Bab 1 - Pendahuluan.pdf

LAPORAN PENDAHULUAN

LAPORAN ANTARA

PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN PENYUSUNAN GEODATA BASE BIDANG TANAH TANIMBAR DSK WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) II

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1

DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) umumnya, harus sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025;

Halaman | 1-1

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

8. Pedoman Perencanaan dan Perancangan KPPN; 9. Dan produk hukum terkait lainnya.

1.2

GAMBARAN UMUM

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Penugasan Undang-Undang Kepariwisataan kepada Kementerian Pariwisata khususnya terkait fungsi perancanaan dan perancangan adalah antara lain: 1. Mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di sektor kepariwisataan; 2. Mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi; 3. Menyelenggarakan kerja sama internasional di sektor kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Menetapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata strategis nasional, dan kawasan pariwisata khusus; 5. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia. Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN. DPN merupakan destinasi pariwisata berskala nasional, sedangkan KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

Halaman | 1-2

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Antara KPPN, DPN dan KSPN dijelaskan pada rincian wilayah sebagai berikut: 1. Sumatera, terdiri dari 55 KPPN di 11 DPN dan 20 KSPN; 2. Jawa, terdiri dari 48 KPPN di 11 DPN (termasuk DPN Krakatau - Ujung Kulon) dan 23 KSPN; 3. Bali dan Nusa Tenggara,terdiri dari 33 KPPN di 8 DPN dan 21 KSPN; 4. Kalimantan,terdiri dari 25 KPPN di 7 DPN dan 9 KSPN; 5. Sulawesi, terdiri dari 28 KPPN di 5 DPN dan 8 KSPN; dan 6. Maluku dan Papua, terdiri dari 33 KPPN di 8 DPN dan 7 KSPN. KPPN merupakan bagian dari KSPN yang tercakup di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011, untuk itu perlu dilakukan penyusunan rencana induk dan rencana detil pengembangan KPPN. Dalam penetapan KPPN tersebut, ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh daerah yang ada didalamnya, antara lain: memiliki komponen destinasi yang siap dikembangkan serta posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional. Salah satu akan disusun dalam jangka waktu dekat ini adalah KPPN Tanimbar yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara Barat ada pada titik koordinat 125˚45’ - 133˚ Bujur Timur dan 6˚ - 8˚30’ Lintang Selatan. Berada pada ketinggian 0-800 meter dpl. Pulau terbesar yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Pulau Yamdena. Ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu Saumlaki. Di Pulau Yamdena terdapat sekitar 40 desa yang terletak di pesisir pantai. Kehidupan masyarakat masih bergantung kepada pertanian dan perikanan yang subsisten. Dalam pengembangan suatu kawasan pariwisata, paling tidak harus memenuhi 3 (tiga) komponen dasar yang terdiri dari Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A). Komponen Atraksi bisa berupa daya tarik wisata alam, budaya atau buatan. Untuk komponen Aksesibilitas, mencakup ketersediaan prasarana transportasi, sarana transportasi dan sistem transportasi. Sedangkan untuk komponen Amenitas adalah ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Diluar dari ketiga komponen

Halaman | 1-3

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

tersebut, terdapat juga komponen masyarakat dan investasi, yang didalamnya mencakup peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat. Pembangunan komponen Aksesibilitas dan Amenitas di kawasan tersebut yang bersifat spasial. Penekanan pada ketersediaan infrastruktur merupakan hal utama dan pokok agar dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam berwisata. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan baik kepada masyarakat maupun wisatawan dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pelayanan dan fasilitas transportasi udara-laut-darat, ketersediaan air bersih, listrik, sistem sanitasi dan drainase, dan telekomunikasi adalah komponen infrastruktur yang dipersyaratkan dalam pembangunan Kawasan Pariwisata. Terpenuhinya kelengkapan infrastruktur dalam mendorong perkembangan Kawasan Pariwisata akan menentukan tingkat daya saing suatu destinasi pariwisata.

1.3

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.3.1 Maksud Maksud dari Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tanimbar di Provinsi Maluku adalah agar tersedianya dokumen rujukan atau referensi dalam rangka pengembangan kawasan wilayah Tanimbar di Provinsi Maluku sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

1.3.2 Tujuan Pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Wilayah Tanimbar bertujuan untuk dapat memberi arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis, sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang ditetapkannya sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional, untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.3.3 Sasaran Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: 1. Terpetakannya aspek pembangunan kepariwisataan, meliputi empat pilar pariwisata: destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan di wilayah KPPN; Halaman | 1-4

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

2. Teranalisanya potensi, permasalahan, dan isu strategis aspek pembangunan kepariwisataan yang mendukung fungsi KPPN; 3. Terciptanya perencanaan yang komprehensif dan holistik di KPPN.

1.4 1.4.1

RUANG LINGKUP Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan KPPN mengacu kepada kepada Pedoman Perencanaan dan Perancangan KPPN, secara garis besar mencakup: 1. Kajian terhadap berbagai kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di dalam berbagai produk hukum lainnya seperti: RTRWN, RPJPN dan RPJMN, dan Rencana KSN yang akan mempengaruhi pola pengembangan kepariwisataan di KPPN Tanimbar di Provinsi Maluku. 2. Kajian terhadap kebijakan di tingkat Provinsi serta Kabupaten terkait yang tertuang di dalam RTRW Provinsi maupun Kabupaten; 3. Kajian terhadap rencana sektoral lain 4. Pertimbangan multiaspek dalam penentuan batas wilayah perencanaan; 5. Penyusunan profil kewilayahan perencanaan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan upaya pengembangan kepariwisataan sesuai dengan posisi KPPN yang bersangkutan, yang meliputi aspek destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan, yang antara lain tetapi tidak terbatas kepada: a) Kondisi fisik geografik, serta bio-geologi/morfologi; b) Pemanfaatan lahan di wilayah perencanaan saat kini; c) Sistem transportasi dan kondisi aksesibilitas nasional/internasional ke, dari dan intra destinasi;

dengan

cakupan

d) Ketersediaan prasarana dan sarana umum pelayanan masyarakat/atau wisatawan; e) Sumberdaya alam dan lingkungan;

Halaman | 1-5

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

f) Potensi sumberdaya pariwisata; g) Kunjungan wisatawan dan karakteristik pasar internasional maupun domestik; h) Profil ekonomi lokal dan wilayah serta profil dan struktur industri kepariwisataan, berbagai kegiatan usaha formal maupun informal yang ada di wilayah perencanaan; i)

Sistem kelembagaan yang ada pada tingkat lokal, Kabupaten/kota dan provinsi;

j)

Kajian terhadap Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata;

k) Kondisi SDM kepariwisataan di wilayah KPPN.

1.4.2

Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini meliputi Kawasan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Gambar 1-1 Lokasi Kegiatan

Halaman | 1-6

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

1.4.3

Data Penunjang

Pengguna Jasa menyediakan bahan-bahan kebijakan kepariwisataan di tingkat nasional serta data dan informasi lainnya yang dimiliki. Penyedia jasa menyediakan peta, citra dan data terkait dengan pekerjaan ini. Data antara lain berupa: 

Data dan Kebijakan di bidang Kepariwisataan, baik di tingkat Regional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten (Daerah);



Data dan Kebijakan sektoral dan wilayah;



Data Sarana dan Prasarana Pariwisata;



Data Fisik dan Lingkungan;



Data Ekonomi Wilayah;



Data Sosial dan Budaya.

Data tersebut di atas difungsikan diantaranya sebagai atribut peta yang melekat pada data spasial.

1.5

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1. Menyiapkan tim kerja yang bekerja secara simultan dan sinergis serta tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan; 2. Melakukan desk study (studi literatur): best practice, pedoman, literatur, studi terdahulu, terkait; 3. Melakukan field study (studi lapangan) untuk inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait maupun survey pengamatan langsung; 4. Melakukan pembahasan dengan Tim Teknis sebelum melakukan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir (diskusi teknis); 5. Melakukan pembahasan internal dengan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Dinas Pariwisata terkait;

Halaman | 1-7

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

6. Mengadakan peta yang mempunyai tingkat ketelitian sesuai dengan ketentuan dibutuhkan. Peta skala 1 : 25.000 untuk rencana detil Pengembangan KPPN.

1.6

KELUARAN

Keluaran yang harus dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Buku Fakta dan Analisis KPPN Tanimbar Substansi dari Buku Data dan Analisis ini antara lain berupa evaluasi terhadap kondisi eksisting maupun potensi dari pekerjaan pariwisata berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi literatur, observasi, dokumentasi maupun FGD. 2. Buku Perencanaan KPPN Tanimbar Substansi dari Buku Perencanaan adalah berupa kelanjutan dari hasil pemetaan KPPN yang digunakan sebagai dasar melakukan pekerjaan perencanaan yang terdiri dari Analisis Perencanaan Pengembangan KPPN serta penyusunan Konsep Dan Strategi Perencanaan Pengembangan KPPN. Disajikan dalam format A4. 3. Buku Perancangan KPPN Tanimbar Substansi dari Buku Perancangan adalah berupa kelanjutan dari hasil perencanaanyang digunakan sebagai dasar melakukan pekerjaan perancangan yang didasarkan pada analisis kondisi saat ini dan melihat visi yang akan dicapai di masa yang akan datang. 4. Buku Peta KPPN Tanimbar Substansi dari Buku Peta adalah berupa gambaran peta dari hasil pengumpulan data, analisis, perencanaan dan perancangan KPPN. Disajikan dalam format A3.

1.7

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Keseluruhan pekerjaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya harus diselesaikan oleh pihak pelaksana kegiatan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman | 1-8

LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL KPPN TANIMBAR DSK

1.8

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Pendahuluan Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Detail KPPN Tanimbar Dsk disajikan dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1

PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang dasar hukum, gambaran umum, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, pendekatan dan metodologi, keluaran; waktu pelaksanaan, dan sistematika penyajian.

BAB 2

PEMAHAMAN MATERI DAN TINJAUAN KEBIJAKAN Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan kebijakan Tata Ruang Provinsi Maluku dan RTRW Kabupaten Maluku Tenggra Barat.

BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Maluku Tenggra Barat .

BAB 4

PENDEKATAN DAN METODOLOGI Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan metodologi penyusunan pekerjaan.

BAB 5

RENCANA KERJA Bab ini akan menguraikan tentang pola kerja, tahapan pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli dan tanggung jawabnya, meliputi kualifikasi tenaga ahli, tanggung jawab tenaga ahli dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, komposisi tim dan penugasan tenaga ahli dan yang terakhir jadwal penugasan tenaga ahli.

Halaman | 1-9