Bab 1 Akuntansi Sektor Publik.docx

Nama Kelompok

: Ulfa Hardyanti Setaningrum

(16322015)

Tugas Dosen

: Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik : Mohammad Aufa, S.E.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik Kajian mengenai organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase "Sektor Publik". Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah diluar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, pemerintahan yang besar. Dalam arti luas, dapat diartikan sebagai metode manajemen negara. Dan dalam arti sempit, sektor publik diartikan sebagai peungutan oleh negara. Akuntansi sector public adalah system akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga public sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sector pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dilakukan oleh entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Sehingga, definisi sektor publik menjadi berbeda satu sama lain. Intervensi multidisiplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik. Dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Seperti : a) Organisasi Pemerintah Pusat b) Organisasi Pemerintah Daerah c) Organisasi Parpol dan LSM d) Organisasi Yayasan e) Organisasi Pendidikan dan Kesehatan f) Organisasi Tempat Peribadatan

Karakteristik organisasi sektor publik dapat diuraikan sbb: Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. Aktivitas

Pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.

Sumber Pembiayaan

Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain –lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD. Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional (seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa –Bangsa (PBB), United Nation Development Program (UNDP), USAID, dan pemerintah luar negeri.

Pola Pertanggungjawaban Kultur Organisasi Penyusunan Anggaran

Stakeholder

B. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Komersial Perbedaan sifat dan karakteristik sector public dengan sector komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yakni tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan akuntansi keuangan.Tujuan sector public adalah member pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Misalnya pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, sector komersial bertujuan mencari laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sektor public memperoleh biaya dari pajak, retribusi, laba BUMN dan BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, sumbangan, dana abadi, hibah, dan lainnya. Sedangkan sector komersial memperoleh biaya dari modal pemilik dan laba yang ditahan, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. C. Perbedaan akuntansi Sektor Publik dana Akuntansi pemerintah Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi pemerintahan sama dengan akuntansi sector publik. Namun, berberapa literatur (e.g. Halim (2009) dan Bastian (2001)) membedakan keduanya. Sektor public dalam arti luas dimaknai sebagai bidang yang membahas metode manajemen negara, sedangkandalamartisempitdidefinisikansebagaipungutannegara (pajak). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa cakupan sector public adalah luas dan longgar. Entitas (organisasi) sector public mencakup diantaranya: lembaga pemerintah, instansi pendidikan, organisasi agama, organisasi sosial, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga atau yayasan social lainnya. Organisasi sector public seperti halnya perusahaan komersial (sektorbisnis) Juga umumnya melakukan transaksi ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun, berbeda dengan sector bisnis, laba bukan tujuan utama dari organisasi sector publik (not for profit oriented). Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sector publik. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dilakukan oleh entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, akuntansi pemerintahan daerah (pemda) dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah. Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Komersial

PerbedaanTujuan     

Tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada hanya surplus atau deficit Tidak revaluasi asset Tidak ada penyusutan asset tetap Perbandingan anggaran terhadap realisasi dari pendapatan dan belanja

  

Terdapat perhitungan laba rugi Dimungkinkan adanya revaluasi asset Adanya penyusutan asset tetap Perbandingan antara pendapatan dan beban

Masalah Pendapatan 

Pendapatan tidak bersifat resolusing artinya tidak dapat diputar  lagi untuk belanja Sebagian pendapatan diperoleh dari pemaksaan/icompulsory (contoh pajak)  Penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan

 

Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan untuk digunakan Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg sukarela membeli brg / jasa Penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban



Masalah Beban Menggunakan istilah expenditure (belanja), dimana didalam nya termasuk : Menggunakan istilah expense · Expense (beban/biaya) (beban/biaya) dimana · Pembayaran angsuran cakupannya lebih sempit dari · Pelunasan utang pada expenditure · Pembelian asset tetap Masalah Penganggaran   

Terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting) Terdapat rekening-rekenin ganggaran Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dilakukan secara intra kompatable (dalam pembukuan)



 

Tidak terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting) Tidak Terdapat rekeningrekening anggaran Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara ekstra kompatable (di luar pembukuan)

Masalah Kepemilikan Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai Terdapat tanda kepemilikan, pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan yang diwujudkan dlam modal tertinggi saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan Masalah Basis Akuntansi Basis KAS untuk pengakuan pendapatan dan beban, basis Basis AKRUAL baik untuk AKRUAL untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pengakuan pendpaatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)

Masalah Sistem Entry yang Digunakan

  

DOUBLE ENTRY Paralel antara SINGLE ENTRY dan DOUBLE ENTRY Single ENTRY untuk pencatatan pembukuan pada bendahara DOUBLE ENTRY untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan