3. Bab Ii Ikm.docx

BAB II TINJAUAAN PUSTAKA

A. SARANA PELAYANAN KESEHATAN a. Definisi Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung gugat dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.1,4 b. Tujuan Tujuan pelayanan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Visi pembangunan kesehatan Indonesia (Depkes RI) yaitu: Gambaran masyarakat Indonesia yang dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pola kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik Indonesia.1

3

4

Visi kesehatan Indonesia dilaksanakan melalui misi yang juga ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Reepublik Indonesia. Misi pembangunan kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) adalah sebagai berikut:1 1) Menggerakkan

pembangunan

kesehatan

berwawasan

kesehatan.

Para

penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan kesehatan didalam semua kebijakan pembangunannya. Program yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan diharapkan untuk tidak dilaksanakan; 2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup mendiri. Kesehatan merupakan tangguang jawab individu, masyarakat, pemerintah dan swata, itu artinya kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah , masyarakat juga harus mandiri menjaga kesehatannya sendiri; 3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata, dan terjangkau; 4) Menjangkau dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit. c. Klasifikasi Di Indonesia secara umum sarana pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu:4 1) Sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar. Pada umunya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan. Sarana kesehatan ini mencakup puskesmas, poliklinik, praktek dokter.

5

2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah jenis fasillitas pelayanan kesehatan yang melayani dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik. Sarana kesehatan ini mencakup Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit tipe C atau Rumah Sakit tipe D serta Rumah Sakit Bersalin. 3) Sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah jenis pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan sub spesialistik. Sarana kesehatan ini mencakup Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit tipe A atau Rumah Sakit tipe B. B. KEPEMIMPINAN a. Definisi Kepemimpinan adalah proses yang sangat penting dalam setiap organisasi karena kepemimpinan inilah yang akan menentukan sukses atau gagalnya suatu organisasi. Beberapa definisi tentang kepemimpinan adalah sebagai berikut : 1) Kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Ini berarti bahwa setiap pemimpin (leader) melalui kerja sama yang sebaik – baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Peranan pimpinan memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. 2) Kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang dilakukan bukan melalui paksaan melainkan himbauan dan persuasi.

6

3) Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh, kepribadian dapat diartikan sebagai sifat – sifat dan watak pemimpin yang menunjukkan keunggulan, sehingga menyebabkan pemimpin tersebut memiliki pengaruh terhadap bawahan. 4) Kepemimpinan adalah serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan – kegiatan bersama. Dari serangkaian perilaku tersebut dapat berupa menilai anggota kelompok , menentukan hubungan kerjasama, mampu memperhatikan kepentingan bawahan,dsb. 5) Kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok, dalam kehidupan organisasi dari kepemimpinan diharapkan lahir sebagai gagasan baru, memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan kelompok. 6) Kepemimpinan sebagai sarana penciptaan tujuan. Dalam Hal ini pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan berperilaku secara bersama – sama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai peran sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi dan mengkoordinasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7) Kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan dalam oganisasi setiap anggota mempunyai peran yang berbeda – beda. 8) Kepemimpinan sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan jangan diaggap sebagai jabatan pasif, melainkan harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan.

7

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai target dan tujuannya tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur, peraturan, standar operasi, sumber daya manusia atau infrastruktur yang dimiliki. Namun, model kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin juga akan menentukan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.3,5 b. Sifat-Sifat Kepemimpinan Sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai berikut:3 1) Kompeten. Menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. 2) Berwawasan ke Depan. Dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh; memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi; mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti suatu organisasi. 3) Menginspirasi. Memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi; memegang kendali; memiliki daya tahan; senantiasa berkomunikasi, memberi inpsirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. 4) Mengaktualisasi Diri. Terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru.

8

5) Jujur dan Rendah Hati. Selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. c. Upaya-upaya dalam Kepemimpinan Upaya untuk meningkatkan kemampuan, kualifikasi dan kompetensi seseorang dalam mempimpin suatu oraganisasi harus melihat kualitas pemimpin dalam memimpin. Sebagai seorang pemimpin ia harus memahami bahwa kualitas dirinya sangat dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia harus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian peningkatan kualitas kepemimpinan harus dilakukan juga sebagai usaha pengembangan kemampuan memecahkan masalah, melalui proses mengikutsertakan atau berarti juga bahwa usaha peningkatan kualitas kemampuan menggali kreativitas dan meningkatkan kinerja para karyawan yang di pimpin di perusahaan. Usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut :6 1) Berpikir efektif dalam menetapkan keputusan. Kepemimpinan dapat berjalan secara efektif bilamana setiap masukan dari orang lain atau karyawan itu dimanfaatkan secara maksimal dalam menganalisis sesuatu agar suatu masalah terselesaikan lalu menetapkan suatu keputusan tersebut sesuai dengan berbagai masukan tersebut. 2) Mengkomunikasikan hasil berpikir. Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan membuat komitmen atau keputusan di dalam proses berpikir. Hasil keputusan itu harus diterjemahkan menjadi gagasan yang jelas berupa lisan maupun tertulis agar diketahui oleh karyawan atau anggota dalam

9

organisasi. Tetapi terdapat beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam mengkomunikasikan hasil berpikir tersebut : 1. Hasil berpikir yang dikomunikasikan sebaiknya yang telah memalui proses berpikir rasional, kritis, dan obyektif. Untuk itu pemimpin harus mengetahui secara tepat dan baik mengenai kata - kata dan kalimat yang diucapkan atau dituliskan agar tidak salah dalam menafsirkan. 2. Pemimpin harus mengetahui secara tepat tujuan pembicara atau tulisan yang akan dikomunikasikannya, agar dapat mengetahui manfaat atau keberhasilannya apabila yang telah disampaikan itu diwujudkan menjadi kegiatan. 3. Pemimpin harus berusaha menguasai secara baik bahan atau pesan dan masalah yang akan dibicarakan atau yang akan di tuliskan. 4. Pemimpin harus berusaha mempergunakan kata-kata yang sesuai dengan kondisi tingkat pemahaman pendengar atau pembaca pesan yang disampaikan. Usahakan menghindari kata-kata yang diperkirakan sulit untuk dipahami. 5. Pemimpin harus siap untuk menerima kritik dan saran tentang pesan yang dikomunikasikan tersebut. 6. Pemimpin sebaiknya tidak memaksakan diri berbicara atau menulis pesan dalam keadaan emosional karena besar pengaruhnya terhadap proses kegiatan. 3) Meningkatkan

partisipasi

dalam

memecahkan

masalah.

Kemampuan

mewujudkan dan membina kerjasama pada dasarnya berarti mampu

10

mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dapat disebutkan sebagai partisipasi dalam memecahkan masalah. Hal itu akan berdampak kepada perkembangan suatu organisasi. 4) Menggali dan meningkatkan kreativitas. Setiap pemimpin yang menyadari akan pentingnya menggali dan memanfaatkan kreativias anggota organisasi juga akan selalu berusaha meningkatkan kemampuan tersebut. Pemimpin akan terus menerus berusaha memberikan motivasi agar anggota organisasi atau karyawannya menjadi potensi yang kreatif. Didalam organisasi harus terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin dalam meningkatkan kinerja para karyawan, adapun langkahlangkahnya sebagai berikut : 1) Menciptakan dan mengembangkan suasana atau iklim organisasi yang merangsang kreativitas. Usaha ini harus dimulai dari sikap keterbukaan yang terlihat pada kesediaan mendengar, menanggapi, menghargai dan mempertimbangkan setiap kreativitas dari anggota organisasinya. Usaha ini bahkan dapat dikembangkan dengan memberi intensif baik dalam bentuk material maupun non material. 2) Menciptakan dan mengembangkan kerja sama yang dapat menumbuhkan perasaan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan usaha mengembangkan dan memajukan organisasi. 3) Merumuskan tujuan untuk kepentingan bersama diiringi dengan usaha kebersamaan di lingkungan anggota organisasi. Usaha itu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pencapaian tujuan merupakan kepentingan setiap anggota, yang akan lebih mudah

11

dan cepat terwujud apabila anggota kreatif dalam menciptakan dan melaksanakan kegiatan masing-masing.7 d. Gaya Kepemimpinan Gaya kepemimpinan diartikan sebagai sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan/karyawan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Ada beberapa gaya kepemimpinan, antara lain: 1) Autokratis. Kepemimpinan gaya otokratis, otoriter adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. Ciri kepemimpinan gaya otokratis antara lain adalah : 1. Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin 2. Keputusan selalu dibuat oleh pimpinan 3. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan 4. Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan atau pendapat 5. Tugas-tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif 6. Lebih banyak kritik daripada pujian 7. Pimpinan menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat 8. Cenderung adanya paksaan, ancaman dan hukuman 9. Kaku dalam bersikap

12

10. Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan. Penerapan kepemimpinan gaya otoriter dapat mendatangkan keuntungan antara lain berupa kecepatan serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara mungkin produktifitas dapat naik. Akan tetapi disisi lain menimbulkan kerugian antara lain berupa suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut yakni timbulnya ketidakpuasan. 2) Demokratis.

Kepemimpinan

gaya

demokratis

adalah

kemampuan

mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Ciri kepemimpinan gaya demokratis antara lain adalah : 1. Wewenang pimpinan tidak mutlak 2. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan 3. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan 4. Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan 5. Banyak

kesempatan

bagi

bawahan

untuk

menyampaikan

saran,

pertimbangan atau pendapat 6. Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan daripada instruktif 7. Pimpinan meminta kesetiaan para bawahan secara wajar

13

8. Terdapat suasana saling percaya, saling hormat menghormati dan saling menghargai 9. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan Penerapan

kepemimpinan

gaya

demokratis

dapat

mendatangkan

keuntungan antara lain berupa keputusan serta tindakan yang lebih obyektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedang kelemahan gaya ini antara lain keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, keputusan yang dibuat bukan merupakan keputusan terbaik. 3) Kebebasan (Laissez-faire). Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini peranan pimpinan hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Setiap orang dapat melakukan kegiatan masing - masing sesuai dengan kehendak masing-masing pula. Ciri kepemimpinan gaya liberal antara lain adalah : 1. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan 2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan 3. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya 4. Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok 5. Kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan kelompok 6. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang perorang

14

Penerapan pemimpin gaya liberal dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan jenis ini membawa kerugian bagi organisasi antara lain berupa kekacauan karena tiap pejabat bekerja menurut selera masing-masing. Tidaklah mudah menentukan macam gaya kepemimpinan yang terbaik, karena gaya kepemimpinan tersebut tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Lester R. Bitel menyebutkan bahwa semua gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing - masing dan karena itu dapat mendatangkan keuntungan atau kerugian tergantung dari penggunaannya yang tepat atau tidak.7 e. Fungsi Kepemimpinan Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing - masing. Fungsi kepemimpinan merupakan kejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan dalam sarana kesehatan adalah sebagai berikut : 1) Fungsi Perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Manfaatnya antara lain: 1. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk pedoman apa yang akan dilakukan. 2. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada.

15

3. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Perencanaan meliputi dua hal, yaitu: 1. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek, pada keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat rutinitas. 2. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu jangka panjang. Bila dipandang penting, bisa dilengkapi dengan prosedur yang diperlukan. Setiap rencana yang baik akan berisi: a) Maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami dengan cepat. b) Penggunaan sumber daya Enam M (Man, Method, Machine, Material, Money, and Minute) secara tepat. c) Cara dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. 2) Fungsi Penetapan Visi. Seorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi ke depan (visioner) berarti selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. 3) Fungsi Instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bilamana waktu

16

memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan dimana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 4) Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan

keputusan

yang

memerlukan

bahan

pertimbangan

dan

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 5) Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masingmasing. 6) Fungsi Delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk memberikan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. 7) Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan

17

bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.8 f. Tugas Kepemimpinan Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara luas dan pelaksanaanya atau tugas pokoknya adalah sebagai berikut : 1) Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja. 2) Pemimpin harus mampu memberikan intruksi-intruksi yang jelas. 3) Pemimpin harus berusaha mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. 4) Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis. 5) Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.8

C. KEPEMIMPINAN DALAM SARANA KESEHATAN Sarana pelayanan kesehatan terdiri dari komponen utama yaitu pelayanan kesehatan/klinis yang meliputi unsur dokter, tenaga paramedis, prasarana dan sarana pelayanan, peralatan dan laboratorium pendukung, tersedianya berbagai jenis obat-obatan, sistem administrasi, sistem bukti asuransi, dan sistem teknologi informasi. Kemudian masing-masing unsur tersebut masih memiliki sistem-sistem tersendiri yang memiliki suatu pedoman manajemen khusus yang berlaku pada lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan ternyata tidak hanya mengandalkan kehebatan seorang

18

dokter atau tenaga medis/ pendukung medis belaka, namun harus terintegrasi dari berbagai komponen yang berjalan dalam suatu sistem yang saling terkait, dan harus saling sinergis. Penerapan manajemen pada unit pelaksana teknis seperti rumah sakit dan puskesmas merupakan upaya untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan tersebut, dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi (unit kerja dan sebagainya) secara efektif, efisien, produktif, dan bermutu.8 Bagi sarana pelayanan kesehatan yang akan meningkatkan mutu pelayanan, maka diperlukan pemimpin tim yang memiliki setidaknya 6 kemampuan kepemimpinan dalam membangun tim, yaitu: 1) Berorientasi kepada tujuan; 2) Dapat membangun suasana keterbukaan untuk membahas berbagai macam isu-isu; 3) Meningkatkan rasa percaya diri para anggota tim melalui tanggung jawab dan delegasi; 4) Menguhubungkan antara tugas masing-masing anggota tim dan tujuan organisasi; 5) Menyusun prioritas; dan 6) Menyusun indikator dan sistem penilaian kinerja. Tanpa kepemimpinan tersebut maka akan mustahil membangun team work yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan meskipun didukung dengan anggota tim yang sebenarnya memiliki kualifikasi sangat baik.7 a. Rumah Sakit 1) Manajemen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dengan semakin luasnya bidang kegiatan rumah sakit, semakin diperlukan unsur-unsur penunjang medis yang semakin luas pula, misalnya: masalah-masalah administrasi, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat dan bahkan aspek-

19

aspek hukum atau legalitas. Belum lagi kehendak pasien yang menghendaki unsur penunjang non-medis yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini. Semakin lama semakin dirasakan perlunya peningkatan pengelolaan rumah sakit secara professional. Pengelolaan rumah sakit sehari-hari menjadi wewenang dan tugas direksi rumah sakit sendiri. Pada dasarnya, betapapun kebijaksanaan yang diberikan oleh pengurus yayasan/pemilik rumah sakit mungkin sudah baik, citra rumah sakit akan terbentuk oleh pelaksanaan tugas sehari-hari.9 2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Dengan memperhatikan uraian di atas jelaslah bahwa ada tiga bahan yang semestinya sangat penting dengan tugas dan wewenang yang cukup jelas, yaitu: 1. Pemilik Rumah Sakit/Yayasan/Governing Board 2. Direksi Rumah Sakit 3. Staf Kedokteran (medical staff ) Ketiga badan ini, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, saling mengisi dan mengontrol, sehingga tercapai keseimbangan untuk mengarahkan tujuan rumah sakit. Ketiga badan ini dapat membentuk semacam “Badan Musyawarah” yang merumuskan dan menampung permasalahan-permasalahan yang ada, sebelum diputus oleh yayasan/Governing Board/pemilik rumah sakit.9 Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A, susunan organisasinya diatur sesuai dengan SK Menkes No. 543/VI/1994 adalah sebagai berikut : a. Direktur b. Wakil direktur terdiri dari:

20

1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Wadir Penunjang Medik dan Instalasi 3. Wadir Umum dan Keuangan 4. Wadir Komite Medik Tiap-tiap

wadir

diberikan

tanggung

jawab

dan

wewenang

mengatur beberapa bidang atau bagian pelayanan dan keperawatan dan instalasi. Instalasi RS diberikan tugas untuk menyiapkan fasilitas agar pelayanan medis dan keperawatan dapat terlakasana dengan baik. Instalasi RS dipimpin oleh seorang kepala yang diberikan jabatan nonstruktural.10 Komite medik (KM) juga diberikan jabatan nonsturktural yang fungsinya menghimpun anggota yang terdiri dari para kepala staf medik fungsional (SMF). KM diberikan dua tugas utama yaitu menyusun standar pelayanan medis dan memberikan pertimbangan kepada direktur dalam hal: 1. Pembinaan, pengawasan dan penilaian mutu pelayanan mutu pelayanan medis, hak-hak

klinis

khusus

kepala

SMF,

program

pelayanan

medis,

pendidikan dan pelatihan (diklat), serta penelitian dan pengembangan (litbang). 2. Pembinaan tenaga medis dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi.10 Semua kepala SMF diangkat oleh Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI berdasarkan usulan dari direktur RS dengan mengkaji struktur organisasi dan tugas-tugas pokok RS. SMF yang menggantikan UPF (Unit Pelaksanaan Fungsional) terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.

Mereka

mempunyai

tugas

pokok

menegakkan

diagnosis,

21

memberikan pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pelatihan dan penelitian pengembangan pelayanan medis. Untuk RS kelas A, jumlah SMF yang dimiliki minimal 15 buah yaitu (1) Bedah (2) Kesehatan Anak (3) Kebidanan dan Penyakit Kandungan (4) Penyakit Dalam (5) Penyakit Saraf (6) Penyakit Kulit dan kelamin (7) THT (8) Gigi dan Mulut(9) Mata (10) Radiologi (11) Patologi Klinik (12) Patologi Anatomi (13) Kedoteran Kehakiman (14) Rehabilitasi Medik (15) Anestesi. Masing-masing Wadir juga dilengkapi sekretariat khusus dan bidang bidang yang dibagi lagi menjadi subbagian dan seksi (sesuai dengan SK Menkes No. 134).10 Susunan organisasi RSU kelas B hampir sama dengan kelas A, bedanya hanya terletak pada jumlah dan jenis masing-masing SMF. Untuk RSU kelas B tidak ada subspesialisnya. Susunan organisasi RS kelas C dan D lebih sederhana jika dibandingkan dengan kelas A dan kelas B, disini tidak ada wakil direktur, tetapi dilengkapi dengan staf khusus yang mengurusi administrasi. Kondisi ini berpengaruh pada jenis pelayanan medis dan jumlah staf profesional (medis dan paramedis) yang dipekerjakan pada tiap-tiap RS ini. Secara umum, jenis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan juga akan ikut menentukan peningkatan kelas sebuah RS di suatu wilayah, terutama yang berlokasi di ibu kota provinsi.10 3) Tugas dan Fungsi 1. Direktur Direktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi dan menyelenggarakan

22

upaya rujukan di sektor kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Direktur mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi, medis dan keperawatan; b) Penyelenggaraan urusan administrasi, medis dan keperawatan; c) Pembinaan dan penyelnggaraan tugas dibidang administrasi, medis dan keperawatan; d) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Direktur membawahi : a) Wakil Direktur Pelayanan Medis; dan b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Wakil Direktur Pelayanan Wadir Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengkoordinasi tugas bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Wadir Pelayanan mempunyai Fungsi : a) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan rawat jalan; b) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan rawat inap; c) Pengkoordinasian pengelolaan keperawatan, etika dan frofesi keperawatan; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Wadir Pelayanan membawahi: a) Bidang Pelayanan Medis; b) Bidang Pelayanan Keperawatan;

23

c) Bidang Penunjang Medik; 2.1 Bidang Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis, elektromedik, dan rehabilitasi medis; b) Pengelolaan dan penyajian data pelayanan medis, elektromedik, dan rehabilitasi medis; c) Pengelolaan

dan

pelayanan

perawatan

medik,

elektromedik

dan

rehabilitasi medis; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Bidang Pelayanan Medis membawahi : a) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Fasilitasi Pelayanan Medis; 2.2 Bidang Keperawatan Bidang

Keperawatan

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan asuhan, etika dan profesi keperawatan

serta

pengelolaan

logistik

keperawatan.

menyelenggarakan tugas Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

Untuk

24

a) Pengkoordinasian, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan bidang keperawatan. b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Bidang Keperawatan membawahi : a) Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; b) Seksi Logistik Keperawatan; 2.3 Bidang Penunjang Medik Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi: a) Penyusunan standar farmakologi RS; b) Pelaksanaan pelayanan Instalasi RS; c) Pengelolaan sarana dan prasarana RS; d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya; Bidang Penunjang Medik membawahi : a) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik; b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Fasilitasi Penunjang Medik; 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengkoordinasikan tugas bagian ketatausahaan, keuangan dan penelitian dan pengembangan dan tugas-tugas bagian sesuai dengan peraturan

25

perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a) Pengoordinasian perumusan program Pendidikan dan latihan serta Penelitian dan Pengembangan RS; b) Pengelolaan urusan kepegawaian, tatalaksana dan rumah tangga RS; c) Pengelolaan keuangan data dan informasi Rumah Sakit Khusus Daerah; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi : a) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan; b) Bagian Tata Usaha; c) Bagian Keuangan; 3.1 Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan mempunayi tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Pendidikan dan lLatihan serta Penelitian dan Pengembangan; b) Penyiapan bahan perumusan dibidang pendidikan dan latihan; c) Penyiapan bahan perumusan di bidang penelitian dan pengembangan;

26

d) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang

Pendidikan

dan

Latihan

serta

Penelitian

dan

Pengembangan membawahi : a) Seksi Pendidikan dan Latihan; b) Seksi Penelitian dan Pengembangan. 3.2 Bagian Tata Usaha Bagian tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian tata Usaha mempunyai fungsi : a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan; b) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; c) Pengelolaan administrasi keuangan; d) Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data; e) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; f) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya; Bagian Tata Usaha membawahi : a) Sub Bagian Umum, Aset dan Perlengkapan; b) Sub Bagian Kepegawaian, Humas, Organisasi dan Hukum;

27

3.3 Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan pengelolaan

administrasi

keuangan

di

lingkungan

RS.

Untuk

menyelenggarakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan administrasi akutansi dan verifikasi; b) Pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan; c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; Bagian Keuangan membawahi : a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi; 4. Komite Medik Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur. Komite Medik bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komite Medik, yaitu: (a) Ketua; (b) Sekretaris; dan (c) Sub komite. Komite medik terbagi dalam sub komite, yaitu: (a) Sub komite kredensial; (b) Sub komite mutu profesi; dan (c) Sub komite etika dan disiplin profesi. Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medisyang bekerja di rumah sakit dengan cara : (a) Melakukan kredensial; (b) Memelihara mutu profesi staf medis; dan (c) Menjaga disiplin, etika dan perilaku

28

profesi staf medis. Membantu Direktur Utama Rumah Sakit menyusun standar pelayanan danmemantau pelaksanaannya. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis. Untuk menyelenggarakan tugas Komide Medik mempunyai fungsi: a) Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis; b) Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis; c) Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis; d) Memberikan rekomendasi perubahan/ modifikasi rincian kewenangan klinis; e) Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; f) Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g) Memberikan rekomendasi pendampingan; h) Memberikan rekomendasi tindakan disiplin; i) Memberikan usulan rencana kebutuhan tenaga medis; j) Memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan/ pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan; k) Monitoring dan Evaluasi penggunaan obat di Rumah Sakit; l) Monitoring dan evaluasi Efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di Rumah Sakit; m) Melaksanakan

pembinaan

Etika

Profesi

serta

mengatur

kewenangan

profesianggota dan staf medis fungsional; n) Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit dan FakultasKedokteran/Kedokteran Gigi/Instansi Pendidikan lain.

29

Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Utama Rumah Sakit, sedangkan Ketua Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit dan komite medik berhak memperoleh insentif. b. Puskesmas 1) Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan dengan

misi sebagai pusat pengembangan

tugasnya

melaksanakan

pembinaan,

pelayanan kesehatan,

pelayanan

kesehatan

yang secara

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspekaspek : promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang dilakukan untuk menjalan misi Puskesmas, antara lain: 1. Meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehata, dengan dua cara : (1) Quality of care, yaitu peningkatan kemampuan profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya (dokter, perawat, bidan, dll) yang dilakukan oleh organisasi profesi. (2) Quality of service, yaitu peningkatan kualitas yang terkait dengan pengadaan sarana, dan menjadi

tanggung jawab

institusi sarana

kesehatan (Puskesmas). 3. Pengadaan masyarakat.

peralatan

dan

obat-obatan

sesuai

dengan

kebutuhan

30

4. Sistem rujukan di tingkat pelayanan dasar. 5. Peran serta masyarakat, melalui pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD).11 2) Struktur Organisasi Puskesmas Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari : 1. Kepala Puskesmas 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Kelompok Kerja Upaya Pelayanan Kesehatan 5. Kelompok Kerja Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Bencana; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional Pengorganisasian Puskesmas ke depan selain dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, juga ada Wakil Kepala Puskesmas dan meliputi unit fungsional dan unit tata usaha. Program pokok Puskesmas atau program kesehatan dasar yang harus dilaksanakan di Puskesmas meliputi : (1) Promosi kesehatan, (2) Kesehatan lingkungan, (3) Kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, (4) Perbaikan gizi, (5) Pemberantasan penyakit menular, (6) Pengobatan. Mengelola puskesmas sebagai satu unit organisasi yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia, peralatan, anggaran dan program-program kegiatan serta lingkungan internal dan eksternal memerlukan ilmu manajemen. Manajemen diterjemahkan dalam tiga rangkaian utama yaitu P1 Perencanaan, P2 Penggerakan dan pelaksanaan serta P3 Pengawasan, pengendalian dan

31

Penilaian. Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah menyusun RUK yang meliputi usulan kegiatan wajib dan usulan kegiatan pengembanga. RUK yang telah tersusun dibahas di dinas kesehatan kabupaten atau kota diajukan ke pemda melalui dinkes. Selanjutnya

RUK

yang

sudah

terangkum dalam usulan dinkes akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh dukungan pembiayaan dan dukungan politis. Dalam penyelenggaraan program atau upaya kesehatan pokok di puskesmas berdasarkan rencana yang ada dilakukan pengorganisasian.

Dalam

pelaksanaan program kegiatan harus jelas siapa yang menjadi unsur pimpinan, siapa yang menjadi unsur supervisor, dan siapa yang menjadi unsur pelaksana.11 3) Tugas dan Fungsi 1. Kepala Dinas kesehatan Kepala melaksanakan pengelolaan

Dinas segala

Kesehatan mempunyai usaha

kesekretariatan

dan

kegiatan

dinas alam

di

tugas bidang

melaksanakan

memimpin

dan

kesehatan

serta

tugasnya. Kepala

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a) Menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten. b) Membuat

program

kerja

untuk

mencapai

tujuan

jangka

panjang,

jangka menengah, dan jangka pendek. c) Mengkoordinir

kegiatan

sekretariat

dan

bawahannya yang berada dalam lingkungan dinasnya.

mengawasi

pekerjaan

32

d) Melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah. 2. Sekretariat Dinas Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengolahan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi : a) Pengelolaan

surat

menyurat,

kearsipan/

dokumentasi,

hukum,

kehumasan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. b) Penyiapan

data,

informasi,

hubungan

masyarakat

serta

pelaksanaan

inventaris rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum. c) Pengelolaan dan pengadaan barang-barang dan peralatan kantor. d) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan. e) Melaksanakan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya. f) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat Dinas terdiri atas : (1) Sub bagian umum dan perlengkapan; (2) Sub bagian kepegawaian; dan (3) Sub bagian keuangan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Dinas.

33

3. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan Bidang

Pengembangan

Sistem

Kesehatan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengembangan Sistem Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai : a) Pengumpulan dan pengelolaan data di bidang kesehatan. b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang kesehatan. c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program. d) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan tahunan. e) Pembinaan dan pengendalian kompetensi profesi bidang kesehatan. f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan terdiri atas 3 seksi, yaitu: (1) Seksi perencanaan dan pengendalian program; (2) Seksi pengolahan data dan informasi kesehatan, dan (3) Seksi akreditasi dan kompetensi profesi. Masingmasing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan. 4. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit. Dalam melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menyelenggarakan fungsi : a) Perencanaan kegiatan penelitian dan laboratorium terhadap terjadinya

wabah

penyakit,

kemungkinan

kesehatan haji dan kesehatan transmigrasi.

34

b) Pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberantasan

penyakit

menular langsung dan penyakit bersumber binatang. c) Pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit dan imunisasi. d) Pengumpulan bahan penyelenggaraan penanggulangan bantuan kesehatan. e) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit terdiri atas tiga seksi, yaitu: (1) Seksi pengamatan penyakit; (2) Seksi imunisasi dan pencegahan penyakit dan masing; (3) Seksi penyakit

pemberantasan

penyakit

menular

dan

bersumber binatang. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang

kepala seksi yang berada

di

bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. 5. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam

melaksanakan

tugas

bidang

pelayanan kesehatan masyarakat

menyelenggarakan fungsi : a) Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi. b) Pembinaan/

pengendalian

teknis

upaya

kesehatan

keluarga, kesehatan

dasar dan rujukan. c) Pembinaan/ masyarakat.

pengendalian teknis

upaya

jaminan

pemeliharaan kesehatan

35

d) Pembinaan/ pengendalian teknik upaya kesehatan gizi masyarakat. e) Pemberian bimbingan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat sektor publik termasuk pencatatan pelaporan. f) Melaksanakan monitoring dan pengendalian ketersediaan obat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan sarana kesehatan lainnya. g) Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan sarana produksi, industri makanan rumah tangga dan industri perorangan obat tradisional. h) Pelaksanaan pengamatan penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM). i) Pengorganisasian pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, dan psikotropika, zat adiktif, rokok, alkohol, dan bahan berbahaya lainnya. j) Penyuluhan dan pemasyarakatan obat esensial generik serta tanaman obat keluarga. k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas 3 seksi, yaitu: (1) Seksi kesehatan keluarga, rujukan dan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat; (2) Seksi gizi masyarakat; dan (3) Seksi farmasi, makanan dan minuman. Masingmasing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 6. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang penyehatan

36

lingkungan dan promosi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a) Pengumpulan dan sistimatis bahan pembinaan penyehatan lingkungan, makanan dan minuman serta tempat-tempat umum. b) Pengumpulan dan sistimatisasi bahan pembinaan, pengawasan kualitas air. c) Pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan medik. d) Penyiapan bahan penyusunan rencana penyuluhan. e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang penyahatan lingkungan dan promosi kesehatan terdiri atas tiga seksi, yaitu: (1) Seksi penyehatan lingkungan, dan pengawasan tempat-tempat umum/ tempat pengolahan makanan; (2) Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan (3) Seksi

peran

serta

masyarakat/

upaya

kesehatan bersumber daya masyarakat. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan sebagian fungsi Dinas Kesehatan dalam kegiatan teknis di Bidang Kesehatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.