Akuntansi Internasional.docx

A. Perdagangan internasional yang berhubungan dengan akuntansi, manajemen keuangan dan pajak internasional 1. Akuntansi Internasional Akuntansi Internasional merupakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berbeda serta harmonisasi standar akuntansi di penjuru dunia. Saat ini perkembangan akuntansi internsional kian pesat serta didukung dengan besarnya perhatian profesi akuntan terhadap masalah tersebut. Secara garis besar ada tiga definisi terhadap akuntansi internasional tersebut:

a. Konsep parent-foreign subsidiary accounting. Konsep ini memandang akuntansi internasional hanya sebatas proses penyusuan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang ada di berbagai negara. b. Konsep comperative atau international accounting yaitu menitikberatkan pada usaha untuk mempelajari serta memahami perbedaan akuntansi yang ada di berbagai negara. Konsep ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik pelaporan, pengakuan terhadap prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing negara, serta kemampuan untuk mengetahui dampak perbedaan tersebut dalam pelaporan keuangan. c. Universal atau world accounting yaitu konsep yang didalamnya mencakup konsep, teori, dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Menurut Belkaoui (1985) adanya perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi merupakan akibat dari:     

Relativisme budaya Relativisme bahasa Relativisme politik dan sipil Relativisme ekonomi dan penduduk Relativisme hukum dan pajak Lima determinan tersebut diatas akan sangat mempengaruhi sistem pelaporan di

masing-masing negara sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara negara yang

satu dengan negara yang lain. Inilah yang mendasari diperlukannya akuntansi internasional. Untuk mengatasi permasalahan ini Mueller (1976) mengemukakan tiga usulan, yaitu :   

Setiap perusahaan menyusun laporan keuangan primer dan sekunder. Single-Domicile reporting, artinya laporan keuangan disusun menurut standar dari domisili perusahaan tersebut. Laporan keuangan disusun menurut standar internasional. Konsep akuntansi universal memiliki lingkup yang sangat luas dimana

mengarahkan akuntansi internasional menuju formula dan studi terhadap satu kumpulan prinsip akuntansi yang dapat diterima secara luas/universal. Dengan demikian maka akan dihasilkan satu standarisasi lengkap terhadap prinsip akuntansi secara internasional. Dasar dari akuntansi internasional adalah mengarahkan akuntansi internasional terhadap pemahaman atas perbedaan nasional dalam akuntansi yang mencakup: 

Kesadaran akan adanya keragaman internasional di dalam akuntansi perusahaan dan praktik-praktik pelaporan.



Pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara.



Kemampuan untuk menilai dampak dari beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan.

Adanya paradigma baru dalam akuntansi internasional turut memperluas kerangka kerja dan memberikan ide-ide baru dari akuntansi internasional.

2. Manajemen Keuangan Internasional Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Keuangan Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation yang lazim disebut MNC).Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia.Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris.Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global

atau kapitalis global.Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air, dalam mengembangkan kapitalnya.Dewasa ini perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia, dan menguasai ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. a. Teori Keunggulan Komparatif Teori keunggulan komparatif menekankan bahwa setiap negara mempunyai kekhasan dalam corak dan ragam, serta kualitas dan kuantitas sumber dayanya, baik kekayaan

alam,

sumber

daya

manusia,

penguasaan

teknologi

dan

sebagainya.Perbedaan sumber daya antar negara mendorong mereka untuk melakukan spesialisasi.Kegiatan produksi barang dan kreasi jasa diarahkan untuk mengekploitasi kelebihan yang dimiliki, sehingga dapat dihasilkan barang dan jasa yang lebih efisien dan bermutu. Barang dan jasa ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian akan diekspor ke negara lain. Sebagai gantinya, akan diimpor barang dan jasa dari negara lain yang memiliki keunggulan dalam memproduksi dan mencipta barang dan jasa tersebut. Setiap negara akan memfokuskan aktivitasnya pada objek, di maan ia memilik keunggulan komparatif dibanding negara lain dalam menghasilkan objek tersebut. Spesialisasi kegiatan ini akhirnya akan memunculkan kebutuhan untuk melakukan perdagangan internasional yang menikmati manfaat berupa: peningkatan kualitas, kuantitas dan bermacam-macam alat pemuas yang ada di negara itu (Yuliati dan Prasetyo, 2002:7). b. Teori Ketidaksempurnaan Pasar Perdagangan internasional mungkin tidak akan terwujud seandainya seluruh sumber daya produksi dapat berpindah atau dipindahkan dari satu negara ke negara lain tanpa batas. Mobilitas faktor-faktor produksi yang sangat tinggi dan fleksibel

akan menyetarakan biaya dan tingkat keuntungan serta menghilangkan keunggulan komparatif setiap negara. Akibatnya perdagangan internasional kurang memberi manfaat.Sayangnya, kondisi pasar yang sempurna ini sulit terwujud. Teori

ketidaksempurnaan

pasar

menyatakan

bahwa

terdapat

satu

kondisi

ketidaksempurnaan pasar, di mana faktor-faktor produksi sulit berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain (immobile) karena terdapat pembatasan-pembatasan dan biaya-biaya. Immobilitas faktor-faktor produksi ini menjadikan perdagangan internasional tetap menarik, karena terdapat perbedaan biaya dan tingkat keuntungan antar negara (Yuliati dan Prasetyo, 2002:8). c. Teori Siklus Produk Teori siklus produk (product cycle theory) mengatakan bahwa perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu: masa awal dimana

perusahaan

baru

mulai

memperkenalkan

produknya,

diikuti

masa

pertumbuhan, masa kematangan dan masa proses penurunan. Pesan dari teori ini pada dasarmnya adalahbahwa bila suatu perusahaan telah mencapai masa kematangan maka barangkali sudah saatnya mempertimbangkan tambahan peluang di luar negara asalnya. Apakah bisnis di luar negeri menjadi menurun atau malah meningkat akan tergantung dari seberapa jauh perusahaan itu mempertahankan keunggulan kompetitifnya dibanding para saingannya. Keunggulan kompetitif bisa berdasarkan atas keunggulan dalam produksi maupun pembiayaan sehingga dapat menekan biaya.Keunggulan kompetitif juga dapat berdasarkan pendekatan pemasaran di mana perusahaan menjaga dan menimbulkan permintaan yang kuat atas produk-produknya (Kuncoro, 2001:54). Uraian diatas merupakan penjelasan konseptual, mengapa terjadi perdagangan atau bisnis internasional.Secara lebih kongkret, sesungguhnya terdapat sangat banyak

alasan yang menjadi motif bagi pelaku bisnis internasional. Alasan-alasan yang sering dikemukakan antara lain (Yuliati dan Prasetyo, 2002:9) adalah: a. Memperluas pasar untuk mencari sumber-sumber permintaan baru. b. Bisnis internasional memberikan keuntungan yang lebih besar dari pasar domestik. c. Mengoptimalkan skala ekonomis operasi untuk meningkatkan efisiensi usaha. d. Memanfaatkan faktor-faktor produksi yang lebih murah, misalnya: tenaga kerja, bahan baku, lahan dan lain sebagainya. e. Meraih keuntungan monopolistik. f. Bereaksi terhadap pembatasan-pembatasan perdagangan oleh pemerintah negara tuan rumah (host country). g. Mendiversifikasikan resiko usaha. h. Bereaksi terhadap perubahan kurs mata uang. i. Mencari kestabilan iklim politik. j. Pengetahuan manajemen keuangan internasional membantu dalam dua hal penting, yaitu: Manajemen keuangan internasional membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Manajemen keuangan internasional membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan, sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Kejadian-kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa perubahan

kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik.

3. Perpajakan Internasional

Laman Pajak Internasional ini sebagian besar merupakan copy paste dari ebook Pajak Internasional yang buat oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.Ebook dibuat tahun 2014 dengan editor Ibu Leli Listianawati. Tidak semua materi dicopy. Beberapa bagian yang lebih tepat untuk petugas pajak tidak disajikan disini. Saya menyajikan dalam laman ini supaya saya belajar lagi. Pada beberapa bagian saya modifikasi dengan tetap mengacu pada peraturan yang jadi rujukan di ebook. Semoga bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dan wajib pajak yang merasa perlu tahu. Subjek Pajak Luar Negeri Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah: 1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan 2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri baik itu orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban pajak subjektif yang dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana melalui Bentuk Usaha Tetap atau pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap atau pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dari pengertian di atas dapat dibedakan dua jenis Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu : 1. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dan 2. Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Selain itu, ada juga Wajib Pajak Luar Negeri yang pengenaan pajaknya diatur khusus pada Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang merupakan Warga Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Subjek Pajak luar negeri dalam bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri yang dapat berupa: 1. green card; 2. identitiy card; 3. student card; 4. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 5. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau 6. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Dengan perubahan status tersebut, penghasilan yang diterima sehubungan pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia dan penghasilan lainnya yang bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Penghasilan Yang Diterima Subjek Pajak Luar Negeri Melalui Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia Yang menjadi objek pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap, yaitu : 1. penghasilan dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai Bentuk Usaha Tetap tersebut; 2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; 3. penghasilan sebegaimana tersebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Bentuk Usaha Tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh Bentuk Usaha Tetap kepada kantor pusatnya seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita mengacu pada ketentuan di atas, pembayaran berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga oleh dari Bentuk Usaha Tetap kepada kantor pusatnya tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengecualian dari ketentuan ini adalah apabila kantor pusat dan Bentuk Usaha Tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran bunga pinjaman oleh Bentuk Usaha Tetap kepada kantor pusatnya dapat dibebankan sebagai biaya. Karena Bentuk Usaha Tetap merupakan Subjek Pajak yang diperlakukan sama dengan Subjek Pajak badan, maka biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan yang diterima mengikuti ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perbedaan Bentuk Usaha Tetap dengan perusahaan PMA (penanaman modal asing) :

Keterangan

Bentuk Usaha Tetap

PMA (WPDN Badan)

Status hukum perusahaan

Tidak berbadan hukum

Berbadan hukum PT

Penyertaan Modal

Tidak ada

Setoran pemegang saham

Objek Pajak

Pasal 5 ayat (1) UU PPh Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Pengurang Pasal 5 ayat (2) dan (3) Penghasilan Bruto UU PPh

Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 UU PPh

Sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya

Dapat diperhitungkan

Dapat diperhitungkan

Penghasilan Kena Pajak

Pasal 16 ayat (3) UU PPh Pasal 16 ayat (1) UU PPh

Tarif Pajak

Pasal 17 ayat (1) b UU PPh

Penghasilan Kena Branch Profit yang Pajak dikurang PPh terutang PPh Pasal 26 terutang ayat (4)

Pasal 17 ayat (1) b UU PPh Tidak ada terminologi khusus, distribution to shareholder (dividend)yang terutang PPh Pasal 23/26

Untuk mendapatkan pengecualian dimaksud di atas, terdapat dua persyaratan utama untuk dipenuhi oleh Bentuk Usaha Tetap, yaitu: 1. penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir tahun pajak berikutnya, setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi BUT yang bersangkutan; dan 2. BUT yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertuis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi secara komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain persyaratan utama yang telah disebutkan di atas, terdapat juga persyaratan tambahan terhadap masing-masing jenis penanaman modal kembali yang dilakukan oleh BUT yang bersangkutan, yaitu:

1. Untuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan dan BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial; 2. Untuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia dan BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal. 3. Untuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia atau investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) ini diperlakukan seperti pengenaan pajak atas dividen yang melekat pada Wajib Pajak Badan, tetapi subjek pemotongnya adalah Bentuk Usaha Tetap yang berada di Indonesia.

Penghasilan Yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri : Pelayaran dan Penerbangan Internasional Pada dasarnya dalam P3B hak pemajakan atas perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan dengan jalur lalu lintas internasional adalah di negara dimana tempat manajemen efektif perusahaan itu berada.

Dalam ketentuan domestik perpajakan di Indonesia, perlakuan perpajakan untuk perusahaan pelayaran dan/ atau penerbangan luar negeri diatur dengan norma penghitungan khusus yang

terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. B. Bentuk –bentuk pembayaran internasional 1. Devisa Pengertian devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaski perdagangan internasional. Seorang pengusaha (eksportir/importir) dalam melakukan transaksi ekonomi luar negeri lazimnya menggunakan valuta asing sebagai alat pembayaran. Valuta asing yang digunakan sebagai alat pembayaran valuta asing ini dikenal sebagai devisa. Tujuan penggunaan devisa negara secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

untuk membayar barang-barang modal untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat pemerintah ke luar negeri untuk membayar cicilan utang dan bunga pinjaman luar negeri untuk mendonasikan sumbangan kepada negara lain yang membutuhkan dana seperti negara yang dilanda bencana dan sebagainya. 5. Untuk mendanai program pembangunan nasional pada umumnya. Baca juga: 1. 7 Jenis Produk Pasar Modal [Manfaat dan Fungsinya] 2. Pengertian, Faktor Pendorong, Hambatan Perdagangan Internasional 3. Pengertian Dumping Adalah [Contoh dan Jenisnya] Dalam Perdagangan Internasional 2. Valuta Asing (Foreign Exchange) Valuta asing atau valas (foreign exchange) adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Jumlah valas yang dimiliki pemerintah dan swasta pada suatu negara disebut cadangan devisa. Pada suatu negara, cadangan devisa tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu cadangan devisa resmi (official forex reserve) dan cadangan devisa nasional (country forex reserve). Setiap negara memiliki mata uang yang menunjukkan harga setiap barang dan jasa. Contoh mata uang negara internasional seperti: Negara

Mata Uang

Indonesia

Rupiah

Jepang

Yen

Filipina

Peso

India

Rupee

Malaysia

Ringgit

Jerman

Deutce Mark

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dikenal dengan istilah kurs atau nilai tukar (exchange rate). Kurs sangat berperan penting dalam perdagangan internasional, mengapa? karena kurs memungkinkan untuk membandingkan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Mata uang yang menjadi kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan juga yang sering digunakan sebagai alat pembayaran disebut hard currency. Hard currency adalah mata uang yang banyak digunakan sebagai satuan hitung dalam transaksi internasional. Mata uang yang dimaksud ini biasanya berasal dari negara maju yang perekonomiannya kuat dan cenderung stabil. Dibandingkan dengan mata uang lainnya, mata uang ini sering mendapat apresiasi (kenaikan nilai). 8 mata uang yang diakui sebagai hard currencies yaitu: US dollar

Amerika Serikat

Poundsterling

Inggris

Deutsche Mark (DM)

Jerman

Yen

Jepang

Franc

Prancis

Canadian Dollar

Canada

Franc

Swiss

Euro

Uni Eropa

Disamping itu, ada juga mata uang yang jarang digunakan sebagai kesatuan hitung dan alat pembayaran karena nilainya yang relatif tidak stabil atau sering mengalami penurunan nilai disebut soft currency. Mata uang ini berasal dari negara yang berkembang seperti Malaysia, Filipina dan Thailand. Cara Pembayaran Internasional Pembayaran internasional bisa menggunakan beberapa cara yaitu: 1. Pembayaran Tunai (Cash Payment) Pembayaran dengan cara tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara (domestik) atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa langsung dilakukan. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan pada saat barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek, mengapa? Karena: 1. Memerlukan persediaan kas yang cukup besar. 2. Harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran dari eksportir. 3. Memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian. Melihat kondisi yang ada, banyak yang menggunakan pembayaran dengan cara ini, disisi lain cara ini meringankan importir yang mempunyai keterbatasan dana (finansial). 2. Open Account Pembayaran dengan open account adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Resiko pembayaran dalam open account ditanggung sepenuhnya oleh eksportir. Jika antara penjual dan pembeli sudah saling kenal, cara ini tentunya akan lebih efisien, keadaan ekonomi dan politik stabil sehingga akan terhindar dari risiko perubahan kurs. Cara pembayaran ini dilakukan dengan cara mengirim barang kepada importir tanpa dilengkapi dengan dokumen atau perintah pembayaran. Ditambah pembayaran yang tergantung kebijaksanaan pihak importir, Jadi resiko seperti harus cukup modal karena untuk mengurangi resiko yang timbul. Kelemahan dari cara pembayaran ini diantaranya: 1. Cara ini dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi dan politik yang stabil. 2. Pembayaran yang dilakukan harus dekat dengan pasar.

Gambar contoh pembayaran open account 3. Letter of Credit (L/C) Cara pembayaran dengan letter of credit (L/C) ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor atau impor. Letter of credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank (issue bank). Saat menggunakan pembayaran L/C, ada syarat yang harus dilengkapi seperti dokumen yang dikeluarkan oleh suatu perusahan jasa pengiriman yang berisi pemberitahuan barang yang dikirimkan (bill of lading) dan sertifikat asal negara (certificate of origin). Baca selengkapnya tentang letter off credit. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran letter of credit diantaranya: 1. Opener (importir) adalah pembeli yang membuka L/C. 2. Issuer adalah bank yang mengeluarkan L/C. 3. Benefeciary adalah acreditee adalah penjual (eksportir).

Mekanisme proses letter of credit 4. Commercial Bills of Exchange atau Trade Bill Bills of exchange atau drafts atau trade bills adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa Commercial Bills of Exchange atau Surat Wesel Dagang adalah kesepakatan yang dibuat oleh eksportir dengan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah harga barang yang terdapat pada kontrak dagang. Penarikan surat wesel ini harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti: surat muat (Bill of Lading), invoice, surat keterangan asal barang (certificate of origin), surat keterangan pabean dan lainnya yang tertera dalam kontrak dagang.

Wesel sendiri adalah surat perintah pembayaran yang diinstruksikan seseorang untuk membayarkan sejumlah uang pembayaran sesuai dengan tanggal dan jumlah dalam wesel kepada si penarik. 5. Kompensasi Pribadi (Private Compensation) Kompensasi pribadi adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak importir/eksportir dengan mengalihkannya kepada seseorang penduduk yang masih dalam satu negara.

Contoh pembayaran kompensasi pribadi 6. Pembayaran dengan Konsinyasi (Consignment) Pembayaran dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian merupakan metode pembayaran konsinyasi. Jika antar penjual dan pembeli atau seseorang sudah saling mengenal dengan baik, biasanya akan melakukan transaksi pembayaran konsinyasi ini. Jadi status barang yang akan dijual adalah barang titipan yang berjangka waktu tertentu dan menyangkut soal pembayaran. Dalam bidang ini, kita juga bisa memanfaatkan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk penitipan barang, dengan jasa ini kemungkinan risiko penjual dapat di minimalisir. Jika barangnya sudah laku terjual, pihak pembeli membayar harga sejumlah uang atas nilai barang kepada bank, dan bank akan menyerahkan deliveryinsrtruction kepada bonded warehouse untuk mengeluarkan barangnya. Pembayaran dengan metode konsinyasi bisa kita lihat seperti berikut:

Gambar pembayaran internasional konsinyasi 7. Advance Payment Pembayaran ini adalah dengan cara pembeli memberikan dana kepada penjual sebelum barang pesanan tersebut dikirim. 8. Counter Trade (Imbal Beli) Pembayaran ini disebut juga sebagai perdagangan timbal balik, karena penjual akan mengirim sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli kembali barang dari rekananya itu sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya.