18 Kebijakan Perencanaan, Akses, Dan Evaluasi.docx

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Alamat: Br. Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Telp. 0366-5596680

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI DI UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat;

Menimbang

b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas; c. bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indicator-indikator kinerja yang jelas;

Mengingat

:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42); 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116); 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentagn Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2004, tentang Puskesmas; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 168 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator – indikator Prioritas Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Klungkung; 14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 106 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN TENTANG

KEPALA

KEBIJAKAN

PUSKESMAS

NUSA

PERENCANAAN,

PENIDA

AKSES,

I

DAN

EVALUASI DI UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I; KESATU

:

Kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

I

merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

2

KEDUA

: Surat keputusan ini dengan kekeliruan

berlaku

sejak

tanggal ditetapkan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat akan

diadakan

perbaikan/perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampalan Pada tanggal 9 Februari 2019 PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI DI UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I A. PERENCANAAN PUSKESMAS. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 2. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat 3. Perencanaan puskesmas harus disusun berdasarkan analsisi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas 4. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data kesakitan, data kematian, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan UKM, dan UKP. 5. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan 6. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UKM maupun UKP 7. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan/kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas 8. Kepala Puskesmas wajib melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan puskesmas. 9. Monitoring dilakukan melalui memeriksa laporan, lokakarya mini bulanan, dan supevisi pelaksanaan kegiatan. B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS. 1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas wajib disediakan bagi masyarakat. 2. Informasi tengang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Puskesmas wajib disamaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program 3. Komunikasi dengan masyarakat , termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan (verbal). Komunikasi tertulis dilakukan melalui: SMS, ketersediaan kotak saran, pengumuman, flyer, sedangkan komunikasi lisan dilakukan melalui media: telpon, temu muka dengan masyarakat, menyampaikan secara langsung, dsb 4. Keluhan dan umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti 4

5. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan bail wajib dievaluasi 6. Seluruh karyawan wajib mematuhi peraturan tata tertib, peraturan internal, dan standar operasional prosedur ketika melaksanakan pelayanan C. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS 1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala Puskesmas maupun Penanggung jawab baik UKP maupun UKM 2. Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja pelayanan UKP 3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap Upaya Puskesmas 4. Monitoring dan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tri bulan, dan tahunan 5. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan dapat dilakukan melalui mekanisme minilokakarya bulanan, audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun secara periodik. 6. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun penanggung jawab. 7. Hasil monitoring dan penilaian kinerja harus diumpan balikkan pada pihak-pihak terkait (Catatan: bisa hard copy atau soft copy lewat email) 8. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kajibanding dengan Puskesmas yang lain 9. Kajibanding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan perbadingan kinerja yang dihadiri oleh (lima) puskesmas secara bergantian. 10. Jika diperlukan dapat dilakukan kajibanding dengan puskesmas lain yang mempunyai unggulan untuk belajar pengalaman terbaik dari puskesmas tersebut. 11. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kajibanding harus ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan 12. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sampalan, 9 Februari 2019 PLT. KEPALA UPT. PUSKESMAS NUSA PENIDA I

AGUS PUTU AGUNG

5