Modul Konsep Kebidanan Hdr.docx

BAHAN AJAR KONSEP KEBIDANAN BAB MANAJEMEN ASUHAN KEIDANAN

1. KONSEP DAN PRINSIP MANAJEMEN PADA UMUMNYA Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Fungsi manajemen Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20.Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu: 1.

Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Sarana manajemen Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools).Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan.Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu men, money, materials, machines, method, dan markets. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai.Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan.Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi.Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu

sarana.Sebab materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitasfasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan.Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen. Prinsip manajemen Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari: 1. Pembagian kerja (Division of work) 2. Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility) 3. Disiplin (Discipline) 4. Kesatuan perintah (Unity of command) 5. Kesatuan pengarahan (Unity of direction) 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri 7. Penggajian pegawai 8. Pemusatan (Centralization)

9. Hirarki (tingkatan) 10. Ketertiban (Order) 11. Keadilan dan kejujuran 12. Stabilitas kondisi karyawan 13. Prakarsa (Inisiative) 14. Semangat kesatuan, semangat korps. 2. PENGERTIAN MANAJEMEN KEBIDANAN Manajemen kebidanan adalah suatu metode proses berfikir logis sistematis. Oleh karena itu manajemen kebidanan merupakan alur fikir bagi seorang bidan dalam memberikan arah/kerangka dalam menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian manajemen kebidanan menurut beberapa sumber : Menurut buku 50 tahun IBI, 2007 Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Depkes RI, 2005 Manajemen kebidanan adalah metode pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut Helen Varney (1997) Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuanpenemuan, ketrampilan dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien. Prinsip proses manajemen kebidanan menurut Varney Proses manajemen kebidanan sesuai dengan standart yang dikeluarkan oleh American College of Nurse Midwife (ACNM) terdiri dari : a. Secara sistematis mengumpulkan data dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang keomprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengumpulkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.

b. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosa berdasarkan interpretasi data dasar c. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kesehatan bersama klien. d. Memberi informasi dan support sehingga klien dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. e. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien. f. Secara pribadi bertanggungjawab terhadap implementasi rencana individual g. Melakukan konsultasi, perencanaan dan melaksanakan manajemen dengan berkolaborasi dan merujuk klien untuk mendapatkan asuhan selanjutnya. h. Merencanakan manajemen terhadap komplikasi tertentu, dalam situasi darurat dan bila ada penyimpangan dari keadaan normal. i. Melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan. 3. LANGKAH-LANGKAH MANAJEMEN KEBIDANAN Penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah-langkah atau proses manajemen kebidanan. Langkah-langkah manajemen kebidanan tersebut adalah: a. Identifikasi dan analisis masalah b. Diagnosa kebidanan c. Perencanaan d. Pelaksanaan e. Evaluasi Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney th 1997 a. Langkah I : Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk menilai keadaan klien secara keseluruhan b. Langkah II : Mengintreprestasikan data untuk mengidentifikasi diagnosa/ masalah c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosis/masalah potensial dan menganti-sipasi penanganannya d. Langkah IV : Menetapkan kebutuhan akan tindaakn-segera, konsultasi, kolaborasi, dengan tenaga kesehatn lain, serta rujukan berdasarkan kondisi klien

e. Langkah V : Menyusunrencana asuhan secar menyeluruh denga tepat dan rasional berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah-langkah sebelumnya f. Langkah VI : Melaksanakan langsung asuhan secara efisien dan aman g. Langkah VII : Mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan dengan mengulang kembali manajemen proses untuk aspek-aspek asuhan yang tidak efektif

BAB 8 LINGKUP PRAKTIK KEIDANAN

1. RUANG LINGKUP DAN SASARANNYA a. Ruang lingkup Ruang

lingkup

praktik

kebidanan

berdasarkan

900/Menkes/SK/VII/2002 1) Pelayanan kebidanan : asuhan bagi perempuan mulai dari a. pranikah, b. pra kehamilan, c. selama kehamilan, d. persalinan, e. nifas, f. menyusui, g. Interval antara masa kehamilan h. menopause, i. termasuk asuhan bayi baru lahir, bayi dan balita 2) Pelayanan KB : a. konseling KB, b. penyediaan berbagai jenis alat kontrasepsi, c. nasehat dan tindakan bila terjadi efek samping 3) Pelayanan kesehatan masyarakat : a. Asuhan untuk keluarga yang mengasuh anak b. Pembinaan kesehatan keluarga c. Kebidanan komunitas d. Persalinan di rumah e. Kunjungan rumah f. Deteksi dini kelainan pada ibu dan anak

Kepmenkes

no

Lingkup praktik kebidanan : Lingkup praktik kebidanan yang digunakan meliputi asuhan mandiri/otonomi pada anakanak perempuan, remaja putri dan wanita desa sebelumnya, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan memberikan: a.

Pengawasan yang diperlukan, asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil, bersalin, dan masa nifas.

b.

Bidan menolong persalinan atas tanggung jawabnya sendiri dan merawat bayi baru lahir.

c.

Asuhan kebidanan ini termasuk pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu (tindakan dan pencegahan), penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga berencana, deteksi kondisi abnormal pada ibu dan bayi, usaha memperoleh pendamping khusus bila diperlukan (kosultasi atau rujukan), dan pelaksanaan pertolongan kegawat daruratan primer dan sekunder pada saat tidak ada pertolongan medis.

d.

Praktek kebidanan dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat lainnnya, dokter, perawat, dan dokter spesialis di pusat-pusat rujukan.

2. LAHAN PRAKTIK PELAYANAN KEBIDANAN Lahan Praktik Pelayanan Kebidanan Meliputi : 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas 3. BKIA 4. BPS 5. Komunitas / masyarakat Praktik pelayanan kebidanan dapat dilakukan diberbagai lokasi, sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar sehingga bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau praktek perorangan.Bidan dapat bertugas di poliklinik antenatal, neonatus/anak, ginekologi, keluarga berencana, kamar bersalin, kamar bedah obsgyn, ruang rawat obsgyn dan perinatal.

Syarat utama yang harus dipenuhi untuk melaksanakan praktik pelayanan kebidanan adalah memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bidan dalam menjalankan praktiknya harus ; 1. Memiliki tempat dan ruangan praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan. 2. Menyediakan tempat tidur untuk pesalinan (1-5 tempat tidur). 3. Memiliki perawatan minimal sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan prosedur tetap (protap) yang berlaku. 4. Menyediakan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 5. Bidan yang menjalankan praktik harus mencantumkan SIPB atau fotocopi izin praktiknya di ruang praktik atau tempat yang mudah dilihat. 6. Bidan yang dalam praktiknya menyediakan lebih dari lima tempat tidak harus memperkerjakan tenaga bidan lain yang memiliki SIPB untuk membantu tugas pelayanannya.

BAB 9 PENGORGANISASIAN PRAKTIK ASUHAN KEBIDANAN

1.

PELAYANAN MANDIRI a. Merupakan layanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan sepenuhnya sesuai

dengan kepmenkes no 900/Menkes/SK/ VII/2002 b. Dalam memberikan layanan ini bidan yang berkompeten harus tahu kapan harus

bertindak sesuai wewnwngnya, kapan tidak bertindak, kapan hanya memantau dengan ketat, kapan merujuk, konsultasi atau kolaborasi dengan dokter

2.

KOLABORASI a. Dilakukan bidan sebagai anggota tim, kegiatannya dilakukan secara bersama-sama atausebagai suatu roses pelayanan kesehatan mis: merawat ibu hamil dengan komplikasi medik atau obstetric b. Tujuan pelayanan: berbagi otoritas dalam pemberian pelayanan berkualitas sesuai ruang lingkup masing-masing c. Kemampuan untuk berbagi tanggung jawab antara bidan dan dokter sangat penting agar bisa saling menghormati, saling mempercayai dan menciptakan komunikasi efektif antara kedia profesi Tugas bidan dalam penatalaksanaan kolaborasi: a. Melindungi dan memfasilitasi setiap proses yang bersifat normal b. Menyediakan informasi yang bersifat tentang pilihan-pilihan yang bersift aman c. Membantu ibu dalam pengambilan keputusan d. Melibatkan keluarga e. Memberi advokasi f. Penyuluhan dan konseling g. Memberi asuhan berkesinambungan

3. RUJUKAN a. Pengertian: memindahkan perawatan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi jika dipertimbangkan ada kondisi patologis diluarwewnang bidan.

b. Fungsi bidan salah satunya adalah melakukan skirining terhadap adanya komplikasi kehamilan agar dirujuk untuk mendapatkanperawatan khusus dari idokter spesialis

BAB 10 SISTEM PENGHARGAAN BAGI BIDAN

Sistem Penghargaan Bagi Bidan (Reward,Sanksi,dan Jabatan fungsional bidan) A. Penghargaan Bagi Bidan Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk imbalan jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian kewenangan / hak untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3,hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu. Bidan di Indonesia memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan dan sanksi bagi bidan.Setiap bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan berhak dan wajib menjadi anggota IBI. 1. Hak bidan : a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan. c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan,dank ode etik profesi. d. Bidan berhak atas privasi / kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien,keluarga ataupun profesi lain e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. f. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. g. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. 2. Wewenang bidan ,antara lain: a. Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal.

b. Bidan harus melaksanakan tugas kewenagan sesuai standar profesi,memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai bidan,mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. c. Pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan meliputi pelayanan pada masa pranikah termasuk remaja putrid, pra hamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dan masa antara kehamilan. d. Dan masih banyak lagi. 3. Dalam lingkup IBI,anggota mempunyai hak tertentu sesuai dengan kedudukannya, yaitu: a. Anggota Bisa Berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. b. Berhak mengemukakan pendapat ,saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. c. Berhak memilih dan dipilih. d. Anggota Luar Bisaa e. Dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan organisasi. f. Dapat mengemukakan pendapat ,saran,dan usul untuk kepentingan organisasi. g. Anggota Kehormatan dapat mengemukakan pendapat, saran,dan usul untuk kepentingan organisasi. B. Sanksi Bagi Bidan Sanksi merupakan imbalan negative yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak/ kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan praktek profesinya yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IBI. 1. Kode etik bidan : Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluaraga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan

tugasnya

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

meningkatkan derajart kesehatannya secara optimal. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat b. Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan/atau rujukan c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien d. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya e. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. f. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. 3. Kewajiban bidan terhadap profesinya a. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat

b. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. 4. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri a. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik b. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. 5. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuanketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayananan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga. b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga Dalam organisasi IBI terdapat Dewan Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA),yang memiliki tugas : 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat. 2. Melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala. 3. Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat. 4. Membentuk tim teknis sesuai kebutuhan,tugas dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus. 5. MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti dalam IBI tingkat nasional. MPEB secara internal memberikan saran,pendapat,dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi khususnya yang

menyangkut

pelaksanaan

kode

etik

bidan

dan

pembelaan

anggota.

MPEB dan MPA bertugas mengkaji,menangani dan mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktik kebidanan serta masalah hukum.

C. SANKSI Tidak hanya memberikan penghargaan bagi bidan yang mampu melaksanakan prakteknya sesuai kode etik dan standar profesi bidan,tapi bagi bidan yang melanggar dan menyimpang dari kode etik yang ada,juga harus diberi sanksi yang tegas. Supaya bidan tetap bekerja sesuai kewenangannya. Contoh sanksi bidan adalah pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Penyimpangan yang dilakukan oleh bidan misalnya : a. Bidan melakukan praktek aborsi,yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan karena termasuk tindakan criminal. b. Bidan

tidak

melakukan

rujukan

pada

ibu

yang

mengalami

persalinan

premature,bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak boleh dilakukan,dan harus dirujuk. Karena ini sudah bukan kewenangan bidan lagi,selain itu jika dilakukan oleh bidan itu sendiri,persalinan akan membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya. c. Setiap penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap di audit oleh dewan audit khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan di kabupaten tersebut. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran/penyimpangan maka bidan tersebut akan mendapat sanksi. Contoh penyimpangan yang disengaja adalah praktek aborsi,sedangkan pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja misalnya menolong persalinan yang bayinya mengalami asfiksia tetapi bidan tidak segera melakukan pertolongan Selain penghargaan dan sanksi,bidan juga patut mendapat jabatan fungsional dan jabatan struktural. Seperti yang dijelaskan pada materi di atas mengenai jabatan fungsional bidan,jabatan fungsional didapat oleh seorang bidan melalui pendidikan formal seperti D III dan SI berupa ijasah,sedangkan non formal berasal dari pelatihan atau penyuluhan/seminar yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi bidan berupa sertifikat.

Bidan memiliki jabatan fungsional sesuai dengan fungsi bidan yaitu pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Dalam menduduki jabatan ini,bidan juga berhak menerima tunjangan fungsional sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan jabatan struktural bidan dilihat berdasarkan dimana bidan tersebut bekerja.Tunjangan berasal dari tempat dimana dia bekerja seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit.Dan jabatan ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki bidan tersebut. Jabatan Fungsional Bidan Jabatan dapat ditinjau dari 2 aspek,yaitu jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi,sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Selain fungsi dan perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat,jabatan fungsional juga berorientasi kualitatif. Seseorang memiliki jabatan fungsional berhak mendapatkan tunjangan fungsional.Jabatan bidan merupakan jabatan fungsional professional sehingga berhak mendapat tunjangan fungsional. Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural. Jabatan fungsional sebagai bidan bisa didapat melalui pendidikan berkelanjutan ,baik secara formal maupun nonformal,yang hasil akhirnya akan meningkatkan kemampuan professional bidan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti. Sedangkan jabatan sturkturalnya bergantung dimana bidan tersebut bertugas,misalnya di rumah sakit,puskesmas,dan sebagainya. Karir ini dapat dicapai oleh bidan di setiap tatanan pelayanan kebidanan/kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuan ,kesempatan, dan kebijakan yang ada. Bidan merupakan salah satu profesi bidang kesehatan yang memiliki tugas yang berat dan harus dipertanggung jawabkan.Membantu persalinan adalah salah satu tugas berat bidan.Karena berhubungan dengan nyawa bayi dan ibunya. Selain itu bidan juga harus bisa mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.Karena inilah bidan memang sudah seharusnya mendapat penghargaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penghargaan bagi bidan bisa diberikan dalam bentuk imbalan jasa atau pengakuan sebagai profesi bidan dan pemberian hak dan kewenangan kepada bidan dalam

menjalankan tugasnya sebagai bidan.Misalnya bidan yang tidak pernah bermasalah dengan hukum dan selalu berjalan seiring dengan kode etik bidan dan standar profesi bidan yang ada.

BAB 11 PRINSIP PERKEMBANGAN KARIR BIDAN 1. PENDIDIKAN LANJUT Pendidikan lanjutan Pendidikan Berkelanjutan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non formal. Dalam mengantisipasi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin bermutu terhadap pelayanan kebidanan, perubahan – perubahan yang cepat dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat dan perkembangan IPTEK serta persaingan yang ketat di era global ini diperlukan tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan yang berkualitas baik tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesionalisme. Pengembangan pendidikan kebidanan seyogyanya dirancang secara berkesinambungan, berjenjang dan berlanjut sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup bagi bidan yang mengabdi ditengah – tengah masyarakat. Pendidikan yang berkelanjutan ini bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme bidan baik melalui pendidikan formal, maupun pendidikan non formal. Namun IBI dan pemerintah menghadapi berbagai kendala untuk memulai penyelenggaraan program pendidikan tersebut. Pendidikan formal yang telah dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dengan dukungan IBI adalah program D III dan D IV kebidanan. Pemerintah telah berupaya untuk menyediakan dana bagi bidan di sektor pemerintah melalui pengiriman tugas belajar keluar negeri. Di samping itu IBI mengupayakan adanya badan – badan swasta dalam dan luar negeri khusus untuk program jangka pendek. Selain itu IBI tetap mendorong anggotanya untuk meningkatkan pendidikan melalui kerjasama dengan universitas di dalam negeri Skema pola pengembangan pendidikan kebidanan. 2.

JOB FUNGSIONAL Job fungsional (jabatan fungsional) merupakan Kedudukan yang menunjukkan tugas,kewajiban hak serta wewenang pegawai negri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu serta kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit. Jenis jabatan fungsional dibidang kesehatan: Dokter,Dokter gigi,Perawat, Bidan, Apoteker,

Asisten

apoteker,Pengawas

farmasi

makanan

dan

minuman,Pranata

laboratorium,

Entomolog, S3 Kebidanan,S2 Kebidanan, S1 Kebidanan ,SLTA ,Bidan bukan D III Kebidanan, D IV, Bidan pendidik, Epidemiolog, Sanitarian, Penyuluhan kesehatan masyarakat, Perawat gigi, Administrator kesehatan, Nutrisionis. Karier Fungsional Pengembangan karier bidan secara fungsional telah disiapkan dengan jabatan fungsional sebagai bidan serta melalui pendidikan berkelanjutan baik secara formal maupun secara non formal yang hasil akhirnya akan meningkatkan kemampuan profesional bidan dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi bidan nantinya dapat sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, peneliti, bidan koordinator dan bidan penyelia. 3. PRINSIP PENGEMBANGAN KARIER BIDAN DIKAITKAN DENGAN PERAN FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN Dalam mengantisipasi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin bermutu terhadap pelayanan kebidanan, perubahan-perubahan yang cepat dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat dan perkembangan IPTEK serta persaingan yang ketat di era global ini diperlukan tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan yang berkualitas baik tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap profesionalisme. IBI sebagai satu-satunya wadah bagi bidan telah mencoba berbuat untuk mempersiapkan perangkat lunak melalui kegiatan dalam lingkup profesi yang berkaitan dengan tugas bidan melayani masyarakat di berbagai tingkat kehidupan. Oleh karena IBI bertanggung jawab untuk mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme bidan melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah. Karena keberadaan IBI ditengah-tengah anak bangsa merupakan pengabdian profesi dan juga kehidupan bidan itu sendiri. Oleh karena itu, IBI senantiasa turut berperan aktif dalam berbagai upaya yang diprogramkan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sampai ke tingkat ranting. Hal tersebut diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak bangsa dan sekaligus kualitas bidan sebagai pelayan masyarakat khususnya ibu dan anak. Untuk itu seyogyanya pendidikan bidan dirancang secara berkesinambungan, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan dan standart yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non formal Visi Pendidikan Berkelanjutan adalah pada tahun 2010 seluruh bidan telah menerapkan pelayanan yang sesuai standart praktik bidan internasional dan dasar pendidikan minimal Diploma III kebidanan. Misi pendidikan berkelanjutan, mencakup: 1. Mengembangkan pendidikan berkelanjutan berbentuk ”sistem”. 2. Membentuk unit pendidikan bidan di tingkat pusat, provinsi, daerah, kabupaten, dan cabang. 3.

Membentuk tim pelaksana pendidikan berkelanjutan.

4.

Mengadakan jaringan dan bekerjasama dengan pihak terkait.

Tujuan pendidikan berkelanjutan kebidanan yaitu: 1.

Pemenuhan standard Organisasi profesi bidan telah menentukan standart kemampuan bidan yang harus dikuasai melalui pendidikan berkelanjutan. Bidan yang telah lulus program pendidikan kebidanan tersebut wajib melakukan registrasi pada organisasi profesi bidan untuk mendapatkan izin memberi pelayanan kebidanan kapada pasien.

2.

Meningkatkan produktivitas kerja Bidan akan dipacu untuk terus meningkatkan jenjang pendidikan mereka sehingga pengetahuan dan keterampilan (technical skill) bidan akan lebih berkualitas. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja bidan dalam memberi pelayanan pada klien.

3.

Efisiensi Pendidikan bidan yang berkelanjutan akan melahirkan bidan yang kompeten dibidangnya sehingga meningkatkan efisiensi kerja bidan dalam memeberi pelayanan yang terbaik bagi klien.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan bidan yang berkelanjutan akan memicu daya saing di kalangan profesi kebidanan agar terus meningkatkan kulitasnya dalam memberi pelayanan kepada klien. Pelayanan kebidanan yang berkualitas akan menarik konsumen.

5.

Meningkatkan moral Melalui pendidikan bidan yang berkelanjutan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberi pelayanan yang menjadi perhatian, tetapi moralitas dan etika seorang bidan juga ditingkatkan untuk menjamin kualitas bidan yang profesional.

6.

Meningkatkan karier Peluang peningkatan karier akan semakin besar seiring peningkatan kualitas pelayanan, performa dan prestasi kerja. Semua ini ditunjang oleh pendidikan bidan yang berkualitas.

7.

Meningkatkan kemampuan konseptual Kemampuan intelektual dan konseptual bidan dalam menangani kasus pasien akan terasah sehingga bidan dapat memberi asuhan kebidanan dengan tepat.

8.

Meningkatkan keterampilan kepemimpinan (leadership skill) Bidan akan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik sebagai seorang manajer, bidan dibekali keterampilan untuk dapat berhubungan dengan orang lain (human relation) dan bekerjasama dengan sejawat serta multidisiplin lainnya guna memberi pelayanan yang berkualitas bagi klien.

9.

Imbalan (Kompensasi) Asuhan bidan yang berkualitas akan menarik konsumen dan meningkatkan penghargaan atas pelayanan yang diberikan

10. Meningkatkan kepuasan konsumen Kepuasan konsumen akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan Pendidikan Formal Pendidikan Formal dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dengan dukungan IBI adalah Program D III dan D IV Kebidanan. Pemerintah juga menyediakan dana bagi bidan (disektor pemerintah) untuk tugas belajar ke luar negeri. IBI juga mengupayakan adanya badan-badan swasta dalam dan luar negeri untuk program jangka pendek dan kerjasama dengan Universitas di dalam negeri.

Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal telah dilaksanakan melalui program pelatihan, magang, seminar atau lokakarya dan program non formal lainnya yang merupakan kerjasama antara IBI dan lembaga

Internasional

yang

dilaksanakan

di

berbagai

propinsi.

IBI

juga

telah

mengembangkan suatu program mentorship dimana bidan senior membimbing bidan junior dalam konteks profesionalisme kebidanan. Skema pola pengembangan pendidikan kebidanan Spesialis II Spesialis I Diploma IV Diploma III S.3 S.2 S.1 Kebidanan SMU Bidan Pra Diploma III

Pola pengembangan pendidikan berkelanjutan telah dikembangkan atau dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan pendidikan berkelanjutan bidan mengacu pada peningkatan kualitas bidan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Materi pendidikan berkelanjutan meliputi aspek klinik dan non klinik. Pendidikan berkelanjutan bidan sebagai sistem memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Komprehensif Sistem pendidikan berkelanjutan harus dapat mencakup seluruh anggota profesi bidan 2. Berdasarkan analisis kebutuhan Sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berhubungan dengan tugas (job related) dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 3. Berkelanjutan Sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan dan berkembang

4. Terkoordinasi secara internal Sistem pendidikan berkelanjutan bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam memanfaaatkan berbagai sumber daya dan mengelola berbagai program pendidikan berkelanjutan. 5. Berkaitan dengan sistem lainnya Sistem pendidikan berkelanjutan memiliki tiga (3) aspek subsistem yang merupakan bagian dari sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut adalah : 6. Perencanaan tenaga kesehatan (health manpower planning) Produksi tenaga kesehatan (health manpower production) 7. Manajemen tenaga kesehatan (health manpower management) Pengembangan karir merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang pegawai negeri pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

BAB 12 PROSES PERUBAHAN 1. PENGERTIAN a. Pengertian perubahan 1. Proses yang kompleks dan terjadinya dalam waktu yang relatif lama. 2. Suatu proses dan kolaborasi yang meliputi suatu agen perubahan dan klien. 3. Proses perubahan adalah suatu proses dimana terjadinya persalihan atau perpindahan dari status tetap

(statis) menjadi status yang bersifat dinamis, artinya dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada mother insthink. 2. MACAM-MACAM PERUBAHAN ·

Macam - macam perubahan a. Perubahan technologi Dalam tahun terakhir ini perkembangan ilmu dan tehnologi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Dalam bidang kebidanan tidak luput dari perubahan. Hal ini tampak nyata dari adanya evidence based sehingga seluruh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus mengacu pada evidence base. Perubahan juga terjadi dalam kebidanan seperti women center care yaitu pelayanan yang berpusat pada wanita,Safe mother hod dlll. b. Perubahan demografi Perubahan demografi mempengaruhi populasi secara total. Bidan sebagai profesi berespon terhadap perubahan ini dengan menetapkan standar praktik bidan yang menjadi pedoman bagi bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan. c. Gerakan konsumen Gerakan konsumen menyatakan kesadaran tinggi akan nilai dan biaya produksi serta pelayanan. Dengan kata lain konsumen ingin uang yang dikeluarkan bermakna.Karena konsumen sekarang lebih paham tentang sehat dan sakit serta lebih vokal dalam memperlihatkan tuntutannya dalam pelayanan yang berkualitas tinggi. d. Promosi kesehatan Berkaitan dengan gerakan konsumen adalah penekanan pada masyakat dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

1) Gerakan wanita Gerakan wanita telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat,karena wanita mengejar persamaan ekonomi, politik, pekerjaan dan pendidikan secara terus meenerus.Gerakan wanita mendorong tenaga kesehatan untuk mendapatkan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan asuhan dilingkungan kerjanya. 2) Gerakan hak azasi manusia Hak azasi manusia mengubah cara masyarakat memandang semua anggotanya termasuk kaum minoritas.Bidan merespon perubahan ini dengan menghargai seluruh klien sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan standar praktik kebidanan.dan memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan tidak mengabaikan hak hak klien 3. CIRI-CIRI PERUBAHAN Dibedakan menjadi beberapamacam : a. Perubahan spontan 1) Perubahan sebagai respon terhadap kejadian alamiah yang terkontrol 2) Perubahan yang terjadi tidak direncanakan 3) Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. 4) Perkembangan yaitu perubahan yang terjadi pada individu, kelompok dan organisasi dan pertumbuhan perkembangan 5) Perubahan yang terjadi tidak dapat diramalkan sebelumnya. b. Perubahan keterlibatan 1) Melalui penyediaan informasi yang cukup 2) Adanya sikap positif terhadap inovasi 3) Timbulnya komitmen diri untuk berubah 4) Munculnya sikap lebih menghargai waktu c. Perubahan dan sikap pengelolaan 1) Perubahan berencana a) Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai b) Adanya titik mula yang jelas dan dipersiapkan sesuai dengan tujuan yang dicapai

c) Adanya persiapan yang matang 2) Perubahan acak/kacau a) Tidak ada titik awal perubahan b) Tidak ada usaha mempersiapkan kegiatan sesuai dengan tujuan 3) Partisipatif a) Melalui penyediaan informasi yang cukup b) Adanya sikap positif terhadap sesuatu c) Diikutkan dalam proses perubahan tersebut 4) Paksaan a) Melalui perubahan total diorganisasi b) Memerlukan kekuatan personal c) Perubahan yang total dengan menggunakan kekuatan Ciri-ciri perubahan dapat juga berupa: a. Perubahan masyarakat bukan merupakan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan dapat diketahui penyebab dan akibatnya. b. Harus dicari metode ilmiah yang jelas agar dapat menjadi alat bantu untuk menyelesaikan perubahan dalam masyarakat dengan bukti yang kuat serta masuk akal Penyebab proses perubahan: Faktor pendukung/pendorong a) Perubahan dipandang sebagai suatu hal yang positif oleh seseorang yang akan berubah b) Perubahan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini c) Perubahan yang dijalani adalah suatu yang sederhana dan konkret/ nyata d) Perubahan dilakukan pada hal-hal yang kecil terlebih dahulu e) Melibatkan tokoh/orang lain yang berpengaruh f) Komunikasi terbuka antara target berubah dan innovator

1) Faktor penghambat a) Tidak adanya kemauan untuk berubah b) Perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang sangat sulit dilakukan

c) Tidak ada orang/lingkungan yang mendukung target berubah untuk melakukan perubahan 2) Cara mempengaruhi kekuatan a) Meningkatkan faktor pendukung b) Menggunakan model atau modifikasi c) Memberikan dukungan dan dorongan terus menerus selama berlangsungnya proses berubah d) Menggunakan keberhasilan perubahan orang lain sebagai contoh e) mengurangi / menekan faktor penghambat f) mempertahankan forum diskusi baik langsung maupun tidak langsung kepada target berubah g) menyediakan informasi yang diperlukan pada saat yang tepat sesuai dengan kemampuan target berubah h) menggunakan metode pemecahan masalah secara khusus Metode ilmiah 1) Penelitian berulang kali 2) Penjelasan yang teliti 3) Perumusan teori berdasarkan pembuktian 4) Perubahan yang baik dapat dijalani manusia secara bertahap 5) Memerlukan waktu sesuai dengan kemampuan manusia

BAB 13 PEMASARAN SOSIAL JASA ASUHAN KEBIDANAN Sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi Bidan, kode etik merupakan pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif terhadap remaja putri, wanita pra nikah, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, balita dan bayi pada khususnya, sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi manusia yang sehat.Dalam memberikan pelayanan kebidanan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pasien, begitupun pasien mempunyai hak dan kewajiban. Pelayanan kebidanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.Selama ini pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan dimana bidan bekerja.Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang amat penting dalam pelayanan kebidanan. Parameter kemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan kebidanan antara lain : perbaikan status gizi ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh bidan, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya angka kematian neonatal, cakupan penanganan resiko tinggi, meningkatkan cakupan pemeriksaan antenatal. A. PENGERTIAN JASA PEMASARAN Adalah kegiatan manusia yang bertujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. (Plilip Koher) B. KODE ETIK KEBIDANAN Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik suatu profesi adlah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berupa petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangan-larangan yaitu ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja

dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-haridalam masyarakat. Kode etik Bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disyahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tahun 1991. Sebagai pedoman dalam berperilaku. Secara umum kode etik berisi 7 Bab, dan dapat dibedakan atas tujuh bagian, yaitu : 1) Kewajiban Bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir) 2) Kewajiban Bidan terhadap tugasnya (3 butir) 3) Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir) 4) Kewajiban Bidan terhadap profesinya (3 butir) 5) Kewajiban Bidan terhadap diri sendiri (2 butir) 6) Kewajiban Bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air (2 butir) 7) Penutup (1 butir)

1. Tujuan Kode Etik a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan adalah kesejahteraan materiil dan spiritual atau mental. c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesiKode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. d. Meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. 2. Dimensi Kode Etik a. Anggota profesi dan klien/ pasien b. Anggota profesi dan sistem kesehatan c. Anggota profesi dan profesi kesehatan lain d. Sesama anggota profesi

3. Prinsip Kode Etik a. Menghargai otonomi b. Melakukan tindakan yang benar c. Mencegah tindakan yang dapat merugikan d. Memberlakukan manusia secara adil e. Menjelaskan dengan benar f. Menepati janji yang telah disepakati g. Menjaga kerahasiaan Metode pemberian pelayanan Kebidanan.Pelayanan kebidanandiberikan secatra holistik, yaitu : memperhatikan aspek bio, psiko, sosio dan kultural sesuai dengan kebututuhan pasien. Pelayanan tersebut diberikan dengan tujuan kehidupan dan kelangsungan pelayanan. Pasien memerlukan pelayanan dari provider yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Semangat untuk melayani b. Simpati c. Empati d. Tulus ikhlas e. Memberikan kepuasan Selain itu, bidan sebagai pemberi pelayanan harus memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini : a. Aman b. Nyaman c.

Privacy

d. Alami e. Tepat Menjaga Mutu Pelayanan Kebidanan. Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidana yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan yang sesuai dengan tingkat kepuasaan rata-rata penduduk, serta yang penyelenggaranya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.

Dimensi kepuasaan pasien dapat dibedakan atas dua macam : a) Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi kebidanan, mengenai : 1) Hubungan bidan dengan pasien 2) Kenyamanan pelayanan 3) Kebebasan melakukan pilihan 4) Pengetahuan dan kompetensi teknis (scientific knowledge dan technical skill) b) Efektifitas pelayanan Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan.Suatu pelayanan dikatakan bermutu bila penerapan semua persyaratan palayanan kebidanan dapat memuaskan pasien. Ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu adalah : 1) Ketersediaan pelayanan kebidanan (available) 2) Kewajaran pelayanan kebidanan (appropriate) 3) Kesinambungan pelayanan kebidanan (continue) 4) Penerimaan jasa pelayanan kebidanan (acceptable) 5) Ketercapaian pelayanan kebidanan (accesible) 6) Keterjangkauan pelayanan kebidanan (affordable) 7) Efesiensi pelayanan kebidanan (effecent) 8) Mutu pelayanan kebidanan (quality) Mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasaan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Dari dua dimensi mutu pelayanan kebidanan tersebut, tujuan akhirnya adalah kepuasaan pasien yang dilayani oleh Bidan

D. HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN 1. Hak Bidan

a. Bidan berhak mendapat perlidungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan

c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/ kilen dalam keluarga yang bertentangan dengan perundang-undangan, dan kode etik profesi d. Bidan berhak akan privasi/ kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga ataupun profesi lain e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan f. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai g. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai 2. Kewajiban Bidan a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara Bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekarja b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuaidengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada Dokter yang mempunyai kemapuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien d. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga f. Bidan wajib merahasiakan sesuatu yang diketahui tentang seorang pasien g. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang kan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul

h. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed Consent) atas tindakan yang akan dilakukan i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan j. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal dan informal k. Bidan wajib bekerjasama dengan profesi lain dan pihakyang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan

E. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN 1. Hak Pasien Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang harus dimiliki manusia sebagai pasien/ klien. a) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang belaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan b) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur c) Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi Bidan tanpa diskriminasi d) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya e) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi yang akan dilahirkan f) Pasien berhak mendapat pendampingan suami dan keluarga selama proses persalinan berlangsung g) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit h) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar i) Pasien berhak meminta konsultasi dari dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat j) Pasien berhak meminta privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya k) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi : 1) Penyakit yang diderita 2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan 3) Alternatif terapi lain 4) Prognosanya 5) Perkiraan biaya pengobatan l) Pasien berhak meyetujui/ memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

m) Pasien berhak menolak tindakan yang kan dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan dan perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperolah informasi yang jelas tentang penyakitnya n) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis o) Pasien berhak menjlankan ibadah sesuai dengan agama/ kepercayaan yang dianutnya selama hal ini tidak menggangu pasien lainnya p) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di rumah sakit q) Pasien berhak menerima dan menolak bimbingan moril maupun spiritual r) Pasien berhak mendapat perlindungan hukum atas terjadinyas kasus mal praktek 2. Kewajiban Pasien a) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan b) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya c) Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan rumah sakit atau institusi palayanan kesehatan, dokter, bidan, dan perawat d) Pasien dan atau penanggulangannya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/ perjanjian yang telah dibuatnya

DAFTAR PUSTAKA 1. Bryan, R. 1995. Theory for Midwifery Practice Edisi I. Macmillan. Houndmillo. 2. Varney, H. 1997. Varney`s Midwifery. Jones and Butlet Publishers. Sudbury, Massachussetts, USA. 3. Pyne, RH. 1992. Profesional Dsiplin in Nursing. Midwifery and Helath Visiting Edisi 2. Ballack Well Scientifik.London. Buku Anjuran (BA) 4. Sweet, Br. 2000. mayes`Midwifery : a Text Book for Midwives Twelfth edition. Bailere. Tindall, London. 5. Pusdiknakes. 1996. Konsep Kebidanan Depkes RI. 6. Pusdiknakes. 1995. Manajemen Kebidanan Depkes RI. 7. Mustika, Sofyan dkk. 2003. 51 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan. PP IBI. Jakarta. 8. 50 tahun IBI, 2003, Bidan Menyongsong Masa Depan, IBI, Jakarta. 9. Depkes, RI, 2002, Etika dan Kode Etik Kebidanan, Jakarta. 10.

PIT POGI, 2004, Forum Bidan Peningkatan Profesionalisme Bidan, Bandung.