Aspek Agama Vaksin Mr.docx

ASPEK AGAMA Pemberian imunisasi dasar yang bersifat wajib kini mulai dipertentangkan (kontra) oleh sebagian masyarakat atau kaum anti vaksin (anti vaks). Mereka beranggapan bahwa demam, bengkak, nyeri, kemerahan yang muncul setelah imunisasi adalah akibat dari kandungan vaksin yang berbahaya. Sebagai contoh berdasarkan penelitian tahun 1998 yang dilakukan oleh dr. Wakefield, pada pemberian vaksin MMR, Mumps (gondong), Measles (campak), dan Rubella (campak Jerman) dapat menyebabkan autism. Penyelenggaraan imunisasi campak- rubela juga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Delapan sekolah swasta berbasis keagamaan setingkat SD dan SMP di Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman menolak dilakukannya kegiatan imunisasi di sekolah tersebut. Alasannya vaksin campak-rubela belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, ada anggapan bahwa imunisasi merupakan bisnis perusahaan obat dan imunisasi mendahului ketetapan Tuhan. Saat ini, kehalalan vaksin campak-rubela hanya berdasarkan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Fatwa tersebut menetapkan imunisasi pada dasarnya mubah (dibolehkan) pada saat kondisi darurat, belum ditemukannya bahan vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Semestinya, penyelenggaraan imunisasi harus memperhatikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Vaksin merupakan salah satu produk biologi yang digunakan sebagai obat dalam mencegah penyakit. Dinyatakan halal tidak hanya dengan menilai tidak adanya kandungan babi atau alkohol saja melainkan setiap rangkaian manajemen rantai pasokan yang terdiri dari proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian tidak bersinggungan dengan bahan baku yang haram. Jika masih bersinggungan dengan enzim babi, maka perlu dilakukan kegiatan penelitian untuk menemukan vaksin baru yang halal. Selain itu, kontroversi makin menyebar dalam masyarakat karena adanya KIPI. KIPI merupakan kejadian medis yang diduga berhubungan dengan pemberian imunisasi seperti reaksi tubuh anak terhadap vaksin, kesalahan prosedur penyuntikan vaksin, koinsiden, reaksi kecemasan dan hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Di Inggris pada tahun 1998, imunisasi MMR menjadi kontroversi terkait adanya KIPI pada 12 anak yang menderita autis setelah divaksin MMR. Namun pada tahun 2010 dilakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa KIPI tersebut tidak memiliki hubungan dengan pemberian imunisasi MMR. Penjelasan MUI soal kehalalan vaksin MR itu tertuang dalam surat yang dikirim MUI kepada Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. Surat itu dikirim pada 25 Juli 2018, dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Surat itu dikirim MUI untuk meluruskan isu yang beredar, yang menyebut MUI sudah memberi sertifikasi halal terhadap vaksin MR.

Umat Muslim dalam menyikapi pro dan kontra halal atau haram pada pemberian vaksin MR kepada anak hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Melihat hukum asal (hukum agama) Imunisasi, melalui : a) Hadist Nabi, antara lain: 1) Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (Abu Daud dari Usamah bin Syarik). 2) Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram (Abu Daud dari Abu Darda). 3) Sekelompok orang dari suku ‘Ukl atau ‘Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi S.A.W. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut.(Al-Bukhari dari Anas bin Malik). 4) Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (Bukhari dari Abu Hurairah). 5) Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. AlBukhari, Ahmad, dan Nasa’i dari Maimu-nah isteri Nabi S.A.W.). 6) Barangsiapa memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir. (Bukhari : 5768, Muslim : 4702).

b) Kaidah-kaidah fiqh, antara lain: 1) “Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.” 2) “Dharar (bahaya) harus dihilangkan.” 3) “Kondisi hajah menempati kondisi darurat.” 4) “Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 5) “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan) nya.” c)

Pendapat para ulama, antara lain: 1) Keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat: “Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘…Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)…’ (QS. al-Ma’idah [5]:5)”; dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Riwayat Imam al-Bukhari). 2) Kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya: Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni alMuhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I,h. 79). - Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat -

menjauhi benda najis (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.).