencatat nomor atau kode pada buku agenda agenda surat Mengikuti rapat usulan Raperda Provinsi jambi tentang penanggulangan asap, rapat usulan Raperda provinsi jambi tentang pemberian bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi, serta penyerahan draf rancangan Perda penanggulangan asap di Provinsi Jambi dan draft Raperda bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi a. Mempersiapkan rapat, dengan cara melakukan rapat koordinasi pelaksanaan program

Tersedianya lembar pengantar dan laporan pengelompokan surat

Waktu Pelaksanaan

Nilai Dasar

Senin, 7 Desember 2015

1. Akuntabilitas 2. Nasionalisme 3. Komitmen mutu 4. Anti korupsi

Dapat mengetahui Selasa, 15 prosedur pembuatan Desember dan pengusulan 2015 Peraturan Daerah sebelum diterbitkan menjadi peraturan daerah

1. Akuntabilitas 2. Etika public 3. Komitmen mutu 4. Anti Korupsi

3

4

5

kegiatan b. Membuat undangan c. Mempersiapkan agenda/jadwal d. Pelaksanaan kegiatan rapat Membuat Nota Dinas terkait tanggapan Direktorat Produk Hukum Daerah terhadap Rancangan qonun Provinsi Aceh Tahapan Kegiatan : a. Mencari data mengenai contoh nota dinas b. Mengetik Nota Dinas Laporan hasil rapat. c. Evaluasi nota dinas yang telah dibuat. Menyerahkan Nota dinas kepada Direktur Produk Hukum Daerah Untuk Ditanda tangani Des pilkada atau Pemantauan hasil Penyelenggaran Pilkada Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia

Nota dinas tanggapan Bagian Produk Hukum terhadap Rancangan Qonun Daerah Provinsi Aceh, dan untuk diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Dapat mengetahui perolehan suara pemilukada kabupaten dan kota diseluruh Indonesia berdasarkan hasil quick count dan hasil tim pemantau tim kemendagri, serta dapat mengetahui permasalahanpermasalahan yang ada di setiap daerah berdasarkan hasil laporan tim pemantau, media dan sumber yang terpercaya kemudian melaporkan ke sekjen kemendagri Panitia pelaksanaan Mengetahui produk Workshop tentang bagaimana hokum daerah, cara tanggapan daerah tentang cara tahapan peraturan peraturan daerah rancangan produk dan perubahan uu nomor 23 hokum daerah dan Tahun 2015 hambatan serta hal

Jum’at, 18 Desember 2015

1. Akuntabilitas 2. Etika public 3. Komitmen mutu 4. Anti Korupsi

7-15 Desember 2015

1. Akuntabilitas 2. Etika public 3. Komitmen mutu 4. Anti Korupsi

16-17 Desember 2015

1. Akuntabilitas 2. Etika public 3. Komitmen mutu 4. Anti Korupsi

Tahapan Kegiatan

6

7

hal yang menjadi kendala produk hokum daerah Mengetahui anggaran dan biaya yang di gunakan Subbid 1 pada setiap kegiatan kegiatan selama tahun anggaran 2015/2016

Pembuatan laporan alokasi anggaran Subbid 1 tahun anggaran 2015/2016 Tahapan Kegiatan: a. Menyiapkan format laporan anggaran tahun 2014 b. Memasukkan nilai anggaran dan jenis kegiatan selama tahun 2015 c. Membuat rumus kegiatan pada Microsoft exel d. Melaporkan kepada pimpinan Pelaksanaan rapat Mengetahui hasil pembahasan Peraturan tahapan tahapan Daerah Kepulauan Riau pembuatan tentang penanggulangan peraturan daerah, asap kendala kendala apa Tahapan Kegiatan: saja yang ditemukan a. Mempersiapkan rapat, serta hambatan b. Mengikuti rapat hambatan dalam c. Membuat agenda hasil pelaksanaan suatu pelaksanaan rapat perturan daerah C. Masalah dan Cara Mengatasi Masalah

18 Desember 2015

14 Desember 2015

1. Akuntabilitas 2. Nasionalisme 3. Etika public 4. Komitmen mutu 5. Anti Korupsi

1. Akuntabilitas 2. Etika public 3. Komitmen mutu 4. Anti Korupsi

1. Mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan serta permasalahannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Masalah Terkadang masih banyak surat surat yang belum lengkap susunan nomornya atau tercecer sehingga menyulitkan dalam pengelolaan surat yang nantinya akan di arsipkan Solusi Mencari surat dan memberikan nommor sesuai urutan dan yang tercecer pada file file lama atau meminta petunjuk kepada pegawai yang membidangi arsip tersebut 2. Mengikuti rapat usulan Raperda Provinsi jambi tentang penanggulangan asap, rapat usulan Raperda provinsi jambi tentang pemberian bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi,

serta penyerahan draf rancangan Perda

penanggulangan asap di Provinsi Jambi dan draft Raperda bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi Masalah Diantara lain masalah yang dihadapi adalah menentukan ruang pertemuan yang belum jelas, pertemuan sebagai fasilitasi pemerintah daerah dalam membuat RAPERDA ini harusnya di terima langsung oleh kepala Subbid 1 Solusi Meminta arahan staf senior tentang dimana pertemuan tersebut akan dilangsungkan, dan membuat daftar hadir peserta rapat, kendala dari Kasubbid sehingga tidak berkesempatan menemui perwaklan daerah adalah sementara melakukan perjalanan dinas peninjauan pilkada, harusnya pimpinan setiap instansi khususnya yang bertanggung jawab penuh didalam suatu organisasi selalu stand by di tempat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 3. Pembuatan laporan alokasi anggaran Subbid 1 tahun anggaran 2015/2016 Masalah Rekapitulasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan tidak lengkap Solusi Meminta petunjuk kepada staf senior yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan tersebut, karena rekapitulasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak lengkap maka penggunaan dana dan kegiatan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun sebelummnya kemudian meninjau alokasi anggaran di tahun 2015

D. Analisis Dampak bila tidak diaktualisasikan 1. Akuntabilitas Nilai dasar akuntabilitas jika pelaksanaan berdampak pada pekerjaan yang dikerjakan, karena setiap PNS bertanggung jawab atas apa yang dilakukanya, salah satunya adalah membuat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan. 2. Nasionalisme Nasionalisme harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya, jika kita tidak mempunyai rasa nasionalisme maka akan berdampak pada adanya ego sektoral atau ego pribadi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik karena kerja sama antar rekan kerja tidak harmonis 3. Etika Publik

Etika Publik Harus dimiliki oleh setiap ASN supaya pelayanan public menjadi lebih baik dan apabila seorang ASN tidak memiliki etika Publik maka akan berdampak pada kerjasama antar ASN tidak berjalan baik, tidak santun dala bertutur antar ASN serta terjadinya konflik antara ASN 4. Komitmen Mutu Komitmen mutu harus dimiliki oleh setiap ASN untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan semangat kerja bagi ASN, apabila ASn tidak memiliki Komitmen mutu maka akan berdampak kepada pekerjaan yang monoton, pelaksanaan pekerjaan yang tidakk efektif serta banyak pekerjaan yang tertunda. 5. Anti Korupsi ASN yang baik harus terhindar dari praktik KKN jika seseorang ASN tidak memiliki jiwa anti korupsi maka akan berdampak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi yang dapat memberikan keuntungan sebanyak banyaknya bagi diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain

BAGANSTRUKTUR ORGANISASIDIREKTORATJENDERALOTONOMI DAERAH

BAB III AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS DI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH No 1 1

Kegiatan Tahapan kegiatan 2 Mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan serta permasalahannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yg berlaku. Tahapan kegiatan : a. Menerima kotak masuk dan menandatangani tanda terima b. Memberi lembar pengantar

Hasil Kegiatan 3 Lembar pengantar dan laporan pengelom pokkan surat masuk Foto:

Nil

Akuntabilitas : Saya mendapat peri mencatat dan memb kode surat, nomor d dengan penuh tangg

Nasionalisme : Dalam mengerjakan hal mencatat dan me dilaksanakan denga dengan ketelitian.

pada surat c. Mencatat nomor atau kode pada buku agenda surat d. Menyampaikan surat masuk berdasarkan maksud dan tujuannya e. Mengarsipkan surat masuk

Komitmen Mutu : Mencatat dan memb surat masuk dengan penerimaan serta pe secara efektif dan ef

Anti Korupsi : Dalam hal melaksan atasan harus dilaksa sungguh dan penuh 2

a. b. c. d.

Membuat Nota Dinas terkait tanggapan Direktorat Produk Hukum Daerah terhadap Rancangan qonun Provinsi Aceh Tahapan Kegiatan : Mencari data mengenai contoh nota dinas Mengetik Nota Dinas Laporan hasil rapat. Evaluasi nota dinas yang telah dibuat. Menyerahkan Nota dinas kepada Direktur Produk Hukum Daerah Untuk Ditanda tangani

Nota dinas tanggapan Bagian Produk Hukum terhadap Rancangan Qonun Daerah Provinsi Aceh, dan untuk diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya Foto

Akuntabilitas : Ketersediaan data m pertanggungjawaban administrasi. Agar pr pertanggungjawaban dengan cepat dan m yang rapi. Sehingga dibutuhkan sewaktupada folder yang tela

Nasionalisme : sebagai pelayan pub Bahwa suatu pekerja harus dijalankan den penuh ketulusan. Tid sistematika yang rap atau membutuhkan b dibutuhkan.

Komitmen Mutu : Adanya ketersediaan berdampak pada efe ketika ada bagian la data tertentu terkait maka dengan mudah

3

Mengikuti rapat usulan Raperda Provinsi jambi tentang penanggulangan asap, rapat usulan Raperda provinsi jambi

Dapat mengetahui prosedur pembuatan dan pengusulan Peraturan Daerah sebelum diterbitkan menjadi peraturan

Anti Korupsi : Makna anti Korupsi d menyadari tanggung Laporan Hasil rapat sehingga dapat mud kedisiplinan dalam m sangat dibutuhkan u jelas. Akuntabilitas : mengikuti rapat men pertanggungjawaban sama agar suatu keg

tentang pemberian bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi, serta penyerahan draf rancangan Perda penanggulangan asap di Provinsi Jambi dan draft Raperda bantuan kepada warga tidak mampu di Provinsi Jambi

daerah

dan sesuai dengan k

Foto:

Nasionalisme : Makna Nasionalisme secara jujur dan sun tugas yang diberikan ini.

Foto:

Etika Publik : Makna etika public d adalah pelaksanaan terkait dengan nilai k integritas.

4

Des pilkada atau Pemantauan hasil Penyelenggaran Pilkada Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia

Dapat mengetahui perolehan suara pemilukada kabupaten dan kota diseluruh Indonesia berdasarkan hasil quick count dan hasil tim pemantau tim kemendagri, serta dapat mengetahui permasalahanpermasalahan yang ada di setiap daerah berdasarkan hasil laporan tim pemantau, media dan sumber yang terpercaya kemudian melaporkan ke sekjen kemendagri Foto 1: Foto 2:

Komitmen Mutu : Sikap yang cepat tan Memperhatikan pela Akuntabilitas : Dalam pelaksanaan kegiatan rapat koord bidang Urusan Peme penyelenggara maka untuk menyusun lap dibutuhkan kerja sam berjalan lancer dan s

Etika Publik : Melaksanakan tugas dan berintegritas ting dengan cermat dan mengefesiensikan w

Komitmen Mutu : Makna Komitmen m rapat adalah sikap y masukan-masukan y Anti Korupsi : Rapat dilaksanakan dan disiplin.

5

Panitia pelaksanaan Workshop tentang bagaimana tanggapan daerah tentang peraturan peraturan daerah dan perubahan uu nomor 23 Tahun 2015 Tahapan Kegiatan: a. Menyiapkan ruangan dan perlengkapan workshoap b. Melayani registrasi peserta

Dapat mengetahui tanggapan daerah khususnya daerah bagian sumatera dalam pelaksanaan peraturan daerah serta langkah dan hambatan hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan suatu peraturan daerah

Akuntabilitas : mengiiikuti kegiatan kegiatan yang mem dalam pelaksanaany peserta maupun pen .Selain itu, dibutuhka kegiatan dapat berja ketentuan.

workshoap yang meliputi pendataan peserta, kamar hotel,dan membagikan jadualkegiatan workshoap c. Pelaksanaan kegiatan workshoap d. Menyiapka materi presentase narasumber

Foto 1: Foto 2:

Nasionalisme : Makna Nasionalisme secara jujur dan sun tugas yang diberikan workshop ini.

Etika Publik : Makna etika public d adalah pelaksanaan terkait dengan nilai k integritas.

6

Pelaksanaan rapat pembahasan Peraturan Daerah Kepulauan Riau tentang penanggulangan asap Tahapan Kegiatan: a. Mempersiapkan rapat, b. Mengikuti rapat c. Membuat agenda hasil pelaksanaan rapat

Mengetahui hasil tahapan tahapan pembuatan peraturan daerah, kendala kendala apa saja yang ditemukan serta hambatan hambatan dalam pelaksanaan suatu perturan daerah

Komitmen Mutu : Sikap yang cepat tan Memperhatikan pela Akuntabilitas : Ketersediaan data m pertanggungjawaban administrasi. Agar pr pertanggungjawaban dengan cepat dan m yang rapi. Sehingga dibutuhkan sewaktupada folder yang tela

Nasionalisme : sebagai pelayan pub Bahwa suatu pekerja harus dijalankan den penuh ketulusan. Tid sistematika yang rap atau membutuhkan b dibutuhkan.

Komitmen Mutu : Adanya ketersediaan berdampak pada efe ketika ada bagian la data tertentu terkait maka dengan mudah

7

Membantu Pembuatan laporan alokasi anggaran kegiatan Produk Hukum Daerah Khususnya Subbid

Mengetahui anggaran dan biaya yang di gunakan Subbid 1 pada setiap kegiatan

Anti Korupsi : Makna anti Korupsi d menyadari tanggung Laporan Hasil rapat sehingga dapat mud Akuntabilitas : Laporan pertanggun digunakan atau dialo

1 bagian Sumatera tahun anggaran 2015/2016 Tahapan Kegiatan: a. Menyiapkan format laporan anggaran tahun 2014 b. Memasukkan nilai anggaran dan jenis kegiatan selama tahun 2015 c. Membuat rumus kegiatan pada Microsoft exel d. Melaporkan kepada pimpinan

kegiatan selama tahun anggaran 2015/2016

hokum daerah men administrasi agar lap tepat maka dapat dil kembali biaya dan ke

Nasionalisme : sebagai pelayan pub Bahwa suatu pekerja harus dijalankan den penuh ketulusan,

Komitmen Mutu : Adanya ketersediaan berdampak pada efe penggunaan aplikas dan benar menciptak tepat dan mudah me satuuan biaya.

Anti Korupsi : Makna anti Korupsi d menyadari tanggung Laporan pertanggun anggaran yang digun produk hokum daera

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Penerapan nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi pada pelaksanaannya mengalami berbagai macam kendala. Mulai dari system birokrasi yang belum berubah, masih mengikuti pola lama, sehingga dari segi personil yang masih memiliki pola piker yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ASN. Ini menjadi kendala dalam mengaktualisasikan apa yang telah dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari khususnya di instansi tempat penulis bekerja. Delapan

jenis kegiatan yang penulis lakukan dalam aktualisasi nilai-nilai

dasar PNS hanya sebagian kecil dari sedemikian banyak hal yang perlu dibenahi.

Kedepannya akan banayak pekerjaan dan tantangan yang tentu penulis akan hadapi. Integritas penulis akan diuji akankah mampu menerapkan apa yang telah dipelajari dalam diklat pra jabatan ini. Apa yang telah kami pelajari dalam diklat para jabatan selama satu bulan lebih di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, merupakan modal dasar bagi kami para calon aparatur negara agar mampu menjadi aparatur yang berintegritas. Oleh karenanya nilai-nilai yang sudah diterima melalui diklat ini tidak saja dipahami oleh penulis sendiri, akan tetapi juga untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari nantinya.

B. SARAN Untuk mengemban lebih jauh, maka penulis memberikan saran yaitu: 1. Dilakukannya kompetensi yang dibangun bagi ASN sebagai pelayanan masyarakat yang professional yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar ( ANEKA). 2. Adanya kemampuan bagi ASN untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 3.

Setiap ASN harus memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan kompetensi dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan.

4. Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima dasar (ANEKA) peserta diharapkan memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima dasar tersebut tidak diaplikasikan. 5. Penanaman nilai-nilai dasar ASN ini jangan hanya berhenti pada para peserta diklat saja. Tapi perlu diperkenalkan kepada seluruh komponen di Lembaga

Negara.

Khususnya,

pada

Direktorat

Jenderal

Bina

Pembangaunan Daerah. Karena, seperti yang kita ketahui bahwa personil di Ditjen Bina Pembangunan Daerah tidak hanya terdiri dari PNS saja, akan

tetapi

banyak

sekali

pegawai

honorer.

Untuk

menunjang

kesinambungan antara tujuan dengan penerapan sehari-hari yang sesua dengan visi Lembaga, maka hal tersebut perlu dilakukan. Selain itu tidak hanya dilevel structural juga diperlukan pengenalan terhadap nilai-nilai dasar ANEKA ini agar di komunikasikan antara struktur lebih sinkron. 6. Khusus kepada lembaga diklat Kementrian Dalam Negeri, apa yang selama ini disampaikan sudah sangat bak sekali. Akan tetapi ada beberapa catatan terkait dengan materi Nasionalisme dan Anti korupsi.

Modul terkait nasionalisme menurut penulis agak sulit untuk dipahami, karena jangkauannya menurut saya sangat luas. Perlu contoh-contoh serta pemaparan konep yang lebih ringkas hingga mudah dipahami. Sedangkn materi yang terkait dengan Anti Korups, ada baiknya untuk pelaksanaan selanjutnya turut mengikutsertakan praktisi yang bergerak di lembaga anti korupsi, khususnya KPK. Agar para peserta diklat mendapatkan perspektif yang benar mengenai sikap dan prinsip anti korupsi.