3..makalah Konsep Kebidanan Kelompok 4-1.docx

MAKALAH KONSEP KEBIDANAN SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI, DAN PENGEMBANGAN KARIR BIDAN Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Konsep Kebidanan, Dosen pembimbing : Seni Rahayu, SST, M.Keb

Disusun oleh :

Arum Mutiasari

P17324118048

Gita Mustika Fitri

P17324118040

Mutiara Putri Horison

P17324118016

Riska Melianingtias

P17324118053

Syifa Krisna Hasnamuntaz

P17324118026

Widayu Salsabilla

P17324118010

Tk. I A POLTEKKES KEMENKES BANDUNG JURUSAN KEBIDANAN BANDUNG 2018/2019

KATA PENGANTAR Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Makalah ini kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesempurnaan pembuatan makalah ini. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi melengkapi makalah ini.Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Sistem Penghargaan, Sanksi, dan Pengembangan Karir Bidan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi kepada pembaca.

Bandung,

November

2018

Penyusun,

1

DAFTAR ISI Kata Pengantar..................................................................................................................... 1 Daftar Isi .............................................................................................................................. 2 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................3 1.1

Latar Belakang ...................................................................................................3

1.2

Rumusan Masalah .............................................................................................. 4

1.3

Tujuan Penyusunan ............................................................................................ 4

1.4

Manfaat penulisan .............................................................................................. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 6 2.1

Sistem Penghargaan berdasarkan Jabatan Fungsional dan non-jabatan ...........6

2.2

Jenis Sanksi ......................................................................................................7

2.3

Sanksi Etik ........................................................................................................8

2.4

Sanksi Hukum ..................................................................................................11

2.5

Konsep Pengembangan Karir Bidan Dalam Berbagai Dimensi ....................... 12

BAB

III

PENERAPAN

SISTEM

PENGHARGAAN,

SANKSI

DAN

PENGEMBANGAN KARIR BIDAN ..............................................................................21 3.1

Penerapan Sistem Penghargaan Bidan.............................................................. 21

3.2

Penerapan Sanksi Bidan ...................................................................................21

3.3

Penerapan Pengembangan Karir Bidan ............................................................ 22

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................................................23 4.1

Kesimpulan .......................................................................................................23

4.2

Saran .................................................................................................................23

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................24

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Sebagai calon bidan, kita perlu mengetahui secara baik detail pekerjaan kita kedepan. Salah satu hal yang perlu diketahui ialah masalah mengenai sistem penghargaan bagi bidan.Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk imbalan jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian kewenangan / hak untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahanuntuk kedepan, maka kita perlu mengetahui lebih dalam mengenai sistem penghargaan bagi bidan tersebut. Sanksi merupakan imbalan negatif yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi,karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan praktek profesinya yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IBI. Karir merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang pegawai negeri padasuatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasinya. Pengembangan karier bidan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang pegawai negeri pada suatu organisasi dalam jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasi. Pengembangan karier bidan meliputi karier fungsional dan karier struktur . pada saat ini pengembangan karier bidan secara fungsional telah disiapkan dengan jabatan fungsional bagi bidan, serta melalui pendidikan berkelanjutan baik secara formal

maupun non formal yang hasil akhirnya akan meningkatkan

kemampuan professional bidan dalam melaksanakan fungsinya.Fungsi bidan nantinya sebagai pelaksana (pendidik, peneliti, bidan koordinator dan bidan penyedia). Sedangkan karier bidan dalam jabatan struktural tergantung dimana bidan bertugas 3

apakah di Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan di desa, atau Instansi swasta. Karier tersebut dapat dicapai oleh bidan di tiap tatanan pelayanan kebidanan/ kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuan, kesempatan dan kebijakan yang ada. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Bagaimana sistem penghargaan berdasarkan jabatan fungsional dan nonjabatan bidan di Indonesia ? 1.2.2 Apa saja sanksi untuk bidan baik sanksi etik atau sanksi hukum ? 1.2.3 Bagaimana konsep pengembangan karir bidan dalam berbagai dimensi? 1.2.4 Bagaimana penerapan sistem penghargaan, sanksi dan pengembangan karir bidan?

1.3 Tujuan Tujuan umum dari isi makalah ini adalah untuk membuat mahasiswa mampu memahami serta menerapkan sistem penghargaan berdasarkan jabatan fungsional dan non-jabatan, sanksi untuk bidan baik sanksi etik maupun sanksi hukum, dan pengembangan karir bidan dalam berbagai dimensi. Dengan melakukan studi literatur dan menyusun makalah tentang konsep teori yang dibahas secara berkelompok serta mempresentasikannya.

1.4 Manfaat penulisan 1.4.1

Agar pembaca khususnya mahasiswi Kebidanan bias mengetahui hal apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang bidan.

1.4.2 Mengetahui bagaimana bentuk penghargaan dan sanksi untuk seorang bidan. 1.4.3 Untuk mengetahui pengembangan karir bidan dalam berbagai dimensi.

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Sistem Penghargaan berdasarkan Jabatan Fungsional dan Non-Jabatan Bidan sebagai suatu profesi memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan.

Bidan diberi penghargaan dalam rangka meningkatkan motivasi

dan memberi

penghargaan kepada bidan atas darma-baktinya dalam melayani

masyarakat. Penghargaan kepada satu orang bidan junior dan satu orang bidan senior dari tiap provinsi dengan kriteria “Bidan Bintang”. Penghargaan juga diberikan kepada bidan yang berprestasi (bidan teladan). Selain itu, bidan juga dapat diberi beasiswa. Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip dan nilai etik. Berdasarkan pertimbangan yang ada seorang bidan berhak : 1. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Bekerja sesuai dengan standar proesi disetiap tingkat/jenjang pelayanan kesehatan. 3. Menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi. 4. Mempunyai privasi, menurut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga, maupun profesi lain. 5. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier dan jabatan yang sesuai. 6. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 7. Mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

2.1.1. Jabatan Fungsional Bidan 5

Jabatan dapat ditinjau dari 2 aspek,yaitu jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi,sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain fungsi dan perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat, jabatan fungsional juga berorientasi kualitatif. Seseorang memiliki jabatan fungsional berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Jabatan bidan merupakan jabatan fungsional professional sehingga berhak mendapat tunjangan fungsional. Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural. Jabatan fungsional sebagai bidan bisa didapat melalui pendidikan berkelanjutan, baik secara formal maupun nonformal, yang hasil akhirnya akan meningkatkan kemampuan professional bidan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti. Sedangkan jabatan sturkturalnya bergantung dimana bidan tersebut bertugas, misalnya di Rumah sakit, Puskesmas, dan sebagainya. Karir ini dapat dicapai oleh bidan di setiap tatanan pelayanan kebidanan/kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuan, kesempatan, dan kebijakan yang ada.

2.2

Jenis Sanksi Sanksi merupakan imbalan negatif yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditemukan oleh hokum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak/ kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan praktik profesinya yang telah di sepakati dalam Kongres Nasional IBI. Bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permankes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. Dalam 6

organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) yang memiliki tugas : 1. Merencanakan dan melaksakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat 2. Melaporkan hasil kegiatan bidang tugasnya secara berkala 3. Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat 4. Memberi tim teknis sesuai kebutuhan, tugas, dan tanggungjawabnya ditentukan pengurus. MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti dalam organ-organ IBI tingkat nasional. Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) bertugas dan berwenang memberikan bimbingan dan pembianaan serta pengawasan etik profesi bidan, meneliti dan menentukan ada/tidak kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan pelayanannya. 2.3

Sanksi Etik Etik adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang baik / buruk tindakan manusia. Setiap profesi mutlak mempunyai kode etik yang berupa norma-norma / petunjuk yang diindahkan oleh setiap angggota profesinya, bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan dalam profesinya. Macam-macam sanksi etik yaitu : a. Sanksi teguran 1. Teguran secara lisan Dengan suatu pendekatan, bidan diberi penjelasan dan motivasi.

2. Teguran secara tertulis 7

1) Ringan Hanya diberitahukan saja tentang penyimpangan yang telah dilakukan. 2) Sedang Diberitahu tentang penyimpangan yang telah dilakukan serta diberi sanksi. 3) Berat Diberitahukan tentang penyimpanan yang telah dilakukan, dicabut izin prakteknya, diberhentikan dari pekerjaan. b. Sanksi moral Yaitu sanksi yang berasal dari lingkungan kerja ataupun dari masyarakat, misalnya : 1. Dikucilkan dari teman seprofesinya 2. Dikucilkan dari masyarakat / lingkungan 3. Tidak diterima di profesinya 4. Tidak diterima di masyarakat c.

Sanksi Kepegawaian 1. Bidan Pemerintah Sanksi diberikan berdasarkan dengan berat ringanya kesalahan, antara lain : 1) Teguran, baik lisan maupun tulisan 2) Tidak naik jabatan 3) Tidak mendapat kan tunjangan 4) Dipindahkan dari pekerjaan / diturunkan jabatannya 5) Diberhentikan dari pekerjaan / diturunkan jabatannya 6) Diberhentikan dari pekerjaan

2. Bidan Swasta Sanksi juga diberikan berdasarkan berat ringannya kesalahan, antara lain : 8

1) Teguran, baik lisan maupun tertulis 2) Tidak naik jabatan 3) Tidak mendapatkan tunjangan 4) Dipindahkan dari pekerjaan / diturunkan jabatannya 5) Diberhentikan dari pekerjaannya 3. Sanksi yang berhubungan dengan malpraktik Malpraktek, dari kata mal yang berarti salah dan kata praktek. Malpraktek yaitu pelaksanaan tindakan yang sesuai / tidak sesuai prosedur. Malpraktek pada pelayanan kebidanan bias terjadi dikarenakan bidan : 1. Ceroboh Contoh : a) Bidan gagal dalam melaksanakan tugas / kewajiban kepada klien b) Bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan c) Melaksanakan tindakan yang menciderai klien / klien cidera karena kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. 2. Lupa Contoh : bidan lupa tidak mengambil tampon pada saat setelah melaksanakan penjahitan episiotomy sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi pada ibu 3. Gagal mengkomunikasikan Contoh : bidan tidak melakukan informed concent dalam melakukan suatu tindakan pada klien

2.4

Sanksi Hukum Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, berikut beberapa pasal yang perlu diketahui. 9

Pasal 42 : Bidan yang dengan sengaja: 1. Melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengetahuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 2. Melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9. 3. Melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2, dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 43 : Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau mempekrjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 44 : 1. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, bidan yang melakukan pelanggaran diatur dalam keputusan ini dapat dikenakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan izin. 2. Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan beberapa hal berikut. Pasal 55 : 1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. 10

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 80 : Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 2.5

Pengembangan Karier Bidan 2.5.1 .Pendidikan Berkelanjutan 2.5.1.1 Pengertian Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuanteknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaanatau pelayanan dan standart yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikanformal dan non formal. Pengembangan pendidikan kebidanan seyogyanya dirancangsecara berkesinambungan , berjenjang dan berlanjut sesuai dengan prinsip belajarseumur hidup (long life education) bagi bidan yang mengabdi di tengah masyarakat(Yulifah , 2013). 2.5.1.2 Visi dan Misi Pendidikan Berkelanjutan bagi Bidan a. Visi

Tahun 2010 seluruh bidan telah menerapkan pelayanan yang sesuai standart praktik bidan internasional dan dasar pendidikan minimal Diploma III kebidanan. b. Misi Misi pendidikan berkelanjutan, mencakup: 1) Mengembangkan pendidikan berkelanjutan berbentuk ”sistem”. 2) Membentuk unit pendidikan bidan di tingkat pusat, provinsi, daerah,kabupaten, dan cabang. 3) Membentuk tim pelaksana pendidikan berkelanjutan. 11

4) Mengadakan jaringan dan bekerjasama dengan pihak terkait.

2.5.1.3 Tujuan dan Sasaran Pendidikan Berkelanjutan a. Tujuan Tujuan Umum : Untuk mempertahankan profesionalisme bidan b. Tujuan Khusus : 1) Pemenuhan standart Organisasi profesi bidan telah menentukan standart kemampuan bidan yang harus dikuasai melalui pendidikan berkelanjutan. Bidan yang telah lulus program pendidikan kebidanan tersebut wajib melakukan registrasi pada organisasi profesi bidan untuk mendapatkan izin memberi pelayanan kebidanan kapada pasien. 2) Meningkatkan produktivitas kerja Bidan akan dipacu untuk terus meningkatkan jenjang pendidikan mereka sehingga pengetahuan dan keterampilan (technical skill) bidan akan lebih berkualitas. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja bidan dalam memberi pelayanan pada klien. 3) Efisiensi Pendidikan bidan yang berkelanjutan akan melahirkan bidan yang kompeten dibidangnya sehingga meningkatkan efisiensi kerja bidan dalam memeberi pelayanan yang terbaik bagi klien. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan bidan yang berkelanjutan akan memicu daya saing di kalangan profesi kebidanan agar terus meningkatkan kulitasnya dalam memberi pelayanan kepada klien. Pelayanan kebidanan yang berkualitas akan menarik konsumen. 5) Meningkatkan moral melalui pendidikan bidan yang berkelanjutan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberi pelayanan yang menjadi perhatian, tetapi moralitas dan etika seorang bidan juga ditingkatkan untuk menjamin kualitas bidan yang profesional.

12

6) Meningkatkan karier Peluang peningkatan karier akan semakin besar seiring peningkatan kualitas pelayanan, performa dan prestasi kerja. Semua ini ditunjang oleh pendidikan bidan yang berkualitas. 7) Meningkatkan kemampuan konseptual Kemampuan intelektual dan konseptual bidan dalam menangani kasus pasien akan terasah sehingga bidan dapat memberi asuhan kebidanan dengan tepat. 8) Meningkatkan keterampilan kepemimpinan (leadership skill) Bidan akan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik sebagai seorang manajer, bidan dibekali keterampilan untuk dapat berhubungan dengan orang lain (human relation) dan bekerjasama dengan sejawat serta multidisiplin lainnya guna memberi pelayanan yang berkualitas bagi klien. 9) Imbalan (Kompensasi) Asuhan bidan yang berkualitas akan menarik konsumen dan meningkatkan penghargaan atas pelayanan yang diberikan 10) Meningkatkan kepuasan konsumen Kepuasan konsumen akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan b. Sasaran Sasaran dari pendidikan berkelanjutan meliputi : 1) Bidan praktik swasta 2) Bidan berstatus pegawai negeri 3) Tenakes lainnya 4) Kader kesehatan 5) Dukun beranak 6) Masyarakat umum

2.5.1.4. Jenis dan Karakter Pendidikan Berkelanjutan a. Jenis Pendidikan Berkelanjutan

13

1)

Pendidikan

Formal

Pendidikan

Formal

dirancang

dan

diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dengan dukungan IBI adalah Program D III, D IV, S1 dan S2 Kebidanan. Pemerintah juga menyediakan dana bagi bidan (disektor pemerintah) untuk tugas

belajar

ke

luar

negeri.

Disamping

itu

IBI

juga

mengupayakan adanya badan-badan swasta dalam dan luar negeri untuk program jangka pendek dan kerjasama dengan Universitas di dalam negeri. Pendidikan berkelanjutan direncanakan dan dikembangkan

sesuai

dengan

kebutuhan,

dengan

materi

pendidikan mencakup aspek klinik dan non klinik. Skema pendidikan berkelanjutan secara formal dapat digambarkan seperti gambar berikut ini :

2)

Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal telah dilaksanakan melalui program pelatihan, magang, seminar, lokakarya , workshop dan program non formal lainnya yang merupakan kerjasama antara IBI dan lembaga lain yang dilaksanakan di berbagai propinsi (Misalnya pelatihan tentang Asuhan Persalinan Normal/APN ,Cotraception Technology 14

Update /CTU, dll). IBI juga telah mengembangkan suatu program mentorship dimana bidan senior membimbing bidan junior dalam konteks profesionalisme kebidanan. b. Karakteristik Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan berkelanjutan bidan sebagai sistem memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Komprehensif

Sistem

pendidikan

berkelanjutan

harus

dapat

mencakup seluruh anggota profesi bidan 2) Berdasarkan analisis kebutuhan Sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berhubungan dengan tugas (job related) dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 3) Sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan dan berkembang 4) Terkoordinasi secara internal Sistem pendidikan berkelanjutan bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam memanfaaatkan berbagai sumber daya dan mengelola berbagai program pendidikan berkelanjutan. 5) Berkaitan dengan sistem lainnya Sistem pendidikan berkelanjutan memiliki tiga (3) aspek subsistem yang merupakan bagian dari sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut adalah : a) Perencanaan tenaga kesehatan (health manpower planning) Perencanaan dapat dilakukan dengan membuat pemetaan (mapping) dari tenaga bidan yang ada untuk secara bergantian menempuh pendidikan berkelanjutan.

15

b) Produksi

tenaga

kesehatan

(health

manpower

production)

Pendidikan berkelanjutan bagi bidan merupakan salah satu sarana untuk mencetak bidan bidan yang andal, berkualitas dan mem[unyai etika moral yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memenuhi standar nasional maupun internasional. c) Manajemen tenaga kesehatan (health manpower management) Manajemen tenaga kesehatan bidan salah satunya dilakukan dengan mengatur bidan sesuai dengan fungi dan strukturnya. Managemen ketenagakerjaan

didassrkan

atas

pendidikan

tertinggi

yang

diperoleh oleh bidan, sehinga dapat dipetakan bidan sebagai pelaksana, pengelola, koordinator, manajerial dan sebagainya. 2.5.2 Prinsip pengembangan karier bidan Berikut beberapa yang menjadi prinsip pengembangan bidan 1. Pendidikan lanjut Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan / pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh hasil melalui pendidikan formal dan non formal.pengembangan pendidikan kebidanan seyogyanya dirancang secara berkesinambungan, berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup bagi bidan yang mengabdi ditengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan berkelanjutan adalah untuk mempertahankan profesionalisme bidan, baik melalui pendidikan formal yang telah dirancang dan diselenggrakan oleh pemerintah. dan swasta dengan dukungan IBI adalah program D III,dan D IV Bidan Pendidik. 2. Job fungsional Job fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak serta wewenang pegawai negeri sipil yang dalam 16

melaksanakan tugasnya diperlukan

keahlian tertentu serta kenaikan

pangkatnya menggunakan angka kredit. Adapun jenis jabatan dibidang kesehatan adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, farmasi dan lain-lain. Jabatan dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan structural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam sturktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan Negara. 2.5.3 Prinsip pengembangan karier bidan dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. 1. Sebagai pelaksana Bidan melaksanakan tugas mandiri, kolaborasi/kerjasama dan ketergantungan 2.

Sebagai pengelola Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu,keluarga, kelompok,dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan klien /masyarakat.berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sector lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada bawah bimbingan dalam wilayah kerja.

3.

Sebagai pendidik Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada individu keluarga, kelompok dan masyarakat tentang penaggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait, kesehatan ibu anak dan kb.Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan seta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya.

4.

Sebagai peneliti Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok.adapun tanggung jawab bidan sebagai berikut: 17

a.

Memberikan konseling kepada: remaja putri, pra nikah, pra hamil,ibu bersalin, ibu nifas, klimakterium, dan menopause.

b.

Memberikan pelayan kebidanan nomal, antara lain:ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,pemriksaan fisik.

c.

Memberikan pelayan kebidanan abnormal; ·

Pada ibu hamil;abortus imminens, hyperemesis tk. I, pre eklampsi,anemia.

·

Pada persalinan:letak sungsang, KPD tanpa infeksi, HPP, laserasi, dystosia.

d.

Memberikan pelayanan kebidanan kepada anak:intranatal,hyportemi, kontak dini,ASI eksklusif, perwatan tali pusar,resusitasi pada asfiksia, pengobatan penyakit ringan.

e.

Memberikan pelayanan KB Penaganan efek samping,pembddrtian alkon,suntik pil, AKBP, tanpa penyulit.

5.

Tanggung jawab bidan a. Tanggung jawab bidan terhadap perundang-undangan b. Tanggung jawab bidan terhadap pengembangan kompetensi c. Tanggung jawab bidan terhadap penyimpanan catatan kebidanan d. Tanggung jawab bidan terhadap keluarga yang dilayani e Tanggung jawab bidan terhadap profesi f. Tanggung jawab bidan terhadap masyarakat

18

BAB III PENERAPAN SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI DAN PENGEMBANGAN KARIR BIDAN 3.1

Penerapan Sistem Penghargaan Bidan Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberi penghargaan kepada bidan atas darma-baktinya dalam melayani masyarakat. Di Indonesia juga banyak bidan-bidan berprestasi yang mengabdikan dirinya dengan hati yang tulus membantu masyarakat mewujudkan Indonesia Sehat. Salah satunya bidan inspiratif yaitu bidan Nasheha, beliau menjadi salah satu dari 28 orang bidan yang mendapat predikat bidan teladan nasional karena ia telah mengabdikan ilmu kebidanannya di kampung Sidoharjo, kab.tulang bawang sejak tahun 1998. Sehingga ia layak mendapat penghargaan tersebut.

3.2

Sanksi Bidan Sanksi Bidan adalah pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Penyimpangan yang dilakukan oleh bidanmisalnya: Bidan melakukan praktek aborsi,yang seharusnya tidak boleh dilakukanoleh bidan karena termasuk tindakan kriminal. Bidan tidak melakukan rujukanpada ibu yang mengalami persalinan premature,bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak boleh dilakukan,dan harus dirujuk. Karena ini sudahbukan kewenangan bidan lagi,selain itu jika dilakukan oleh bidan itusendiri,persalinan akan membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya. Di Indonesia masih terdapat bidan-bidan yang melakukan penyimpangan dalam prakteknya seperti kasus kepala dan tangan bayi putus ketika dibantu persalinannya oleh 2 orang bidan. Kasus ini terjadi di puskesmas Bunging, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kedua bidan tersebut dikenai sanksi kode etik kelahiran bayi dengan kepala dan tangan terpisah.

3.3

Pengembangan Karir Bidan 19

atas kasus

Seorang wanita lulusan SMA melanjutkan pendidikannya ke kebidanan mengambil prodi D3 Kebidanan sebagai bidan pelaksana kemudian melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu D4 untuk mengambil program profesi setelah itu bekerja di sebuah puskesmas daerah kemudian ia kuliah kembali mengambil prodi S2 setelah itu ia menjadi bidan pendidik karena ia menjadi dosen di salah satu institusi kesehatan, ia juga melaksanakan pendidikan berkelanjutan yaitu dengan melakukan penelitian.

20

BAB IV PENUTUP 4.1

Kesimpulan Bidan diberi penghargaan dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberi penghargaan kepada bidan atas darma-baktinya dalam melayani masyarakat. Sistem penghargaan diberikan kepada bidan yang memenuhi kriteria namun bidan juga akan mendapatkan sanksi jika melanggar atau melakukan suatu kesalahan. Disdalam sanksi yang diberikan terdapat sanksi etik dan sanksi hukum, adapun peraturan – peraturan yang telah disebutkan diatas sebagai suatu hal yang pasti untuk dijalankan.

Pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekejerjaan seseorang dalam organisasi sejak di terima dan berkahir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi terebut. Adapun bagian-bagian dari polengembangan karir bidan diantaran nya :

4.2



Pola pengembangan pendidikan bidan



Pendidikan berkelanjutan



Pendidikan berkelanjutan sebagai system



Pelaksanaan pendidikan berkelanjutan



Sumber daya pendidikan berkelanjutan



Tenaga kerja organisasi pendidikan berkelanjutan

Saran Dalam makalah ini disampakan tentang sistem penghargaan berdasarkan jabatan fungsional dan non jabatan, sanksi hukum dan sanksi etik serta pengembangan karier bidan dalam berbagai dimensi. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta penerapan penerapan yang ada dalam makalah ini.

21

DAFTAR PUSTAKA Soepardan, Suryani. (2005). Konsep kebidanan. Jakarta : Buku Kedokteran EGC Purwandari, Atik. (2006) .Konsep kebidanan:Sejarah dan profesionalisme. Jakarta : Buku Kedokteran EGC. Pusdiknakes. (1996). Konsep Kebidanan Depkes RI. Poltekkes Kemenkes Surakarta. (2018). Modul mata kuliah konsep kebidanan. Surakarta Wibowo. (2010). Prinsip Pengembangan Karir Bidan. Banjarmasin Rahmawati, Titik. (2012). Dasar-dasar kebidanan. Jakarta

22