PERBEKALAN FARMASI RUMAH SAKIT
PERBEKALAN
SUMBER
PROSES
AWAL Pemilihan
SUMBER
KETERANGA
AKHIR
N
PMK No 72
Dengan cara
Formularium
Jika
pemilihan
tanun 2016
menentukan :
RS
sediaan farmasi,
tentang
1. Formularium
alkes
standar
dan standar
BMHP
tidak
pelayanan
pengobatan atau
lakukan
maka
kefarmasian
pedoman
akan berdampak
di Rumah
diagnosa dan
pada
Sakit
terapi
pemesanan
2. Standar
ganda obat yang
sediaan farmasi,
sama
alkes, BMHP
merek
yang
yang telah
berbeda
serta
ditetapkan
pada :
3. Pola penyakit
- Penyimpana
4. Efektivitas
n
dan keamanan
ruang
5. Pengobatan
penyimpanan
berbasis bukti
yang diperlukan
6. Mutu
semakin besar)
7. Harga
- Pendistribusi
8. Ketersediaan
an
dipasaran
dari
dan
dengan
(kapasitas
(komplain pasien
maupun dokter)
Perencanaan
Formularium
Menggunakan
Surat pesanan
RS,
buffer metode konsumsi
stok,
lead dan
time
morbiditas
diikuti
dengan
analisa ABC dan VEN disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pengadaan
Anggaran
1. Bahan baku
Formulir
yang tersedia
obat harus
penerimaan
disertai sertifikat
perbekalan
analis
farmasi
2. Bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet (MSDS) 3. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar 4. Masa kadaluarsa (expired
date)
minimal 2 (dua) tahun
kecuali
untuk
sediaan
farmasi,
alat
kesehatan, dan bahan
medis
habis
pakai
tertentu (vaksin, reagensia,
dan
lain-lain),
atau
pada
kondisi
tertentu
yang
dapat dipertanggungja wabkan 5. Melakukan pembelian secara
online
melalui
e-
katalog Penerimaan
-
Surat 1. Anggaran
pesanan -
yang tersedia
penerimaan
Faktur 2. Penetapan
perbekalan
pemberian -
Formulir
prioritas
Barang/ 3. Sisa
sediaan
persediaan 4. Data pemakaian periode yang lalu 5. Waktu tunggu pemesanan; dan
farmasi
Perencanaan dan pengembangan 6. Memeriksa kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah,
mutu,
waktu penyerahan
dan
harga yang tertera dalam
surat
pesanan
dengan
kondisi fisik yang diterima. Penyimpanan
Bukti
1. Menyimpanan
penerimaan
sediaan
barang
dilakukan
farmasi
- Kartu stok induk, kartu stok
berdasarkan kelas - Kartu terapi,
bentuk
pemantauan
sediaan, dan jenis
suhu
sediaan.
ruangan
2. Disusun secara alfabetis
dengan
penyimpan an
menerapkan
perbekalan
prinsip FEFO dan
farmasi
FIFO.
Sediaan
farmasi
“LASA”
tidak ditempatkan berdekatan harus
dan diberi
penandaan khusus. 3. Penyimpanan dilakukan dengan memperpendek jrak gudang dan pemakai. 4. Pengaturan tata ruang 5. Penyusunan stok
perbekalan
farmasi
Pendistribusian
-
-
Kartu
1. Resep
Kartu
rencana
perorangan
rencana
distribusi 2. Sistem
distribusi,
Kartu
distribusi
laporan
stok
persediaan
kegiatan
lengkap di ruang
distribusi
floor stock 3. Sistem distribusi dosis unit (Unit Dose Dispensing)
Pemusnahan
- Kartu Stok, Pemusnahan
Berita Acara Adanya
Laporan
perbekalan
Pemusnahan
kegiatan
farmasi dilakukan Sediaan Obat pemusnahan
distribusi
pada produk yang dan tidak memenuhi
perbedaan
Bahan obat psikotropik
Medis Habis dan non narkotik
persyaratan,
Pakai,
sudah
Izin
kadaluwarsa,
Pemusnahan.
tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan atau dicabut izin edarnya, dengan cara : 1. Membuat daftar
sediaan
farmasi,
alkes
dan BMHP yang akan dimusnahkan 2.
Menyiapkan
berita
acara
pemusnahan 3.
Mengkoordin
asikan
jadwal,
metode
dan
tempat pemusnahan kepada terkait
pihak
Surat
4.
Menyiapkan
tempat pemusnahan 5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis, dan bentuk
sediaan
serta
peraturan
yang berlaku
Pengendalian
Kartu
stok, - Menggunakan
- Prakiraan
Jika
kartu
stok sistem satu pintu
tingkat
dilakukan
kebutuhan
pengendalian
obat
akan
induk
- Melakukan
- PMK 72
No evaluasi tanun persediaan
yang diperiode
2016 tentang jarang digunakan mendatang standar
(slow moving)
- Lead
pelayanan
- Melakukan
time,
kefarmasian
evaluasi
stock
di Sakit
Rumah persediaan tidak
yang
digunakan
selama 3 bulan berturut-turut (death stock) - Stok yang secara
opname dilakukan periodik
dan berkala
buffer
kelebihan
tidak
terjadi atau
kekosongan obat
- Menghitung pemakaian ratarata periode tertentu - Menentukan stok optimum - Menentukan waktu tunggu atau lead time
Pencatatan dan
Permenkes
Pencatatan:
Kartu stok
pelaporan
72 dan
1. jumlah
induk,
permenkes
perbekalan
laporan
tahun 2015
farmasi yang
bulanan dan
pasal 45 ayat
tersedia
tahunan
jumlah
perbekalan
Kartu Stok,
perbekalan
farmasi
Laporan
farmasi yang
Distribusi
diterima
6,
2.
3. jumlah perbekalan farmasi yang keluar 4. jumlah perbekalan farmasi yang hilang/rusak/k adaluarsa. 5. jangka waktu
kekosongan
Pelaporan: 1. nama, bentuk, sediaan dan kekuatan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 2. jumlah persediaan awal dan akhir bulan 3. jumlah yang diterima. 4. jumlah yang disalurkan
Monitoring dan evaluasi
1. Dokumen
Indikator
(SOP
pengadaan
Monitoring dan
Monitoring
Obat.
evaluasi :
dan evaluasi,
a. Alokasi dana
Formulir
2. Anggaran Dana Obat 3. Rekam Medis (Data
pengadaan
Monitoring
obat
Indikator
b. Biaya obat per Peresepan,
Kunjungan
kunjungan
Formulir
Kasus, Data
kasus
Ketepatan
Kunjungan
penyakit
Perencanaan)
Resep,
c. Biaya obat per
Pemakaian
kunjungan
Rerata Obat
resep
Perbulan ).
d. Ketepatan
4. Data Perencanaan dalam setahun
perencanaan
No
FORMULARIUM RUMAH SAKIT Nama Generik Bentuk Sediaan Kekuatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12.
Paracetamol Dexametason Simvastatin Prednison Glibenklamid Amlodipin Digoxin Aspirin Kloramfenikol Diazepam CTM Vitamin B kompleks
Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Kapsul Tablet Tablet Tablet
500 mg 0,5 mg 20 mg 5 mg 5 mg 5 mg 0,25 mg 100 mg 250 mg 2 mg 4 mg -
1. PEMILIHAN
Pemilihan obat ditetapkan dengan cara menentukan, Formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi, Standar sediaan farmasi, alkes, BMHP yang telah ditetapkan, Pola penyaki, Efektivitas dan keamanan, Pengobatan berbasis bukti, Mutu, Harga, dan Ketersediaan dipasaran
Penerimaan Obat Hasil No.
Variable Observasi
Keterangan Ya
1.
Pemeriksaan Terhadap Surat Jalan Obat
√
2.
Pemeriksaan Terhadap Faktur Pembelian
√
3.
Pemeriksaan Terhadap Surat Pemesanan
√
4.
Pemeriksaan Terhadap Tanggal Kadaluarsa Obat
√
5.
Pemeriksaan Terhadap Kondisi Obat
√
6.
Mencatat Jumlah Obat Yang Masuk Pada Kartu Stok
√
7
Mencatat Jumlah Obat Yang Masuk Kartu Induk Persediaan Obat
√
8
Pembuatan Laporan Penerimaan Obat
√
9
Mencatat Pada Buku Penerimaan Obat Harian
√
Tidak
2. PERENCANAAN
RS MCH
SOP PERENCANAAN PERBEKALAN FARMASI No. Dokumen
Prosedur Kerja
No. Revisi -
Tanggal terbit
18-09-2018
Halaman Ditetapkan, Direktur
Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt
1. Definisi
Perencanaan perbekalan farmasi adalah suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, harga dan waktu pengadaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
2.Ruang Lingkup 3. Tujuan
Prosedur kerja ini berlaku di RS MCH.
4.Langkahlangkah
1. Meningkatkan efisiensi pengadaan perbekalan farmasi dan tercipta keseimbangan antara persediaan dan permintaan. 2. Mencegah terjadinya kekosongan dan kekurangan persediaan obat dan alat kesehaan di Rumah Sakit sehingga pelayanan perbekalan farmasi berlangsung secara efektif dan efisien. 3. Pengadaan perbekalan farmasi dilakukan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembuatan perencanaan, yaitu : data penggunaan perbekalan farmasi periode yang lalu data persediaan perbekalan farmasi usulan dari pengguna (user) trend penyakit di RS MCH (data 10 besar penyakit) daftar obat standar di RS MCH yang masih berlaku 2. Membuat perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi berdasarkan metode konsumsi . 3. Pemakaian perbekalan farmasi dari distribusi farmasi rawat jalan dan rawat inap dijumlah menjadi pemakaian total Unit Farmasi dalam setahun dan selanjutnya dihitung pemakaian rata-rata tiap bulan.
4. Penanggung jawab Pengelolaan Perbekalan Farmasi membuat perencanaan pembelian berdasarkan data konsumsi tahun sebelumnya dengan metode analisa ABC dan Economic Order Quantity. 5. Data laporan pemakaian obat dalam setahun dianalisa dengan menggunakan rumus : a. Economic Order Quantity (EOQ) untuk mendapatkan jumlah pembelian paling ekonomis b. Economic Order Interval (EOI) untuk mendapatkan interval waktu pesan yang paling ekonomis. c. Reorder point (ROP) untuk mendapatkan jumlah minimal yang tersedia di logistik farmasi sebelum pemesanan berikutnya 6. Hasil penyusunan perencanaan digunakan untuk membuat usulan pengadaan perbekalan farmasi dengan mempertimbangkan : a. anggaran yang tersedia b. jenis perbekalan farmasi c. distributor Hasil perencanaan tahunan dibagi menjadi perencanaan bulanan yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada bulan bersangkutan dan berpedoman pada perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) dan trend pemakaian saat itu. 7. Usulan dikelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan obatobatan dan kebutuhan alat kesehatan dan bahan habis pakai 8. Usulan yang telah dibuat disampaikan kepada Kepala Unit Farmasi. 9. Kepala Unit Farmasi melakukan koreksi terhadap usulan rencana anggaran pengadaan perbekalan farmasi. 10. Kepala Unit Farmasi mengajukan usulan rencana anggaran pengadaan perbekalan farmasi kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Direktur RSU MCH Sehat
Perencanaan dilakukan berdasarkan perhitungan dari data sebelumnya yang diperoleh dari rumah sakit mitra kerja RS MCH. Rumah Sakit MCH Alamat Rumah Sakit: Jl. Abdul Hakim No. 4 Medan Selayang Sumatera Utara
Alamat PBF: Jl. Tanjung Morawa No. 222 Jarak dari Rumah sakit ke PBF ± 96 km Berikut adalah Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) yang merupakan jumlah kuantitas barang yang akan dipesan. EOQ dihitung dengan rumus: EOQ =
No.
Nama Obat
1 2 3 4 5 6 7 8
PCT Dexametason Simvastatin Prednison Glibenklamid Amlodipin Digoxin Aspirin Kloramfenik ol Diazepam CTM 4 mg Vit B kompleks
9 10 11 12
√2𝑆𝐷 H
2SD
2SD/H
√2𝑆𝐷 H
1000000 500000 300000 500000 350000 550000 150000 400000
Holding Cost (box/tahun) (H) Rp 500 Rp 500 Rp 500 Rp 500 Rp 500 Rp 500 Rp 500 Rp 500
10000000000 5000000000 3000000000 5000000000 3500000000 5500000000 1500000000 4000000000
20000000 10000000 6000000 10000000 7000000 11000000 3000000 8000000
4472 3162 2449 3162 2645 3316 1732 2828
Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000
630000 340000 520000
Rp 500 Rp 500 Rp 500
6300000000 3400000000 5200000000
12600000 6800000 10400000
3549 2607 3224
Rp. 5,000
120000
Rp 500
1200000000
2400000
1549
Biaya Pemesanan (S)
Demand /6 bulan (D)
Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000 Rp. 5,000
ROP (Reorder Point) ROP (Lead Lead Demand / Time x Time Hari Demand)
Buffer Stok
ROP Total
16438
100000
116438.3562
2739.726027
8219
50000
58219.17808
3
1643.835616
4931
30000
34931.50685
500000
3
2739.726027
8219
50000
58219.17808
Glibenklamid
350000
3
1917.808219
5753
35000
40753.42466
6
Amlodipin
550000
3
3013.69863
9041
55000
64041.09589
7
Digoxin
150000
3
821.9178082
2465
15000
17465.75342
8
Aspirin
400000
3
2191.780822
6575
40000
46575.34247
9
Kloramfenikol
630000
3
3452.054795
10356
63000
73356.16438
10
Diazepam
340000
3
1863.013699
5589
34000
39589.0411
52000
60547.94521
12000
13972.60274
No.
Nama Obat
Demand
1
PCT
1000000
3
5479.452055
2
Dexametason
500000
3
3
Simvastatin
300000
4
Prednison
5
11
CTM 4 mg
520000
3
2849.315068
8547
12
Vit B kompleks
120000
3
657.5342466
1972
Berdasarkan perhitungan EOQ maka obat yang akan dipesan adalah sebagai berikut: No
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 11 12
Nama Generik
Paracetamol
Bentuk Sediaan
Kekuatan
Tablet
500 mg
Harga/ tablet
Rp. 120
Jumlah Tablet yang akan dipesan (Satuan) 4472
Jumlah Box/Botol
1 kotak, 10 strip @10 tablet Dexametason Tablet 0,5 mg Rp. 300 3162 200 1 kotak 20 strip @10 tablet Simvastatin Tablet 20 mg Rp. 670 2449 50 1 box, 5 strip @10 tablet Prednison Tablet 5 mg Rp. 240 3162 100 1 box, 10 blister @10 tablet Glibenklamid Tablet 5 mg Rp. 240 2464 100 1 Kotak, 10 Blister @10 tablet Amlodipin Tablet 5 mg Rp. 1700 3317 30 1 kotak isi 3 blister @10 tablet Digoxin Tablet 0,25 mg Rp. 220 1732 100 1 kotak 10 strip @10 tablet Aspirin Tablet 100 mg Rp. 2000 2828 30 1 kotak isi 3 blister @ 10 tablet Kloramfenik Kapsul 500 mg Rp. 840 3550 120 1 kotak 10 ol blister @12 kapsul Diazepam Tablet 2 mg Rp. 600 2608 1000 1 botol isi 1000 CTM Tablet 4 mg Rp. 150 3225 12 1 kotak 12 tablet Vitamin B Tablet Rp. 100 1549 50 1 tube 50 kompleks tablet *Sumber Harga Obat: PMK No 302/ Menkes/SK/III/ Tahun 2008 Tentang Harga Obat Generik Diketahui: - S (Ordering cost) = Rp. 5000 - H (Holding cost) = Rp. 500 - Lead Time= 3 hari
100
Keterangan
Kesimpulan: 1. Dilakukan pemesanan obat PCT sebanyak 4472 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 16438 tablet. 2. Dilakukan pemesanan obat Dexametason 3162 sebanyak tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 8219 tablet. 3. Dilakukan pemesanan obat Simvastin sebanyak 2449 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 4931 tablet 4. Dilakukan pemesanan obat Prednison sebanyak 3162 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 8219 tablet 5. Dilakukan pemesanan obat Glibenklamid sebanyak 2645 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 5753 tablet. 6. Dilakukan pemesanan obat Amlodipin sebanyak 3316 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 9041 tablet 7. Dilakukan pemesanan obat Digoxin sebanyak 1732 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 2465 tablet 8. Dilakukan pemesanan obat Aspirin sebanyak 2828 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 6575 tablet 9. Dilakukan pemesanan obat Kloramfenikol sebanyak 3549 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 10356 tablet 10. Dilakukan pemesanan obat Diazepam sebanyak 2607 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 5589 tablet 11. Dilakukan pemesanan obat CTM sebanyak 3224 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 8547 tablet 12. Dilakukan pemesanan obat Vit B Kompleks sebanyak 3549 tablet ketika jumlah tablet yang tersisa 1972 tablet
Analisa Metode ABC-VEN
No.
Harga Pertablet
Jenis Obat
Kuantum
Total Harga
% Harga
% Kumulatif
Gol
1 PCT
GOL E
4472
Rp 536,640
2.51
2.51
2828
Rp 5,656,000
26.51
29.02
Amlodipin
Rp 120 Rp 2,000 Rp 1,700
3317
Rp 5,638,900
26.43
55.45
Kloramfenikol
Rp 840
3550
Rp 2,982,000
13.98
69.42
Simvastatin
Rp
670
2449
Rp 1,640,830
7.69
77.11
Diazepam
Rp
600
2608
Rp 1,564,800
7.33
84.45
Dexametason
Rp
300
3162
Rp 948,600
4.45
88.89
E
Prednison
Rp 240
3162
Rp 758,880
3.56
92.45
E
Glibenklamid
Rp 240
2464
Rp 591,360
2.77
95.22
CTM 4 mg
Rp 150
3225
Rp 483,750
2.27
97.49
Digoxin
Rp 220
1732
Rp 381,040
1.79
99.27
V
Vit B kompleks
Rp
1549
Rp 154,900 Rp 21,337,700
0.73
100.00
N
2 Aspirin 3
V A V
4
E
5 6
V B
7 8 9 10 11 12 Jumlah
100
100.00
V
V C
N
SURAT PESANAN
SURAT PESANAN (SP)
SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: ________________ NOMOR DAN TANGGAL SP _01 / 18 -09-2018
Yang bertanda tangan di bawah ini
Khoirul Bakri, S.Farm, Apt/ penanggungjawabpengadaansediaanfarmasi / jalan abdul hakim perumahan masnida selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Budi utomo S.Farm., Apt Jalan Picauli No 25 A
yang dalam hal ini diwakili oleh: Suprapto, S.Farm Apt. selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Rincian Barang Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga satuan (Rp.)
1 Parasetamol
4472
Tablet
120
2 Deksametaso n
Tablet
300
3162
3 Simvastatin
2449
No .
Jenis Barang
Total (Rp.)
536.640,00 948.600,00
Tablet
670
1.640.830,00
4 Prednison
3162
Tablet
240
758.880,00
5 Glibenklamid
2646
Tablet
240
591.360,00
6 Amlodipin
3317
Tablet
1700
5.638.900,00
7 Digoksin
1732
Tablet
220
381.040,00
8 Aspirin
2828
Tablet
2000
5.656.000,00
Kapsul
840
9 Kloramfenik ol
3550
2.982.000,00
10 Diazepam
2608
Tablet
600
1.564.800,00
11 Ctm
3225
Tablet
150
483.750,00
12 Vit B-komp
1549
Tablet
100
154.900,00
Jumlah
1.337.700,00
PPN
2.133.770
Nilai
23.471.470,00
TERBILANG : Dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu empat ratus tujuh puluh rupiah. SYARAT DAN KETENTUAN: 1.
Hak dan Kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hakmenerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total hargadan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban: a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (23/09/2018) sejak SP ini diterima oleh Penyedia; d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/PanitiaPenerimaHasilPekerjaan (PPHP)melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini. b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban: a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada). 2.
Waktu Pengiriman Barang Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP iniselambat-lambatnya pada (23/09/2018)sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3.
Alamat Pengiriman Barang Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Jalan Abdul Hakim No 4 Medan Selayang Sumatera Utara
4.
Tanggal Barang Diterima Barang diterima pada (23/09/2018)
5.
Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima. d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan. e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja. 6.
Harga a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini. b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biayapengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7.
Perpajakan Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP.Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8.
Pengalihan dan/atau subkontrak a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9.
Perubahan SP a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihakdalam hal
terjadiperubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia. b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1% dari jumlah biaya pesanan. 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia. 13. Pembayaran a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan; 2) pembayaran dilakukan dengan system pembayaransekaligus 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) danpajak. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan buktipenyerahan pekerjaan diterbitkan. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah. 14. Sanksi a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 hari kerja; 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melaluie-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adikenakan sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; dan 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue). c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing. 15. Penghentian dan Pemutusan SP a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila: a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP; b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 hhari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia. c. Pemutusan SP oleh Penyedia 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a) akibat keadaan kahar sehingga Penyediatidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP; b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiangagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP. 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan. 17. Keadaan Kahar a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi. b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 19. Larangan Pemberian Komisi Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiantelah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini. 20. Masa Berlaku SP SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. Untuk dan atas nama Khoirul Bakri S.Farm, Apt
Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) Suprapto S.Farm., Apt.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Khoirul Bakri S.Farm., Apt.
Suprapto S.Farm., Apt.
PPK
Penyedia
KONTRAK KATALOG Nomor : _____________ KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 antara: Khoirul Bakri, selaku Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan abdul hakim selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"dan Budi Utomo, selaku Penyedia barang yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Farmasi berdasakan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 2311ISK-TSJ/MW /Xl/ 2016 yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA”. MENGINGAT BAHWA (a) PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Perlengkapan Pemungutan Suara bagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan SyaratSyarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini; (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Perlengkapan PemunSutan Suara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa hubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah menrbaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA lTU, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: nilai dalam katalog harga termasuk perhitunganbiayabiaya sebagai berikut: biaya produksi; biaya pengepakan; biaya instalasi (apabila ada); biaya testing (apabila ada); biaya pelatihan (apabila ada); biaya asesoris (apabila ada); pajak- pajak (termasuk PPN)
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG berikut: PIHAK PERTAMA: Nama Alamat Telepon Website PIHAK KEDUA: Nama Alamat Telepon Website
: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang : Jalan Abdul Hakim : : http: / /www.lkpp.go.id : Perusahan Farmasi : Jl. Tanjung Morawa No. 222 : (021) 299 12451 :
Tanggal berlaku kontrak Harga Kontrak
: Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kontrak : Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/lrmbaga/Sanlan Kerja PerangkatDaerah/Institusi. Penyesuaian Harga : PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik kepada PIHAK PERTAMA sefiap 6 bulan sekali. Jadwal pengiriman barang/ : Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK pelaksanaan Pekerjaan KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan pejabat penandatanganan/ pengesahan tanda bukti perjanjian pada kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi Pengiriman Barang/ : ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian pada kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi. DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas n nla Pemerintah Republik Indonesia.
PIHAK PERTAMA
Penyedia
Materai 6000
KHOIRUL BAKRI
BUDI
UTOMO
LEMBAR KERJA PERENCANAAN PENGADAAN OBAT RUMAH SAKIT MCH PROPINSI : SUMATERA UTARA SA SISA TU STOK 1 RENCANA OBAT MASUK PEMA TOT TOTA AN JAN KAIA TK. AL N NAMA KEMAS L KE N KECU KEB O OBAT AN G PERS TO MA RATA KUP UTU APB APB APB ASK PRO TRA BUF TOT ED P PKMTA DAK SA 2/BLN HAN D I D I D II ES G NS FER AL K L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
PCT Dexam 2 etason Simvast 3 atin Prednis 4 on Glibenk 5 lamid Amlodi 6 pin Digoxi 7 n 8 Aspirin Kloram 9 fenikol Diazep 10 am CTM 4 11 mg
100
Box
200
Box
50
Box
100
Box
100
Box
30
Box
100
Box
30
Box
120
Box
100 Botol 0 12
Box
RENCANA PENGADAAN
APB ASK PRO TRA TOTA DAK D II ES G NS L 21
22
23
24
25
26
Vit B 12 komple 50 ks
Tube
Catatan: Kolom 7 : jumlah kolom 5 + 6 Kolom 15 : jumlah kolom 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 Kolom 16 : jumlah kolom 7+15 Tk. Kecukupan = kolom 16 : kolom 7 Total kebutuhan = 17 x 17,4 bulan *) Rencana Pengadaan (kolom 26) = 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 Total Harga (kolom 34) = 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 *) Jumlah kebutuhan obat 1 (satu) tahun = 12 x pemakaian rata-rata/bulan (X)+ stok penyangga (20%) + waktu tunggu (3 bulan pemakaian) = 17,4 X Catatan : waktu tunggu masing-masing daerah berbeda tergantung letak geografi
3. PENERIMAAN
SPO PENERIMAAN PERBEKALAN FARMASI Prosedur No.Pokok No. Revisi Halaman 1 dari 1 Tetap Tgl Terbit. Direktur RS MCH 18-09-2018 Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur
Unit terkait · ·
Kegiatan penerimaan perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian. Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu kedatangan. Surat Peraturan Direktur rumah sakit Nomor 212 tentang Pengadaan Perbekalan Farmasi. 1. Terima perbekalan farmasi yang dikirim dari distributor farmasi oleh petugas Gudang Farmasi. 2. Cocokkan dengan teliti perbekalan farmasi yang diterima meliputi (nama pemesan di faktur, nama obat, jumlah, kekuatan obat, waktu kadaluarsa, dan kondisi fisik obat). 3. Berikan paraf dan stempel pada faktur dan tulislah nama penerima, nomor SIK, tanggal terima. 4. Kembalikan perbekalan farmasi yang diterima dan catat pengembalian di buku penolakan (meliputi nama perbekalan farmasi, jumlah, nama distributor dan alasan penolakan), oleh petugas farmasi apabila perbekalan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Gudang Farmasi Distributor
SURAT ACARA SERAH TERIMA BARANG Pada hari ini, Tanggal 23, Bulan September, Tahun 2018. Telah diterima Barang oleh dan diantara: Nama : Suprapto, S.Farm., Apt. Tempat/tanggalLahir : PekanBaru, 20 juni 1981 Alamat : JalanSetia Budi Medan No. KTP :1277885289001 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan Nama : Khoirul Bakri S.Farm., Apt. PPK Tempat/tanggalLahir : PekanBaru, 22 Juni 1981 Alamat : Jalan seiblutu Medan No. KTP : 1277885221001 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut: 1. Bahwa, sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengerjakan suatu kerjasama jual beli barang berdasarkan perjanjian nomor 1 tanggal 18 bulan September tahun 2018 2. Bahwa perjanjian tersebut telah menempatkan PIHAK PERTAMA sebagai Penyedia Barang dan PIHAK KEDUA sebagai PPHP 3. Bahwa perjanjian tersebut telah menempatkan PIHAK PERTAMA sebagai Penyedia Barang untukmenyerahkan kepada PPK dan diterma PIHAK KEDUA sebagai PPHP sebuah barang berupa: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jenis Barang Parasetamol Deksametason Simvastatin Prednison Glibenklamid Amlodipin Digoksin Aspirin Kloramfenikol Diazepam Ctm Vit B-komp
Kuantitas
Satuan Ukuran
4472 3162 2449 3162 2646 3317 1732 2828 3550 2608 3225 1549
Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Kapsul Tablet Tablet Tablet
Selanjutnya untuk melaksanakan serah terima barang diantara para pihak berdasarkan perjanjian, maka para pihak dengan ini sepakat.
4. PENYIMPANAN SPO PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI No.Pokok
No. Revisi
Halaman 1 dari 1
RS MCH Tgl Terbit. .18-09-2018
Prosedur Tetap
Penyimpanan adalah kegiatan melakukan penyimpanan barang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mencegah kerusakan barang dan memudahkan pengambilan .
Pengertian · ·
Tujuan
Mencegah kerusakan barang Memudahkan pengambilan barang Surat Peraturan Direktur rumah sakit Nomor 217 Tentang Kebijakan Penyimpanan Perbakalan Farmasi. 1. Buat ruang penyimpanan memenuhi persyaratan baik suhu maupun cahaya. 2. Susun barang sesuai dengan kelompok dan berdasarkan aplhabet dengan memperhatikan sistem FIFO dan FIFO 3. Keluarkan barang secara FIFO. 4. Arsipkan tanda terima distribusi barang. 5. Letakkan barang yang diterima sesuai dengan tempatnya 6. Catat pada kartu stok.
Kebijakan
Prosedur Unit terkait
Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt. Direktur
· ·
Gudang farmasi IFRS·
Komponen Proses Penyimpanan Obat
No 1
2 3 4 5 6
a. Pengaturan Penyimpanan Obat Pengaturan Penyimpanan Obat Hasil Variabel Observasi Ya Tidak Obat disimpan dalam gudang/ruangan khusus untuk obat, tidak dicampur dengan peralatan lain Obat diletakkan diatas rak/lemari penyimpanan Obat tidak diletakkan langsung dilantai Obat tidak diletakkan menempel pada dinding Obat diletakkan sesuai dengan metode FIFO Obat diletakkan sesuai dengan metode FEFO
Keterangan
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Penggolongan obat berdasarkan jenis Penggolongan obat berdasarkan sediaan Penggolongan obat berdasarkan abjad Penggolongan obat berdasarkan kelas terapi/khasiat Tablet, kapsul, dan obat kering lainnya disimpan dalam wadah kedap udara di rak bagian atas Obat dengan sediaan cair dan padat (tablet) di letakkan terpisah Obat cair, salep, dan obat suntik di simpan dirak bagian tengah Obat yang rusak di lemari terpisah dengan obat yang masih baik Obat yang kadaluarsa diletakkan di lemari terpisah dengan obat yang masih baik Obat yang membutuhkan suhu dingin disimpan di dalam kulkas Obat-obatan narkotika dan psikotropika diletakkan dilemari terpisah Lemari obat-obatan narkotika dan psikotropika selalu di kunci Obat-obatnya yang bentuknya besar dan berat tidak diletakkan ditempat yang tinggi Obat-obatan yang betuknya kecil tidak diletakkan ditempat yang tersembunyi Diberikan pelabelan (nama obat) pada rak penyimpanan Tinggi tumpukan barang max 2,5 m
Pengaturan Tata Letak Ruang Penyimpanan No 1 2 3 4
Pelaksanaan Penyimpanan Obat Hasil Variabel Observasi Ya Tidak Rak/lemari disusun membentuk garis lurus Rak/lemari disusun membentuk huruf U Terdapat banyak lorong diruang penyimpanan Terdapat tumpukan barang disepanjang lorong ruang penyimpanan
Keterangan
Pelaksanaan Penyimpanan
No 1 2 3
4
5 6 7 8 9 2
Pelaksanaan Penyimpanan Obat Hasil Variabel Observasi Ya Tidak Petugas menyusun obat dengan memperhatikan metode FIFO Petugas menyusun obat dengan memperhatikan metode FEFO Petugas melakukan pencatatan secara teratur terhadap obat yang masuk pada kartu stok barang Petugas melakukan pencatatan secara teratur terhadap obat yang keluar pada kartu stok barang Pengecekan terhadap mutu obat dilakukan secara periodik Pencatatan terhadap mutu obat dilakukan secara periodik Melakukan kegiatan pengelompokan obat Pengaturan suhu udara di gudang penyimpanan Menjaga kebersihan gudang penyimpanan Pemeriksaan tanggal kadaluarsa obat
Keterangan
Data untuk Penilaian Mutu dan Efesiensi Penyimpanan Mutu dan Efesiensi Penyimpanan Obat No Variabel Observasi 1 Panjang gudang farmasi ( m ) 2 Lebar gudang farmasi ( m ) 3 Luas gudang farmasi ( m2 ) 4 Jumlah wadah/lemari penyimpanan
Hasil 3,49 m 2,47 m 8,6203 m2 4 buah
5
4 buah
6 7 8
Jumlah wadah/lemari penyimpanan yang digunakan Total jenis obat Jenis obat yang tidak mengalami transaksi (3bulan terakhir) atau death stock Jumlah obat kadaluarsa dan rusak
Keterangan
2 lemari besi (2,02m x 0,5m x 1,945m) 2lemari kayu (1,22m x 0,4m x 2m)
1270 box NA
Formularium Obat Data terlampir
50 tablet
Data terlampir
INSTALASI FARMASI PEMANTAUAN SUHU RUANGAN PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI RUANG : GUDANG BULAN : JANUARI SUHU 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 PETUGA S
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
TANGGAL 1 1 1 6 7 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
FORMULIR KARTU STOCK NAMA BARANG: Paracetamol No 1.
Tgl 20
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
NAMA BARANG: Dexametason No
Tgl
NAMA BARANG:Simvastatin No
Tgl
NAMA BARANG: Prednison No
Tgl
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
NAMA BARANG: Glibenklamid No
Tgl
NAMA BARANG: Amlodipin No
Tgl
NAMA BARANG: Digoxin No
Tgl
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
NAMA BARANG: Aspirin No
Tgl
NAMA BARANG: Kloramfenikol No
Tgl
Masuk
NAMA BARANG: Diazepam No
Tgl
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Masuk
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
Keluar
Sisa
Paraf
Ket
NAMA BARANG: CTM No
Tgl
NAMA BARANG: Vit. B komplex No
Tgl
Masuk
5. DISTRIBUSI
LAPORAN KEGIATAN DISTRIBUSI
N O
NAMA OBAT
PENERIM AAN
STO K AWA L
1
PCT Dexametaso n Simvastatin Prednison Glibenklami d Amlodipin Digoxin Aspirin Kloramfenik ol Diazepam CTM 4 mg Vit B kompleks
4472
-
4472
4000
472
89,45
3162 2449 3162
-
3162 2449 3162
2150 1889 2550
1012 560 612
67,99 77,13 80,65
2464 3317 1732 2828
-
2464 3317 1732 2828
2000 3150 1600 2700
464 167 132 128
81,17 94,97 92,38 95,47
3550 2608 3225
-
3550 2608 3225
2000 2000 3000
1550 608 225
56,34 76,69 93,02
1549
-
1549
995
554
64,23
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JUMLAH
PEMAKAI AN
STOK OPTIMU M
TINGKAT KECUKUPAN
TOTAL KUNJUNGAN RESEP TIDAK UMU BPJ BAYA M S R 96 28 13
10
87 77
7 2
90
18
92 78 101
26 27 9
99
10
85 59
6 13
43
16
KARTU RENCANA DISTRIBUSI
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NAMA OBAT
PCT Dexameta son Simvastati n Prednison Glibenkla mid Amlodipin Digoxin Aspirin Kloramfen ikol Diazepam CTM 4 mg Vit B kompleks
REALISASI I FR KEB EK NO. CARA TGL UTU .DI SUR DISTRIBUS PEN HAN ST AT I ERI /TA RI PEN MAA HUN BU GAN N AKTI PAS SI TAR F IF
REALISASI II CAR TGL NO NO. A PENE SUR DOK DIST RIMA UM AT RIB AN EN PEN USI DB GAN AKT MO PASIF TAR IF
REALISASI Iii CAR TGL NO NO. NO A PENE SUR DOK DOK DIST RIMA UM AT UM RIB AN EN PEN EN USI DB GAN DB AKT MO PASIF TAR MO IF
SPO ALUR PENDISTRIBUSIAN PERBEKALAN FARMASI No. Dokumen : Prosedur Tetap
Pengertian
Halaman :
01 Tanggal Terbit :
Ditetapkan Direktur RS MCH
18-09-2018
Dr.Riska Amaliah, M.Farm., Apt
Tata cara /urutan yang dilakukan dalam pengamprahan perbekalan farmasi (obat-obatan, bahan baku obat, bahan kimia, BHP dan alat kesehatan) dilingkungan RS MCH demi kelancaran pelayanan dan sistem.
Tujuan
1.
2.
Prosedur
Terbit Ke :
3. 4. 5.
6.
7.
1. Sebagai pedoman /tata cara dalam pengamprahan bagi tiaptiap unit kerja untuk menjamin kelancaran pelayanan perbekalan farmasi di RS MCH baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap, maupun unit lain seperti ICU, OK, KB dan IGD. 2. Sebagai pedoman dalam upaya pengelolaan perbekalan farmasi agar terkontrol dengan baik, meliputi pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan untuk terciptanya tertib administrasi. Pengusulan perbekalan farmasi diajukan oleh Kepala Ruangan unit terkait, kemudian diketahui oleh Kabid /Kabag / Ka.Instalasi terkait dengan memberikan tanda tangan, selanjutnya disetujui oleh Ka. Instalasi Farmasi. Khusus untuk perbekalan farmasi yang bersifat Emergensi, canggih / mahal seperti Film rotgen, benang untuk OK, reagensia labor maka harus diketahui oleh Wadir Pelayanan seterusnya ke Wadir Keuangan untuk disetujui, form amprahan diserahkan ke Ka. Instalasi Farmasi untuk proses selanjutnya. Kepala ruangan unit terkait melanjutkan pengamprahan ke gudang farmasi melalui billing system. Gudang farmasi menerima permintaan melalui billing system Gudang Farmasi mempersiapkan perbekalan farmasi yang diminta, menginput jumlah yang di berikan sesuai dengan permintaan, lalu di print tiga rangkap. Petugas gudang segera mengantarkan permintaan barang ke unit terkait. Serah terima harus dilakukan dengan pengecekan fisik masing – masing barang, disesuaikan dengan permintaan. Perbekalan farmasi yang dibawa harus memenuhi persyaratan pengangkutan, misalnya sediaan farmasi yang memerlukan suhu tertentu di bawa dengan menggunakan kotak khusus yang
8. 9. 10. 11. 12.
13.
Unit Terkait :
beisi ice pack. Serah terima barang dengan karu/ katim unit terkait. Cek barang datang sesuaikan dengan permintaan dan faktur dari gudang farmasi Tandatangani faktur permintaan barang, satu rangkap untuk unit terkait, dua rangkap sebagai arsip gudang. Petugas gudang wajib menginformasikan ke unit terkait jika ada kekurangan barang. Jika barang yang di amprah telah dapat dipenuhi petugas gudang segera menginformasikan ke unit terkait dan jika pada limit waktu yang telah disepakati tidak dapat di penuhi, pihak instalasi farmasi wajib mencari solusi alternatif agar amprahan tersebut dapat terpenuhi. Menginput kedalam billing system setiap penyaluran agar tertib administrasi sehingga stock di komputer bisa terkontrol dengan baik.
Instalasi Farmasi Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Intensive Instalasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Seluruh karyawan di lingkungan RS MCH
Distribusi Obat Hasil No.
Variable Observasi
Keterangan Ya
1.
Pemeriksaan Terhadap Surat Permintaan
√
2.
Mencatat Pada Buku Pengeluaran Obat
√
3.
Pemeriksaan Terhadap Jumlah Obat
√
4.
Pemeriksaan Terhadap Tanggal Kadaluarsa Obat
√
5.
Pencatatan Pada Kartu Stok Obat
√
6.
Pembuatan Laporan Pengeluaran Obat
√
Tidak
6. PENGENDALIAN SPO PENGENDALIAN PERBEKALAN FARMASI No.Pokok No. Revisi RS MCH Tgl Terbit. 18-09-2018
Prosedur Tetap
Pengertian Tujuan Kebijakan
Prosedur Unit terkait
Halaman 1 dari 1
· ·
Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt Direktur Pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit – unit pelayanan. Agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit – unit pelayanan. Surat Peraturan Direktur rumah sakit Nomor 212 tentang Pengadaan Pengendalian Perbekalan Farmasi. 1. Memperkirakan atau menghitung pemakaian rata – rata periode tertentu. Jumlah stok ini disebut stok kerja 2. Menentukan stok optimum 3. Menentukan waktu tunggu (lead time) Gudang farmasi IFRS·
Pemakaian Obat selama 1 bulan Jenis Obat Antasida tablet 500 mg Paracetamol tablet 500 mg Alupurinol tablet 100 mg Vitamin K Glibenklamid tablet 5 mg Dexametason tablet 0,5 mg Chlorpeniraminemaleat tablet 4 mg Albendazole tablet 400 mg Vitamin Bcomplex tablet Amoxicillin tablet 500 mg
Kemasan 100 tab/kotak 100 tab/kotak 100 tab/kotak 100 ampul/kotak 100 tab/kotak 100 tab/kotak 100 tab/kotak 30 tab/kotak 100 tab/kotak 100 tab/kotak
Kuantum Waktu Tunggu 100 2 hari 100 3 hari 100 2 hari 10 2 hari 50 2 hari 100 3 hari 200 10 400 200
2 hari 3 hari 2 hari 1 hari
7. PEMUSNAHAN SPO PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN RS MCH SEHAT
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Terbit:
Halaman: 1/2
Ditetapkan : Direktur
Prosedur Tetap
18 September 2018
RS MCH
1. Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah kadaluarsa PENGERTIAN
2. Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat,
TUJUAN
yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RS. MCH Nomor :
KEBIJAKAN
07/PMH/X/2017 1. Melaksanakan inventarisasi terhadap sediaan farmasi dan
PROSEDUR
perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan 2. Menyiapkan administrasi berupa laporan dan berita acara pemusnahan Mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, dalam hal ini: a. Dinas Kesehatan Kota Medan b. Kepolisian Kota Medan c. BPOM Provinsi Sumatera Utara 3. Menyiapkan tempat pemusnahan
4. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan 5. Membuat laporan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, sekurang-kurangnya memuat: a. Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan b. Nama dan jumlah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan c. Nama apoteker pelaksana pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan d. Nama saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 6. Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ditandatangani oleh apoteker dan saksi dalam pemusnahan. 1. Instalasi Farmasi
UNIT TERKAIT
2. Instalasi Limbah 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan
Daftar Jenis Obat yang Rusak dan Kadaluarsa No 1
Nama Obat PCT
Tanggal Expired April 2019 TOTAL
Jumlah 50
Tablet
Harga Beli Rp.120,-
Perhitungan Persentase Obat Rusak dan Kadaluarsa jumlah jenis obat kadaluarsa/rusak total jenis obat 1
= 50 x 100 % =2%
x 100 %
Total Rp. 6.000,Rp. 6.000,-
BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT KADALUWARSA/ RUSAK Pada hari ini ................ tanggal ...... bulan ................... tahun ........... sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Staandar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Apoteker (Kepala Instalasi Farmasi) : Nomor SIPA : Nama Rumah Sakit : Alamat Rumah Sakit : Dengan disaksikan oleh: 1. Nama NIP Jabatan 2. Nama NIP Jabatan
: : : : : :
Telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana terdaftar dalam daftar terlampir. Tempat dilakukan pemusnahan: ........................................... Demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tangung jawab. Berita acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirim kepada: 1. 2. 3. 4.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Arsip di Rumah Sakit
Medan, ..........................20....
Saksi-saksi
yang membuat berita acara
1.
........................................... No. SIPA
................................... NIP.
2. .................................... NIP.
8. PENCATATAN DAN PELAPORAN SPO PENCATATAN DAN PELAPORAN Prosedur Tetap
No.Pokok
No. Revisi
Halaman 1 dari 1
Tgl Terbit. 18-09-2018
Direktur RS MCH Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt.
Pengertian
Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dilakukan untuk Puskesmas sehingga dapat dinilai dan dievaluasi.
Tujuan
Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan puskesmas serta sebagai bahan penilaian dan evaluasi Surat Peraturan Direktur rumah sakit Nomor 212 tentang Pencatatan Dan Pelaporan Perbekalan Farmasi 1. Pelaksaan program melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan 2. Pelaksanaan program melakukan pencatatan kegiatan 3. Hasil pencatatan disampaikan kepada pemegang program 4. Pelaksana program dan pemegang program secara bersama-sama membuat laporan yang disampaikan kepala kepala Puskesmas. Tenaga teknis kefarmasian
Kebijakan Prosedur
Unit terkait ·
LAPORAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN OBAT UNTUK DIHAPUS NOMOR: ..................... TANGGAL: ................... JUMLAH SATUAN NAMA/JENIS HARGA/SATUAN JUMLAH KEADAAN KEMASAN OBAT KEMASAN HARGA OBATOBAT OBAT OBATAN
Disaksikan: Petugas Penyimpanan dan Penyaluran Medan, ..........................20...... Panitia Pemeriksaan/Peneliti Nama : Jabatan : ...................
Nama : ................... Jabatan: ................... Mengetahui Kepala IFRS Kabupaten/Kota
9. MONITORING DAN EVALUASI
SPO MONITORING DAN EVALUASI Prosedur Tetap
No.Pokok
No. Revisi
Halaman 1 dari 1
Tgl Terbit. 18-09-2018
Direktur RS MCH Dr. Riska Amaliah, M.Farm., Apt.
Pengertian
Memantau dan menilai segala prosedur dan tindakan yang telah dilaksanakan
Tujuan
Meningkatkan produktivitas para pengelola perbekalan farmasi di rumah sakit agar dapat ditingkatkan secara optimum Surat Peraturan Direktur rumah sakit Nomor 212 tentang Pencatatan Dan Pelaporan Perbekalan Farmasi 1. Pengumpulan data 2. Perhitungan biaya 3. Penyampaian hasil 4. Catatan anggaran pengadaan obat 5. Dana pengadaan obat
Kebijakan Prosedur
Unit terkait · Tenaga teknis kefarmasian
FORM MONITORING DAN EVALUASI KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT Bagian I. 1. Nama Rumah Sakit
: RumahSakit MCH
Alamat
: Jalan Abdul Hakim No. 04
Kabupaten/Kota
: Medan
Provinsi
: Sumatera Utara
2. Jenis Rumah Sakit
: Rumah Sakit Umum
3. Nama Kepala Rumah Sakit
: Dr. dr. Anifa, Sp.A
4. Nama Apoteker/Penanggung Jawab Farmasi : Hanifah S.A., S.Farm., Apt. 5. No. STRA/STRTTK
: 19750111/STRA-UII/29696
6. No. SIPA/SIKTTK
: 446/0153/1426/1-18
7. Jumlah Apoteker
: 15 orang
8. Jumlah TTK (S1 Farmasi, D3 Farmasi, AA) : 24 orang 9. Jumlah Tenaga Non Kefarmasian
: 40 orang
10. Jumlah Rata-Rata Resep Perhari
: 50
11. Waktu Tunggu Obat Jadi
: 15 menit
12. Waktu Tunggu Obat Racikan
: 30 menit
13. Jumlah Pasien Rawat Jalan Umum
: 30
BPJS
: 35
Bagian II. (Beri tanda centang dalam kotak pada hasil observasi) No. A.
Kegiatan Kebijakan Pelayanan Kefarmasian 1. Penanggungjawab ruang farmasi di Rumah Sakit Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian Tenaga kesehatan lain 2. Apotek/Instalasi farmasi Rumah Sakit tercantum pada Struktur Organisasi Rumah Sakit Ada dan ditetapkan dengan SK Kepala Rumah Sakit Ada tetapi tidak ditetapkan dengan SK Kepala Rumah Sakit Tidak memiliki Struktur Organisasi 3. Kartu stok obat tersedia di gudang untuk masing-masing obat atau dengan sistem komputerisasi untuk memantau pemasukan dan pengeluaran obat Ya, untuk setiap jenis obat Ya, untuk beberapa obat aja Tidak ada kartu stok
B.
Pelayanan Farmasi 1. Penggunaaan Lembar Resep Lembar resep lengkap (dengan tulisan R/, nama dokter, nama pasien, alamat, umur) Lembar resep tidak lengkap Tidak menggunakan lembar resep 2. Pengkajian resep dilakukan oleh: Apoteker Apoteker dan/atau TTK Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan 3. Peracikan obat dilakukan oleh: Apoteker
Skor
Apoteker dan/atau TTK Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan 4. Penyerahan obat dilakukan oleh: Apoteker Apoteker dan/atau TTK Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan 5. Ronde/ Visite pasien Apoteker Apoteker dan/atau TTK 6. Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan
Bagian III. (Beri tanda centang dalam kotak pada hasil observasi)
BAB IV. PERTANYAAN TERBUKA (Isi sesuai jawaban responden/keadaan sebenarnya) NO KEGIATAN HASIL Jumlah apoteker yang mengikuti 1 kursus/pelatihanfarmasi klinik dalam 3 tahun terakhir Jenis pelatihan yang diikuti (identifikasi data 2 pelatihan farmasi klinik)
SKOR