Peningkatan Kapasitas Tuk

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

DPD IPBI Jatim Jl. Penjaringan Asri 15 PS 1C no.33, Surabaya 60297 031-8794618 031-5962595 [email protected] 2/10/2009

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Pedoman dan acuan lengkap prosedur operasional standar Uji Kompetensi pembinaan kursus dan kelembagaan seni merangkai bunga dan desain floral di Indonesia.

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

KATA SAMBUTAN Direktur Jendral PNFI Depdiknas Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sehingga mampu mewujudkan visi pendidikan nasional untuk membangun insan yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yakni: 1. Pemerataan dan perluasan akses. 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. 3. Peningkatan tata kelola, akunbilitas, dan pencitraan publik. Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai salah satu unit utama Departemen Pendidikan Nasional dalam menindaklanjuti tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan mengembangkan berbagai program antara lain pembinaan penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan Uji Kompetensi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 89 ayat (1) dan (5) tentang sertifikasi, serta keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat merupakan sarana untuk mengukur pencapaian kompetensi akhir peserta didik dan bagi mereka yang dinyatakan lulus dan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi tersebut diperlukan lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah, tempat uji kompetensi, penguji kompetensi, dan berbagai standar kompetensi lulusan berstandar nasional. Akhirnya dengan terbitnya pedoman uji kompetensi, pembentukan dan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi kompetensi, tempat uji kompetensi, serta pelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi ini diharapkan dapat memacu kami dan dinas pendidikan, organisasi profesi, penyelenggara kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya untuk melakukan langkah-langkah yang terarah, terencana dan berkesinambungan dalam pembinaan dan penyelenggaraan uji kompetensi. Mudah-mudahan dengan pedoman ini pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Jakarta, 10 Februari 2009 Direktur Jendral, Hamid Muhammad, Ph.D NIP 19590512 198311 1 001

Departemen Pendidikan Nasional

2

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat TYME karena dengan kerja keras dan upaya yang tidak mengenal lelah akirnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan berbagai pedoman yang akan menjadi acuan atau rujukan oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program uji kompetensi. Pada tahun 2009, pedoman-pedoman yang telah disusun, antara lain: 1. Pedoman uji kompetensi 2. Pedoman pembentukan lembaga Sertifikasi Kompetensi 3. Pedoman pembentukan temapt uji kompetensi 4. Pedoman pelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi 5. Pedoman peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi kompetensi 6. Pedoman peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan beberapa pedoman lainnya, yaitu: 1. Prosedur Operasional Standar (POS) 2. Uji kompetensi SPA 3. POS Uji Kompetensi Tata Boga 4. POS Uji Kompetensi Seni merangkai Bunga dan Desain Floral 5. Standar Biaya Uji Kompetensi 6. Pedoman pelatihan calon pelatih/master penguji Uji Kompetensi. POS Uji Kompetensi bidang ketrampilan/keahlian lainnya telah disusun pada tahun 2008, yaitu bidang akuntasi, bahasa inggris, komputer, tata rias pengantin, menjahit, tata kecantikan rambut, hantaran dan akupuntur. Penyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan upaya mewujudkan atau mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 70 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Kami berharap seluruh pedoman tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berhasil dengan baik. Apabila terdapat kekurangsempurnaan pedoman-pedoman tersebut dalam pelaksanaannya, maka akan kami jadikan bahan masukan penyempurnaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Jakarta, 9 Februari 2009 Direktur, Dr. Wartanto NIP 131865020

Departemen Pendidikan Nasional

3

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan ujian kompetensi adalah Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dinilai layak dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan aspek administrasi dan manajemen, sarana-prasarana, dan ketenagaan. Melalui TUK inilah pelaksanaan uji kompetensi diharapkan dapat berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan serta mampu memberikan citra yang positif terhadap para pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal itu, maka pada tahap awal pelaksanaan uji kompetensi diperlukan adanya dukungan dan peran Pemerintah sebelum TUK tersebut dinilai mampu mandiri. Peran Pemerintah dalam pelaksanaan uji kompetensi ini tidak hanya sebagai penentu kebijakan dan pengendalian tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membudayakan dan meningkatkan kinerja TUK. Tanpa dukungan dan peran Pemerintah, dikhawatirkan pada tahap awal pelaksanaan uji kompetensi tidak mencapai hasil yang optimal. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pada tahun 2009, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direkorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional akan memberikan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK. Untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut mencapai sasaran, aman, transparan, akuntabel, sesuai prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman Pemberuan Bantuan Sosial Peningkatan Kapasitas Tempat Uji Kompetensi.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendididkan Nonformal dan Informal. b. Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. c. Nomor

44

Tahun

2007

tentang

Alokasi,

Klasifikasi,

Mekanisme

Belanja,

dan

Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. d. Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor: 0251.01023.05.1//2009, tanggal 31 Desember 2008 kode 023.05.01.666870.

Departemen Pendidikan Nasional

4

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

C. Tujuan Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada pengelola peningkatan kapasitas TUK dan acuan bagi TUK dalam mengajukan dan mengelola dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK.

D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kapasitas TUK dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi. 2. Tersosialisasinya program uji kompetensi pada lembaga penyelenggara kursus dan satuan PNF lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.

BAB 2 RUANG LINGKUP PROGRAM A. Pengertian 1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat dalam rangkai mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. 3. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. 4. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. 5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.

B. Tujuan Tujuan dari bantuan sosial peningkatan kapasitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah: 1. Umum Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara uji kompetensi agar dapat melaksanakan uji kompetensi secara optimal. 2. Khusus a. Mensosialisasikan pelaksanaan uji kompetensi kepada pihak-pihak terkait.

Departemen Pendidikan Nasional

5

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

b. Membantu kesiapan lembaga TUK untuk melaksanakan uji kompetensi.

C. Sasaran Dan Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan Sosial 1. Sasaran Lembaga TUK yang dinilai layak sebagai tempat uji kompetensi. 2. Kriteria a. Memiliki surat penetapan sebagai TUK dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi. b. Memiliki legalitas Lembaga. c. Memiliki NPWP Lembaga. d. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. e. Bersedia mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. f.

Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial Lembaga penerima bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

E.

Dana Bantuan Sosial Bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) per lembaga.

F.

Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial 1. Sosialisasi dan promosi uji kompetensi minimal 50%. 2. Perawatan fasilitas TUK minimal 30%. 3. Manajemen dan operasional uji kompetensi maksimal 20%. “Komposisi persentase pemanfaatan dana tersebut dapat disesuaikan dengan prioritas TUK.”

BAB 3 PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL A. Pengajuan Proposal Mekanisme pengajuan proposal diatur sebagai berikut: 1. Pengelola TUK mengajukan proposal kepada Direktur Pembinaa Kursus dan Kelembagaan, u.p. Kepala Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga TUK dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Setempat. 2. Tim Penilai melakukan pengkajian kelayakan proposal. Apabila proposal dinilai layak maka Tim Penilai akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

Departemen Pendidikan Nasional

6

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menerbitkan “Surat Keputusan” tentang penetapan lembaga penerima bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Penilai. 4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan serta Pimpinan TUK menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang lingkup pekerjaan dan penggunaan dana.

B. Sistematika Proposal Proposal yang diajukan sekurang-kurangnya sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 1. Sampul depan proposal, meliputi: judul proposal, nama dan alamat lengkap lembaga. 2. Isi proposal terdiri dari: • Daftar isi. • Lembar Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. • Lembar Pernyataan Kesediaan pengelola TUK.

BAB 1 Pendahuluan A.

Latar Belakang

B.

Tujuan

C.

Hasil yang akan dicapai TUK.

BAB 2 Profil Dan Tempat Uji Kompetensi A.

Profil TUK. 1. Nama dan alamat TUK. 2. Tanggal dan tahun penetapan sebagai Tuk dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi. 3. Akte Notaris Lembaga / Legalitas Lembaga. 4. Struktur Organisasi Tuk beserta uraian tugasnya. 5. Biodata pengurus TUK. 6. Sarana dan prasarana yang dimiliki.

B.

Program Kerja TUK Dalam Program Kerja TUK 1. Uraian Kegiatan 2. Sasaran. 3. Strategi sosialisasi dan promosi uji kompetensi. 4. Waktu pelaksanaan 5. Output-outcome yang akan dicapai.

BAB 3 Pemanfaatan Dana Menggambarkan kebutuhan dan penggunaan dana untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi. Dalam bagian ini harus tergambar terget pelayanan yang ingin dicapai dan biaya yang diperlukan, sehingga dapat dinilai kelayakannya. BAB 4 Penutup Berisikan uraian singkat seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan. Lampiran 1.

Fotocopy NPWP

2.

Fotocopy rekening bank atas nama lembaga.

3.

Fotocopy surat penetapan sebagai TUK.

Departemen Pendidikan Nasional

7

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

4.

Fotocopy akte notaris/bukti legalitas lembaga.

5.

Fotocopy izin penyelenggara kursus/program pendidikan nonformal.

6.

Dokumen pendukung lainnya.

BAB 4 MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN MUTU A. Penilaian 1. Penilaian proposal dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktut Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2. Tim Penilai terdiri dari unsur: a. Praktisi b. Tenaga ahli c. Pemerintah. 3. Penilaian dilakukan atas dasar: a. Indikator penilaian yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tim penilai. b. Obyektif, transparan, dan akuntabel. c. Proposal yang masuk nomonasi dilakukan verifikasi ke lapangan.

B. Penetapan Lembaga Penerimaan Bantuan Sosial Lembaga penerima dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, berdasarkan rekomendasi tim penilai.

C. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Penyaluran dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan surat keputusan tentang nama lembaga penerima bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan Pimpinan Lembaga TUK. 3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan segera memproses pencairan dana ke KPPN bagi lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial. 4. KPPN akan menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga.

D. Kewajiban Lembaga Penerima Bantuan Sosial 1. Melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Departemen Pendidikan Nasional

8

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

2. Menyampaikan laporan tertulis tentang program dan kegiatan lembaga TUK kepada Direktur Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

Tujuan

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Sasaran B.

Strategi Pelaksanaan

C.

Tahapan Kegiatan

D. Jadwal Kegiatan E.

Biaya

BAB3. EVALUASI KEGIATAN A. Capaian hasil kegiatan B.

Hambatan dan cara mengatasinya

C.

Rekomendasi dan tindak lanjut

BAB4. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Bukti-bukti pengeluaran keuangan.

2.

Foto-foto kegiatan

3. Data lain yang mendukung

BAB 5 PENUTUP Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggarakan program pemberian bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK. Untuk klarifikasi terkait dengan pemberian bantuan sosial ini, dapat menghubungi Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan u.p. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus Gd. E Lantai VI Depdiknas Jl. Jend. Sudirman – Jakarta atau dapat mengakses website: http://www.infokursus.net

Departemen Pendidikan Nasional

9

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

LAMPIRAN Lampiran 1

CONTOH SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama

:

Tempat dan tanggal lahir

:

Pekerjaan

:

Jabatan dalam Lembaga

:

Alamat Rumah

:

Alamat Lembaga

:

Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga, kami siap untuk menjadi TUK dan menggunakan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK yang diberikan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas Tuk, saya menyatakan: 1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk. 3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. Yang menyatakan, Pimpinan Lembaga/Organisasi

Tanda tangan Materai Rp. 6000,- dan stempel lembaga

(...........................)

Departemen Pendidikan Nasional

10

Peningkatan Kapasitas TEMPAT UJI KOMPETENSI

Lampiran 2

CONTOH SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN Kop dinas pendidikan kabupaten/kota

REKOMENDASI Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Alamat

: Dengan ini memberikan rekomendasi kepada lembaga................sebagai TUK untuk dapat

mengajukan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK yang diberikan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan rekomendasi yang kami berikan, kami selaku lembaga/instansi akan ikut bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan di daerah dalam penyelenggaraan uji kompetensi di lembaga penerima bantuan sosial yang kami rekomendasikan. Demikian surat rekomendasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya. Yang merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota...................

(................................) NIP. .........................

Departemen Pendidikan Nasional

11