Ad-art

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR HMJTI - FST UINAM TAHUN 2017

MUQADDIMAH Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati pemuda dengan segenap idealisme dan intelektualis, yaitu pemuda yang tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran serta melawan ketidakadilan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah bukti nyata bahwa kebangkitan negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda dan pergerakannya. Kami, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika FST-UINAM, sebagai bagian dari pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung bangsa. Sebuah tanggung jawab yang tak lepas dari kompetensi ilmu dan sumbangsih yang kami peroleh dari bangsa dan negara ini. Sebuah pergerakan mahasiswa akan berjalan sempurna dengan kesatuan sikap untuk menggapai cita bersama, dengan semangat yang dilandasi intelektualis dan idealisme sebagai karakteristik pergerakan Mahasiswa Teknik Informatika. Pergerakan ini teraktualisasi melalui karya nyata bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melalukan pembenahan dan perbaikan dalam aktivitas dan dinamika kemahasiswaan, yang tidak pudar ditelan perubahan zaman. Sebagai bentuk nyata kesamaan sikap dan cita-cita, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika FST-UINAM menyatakan bergerak dengan nilai-nilai ketuhanan, kesejawatan, profesionalisme, dan kemandirian yang berkelanjutan sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I Nama, Waktu, Tempat dan Kedudukan Pasal 1 NAMA Lembaga ini diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang disingkat HMJTI FST UINAM. Pasal 2 WAKTU HMJTI FST UINAM didirikan pada tahun 2005 Pasal 3 TEMPAT HMJTI FST UINAM bertempat di Gedung E kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 4 KEDUDUKAN HMJTI FST UINAM berkedudukan di Tingkat Jurusan dan merupakan lembaga non struktural pada Jurusan Teknik Informatika FST UINAM.

1. 2. 3.

1. 2.

BAB II Asas, Tujuan dan Sifat Pasal 5 ASAS HMJTI FST UINAM berasaskan Islam. Pasal 6 TUJUAN HMJTI FST UINAM bertujuan terciptanya mahasiswa yang profesional, berwawasan luas dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat humanis-transenden yang islami. Pasal 7 SIFAT HMJTI FST UINAM bersifat independen dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. BAB III Keanggotaan Pasal 8 Anggota HMJTI FST UINAM terdiri atas : Anggota Formal Anggota Non-Formal Anggota Kehormatan Pasal 9 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan Kewajiban Anggota Setiap anggota berhak berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan HMJTI FST UINAM. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMJTI FST UINAM. BAB IV Kepengurusan Pasal 10 terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan

1. Pengurus HMJTI FST UINAM Organisasi, pengurus harian. 2. Pengurus HMJTI FST UINAM adalah Masyarakat Teknik Informatika yang telah lulus seleksi calon pengurus. 3. Pengurus harian HMJTI FST UINAM terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II,Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, dan Anggota. 4. Masa kepengurusan HMJTI FST UINAM adalah satu tahun masa periode kepengurusan. Pasal 11 Hak dan Kewajiban Pengurus 1. Setiap pengurus mempunyai hak bicara 2. Pengurus berhak menjatuhkan sanksi kepada anggota yang di anggap melanggar sesuai pedoman organisasi 3 Setiap pengurus berkewajiban mematuhi dan .melaksanakan pedoman organisai 4. Setiap pengurus Aktif selama dalam kepengurusan. 5. Setiap pengurus berkewajiban menjalankan semua program kerja yang telah di sepakati. 6. Setiap pengurus berkewajiban mengutamakan kepentingan organisasi dibanding dengan kepentingan pribadi.

1. 2. 3.

1. 2.

BAB V Tugas, Fungsi dan Pertanggungjawaban Pasal 12 TUGAS HMJTI FST UINAM mempunyai tugas : Mewakili mahasiswa Teknik Informatika Mengkoordinasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler di tingkat jurusan. Menjabarkan dan melaksanakan amanah Musyawarah Besar II (MUBES II) HMJTI FST UINAM. Pasal 13 FUNGSI HMJTI FST UINAM mempunyai fungsi : Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa Teknik Informatika. Memberikan saran dan usul kepada pimpinan Jurusan dan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman HMJTI FST UINAM. Pasal 14 PERTANGGUNGJAWABAN HMJTI FST UINAM bertanggungjawab kepada Mahasiswa Teknik Informatika dan selanjutnya menyampaikan laporan kepengurusan secara lisan dan tulisan di hadapan peserta Mubes.

BAB VI FORUM LEMBAGA Pasal 15 Forum HMJTI FST UINAM terdiri dari : 1. Musyawarah Besar 2. Musyawarah Luar Biasa. 3. Rapat Istimewa. 4. Rapat Kerja. 5. Rapat Pleno. 6. Rapat Presidium. 7. Rapat Pengurus. 8. Rapat Bidang. 9. Rapat Anggota. 10. Rapat dengar Pendapat. BAB VII Sanksi Pasal 16 Setiap pengurus yang dinilai melanggar ketentuan AD/ART akan dikenakan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran. BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa. BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 18 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui MUBES.

BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau yang belum jelas akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB XI PENUTUP Pasal 20 Anggaran Dasar ini akan berlaku setelah disahkan melalui MUBES HMJTI FST UINAM.

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR HMJTI FST UINAM TAHUN 2017 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Anggota terdiri dari : 1. Anggota Formal adalah mahasiswa Jurusan Teknik Informatika FST UINAM yang telah mengikuti pengkaderan formal HMJTI FST UINAM. 2. Anggota Non Formal adalah mahasiswa Teknik Informatika FST UINAM yang tidak mengikuti pengkaderan formal HMJTI FST UINAM. 3. Anggota kehormatan adalah seluruh alumni mahasiswa Jurusan Teknik Informatika FST UINAM. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan Kewajiban Anggota : 1. Anggota Formal berhak menjadi pengurus HMJTI FST UINAM sepanjang memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan. 2. Anggota Non Formal berhak berpartisipasi dalam kegiatan HMJTI FST UINAM setelah diizinkan oleh pengurus. 3. Setiap Anggota Formal & Non Formal berhak menggunkan nama lembaga dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan HMJTI FST UINAM setelah diizinkan oleh pengurus. 4. Setiap Anggota Formal & Non Formal berhak menggunakan fasilitas HMJTI FST UINAM sesuai kebijakan pengurus. 5. Setiap anggota berkewajiban mematuhi dan melaksanakan Pedoman HMJTI FST UINAM.

BAB II KEPENGURUSAN Pasal 3 Ketentuan Dewan Pembina A. Dewan Pembina 1. Dewan Pembina beranggotakan tiga orang dosen Teknik Informatika FST UINAM. 2. Dewan Pembina dipilih selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsung proses pemilihan Pengurus Harian. 3. Dewan Pembina dipilih melalui rapat pengurus terpilih. B. Syarat-syarat Dewan Pembina 1. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap lembaga. 2. Dapat dijadikan tauladan, khususnya dalam pengembangan lembaga.

Pasal 4 Ketentuan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) A. Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Dewan Pertimbangan Organisasi beranggotakan tiga mahasiswa Teknik Informatika. 2. Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih setelah berlangsung proses pemilihan ketua umum melalui musyawarah besar . B. Syarat-syarat Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Pernah aktif pada kepengurusan HMJTI FST UINAM. 2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap HMJTI FST UINAM. 3. Minimal semester 8 dan maksimal semester 10 C. Tugas Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Memberikan saran, kritikan dan pertimbangan kepada Pengurus Harian dalam pengembangan lembaga menyangkut pengambilan kebijakan lembaga diminta ataupun tidak diminta. 2. Menerima dan mengoreksi laporan pertanggung jawaban Pengurus Harian selama 1 periode kepengurusan. Pasal 5 Pengurus Harian A. Syarat-Syarat Pengurus Harian Telah memenuhi syarat-syarat pencalonan pengurus HMJTI FST UINAM. B. Pengurus Harian terdiri dari : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II,Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Anggota, yang terdiri dari : 1. Bidang keilmuan. 2. Bidang keorganisasian 3. Bidang Bakat & Minat. 4. Bidang Humas dan Advokasi. 5. Bidang Komunikasi dan informasi 6. Bidang Kerohanian dan sosial BAB III MEKANISME KERJA PENGURUS HARIAN Pasal 6 Ketua Umum A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai pelaksana tugas tertinggi HMJTI FST UINAM. 2. Bilamana Ketua Umum berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas Ketua Umum adalah presidium yang di berikan mandat semantara . 3. Bila mana Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum dipilih melalui musyawarah luar biasa. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Ketua Umum berfungsi sebagai perencana, pengkoordinir, dan penggerak kegiatan harian organisasi. 2. Ketua Umum bertanggungjawab atas seluruh kegiatan harian organisasi. C. Hak dan Wewenang 1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, menyanggah, mengkritik dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan organisasi. 2. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berhak memakai nama organisasi baik di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan pedoman HMJTI FST UINAM.

4. Berwenang menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar kampus atas sepengetahuan pengurus. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan harian organisasi. 2. Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan pedoman HMJTI FST UINAM. Pasal 7 Ketua I A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas harian organisasi. 2. Bilamana Ketua I berhalangan hadir tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah pengurus yang dimandatkan oleh Ketua I. 3. Bilamana Ketua I berhalangan tetap, maka pelaksana tugas harian adalah pengurus yang di SK kan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil rapat pengurus. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. berfungsi sebagai pelaksana harian organisasi di bidang internal. 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam bidang internal yang terdiri dari Bidang Keilmuan, Bidang Keorganisasian, Bidang Minat dan Bakat. C. Hak dan Wewenang 1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, menyanggah, dan mengkritik hal-hal yang berhubungan dengan internal organisasi. 2. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam bidang internal. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir, dan memeriksa kegiatan dalam bidang internal. 2. Berkewajiban menjaga rahasia organisasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan di bidang internal kepada Ketua Umum. Pasal 8 Ketua II A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas harian organisasi. 2. Bilamana Ketua II berhalangan hadir tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah pengurus yang diberi mandat oleh Ketua II. 3. Bilamana Ketua II berhalangan tetap, maka pelaksana tugas harian adalah pengurus yang diberi mandat oleh Ketua I yang di SK kan oleh ketua Umum berdasarkan hasil musyawarah. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. berfungsi sebagai pelaksana harian organisasi di bidang eksternal. 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam bidang eksternal yang terdiri dari Bidang Humas dan Advokasi, Bidang Komunikasi dan Informasi dan Bidang Kerohanian dan sosial. C. Hak dan Wewenang 1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, menyanggah, dan mengkritik hal-hal yang berhubungan dengan eksternal organisasi 2. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam bidang eksternal.

D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir, dan memeriksa kegiatan dalam bidang eksernal. 2. Berkewajiban menjaga rahasia organisasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan di bidang eksternal kepada Ketua Umum.

Pasal 9 Sekretaris Umum A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan. 2. Bilamana Sekretaris Umum berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah Wakil Sekretaris. 3. Bilamana Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum berhalangan tetap, maka pengurus memilih pelaksana tugas melalui rapat pengurus. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Berfungsi sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan. 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan organisasi. C. Hak dan Wewenang 1. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan. 2. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang administrasi dan kesekretariatan. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas melaksanakan, menyelesaikan, mengkordinir, dan memeriksa administrasi dan kesekretariatan organisasi. 2. Berkewajiban menjaga rahasia organisasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi dan kesekretariatan kepada Ketua Umum.

Pasal 10 Wakil Sekretaris Umum A. Kedudukan Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Berfungsi membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas harian organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan. 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan administrasi dan kesekretariatan. C. Hak dan Wewenang 1. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan. 2. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang membantu Sekretaris Umum untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang administrasi dan kesekretariatan.

D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan, menyelesaikan, mengkordinir, dan memeriksa administrasi dan kesekretariatan organisasi. 2. Berkewajiban membantu Sekretaris Umum dalam mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi dan kesekretariatan kepada Ketua Umum.

Pasal 11 Bendahara Umum A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang keuangan. 2. Bilamana Bendahara Umum berhalangan hadir tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah Wakil Bendahara 3. Bilamana Wakil Bendahara Umum berhalangan, maka pengurus memilih pelaksana tugas melalui rapat pengurus. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Berfungsi sebagai pelaksana harian organisasi di bidang keuangan organisasi. 2. Bertanggung jawab atas pelaksnaan dan pengawasan keuangan organisasi. C. Hak dan Wewenang 1. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan kebendaharaan. 2. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang keuangan organisasi. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas menyelesaikan dan memeriksa keuangan organisasi. 2. Bekewajiban mengelola keuangan organisasi. 3. Berkewajiban menjaga dan mempertanggungjawabkan keuangan kepada Ketua Umum di hadapan pengurus.

Pasal 12 Wakil Bendahara A. Kedudukan Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang keuangan. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Berfungsi membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas harian organisasi di bidang keuangan. 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan keuangan. C. Hak dan Wewenang 1. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. 2. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang membantu Bendahara Umum untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang keuangan. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan, menyelesaikan, mengkordinir, dan memeriksa keuangan organisasi. 2. Berkewajiban membantu Bendahara Umum dalam mempertanggungjawabkan keuangan kepada Ketua Umum di hadapan pengurus.

Pasal 13 Ketua Bidang A. Kedudukan 1. Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Bilamana Ketua Bidang berhalangan hadir tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah Anggota Bidang yang di tunjuk oleh ketua bidang. 3. Bilamana Ketua Bidang berhalangan tetap, maka pengurus memilih pelaksana tugas melalui forum organisasi. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Ketua Bidang berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Ketua Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. C. Hak dan Wewenang 1. Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, menyangga, mengkriktik hal-hal yang berhubungan dengan bidang masing-masing. 2. Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir, dan memeriksa kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Berkewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masingmasing. Pasal 14 Anggota A. Kedudukan Berkedudukan sebagai anggota dalam melaksanakan tugas harian organisasi di bidang masing-masing. B. Fungsi dan Tanggungjawab 1. Berfungsi sebagai pelaksana tugas harian organisasi di bidang masing-masing. 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas harian organisasi di bidang masing-masing. C. Hak dan Wewenang 1. Berhak bertanya, berpendapat, menjawab, dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan bidang masing-masing. 2. Berhak melakukan pembelaan di depan forum organisasi. 3. Berwenang membantu Ketua Bidang dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. 4. Berhak menggantikan Ketua Bidang bila di tunjuk oleh ketua bidang. D. Tugas dan Kewajiban 1. Bertugas membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Berkewajiban membantu Ketua Bidang dalam mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing kepada ketua umum.

Pasal 15 Kehilangan Hak Kepengurusan 1. 2. 3. 4. 5.

Meninggal dunia. Mengundurkan diri atas permintaan pribadi. Cuti akademik. Melakukan pelanggaran berat atau pencemaran nama baik lembaga. Poin 2, 3, dan 4 dinyatakan sah apabila diputuskan dalam forum organisasi.

Pasal 16 Sanksi 1. Pengurus yang melalaikan tugas dan kewajibannya, maka diberi teguran oleh Ketua Umum sampai tiga kali secara tertulis. 2. Apabila ketua Umum yang melanggar atau mencemarkan nama baik lembaga maka diberika teguran secara tertulis melalui forum organisasi yang diketahui oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. 3. Apabila teguran yang diberikan tidak diindahkan, maka tuntutan pencabutan hak kepengurusan dilakukan melalui rapat istimewa dan dipimpin langsung oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. Pasal 17 Pembelaan Pengurus HMJTI FST UINAM yang terindikasi melakukan pelanggaran atau pencemaran nama baik lembaga dikenakan sanksi dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum organisasi. BAB IV FORUM ORGANISASI Pasal 18 Musyawarah Besar 1. 2. 3. 4. 5. a. b. c. d.

Mubes adalah forum tertinggi organisasi. Mubes dilaksanakan oleh HMJTI FST UINAM pada akhir masa kepengurusan. Mubes dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 peserta penuh. Apabila sampai point 3 belum terpenuhi, maka mubes ditunda selambat-lambatnya 1X45 menit dan sesudah itu mubes dapat dilaksanakan. Agenda Mubes Mendengarkan, mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus HMJTI FST UINAM. Merevisi dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMJTI FST UINAM. sekali dalam 1 periode kepengurusan. Memilih dan mengesahkan ketua umum HMJTI FST UINAM. Memilih dan mengesahkan Dewan Pertimbangan Organisasi HMJTI FST UINAM.

1. 2. 3. 4.

Pasal 19 musyawarah Luar Biasa musyawarah Luar Biasa hanya dapat dilakukan untuk membahas amandemen AD/ART atau pembukuan organisasi. musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan minimal ½ +1 pengurus HMJTI FST UINAM. musyawarah Luar Biasa dihadiri oleh mahasiswa Teknik Informatika, pengurus harian dan dipimpin langsung oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. musyawarah Luar Biasa dikatakan sah apabila dihadiri oleh ½ +1 Pengurus Harian.

3. 4.

Pasal 20 Rapat Istimewa Rapat Istimewa adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Harian apabila terjadi hal-hal yang dianggap mengganggu mekanisme organisasi. Rapat Istimewa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ +1 Pengurus Harian HMJTI FST UINAM. Rapat Istimewa dihadiri oleh pengurus harian dan Dewan Pertimbangan Organisasi. Rapat Istimewa dipimpin langsung oleh Dewan Pertimbangan Organisasi.

1. 2. 3. 4.

Pasal 21 Rapat Pleno Rapat Pleno dilaksanakan oleh pengurus HMJTI FST UINAM. Rapat Pleno dilaksanakan 1x 6 bulan apabila dianggap perlu. Rapat Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh pengurus HMJTI FST UINAM. Rapat Pleno bertujuan untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan.

1. 2.

Pasal 22 Rapat Kerja Rapat Kerja dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan amanah Mubes dan dapat dihadiri oleh Dewan Pembina dan Mahasiswa Teknik Informatika untuk menyusun program kerja periode kepengurusan. Pasal 23 Rapat Pengurus Rapat yang dilaksanakan oleh HMJTI FST UINAM setiap saat sesuai dengan kepentingan organisasi. Pasal 24 Rapat Presidium Rapat yang dilaksanakan setiap saat untuk membahas keperluan mendesak dan bersifat strategis dan dihadiri oleh pengurus inti. Pasal 25 Rapat Bidang Rapat yang dilaksanakan oleh bidang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang.

Pasal 26 Rapat Anggota

Rapat yang dilaksanakan oleh pengurus harian HMJTI FST UINAM yang dihadiri oleh anggota HMJTI FST UINAM untuk membahas hal – hal yang bersifat penting.

Pasal 27 Rapat Dengar Pendapat Rapat yang dilakukan oleh pengurus untuk mendengarkan dan atau mengklarifikasi sesuatu dengan pihak di luar Pengurus Harian HMJTI FST UINAM.

BAB V ATRIBUT Pasal 28 1. Logo 2. Naskah Mars Teknik Informatika 3. Jargon Teknik Informatika!!! Bersatu dalam Karya. 4. Pakaian Dinas Harian

5. Slayer *menunggu 6. PDH Angkatan *menunggu 1. Lambang organisasi HMJTI - FST UINAM (OGO HMJTI) Berbentuk lingkaran yang menyimbolkan semangat persatuan dan kekuatan serta mengadopsi

2. 3. 4. 5.

5555lambing omega sebagai perwujudan yang menggambarkan disiplin keilmuan.  Putih sebagai symbol kesucian  Merah sebagai symbol keberanian  Biru sebagai symbol yang menggambarkan langit dan laut yang berarti keluasan cakrawala berfikir dan kedalaman ilmu pengetahuan.  Hitam sebagai symbol keteguhan sikap. *comingsoon Kop Surat Kartu Pengurus Lembaga Almamater UIN Alauddin Makassar Pakaian Dinas Harian (PDH)

 Papan nama pengurus lembaga terpasang di sebelah kanan depan  Logo Angkatan terpasang sebelah kiri depan  Warna Hitam  Text Teknik Informatika di punggung belakang  Lambang Organisasi (Logo HMJTI FST-UINAM) terpasang di lengan kiri  Lambang UIN Alauddin Makassar terpasang di lengan kanan  Huruf IMPACT untuk papan nama dan text  Warna huruf putih 6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengurus Harian  Warna Putih  Papan nama pengurus lembaga terpasang disebelah kanan depan  Papan nama (HMJTI FST-UINAM) terpasang disebelah kiri depan 7. Slayer  Berbentuk segitiga sama kaki  Alas x tinggi ( 90x50)  Bliss warna mera

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan sekali dalam satu periode dan dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar HMJTI FST UINAM. BAB VII ATURAN TAMBAHAN Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam aturan tersendiri yang telah ditetapkan dengan senantiasa merujuk pada AD/ART.

BAB VIII PENUTUP Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga berlaku setelah disahkan melalui forum Musyawarah Besar HMJTI FST UINAM.