320_andika Rizki K_kl1.docx

PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN RANCANGAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BUANGAN (LIMBAH) DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

Disusun Oleh :

Andika Rizki Khabibimuna 25010115130320 KL - 1

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018

10. Air, adalah semua air yang terdapat di

A. PEMAHAMAN UMUM 1. Menteri, adalah menteri yang bertugas

dalam atau berasal dari sumber air baik

mengelola

yang terdapat di atas maupun di bawah

lingkungan

hidup

dan

pengendalian dampak lingkungan

permukaan tanah, termasuk air laut yang

2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur

dimanfaatkan di darat 11. Sumber-sumber air, adalah tempat-

3. Daerah, adalah Kota Surabaya

tempat dan wadah air, baik yang terdapat di

4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah

atas maupun di bawah permukaan tanah.,

Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala

termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa,

Daerah beserta Perangkat Daerah

danau dan waduk

5.

Kepala

Daerah,

adalah

Walikota

Surabaya

12. Air sungai, adalah semua air yang terdapat di dalam dan/ atau berasal dari

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup

sungai

Kota Surabaya atau unit kerja di lingkungan

13. Sungai, adalah tempat-tempat dan

Pemerintah

bertugas

wadah-wadah serta jaringan pengaliran air

Daerah di

mulai dari mata air sampai muara dengan

Daerah

melaksanakan

yang

kewenangan

bidang lingkungan hidup

dibatasi

7. Kepala Dinas, adalah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Pimpinan Instansi

yang

melaksanakan

mempunyai

kewenangan

tugas

daerah

di

bidang lingkungan hidup

adalah pegawai negeri sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan bidang

lingkungan

pengalirannya

oleh

kirinya garis

sepanjang sempadan

termasuk afvour 14. Pencemaran Air, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan /atau komponen lain ke dalam air oleh

8. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah,

di

kanan

hidup

sesuai

ketentuan yang berlaku 9. Orang, adalah orang pribadi, atau sekelompok orang, atau badan

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya 15. Pengelolaan kualitas air, adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya

16. Pengendalian pencemaran air adalah

dibuang atau dilepas ke dalam sumber air

upaya pencegahan dan penanggulangan

dari suatu usaha atau kegiatan

pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air

24.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

17. Mutu air, adalah kondisi kualitas air

direncanakan pada lingkungan hidup yang

yang diukur dan atau diuji berdasarkan

diperlukan

parameter-parameter tertentu dan metode

keputusan tentang penyelenggaraan usaha

tertentu berdasarkan peraturan perundang-

dan/atau kegiatan .

undangan yang berlaku

bagi

B. Pengelolaan Pengendalian

yang

Surabaya

masih

layak

untuk

dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu

pengambilan

Kualitas

18. Kelas air, adalah peringkat kualitas air dinilai

proses

Air

Pencemaran

dan

Air

di

Pencemaran bergantung pada keadaan

19. Kriteria mutu air, adalah tolok ukur

alam,

mutu air untuk setiap kelas

dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan

20. Baku mutu air, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur

pencemar

yang

ditenggang

keberadaannya di dalam air

medan

atau

jelasnya

geografis suatu wilayah. Surabaya sebagai kawasan

hilir

memiliki

banyak

permasalahan yang harus segera ditangani untuk mengurangi pencemaran air Sungai Brantas sehingga kualitas air tetap terjaga. Hal

21. Status mutu air, adalah tingkat kondisi

keadaan

ini

karena

air

sungai

Brantas

merupakan bahan baku kehidupan seluruh

mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu 22. Air limbah, adalah sisa dari suatu hasil

warga Surabaya. Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pence-

usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair

maran dan perusakan lingkungan

23.Baku mutu air limbah, adalah ukuran

dalam perkembangannya terus terjadi,

batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan

bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah era reformasi dan oto n o m i dae rah.2 Selain se bagai

penyedia bahan baku air (PDAM),

domestik, yakni limbah rumah tangga.

sungai Brantas juga dimanfaatkan

Salah satu permasalahan pem-

dalam bidang perikanan, olahraga,

bangunan di Surabaya adalah pen-

komunikasi dan rekreasi.

cemaran air dan tanah yang disebab-

Berdasarkan Buku Laporan Status

kan oleh industri dan kegiatan/usaha

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

serta limbah rumah tangga. Jumlah

Provi nsi Jawa Timur Tahun 2010

industri baik skala besar maupun

di sebu tkan bahwa Kota Su rabaya

kecil yang melakukan aktivitas juga

sebagai wilayah hilir terjadi penurunan

secara tidak langsung merupakan

kualitas air dari tahun ke tahun yang

penyumbang limbah yang berbahaya

diakibatkan dari pencemaran limbah

bagi keberlangsungan hidup. Menurut

dom e s t ik 50 % , 40% d ari li m bah

hasil riset Ecoton dan National Institute

industri dan 10% dari limbah per-

Minamata Disease menunjukkan bahwa

tanian, peternakan dan lainnya. Hal

air, lumpur, kerang, ikan, dan ekosistem

te rsebu t sesu ai deng an apa yang

Kali Surabaya telah terkontaminasi

disampaikan oleh Kepala Sub Bidang

merkuri, timbal, kadmium, tembaga

Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup

dan besi dengan kadar yang melebihi

Provinsi Jawa Timur yakni, bahwa

ambang batas.3

kondisi air sungai Brantas sekarang

Berdasarkan hasil pemantauan

ini dal am status waspada karena

kualitas air kali yang ada di kota

pencemaran air sungai Brantas makin

Surabaya pada tahun 2015, status

hari makin mengkawatirkan terutama

mutu air kali Surabaya selama satu

yang menjadi faktornya adalah limbah

tahun pemant auan menu njukkan

13% berstatus memenuhi baku mutu, 87% berstatus cemar ringan.4 Status mutu air dinyatakan pada kondisi tercemar apabila mutu air tidak me- menuhi baku mutu air. Standar baku mutu air berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan air tersebut. Baku mutu adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas sungai Brantas melalui peri z i nan dan pengawas a n y a ng dilakukan secara periodik. Namun,

yang menghasilkan limbah cair biasanya membuang limbah pada waktu tengah malam disaat petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya maupun masyarakat tidak melakukan pengawasan terhadap industri dan kegiatan/usaha tersebut. Adanya penurunan kualitas air tersebut tentunya menyebabkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat maupun mak hluk hidup lainnya. Dampak negatif dari me nuru nnya kualita s lingk unga n hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai este-ika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami.

pada kenyataannya tindakan preventi f yang dila kukan , tidak ban yak

C. Dasar Hukum

berdampak pada perbaikan kualitas

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950

air di sungai Brantas. Justru dari

tentang Pembentukan Daerah Kota Besar

tahun ke tahun kualitas air sungai

Dalam

Brantas cenderung menurun.

Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan

Dinas Lingkungan Hidup berke-

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

wajiban melakukan pengawasan dan

diubah dengan Undangundang Nomor 2

pengendalian lingkungan hidup guna

Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965

mewujudkan Surabaya yang bebas

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

dari perusakan dan pencemaran ling-

Nomor 3037)

kungan. Industri dan kegiatan/usaha

Lingkungan

Propinsi

Jawa

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya

tentang

Negara

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi

Tambahan

Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah

Tahun

Pengairan 1974

(Lembaran

Nomor

65,

Lembaran Negara Nomor 3046)

Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3).

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

1982

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,

Lembaran Negara Nomor 3501)

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,

Tahun

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Lembaran Negara Nomor 3226)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara

Lembaran Negara Nomor 3839)

Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Lembaran Negara Nomor 3373)

1991 tentang Sungai (Lembaran Negara

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

Tahun

1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

1991

Nomor

44,

Tambahan

tentang

1982

1988

Tata

Nomor

Nomor

Pengaturan

38,

19,

Air

Tambahan

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3445)

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409)

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun

1991 tentang Sungai (Lembaran Negara

1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Tahun

Negara Nomor 3888)

Lembaran Negara Nomor 3445)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

Lingkungan

Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Lembaran Negara Nomor 4161)

Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cafa dan

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau

Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang

sumber air

Baku Mutu Air Limbah Domestik

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

1991

Nomor

44,

614/KPTS/1991

Tambahan

tentang

Pelimpahan

Pelak-sanaan

26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Pemberian Izin Penggunaan air dan atau

Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun

Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja

1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di

Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta

Jawa Timur junctis Nomor 10 Tahun 1991

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

dan Nomor 11 Tahun 1995 dan Nomor 11

Jawa Timur

Tahun 1998

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Nomor 67/PRT/1993 tentang Panitia Tata

Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun

Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I

1991 tentang Kawasan Lindung.

20.

Wewenang

Keputusan

Menteri

Negara

Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor

Kep-02/MENLH/1988

Pedoman

Penetapan

Baku

tentang Mutu

D.

ASAS,

PRINSIP,

KOMPONEN

PELAYANAN PUBLIK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Lingkungan

sebagai pelaksana urusan pemerintahan di

21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan

bidang lingkungan hidup bertugas untuk

Hidup Nomor Kep.51/MENLH/12/1995

melestarikan

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi

meliputi pena-

Kegiatan Industri

taan, pemanfaatan, pengembangan,

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan

pemeliharaan, pemulihan pengawas-

Hidup Nomor Kep.52/MENLH/10/1995

an dan pengendalian lingkungan hidup.

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi

Struktur organisasi Dinas Lngkungan

Kegiatan Hotel

Hidup Kota Surabaya terbagi menjadi

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan

3 (tiga) bidang yang mempunyai tugas

Hidup Nomor Kep.58/MENLH/12/1995

melaksanakan sebagian tugas Dinas

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi

Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Kegiatan Runiah Sakit

3 (tiga) bidang tersebut antara lain:

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

1. Bidang Penataan dan Peningkatan

Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982

Kapasitas lingkungan Hidup, yang

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

membawahi:

lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah

a. Seksi Pembinaan dan Peningkat-

Tingkat I Jawa Timur

an Kapasitas Lingkungan Hidup

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

b. Seksi Pengawasan dan Penataan

Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun

Hukum Lingkungan Hidup

1986 tentang Irigasi di Jawa Timur

2. Bidang Pengendalian Pencemaran

lingkungan

hidup

yang

dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

an. Hal ini merupakan upaya pence- gahan

yang membawahi:

terjadinya pencemaran dan/

a. Seksi Pencegahan dan Pengen-

atau perusakan lingkungan hidup

dalian Lingkungan Hidup

yakni dengan penerapan perizinan

b. Seksi Penanggulangan dan Pemu-

lingkungan, yang merupakan pene-

lihan Pencemaran Lingkungan

gakan hu kum admin istrasi untuk

Hidup

mewujudkan pembangunan berkelan-

3. Bid ang Tata Lin gkungan, yang

jutan atau kegiatan usaha yang ber-

membawahi:

wawasan lingkungan.9

a. Seksi Inventarisasi dan Penataan

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

kota Surabaya menerima dan menin-

b. Seksi Kajian Dampak Lingkung-

daklanjuti pengaduan yang disampaikan

an Hidup.

oleh masyarakat. Pengaduan dugaan

Ketiga bidang tersebut mempunyai

pe ncemaran dan /atau kerusaka n

tugas dan fungsi guna melakukan

sungai dapat disampaikan secara lisan

pencegahan dan pengawasan. Tindakan

maupun tertulis. Pengaduan secara

pencegahan pencemaran dan/atau

lisan dapat dilakukan dengan cara

keru sakan lingkungan oleh Dinas

mengadu lang sun g kepada Dinas

Ling kungan Hidup Ko ta Surabaya

Lingkungan Hidup Kota Surabaya

dilakukan melalui penerbitan izin

maupun melalui telepon. Sedangkan

lingkungan yang menjadi syarat untuk

peng a d uan secara te r tulis dapa t

memperoleh izin usaha/kegiatan.

disampaikan melalui surat, fax, pesan

Tujuan pengeluaran dan pengawas-

singkat maupun media. Setelah men-

an izin ialah untuk mengendalikan

dapatkan pengaduan dari masyarakat,

lingkungan secara baik serta mening-

Dinas Lingkungan Hidup Kota Sura-

katkan ketaatan pelaku usaha/kegiat-

baya melakukan rapat untuk pene-

an terhadap pencemaran dan/atau

laahan kasus, melakukan verifikasi

ke rusakan ling kung an. Berkaitan

lapangan, rekomendasi tindak lanjut

dengan penerbitan izin lingkungan

serta menyampaikan perkembangan

dan pengawasan pengelolaan ling -

dan hasil dari tindak lanjut verifikasi

kungan hidup, seorang pejabat dapat

yang telah dilakukan.

diancam pidana apabila yang ber-

Berdasarkan pada Perwali Sura-

sangkutan tidak menjalankan sesuai

baya No. 74 Tahun 2016 Tentang Izin

dengan peraturan perundang-undang-

Lingkungan, Izin yang telah dikeluar-

kan dapat dibatalkan apabila:

atau kegiatan yang wajib memiliki

a. Persyaratan yang diajukan dalam

AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki

permohonan izin mengandung cacat

izin lingkungan. Izin lingkungan sangat

hukum, kekeliruan, penyalahguna-

diperlukan guna perlindungan penge-

an, serta ketidakbenaran dan/atau

lolaan lingkungan hidup yang merupa-

pemalsuan data, dokumen, dan/

kan syarat agar setiap kegiatan/usaha

atau informasi;

dapat melakukan kegiatan/usahanya.

b. Pe nerbitannya tanpa memen uhi

Melalui perizinan, maka Dinas Ling-

sy a rat sebagai mana tercan t um

kungan Hidup Kota Surabaya memiliki

dalam keputusan komisi tentang

kewenangan dalam melakukan pe-

kelayakan lingkungan hidup atau

ngendalian dan pengawasan terhadap

rekomendasi UKL-UPL; atau

pelaku usaha yang telah memperoleh

c. Kewajiban yang ditetapkan dalam

izin usaha agar tetap taat pada aturan

dokumen AMDAL atau UKL-UPL

yang berlaku. Apabila didalam kegiat-

tidak dilaksanakan oleh penang-

an pengendalian dan pe ngawasan

gung jawab usaha dan/atau kegiat-

tersebut pemegang izin melakukan

an.

pelanggaran, maka Dinas Lingkungan

Berdasarkan pada Perwali terse-

Hidup dapat menerapkan sanksi admi-

but di atas, maka setiap usaha dan/

Nistratif.