01.peningkatan Kapasitas Kesga.docx

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA TAHUN 2020 A.

Latar Belakang a. Dasar Hukum       

     

Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang – undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah Permenkes No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum Hamil, Persalian dan Nifas Peraturan pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Instruksi Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1874/Menkes/SK/IX/2011 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi 25 tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak Pemenkes No 60 tahun 2013 Tentang Pengembanagan Anak Usia Dini Holistik Integratif Permenkes Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Permenkes RI No 25 Tahun 2016 tentang rencana aksi nasional kesehatan lansia Permenkes RI No 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas Keputusan Mentri Kesehatan RI No 33/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategi Departemen Kesehatan RPJMN Tahun 2010 – 2014

b. Gambaran Umum Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator pembangunan kesehatan suatu negara . AKI di Indonesia mash sangat tinggi dibandingkan negaranegara tetangga data SDKI tahun 2007 yaitu 228 /100000 KH , tahun 2012 359/1000000 darn hasil survei terkini melalui SUPAS 2015 AKI sebesar 305/1000000 KH. Kematian ibu adalah suatu kejadian “ puncak gunung es” dari keadaan kesehatan ibu di suatu daerah. Untuk ibu yang meninggal terdapat banyak ibu lain yang berhasil, yang menderita keadaan/komplikasi seperti yang diderita ibu yang meninggal tersebut, baik keadaan sebelum, saat maupun setelah hamil dan melahirkan . diperkirakan 20% dari ibu hamil akan menderita komplikasi yang memerlukan penanganan kegawatdaruratan kebidanan. Selama ini pemerintah telah melakukan banyak program yang ditujuhkan untuk memperbaiki status kesehatan dan anak yang diharapkan dapat menurunakan angka kematian ibu dan anak. Salah salah program pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah audit terhadap kematian maternal dan perinatal (AMP) dengan fokus pada persalinan dengan tenaga kesehaan(nakes) penangnan komplikasi yang adekuat dengan dicanangkannya fasilitasi kesehatan PONED dan PONEK, serta akses terhadap penncegahan kehamilan dan penanganan aborsi yang tidak aman. Selaitu juga telah dilakukan berbagai program lain untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak.

Untuk mendapatkan angka kematian ibu yang mendekati nilai sesungguhnya diperlukan jumlah yang sangat besar untuk melakukan survei. Melakukan surveilans terhadap kematian ibu merupakan salah satu jawaban untuk mendapatkan jumlah kematian ibu tersebut. Akan tetapi terjadi under-reporting masih sangatlah mungkin apabila sistem surveilans yang dilakukan tidak komprehensif. Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan ke 4 kehamilan, kemudian sekitar bulan ke 6 kehamilan dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke 8 dan 9 kehamilan. Delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi di usia dini. Itu sebabnya, periode ini merupakan momen tepat untuk menanamkan nilai dan pendidikan pada anak, termasuk status gizi yang menjadi salah satu aspek terpenting guna mendukung tumbuh-kembang, pembentukan karakter, serta kecerdasan yang akan dibawa hingga usia dewasanya. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi sebuah sarana yang tepat dalam memberikan pengenalan nutrisi yang tepat dengan stimulasi yang sesuai tahapan tumbuh-kembang Si Kecil. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani KtP/A. Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan saat ini 2771 Puskemas Mampu Tatalaksana KtP/A di 34 Provinsi dan 67 RS yang memiliki PPT/PKT (Profil Kesehatan 2015), dan menyediakan tenaga kesehatan terlatih tatalaksana kasus KtP/A di Puskesmas dan RS. Upaya penanganan KtP/A pada sektor kesehatan dilakukan secara komprehensif melalui Promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif. Pemberian edukasi melalui penyuluhan, media KIE, pendidikan kesehatan reproduksi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KtP/A. Tenaga kesehatan di latih agar dapat melakukan deteksi dini adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun jejaring kemitraan lintas program dan se Terkait Kekerasan terhadap Anak, Kementerian Kesehatan melalui Permenkes no 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, merupakan salah satu perlindungan hukum bagi petugas kesehatan untuk melaporkan kasus kekerasan anak. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada penyidik atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas kesehatan untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kendala dalam mengurangi kasus tersebut. Besarnya penduduk lansia tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik soaial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena penyakit meningkatnya populasi penduduk lansia menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memilikimasalah secara social dan ekonomi. Besarnya populasi dan masalah kesehatan lansia belum diikuti dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai, baik dalam jumlah maupun mutunya.

B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari output Peningkatan Kapasitas Dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga adalah : 

Komponen Surveilens Kematian Maternal (MPDSR) Pemantapan AMP adalah pengelola program kesehatan ibu dan anak di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu dan anak di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan desa serta perawat.



Komponen Orientasi ANC dan PNC adalah pengelola program kesehatan ibu dan anak di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu dan anak di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan.



Komponen Oreintasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra sekolah Bagi Pengampu PAUD HI adalah pengelola program kesehatan anak di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota serta puskesmas, dinas pendidikan, serta pengampu PAUD Holistih Integratif dan HIMPAUD.



Komponen Orientasi Kohor Kesehatan Usia Reproduksi adalah pengelola program kesehatan ibu di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan.



Komponen Penguatan Implementasi Pelayanan Masa Sebelum Hamil adalah pengelola

program

kesehatan

ibu

di

dinas

kesehatan

provinsi

dan

kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan. 

Komponen Pelayanan KB Pasca Persalinan adalah pengelola program kesehatan ibu di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan, ibu bersalin, serta BKKBN.



Komponen Orientasi Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtP/A adalah pengelola program kesehatan nak di dinas kesehatn provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas, rumah sakit, dan P2TP2A.



Komponen Orientasi PKPR dan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (Faskes tk. Pertama, tk. Lanjut, dan panti / LPKA-Lapas, Anak Jalanan) adalah adalah pengelola program kesehatan nak di dinas kesehatn provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas, rumah sakit, anak remaja, panti serta lapas.



Pertemuan Koordinasi Teknis Kesehatan lansia Pengelola program Lansia di Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Pengelola program lansia di puskesmas. .

C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan metode

anatara lain :

penyampaian materi dari narasumber tanya jawab, diskusi di kelas, shering kasus kematian ibu dan anak, sera audit kasus kematian ibu dan anak di di rumah sakit dan puskesmas. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan output Peningkatan Kapasitas Dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga adalah : 

Komponen Surveilens Kematian Maternal (MPDSR) Pemantapan AMP diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan Ibu berjumlah 44 orang terdiri dari pengelola program ibu di 11 kabupaten/kota

dokter

dan

bidan

koordinator

serta

bidan

desa

pelakksanaan kegiatan direncanakan pada bulan Februari 2020 

Komponen Orientasi ANC dan PNC diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan Ibu berjumlah 33 orang terdiri dari 11 orang pengelola program ibu di 11 kabupaten/kota dan bidan koordinator serta bidan desa kegiatan direncanakan pada bulan Maret 2020



Komponen Oreintasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra sekolah Bagi Pengampu PAUD HI, diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan Ibu berjumlah 34 orang terdiri dari pengelola program Kesehatan anak, dan guru PAUD di 11 Kabuapaten/kota, kegiatan direncanakan pada bulan April 2020



Komponen Orientasi Kohor Kesehatan Usia Reproduksi diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan Ibu berjumlah 35 orang terdiri dari pengelola program Kesehatan ibu, bidan koordinator serta bidan desa, kegiatan ini direncanakan pada Mei 2020



Komponen Penguatan Implementasi Pelayanan Masa Sebelum Hamil diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan Ibu berjumlah 34 orang yang terdiri dari pengelola program kesehatan ibu di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan, kegaiatan ini direncanakan pada bulan Juni 2020.



Komponen Pelayanan KB Pasca Persalinan diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan

pelaksanaan kegiatan,

peserta kegiatan Ibu berjumlah 33 terdiri dari

pengelola program kesehatan ibu di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan ibu di puskesmas, dokter, bidan koordinator, bidan, serta BKKBN, kegaiatan ini direncanakan pada bulan Juni 2020. 

Komponen Orientasi Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtP/A diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan,

peserta kegiatan ini

berjumlah 33 terdiri dari pengelola program kesehatan anak di dinas kesehatn provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas, rumah sakit, dan P2TP2A, kegiatan ini direncanakan pada bulan Juli 2020. 

Komponen Orientasi PKPR dan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (Faskes tk. Pertama, tk. Lanjut, dan panti / LPKA-Lapas, Anak Jalanan) diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan ini berjumlah 36 terdiri dari pengelola program kesehatan anak di dinas kesehatn provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas, rumah sakit, panti serta lapas, kegaiatn ini direncanakan pada bulan Agustus 2020.



Komponen Pertemuan Koordinasi Teknis Kesehatan lansia diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan ini berjumlah 33 terdiri dari Pengelola program Lansia di Dinas Kesehatan Kab/ Kota di dan Pengelola program lansia di puskesmas, kegiatan ini direncanakan pada bulan Agustus 2020.

D.

Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waktu pencapaian kegiatan output

Peningkatan Kapasitas Dalam

Pelayanan Kesehatan Keluarga dicapai ditahun 2020.

E.

Biaya Yang Diperlukan Perkiraan biaya yang diperlukan untuk output Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar

Rp.1.608.564.000,- (Satu

Milyar Enam Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah).

Ambon,

April 2019

KEPALA BIDANG KESMAS

dr Rosdiana Perau, M.Kes NIP. 19680314 200012 2 002