Bab 1 Pendahuluan Kemiskinan Kota Bdg

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemiskinan adalah masalah global yang hingga saat ini sangat sulit ditemukan jalan keluarnya. Hal tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik dari negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan tidak muncul dengan sendirinya dan bukan tanpa sebab. Orang-orang miskin muncul bukan karena mereka malas bekerja atau boros, tetapi mereka miskin karena diekploitasi, diperas, dijarah, dan dirampok haknya karena dipaksa oleh system ekonomi politik yang tidak adil. Namun, sebagian kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan kemiskinan kultural, dimana masyarakat sebenarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan maupun tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi mindset yang ada pada mental masyarakat indonesia sangatlah buruk. Budaya miskin, kini telah menyebar sangat cepat seperti virus yang sulit ditemukan obatnya. Masyarakat cenderung menyatakan diri mereka sebagai orang miskin, bukannya berusaha untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pemanfaatan kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak betanggung jawab yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang telah di buat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat miskin. Kemiskinan di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah minimnya pemanfaatan sumberdaya alam karena rendahnya kualitas dari sumberdaya manusianya. Selain itu kemiskinan penduduk indonesia juga diakibatkan oleh pembagian in come dari pemerintah yang tidak merata. Mental masyarakat yang takut dengan kegagalan cenderung menimbulkan pola pikir untuk mencari jalan pintas yang lebih cepat untuk memperoleh keuntungan. Mental yang lemah membuat masyarakat malas untuk berusaha mensejahterakan diri mereka sendiri.

1.2 Rumusan Masalah 1.

Apa itu kemiskinan?

2. Apa faktor penyebab terjadinya kemiskinan? 3. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? 4. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan? 5. Apa upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui definisi dari kemiskinan. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. 3. Mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia. 4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. 5. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Kemiskinan Menurut kamus ilmiah popular, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta atau harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan. Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau, ketidakberdayaan terhadap system yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan terekploitasi (kemiskinan struktural). Hal tersebut meliputi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan penyampaian aspirasi. Kemiskinan adalah masalah global yaitu suatu penyakit yang dialami tidak hanya pada Negara-negara berkembang saja tetapi juga Negara-negara maju. Sebagai contoh adalah Inggris dan Amerika Serikat. Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industry yang muncul di Eropa. Pada masa tersebut kaum miskin di Inggris berasal dari buruh pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendaptkan upah rendah, sehingga kemampuan daya beli mereka juga rendah. Akibatnya adalah banyak dari kaum tersebut yang tinggal tinggal di pemukiman kumuh yang rentan terhadap penyakit social meliputi kegiatan lokalisasi/prostitusi, maraknya kriminalitas, dan tingginya pengangguran. Selain itu di Amerika Serikat juga dihadapi masalah kemiskinan pada masa depresi dan resei ekonomi yaitu tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai Negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Amerika juga telah banyak member bantuan kepada Negara lain. Namun, di balik kedaan tersebut tercatat sebanyak 32juta jiwa atai seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu : 1. Kemiskinan absolut 2. Kemiskinan relatif 3. Kemiskinan kultural Kemiskinan absolut adalah, apabila hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti : sandang, pagan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah, pendapatan yang diperoleh telah berada di atas garis kemiskinan akan tetapi masih berada di bawah kemam[uan rata-rata masyarakat sekitar.

Kemiskinan kultural yaitu, sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memeprbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang mebantunya. Ada dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu : 1. Kemiskinan alami, adalah kemiskinan yang terjadi akibat sumberdaya alam yang terbatas, penggunan teknologi yang rendah dan adanya bencana alam. 2. Kemiskinan buatan, terjadi karena imbas dari para birokrat yang kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. 2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan 2.2.1

Indikator Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar. 2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup lainnya. 3. Tidak adanya jaminan masa depan. 4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal. 5. Rendahnya kualitas sunberdaya manusia dan terbatasnya sumberdaya alam. 6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7. Tidak adnya akses dalam lapangan kerja dan matapencahariaan yang berkesinambungan. 8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena caca fisik maupun mental. 9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantugan sosial (anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin,dll). 2.2.2

Penyebab Terjadinya Kemiskinan Menurut Karimah Kuraiyyim

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global. Dimana yang paling penting disini adalah standar pergerakan pendapatan per-kapita seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemrosotan stabdar perkembangan pendapatan per-kapita, adalah : a.

Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

b. Politik ekonomi yang tidak sehat. c.

Faktor luar negeri, meliputi :

-

Rusaknya syarat perdagangan.

-

Beban hutang.

-

Kurangnya bantuan luar negeri, dan

-

Perang.

2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Faktor ini sangat berpegaruh terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus di dukung dengan adanya SDA dan SDM yang baik, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan maksimal. 3. Tingginya biaya hidup. Melonjaknya biaya hidup yang tinggi adalah akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran. 4. Pembagian subsidi in come yang kurang merata. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan poko dan jaminan untuk warga miskin serta secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga, bahkan di sisi lain masyarakat miskin masih terbebani oleh pajak negara. 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2.3.1

Kemiskinan di Indonesia Di Indonesia, kemiskinan hampir melanda seluruh lapisan masyarakat, baik kemiskinan absolute maupun kemiskinan structural. Kemiskinan tidak muncul dengan sendirinya, dan muncul bukan tanpa sebab. Orang-orang miskin muncul bukan karena mereka malas bekerja atau boros, tetapi mereka miskin karena dieksploitasi, diperas, dijarah, dan dirampok hakhaknya. Mereka miskin karena dipaksa oleh system ekonomi dan politik yang tidak adil. Penyebab utama kemiskinan, disamping masalah ketimpangan sosial dan ekonomi karena adanya sekelompok kecil elite yang hidup mewah diatas penderitaan orang banyak, juga disebabkan karena ketidakmampuan penduduk miskin itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki mereka.

2.3.2 Data Statistik Penduduk Miskin di Indonesia Program pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk beyord scarcity, power, poverty dan the global water. Laporan tersebut menjadi rujukan pembangunan dan menjadi salah satu indikator kegagalan atau keberhasilan suatu negara mensejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini, indonesia berada pada tier medium human development perimgkat ke 110 terburuk di asia tenggara setelah kamboja. Fluktuasi jumlah kemiskinan dan prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun ada kencenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005). Pada tahun 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, kembali cerah yaitu 34,01 juta (17,47%)

menjadi 47,97 juta (23,43%)pada tahun 1999. Kembali turun pada periode 1999-2002 sebesar 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) turun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan tersebut kembali terjadi pada periode (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan prosentase menurun dari 18,20% menjadi 15,97%. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin kembali bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) artinya penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%). Laporan terakhir dari Badan Pusat Statistik yang telah melakukan survei sosial ekonomi nasional pada bulan Maret 2007 angka resmi masyarakat miskin Indonesia adalah 39,1 juta dengan kisaran konsumsi kalori 210 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp. 152.847 per-kapita/bulan. Penjelasan data dan sumber data tersebut diperoleh dari Berita Resmi Statistika No. 47/IX/ 1 September 2006, yaitu : 1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menguunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dalam pendekatan tersebut, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan. Sehingga pendekatan tersebut mampu menghitung Head Count Indeks (HCI) atau presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 2.

Menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemsikinan Bukan Makanan(GKBM). Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan di bawah garis kemiskinan.

3. Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan adalah data susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) panel Februari 2005 dan Maret 2006. Sebagai informasi tamabahan survei paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) digunakan untuk memeprkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. 2.3.3 Kemiskinan di Indonesia Masalah kemiskinan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut telah terbukti oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun negara Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indoesia pada tahun 2002 sebesar 0.692 yang menempati peringkat lebih rendah dibandingkan dengan Malaysa dan Thailand diantara negara-negara di ASEAN. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) pada tahun yang

sama sebesar 0.178 lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Kesenjangan gender di Indonesia masih relatif besar dibanding negara ASEAN lainnya. Selain itu kesenjangan antara desa dan kota, proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi di banding perkotaan. Data Susenas (National Sosial Ekonomi Survey) pada tahun 2004 menunjukan bahwa sektar 69% penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu, kemiskinan dialami oleh kaum perempuan dengan rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender (Gender Empowment Measurement, GEM). 2.4 Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia Otonomi daerah memiliki peran penting yang signifikan dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Dalam hal tersebut, pemerintah memiliki peran dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Tetapi dalam pembuatan atau pemutusan suatu kebijakan, pemerintah tidak melihat keadaan sebenarnya di lapang, sehingga terkadang kebijakan tersebut kurang tepat sasaran dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memperburuk keadaan yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak patuh atau tidak mengikuti kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melupakan hal-hal penting setelah pembuatan suatu kebijakan yaitu implementasi dan evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat. Implementasi atau penerapan suatu kebijakan di lingkungan masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akhirnya menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Dengan demikian evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat dan diterapkan di masyarakat sangat di perlukan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan selanjutnya yang lebih baik dan ebih dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah adalah wakil sekaligus penampung suara-suara rakyat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. 2.5 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia Berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan

dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut : 1. Mengurangi kesenjangan sosial antar daerah, dengan : a.

Penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar daerah sulit air bersih

b. Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga untuk daerah yang sulit dijangkau atu tertinggal sebagai sara penghubung. c.

Redistribusi sumber dana kepada daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan ketrampilan kerja, dan meningkatkan investasi revitalisasi industri. Contoh : KUR ( Kredit Usaha Rakyat), PNPM, Koperasi,dll. 3. Pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin di berikan pelayanan, antara lain : a.

BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) sebagai penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan BidikMisi beasiswa bagi siswa miskin yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri.

b. JamKesMas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bantuan kesehatan bagi penduduk miskin untuk berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit kelas tiga. c.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi warga miskin, RasKin, dsb. Selain itu, ada berbagai macam contoh upaya mengatasi kemiskinan di darah salah satunya di kota Bandung, propinsi Jawa Barat diadakan Bandung Peduli. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan dengan kegiatan yang difokuskan pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengangkat orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa membedakan antara suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun politik dalam melaksanakan tugasnya. Karena donasi dari para dermawan tidak begitu besar, maka bantuan diberikan bagi keluarga miskin yang tergolong fakir diukur dengan ekuivalen nilai tukar beras. Hal tersebut dilakukan karena donasi yang ada tidak mencukupi untuk mambantu warga miskin yang kondisi ekonominya dibawah garis kemiskinan namun masih memiliki penghasilan yang lumayan dibandingkan dengan warga fakir. Meskipun belum semua masalah kemiskinan dapat teratasi, tetapi beberapa kebijakan pemerintah mampu meringankan sedikit beban dari rakyat miskin yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal tanpa

dukungan dari para pemangku kepetingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya adalah : 1. Memperbaiki program perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. 2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar, meliputi akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. 4. Menciptakan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau, ketidakberdayaan terhadap system yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Kemiskinan adalah masalah global yang hingga saat ini sangat sulit ditemukan jalan keluarnya. Orang-orang miskin muncul bukan karena mereka malas bekerja atau boros, tetapi mereka miskin karena diekploitasi, diperas, dijarah, dan dirampok haknya karena dipaksa oleh system ekonomi politik yang tidak adil. Namun, sebagian kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan kemiskinan kultural, dimana masyarakat sebenarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan maupun tanpa adanya bantuan dari orang lain. Penyebab untama kemiskinan, disamping masalah ketimpangan sosial dan ekonomi karena adanya sekelompok kecil elite yang hidup mewah diatas penderitaan orang banyak, juga disebabkan karena ketidakmampuan penduduk miskin itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki mereka. Masalah kemiskinan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut telah terbukti oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun negara Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam. Pemerintah memiliki peran dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Pemerintah adalah wakil sekaligus penampung suara-suara rakyat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 3.2 Saran

Untuk pemerintah, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan pada pembuatan kebijakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat miskin. Penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat miskinpun perlu diperhatikan. Memastikan peletakkan kebijakan didalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan lapang akan baik dilakukan agar tidak muncul berbagai konflik. Pemberdayaan masyarakat miskin sangat diperlukan agar mereka memiliki ketrampilan yang dapat menunjang usaha bagi rakyat miskin terlepas dari jerat kemiskinan. Untuk masyarakat dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebaiknya berbenah diri, perbaikan mental dan moral sangat diperlukan. Bijaksana dalam melakukan segala sesuatu agar tidak merugikan pihak lain. Bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kebijakan pemerintah agar tercapai keteraturan hidup dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.