Analisis Putusan Hakim Tentang Suatu Perkara Yang Dikaitkan Dengan Hukum Adat.docx

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SUATU PERKARA YANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT

A.Kasus Posisi Mbok Minah dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4. Di dalam persidangannya, Minah menuturkan bahwa tiga biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Saat itu ia hanya bermaksud mengambil 3 biji buah kakao yang terjatuh dari pohonnya untuk dibawa pulang dan dijadikan benih. Saat buah itu diletakkan di tanah, ia kemudian melanjutkan pekerjaannya membersihkan ilalang di kabun kakao. Menurut Minah, "Saya memang mengambil 3 biji buah kakao untuk benih nanti, itu juga belum saya bawa, masih saya geletakkan di tanah," ujarnya. Belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang. Minah dan keluarganya sendiri merasa heran karena saat di kantor polisi ia dikenai tuduhan mencuri buah kakao sebanyak 3 biji. Namun, di Kejaksaan Negeri Purwokerto, mandor kebun membawakan 3 kilogram buah kakao sebagai barang bukti pencurian. Hal inilah yang diduga kemudian menjadikan jaksa menahan Minah. Kemudian Minah divonis hukuman percobaan penjara 1 bulan 15 hari. B.Putusan Setelah menjalani proses hukum yang melelahkan, nenek Minah (55) warga Dusun Sidoharjo Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, akhirnya bisa pulang ke rumahnya tanpa harus menjalani pengapnya sel penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidangkan perkaranya, Kamis (19/11), memang memutuskan Minah terbukti bersalah melakukan pencurian 3 butir buah kakao dan diputus hukuman 1 bulan 15 hari penjara. Namun dalam putusan itu juga disebutkan, Minah tidak perlu menjalani hukuman tersebut, kecuali bila selama 3 bulan masa percobaan, nenek Minah kembali tersangkut masalah pidana. Bila hal ini terjadi, maka yang bersangkutan wajib menjalani hukuman 1 bulan 15 hari tersebut. Selain itu, Nenek Minah juga hanya diminta membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000.

C.Analisis Seorang nenek berumur 55 Tahun yang bernama Minah diganjar 1 bulan 15 hari penjara karena menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) adalah hal yang biasa saja. Saat itu, Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2009. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Secara hukum Penulis meyakini untuk saat ini merengkuh Paradigma Positivisme yang menuntun setiap pola pikir yang diyakini bahwa Positivisme merupakan paradigma paling baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Paradigma Positivisme memiliki set basic belief yaitu Ontologi, Epistemologi dan Metodologi. Mengenai Ontologi dari Paradigma Positivisme, dalam kasus Nenek Minah ini realitasnya adalah hukum. Hukum tersebut berada di luar diri hakim atau sebagai kenyataan yang ada di luar dirinya. Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Ada atau tidaknya pencurian, terbukti atau tidak pencurian tersebut, tanpa memperhatikan keadaan yang melingkupinya (ketidaktahuan si mbok Minah dan kemiskinan yang menjeratnya). Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barang siapa Maksud dari barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan kepersidangan karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan perbuatanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Nenek Minah. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu ini terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang Maksud dari mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Nenek Minah pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB, telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT RSA IV Darmakradenan di blok A.9 di Desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas dan tertangkap tangan oleh saksi Tarno Bin Sumanto dan Rajiwan alias Diwan dan akibat perbuatan terdakwa PT RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi. 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau coklat seluruhnya milik PT RSA IV darmakradenan bukanlah milik terdakwa.maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terbukti. 4. Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat seberat kurang lebih 3 kg yang seluruhnya milik PT RSA IV Darmakradenan dan terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT RSA IV Darmakradenan dengan maksud akan dimiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT RSA IV Darmakradenan menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur keempat ini terpenuhi. Unsur-unsur di atas menunjukan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh Nenek Minah adalah kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevol).Karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Nenek Minah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 362 KUHP karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut. Dengan realitas hukum yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik hubungan sebab akibat sebagai berikut. Nenek Minah terbukti bersalah karena perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, maka akibatnya dia harus dihukum. Yang menentukan atau deterministik dalam kasus ini bahwa Nenek Minah harus dihukum adalah adanya Undang-Undang (KUHP), merupakan peraturan tertulis sifatnya menentukan, memastikan bahwa hukum itu mengandung kepastian.[3] Epistemologi dalam hal ini adalah hubungan antara hakim dengan kasus pencurian yang sedang diperiksa tersebut. Sifatnya adalah dualis-objektif, Peneliti dan objek yang diteliti dianggap sebagai entitas yang terpisah[4] yaitu ada dua pihak yang sama-sama independen

dan tidak saling memengaruhi (hakim dan kasus hukum dibiarkan menjauh, bebas nilai serta bebas bias)4[5]. KUHP sudah sempurna sehingga tidak perlu memengaruhi realitas di luar yang artinya dalam kasus ini hakim adalah “corong” Undang-Undang, sehingga ia tidak melibatkan nilai (baik kemanusiaan ataupun moral) di dalam kasus tersebut karena sesungguhnya realitas atau hukumnya sudah pasti. Sedangkan untuk Metodologi, adalah eksperimental atau manipulatif. Harus selalu dilakukan uji empiris dan verivikasi yaitu membuktikan bahwa Nenek Minah benar bersalah. Ketika ada dakwaan dari Penuntut Umum, hakim harus melakukan verivikasi terhadap keterangan saksi-saksi dan pengajuan alat bukti yang nantinya dicocokkan dengan keterangan terdakwa. Inilah yang dinamakan proses pembuktian dalam kasus tindak pidana pencurian yang melanggar ketentuan hukum Pasal 362 KUHP. Yang perlu ditekankan di sini adalah, Paradigma Positivisme selalu menekankan pada obyektivitas dalam memandang sebuah realitas. B.

Mengukur Keadilan yang Dihadapkan dengan Kepastian Hukum

Kasus mbok Minah menurut Paradigma Positivisme adalah sebuah perbuatan yang harus dihukum, tanpa menghiraukan besar kecil kerugian akibat pencurian yang dilakukannya. Penegakan hukum terhadap Nenek Minah harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kacamata Paradigma Positivisme, tujuan hukum adalah kepastian hukum, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akan tercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.[6] Seorang Positivisme, Hart, mengemukakan pandangan John Austin tentang kewajiban hukum untuk mematuhi perintah adalah paksaan, itu salah [7] berbagai arti dari positivisme menurut Hart, sebagai berikut:. 1. Hukum adalah perintah 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis. 3. keputusan-keputusan dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas. 4. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.[8] Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Hukum identik dengan Undang-Undang. Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.Jadi, selama perbuatan pidana tidak diatur didalam didalam hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak bisa diminta pertanggung jawaban hukumnya menurut hukum pidana. Ketika Nenek Minah kedapatan mengambil 3 buah kakao, yang secara ekonomi nilainya tidak seberapa, nenek Minah harus berurusan dengan hukum, karena perbuatan yang dilakukan nenek Minah menurut hukum Pidana termasuk kepada perbuatan pidana yakni tindak pidana pencurian. Menurut Paradigma Positivisme bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut UndangUndang. Hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial, karena tujuan dari aliran ini adalah

kepastian hukum. Menurut penulis, Pertimbangan hakim yang dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena kepastian hukum berasal dari penguasa atau negara yang dapat berupa pasal-pasal dalam undang-undang, BAB III PENUTUP 1. A.

Kesimpulan

Dari penulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasar pembahasan permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu : Pertama, kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Epistemologi yang bersifat dualis-objektif, pihak-pihak yang independen,tidak saling memengaruhi (antara hakim dengan kasus hukum yang diperiksanya). Tidak ada yang melibatkan nilai di sana karena hukum atau realitasnya berada di luar diri hakim. Metodologinya, selalu adanya verivikasi atau uji empiris. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas. Kedua, Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang-Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut UndangUndang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. 1. B.

Saran

Demi kepastian dan penegakkan hukum Indonesia di masa kini dan mendatang, sudah seyogyanya menjaga konsistensi putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan satu dengan lainnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah yang harus dihindari dalam upaya mempertahankan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA 1. Prof. Indarti, E. SH,MA,PhD. Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010.

2. Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. , Intoduction : Entering the Field of Qualitative Research, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, London : Sage Publications Inc., 1994.. 3. W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993. 4. Rasjidi, Lili dan Sidharta, Arief, Filsafat Hukum (Mazhab dan Refleksinya), Bandung : Remadja Karya , 1989. 5. Hart, H.L.A., The Concept of Law, Edisi Kedua, Clarendon Press, Oxford, 1994. 6. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press,1986.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/didiekprasetyo/komentar-atas-putusan-kasuspencurian-tiga-biji-buah-kakao_551063d8813311c82cbc6c7f