Bab 9 Psap 06 07.docx

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. 1 BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 2 A. Latar belakang ................................................................................................................... 2 B. Rumusan masalah .............................................................................................................. 2 C. Tujuan ................................................................................................................................ 3 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................... 4 A. Akuntansi Aset Tetap ........................................................................................................ 4 B. Pengakuan Aset Tetap Sektor Pemerintah ......................................................................... 4 C. Pengungkapan Aset Tetap Sektor Pemerintahan ............................................................... 6 D. Akuntansi Investasi ............................................................................................................ 6 E. Pengakuan Investasi ........................................................................................................... 8 F. Metode Penilaian Investasi ................................................................................................. 8 G. Tinjauan Akuntansi Investasi ............................................................................................ 9 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 11

1|Akuntansi Sektor Publik

BAB 1 PENDAHULUAN

A.

Latar belakang

Negara dibangun oleh amsyarakat agar krhidupan masyarakat memperoleh kententraman kenyamanan,keamanan ,keadilan dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batinilah.Tercapainya tujuan negara salah satunya ,bergantung pasa pemerintah sebagai penyelenggara negara.Penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yang besar.Sementara itu, pemerintah memperoleh dana dari masyarakat.Oleh karena itu ,diperlukan sistem akuntansi pemerintah yang baik agar dalam pengelolaan keuangan negara tidak terjadi kebocoran dan akuntabel kepada masyarakat. Pada laporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan material.Aset tetap merupakan salah satu aset yang menghabiskan anggaran pemerintah dalam jumlah besar.Akan tetapi, aset tetap merupakan aset yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat.Maka dari itu ,aset tetap sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuanagan saat dilakukan pemeriksaaan laporan keuangan pemerintah. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standar akuntansi pemerintah yang digunakan.Pemrintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi kepada masyarakat,termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasais Akrual merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual dan berimplikasi besar terhadap perlakuan saat dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.Oleh karena itu akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajaikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap . B.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada makalah ini disesuaiakan dengan pernayataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dan No 05 Tentang Akuntansi Investasi : 1. 2. 3. 4. 5.

Bagaimana pengakuan aset tetap pada sektor pemerintahan? Bagaimana pengungkapan aset tetap pada sektor pemerintahan? Bagaimana pengakuan Akuntansi Investasi pemerintahan? Bagaimana Pengukuran Akuntansi Investasi pemerintahan? Bagaimana metode penilaian investasi ?

2|Akuntansi Sektor Publik

C.

Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini : 1. Untuk mengetahui Bagaimana pengakuan aset tetap pada sektor pemerintahan? 2. Untuk mengetahui Bagaimana pengungkapan aset tetap pada sektor pemerintahan? 3. Untuk mengetahui Bagaimana pengakuan Akuntansi Investasi pemerintahan? 4. Untuk mengetahui Bagaimana metode penilaian investasi ?

3|Akuntansi Sektor Publik

BAB II PEMBAHASAN

A.

Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dalam perusahaan, merupakan aset yag menjadi hak milik organisasi perusahaan yan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan brang dan jasa organisasi perusahaan .peran aset tetap sangat besar dalam organisasi atau perusahaan ditinjaudari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan pengelolaannya ,maupun pengawasannya. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar,investasi jangka panjang dana nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen nerava lainnya.Pengertian ast tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) digunakan dalam kegiatan pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Dengan batasan pengertian tersebut ,maka pemerintah harus encatat suatu aset yang dimilikinya meskiun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.pemerintah juga harus mencatat hak atas tanag sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan pengunaannya untuk dikonsumsi oleh operasi pemerintah tidak termasuk dalam penegertian aset karena tidak memenhi definisi aset tetap diatas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat B.

Pengakuan Aset Tetap Sektor Pemerintah

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur degan andal. Sesuai dengan klasifikasi aset tetap ,suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 2. Biaya perolehan aset tetap dapat dikukur secara andal 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tersebut telah diterima atau diserahkan ha kepemilikannya, dan atau pada saat penguasannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiiki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk semua jenis aset ,baik yang diperoleh secara individual atau gabungan,maupun yang diperoleh melalui pembelian ,pembangunan ,swakelola, pertukaran ,rapasan atau dari hibah. Menurut keiso dan Wrygandt (2001) pada hakikatnya terdapat tiga masalah utama yang kemungkinan terjadi dalam akuntansi aset tetap, meliputi : perolehan (acquatition),pemakaian (utilization), dan penarikan (penghapusan)dari pendanaan karena masa manfaat berakhir. Pada perolehan aset yang menjadi pokok permasalahannya adalah dengan cara bagaimana aset di 4|Akuntansi Sektor Publik

peroleh perusahaan atau organisasi sehingga menjadi miliknya.Proses perolehan yang dimaksud meliputi proses sejak pembelian,pengakuan,pemasangan,sampai dengan aset tersebut siap dipakai dalam kegiatan perusahaan. Menurut SAP aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan.Secara umum yang dimaksud dengan biaya peroehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap samapu aset tetap tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan .Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di peranan pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah,yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehahan suatu aset terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Harga beli Bea Impor Biaya persiapan tempat Biaya pengiriman awal (initial delivery),dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost) Biaya pemasangan (instalation cost) Biaya profsional seperti arsitek dan insiyur Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja ,bahan baku dan iaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan , perlengkapan ,tenaga listrik, sewa peralatan ,dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut ) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diantribisikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (start – up aset) dan pra – produksi serupa kecuali biaya tersebut prlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Di samping perolehan aset tetap, penggunaan aset tetp untuk menunjang kegiatan organisasi atau perusahaan merupakan hal penting yang perlu dikaji secara benar. Dalam penggunaan aset ,menurut Belkaoui (1993) sedikitnya ada tiga persoalan pokok, meliputi :expwnditures yaitu pengeluaran untuk aset itu sendiri,depreciation yaitu harga pokok dari aset tetap itu sebagai akibat penggunaannya dalam kegiatan produksi,revalution atau penilaian kembali atau revisi taksiran umur. Mathews dan Perera (1996) menggelompokkan aset tetap menjadi bebrapa jenis , adaah sebagai berikut. 1. Aset dilihat dari sudut substansinya yang dapat dibagi menjadi aset berwujud dan aset tak berwujud 2. Aset tetap disusutkan atau tidak disusutkan 5|Akuntansi Sektor Publik

3. Aset tetap berdasarkan jenisnya, meliputi :lahan (tanah), gedung dan bangunan ,mesin kendaraan ,perabot, inventaris atau peralatan ,prasarana dan aset tetap lainnya Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu ast yang dapat disusutkan (deperciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing – masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sidat dan karakteristik aset tersebut. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential)yang akan mengalir ke pemenrintah.Metode penyusutan yang dapat diterapkan ssuai dengan PSAP 07 adalah : 1. Metode garis lurus (straight line method)atau 2. Metode saldo menurun ganda (double declinig method) atau 3. Metode unit produksi (unit of production method) Selain disajikan pada lembar maka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal –hal penting yang tercantum dalam neraca. Tjuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.Dalam CALK diungkapkan untuk masing –masing untuk mentukan nilai trsebut : C.

Pengungkapan Aset Tetap Sektor Pemerintahan 1. Dasar penilaian yang digunaka untuk menentukan nilai tercatat 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan pelepasan,akumuasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap tersebut lainnya. 3. Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yag digunakan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan ,serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awaldan akhir periode. Selain ini, dalam CALK juga harus diungkapkan: 1. 2. 3. 4.

D.

Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Akuntansi Investasi

Pernyataan ini, PSAP nomor 6 Investasi adalah kegiatan pemerintah menananmkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau soaial dan investasi sebagai aset yang dimaksud untuk memperoleh menfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemempuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 6|Akuntansi Sektor Publik

masyarakat. Maksud dari manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh dalam peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Hal ini yang membedakan dengan investasi pada private sector, dimana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan monetary benefits. Contohnya dana bergulir, dimana manfaat sosialnya lebih menonjol dibandingkan manfaat ekonominya. Dimana manfaat sosialnya lebih menonjol dibandingkan manfaat ekonominya. Adapun proses investasi pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa pemanfaatan surplus anggaran untuk mendapatkan pendapatan dalam jangka panjang dan pemanfaatan dana menganggur untuk investasi jangka pendek dalam rangka menejemen kas. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendak maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat bank indonesia, surat utang, dan obligasi BUMN/BUMD, pernyataan pada BUMN/BUMD, atau pernyertaan pada badan usaha lain nya. Menurut sifat kepemilikan nya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut 1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan 2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka menejemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas 3. Beresiko rendah Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang beresiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah (contohnya daham pada pasar modal). Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain adalah surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha dan surar berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penenamanya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat diperjual belikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang jangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak 7|Akuntansi Sektor Publik

dimiliki terus terusan atau ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa: 1. Pembelian obligsi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo 2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga 3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat 4. Investasi nonpermanen lainya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian

E.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut 1. Kemungkinan menfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirkan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekomoni yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. F.

Metode Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu sebagai berikut : 1. Metode biaya Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. 2. Metode ekuitas Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi bahan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat

8|Akuntansi Sektor Publik

investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tidak memengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang sifatnya permanen maupaun yang nonpermanen. Dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan “self balanching group of account” sehingga setiap akun dineraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Adapun hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya Perubahan pos investasi

Perubahan secara signifikan yang terjadi dalam PSAP nomor 06 SAP berbasis akrual adalah adanya pengakuan diskonto atau premi untuk pembelian investasi. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan menambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. Selain itu juga diatur masalah pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena pemerintah, dan sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan pada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi dalam laporan operasional. G.

Tinjauan Akuntansi Investasi

Di satu sisi standar ini harus ditetapkan untuk seluruh investasi seentara disisi lain standar ini tidak mengatur untuk penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas, investasi dalam perusahaan asosiassi, kerjasama operasi dan investasi dalam properti. Hal ini tentunya membingungkan ,selain itu dalam standar ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa untuk ketiga jenis investasi ini tidak diatur. Oleh karenanya,kedua hal ini perlu penjelasan lebih lanjut. 9|Akuntansi Sektor Publik

Terkait dengan klasifikasi investasi,pengelompokkan investasi jangka panjang ke dalam permanen dan nonpermanen agak membingungkan terutama pada penjelasan ada niat atau tidak ada niat untuk diperjualbelikan atau mnarik kembali.Karena pemerintah dalam melakukan investasi jangka panjang ,misalnya pada perusahaan negara atau daerah pasti akan mempertimbangkan aspek bisnis karena memang perusahaan negara atau daerah dalah sebagai profitcanterwalaupun tetap mempertimbangkan juga aspek pelayanan publik.Sehingga pada saat ingin berinvestasi pasti udah niat bahwa suatu saat perusahaan tersebut sudah tidak menguntungkan lagi dari aspek ekonomi ataupun aspek sosial pasti modalnya akan ditarik kembali atau perusahaan tersebut dilikuidasi sehingga pengelompokan investasi jangka panjang ke dalam permanen dan nonpermanen menjadi rancu dan dapat membingungkan pemmerintah daerah. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial menimbulkan penafsiran bahwa suatu pnegeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jika memiliki kedua kemungkinan manfaat di masa yang akan datang,yaitu manfaat ekonomi dan manfaat soaial. Oleh Karena nya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda ,maka pernyataan tersebut perlu disempurnakan.

10 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k

DAFTAR PUSTAKA

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006.Standar Akuntansi Pemerintah .Telaah Kritis PPNomor 24 Tahun 2005.Yogyakarta :BPFE Darise,Nurlan.2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).Jakarta :Indeks.

11 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k