Ad Art

ANGGARAN DASAR MASYARAKAT PERKELAPA-SAWITAN INDONESIA (MAKSI) (INDONESIAN OIL PALM SOCIETY)

MUKADIMAH Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai negara tropis dengan lahan yang luas, dengan dukungan agroindustri dan agribisnis yang handal, sepantasnya Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia. Di tengah persaingan yang ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, berbagai perbaikan dan pembaharuan harus dikerjakan secara terus menerus untuk memenuhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak yang terkait, meliputi pelaku, penentu kebijakan, peneliti, peminat dan pemerhati, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya, program dan gerak langkah dari berbagai pihak yang berkiprah di bidang perkelapa-sawitan Indonesia. Pengelolaan dilakukan dengan penerapan teknologi bersih dan mendukung keseimbangan serta keanekaragaman hayati makro, dalam sistem ekonomi yang adil, sehingga produksi dan nilai tambah sistem agribisnis kelapa sawit dinikmati oleh semaksimal mungkin rakyat Indonesia. Menyadari hal tersebut, atas prakarsa sejumlah lembaga penelitian yang bergerak di bidang perkelapa-sawitan dibentuklah MASYARAKAT PERKELAPA-SAWITAN INDONESIA, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia disingkat MAKSI dalam bahasa Inggris Indonesian Oil Palm Society disingkat IOPS, untuk seterusnya dalam Anggaran Dasar ini disebut MAKSI. MAKSI berkedudukan di tempat kerja Pengurus

BAB II. AZAS Pasal 2 MAKSI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

BAB III. JANGKA WAKTU PENDIRIAN Pasal 3 MAKSI didirikan pada saat ditandatanganinya akte pendirian, pada tanggal 17 September 1998, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB IV. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 1. Maksud pembentukan MAKSI adalah menghimpun masyarakat perkelapa-sawitan Indonesia yang terdiri dari pelaku, penentu kebijakan, peneliti, peminat dan pemerhati, dalam mengembangkan perkelapa-sawitan di Indonesia. 2. Tujuan pembentukan MAKSI adalah mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan dan jaringan kerjasama dengan memanfaatkan IPTEK dan jaringan komunikasi guna meningkatkan produksi dan nilai tambah dalam bisnis perkelapa-sawitan Indonesia.

BAB V. RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN Pasal 5 : Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja MAKSI adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perkelapa-sawitan Indonesia. Pasal 6 : Kegiatan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada Pasal 4 MAKSI menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : i) Penelitian di bidang agroindustri dan agribisnis perkelapa-sawitan. ii) Inventarisasi dan dokumentasi karya ilmiah, laporan perkembangan teknologi, industri dan perdagangan perkelapa-sawitan, serta laporan kinerja lembaga-lembaga terkait. iii) Pengembangan MAKSI sebagai media dan penghubung dalam penyampaian pendapat, penyelenggaraan penelitian, pertukaran informasi, dan konsultasi dalam pengembangan serta kemitraan bisnis, yang menyangkut perkelapa-sawitan Indonesia.

iv) Menjalin kerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan ilmiah dan profesi yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri. v) Memberikan saran untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan perkelapa-sawitan Indonesia. vi) Memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan pengembangan perkelapa-sawitan Indonesia.

BAB VI. KEANGGOTAAN

1. 2. 3. 4.

Pasal 7 Ada 2 (dua) keanggotaan MAKSI, yaitu anggota kelembagaan dan anggota perorangan. Anggota kelembagaan adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang bergerak atau berminat di bidang perkelapa-sawitan Indonesia. Anggota perorangan adalah peneliti, peminat, pemerhati perkelapa-sawitan Indonesia. Keanggotaan dan hak serta kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8 : Pemrakarsa dan Anggota Kehormatan MAKSI memiliki Pemrakarsa dan Anggota Kehormatan, yang keberadaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII. ORGANISASI Pasal 9 : Struktur Organisasi Struktur organisasi MAKSI hanya terdiri dari Pengurus yang langsung mengelola kepentingan anggota, tanpa memiliki Cabang dan Perwakilan.

1. 2. 3. 4.

Pasal 10 : Pengurus Pengelolaan MAKSI dilaksanakan oleh Pengurus Harian, yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang dilengkapi Divisi-divisi yang dibentuk menurut kebutuhan. Pengurus Harian MAKSI dipilih dalam Kongres dan memiliki masa jabatan 3 tahun. Pembentukan Pengurus Harian MAKSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Dalam menjalankan tugas organisasi Pengurus Harian memiliki Dewan Penasihat dan Dewan Penyantun, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII. RAPAT-RAPAT Pasal 11 1. Rapat-rapat MAKSI terdiri atas Rapat Pengurus Harian, Rapat Anggota dan Kongres. 2. Rapat Pengurus Harian dan Rapat Anggota diselenggarakan menurut kebutuhan, pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi MAKSI, diselenggarakan 3 tahun sekali, pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX. KEUANGAN Pasal 12 : Sumber Dana Untuk menjalankan organisasi MAKSI menghimpun dana dari iuran anggota, bantuan penyantun, sumbangan donatur dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat. Pasal 13 : Pembukuan Untuk ketertiban organisasi Pengurus Harian diwajibkan membuat pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran dana yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

1.

2.

3. 4.

Pasal 14 MAKSI dapat dibubarkan melalui Kongres Pembubaran MAKSI yang khusus diselenggarakan untuk itu atas permintaan tertulis oleh 1/3 jumlah anggota disertai alasan pembubarannya, dan disetujui paling sedikit oleh 3 (tiga) lembaga pemrakarsa. Rencana penyelenggaraan Kongres Pembubaran MAKSI harus sudah dikirim kepada semua anggota 3 (tiga) bulan sebelumnya, disertai fotokopi permintaan tertulis dan keabsahannya seperti dimaksud ayat 1 pasal 14 ini. Kongres Pembubaran MAKSI adalah sah jika dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota dan 6 (enam) lembaga pemrakarsa. MAKSI dinyatakan bubar bila disetujui oleh 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam Kongres Pembubaran yang sah dan atas kesepakatan oleh sekurang-kurangnya 5 lembaga pemrakarsa yang hadir.

5. Pemanfaatan aset yang dimiliki MAKSI setelah bubar dibicarakan dalam agenda Kongres Pembubaran MAKSI tersebut.

BAB X. ATURAN TAMBAHAN Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres.

BAB XI. PENUTUP Pasal 16 1. Anggaran Dasar ini dirinci dan dilengkapi dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. 3. Anggaran Dasar ini beserta Anggaran Rumah Tangga yang melengkapinya berlaku sejak ditetapkan Disahkan pada KongresDi Bogor tanggal 21 Nopember 2001.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PERKELAPA-SAWITAN INDONESIA (MAKSI) (INDONESIAN OIL PALM SOCIETY)

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Semua pengertian yang dipakai dalam Anggaran Dasar berlaku dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

KEANGGOTAAN Pasal 2 : Anggota Awal Pada saat MASKI didirikan yang menjadi anggota adalah para pemrakarsa dan perorangan yang mendaftar. Pasal 3 : Penerimaan Anggota 1. Lembaga/perorangan yang ingin menjadi anggota MAKSI harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Harian MAKSI. 2. Calon anggota MAKSI diwajibkan membayar uang pendaftaran; besarnya uang pendaftaran calon anggota kelembagaan dan anggota perorangan, ditetapkan dalam Rapat Anggota atau Kongres. 3. Keanggotaan MAKSI diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian. Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Anggota 1. a. Anggota kelembagaan maupun anggota perorangan mempunyai hak yang sama dalam menghadiri dan mengemukakan pendapat di semua rapat dan kegiatan MAKSI, kecuali hak dalam pemungutan suara. b. Dalam pemungutan suara, suara anggota perorangan memiliki 1 (satu) suara sedangkan anggota kelembagaan memiliki 5 (lima) suara. 2. a. Anggota MAKSI wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat MAKSI. b. Anggota MAKSI wajib membayar iuran tahunan; besarnya iuran tahunan berbeda antara anggota kelembagaan dan anggota perorangan, ditetapkan dalam Rapat Anggota atau Kongres. c. Anggota yang belum memenuhi kewajibannya tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota dan Kongres. Pasal 5 : Gugurnya Keanggotaan MAKSI 1. Keanggotaan MAKSI gugur apabila : (a) Mengundurkan diri dengan permohonan tertulis kepada Pengurus Harian (b) Dikeluarkan karena tindakannya yang merugikan nama baik MAKSI, ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian. 2. Gugurnya keanggotaan diumumkan dalam Rapat Anggota atau dalam Kongres. Pasal 6 : Pemrakarsa dan Anggota Kehormatan 1. a. Pemrakarsa adalah lembaga-lembaga yang memiliki gagasan dan memprakarsai dibentuknya MAKSI, yaitu : i) Pusat Penelitian Antar Universitas Bioteknologi ITBii) Pusat Penelitian Antar Universitas Ilmu Hayati ITBiii) Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi UGMiv) Pusat Antar Universitas Bioteknologi UGMv) Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPBvi) Pusat Antar Universitas Bioteknologi IPBvii) Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati IPBviii) Pusat Penelitian Kelapa Sawitix) Pusat Studi Pembangunan IPBb. Penggantian nama lembaga pemrakarsa tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat

sebagai pemrakarsa tanpa harus mengubah namanya dalam Anggaran Rumah Tangga ini. c. Penggunaan nama baru lembaga pemrakarsa disahkan dan diumumkan dalam Kongresd. Lembaga pemrakarsa yang bubar kehilangan hak dan kewajibannya, dan tidak dapat dilimpahkan ke anggota lain, tetapi tetap tercantum sebagai pemrakarsa. 2. Anggota Kehormatan ialah orang atau lembaga yang karena jasa dan perhatiannya telah meningkatkan citra MAKSI, diusulkan oleh Pengurus Harian dan ditetapkan dalam Kongres.

PENGURUS Pasal 7 : Pengurus Harian 1. Pengurus Harian bertanggungjawab kepada anggota dalam Kongres, pada awal berdirinya Pengurus Harian MAKSI terdiri atas Ketua Umum, 2(dua) Ketua bidang, Sekretaris, Bendahara dan 7 (tujuh) Divisi yang masing-masing diurus oleh 2 (dua) orang. 2. Pengurus Harian selanjutnya disusun menurut kebutuhan, tergantung perkembangan perkelapa-sawitan Indonesia, diputuskan dalam Kongres. 3. Tatacara pemilihan Pengurus Harian ditentukan dalam Kongres; untuk menghemat waktu, panitia menyiapkan beberapa alternatif cara pemilihan, yang dipilih dan disahkan lebih dahulu bersamaan dengan pengesahan tata-tertib persidangan, di awal Kongres. 4. Pengurus Harian yang sudah purna tugas dapat dipilih kembali untuk beberapa masa jabatan berikutnya, kecuali Ketua Umum yang hanya boleh dijabat orang yang sama untuk 2 masa jabatan berturut-turut. Pasal 8 : Dewan Penasihat dan Dewan Penyatuan 1. a. Dewan Penasihat MAKSI adalah para Menteri yang bidang kementeriannya terkait dengan perkelapasawitan. b. Dewan Penasihat membantu pemberdayaan MAKSI. c. Kesediaan Menteri sebagai penasihat MAKSI dijalin dalam silaturahmi antara Menteri terkait dengan Pengurus Harian MAKSI, yang diselenggarakan setiap terjadi pergantian Pengurus Harian. 2. Dewan Penyantun adalah para pelaku bisnis perkelapa-sawitan berperan memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada MAKSI, ditetapkan oleh Pengurus Harian.

KEWAJIBAN PENGURUS HARIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 9 Menyelenggarakan kegiatan seperti tertuang dalam pasal 6 Anggaran Dasar MAKSI. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Kongres. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota MAKSI. Menyelenggarakan rapat-rapat untuk membahas pelaksanaan program-program kerja dan keputusankeputusan Rapat Anggota. Membuat pembukuan atas pemasukan dan pengeluaran da. Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program kerja untuk disampaikan dalam Rapat Anggota dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres. Menyelenggarakan Kongres seperti ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

RAPAT-RAPAT Pasal 10: Rapat Pengurus Harian 1. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan untuk membahas pelaksanaan program kerja yang ditetapkan Kongres dan keputusan-keputusan Rapat Anggota, dan mengantisipasi perkembangan dunia perkelapasawitan. 2. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan menurut kebutuhan. Pasal 11 : Rapat Anggota 1. Rapat Anggota diadakan menurut kebutuhan. Rapat Anggota diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan organisasi yang memerlukan 2. kepastian/keputusan atas persetujuan anggota sebelum masa Kongres tiba. Penyelenggaraan Rapat Anggota adalah inisiatif Pengurus Harian atau atas usul anggota yang disetujui 3. Pengurus Harian. Pasal 12 : Kongres 1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi MAKSI. 2. Pelaksanaan Kongres merupakan tanggung jawab Pengurus Harian, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun. 3. Pengurus Harian diwajibkan mengirimkan undangan Kongres kepada semua anggota, sebulan sebelum hari pelaksanaan Kongres. 4. Keputusan Kongres sah bila disetujui sekurang-kurangnya separo ditambah 1 (satu) suara sah yang hadir.

5. Peserta Kongres adalah : 1. Peserta Kongres adalah Anggota Kelembagaan dan Anggota Perorangan yang sah telah membayar iuran tahunan2. Peninjau Kongres adalah Anggota Kehormatan dan individu/lembaga yang berminat; individu/lembaga yang berminat harus mendaftar dan membayar biaya kongres kepada panitia kongres. 6. Teknis pelaksanaan dituangkan dalam tata tertib Kongres yang disyahkan oleh sidang.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 13 Perubahan Anggaran Rumah Tangga MAKSI dapat dilakukan dalam Kongres Disahkan pada Kongres Di Bogor tanggal 21 Nopember 2001