Agama Islam.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sejarah Ringkas Hak Asasi Manusia Kehidupan manusia yang bersinggungan dalam pergaulan sering menimbulkan konflik upaya memperoleh kebutuhan hidup yang kompetitif sering melahirkan pelanggaran berbagai hak asasi manusia, kedudukan sederajat dimuka hokum adalah sama tanpa ada perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas maupun kekayaan, tidak ada perbedaan diantara seorang manusia yang satu dengan yang lain. Sesungguhnya hak asasi manusia lahir bersama-sama dengan manusia, artinya sejak manusia ada permasalahan hak asasi manusia sudah timbul. Membicarakan hak asasi manusia, berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena di berikan oleh masyarakat atau kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, pengakuan atas eksistensi manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut Jan Materson dari komisi hak asasi manusia PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan” mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah disamping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasan. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia merupakan tujuan dari hakekat kemanusiaan yang paling instrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Konsepsi HAM dikalangan sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak (right) pada yurisprudensi Romawi, kemudian meluas pada etika teori hukum alam (Natural Law). Secara ringkas uraian berikut menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis formal. Perkembangan berikut menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat Barat. Tonggak-tonggak

sosialisasinya adalah sebagai berikut, Pertama, dimulai yang paling dini oleh munculnya perjanjian agun magna charta di Inggris pada 15 juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap raja john (Saudara raja Richard berhati singa, pemimpin tentara salib). Isi pokok dokumen itu adalah hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat, (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron antara lain, dikenakannya pajak yang sangat besar dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa). Kedua, keluarnya Bill of Right tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum. Ketiga, Deklarasi kemerdekaan amerika serikat 6 juli 1779, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan mengganti pemerintah yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, Deklarasi hak asasi manusia dan warga Negara (Declaration des droits del home etdu citizen/Declaration of the right of the man and of the citizen) dari prancis 4 agustus 1798, dengan titik berat lima hak asasi pilihan, harta (propiete), kebebasan (liberte), persamaan (egalite), keamanan (securie) dan perlawanan terhadap penindasan (resitence of appression)”. Kelima, Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Right / UDHR pada 10 Desember 1948) yang memuat tentang pokok-pokok kebebasan, pemilihan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama)”. Declarasi itu di tambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hakhak asasi manusia dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan. 2.2 Perbedaan Prinsip Antara Konsep HAM Dalam Pandangan Islam dan Barat Dengan menguatkannya kesadaran global atau arti pentingnya HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam pembicaraan wacana HAM kontemporer. Harus di akui bahwa agama berperan dalam memberikan landasan etik kehidupan manusia. Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir muslim sendiri yakin, Pertama, Menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan-gagasan dan konsepsi HAM modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantikannya dengan landasan Islami.

Ungkapan di atas menampakkan bahwa konsepsi HAMdalam dunia Barat berbeda dengan konsep HAM dalam Islam. Islam tidak menerina konsep HAM sekuler, namun Islam sangat mendukung semangat HAM. Islam itu memberikan landasan normatif yang sangat kuat dan sakral bagi HM itu sendiri. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan, hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dalam hal ini A.K Brohi mengatakan: “Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri dalam hati, fikiran danjiwa penganutnya.” Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Disinilah letaknya perbedaan fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pemikiran barat dengan hak-hak asasi manusia berdasarkan ajaran Islam. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena harus mematuhi hukumnya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah letak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam manusia hak-hak manusia lain karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Alah sebagai penciptanya. Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya prang lain yang dapat memaafkan pelanggaran hak-hak. Jika pelanggraran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, bahkan suatu Negara, Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh seseorang. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pelanggar HAM tersebut. Dalam undang-undang Internasional tentang hak-hak asasi manusia banyak terdapat pasal yang didalamnya tetuang hal-hal asasi manusia (Human Rights). Prinsip-prinsip human rights yang terdapat dalam pasal-pasalntersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Pasal 1 Sekalian orang yang merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, budi dan kehendak satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan taka da perkecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran ataupun kedudukan lain. Pasal 3 Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan. Pasal 4 Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakanm perhambaan da perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Pasal 5 Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan. Pasal 6 Setiap orang tidak berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undangundang dimana saja ia berada. Pasal 7 Sekalian orag adalah sama terhadap undang-undang dan berak atas perlindungan hukum yang sama dengan taka da perbedaan. Pasal 8 Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar Negara atau undang-undnag. Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara semenah-menah. Pasal 10 Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umun dan secara adil oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak. Dalam hal

ini menetapkan hak-hak dankewajiban-kewajibannya dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Pasal 11 1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikannya kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan yang terbuka, dan dia dalam siding itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya. 2. Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran undangundang nasional atau internasional. Pasal 12 Tidak seorang pun dapat diganggu sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atas pelanggaran-pelanggaran demikian. Pasal 13 1. Setiap orang berhak atas kebebasan, begerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap Negara. 2. Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 14 1. Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran. 2. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan perkara atau perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar perserikatan bangsa-bangsa. Bila ditelaah prinsip-prinsip HAM yang dipergunakan dalam undang-undang internasional kemudian dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam,maka apa yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip HAM internasional, jauh sebelumnya sudah ada dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam ajaran agama Islam tersebut diantaranya adalah:

a) Tentang Martabat Manusia Ajaran Islam menempatkan manusia pada martabat dan harkat yang tinggi, manusia memiliki akal budi kehendak, manusia itu tanpa kecuali mempunyai harkat dan martabat yang sama, cacat atau tidak, manusia yang satu sama mulianya dengan manusia yang lain. Kelebihan dan kekurangan ada pada setiap manusia itu, dalam ajaran islam bukan merupakan perbedaan yang menyebabkan dirinya dan orang lain pada derajat yang berbeda, seperti ditegaskan Allah dalam firmannya: “Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini sengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi embanggakan diri, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” (Q.S.31:18-19) b) Hak Persamaan dan Kebebasan Kedudukan sederajat termasuk sederajat dimuka umum tanpa ada perbedaan yang dimiliki oleh manusia dihadapan hukum tanpa ada perbedaan diantara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kuliat, agama, bangsa, keturunan, kelas maupun kekayaan. Disamping itu tanpa dibedakan antara muslim, nasrani, atau lainnya antara cebdekiawan dengan yang bukan, antara kuat dengan yang kemah. Dalam hal ini Allah berfirman: “Dan apabila kamu menghukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S.4:58). “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersukusuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang-orang yang paling bertaqwa.” (Q.S.49:13) Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat, tidak ada perbedaan manusia yang satu dan lainnya. Ini berarti bahwa ajaran Islam lebih dahulu mengenal HAM, dalam hal persamaan dankebebasan serta saling menghormati. c) Hak Hidup, Kemerdekaan dan Keselamatan Di daerah yang dikuasai Islam, bagi orang yang belim menganut agama Islam diberi hak dan kemerdekaan untuk memilih agama, apakah mereka memeluk agama Islam atau tetap pada agama mereka. Ini adalah bukti bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, namun tetap menghormati kemerdekkan beragama walaupun terhadap golongan minoritas.

Disamping itu, ayat-ayat al-qur’an menegaskan bahwa Islam meletakkan suatu sistem konkrit yang menjamin penghapusan perbudakan secara berangsur-angsur dengan mempersempit sebab-sebab perbudakan. Usaha itu perlu dilakukan agar terjamin hak pribadi seseorang dan medapat perlindungan dari perbuatan-perbutan aniaya. Allah melarangantar sesame manusia berlaku aniaya yang dapat menyebabkan hak hidupnya terganggu. Dalam hal ini Allah berfirman: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam,sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat.barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S.2:256) “Dan tidak layah bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman setra membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh) kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin( maka hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai carabertaubat kepada Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.” (Q.S.4:92” d) Tidak Seorangpun yang boleh Diperbudak Islam sangat melarang perbudakan karena bertentangan dengan prinsip kesamaan derajat dan prinsip kemanusiaan. Dalam Islam setiap orang berada dalam derajat yang sama dan setiap orang yang kurang beruntung hidupnya dalam segala aspeknya, menjadi kewajiban orang lain untuk memberi pertolongan kepadanya sehingga terwujud keserasian dan kesamaan derajat. e) Tidak Seorangpun boleh Dianiaya atau Diperlakukan secara Kejam Islam sangat menentang kezaliman dan tindakan kekejaman, sangat banyal ayat alqur’an yag melarang perbuatan kezaliman, dan pelakunya diancam dengan neraka. Dalam hal ini Allah berfirman:

“Janganlah kamu mempunyai kecenderungan membenarkan orng-orang yang aniaya (zalim), karena kelak kalian akan dibakar api neraka.’ (Q.S.11:113) Dalam sebuah hadist qudsinya Allah berfirman: Allah mewahyukan kepada Nabi Daud AS:”Katakanlah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman, janganlah kalian berzikir kepadaKu (kecuali setelah bertaubat). Karena Aku selalu memeperhatikan orang yang berzikir kepadaKu, tetapi perhatianKu terhadap (orang yang melakukan kezaliman) berupa laknat terhadap mereka.” f) Hak untuk Diakui sebagai Manusia Pribadi Dihadapan Undang-Undang Tidak ada suatu ayat atau hadistpun yang menempatkan manusia dihadapan hukum berbeda. Semua umat Islam dalam ajaran Islam wajib menempatkan manusia sebagai manusia. Bahkan dalam pergaulan masyarakat setiap orang harus menghargai orang lain. Dalam ayat ini Allah menjelaskan: “Sesungguhnya kami telah menurunkan al-qur’an kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya menghukum diantara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlahkamu menjadi penantang (orangbyang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.” (Q.S.4:105) g) Setiap Orang Sama Terhadap Undang-Undang dan Berhak Atas Perlindungan Hukum Tanpa Ada Perbedaan Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang berguna untuk menata kehidupan sosial manusia dan melindungi manusia serta mengarahkan kepada kedamaian sehingga terwujud keserasian dalam kehidupan, tidak seorangpun yang boleh melanggar peraturan tersebut karena bias berakibat terganggunya hak-hak orang lain. Karena itu kita setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mematuhhi undang-undang atau peraturan tersebut seperti Allah tegaskan dalam ayat berikut: “Hai orang-orang yang beriman patuhlah kamu kepada Allah (al-qur’an) dam patuhlah kamu kepada rasul (hadist) dan patuhlah kamu kepada ulul amri (pemimpin) diantara kamu, jika kamu berbeda pendapat tentang suatu hal kembalikan kepda Allah (al-qur’an) dan rasulnya (hadist), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itulah yang lebih baik akibatnya.” (Q.S.43:58)

h) Hak Kebebasan Mempunyai dan Menyampaikan Pendapat Setiap oaring punya peluang yang sama untuk menyanpaikan pandangan atau pendapatnya asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam siding musyawarah untukmerumuskan suatu program untuk kepentingan umat diperlukan pendapat yang banyak. Apalagi musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan penting. Allah menyuruh untuk bermusyawarah, penyelesaian masalah, rumusan program untuk kemaslahatan umat sangat perlu pendapat atau pandngan orang lain. Untuk itu musyawarah diperintahkan Allah dalam ayat berikut: “Dan uruslahmereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.” (Q.S.42:38) “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bulat tekad, maka bertawakkallah keada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.” (Q.S.3:159) i) Kebebasan Menganut Agama Islam sebgai agama universal tidak memaksa orang untuk menganutnya. Semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah hanya bertugas untuk menyampaikan petunjuk agama dari Allah, mereka diutus buksn untuk memaksa orang menganut agama yang dibawanya. Mereka para rasul itu menyampaikan risalahnya dan mengajak orang dengan suka rela untuk menganutnyabtapi tidak memaksanya. Islam tidak memaksa orang kepada keselamatan tetapu menawarkan orang untuk beralih kepada keselamatan. Islam tidak inngin orang terjerumus dalam kesengsaraan. Karena itu Islam menawarkan jalan keselamatam, dalam hal ini Allah berfirman: “Tidak ada paksaan menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S.2:256) j) Setiap Orang sebagai Anggota Masyarakat berhak Atas Jaminan Sosial Setiap orang terutama sebagai anggota masyarakat mempunyai kemampuan yang berbeda, tingkat kehidupan yang tidak sama mujurnya. Supaya tingkat kehidupan yang berbeda itu tidak menjadi jurang pemisah, maka agama Islam mensyariatkan orang yang mempunyai tingkat kehidupan lebih diwajibkan untuk membantu yang lain dalam segala aspek kehidupan seperti dalam bidanng keahlian, ilme pengetahuan,

spesialisasi, khususnya kelebihan dibidang ekonomi, harus ditransfer kepada orangaa lain untuk meningkatkan taraf hidup orang lain guna mencerahkan kehidupannya. Dalam al-qur’an Allah berfirman: “Bukankah kewajibanmu membuat mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakiNya. Dan apa saja yang baik yang kamu kerjakan (dajalan Allah), maka pahalanya untuk kamu, dan janganlah membelanjakan sesuatu melainkan harus mencari ridha Allah. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan, niscahya kamu diberi pahala yang cukup. Sedangkan mereka sedikitpun tidak akan dianiaya.” (Q.S.2:272) k) Hak Atas Pengadilan Efektif oleh Hakim yang Diberikan Undang-Undang Kepadanya Dalam ajaran Islam setiap orang harus diperlakukan adil oleh pengadilan, sehingga pengadilan tidak dibenarkan berlaku berat sebelah atau memihak atau menyeleweng yang bertentangan dengan prinsip keadilan sehingga orang lain tezalimi. Seorang hakim harus berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku, tidak terayu oleh bujukan-bujukan yang membuat ia mengingkari perbuatan adil. Allah menyuruh pengadilan berlaku adil terhadap semua orang. Allah berfirman: “Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara menusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S.4:581) l) Tidak Boleh Mengganggu Seseorang dan Keluarganya “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin, jika dikatakan kepadamu “kembali sajalah” maka hendaklah kamu kembali, itu lebih baik bagimu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjankan.” (Q.S.24:27-28) Ayat diatas menetapkan dengan tegas bahwa seserang tidak dapat sewenang-wenang memasuki rumah rumah orang lain,karena hal itu akan mengganggu ketenangan dan kedamaian dalam keluarga orang lain. Pada tanggal 21 Dzulhijjah atau 19 September1981 para ahli hukum Islam mengemukaan Universal Islamic Delaration of Human Rights yang diangkat dari alqur’an dan sunnah Nabi Muhammas SAW. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini, terdiri dari 23 XXIII dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, khususnya umat Islam.

Beberapa hal pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut antara lain: 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk mendapatkan kebebasan 3. Hak atas persamaan kedudukan 4. Hak untuk mendapatkan keadilan 5. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan 6. Hak untuk mendapatkan perlindungan kehormatan dan nama baik 7. Hak bebas berfikir 8. Hak untuk memilih agama 9. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi 10. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi 11. Hak atas jaminan sosial 12. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya 13. Hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga 14. Hak untuk mendapatkan pedidikan dan sebagainya

2.3 Demokrasi Dalam Islam Islam mempunyai way of life yang fundamental dan harus disampaikan pada seluruh umat manusia. Perkembangan prinsip Islam akan terhambat apabila tidsk ada suatu pemerintahan yang melindunginya. Dari itu ada semacam kriteria tentang kepemimpinan. Pemetintah adalah tulang punggung agama didalam mengarungi peraturan politik dunia manusia Pemerintahan Islam didirikan atas dasar musyawarah (demokrasi). Dalam hal ini Allah menegaskan : “Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.” (Q.S.42:38) Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan)yang berate kekuasaan oleh rakyat. Karena itu demokrasi merupakan suatu sitem politik dimanna para anggotanya saling memandang satu sama lain sebagai oranng yang sama dari segi politk, mereka sama-sama berdaulat. (Sukron Kamil,2002,16). Sebuah Negara modern mempunyai suatu sistem politik yang demokratis hingga tingkat dimana pembuat-pembuat kebujakan yang paling mempengaruhi ditentukan oleh pemilihan umum yang adil, jujur, diadakan secara

berkala, para kandidat secara bebas bersaing untuk memperoleh suara terbanyak dan praktis semua penduduk yang telah memenuhi syarat dapat menyatakan pendapatnya. Dalam pennjelasan mengenai demokrasi dalam rangka konseptual Islam, banyak perhatian diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosialdan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai mengukuhkan konsep Islam yang dsudah lama berakar, yaitu musyawarah (syuro), persetujuan (ijma’) dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad). Seperti bsnysk konsep dalam tradisi politik barat, istilahistilah ini tidak terlalu dikaitka dengan pranata demokrasi dan banyak mempunyai konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Perlunya musyawarah merupakan kensekuensi ppolitik ke-khalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas disebutkan dalam al-qur’an surat 42:38 yang sudah disebutkan sebelumnya, yang isinya perintah kepada para pemimpin dalam kedudukannya dalam menyelesaikna urusan mereka yang dipimpin dengan cara musyawarah dengan demikian tidak akan terjadi kesewenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya.perwakilan rakyat dalam sebuah Negara Islam tercermin dalam dokrin musyawarah. Hai ini disebabkan menurut ajarab Islam setisp muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita adalah khalifah di bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaannya kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah Negara. Islam telah memberi contoh kepada semua bangsa, bahwa rakyatlah sebagai badan konstitusi tertinggi. Merekalah yang menentukan dan mengangkat kepaa Negara, sebagaimana mereka berhak mencabut kekuasaannya apabilankepala Negara benar-benar sudah menyeleweng, tapi harus konstitusional. Mereka berhak memilih pemimpin dari golongan mana saja dan siapa saja yang mereka sukai dengan cara musyawarah (demokrasi). Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yaitu konsensus atau ijma’. Selama ini ijma’ (konsensus) telah lama diterima sebagi konsep resmi pengesehan hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada tafsir hukum. Namun hamper sepanjang sejarah Islam konsensus mejadi salah satu sumber hukm Islam cenderung dibatasi pada konsensus cendekiawan. Sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam pengertian yang kebih luas konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengkui suara mayoritas.

Selain syuro dan ijma’ ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi yaitu ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan disuatu tempatatau waktu. Pada prinsipnya semua aspek yang menyangkut hak-hak asasi manusia dalam Islam. Dalam konteks moden, ijtihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaharuan radikal. Dalam hal ini Altaf Gutar mengatakan bahwa dalam Islam kekuasaan berasasl dari kerangka al-qur’an bukan dari sumber lain. Tugas para cendekiawan mulslim saat ini adalah melakukan ijtihad universal disemua tingkat. Prinsip-prinsip Islam itu bersifat selayaknya saat inidilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreatifitas. Ijma’ dan syuro merupakan suatu kesatuan yang saling menyempurnakan dalam sistem konstitusi apa lagi pada masa kini. Syuro dan ijma’ mempunyai hubungan yang sangat erat,karena keduanya melakukan ijtihad. Ijma’ merupakan kumpulan dari berbagai ijtihad yang mengeluarkan banyak pendapat secara dialogis dimusyawarahkan bersama untuk menghasilkan suatu kesempatan dan meluruskan adanya perbedaan.