35 Sk Peraturan Internal.docx

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Alamat: Br. Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Telp. 0366-5596680

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I Menimbang

a. bahwa UPT Puskesmas Nusa Penida I menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; b. bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawaban, perlu diatur adanya Peraturan Internal Puskesmas; c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Nusa Penida I tentang Peraturan Internal;

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116); 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang 2

PedomanPeraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws ) 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 168 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator – indikator Prioritas Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Klungkung; 19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 106 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I TENTANG PERATURAN INTERNAL;

KESATU

: Peraturan internal ini mengatur tentang tata kelola UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Peraturan internal ini menjadi pedoman agar penyelenggaraan Puskesmas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawaban.

KETIGA

: Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Nusa Penida I Nomor 40/SK/ADMEN/DW.II/ 2016 tentang Peraturan Internal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Sampalan Pada tanggal 29 Januari 2019 PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL PERATURAN INTERNAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : a. Daerah adalah Kabupaten Klungkung b. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT Puskesmas Nusa Penida I yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelililing, dan Pos Kesehatan Desa) f. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan g. Izin Operasional Puskesmas diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi : Administrasi dan manajemen Puskesmas, Standar Pelayanan Puskesmas, Sarana Dan Prasarana Puskesmas serta Sumber daya Manusia h. Tim Kredensial Puskesmas adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. i. Peraturan Internal UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah produk naskah dinas yang merupakan anggaran rumah tangga Puskesmas yang ditetapkan oleh Puskesmas atau yang mewakili, yang mengatur tentang hubungan antara Pemilik, Kepala Puskesmas, Staf Medis, Staf Keperawatan, dan non medis j. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu di

4

dalam lingkungan Puskesmas untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment ). k. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari seorang pegawai dalam kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sertamemilikiijin praktek di Puskesmas m. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

BAB II NAMA, VISI, MISI, MOTTO DAN TATA NILAI Pasal 2. 1. Nama Puskesmas ini adalah Puskesmas “ UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA I“ 2. Visi UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan menuju Klungkung Unggul dan Sejahtera” 3. Misi UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah : a. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan; b. Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan yaitu mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga dan masyarakat; c. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat; 4. Motto UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah “SEHATI” APA YANG DIHARPKAN ITU YANG KAMI BERIKAN. 5. Tata Nilai dalam pelayanan UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah : a. Berpihak Kepada Masyarakat b. Bertindak Cepat dan Tepat c. Menegakkan Kedisiplinan d. Menunjukkan Tranparansi e. Mewujudkan Akuntabilitas

BAB III PEMILIK Pasal 3 Pemilik UPT Puskesmas Nusa Penida I adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 5

Pasal 4 Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Klungkung berwenang : 1. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung menentukan kebijakan secara umum Puskesmas. 2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Puskesmas. 3. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mengawasi dan mengevaluasi kinerja Puskesmas Pasal 6 1.

2.

3. 4.

Pemerintah Kabupaten Klungkung bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Klungkung ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas Puskesmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya berhak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk memperkuat pelayanan seperti pengadaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Poskesdes. BAB IV PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Pasal 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

1. Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2. Struktur Organisasi UPT Puskesmas Nusa Penida I terdiri dari : a. kepala Puskesmas b. kepala sub bagian tata usaha c. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat d. UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pengembangan e. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium f. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 6

3. Kasubag Tata Usaha membawahi kegiatan sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan; 4. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi : a. b. c. d. e.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS; pelayanan kesehatan lingkungan; pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit (terdiri dari surveilans, DBD, Malaria, HIV/AIDS, TB, Kusta, ISPA, Diare dan Penyakit Tidak Menular) f. pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Penanggung jawab UKM Pengembangan membawahi : a. Pelayanan Kesehatan Olahraga b. Pelayanan Kesehatan Kerja c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut d. Pelayanan Kesehatan Jiwa e. Pelayanan Kesehatan Indra Mata dan THT f. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut g. PelayananKesehatan Peduli Remaja h. PelayananKesehatan Tradisional dan Komplementer Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium membawahi : a. Pelayanan pemeriksaan umum/ klinik umum b. Pelayanan pemeriksaan lansia/ klinik lansia c. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut/ klinik gigi dan mulut d. Klinik KIA-KB e. Klinik MTBS f. Klinik Imunisasi g. Klinik Gizi h. Pelayanan Persalinan Mampu PONED i. Unit Gawat Darurat j. Pelayanan Rawat Inap k. Pelayanan Kefarmasian l. Pelayanan Laboratorium m. Pelayanan Loket Pendaftaran dan Rekam Medik Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membwahi : a. Puskesmas pembantu b. Puskesmas Keliling c. Bidan desa d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat satu meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, dan Informasi Manajemen Puskesmas Puskesmas membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya Puskesmas memiliki Standar Prosedur Operasional pelayanan Puskesmas 7

Pasal 8 Upaya Kesehatan 1. UPT Puskesmas Nusa Penida I menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama; 2. Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan; 3. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan; 4. Upaya kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi: g. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS; h. pelayanan kesehatan lingkungan; i. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; j. pelayanan gizi; dan k. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit (terdiri dari surveilans, DBD, Malaria, HIV/AIDS, TB, Kusta, ISPA, Diare dan Penyakit Tidak Menular) l. pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat. 5. Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada nomer (3) huruf b terdiri dari i. Pelayanan Kesehatan Olahraga j. Pelayanan Kesehatan Kerja k. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut l. Pelayanan Kesehatan Jiwa m. Pelayanan Kesehatan Indra Mata dan THT n. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut o. PelayananKesehatan Peduli Remaja p. PelayananKesehatan Tradisional dan Komplementer 6. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, kefarmasian dan laboratorium berupa : a. Rawat Jalan b. Pelayanan Gawat Darurat c. Rawat Inap d. Pelayanan Persalinan Mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) e. Pelayanan kefarmasian f. Pelayanan laboratorium;

8

Pasal 9 Sumber Daya Manusia 1. UPT Puskesmas Nusa Penida I dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas,yang secara teknis fungsional dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. 2. Persyaratan Kepala Puskesmas adalah memiliki tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas; 3. Tersedianya tenaga medis, keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan kualifikasinya. 4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang merupakan Pejabat Struktural, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. 5. Upaya Kesehatan Perorangan dipimpin oleh seorang dokter yang merupakan Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. 6. Upaya pelayanan teknis kesehatan lain dipimpin oleh seorang Perawat / Bidan atau petugas kesehatan lain yang merupakan Pejabat fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Pasal 10 Uraian Tugas 1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas : a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanatugas-tugas staf Puskesmas agar efektif, efisien dan berkualitassesuai tujuan Puskesmas. b. Memelihara dan mengelola sumber daya Puskesmas. c. Mewakili Puskesmas di dalam dan luar pengadilan. d. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas sebagaimana digariskan oleh Bupati Klungkung atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung. e. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas. f. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana AnggaranTahunan Puskesmas. g. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerjasesuai struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas. h. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu Kepala Sub Bagian Ketatausahaan, Penanggung Jawab Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Upaya Kesehatan dan Auditor Internal. 3. Uraian tugas kasubag tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah – langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun 9

sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing – masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. c. Melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan Puskesmas berdasarkan masukan data dari masing – masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif. d. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan – peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif. e. Memberikan layanan humas kepada pihak lainnya secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan sesuai dengan Renja dan Renstra Puskesmas agar terlaksananya program kesehatandi daerah. f. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai Juklak dan Juknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. g. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional sesuai latar pendidikan teknis pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan. h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali. i. Mengelola arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan. j. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas. k. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan. l. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan. m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas baik sesuai secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Kepala Puskesmas mengangkat dan memberhentikan Penanggung Jawab dan anggota Tim Manajemen Mutu, Ketua dan anggota Auditor Internal, dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas. 5. Tugas pokok dan fungsi tanggung jawab para karyawan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

10

Pasal 11 Prosedur Kerja 1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Puskesmas maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab Upaya Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 3. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakansebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan, menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas. 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab upaya kesehatan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evalusi. BAB V MANAJEMEN PUSKESMAS Pasal 12 Manajemen puskesmas meliputi perencanaan (P1), penggerakan dan pelaksanaan (P2), pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja (P3); Pasal 13 Perencanaan 1. Perencanaan puskesmas mengikuti siklus perencanaan pembangunan daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; 2. Perencanaan puskesmas meliputi : a. Rencana Lima Tahun b. Rencana Tahunan yang meliputi Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan dan Rencana Usulan Kegiatan untuk tahun berikutnya 3. Rencana Lima Tahun dan rencana tahunan disusun dengan memperhatikan kinerja tahun sebelumnya, standar pelayanan minimal bidang kesehatan, kebijakan bidang kesehatan dan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat; 4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan kemudian dijabarkan lagi ke dalam RPK bulanan dan Rencana Kerja Harian Petugas (RKHP); 11

Pasal 14 Penggerakan dan Pelaksanaan 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

Penggerakan dilaksanakan melalui minilokakarya Puskesmas; Minilokakarya Puskesmas merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Puskesmas baik lintas program yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas maupun lintas sector yang dihadiri oleh camat dan lintas sector terkait; Minilokakarya Puskesmas lintas program diselenggarakan sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali sedangkan minilokakarya lintas sector diselenggarakan tiap 3 (tiga) bulan; Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Puskesmas sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Keputusan Minilokakarya Puskesmas diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir; Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan harus mendokumentasikan hasil kegiatan baik dalam Buku Catatan Petugas (BCP) maupun notulen dan membawa Surat Perintah Tugas untuk kegiatan lapangan; Pasal 15 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian

1. 2. 3. 4.

Kegiatan pengawasan/ monitoring dilaksanakan oleh penanggung jawab upaya kesehatan dan kepala Puskesmas; Monitoring dilakukan baik monitoring pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian kinerja; Monitoring pencapaian kinerja dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dilaksanakan pada saat minilokakarya lintas program Penilaian kinerja dilakukan pada tengah tahun (midterm) dan akhir tahun; Pasal 16 Manajemen Mutu

1. 2.

3.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, puskesmas menyelenggarakan sistem manajemen mutu; Kepala Puskesmas menetapkan tim manajemen mutu yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab manajemen mutu atau wakil manajemen mutu; Struktur organisasi tim manajemen mutu terdiri dari : a. Penanggung jawab manajemen mutu/ Wakil Manajemen Mutu b. Sekretaris 12

4.

5.

c. Auditor Internal d. Penanggung jawab Mutu administrasi dan manajemen e. Penanggung jawab mutu UKM f. Penanggung jawab UKP/ layanan klinis Tim manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan sistem manajemen mutu b. Melakukan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian program peningkatan mutu dan kinerja c. Memastikan sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus dengan siklus PDCA (plan, do, check and action) d. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen; Agar upaya perbaikan mutu lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketetapan kebijakan mutu, pedoman peningkatan mutu dan kinerja, rencana peningkatan mutu dan kinerja dan sasaran/ indikator mutu dan kinerja; BAB VI KESELAMATAN PASIEN Pasal 17

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Penyelenggaraan pelayanan klinis harus memperhatikan keselamatan pasien; Penyelenggaraan upaya keselamatan pasien dikoordinasikan oleh Tim Keselamatan Pasien; Uraian tugas Tim Keselamatan Pasien ditetapkan oleh Kepala Puskesmas; Tim Keselamatan Pasien menyusun rencana kegiatan dan indicator / sasaran keselamatan pasien Kejadian keselamatan pasien (Kejadian Tidak Diinginkan, Kejadian Potensial Cedera, Kejadian Nyaris Cedera dan kejadian sentinel) dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti; Perencanaan manajemen risiko klinis dilaksanakan dan diimplementasikan sebagai upaya minimalisasi risiko pelayanan klinis; BAB VII KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Pasal 18

1. 2. 3.

Upaya kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan sebagai usaha mencegah dan meminimalisasi dampak kesehatan terhadap petugas; Kepal Puskesmas menetapkan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja beserta uraian tugasnya; Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan upaya kesehatan dan keselamatan kerja; 13

BAB VIII KOMUNIKASI INTERNAL Pasal 19 1. 2.

Jenis komunikasi dan koordinasi internal UPT Puskesmas Nusa Penida I ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Komunikasi dan koordinasi internal bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi dan mekanisme koordinasi antar karyawan. BAB IX TATA TERTIB Pasal 20

1.

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

Pelayanan Puskesmas untuk rawat jalan, bagian ketatausahaan dan upaya kesehatan masyarakat berlangsung selama 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu; Jam kerja karyawan puskesmas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung yaitu ; a. Senin – Jumat pukul 07.30 sampai dengan 14.00 b. Sabtu pukul 07.30 sampai dengan 12.30 Jam kerja pada unit pelayanan persalinan PONED, UGD dan rawat inap sesuai dengan ketetapan kepala puskesmas; Setiap pegawai wajib melakukan presensi sidik jari/ presensi elektronik lainnya; Aturan seragam bagi karyawan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah antara lain : a. Senin dan Selasa memakai seragam khaki atau putih b. Rabu memakai atasan putih dan bawahan hitam c. Kamis dan Sabtu memakai atasan endek/ batik bawahan gelap d. Jumat memakai pakaian olah raga Model pakaian kerja disesuaikan dengan peraturan- peraturan yang berlaku; Petugas jaga malam memakai pakaian jaga Ijin sakit, ijin meninggalkan tugas, tugas kedinasan dan pengajuan cuti mengikuti peraturan perundang- undangan BAB X REMUNERASI DAN FASILITAS Pasal 21

1.

Setiap karyawan PNS, PTT dan kontrak daerah berhak mendapatkan remunerasi berupa jasa pelayanan.

14

2. 3.

Besaran masing- masing jasa pelayanan untuk setiap karyawan ditetapkan oleh kepala puskesmas. Karyawan yang memperoleh fasilitas kendaraan ataupun rumah dinas wajib menjaga, merawat dan memelihara fasilitas tersebut. BAB XI AUDIT INTERNAL Pasal 22

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Agar terselenggaranya pelayanan yang bermutu, perlu dilakukan audit internal oleh auditor internal; Auditor Internal adalah tim yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas. Auditor Internal dipimpin oleh ketua, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : pengawasan terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, kegiatan pelayanan serta administrasi keuangan Puskesmas; Tim auditor internal menyelenggarakan audit minimal 2 kali dalam setahun; Hasil audit internal dilaporkan kepada kepala puskesmas dan rapat tinjauan manajemen; BAB XII KEWENANGAN KLINIS Pasal 23

1.

2.

3.

4.

Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik, semua pelayanan klinis yang dilakukan oleh setiap staf medis dan paramedis di Puskesmas dilakukan atas penugasan klinis (Clinical Appointment) dari Kepala Puskesmas. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada staf medis dan paramedis yang bersangkutan. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada nomer (2) diterbitkan oleh kepala Puskesmas setelah mendapat rekomendasi dari Tim Kredensial. Dalam keadaan darurat Kepala Puskesmas dapat memberikan surat penugasan klinis ( clinical appointment ) tanpa rekomendasi Tim Kredensial.

15

Pasal 24 Tim Kredensial 1.

2. 3. 4.

Tim Kredensial adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis dan paramedis melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. Tim Kredensial dipimpin oleh seorang pegawai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. Pembentukan Tim Kredensial ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Tugas tim kredensial : a. Melakukan kredensialing petugas layanan klinis b. Memetakan kompetensi dan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi petugas layanan klinis c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas terhadap penetapan kewenangan klinis petugas. d. Melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik profesi tenaga kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Nusa Penida I. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

1. Peraturan-peraturan Puskesmas yang telah ada pada saat Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini. 2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. 3. Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. Pasal 26 1. Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahuinya, mentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG 16