Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.docx

”Analisis efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pemuda

Olahraga Kebudayaan dan Priwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal”

DISUSUN : YETI JANUARTI NIM 12030192

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI TAHUN 2015

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DINPORABUDPAR) KOTA TEGAL Oleh : Yeti Januarti Mahasiswa D3 Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Email : [email protected]

ABSTRAK

Yeti Januarti, Program Studi Akuntansi Polliteknik Harapan Bersama, Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal. Pembimbing I : Ida Farida, SE. M.Si, Pembimbing II : Asrofi Langgeng NS, S.Pd. M.Si. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal. Batasan masalah dalam peneltian ini adalah bagaimana Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DINPORABUDPAR Kota Tegal tahun periode 2012-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakkan adalah riset lapangan dan riset kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas penerimaan Pedapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis yang diperoleh dibandingkan dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian kategori analisis kuantitatatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal tahun 2012-2014 Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2013 adalah efektif. Atas hasil penelitian disarankan agar Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal perlu mengembangkan potensi rill dari masingmasing retribusi yang berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kota Tegal akan lebih baik. Kata Kunci : Efektivitas, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG Otonomi pemberdayaan

daerah kapasitas

memberikan

merupakan daerah

kesempatan

mengembangkan

dan

tugas-tugas pemerintah pusat didaerah.

yang

Tentu saja hal ini membuat beban yang

untuk

ditanggung pemerintah daerah tidaklah

meningkatkan

ringan,

dan

untuk

menyelenggarakan

perekonomian di daerah masing-masing.

tugas-tugas yang dibutuhkan, memerlukan

Peningkatan

sumber keuangan yang besar. Sumber dana

dan

pertumbuhan

perekonomian daerah akan membawa

pembangunan

pengaruh

terhadap

diperoleh dari pemerintah pusat, maka

masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah

merupakan indikator untuk menilai tingkat

maka pemerintah daerah akan lebih leluasa

kemandirian pemerintah daerah di bidang

untuk

yang

keuangan harus ditingkatkan. Pendapatan

dimiliki sesuai dengan keputusan prioritas

Asli Daerah (PAD) yang meningkat dapat

dan potensi daerah. Untuk mendukung

meningkatkan pembiayaan pelaksanaan

penyelenggaraan otonomi daerah tersebut

Pemerintah

diperlukan kewenangan yang luas, nyata

secara efektif dan efisien sejalan dengan

dan

pengelolaan keuangan negara.

yang

peningkatan

signifikan

kesejahteraan

mengelola

sumber

bertanggung

jawab.

daya

Kebijakan

daerah

dan

sebagian

pembangunan

besar

daerah

otonomi daerah diatur dalam Undang-

Peraturan Pemerintah nomor 58

Undang nomor 22 tahun 1999 yang

Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

direvisi menjadi Undang-undang nomor 32

daerah menjelaskan bahwa aspek penting

tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang

ini adalah keterkaitan antara kebijakan

direvisi menjadi undang-undang nomor 33

(policy),

tahun

Perimbangan

penganggaran (budget) oleh pemerintah

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

daerah agar sinkron dengan berbagai

Pemerintah Daerah.

kebijakan pemerintah pusat. Sehingga

2004

tentang

Pembangunan

(planning)

dan

didasarkan

tidak menimbulkan tumpang tindih antara

asas otonomi daerah dengan mengacu pada

pelaksanaan program dan kegiatan oleh

kondisi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

dan

daerah

perencanaan

situasi

wilayah

yang

bersangkutan. Dengan demikian daerah

Tujuan

otonomi

daerah

sebagaimana

tidak saja mengurus rumah tangganya

dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004

sendiri tetapi juga menyelenggararakan

adalah untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi

daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mengurangi kesenjangan antar daerah dan

merupakan sumber penerimaan daerah

meningkatkan kualitas publik agar lebih

yang

efisien

potensi

memikul beban biaya yang diperlukan

maupun karakteristik di daerah masing-

untuk penyelenggaraan pemerintah dan

masing.

Sejalan

dengan

pelaksanaan

kegiatan pembangunan. Menurut UU No.

otonomi

daerah

sistem

pengelolaan

33 Tahun 2004 tentang perimbangan pusat

keuangan

dan

pembangunan

terhadap

kebutuhan,

daerah

ditingkatkan

agar

dapat

untuk

dan daerah, Pendapat Asli Daerah (PAD)

mengelola sistem dana secara transparan,

adalah penerimaan yang diperoleh dari

ekonomis

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

dan

difokuskan

perlu

dapat

di

pertanggung

jawabkan pada masyarakat. Pemerintah

yang

Kota Tegal dalam rangka meningkatkan

daerah sesuai dengan undang-undang yang

kesejahteraan

berlaku.

masyarakatnya

berupaya

dipungut

Adapun

berdasarkan

sumber

peraturan

Pendapatan

melaksanakan pembangunan di segala

Daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah,

bidang, salah satunya adalah pembangunan

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah,

infrastruktur. Infrastruktur dalam lingkup

Lain-Lain PAD yang sah.

pekerjaan

umum

adalah

Sumber pendapatan pemerintah yang

infrastruktur jalan dan jembatan, sumber

secara rutin yaitu pajak dan retribusi yang

daya air, dan cipta karya pada kawasan

merupakan bagian dari Pendapat Asli

perkotaan dan pedesaan, yang mencakup

Daerah (PAD). Jenis pajak daerah antara

pelayanan transportasi lokal, air minum

lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak

dan penanganan persampahan, penyedia

hiburan,

drainase, serta pembentukan struktur ruang

penerangan Jalan. Serta jenis retribusi

wilayah. Infrastruktur memegang peranan

daerah terdiri dari: pelayanan kesehatan,

penting

ekonomi

pelayanan sampah atau kebersihan, biaya

suatu wilayah. Wilayah yang memiliki

KTP atau catatan sipil, akta catatan sipil,

kelengkapan sistem infrastruktur yang

pelayanan pemakaman atau perabuan,

berfungsi dengan dengan baik mempunyai

pelayanan pengabuan mayat, pelayanan

tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas

parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar,

lingkungan serta pertumbuhan ekonomi

pengujian kendaraan bermotor, pemakaian

yang baik pula.

kekayaan daerah, tempat pelelangan ikan,

dalam

diantaranya

pertumbuhan

pajak

reklame,

serta

pajak

jasa usaha terminal, jasa usaha penyedotan kakus, jasa usaha rumah potong hewan,

izin mendirikan bangunan, serta izin

melaksanakan urusan Pemerintah dibidang

gangguan.

kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan

Pemerintah Kota Tegal sebenarnya

pariwisata juga diberikan kewenangan

memiliki potensi lain yang dapat di

mengelola retribusi tempat rekreasi dan

kembangkan untuk dapat meningkatkan

olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini

olahraga yang dikelola DINPORABUPAR

dikarenakan wilayah Kota Tegal berada

meliputi : Lapangan Yos Sudarso, Bumi

didaerah

Perkemahan, Taman Budaya Tegal, Trep

pantai

dan

agraris

serta

kebutuhan tempat rekreasi dan olahraga

Pai,

masyarakat Kota Tegal yang cukup tinggi.

Lapangan Tenis, dan Kolam Renang

Potensi retribusi tempat rekreasi dan

Samudra.

olahraga apabila dikelola dengan baik akan

Kebudayaan dan Pariwisata diberikan

dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah

tugas mengelola retribusi tempat rekreasi

(PAD) yang arahnya untuk program

dan olahraga agar Pendapatan Asli Daerah

pembangunan daerah itu sendiri.

(PAD) meningkat, yang nantinya akan

Dinas

Pemuda

Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mempunyai

dijadikan

boom,

Dinas

Gor

Wisanggeni,

Pemuda

sumber

Olahraga

dana

untuk

pembangunan daerah itu sendiri. Mengacu pada sistem akuntansi yang

pokok

baik, kualitas suatu pendapatan daerah

Pemerintahan

akan tercapai apabila efektivitas dalam

olahraga,

meningkatkan pendapatan daerah sangat

kebudayaan dan pariwisata berdasarkan

penting karena akan menunjukan sejauh

asas otonomi dan tugas pembantuan

mana pembangunan daerah di laksanakan.

berkomitmen

arah

Oleh karena itu perlu adanya analisis untuk

kebijakan pembangunan jangka menengah

mengetahui efektivitas pendapatan daerah

daerah Kota Tegal selama lima tahun

pada DINPORABUDPAR Kota Tegal

kedepan

Visi

Diharapkan hasil analisis tersebut akan

Walikota dan Wakil Walikota terpilih

dapat bermanfaat dalam meningkatkan

yaitu “Terwujudnya Kota Tegal yang

Pendapatan

Sejahtera

berikutnya.

melaksanakan dibidang

tugas

Water

urusan kepemudaan,

untuk

mengawal

(2014-2019).

dan

Sesuai

Bermartabat

Berbasis

Pelayanan Prima”.

Asli

Daerah

pada

tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Olahraga

penulis tertarik mengambil judul “Analisis

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal

Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli

selain

Daerah (PAD) pada Dinas Pemuda

Dinas

Pemuda

mempunyai

tugas

pokok

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(DINPORABUDPAR) Kota Tegal.”

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun TINJAUAN PUSTAKA

2009 yaitu sumber keuangan daerah yang

Pengertian pendapatan daerah

digali

Menurut Undang-undang nomor 33 Tahun

2004

tentang

perimbangan

dari

wilayah

daerah

yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah,

hasil

retribusi

hasil

daerah

yang

keuangan antara pemerintah pusat dan

pengelolaan

pemerintah daerah, pendapatan daerah

dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah

adalah hak pemerintah daerah yang diakui

yang sah.

sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan

dalam

bersangkutan.

asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang

pendapatan daerah selain berasal dari

bersumber dan dipungut sendiri oleh

penerimaan dana perimbangan keuangan

pemerintah daerah. Sumber Pendapatan

pemerintah pusat dan daerah, juga berasal

Asli Daerah

dari daerah itu sendiri seperti Pendapatan

daerah, retribusi daerah, laba dari badan

Asli Daerah (PAD).

usaha

periode

tahun

Undang-undang Nomor 33 Tahun

milik

kekayaan

daerah,

(PAD) terdiri dari: pajak

daerah

(BUMD),

dan

pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

2004 menjelaskan perimbangan keuangan

Sedangkan

menurut

pemerintah pusat dan daerah adalah suatu

Rahman

sistem pembagian keuangan yang asli,

Daerah (PAD) merupakan pendapatan

proporsional, demokratis, transparan yang

daerah yang bersumber dari hasil pajak

bertanggung

rangka

daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

dengan pertimbangan potensi, kondisi, dan

lain pendapatan asli daerah yang sah dalam

kebutuhan serta besaran penyelenggaraan

menggali pendanaan dalam pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

sebagai perwujudan asas desentralisasi.

jawab

dalam

(2005:38)

Herlina

Pendapatan

Asli

Adapun sumber penerimaan daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai

(PAD) menurut Undang-Undang Nomor

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

32 Tahun 2004 adalah :

2004 dan Undang-Undang Nomor 33

Pajak daerah

Tahun 2004 yaitu Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan

(PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain

pokok

bagi

daerah-daerah

disamping

pendapatan daerah yang sah.

retribusi daerah. Pengertian pajak secara

umum telah diajukan oleh para ahli,

atau badan. Pendapatan Asli Daerah

misalnya

(PAD) dari Retribusi daerah diharapkan

Rochmad

Sumitro

yang

merumuskannya “Pajak lokal atau pajak

dapat

daerah ialah pajak yang dipungut oleh

penyelenggaraan

daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi,

pembangunan daerah untuk meningkatkan

Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

dan

Sedangkan Siagin merumuskannya, “pajak

masyarakat. Namun dilihat dari sifatnya

negara yang diserahkan kepada daerah dan

retribusi

dinyatakan

daerah

dibanding dengan pajak. Retribusi pada

perundang-

umumnya mempunyai hubungan langsung

sebagai

berdasarkan undangan

pajak

peraturan yang

dipergunakan

guna

meningkatkan

pemerintah

memeratakan

dengan

pembiayaan

mempunyai

kembalinya

dan

kesejahteraan

pengertian

prestasi,

lain

karena

membiayai pengeluaran daerah sebagai

pembayaran tersebut ditunjukan semata-

badan hukum publik”. Dengan demikian

mata untuk mendapatkan suatu prestasi

ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat

dari pemerintah. Pungutan retribusi di

diikhtisarkan seperti,Pajak daerah berasal

Indonesia didasarkan

dari pajak negara yang diserahkan kepada

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

daerah sebagai pajak daerah,Penyerahan

pajak

dilakukan

Pemerintah Kabupaten atau Kota diberi

Pajak

berdasarkan

daerah

berdasarkan

undang-undang,

dipungut kekuatan

oleh

daerah

daerah

kewenangan

dan

untuk

pada Undang-

retribusi

menggali

daerah.

potensi

undang-undang

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

dan/atau peraturan hukum Lainnya, serta

(PAD) melalui Retribusi Daerah yang ada

Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan

di wilayahnya, Pengertian retribusi daerah

untuk membiayai penyelenggaraan urusan-

dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat

urusan rumah tangga daerah atau untuk

para ahli, misalnya Josef Kaho Riwu

membiayai pengeluaran daerah sebagai

(2005:171)

badan hukum publik.

sebagai

Retribusi daerah

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha

adalah

pembayaran

pungutan

daerah

pemakaian

atau

Dalam Undang-Undang No. 28

atau milik daerah untuk kepentingan

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

umum, atau karena jasa yang diberikan

Retribusi daerah adalah pungutan daerah

oleh daerah baik Iangsung maupun tidak

sebagai

Iangsung”.

pembayaran

atas

jasa

atau

pemberian izin tertentu yang khusus

Dari pendapat tersebut di atas dapat

disediakan atau diberikan oleh pemerintah

diikhtisarkan

ciri-ciri

pokok

retribusi

daerah untuk kepentingan orang pribadi

daerah, yakni, Retribusi dipungut oleh

daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

prestasi

sumber daya alam, barang, prasarana,

yang diberikan daerah yang

Iangsung

dapat

ditunjuk,

dikenakan

kepada

siapa

Retribusi saja

yang

sarana,

atau

melindungi

fasilitas

tertentu

kepentingan

umum

memanfaatkan, atau menggunkan jasa

menjaga kelestarian lingkungan.

yang disediakan daerah.

Retribusi

Sebagaimana

halnya

retribusi

objek retribusi dibagi

Subjek

dan

Objek

Retribusi

Jasa

guna dan hasil guna barang/aset daerah sesuai tugas

pemanfaatan dimaksud

Umum Subjek

Retribusi

Jasa

Umum

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini serta tarif retribusi

dan

Dalam rangka meningkatkan daya

dengan

menjadi 3 yaitu :

Rekreasi

dan

Olahraga

merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Tempat

guna

dan

fungsinya

barang/aset

guna

diperlukan

milik

mewujudkan

daerah

pengelolaan

barang atau aset milik daerah yang akuntabel serta sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis

retribusi

yang

cukup

memberikan

jasa umum pada dasarnya disesuaikan

kontribusi terhadap penerimaan Pendapan Asli

pada peraturan perundang-undangan yang

Daerah (PAD) adalah retribusi tempat rekreasi

berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang

dan olahraga, maksud dari retribusi tempat

berhubungan dengan kepentingan nasional

rekreasi dan olahraga adalah retribusi atas jasa

Subjek dan Objek Retribusi Jasa Usaha

usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah

atas pemakaian/pemanfaatan lahan atau lokasi

orang

pribadi

atau

badan

yangmenggunakan jasa ini serta tarif retribusi jasa usaha tarif retribusi ini ditetapkan

oleh

pemerintah

daerah

sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak,

yaitu

tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha yang dimilki oleh pemerintah

daerah.

Sejalan

dengan

perkembangan situasi dan kondisi saat ini serta ditetapkan Undang-undang Nomor 28 tahun

yang

dapat

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

jasa

yang

diperlukan penyesuaian terhadap peraturan

bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

perundang-undangan yang berlaku disamping

Retribusi Perizinan Tertentu

ada beberapa potensi kekayaan daerah yang

dianggap

keuntungan

untuk tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi

memadai,

Adalah

Jika

pelayanan

perizinan

tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas

belum diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga

adalah

pelayanan

ditempat

rekreasi dan olahraga yang disediakan,

Penelitian di laksanakan selama 2

dimiliki atau dikelola oleh pemerintah

Bulan mulai Tanggal 19 januari sampai

daerah. Serta subjek retribusi tempat

dengan 19 Maret 2014.

rekreasi dan olahraga orang pribadi atau

Jenis dan Sumber Data

badan

Jenis data

yang

menggunakan

atau

memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan

Dalam penelitian ini menggunakan

olahraga, tempat rekreasi dan olahraga

jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

dibuka setiap hari yang

Sumber Data

waktunya

ditetapkan pemerintah daerah. Prinsip

Sumber data dalam penelitian ini yaitu

dalam menetapka tarif retribusi tempat

Data primer yaitu meninjau openerimaan

rekreasi dan olahraga ditetapkan dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas

memperhatikan biaya penyediaan jasa

Pemuda

pelayanan tempat rekreasi dan olahraga,

Pariwisata

kemampuan masyarakat, aspek keadilan

Tegal yang berwenang memberi informasi

dan

mengenai

efektivitas

pengendalian

atas

Olahraga

Kebudayaan

dan

(DINPORABUDPAR)

Kota

Rencana

pelayanan tersebut. Pungutan retribusi

2012-2014.

dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga,

Data Sekunder

mekanisme penetapan atau penunjukan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku. Wajib retribusi adalah orang pribadi

atau

peraturan

badan

yang

menurut

perundang-undangan retribusi

termasuk

pungutan

atau

penelitian ini adalah hasil publikasi, bukubuku ilmiah dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini menggunakan jenis

penelitian

menganalisis

pemotong retribusi tertentu.

tahun

Data sekunder yang digunakan dalam

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

Pendapatan

deskriptif.

efektivitas

Untuk

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas METODE PENELITIAN

Pemuda

Lokasi Penelitian

Pariwisata

Lokasi

penelitian dilakukan di

Olahraga

Kebudayaan

dan

(DINPORABUDPAR)

Kota

Tegal menggunakan rasio efektivitas dan

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan

efisiensi

Pariwisata

belanja.(Mahmudi,

(DINPORABUDPAR)

Kota

Tegal Jalan Melati No. 30A Kota Tegal. Waktu Penelitian

pendapatan 2010

Rasio ini dirumuskan :

dan

efisiensi

:

143-166).

Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan Pendapatan X 100% Target Penerimaan Pendapatan

Nilai Efektivitas Pendapatan Asli

Berdasarkan Tabel 4.4 Dapat dilihat bahwa

hasil

efektivitas

penerimaan

Daerah (PAD) dapat dikategorikan sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas

Kriteria Prosentase efektivitas

Pemuda

Olahraga

Kebudayaan

Pariwisata (DINPORABUDPAR)

dan Kota

Tegal, yang prosentasi nya melebihi 100%

Presentase

Kriteria

> 100%

Sangat Efektif

90-100%

Efektif

80-90%

Cukup Efektif

60-80%

Kurang Efektif

atau cukup efektif yaitu pada retribusi

< 60%

Tidak Efektif

taman budaya tegal, tingkat prosentasi

atau tergolong sangat efektif yaitu pada retribusi bumi perkemahan, parkir khusus PAI, trep PAI, serta Gor & lapangan tenis, tingkat prosentase yang kurang dari 90%

Sumber Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan.

yang kurang dari 80%

atau tergolong

kurang

lapangan

efektif

yaitu,

Yos

Sudarso, dan tingkat prosentase kurang HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun 2012

Hasil

perhitungan

rasio

Efektivitas

dari 60% atau tergolong tidak efektif yaitu pada retribusi Waterboom PAI.

Berdasarkan Tabel 4.5 Dapat dilihat

penerimaan Pendapatan Asli Daerah

bahwa

tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas

Berdasarkan data target dan realisasi

Pemuda

hasil

efektivitas

Olahraga

penerimaan

Kebudayaan

dan

penerimaan Pendapatan Asli Darah pada

Pariwisata (DINPORABUDPAR)

Kota

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Tegal, yang prosentasi nya melebihi 100%

Pariwisata tahun 2013 maka dapat dihitung

atau tergolong sangat efektif yaitu pada

Rasio efektivitas penerimaan Pendapatan

retribusi lapangan yos sudarso, taman

Asli Daerah (PAD) pada tabel 4.5 berikut

budaya tegal (TBT), parkir khusus PAI,

ini

water boom, serta gor & lapangan tenis, tingkat prosentasi hampir 100% atau

tergolong efektif yaitu pada retribusi Trep

efektif

PAI dan tingakat prosentasi yang masih

dengan kolam renang samudra.

kurang dari 80% atau tergolong kurang efektif

yaitu

retribusi

pada

bumi

perkemahan. Hasil

perhitungan

rasio

Efektivitas

retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2014 Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Darah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 maka dapat dihitung Rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel 4.6 berikut ini :

Berdasarkan Tabel 4.6 Dapat dilihat bahwa

hasil

efektivitas

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pemuda

Olahraga

Kebudayaan

Pariwisata (DINPORABUDPAR)

dan Kota

Tegal, yang prosentasi nya melebihi 100% atau tergolong sangat efektif yaitu pada retribusi taman budaya tegal (TBT), serta trep PAI, tingkat prosentasi hampir 100% atau tergolong efektif yaitu pada retribusi gor

dan

lapangan

tenis,

tingkat

prosentasekurang dari 90% atau tergolong cukup efektif yaitu pada retribusi bumi perkemahan, tingkat prosentasi kurang dari 80% atau tergolong kurang efektif yaitu pada retribusi parkir khusus PAI dan water boom, dan tingakat prosentasi yang masih kurang dari 60%

atau tergolong tidak

yaitu, lapangan Yos Sudarso