Sk Peraturan Internal.docx

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA Jl. Budi Utomo No. 02 Pekon Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Kode Pos 35375

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA Nomor : 440/ /33/PKMFM/ I /2016

TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS KEPALA UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA, Menimbang

:

a. Bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif,

efisien,

dan

berkualitas

serta

dapat

dipertanggungjawaban secara hukum, perlu diatur adanya Peraturan Internal Puskesmas; b. Bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh

karyawan

harus

melaksanakan

serta

mentaati Peraturan Internal Puskesmas. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas tentang Peraturan Internal Puskesmas; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah

terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 1

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara

Tahun

2007

Nomor

89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 7. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnik Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Daerah Kabupaten Pringsewu. 9. Peraturan Bupati no 46 tahun 2014 tentang pola tata kelola UPT Puskesmas SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

: Keputusan

Kepala

UPT

Puskesmas

tentang peraturan Internal UPT

Fajar

Mulia

Puskesmas Fajar

Mulia; Kedua

: Disusun peraturan internal yang mengatur perilaku Pimpinan

Puskesmas,Penanggung

Puskesmas

dan

Pelaksana

Jawab

Upaya

/

Upaya Kegiatan

Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai,visi,misi dan tujuan Puskesmas, Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini; Ketiga

: Segala biaya yang di keluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas Fajar Mulia;

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 2

Keempat

:

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam ini,

akan

dilakukan

perubahan

keputusan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tanggal

: Fajar Mulia : 2 Januari 2016

KEPALA UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA

ELITA YANTI

Lampiran 1 :

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Keputusan Kepala

Page 3

Puskesmas Fajar Mulia Nomor : 440/ /33/PKMFM/I/2016 Tanggal : Januari 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : a. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu b. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten pringsewu e. Pusat

Kesehatan

Masyarakat

yang

selanjutnya

disingkat

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelililing, dan Poliklinik Kesehatan Desa. f. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas

termasuk

jejaringnya

untuk

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan g. Izin Operasional Puskesmas diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi : Administrasi dan manajemen Puskesmas, Standar Pelayanan Puskesmas, Sarana Dan Prasarana Puskesmas serta Sumber daya Manusia h. Peraturan

Internal

Puskesmas

adalah

produk

hukum

yang

merupakan anggaran rumah tangga Puskesmas yang ditetapkan oleh Puskesmas atau yang mewakili, yang mengatur tentang hubungan antara Pemilik, Kepala Puskesmas, Staf Medis, Staf Keperawatan, dan non medis i. Kewenangan Klinis ( Clinical Privilege ) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu di dalam lingkungan Puskesmas untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment ).

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 4

j. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab

dan

wewenang

dari

seorang

pegawai

dalam

kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta

memiliki ijin

praktek di Puskesmas l. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. BAB II PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS Pasal 2. Nama, Tujuan, Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar 1. Nama Puskesmas ini adalah UPT Puskesmas Fajar Mulia 2. Visi Puskesmas adalah “

Menjadi Puskesmas Yang Mampu

Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bermutu,Berkualitas, Merata dan Berkeadilan “. 3. Misi Puskesmas adalah : a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang prima dan berkualitas . b. Pemerataan upaya pelayanan kesehatan. c. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan berahlak mulia. d. Mengembangkan

sistem

keuangan,

informasi

dan

permasaran UPT Puskesmas Fajar Mulia 4. Motto kami adalah “Pelayananku Adalah Ibadahku” 5. Tata nilai CERMATI C

:

Cepat

E

:

Efisien

R

:

Ramah

M :

Melayani

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 5

A

:

Aman

T

:

Tepat

I

:

Inovasi

BAB III PEMILIK Pasal 3 Pemilik UPT Puskesmas Fajar Mulia adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pasal 4 Pemerintah

Kabupaten

Pringsewu,

dimilikinya,

bertanggungjawab

berdasarkan

terhadap

kewenangan

kelangsungan

hidup

yang serta

kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu berwenang : 1. Menentukan kebijakan secara umum Puskesmas. 2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Puskesmas. 3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Puskesmas Pasal 6 1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Puskesmas. 2. Pemerintah

Kabupaten

Pringsewu

ikut

bertanggung

gugat

atas

terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Puskesmas 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas 4. Puskesmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya berhak mendapatkan

dukungan

dana,

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

sarana,

dan

prasarana

untuk

Page 6

memperkuat pelayanan seperti pengadaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Poskeskel. BAB III PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Pasal 7 1. Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2. Struktur Organisasi Puskesmas minimal terdiri dari a. Kepala Puskesmas b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas d. Jaringan Pelayanan Puskesmas 3. Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat satu meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, dan Informasi Manajemen Puskesmas 4. Puskesmas membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya 5. Puskesmas

memiliki

Standar

Prosedur

Operasional

pelayanan

Puskesmas Pasal 8 1. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas 2. Pelayanan

kesehatan

primer

merupakan

pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

sebagaimana

dimaksud

Kesehatan

Perorangan

secara

menyeluruh,

dan

ayat

1

pelayanan

terpadu

dan

berkesinambungan 3. Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Struktur Organisasi BLUD UPT Puskesmas Fajar Mulia

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 7

Pasal 9 Sumber Daya Manusia 1. UPT

Puskesmas

Fajar

Mulia

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Puskesmas,yang secara teknis fungsional dan taktis operasional bertanggungjawab

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Pringsewu 2. Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan

yang

kurikulum

pendidikannya

mencakup

kesehatan

masyarakat 3. Jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III B 4. Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon IIIB, ditunjuk pejabat sementara yang memiliki persyaratan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) 5. Pejabat

sementara

sebagaimana

dimaksud

ayat

(4)

memiliki

kewenangan yang setara dengan pejabat tetap 6. Tersedianya tenaga medis, keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan kualifikasinya. 7. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang merupakan Pejabat Struktural, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 8. Upaya pelayanan teknis pengobatan dipimpin oleh seorang dokter yang merupakan Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 9. Upaya pelayanan teknis kesehatan lain dipimpin oleh seorang Perawat / Bidan atau petugas kesehatan lain yang merupakan Pejabat fungsional,

dalam

melaksanakan

tugas

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Pasal 10 Sumber Daya Manusia 1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengevaluasi

pelaksana tugas-tugas Puskesmas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Puskesmas. 2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Puskesmas.

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 8

3. Mewakili Puskesmas di dalam dan luar pengadilan. 4. Melaksanakan pengembangan WaliKabupaten

kebijakan

bidang

Puskesmas Pringsewu

pelayanan

sebagaimana atas

nama

kesehatan digariskan

Pemerintah

dan oleh

Kabupaten

Pringsewu 5. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas. 6. Menyusun

Rencana

Strategis

dan

Rencana

AnggaranTahunan

Puskesmas. 7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas. 8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 9. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

Puskesmas

dibantu

Kordinator Upaya Kegiatan dan Satuan Pengawas Internal. 10.

Kepala Puskesmas

mengangkat dan memberhentikan Ketua dan

anggota Satuan Pengawas Internal, dan Kordinator Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas. 11.

Tugas pokok dan fungsi tanggung jawab para karyawan ditetapkan

oleh Kepala Puskesmas. Pasal 11 Prosedur Kerja 1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Puskesmas maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Upaya Kesehatan dalam lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 3. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator

Upaya

Kesehatan

dari

bawahan,

wajib

diolah

dan

dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kordinator Upaya Kesehatan, menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas.

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 9

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 6. Kepala

Sub

Bagian

Tata

Usaha

dan

Kepala

Seksi

Upaya

pelayanan/Kordinator Pelayanan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evalusi. Pasal 12 Minilokakarya Puskesmas 1. Minilokakarya

Puskesmas

merupakan

Pertemuan

yang

diselenggarakan secara rutin di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas, merupakan proses penggalangan kerjasama tim Puskesmas dengan pendekatan sistem 2. Minilokakarya Puskesmas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 3. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan halhal yang berhubungan dengan Puskesmas sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya. 4. Keputusan

Minilokakarya

Puskesmas

diambil

berdasarkan

musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak. 5. Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Plane of Action (POA) Puskesmas 6. Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pasal 13 Satuan Pengawas Internal 1. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas.

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 10

2. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 3. Pembentukan Satuan Pengawas Internal

ditetapkan oleh Kepala

Puskesmas 4. Pengawasan

terhadap

pengelolaan

sumber

daya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : terhadap

sumber

daya

manusia,

sarana

Puskesmas pengawasan

prasarana,

kegiatan

pelayanan serta administrasi keuangan Puskesmas.

BAB V Penugasan Klinik (Clinical Appointment) Pasal 14 1. Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di

Puskesmas

dilakukan

atas

penugasan

klinis

(Clinical

Appointment) dari Kepala Puskesmas. 2. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kewenangan, klinis (clinical privilege) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada Staf Medis yang bersangkutan. 3. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh kepala Puskesmas setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik. 4. Dalam keadaan darurat Kepala Puskesmas dapat memberikan surat penugasan klinis (clinical appointment) tanpa rekomendasi Komite Medik. Pasal 15 Setiap staf medis dan Perawat dan Bidan yang melakukan asuhan medis harus memiliki surat penugasan klinis dari Kepala Puskesmas atau tenaga medis berdasarkan rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) setiap staf medis yang direkomendasikan oleh Komite Medik.

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 11

Pasal 16 Tim Peningkatan Mutu Klinis 1. Tim Peningkatan Mutu Klinis adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas

dan

profesionalitas

staf

medis,

melalui

mekanisme

kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. 2. Tim Peningkatan Mutu Klinis dipimpin oleh seorang dokter, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 3. Pembentukan Tim Peningkatan Mutu Klinis ditetapkan oleh Kepala Puskesmas 4. Fungsi Tim Peningkatan Mutu Klinis: 

Memberikan saran kepada kepala Puskesmas



Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.



Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran



Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan.

5. Tugas Tim Peningkatan Mutu Klinis : a. Membantu Kepala Puskesmas menyusun :  Daftar Pelayanan Medis  Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medico – legal.  Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko – legal. b. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. c.

Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis dan staf

non medis. d.

Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staff medis

e. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. f.

Monitoring dan evalusi mutu pelayanan.

g. Membuat laporan kegiatan

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 12

Pasal 17 Mekanisme Pengawasan 1. Satuan Pengawas Internal (SPI)

melakukan pengawasan internal

keuangan dan operasional , menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada

Puskesmas serta memberikan saran-saran

perbaikannya. 2. Tim Peningkatan Mutu Klinis melakukan pengawasan internal di bidang

praktik

kedokteran

dalam

rangka

penyelenggaraan

pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi. Pasal 18 Tata Urutan Peraturan 1. Peraturan Internal Puskesmas ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Puskesmas yang dibuat dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 2. Setiap satuan kerja/seksi harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Puskesmas. 3. Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Puskesmas tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Puskesmas. Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut: a. Peraturan Internal Puskesmas. b. Keputusan Kepala Puskesmas c. Keputusan

Koordinator

Upaya

Kegiatan

dalam

hirarki

struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal

–

hal

yang

teknis

operasional

di

bidangnya

dan

dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 1. Peraturan-peraturan

Puskesmas

yang

telah

ada

pada

saat

Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini.

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 13

2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. 3. Jika

di

dalam

evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. Pasal 20 1. Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahuinya, mentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Tanggal

: Fajar Mulia : 2 Januari 2016

Ka. UPT Puskesmas Fajar Mulia

ELITA YANTI NIP. 19730728 199903 2 006

Fajar Mulia : Pelayananku Adalah Ibadahku

Page 14