Ppt Bab 5.pptx

ESENSI, MODEL, DAN STRUKTUR P3B Kelas B Kelompok 2 : Lathifah Nuraini R

16312036

Irma Nur Fitriani

16312037

Atidira Darmesti

16312025

Wardina Marshufah F.A

16312045

OUTLINE 1. Terminologi Dalam P3B

2. Esensi P3B (Tax Treaty) 3. Model-Model Tax Treaty (P3B) 4. Cara Membaca Tax Treaty 5. Struktur P3B/Tax Treaty 6. Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya 7. Ketentuan Umum dalam P3B 8. Cakupan Tax Treaty

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

A. Terminologi dalam P3B (Tax Treaty)

1. Istilah “person” meliputi orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; 2. Istilah “company” berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang diperlukan sebagai suatu badan hukum untuk tujuan perpajakan; 3. Istilah “Enterprise of a Contracting State” and “Enterprise of the other Contracting State” masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya yang terikat perjanjian perpajakan;

Lanjutan... 4.

5.

Istilah “international traffic” berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempattempat di Negara Pihak lainnya yang terikat perjanjian perpajakan; Istilah Warga Negara atau “national” berarti : a. Setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara Pihak pada Persetujuan; b. Setiap badan hukum, persekutuan, dan perkumpulan yang mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarakn perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Pihak pada Persetujuan;

Lanjutan... 6.

6.Istilah “competent authirity” (pejabat yang berwenang), misalnya : a. Di Indonesia : Mentri Keuangan atau wakilnya yang sah; b. Di china : Administrasi Perpajakan Negara (The State Administration of Taxation) atau wakilnya yang sah; c. Di Amerika Serikat : The Secretary of the Treasury) atau wakilnya yang sah.

B. Esensi P3B (Tax Treaty)

 Tax Treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.  Adanya P3B/tax treaty dilakukan dalam upaya mengeliminasi beban pajak berganda yang disebabkan oleh hubungan ekonomi dari dua yurisdiksi yang berbeda.  Di dunia ini, ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty, yaitu model OECD dan model PBB.

Lanjutan...  Pasal atau ayat-ayat (article) yang terdapat dalam sebuah tax treaty dikelompokkan menjadi empat bagian besar, yaitu : 1. bagian yang mengungkapkan cakupan tax treaty, 2. bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda, 3. bagian tentang pencegahan penghindaran pajak, dan 4. bagian yang mencangkup hal-hal lainnya.

C. Model-model Tax Treaty (P3B)

 Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara menggunakan OECD Model, sedangkan negara-negara berkembang menggunakan UN Model.  Dalam suatu negara terdapat dua sumber hukum perpajakan : 1. Ketentuan yang ada dalam tax treaty, dan 2. Ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan domestik  Jika hak pemajakan telah diberikan kepada salah satu suatu negara penjanji, maka ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik yang seterusnya akan berlaku.  Dalam hal terjadi benturan antara P3B dan undang-undang domestik, maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B.

Model-model Tax Treaty (P3B)

1. Model OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Untuk negara-negara maju. Karena negara-negara tersebut adalah negaranegara pengekspor modal maupun jasa, sehingga model ini lebih mengedepankan pada asas domisili pada negara yang mendirikan jasa atau menanamkan modal, dimana hak pemajakannya berada di negara domisili. 2. Model UN (United Nations/PBB) Untuk kebutuhan negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Model ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas kepada negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayahnya, karena negara-negara tersebut adalah negara-negara pengimpor modal maupun jasa, sehingga negara-negara tersebut menjadi tempat sumber penghasilan.

Lanjutan... 3. Model United States (US Model) Model income tax treaty 2016 menggabungkan rekomendasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) menurut OECD. Base Erision and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. 4. Model Indonesia Mengombinasikan Model UN dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Undang-undangan perpajakan nasional.

D. Cara membaca Tax Treaty  Pasal 7 – laba usaha  Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana. Apabila perusahaan tersebut mnejalankan usahanya sebagai mana dimaksud diatas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.  Untuk memudahkan membaca, caranya adalah:  Kata-kata “of a Contracting State” (dari suatu negara Pihak pada Persetujuan) diganti menjadi RRC (Republik Rakyat China)  Kata-kata “that Contracting State” (di negara tersebut) diganti menjadi RRC  Kata-kata “the other Contracting State” (di negara Pihak lainnya) di ganti menjadi Indonesia.

E. Struktur P3B (Tax Treaty)  Permufakatan kedua negara.  Prang/badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara terikat dan berlaku P3B.  Pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3B, pada umumnya pajak pendapatan dan pajak perseroan.  Istilah yang mengandung perihal hukum.  Bentuk usaha tetap.  Harta tak bergerak.  Laba perusahaan di suatu negara.  Hubungan istimewa.  Keuntungan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara.  Pajak atas dividen.

Lanjutan...  Pajak atas bunga.  Pajak atas royalti.  Keuntungan karena pengalihan harta tak gerak.  Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama.  Pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan pekerjaan.  Pendapatan para pengurus.  Pendapatan seorang seniman penghibur.  Pendapatan atas pensiunan.  Kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima bantuan negara lainnya.  Pengajar atau peneliti negara lain.

Lanjutan...  Pendapatan lain-lain.  Metode penghindaran pajak ganda.  Bagian –bagian yang tidak diatur dalam pasa-pasal P3B.  Tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan.  Pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan.  Perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan khusus di bidang perpajakan yang menghalangi pemerintah kedua negara membuat kebijakan.  Pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai konsuler berdasarkan ketentuan hukum internasional.  Dimulainya P3B dan ratifikasi.  Berakhirnya P3B.

F. Pasal-pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

 Model UN 1. Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum, penduduk (Pasal 1, 2, 3, dan 4 Tax Treaty) 2. Jenis-jenis Penghasilan : – Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty) – Laba hartaa tidak bergerak (Pasal 6 Tax Treaty) – Laba usaha (Pasal 7 Tax Treaty) – Laba usaha perkapalan dan penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty) – Dividen (Pasal 10 Tax Treaty) – Bunga (Pasal 11 Tax Treaty) – Royalty (Pasal 12 Tax Treaty) – Harta bergerak (Pasal 13 Tax Treaty) – Pendapatan lain-lain (Pasal 21 Tax Treaty) – Kekayaan (Pasal 22 Tax Treaty)

Lanjutan... (Model UN) 3.

4. 5.

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan : – Pekerjaan bebas (Pasal 14 Tax Treaty) – Pegawain swasta (Pasal 15 Tax Treaty) – Direktur (Pasal 16 Tax Treaty) – Artis dan atlet (Pasal 17 Tax Treaty) – Pension (Pasal 18 Tax Treaty) – Pegawai negeri (Pasal 19 Tax Treaty) Hubungan istimewa (Pasal 9 Tax Treaty) Metode penghindaran pajak : – Penghapusal pajak (Pasal 23A dan Pasal 27 Tax Treaty) – Pengkreditan pajak (Pasal 23B Tax Treaty)

Lanjutan... (Model UN) 6.

7.

Pendidikan dan pelatihan : – Guru/peneliti (tidak diatur) – Mahasiswa atau pelatihan karyawan (Pasal 20 Tax Treaty) Ketentuan lain-lain : – Nondiskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty) – Tata cara bersetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty) – Pertukaran informasi (Pasal 26 Tax Treaty) – Berlakunya perjanjian (Pasal 28 Tax Treaty) – Berakhirnya perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

Pasal-pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

Model OECD 1. Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum, penduduk (Pasal 1, 2, 3, dan 4 Tax Treaty) 2. Jenis-jenis Penghasilan – Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty) – Laba hartaa tidak bergerak (Pasal 6 Tax Treaty) – Laba usaha (Pasal 7 Tax Treaty) – Laba usaha perkapalan dan penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty) – Dividen (Pasal 10 Tax Treaty) – Bunga (Pasal 11 Tax Treaty) – Royalty (Pasal 12 Tax Treaty) – Harta bergerak (Pasal 13 Tax Treaty) – Pendapatan lain-lain (Pasal 21 Tax Treaty) – Kekayaan (Pasal 22 Tax Treaty)

Lanjutan... (Model OECD) 3.

4. 5.

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan – Pekerjaan bebas (Pasal 14 Tax Treaty) – Pegawain swasta (Pasal 15 Tax Treaty) – Direktur (Pasal 16 Tax Treaty) – Artis dan atlet (Pasal 17 Tax Treaty) – Pension (Pasal 18 Tax Treaty) – Pegawai negeri (Pasal 19 Tax Treaty) Hubungan istimewa (Pasal 9 Tax Treaty) Metode penghindaran pajak – Penghapusal pajak (Pasal 23A dan Pasal 27 Tax Treaty) – Pengkreditan pajak (Pasal 23B Tax Treaty)

Lanjutan... (Model OECD) 6.

7.

Pendidikan dan pelatihan – Guru/peneliti (tidak diatur) – Mahasiswa atau pelatihan karyawan (Pasal 20 Tax Treaty) Ketentuan lain-lain – Nondiskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty) – Tata cara bersetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty) – Pertukaran informasi (Pasal 26 Tax Treaty) – Berlakunya perjanjian (Pasal 28 Tax Treaty) – Berakhirnya perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

Pasal-pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

Model Indonesia 1. Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum, penduduk (Pasal 1, 2, 3, dan 4 Tax Treaty) 2. Jenis-jenis Penghasilan  Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty)  Laba hartaa tidak bergerak (Pasal 6 Tax Treaty)  Laba usaha (Pasal 7 Tax Treaty)  Laba usaha perkapalan dan penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty)  Dividen (Pasal 10 Tax Treaty)  Bunga (Pasal 11 Tax Treaty)  Royalty (Pasal 12 Tax Treaty)  Harta bergerak (Pasal 13 Tax Treaty)  Pendapatan lain-lain (Pasal 22 Tax Treaty)

Lanjutan... (Model Indonesia) 3.

4. 5.

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan – Pekerjaan bebas (Pasal 14 Tax Treaty) – Pegawain swasta (Pasal 15 Tax Treaty) – Direktur (Pasal 16 Tax Treaty) – Artis dan atlet (Pasal 17 Tax Treaty) – Pension (Pasal 18 Tax Treaty) – Pegawai negeri (Pasal 19 Tax Treaty) Hubungan istimewa (Pasal 9 Tax Treaty) Metode penghindaran pajak – Penghapusal pajak (Pasal 23 dan Pasal 27 Tax Treaty) – Pengkreditan pajak (Pasal 23 Tax Treaty)

Lanjutan... (Model Indonesia) 6.

7.

Pendidikan dan pelatihan – Guru/peneliti (pasal 20 Tax Treaty) – Mahasiswa atau pelatihan karyawan (Pasal 20 Tax Treaty) Ketentuan lain-lain – Nondiskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty) – Tata cara bersetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty) – Pertukaran informasi (Pasal 26 Tax Treaty) – Berlakunya perjanjian (Pasal 28 Tax Treaty) – Berakhirnya perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

G. Ketentuan Umum dalam P3B

 Seorang wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dan memiliki penghasilan di negara Indonesia tentu ajak dikenakan pajak. Selain itu, penduduk domisili Indonesia juga harus menghitung kembali penghasilannya di seluruh dunia, kemudian dikenakan pajak di Indonesia yang mana apabila pajak tersebut dibayar di luar negeri bisa dijadikan sebagai pengurang PPh terutang di Indonesia. Demkia juga dengan penduduk asing atau badan yang didirikan di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari negara Indonesia akan dikenakan pajak juga.  Apabila Penerapan itu tidak diatur, maka akan menimbulkan pemajakan berganda yang sangat merugikan wajib pajak penerima penghasilan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka timbul perjanjian antarnegara yang terkait dengan pajak penghasilan yang mencakup secara bilateral. Tiap negara memiliki hak pemajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak nasional. Namun, bila menyangkut hak pemajakan negara lain, maka pemerintah Indonesia harus melakukan ratifikasi.

H. Cakupan Tax Treaty  Uraian Singkat Isi Pasal-Pasal P3B 1. Orang atau Badan yang Tercakup dalam Persetujuan (Personal Scope): Istilah orang atau badan meliputi orang pribadi, perseroan, dam setiap sekumpulan lain dari orang atau badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan. Sedangkan istilah negara pihak pada persetujuan adalah dua negara yang melakukan perjanjian. 2. Pajak-Pajak yang Tecakup dalam Persetujuan (Taxes Control): Treaty ini berlaku terhadap pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing negara, tanpa memperhatikan cara pemungutannya. Untuk pajak tidak langsung, tidak diatur dalam tax treaty.

Lanjutan... 3.

Penduduk (Fiscal Residence): Dalam klausul ini memberikan batasan tentang Penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan serta tie breaker rule. Tie breaker rule dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Orang pribadi: penentuan tempat itnggal tetap, pusat kepentingan pokok ekonomi dan sosial, tempat kebiasaan untuk tinggal, kewarganeragaan, dan perjanjian antarotoritas perpajakan). 2. Selain orang pribadi.

Lanjutan... 4.

5.

Pajak-Pajak yang Tunduk pada P3B: P3B hanya mengatur pajak badan, yaitu pajak penghasilan. Penghasilan tersebut berasal dari active income dan passive income. Permanent Establishment atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) : Klausul ini mengatur tentang seberapa jauh jangkauan suatu negara dalam mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Jika negara ingin menentukan hak pemajakan suatu negara sumber, harus melihat apakah perusahaan tersebut BUT atau tidak. Jika iya, maka harus mengacu pada undang-undang negara dimana BUT tersebut berkedudukan atau tergantung P3B antar negara.

Tipe BUT  Tipe BUT 1. BUT Fasilitas Fisik: Timbul karena adanya fasilitas fisik, seprti gedung, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan lain-lain. 2. BUT Aktivitas: Timbul ketika adanya aktivitas yang melebihi batas waktu tertentu (time test). 3. BUT Asuransi: Timbul ketika suatu perusahaan asuransi menerima premi atau menanggung risiko di negara lain. 4. BUT Keagenan: Timbul jika terdapat agen di negara lain yang memiliki wewenang untuk menghentikan kontrak atau mengurus barang dagang di negara lain. Dalam klausul ini juga ditentukan kondisi dimana tidak dianggap sebagai BUT.  Sewa atas Harta Tak Gerak Pendekatan produksi dimanfaatkan untuk menentukan letak sumber penghasilan dari harta tak bergerak, sewa atas harta tak bergerak yang terletak di Indonesia dianggap bersumber di negara tersebut. Sebaliknya, sewa atas harta tak bergerak yang terletak di luar Indonesia dapat dianggap bersumber selain di negara tersebut dan oleh karenanya berhak atas kredit pajak luar negeri.

 Laba Perusahaan di Suatu Negara (Business Profits) Klausul ini merupakan perluasan dari permanent establishment yang mengatur tentang pengenaan ajak atas laba usaha milik penduduk suatu negara yang bersumber dari negara treaty partner. Laba perusahaan suratu negara dikenakan pajak di negara dimisili, kecuali jika negara tersebut memiliki BUT di negara lainnya.

 Hubungan Istimewa (Associated Enterprises) Klausul ini mengatur tentang perlakuan perpajakan atas pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Apabila terjadi transaksi antara pihak-pihak di kedua negara yang memiliki hubungan istimewa, akan ada kecenderungan di mana harga transaksi yang disepakati bukan merupakan harga yang wajar.

 Keuntungan dari Pengoperasian Kapal Laut atau Pesawat Udara (Shipping, Inland Waterways Transport and Air Transport) Laba yang berasal dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internsional dapat dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika kegiatan tersebut bersifat teratur, labanya dikenai pajak di Indonesia dalam bentuk BUT. Jika tempat pimpinan perusahaan dari pelayaran laut/sungai berada diatas kapal/perahu, maka hal ini dianggap berada di negara dimana pelabuhan pangkalan dari kapal/perahu tersebut, jika tidak ada, dianggap di negara dimana perusahaan yang mengoperasikan kapal/perahu tersebut berkedudukan. Jika tidak ada P3B, maka menurut undang-undang PPh, dikenakan PPh Pasal 15, dengan tarif efektif 2,64% dari penghasilan bruto. Dalam klausul ini umumnya diatur 2 alternatif: • Memberikan hak pemajakan kepada negara tempat dimana manajemen efektif berada. • Sama dengan alternatif pertama, dengan pengecualian untuk penghasilan dari pengoperasian kapal laut yang hak pemajakannya diberikan kepada kedua negara sekaligus.

 Pajak Dividen, Bunga, Royalti • Dividen : Klausul ini mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan berupa dividen dan tarif pajak maksimal yang dapat dikenakan di negara asal dividen tersebut yang dibedakan menjadi dua, yaitu dividen portofolio (kepentingan investasi) dan dividen dari penyertaan langsung (saham dengan kepentingan kontrol). Dalam tax treaty biasanya tarifnya lebih kecil dibandingkan dengan tarif domestik. • Bunga : Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan bunga yang diterima, definisi bunga dan bahwa negara tempat bunga berasal (treaty partner) juga dapat mengenakan pajak atas bunga tersebut. Juga mengatur tarif maksimal pemotongan pajaknya. • Royalti : Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan royalti, definisi royalti dan mengatur bahwa negara tempat royalti berasal dapat mengenakan pajak sesuai dengan tarif maksimal yang disepakati. Dividen, bunga, dan royalti yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Jika tidak ada tax treaty, maka dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif efektif sebesar 20% dari penghasilan bruto.

 Keuntungan karena Pengalihan Harta Tak Gerak (Income from Immovable Property) Klausul ini mengatur tentang tentang penghasilan yang berasal dari harta tak bergerak berupa keuntungan pemindahtangan harta termasuk penghasilan yang bersumber dari pertanian atau perhutanan. Sedangkan keuntungan dari pemindahtanganan kapal dan pesawat yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, hanya akan dikenakan pajak di negara tempat manajemen perusahaan yang mengoperasikannya berada. Seluruh tax treaty yang disepakati oleh Indonesia memberikan hak pemajakan atas penghasilan dari immovable property kepada negara dimana immovable property tersebut bedada. Khusus perjanjian Kuwait, hak pemajakan di negara dimana immovable property berada, dikurangi 50%.

 Pajak atas Gaji, Upah, dan Balas Jasa Lainnya yang Berkenaan dengan Perpajakan (Dependent Personal Services) Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa yang ia lakukan di negara lain dalam suatu hubungan kerja. Hal itu hanya akan dikenakan pajak di negara domisilinya. Tapi, negara tempat orang tersebut berkerja, dapat mengenakan pajak dengan syarat: 1. Orang pribadi yang bersangkutan berada di negara sumber melebihi time test 2. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerjanya. 3. Penghasilan tersebut tidak dibebankan kepada BUT. Jika ketiga syarat tidak terpenuhi, berarti hak pemajakan berada di tangan negara domisili.

Pendapatan yang Diterima Seorang Penduduk Suatu Negara Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau Pekerjaan Lain yang Sifatnya Sama (Independent Personal Services) Penghasilan ini hanya akan dikenakan pajak di negara domisili kecuali dalam hal berikut, di mana penghasilan itu dapat juga dikenai pajak di negara Indonesia: Jika ia mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara cara teratur dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan di negara Indonesia, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di negara Indonesia tetapi hanya bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tertentu itu, atau jika ia tinggal di negara Indonesia selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau berakhir pada satu tahun pajak

 Pendapatan Para Pengurus (Directors' Fees) Pada dasarnya gaji, upah, imbalan dan pembayaran-pembayaran serupa para direktur yang merupakan penduduk asing yang berkedudukan di negara Indonesia, dikenai pajak di negara Indonesia. Pemajakan ini berbeda dengan prinsip pemajakan atas penghasilan orang pribadi yang lain, sebagaimana diatur dalam klausul dependent dan independent personal services yang menggunakan syarat jangka waktu keberadaan sebagai alat untuk menentukan aspek pemajakan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan (pekerjaan) yang dilakukan oleh direktur tersebut.  Pengajar atau Peneliti Negara Lain Penghasilan yang diperoleh dosen atau guru semata-mata dari mengajar atau melakukan penelitian berasal dari negara lain (bukan untuk kepentingan seseorang atau badan atau orangf-orang atau badan-badan tertentu), dibebaskan pemajakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

Pendapatan Seorang Seniman Penghibur dan Atlet (Artistes and Sportsmen) Prinsip pemajakan yang diatur dalam klausul ini adalah negara tempat penghasilan tersebut bersumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh artis atau atlet dan juga berlaku meskipun penghasilan tersebut tidak langsung dibayarkan kepada sang artis atlet (dibayarkan melalui pihak lain).

Pendapatan atas Pensiunan (Pensions) Sebagian tax treaty mengatur bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada penduduk asing dari suatu hubungan kerja masa lalu dikenai pajak di negara tempat yang bersangkutan menjadi penduduk pada saat pensiun. Pensiun yang dibayar atau pembayaran-pembayaran lainnya dalam rangka program umum yang menjadi bagian dari tunjangan sosial dari salah satu negara atau bagian ketatanegaraannya hanya dikenai pajak di negara domisili.

 Kunjungan Penduduk atau Mahasiswa yang Menerima Bantuan Negara Lainnya Penghasilan yang diperoleh penduduk yang belajar atau dalam pelatihan kerja yang memperoleh penghasilan berasal dari negara domisili, tidak dikenakan pajak di Indonesia sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.  Pendapatan Lain-Lain Jenis-jenis penghasilan lainnya dari salah satu negara dari manapun asalnya, dan tidak tunduk kepada pasal-pasal terdahulu dalam persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di negara domisili, kecuali terhadap pendapatan yang berasal dari harta tak bergerak, jika penerima pendapatan itu merupakan penduduk dari negara menjalankan perusahaannya dengan suatu BUT di negara lain, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu di negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana pendapatan itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu.

 Pendapatan Pegawai Negeri (Government Service)

Pada prinsipnya, hak pemajakan penghasilan yang diterima oleh para pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri diberikan kepada negara tempat ia bekerja. Namun demikian, apabila pegawai negeri atau pensiunan tersebut merupakan warga negara dari salah satu negara dan sudah sejak awal menjadi penduduk di negara tersebut, maka penghasilan yang diterimanya hanya dikenakan pajak di sana.

 Metode Penghindaran Pajak Berganda Metode penghindaran pajak berganda yang digunakan dalam tax treaty berdasar pada pengkreditan pajak untuk pajak yang dibayar di luar negeri, pengurangan tarif pajak withoutholding tax dan pembebasan pajak untuk

diplomat atau konsuler. Pada umumnya manuver atau rekayasa yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak atau mengurangi beban pajaknya atas penghasilan yang diperoleh dari suatu negara sumber adalah dengan melakukan treaty shopping yang melibatkan dua atau lebih negara

di mancanegara termasuk special vehicle company atau conduit company.

 Bagian-Bagian yang Tidak Diatur dalam Pasal-Pasal P3B

Sepanjang disepakati oleh kedua negara dengan keputusan terpisah, meskipun tidak diatur dalam tax treaty, namun tetap merupakan bagian dari P3B kedua negara dan dapat diterapkan secara keseluruhan.  Tindakan Tindakan Suatu Negara yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan P3B Dispute yang terjadi apabila terdapat tindakan negara yang tidak sesuai dengan P3B, maka negara partner dalam treaty dapat mengajukan keberatan kepada negara domisili untuk membahas lebih lanjut di tingkat pejabat yang berwenang dengan negara yang terkait untuk mendapatkan penyelesaiannya.

 Ketentuan Lainnya Non diskriminasi (Non-discrimination) Suatu negara cara yang terikat tax treaty memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan perpajakan yang sama untuk warga negaranya dan untuk mereka yang bukan warga negaranya. Perlakuan perpajakan yang sama ini mengandung arti bahwa dalam suatu kondisi yang sama, pihak yang bukan warga negara dari suatu negara tidak boleh menanggung kewajiban pajak yang lebih berat daripada yang ditanggung oleh warga negara dari negara tersebut. Mutual Agreement Procedure Klausul ini mengatur tentang prosedur yang digunakan oleh kedua negara untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan berbagai perbedaan interpretasi atau dispute antara pembayar pajak dengan otoritas pajak mengenai kasus perpajakan tertentu. Di satu sisi klausul ini difasilitasi sebagai sarana bagi para pembayar pajak untuk mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap suatu perlakuan perpajakan yang menimbulkan pajak berganda terhadapnya, dan di sisi lain otoritas perpajakan pun memiliki sarana untuk memecahkan kesulitan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan interpretasi atas suatu ketentuan dalam sebuah tax treaty.

 Pertukaran Informasi (Exchange of Information) • Pertukaran informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi antara pejabat yang berwenang di Indonesia dan pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi 1) pertukaran informasi berdasarkan permintaan, 2) pertukaran informasi secara spontan, dan/atau 3) pertukaran informasi secara otomatis.

• Manfaat dari pertukaran informasi ini ada empat, yaitu 1) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam tax treaty ini atau untuk melaksanakan undangundang pajak nasional masing-masing negara, 2) mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 3) mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak yang tidak berhak, 4) salah satu senjata dalam menanggulangi praktik-praktik penyelundupan atau penggelapan pajak.

Pernyataan tentang Hak-Hak Khusus Pejabat-Pejabat Diplomatik dan Konsuler Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional (Member of Diplomatic Missions and Consular Posts) Klausul ini mengatur tentang perlakuan perpajakan yang diberikan kepada anggota dari suatu misi diplomatik dan konsulat. Tidak ada sesuatu pun dalam persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari para pejabat diplomatik atau pejabat konsuler sebagaimana diatur dalam peraturan umum dari hukum internasional maupun dalam ketentuan-ketentuan dalam persetujuan persetujuan khusus. Jadi, meskipun anggota korps diplomatik atau konsulat mendapatkan penghasilan yang bersumber dari negara tempat mereka bertugas, negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atasnya.

 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda P3B Persetujuan ini bertujuan menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh yang mengatur hal ini menjelaskan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus uu pajak penghasilan tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan diatur lain.  Berlakunya Persetujuan (Entry Into Force) Persetujuan suatu tax treaty dimulai dari penandatanganan oleh kedua otoritas yang berwenang dan dilanjutkan dengan ratifikasi antarnegara. Lalu, dilakukan pertukaran dokumen-dokumen ratifikasi. Setelah pertukaran dokumen ratifikasi ini selesai dilakukan maka tax treaty pun dapat diberlakukan. Dalam hal ini Ditjen Pajak mengeluarkan surat edaran tentang disepakatinya treaty dengan suatu negara dan saat berlaku efektifnya.

 Berakhirnya Persetujuan (Termination) Klausul ini mengatur tentang saat berakhirnya sebuah tax treaty. Tax treaty dapat berakhir setelah periode tertentu yang telah disepakati oleh kedua negara. Salah satu negara dapat mengakhiri sebuah tax treaty dengan cara mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis melalui saluran diplomatik tentang penghentian treaty, yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.

THANKYOU Any Question?