Bab 2 Perencanaan Daerah.docx

SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN (APBN & APBD) – MATERI: PERENCANAAN DAERAH/PUSAT (REGULASI & MEKANISME) Kelompok 3: Fiany Puspitasari (16312002) Irma Nur Fitriani (16312037) Dela Anggraeni (16312051) A. PERENCANAAN PADA INSTANSI PEMERINTAH 1. Tujuan Perencanaan Pada Institusi Pemerintah Perencanaan pembangunan dalam instansi pemerintah telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan ini merupakan langkah awal sebelum suatu pemerintah tersebut melakukan implementasi dari tujuan yang mereka inginkan. Tujuan perencanaan dalam pemerintahan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: 1. .Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaandan pengawasan, 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat 2. Dasar Hukum Perencanaan pada Institusi Pemerintah Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 1. Pasal 23: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional (APBN)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang disebut dengan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Unsur yang selalu erat berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan baik Nasional maupun Daerah juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana terdapat RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, Renstra-KL, Renja-KL. Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur diatas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni sebagai berikut: 1. RPJP Nasional merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesiayang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. 2. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan Lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 4. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

5. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL; dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)

Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada dasarnya hampir sama dengan mekanisme, model atau struktur perencanaan pembangunan nasional. Perbedaan antara struktur pembangunan nasional dan daerah hanya terletak pada ruang lingkup. Dari segi ruang lingkup, pembangunan nasional jelas mencakup keseluruhan Negara Indonesia, sedangkan pembangunan daerah hanya mencakup kegiatan pembangunan yang terjadi pada daerah yang bersangkutan saja. Perbedaan tersebut membuat daerah harus menyusun sendiri perencanaan pembangunannya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme dalam model perencanaan pembangunan daerah ini juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, yakni sebagai berikut: 1. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 2. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 5. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.