018. Tor Pembinaan Antenatal.docx

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PEMBINAAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANTENATAL TAHUN 2019 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I/II

: Kementerian Kesehatan RI

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Keluaran (Output) Indikator Keluaran (Output)

Volume Keluaran (Output) Satuan (Output)

Ukur

: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat/ Dinas Kesehatan Provinsi Maluku : Pembinaan Kesehatan Masyarakat : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 1. Persentase persalinan di fasilitas peelayanan kesehatan (Pf) 2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 3. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kulitas kesehatan lingkungan : Pembinaan kesehatan keluarga : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 1. Peresntase kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4) 3. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan untuk peserta didik kelas 1 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan untuk peserta didik kelas 7 dan kelas 10 5. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 6. Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 7. Persentase puskesmas yamng ,melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) : Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal : 1. Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf) 2. Persentase ibnu hamil mendapat pelayanan antenal minimal empat kali (K4) 3. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal pertama (KN1) : 11

Keluaran : Layanan

A.

Latar Belakang a. Dasar Hukum    



   

Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pereturan pemerintah No 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Instruksi Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasiona Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1874/Menkes/SK/IX/2011 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1981/Menkes/SK/IX/2011, tentang Tim Pengerusutamaan Gender Bidang Kesehatan Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang – undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah Keputusan Mentri Kesehatan RI No 33/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategi Departemen Kesehatan RPJMN Tahun 2010 – 2014

b. Gambaran Umum Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator pembangunan kesehatan suatu negara . AKI di Indonesia mash sangat tinggi dibandingkan negaranegara tetangga data SDKI tahun 2007 yaitu 228 /100000 KH , tahun 2012 359/1000000 darn hasil survei terkini melalui SUPAS 2015 AKI sebesar 305/1000000 KH. Kematian ibu adalah suatu kejadian “ puncak gunung es” dari keadaan kesehatan ibu di suatu daerah. Untuk ibu yang meninggal terdapat banyak ibu lain yang berhasil, yang menderita keadaan/komplikasi seperti yang diderita ibu yang meninggal tersebut, baik keadaan sebelum, saat maupun setelah hamil dan melahirkan . diperkirakan 20% dari ibu hamil akan menderita komplikasi yang memerlukan penanganan kegawatdaruratan kebidanan. Selama ini pemerintah telah melakukan banyak program yang ditujukan untuk memperbaiki status kesehatan dan anak yang diharapkan dapat menurunakan angka kematian ibu dan anak. Salah salah program pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah audit terhadap kematian maternal dan perinatal (AMP) dengan fokus pada persalinan dengan tenaga kesehaan(nakes) penangnan komplikasi yang adekuat dengan dicanangkannya fasilitasi kesehatan PONED dan PONEK, serta akses terhadap penncegahan kehamilan dan penanganan aborsi yang tidak aman. Selaitu juga telah dilakukan berbagai program lain untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak.

Untuk mendapatkan angka kematian ibu yang mendekati nilai sesungguhnya diperlukan jumlah yang sangat besar untuk melakukan survei. Melakukan surveilans terhadap kematian ibu merupakan salah satu jawaban untuk mendapatkan jumlah kematian ibu tersebut. Akan tetapi terjadi under-reporting masih sangatlah mungkin apabila sistem surveilans yang dilakukan tidak komprehensif. Program-program pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini belum mendapat menurunkan angka kematia ibu seperti yang di harapkan. Salah satu cara untuk mengetahui program apa yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk penurunan kematian ibu tersebut adalah dengan dilaksanakan sistem surveilans kematian ibu pada semua tingkat administrstif Dengan dibangunya dan dilaksanakannya sistem surveilans epidemiologi kematian ibu, maka nantinya dapat diketahui tren kematian ibu, serta mendapatkan gambaran distribusi kematian ibu menurut orang, tempat dan waktu. Berdasarkan hasil analisis surveilans di atas ini,maka di harapkan akan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat dicegah supaya tidak terjadi suatu kematian ibu, dan selanjutnya dapat di lakukan penanggulangan yang efektif dan efesien terhadap faktor-faktor tersebut, sehingga sebagai acuan dalam pelaksanaan tatakelola manajemen kesehatan keluaraga yang evedence base dan komprehensif. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari output Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal, Komponen koordinasi kesehatan keluarga sub komponen pefrtemuan koordinasi LP/LS kesehatan keluarga adalah pengelola program kesehatan keluarga di dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota serta pengelola program kesehatan keluarga di puskesmas. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan metode

penyampaian

materi dari narasumber tanya jawab, diskusi di kelas., diskusi denga pengelola program kesga di dinkes kabupaten/kota dan puskesmas serta telaha dukumen 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan output Pembinaan peningkatan Pelayanan Antenatal

komponen Orientasi manajemen Kesehatan keluarga

diawali dengan pembentukan panitia, rapat panitia, penentuan tanggal kegiatan, distribusi undangan dan pelaksanaan kegiatan, peserta berjumlah 32 orang terdiri dari 11 orang pengelola program kesehatan keluarga di dinas kesehatan

kabupaten kota, dan 22 orang pengelola program kesehatan

keluarga di puskesmas yg tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan narasumber yang berasal dari Direktorat kesga Kementerian kesehatan RI serta Dinas kesehatan provinsi Maluku. Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni 2019

D.

Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waktu pencapaian kegiatan output Pembinaan Peningkatan Pelayanan Antenatal dicapai ditahun 2019

E.

Biaya Yang Diperlukan Perkiraan biaya yang diperlukan untuk output Kab/Kota yang mendapat Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Ibu sebesar

Rp.176.000.000,- (Seratus

Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah )

Ambon,

Oktober 2018

KEPALA BIDANG KESMAS

dr Rosdiana Perau, M.Kes NIP. 19680314 200012 2 002