Warta Bea Cukai Edisi 400

TAHUN XXXIX EDISI 400

MARET 2008

FASILITAS KITE PERLU PENYEMPURNAAN PERATURAN

PROFIL

WAWANCARA

SELALU IKHLAS DAN BERUSAHA MEMBERIKAN YANG TERBAIK

DENGAN FASILITAS INI PERUSAHAAN DAPAT MENGATUR CASH FLOW LEBIH EFISIEN

MENUNGGU IMPLEMENTASI ISKANDAR

KUSDIRMAN ISKANDAR

DARI REDAKSI TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968 IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

Keluarga Besar WARTA BEA CUKAI Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1930

PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Hanafi Usman Direktur Teknis Kepabeanan Drs. Teguh Indrayana, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Heru Santoso, SH Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Inspektur Bea dan Cukai Edy Setyo Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Bambang Prasodjo Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Drs. Joko Wiyono KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Drs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi, Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA. Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M. Hendi Budi Santosa, Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA. Maimun, Ir. Agus Hermawan, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Zulfril Adha Putra FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Hulman Simbolon (Medan), Abdul Rasyid (Medan), Ian Hermawan (Pontianak) Donny Eriyanto (Makassar) Bambang Wicaksono (Ambon) KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M., Untung Sugiarto IKLAN Kitty Hutabarat SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 47865608, 47860504, 4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353 E-Mail : [email protected] REKENING GIRO a/n : MIRA PUSPITA DEWI BANK BNI 1946 CABANG CIPINANG RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR Nomor Rekening : 131339374 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

1

D A F T A R

I S I

5-14

Laporan Utama Fasilitas KITE, sangat memberikan keuntungan, baik bagi perusahaan maupun negara, jika dijalakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Sejauhmana fasilitas ini bisa membantu para pengusaha menjalankan bisnisnya, kami kupas di Laporan Utama kali ini.

19-32

15-17

Daerah ke Daerah

Wawancara

KPU Tipe B Batam telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2007, dimana sebelumnya telah menerapkan prinsip-prinsip Kantor Pelayanan Utama selama 6 bulan tepatnya sejak 20 Agustus 2007. Disamping juga berita Seputar kegiatan peringatan Hari Pabean Internasional ke 56.

Untuk rencana ke depan, fasilitas KITE akan dilakukan beberapa penyempurnaan. Mengingat fasilitas ini memiliki kekhususan tersendiri, baik dari segi pelayanan maupun pengawasannya. Ikuti wawancara dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar.

50-51

Pengawasan

Satgas AI Bandara Soekarno-Hatta memusnahkan 72.305 butir ecstasy yang merupakan tegahan atas enam kasus pengiriman ekstasi melalui bandara internasional ini.

45-47

2

60-63

Info Pegawai

Profil

Kantor Pusat DJBC, mulai 1 Januari 2008 memberlakukan secara elektronik sistem absensi bagi pegawainya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem ini, kami kupas dalam rubrik ini, termasuk informasi mengenai pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan berita duka cita.

“Jika kita dikalahkan oleh orang lain dalam satu bidang, usahakan kita dapat menang pada bidang lainnya,” begitu Iskandar berfalsafah, termasuk kisah hidup yang dijalaninya hingga mengantarnya sebagai salah satu pejabat eselon III di DJBC.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

1 3

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA

4

THE TRACER Juara I Lomba Foto Dalam

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

Rangka Hari Pabean Internasional 2008 18

33 38

SEKRETARIAT Kuliah Umum Mahasiswa STAN Prodip Bea dan Cukai SEPUTAR BEA CUKAI KEPABEANAN INTERNASIONAL

Trafficking” - Sambutan Menteri Keuangan

adalah mungkinkah DKP Bea dan Cukai dapat meringankan

- Kegiatan Dalam rangka Hari Pabean Internasional Ke-56 Kantor Pusat DJBC - Pertemuan Komisi teknis Nilai Pabean WCO INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

52

putra saya yang menderita autis, yang mana setiap bulannya harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.300.000 dengan rincian sebagai berikut: untuk sekolah Rp. 1.300.000, terapi Rp. 470.000, ekskul Rp. 500.000, belum yang setiap 3 bulannya anakku harus kontrol ke RS Omni yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara. Kenapa ini saya ajukan ke DKP, karena teman-teman anakku Zidan mendapat subsidi dari kantor dimana ayahnya bekerja

EIS INFO PERATURAN

karena dianggap anak negara yang mempunyai kebutuhan

OPINI Mimpi Seorang Widyaiswara

PERISTIWA CCC Peringati Customs days Dengan Menjelajahi Gunung Galunggung

55

RUANG KESEHATAN Gigi Mudah Patah

56

RENUNGAN ROHANI Sentuhan Paskah

58

RUANG INTERAKSI Sukses, Keberuntungan atau

64

beban yang selama ini membebani saya masalah biaya untuk

Modul Pelaporan Online (MPO) data Warehouse dan

Tentang Pusdiklat Bea Cukai yang ia Cintai 54

cobaan menurut saya mungkin berat, tapi saya yakin Allah tak mencoba umat-Nya diluar batas kemampuan. Yang saya inginkan

Pabean Internasional Ke-56 Tanggal 28 januari 2008

51

Saya mungkin salah satu hamba pilihan yang mendapat

- Hari Pabean Internasional, “The Fight Against Drugs

Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari

48

DKP Bea dan Cukai

khusus, subsidinya itu bervariasi ada yang 2 juta dan 2,5 juta, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik. Saya pun begitu ingin memberikan yang terbaik namun apa daya karena saya belum bisa. Yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana andaikata anak-anak seperti anakku terlahir di orang yang tidak punya, mau jadi apa kelak. Saya bekerja di KPPBC Tipe A2 Tangerang.

Yang memohon,

Upaya ? APA KATA MEREKA

SOLIHIN

- Deddy Mizwar - Donna Agnesia

060076829

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

3

The Tracer Juara I Lomba Foto

Dalam Rangka Hari Pabean Internasional 2008 Nama : Kukuh Sumardono Basuki Nip : 060077636 Unit Kerja : KPPBC Cirebon

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

L APORAN UTAMA

Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor SEJAK AWAL BERDIRINYA SUDAH DITANGANI OLEH DJBC Sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, ternyata untuk urusan perekonomian sudah dipikirkan untuk memberikan pelayanan kemudahan impor dengan tujuan ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri di Indonesia sehingga perekonomian dapat menjadi lebih baik.

J

ika berbicara soal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), sebenarnya fasilitas tersebut bukan hal baru yang kewenangannya kini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fasilitas tersebut memang sejak awalnya ada, yaitu pada jaman penjajahan Belanda dulu, pemberian fasilitasnya sudah dilaksanakan oleh Douane (nama DJBC saat itu-red). Hal ini dapat dilihat dari sejarah pemberian fasilitas kemudahan ekspor yang tertuang dalam undang-undang tarif (undang-undang kepabeanan jaman Belanda-red), yang dibuat pada tahun 1872, dimana pada tahun 1937 pemerintahan saat itu sudah memikirkan agar kegiatan ekspor impor Indonesia dapat berkembang dan menjadikan komoditi Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Maka di tahun 1937 dimasukkanlah kebijakan fasilitas ini dalam undang-undang tarif, yang tertuang dalam pasal 3a (Staatblad 1937 nomor 907) yang berbunyi : “Menurut peraturan dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah , untuk bakal-bakal, benda-benda dan bahan-bahan yang akan dipergunakan atau yang dipergunakan untuk menyusun atau membuat dari padanya barang-barang, yang akan dikeluarkan dari bahagian-bahagian Indonesia, dimana dipungut bea masuk dan bea keluar dapat diberikan pembebasan atau pengembalian bea masuk seluruhnya atau sebagian”. Dari isi pasal tersebut dapat digambarkan, bahwa fasilitas kemudahan ekspor dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada saat itu, baik dengan cara memberikan pembebasan bea masuk atau memberikan pengembalian bea masuk yang sebelumnya telah dijaminkan dengan jaminan yang juga telah ditentukan saat itu. Sedangkan, untuk pelayanan dan pengawasannya sepenuhnya dilaksanakan oleh DJBC dan tidak dijalankan oleh lembaga lain, karena DJBC saat itu sepenuhnya yang mengatur kegiatan ekspor impor maupun pengawasan lalulintas barang baik antar pulau dan dari luar daerah pabean Indonesia. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan-perusahaan besar yang saat itu ada dan hingga kini masih berjalan baik, seperti pabrik sepatu Bata, Unilever, pabrik ban Goodyear, dan lain-lain langsung memanfaatkanya dan memberikan keuntungan bagi mereka, baik untuk persaingan dengan negara lain, maupun untuk efisiensi produksi yang selama itu mereka rasakan cukup berat.

PELAYANAN SERTIFIKAT EKSPOR HINGGA P4BM Kebijakan yang berjalan tersebut, ternyata hingga Indonesia merdeka pun tetap menjadi prioritas, hal ini terbukti dengan adanya paket kebijakan ekonomi 15 Nopember pada tahun 1978, atau kalangan pers saat itu menyebutkan dengan istilah KNOP-15, dimana pasal 3a undang-undang tarif mendapat revisi dalam sistem yang diaturnya dan menjadi sistem Sertifikat Ekspor (SE). Sistem pada SE ini buat lebih sederhana dari yang selama itu telah dijalankan, dengan SE ini, para eksportir maupun importir tidak disyaratkan adanya impor bahan baku, namun lebih menekankan jika ada suatu eksportasi maka eksportir tersebut akan mendapatkan SE sekian persen dari harga barangnya. Sehingga peraturannya sederhana sekali, bahkan bahan baku dari dalam negeri sendiri jika diekspor akan tetap mendapatkan SE. Hal ini tentunya untuk lebih merangsang para pengusaha Indonesia saat itu, agar Indonesia dapat cepat bangkit perekonomiannya setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dan segala upaya untuk memulihkan perekonomian pun dilakukan yang salah satunya memberikan fasilitas SE kepada eksportir dan importir. Namun dalam perjalannnya, SE ini lebih banyak disalahgunakan baik oleh importir maupun eksportir, yang terjadi saat itu adalah lebih banyak manipulasi dokumen dengan tujuan hanya untuk mendapatkan pengembalian atau SE. Inilah yang terjadi saat itu sehingga negara pun banyak mengalami kerugian atas kebijakan ini. Setelah melihat kegagalan dari sistem ini, dan seiring dengan dikuranginya kewenangan DJBC untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan atau yang dikenal dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 1985, dimana sebagian kewenangan pelayanan dan pengawasan DJBC beralih ke Societe Generale de Surveillance (SGS). Dengan beralih ke SGS maka, pelayanan fasilitas kemudahan ekspor ini dialihkan kepada Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM), yang mengacu pada Indiche Tariefwet (Stbl.1924 nomor 487) dan Rechten Ordonantie (Stbl.1931 nomor 471) dan regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad tahun 1937 nomor 184), yang berkedudukan di Departemen Keuangan. Selain itu sistem yang semula menggunakan SE kembali diubah menjadi sistem yang diatur pada pasal 3a Undang-Undang Tarif. Dari P4BM, kemudian fasilitas kemudahan eskpor, kembali berganti nama dan berada pada struktur organisasi Departemen Keuangan setingkat Eselon I menjadi Badan

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

5

L APORAN UTAMA tentang Kepabeanan, fasilitas KITE juga tePelayanan Kemudahan Ekspor dan Penglah diatur didalamnya tepatnya pada pasal 26 olahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangayat 1 K. an). Namun dengan kembalinya “Fasilitas KITE ini terbagi menjadi dua, kewenangan DJBC untuk memberikan pepertama pembebasan yang merupakan fasilayanan dan pengawasan kepabeanan dari litas pembebasan bea masuk dan atau cukai SGS, tahun 1995 keluarlah Undangserta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Undang Kepabeanan nomor 10 tentang impor barang dan atau untuk diolah, dirakit Kepabeanan, dimana untuk fasilitas kemuatau dipasang pada barang lain yang dahan ekspor juga diatur dalam pasal 25 hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ayat 1c, namun pelayanannya tetap berada ke kawasan berikat. Kedua, fasilitas pengempada Bapeksta. balian, artinya pengembalian bea masuk dan Dengan berkembangnya fasilitas terseatau cukai yang telah dibayar atas impor babut, maka seiring dengan adanya re-orgarang lain yang hasilnya untuk diolah, dirakit nisasi di jajaran Departemen Keuangan, atau dipasang pada benda lain yang hasilnya maka pada Desember 2000, Bapeksta beruntuk tujuan ekspor atau diserahkan ke ganti nama menjadi Badan Informasi dan kawasan berikat,” papar Kusdirman. Teknologi Keuangan (Bintek) yang dipimpin Lebih lanjut Kusdirman menjelaskan, oleh unit eselon I. M. NAZIER. Pengembalian dengan beralihnya pelayanan fasilitas Bintek Menurut mantan Kepala Bintek dan kini DAENG fasilitas Bintek ke KITE sesuai dengan ke KITE, maka untuk dokumen juga mengamenjabat sebagai Kepala Direktorat Utama kewenangan pemberian fasilitas dan lami perubahan dan kini menyesuaikan deRevbang Badan Pemeriksa Keuangan pengawasannya. ngan yang ada di DJBC. (BPK), Daeng M. Nazier, pengalihan dari Menurut Kepala Seksi KITE Direktorat Fasilitas Bapeksta ke Bintek semata-mata dilaksanakan karena adaKepabeanan, Listriono, persiapan yang dijalani oleh DJBC nya re-organisasi pada jajaran Departemen Keuangan saat itu adalah, mempersiapkan aplikasi baru guna menam(Depkeu), pada saat itu posisi Bapeksta yang menangani pung migrasi data dari Bintek Keuangan ke DJBC, karena fasilitas kemudahan ekspor menjadi bagian dalam tugas sistem aplikasi komputer keduanya berbeda, dan DJBC hayang dilaksanakan oleh Bintek. rus membuat sistem aplikasi baru yang sesuai dengan sistem “Sebenarnya pada saat itu terjadi dua tugas yang saling yang ada di DJBC. bertolak belakang di Bintek, dimana yang satu menangani “Dari sisi pegawai, DJBC mendapat tambahan pegawai fasilitas kemudahan ekspor dan yang satunya khusus meakibat pertambahan pegawai Bintek yang menangani fasilitas nangani informasi dan teknologi keuangan. Sehingga, apa ini ke DJBC, untuk itu masing-masing Kantor Wilayah harus yang menjadi tugas utama Bintek sesuai dengan namanya menyiapkan tempat khusus untuk pelayanan KITE,” kata juga menjadi agak membingungkan, namun itu tetap kami Listriono. jalani dengan baik dan akhirnya dapat kami siapkan hingga Lebih lanjut dijelaskan Listriono, pada saat DJBC kembali ke DJBC,” ujar Daeng. kembali menjalankan kewenangannya dalam memberikan fasilitas KITE, DJBC belum dapat memilah-milah antara PENGALIHAN DARI BINTEK KE KITE perusahaan yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif, Tiga tahun berjalan pelayanan fasilitas Bintek, tahun karena pada waktu itu kondisinya belum berjalan dengan 2003 terjadi lagi re-organisasi di jajaran Depkeu, yang mabaik, terutama karena kendala migrasi data sehingga na salah satunya menghapus kedudukan Bintek pada jumlah perusahaan yang ikut KITE tidak bisa terdeteksi. jajaran eselon I dan dikembalikan kepada jajaran eselon Namun untuk saat ini jumlah perusahaan yang aktif mengII.”Seiring dengan penghapusan Bintek, maka pelayanan fasilitas kemudahan ekspor ini di kembalikan ke DJBC, gunakan fasilitas KITE sekitar 1.350 perusahaan. yang secara fungsi dan tugasnya sejak dulu juga telah melayani fasilitas tersebut,” jelas Daeng HAMBATAN SAAT PENGALIHAN Tahun 2003 tepatnya Agustus setelah Bintek dihapus Namun demikian, DJBC juga mengalami hambatan pada dari jajaran Depkeu, untuk mengisi kekosongan tugas kelusaat pengalihan kewenangan KITE ini, antara lain Listriono arlah Keputusan Menteri Keuangan nomor 129/ PMK.04/ menjelaskan dari sisi peraturan, DJBC harus mempersiapkan 2003 tentang Pembebasan dan/atau pengganti KMK nomor 615/KMK.05/1997 FOTO : FOTO WBC/ATS pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang menjadi acuan pelayanan Bapeksta serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas saat itu, dan membentuk Tim Kerja impor barang dan/atau bahan untuk diolah, Pelayanan KITE di setiap Kanwil dikarenakan dirakit atau dipasang pada barang lain detupoksi pelayanan KITE belum ada di struktur ngan tujuan untuk diekspor dan pengawasorganisasi DJBC. annya. Kendala lainnya, adanya beban laporan Keputusan menteri tersebut, hanyalah ekspor (BCL.KT01 dan BCL.KT02) yang sebagai transisi sebelum sepenuhnya pemencapai 1000-an register yang dilimpahkan layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ke DJBC dan pelaporan kembali laporan (KITE) dijalani oleh DJBC. Dan pada Detersebut dengan menyesuaikan sistem sember 2003, keluarlah Keputusan Menteri aplikasi yang baru. Dan kendala yang cukup Keuangan nomor 580/KMK.04/2003 tentutama pada pengalihan KITE ini adalah, ang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan minimnya ruangan untuk pelayanan maka Ekspor dan Pengawasannya. Maka, sejak terjadi penumpukan dokumen laporan ekspor itulah pelayanan KITE kembali dilayani yang sangat besar sehingga membutuhkan oleh DJBC baik pemberian fasilitasnya maruangan yang cukup luas. upun pengawasannya. “Dari sisi migrasi data memang saat itu Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan, sangat bermasalah sekali, karena jika kita LISTRIONO. Beberapa kendala yang Kusdirman Iskandar, fasilitas KITE yang berbicara sisdur KITE maka kita akan dihadapi DJBC saat pengembalian kini dijalankan oleh DJBC, sudah diatur berbicara mengenai PIB. Nah, PIB pada kewenangan KITE, adalah dari sisi oleh undang-undang nomor 17 tahun 2007 peraturan, data dan kepegawaian. Bintek pada saat itu saldonya masih cukup

6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

FOTO ISTIMEWA

SEJAK DULU. Sejak tahun 1937 pemerintahan kolonial Belanda sudah pemberian fasilitas kemudahan impor kepada perusahaan-perusahaan besar

banyak dan belum direalisasi semua importasinya, sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada saat pengalihan begitu kita akan melihat data yang ada di Bintek atau akan kita migrasikan datanya, itu kadang terputus dan tidak muncul pada sistem DJBC, dan itu yang sering menjadi masalah saat itu,” kata Kusdirman. Namun, seiring dengan perkembangan dan perjalanan-

DJBC. Sejak tahun 2004 sepenuhnya pelayanan dan pengawasan KITE berada di tangan DJBC.

nya, kini fasilitas KITE terus mengalami penyempurnaan, hal ini digambarkan dengan adanya perubahan kebijakan beberapa kali tentang KITE yang dimulai sejak KMK 615 tahun 1997, menjadi KMK 129 tahun 2003, lalu KMK 580 tahun 2003. Sementara itu untuk Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai pun beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Kep. Dirjen nomor 205 tahun 2003 berubah menjadi Peraturan Dirjen nomor P-25 tahun 2005 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Dirjen nomor P-14 tahun 2005. Penyempurnaan pelayanan dan pengawasan KITE hingga saat ini memang masih terus berjalan, upaya tersebut dilakukan DJBC demi penyempurnaan pelayanan fasilitas KITE yang ada saat ini dan yang akan datang, karena hingga kini telah banyak perusahaan besar yang tetap menggunakan fasilitas KITE dan mendapatkan keuntungan baik untuk perusahaannya, daerah yang dijadikan tempat usahanya, maupun kepada negara dengan peningkatan perekonomian negara. Selain itu, perbaikan pun ditujukan demi mewujudkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien kepada perusahaan penerima fasilitas KITE, yang selama ini juga kerap dijadikan peluang bagi oknum perusahaan yang hanya mencari keuntungan dirinya sendiri. Fasilitas KITE memang sangat menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi negara jika pelaksanaan peraturan dan pengawasannya dijalankan dengan baik dan benar, karena jika pemerintahan saat penjajahan Belanda dulu sudah memikirkan fasilitas kemudahan impor ini dapat meningkatkan perekonomian bangsa ini, tentunya setelah berjalan hampir satu abad ini, pelayanan fasilitas tersebut menjadi semakin baik dan sempurna lagi, sehingga cita-cita Indonesia pada masa penjajahan dulu dapat terwujud saat ini. adi

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

7

L APORAN UTAMA

Pelayanan Fasilitas KITE dan Kendalanya

Perlu adanya penyempurnaan peraturan yang lebih menunjang lagi, baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pengawasan.

H

nya juga diimbangi dengan pencabutan NIPER kepara perusahaan-perusahaan yang dinilai sudah tidak aktif lagi dalam melakukan kegiatan ekspor impornya. Sehingga jika dilihat dari sisi peningkatan dan penurunan penerima fasilitas KITE, maka saat ini tidak ada peningkatan yang berarti, karena baik Kanwil Jakarta maupun Kanwil DJBC lainnya, selalu aktif dalam menyeleksi dan memonitor keberadaan perusahaan KITE yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Sementara itu untuk tahun 2007 lalu, nilai pengembalian bea masuk untuk fasilitas KITE yang ada di Kanwil Jakarta mencapai Rp.220.755.746.593. Sedangkan nilai pembebasan bea masuk, cukai, PPN dan PPnBM mencapai Rp. 4.620.603.498.629. “Fasilitas KITE sebenarnya sangat membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya, karena selain mereka dapat meningkatkan nilai produksinya, juga dapat mengatur keuangan perusahaan dengan sebaik mungkin,” kata Rudhy Kembuan. Terkait dengan pemberian fasilitas KITE kepada para pengusaha, menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan, PERSYARATAN FASILITAS KITE Kusdirman Iskandar, sejak beralihnya kewenangan pelayanan fasilitas Bintek ke KITE, masalah prosedur dan Menurut Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantatacara pemberian fasilitas KITE tidak jauh berbeda, nator Wilayah DJBC Jakarta, Adams Rudhy Kembuan, untuk mendapatkan fasilitas KITE, pengWBC/ATS mun sejak DJBC menjalankan secara penuh fasilitas tersebut, maka segala seusaha terlebih dahulu harus mengisi Data Induk Perusahaan (DIPER) dan memsuatunya seperti dokumen kini disesuaikan persiapkan dokumen yang diperlukan. dengan yang ada di DJBC. “Sebelum kita memberikan fasilitas “Kalau dulu di Bintek dikenal dengan KITE kepada pengusaha, terlebih dahuistilah dokumen A1 hingga A10, kini di lu kita harus melihat data-data DJBC dikenal dengan istilah dokumen perusahaan, siapa pemiliknya, lokasinya BCL.KT01 dan BCL.KT02. Mengenai prodimana, bidang usahanya apa, apa yang sedur dan tatacara pemberian fasilitas diproduksi, bagaimana proses produksiKITE, itu juga kita perketat untuk saat ini, nya, hingga bangunan pabrik yang mengingat saat ini DJBC secara penuh digunakannya, apakah milik sendiri atau menjalankan fungsi pelayanan dan pengamenyewa, dan lain sebagainya. Setelah wasan fasilitas KITE,” ujar Kusdirman. semua diteliti, maka secara ketentuan Hal ini juga diamini oleh Rudhy setelah data lapangan lengkap, maka daKembuan, menurutnya penyesuaian dokulam waktu maksimal 14 hari akan keluar men yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik, namun hambatan dalam pelaNomor Induk Perusahaan (NIPER) yanan fasilitas KITE yang kini terjadi sebagai perusahaan penerima fasilitas adalah lebih pada minimnya sarana dan KITE,” jelas Rudhy Kembuan. prasarana yang ada, sehingga terjadi peDengan seleksi yang cukup ketat namun tidak terlalu memberatkan pihak numpukan dokumen yang secara teknis ADAMS RUDHY KEMBUAN. Di negara dapat menghambat kelancaran arus dokupengusaha, menurut Rudhy Kembuan, maju pun prosedur pemberian men itu sendiri. hingga kini setiap bulannya Kanwil Jakar- fasilitas KITE sama dengan di Kendala lainnya yang hingga kini masih ta menerima 6 permohonan baru untuk Indonesia, hanya penerapannya yang sering terjadi adalah, masalah kurang telipenerima fasilitas KITE. Hal ini menurut- masih sedikit berbeda. ingga saat ini perusahaan yang menerima fasilitas KITE sudah mencapai 1.350 perusahaan. Dari jumlah tersebut, wilayah yang paling banyak menerima permohonan untuk mendapatkan fasilitas KITE adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta yang kini menangani sekitar 575 perusahaan. Dari seluruh Kanwil DJBC yang ada di Indonesia, sebanyak 11 Kanwil melayani fasilitas ini, dan untuk jumlah yang cukup banyak, sebagian besar berada di pulau Jawa. Pelayanan pemberian fasilitas KITE memang untuk saat ini tidak terlalu menyulitkan, hal ini juga bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dapat meningkatkan daya saing produknya di pasaran internasional. Selain itu, dengan memberikan dua fasilitas yang dapat dipilih oleh pengusaha, yaitu fasilitas pembebasan dan pengembalian, fasilitas KITE dipandang cukup meringankan pengusaha sehingga mereka dapat mengatur cash flow dengan lebih baik.

8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

tinya pengusaha penerima fasilitas KITE dalam mencantumkan jenis PEB yang diajukan ke KPPBC, dan masalah ini sebenarnya sangat merugikan pengusaha itu sendiri. “Sering kali kami mendapat surat dari perusahaan KITE yang memohon agar PEB yang diisi jenis PEB umum diubah menjadi PEB KITE, namun permohonan tersebut kami tolak karena kalau diisi dengan jenis PEB umum, maka tidak akan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimana LHP ini merupakan salah satu syarat dalam mempertanggungjawabkan fasilitas KITE dengan laporan BCL.KT01 atau BCL KT.02,” terang Kusdirman. Kendala-kendala seperti ini hingga kini masih kerap terjadi, namun umumnya jika terjadi permasalahan seperti itu, lebih dikarenakan pengusahanya menyerahkan penyelesaian dokumen ekspor kepada pihak lain yang tidak mengerti jika PEB yang diberitahukan harus mencantumkan PEB fasilitas. “Jika sudah terjadi demikian, maka PEB tersebut tidak dapat digunakan untuk pertanggungjawaban fasilitas KITE sehingga importasi barang KITE dapat ditagih melalui mekanisme pencairan jaminan,” ujar Kusdirman.

KENDALA KITE SAAT INI Kendala lainnya yang hingga kini masih terus terjadi, menurut Kusdirman ada beberapa hal, diantaranya pertama jaminan. Selama ini tidak ada keseragaman bentuk, jenis, jangka waktu serta dasar hukum mengenai jaminan, seperti Customs Bond, diberikan selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 hari, dan 14 hari setelah jatuh tempo harus segera dicairkan, sedangkan jaminan bank 5 hari setelah jatuh tempo harus dicairkan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan mengenai ketentuan jaminan antara lain, KMK. No. 461/KMK.05/1997 jo, KMK No. 208/KMK.01/1999 tentang Customs Bond, KMK No. 585/KMK.05/1996 jo. KMK No. 209/KMK.01/ 1999 tentang jaminan bank, KMK No.441/KMK.05/1999

jo. PMK No. 25/PMK.04/2005 tentang jaminan tertulis, dan penyusunan dasar hukum mengenai SSB. Kedua kendala pada monitoring dan pengawasan, saat ini data base pada TIM KITE belum di update lagi, sehingga monitoring terhadap DIPER/NIPER dan jaminan tidak optimal. Untuk itu perlu adanya optimalisasi monitoring terhadap DIPER/NIPER dan jaminan yang sudah jatuh tempo. Dan, pemutakhiran data DIPER dan NIPER serta penelitian mendalam terhadap pemohon baru. Ketiga aplikasi. Saat ini belum terintegrasinya seluruh dokumen pemberitahuan pabean secara elektronik, belum sempurnanya aplikasi monitoring jaminan antara PIB yang akan dicairkan dengan PIB yang masih dalam proses BCL.KT01, belum tersedianya aplikasi jaminan terhadap importir yang terkena bea masuk anti dumping dan yang mendapat pembebasan cukai, dan belum berjalannya rekonsiliasi PEB dengan outward manifes. Dengan demikian perlu diadakan penyempurnaan aplikasi sistem yang lebih menunjang. Keempat Sisdur, masih adanya penjualan hasil produksi ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas KITE dan jumlahnya kecil, banyaknya barang/bahan baku impor yang disalahgunakan dengan dijual ke DPIL tanpa membayar pungutan, dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian proses pengembalian dan pembebasan. Dengan demikian dari kendala Sisdur ini, perlu ditinjau kembali ketentuan mengenai penjualan ke DPIL, kewajiban terhadap perusahaan untuk menunjuk dan membongkar barang/bahan baku impornya ke gudang yang telah ditentukan, dan perlu adanya penyempurnaan KMK No. 580/KMK.04/2003.

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

9

L APORAN UTAMA Kelima penanganan proses pengembalian dan pembebasan. Untuk proses pengembalian dan pembebasan banyak yang belum dapat diselesaikan, karena perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilan “copy” dokumen yang dipersyaratkan, perbedaan bentuk dokumen B/L, dan beberapa persyaratan lainnya yang diperlukan dalam proses pengembalian dan pembebasan yang tidak dapat dipenuhi.

PENANGANAN KENDALA Terhadap kendala ini, kiranya perlu adanya penanganan terhadap permasalahan tersebut yang dilakukan dengan cara, misalnya pembentukan tim khusus untuk penyelesaian proses pembebasan dan pengembalian yang hingga saat ini belum terselesaikan, khususnya pada proses pembebasan dan pengembalian eks-Bintek secara intensif. Dan, penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan dokumen yang dipersyaratkan dan hambatan lainnya sebagai panduan dan penegasan dalam proses penyelesaian pembebasan dan pengembalian. “Saat ini yang perlu dilakukan adalah evaluasi performance perusahaan KITE dengan beberapa bentuk kegiatan, seperti melakukan seleksi ketat terhadap permohonan fasilitas KITE kepada perusahaan/importir baru dengan cara, analisis permohonan untuk memastikan bahwa fasilitas yang diminta sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas dan untuk menghindari timbulnya perusahaan yang hanya melakukan kegiatan yang sangat sederhana dan nilai tambahnya sangat kecil,” papar Kusdirman. Cara lainnya Kusdirman menjelaskan, dengan melaksanakan pengecekan dan penelusuran secara mendalam terhadap permohonan baru untuk menghindari pemberian ijin kepada perusahaan yang sama dan telah dibekukan atau dicabut ijinnya namun dengan memakai nama yang baru. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap perusahaan fasilitas KITE yang sudah ada, data DIPER yang

10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

KETERBATASAN SARANA. Menumpuknya dokumen yang ada perlu disiasati dengan penyempurnaan aplikasi yang lebih sederhana.

didaftarkan pada saat awal diajukan permohonan perlu dilakukan penelitian ulang atau update data. Dan, penelitian/evaluasi periodik terhadap pengguna SSB. Sementara itu, dari Kanwil DJBC Jakarta, Rudhy Kembuan menjelaskan, masalah utama yang ada di Kanwil Jakarta saat ini adalah kurangnya sarana pendukung kinerja khususnya pada ruangan baik untuk penyelesaian dokumen, maupun untuk penyimpanan dokumen. FOTO-FOTO : WBC/ATS

PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN. Dengan dua pilihan yang diberikan pada fasilitas KITE, perusahaan dapat meringankan biaya produksi dan cash flow dengan baik.

“Untuk melaksanakan pelayanan, baik permohonan baru maupun proses pembebasan dan pengembalian, kami tidak mengalami hambatan yang sangat krusial, pelayanan fasilitas KITE saat ini sudah berjalan dengan baik, namun kami juga perlu penunjang sarana yang ada agar proses penyelesaian pelayanan dapat berjalan lebih cepat lagi,” ungkap Rudhy Kembuan. Terkait dengan permasalahan pada kebijakan KITE saat ini, Rudhy juga sependapat dengan Kusdirman, menurutnya perlu adanya penyempurnaan peraturan yang lebih menunjang lagi, baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pengawasan. Sehingga, DJBC dalam memberikan fasilitas KITE kepada para pengusaha dapat lebih optimal dan tentunya mencapai sasaran yang tepat. Fasilitas KITE memang sangat diperlukan di negara ini sebagai salah satu pilar peningkatan perekonomian bangsa. Upaya DJBC untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan KITE pun terus dijalankan hingga kini walaupun masih banyak kekurangan yang perlu penyempurnaan secepat mungkin. Jika penyempurnaan telah dilaksanakan dan perusahaan penerima fasilitas KITE semakin banyak yang mendapatkan keuntungan dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan, pastinya DJBC pun akan lebih mudah lagi dalam melayani dan mengawasi kebijakan fasilitas ini. Sehingga, fungsi DJBC sebagai trade facilitator telah berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat menilai itu sebagai suatu kesuksesan negara dalam memberikan anamah tugas dan fungsi DJBC. adi

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

11

L APORAN UTAMA

Pengawasan

KITE

Peraturan yang saat ini mengatur tentang fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sudah cukup memadai, namun kelemahannya justru pada mekanisme pengawasannya.

F

FOTO-FOTO : WBC/ATS

penerima fasilitas KITE masih menjaminkan asilitas KITE adalah fasilitas yang pembayarannya kepada asuransi. cukup banyak diminati perusahaan “Fasilitas ini memiliki kurun waktu satu tahun produsen yang berorientasi sejak melakukan importasi barang/bahan hingekspor. Sejak awal adanya fasilitas ga proses ekspornya. Untuk membuktikan apakemudahan ekspor ini, pemerintah kah benar barang yang diimpor tersebut dilakuberharap agar industri dalam negeri dapat kan ekspor, itu audit yang dapat membuktikan. bersaing di pasar internasional dan Namun dari unit P2 rentang waktu satu tahun membantu perbaikan perekonomian. cukup menjadi kendala karena mereka masih Namun dalam perjalanannya hingga kini, memiliki hutang kepada negara walaupun merefasilitas kemudahan ekspor yang secara peka sudah memberikan jaminan. Untuk itu, kita nuh pelayanannya dilakukan oleh DJBC, terharus tetap mengawasi mereka, apakah barang nyata masih menyimpan banyak kendala, khutersebut masuk ke gudang/pabrik mereka untuk susnya kendala dalam melakukan pengawasdiproduksi dan diekspor atau sepenuhnya merean kepada perusahaan penerima fasilitas ka jual di dalam negeri,” ujar Tatang. KITE. Dengan mengandalkan audit yang terLebih lanjut Tatang menjelaskan, selama tuang dalam keputusan Menteri Keuangan jangka waktu satu tahun, unit P2 terus nomor 580/KMK.04/2003, pengawasan terhamelakukan analisa dimulai sejak informasi yang dap fasilitas KITE seakan dapat terselesaikan TATANG. Selama satu tahun DJBC dengan mudah. Padahal, penyalagunaan faharus tetap bangun untuk melakukan diberikan oleh importir produsen tersebut hingga silitas KITE yang selama ini terjadi, pembukti- pengawasan importasi fasilitas KITE. barang tersebut sampai ke pabrik atau gudang mereka. Karena, fasilitas ini secara administratif annya tidak semata-mata dengan audit saja. sudah menyerahkan PIB dan mendapatkan SPPB sehingga Pembuktian dengan audit memang menjadi ujung tombak barang mereka dapat keluar dari pelabuhan. dari pengawasan fasilitas KITE. Namun demikian, untuk dapat Untuk kedepan, Tatang menjelaskan, Direktorat P2 sudah melakukan pembuktian penyalahgunaan fasilitas KITE dapat membuat suatu mekanisme pengawasan dengan manajemen juga dilakukan oleh unit pengawasan (Penindakan dan risiko untuk fasilitas KITE, dimulai dengan melakukan mapping Penyidikan), baik melalui kegiatan surveillance maupun dengan terhadap seluruh perusahaan KITE, hingga analisa terhadap melakukan mapping (pemetaan-red) terhadap seluruh perusaproduk yang mereka impor dan ekspor. Dengan haan penerima fasilitas KITE, yang tentunya mapping ini, maka perusahaan penerima juga berkoordinasi dengan pihak Kantor Wifasilitas KITE akan dibagi menjadi tiga bagian, layah ataupun Kantor Pengawasan dan Pelayaitu yang low risk, medium risk, dan high risk. yanan Bea dan Cukai (KPPBC). Selain itu, unit P2 juga akan melakukan Hal ini dapat dibuktikan dengan mapping terhadap perusahaan asuransi yang banyaknya kasus tegahan fasilitas KITE dijadikan jaminan pengusaha untuk mendapatyang berhasil diungkap oleh DJBC, baik kan fasilitas. Maksudnya, saat ini banyak peruyang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun sahaan penerima fasilitas KITE yang menyalaholeh Kantor Wilayah yang kini terus gencar gunakan asuransi, bukan pihak asuransi yang melakukan pengawasan terhadap fasilitas salah tapi pihak perusahaan yang memalsukan KITE. asuransinya, seperti yang baru saja terjadi di Jawa Barat. PROSES KEPABEANAN KITE SELESAI DI Dengan tiga kategori tersebut, maka akan PELABUHAN memudahkan unit P2 dalam melakukan surveilMenurut Kepala Seksi Penindakan III lance baik terhadap importasi yang dilakukan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), perusahaan penerima fasilitas tersebut, hingga Tatang, hambatan utama pengawasan fasilirealisasi ekspor dapat dilihat apakah benar atau tas KITE saat ini adalah karena proses kepatidak. beanannya sudah selesai di pelabuhan, maka “Saat ini Direktorat P2 sudah meminta kepasecara prinsip apabila dokumen kepabeanan EKSI NUGROHO. Ujung tombak da seluruh Kantor Wilayah untuk meng-update sudah diselesaikan semua otomatis kewajibpengawasan fasilitas KITE ada di data perusahaan penerima fasilitas KITE, yang annya sudah selesai, walaupun masih terhuaudit yang dikoordinasikan dengan selanjutkan akan dilakukan mapping. Jika meretang keuangan negara karena perusahaan unit P2 dan KPPBC.

12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Data Pelanggaran KITE Tahun 2007

ka masuk dalam kategori high risk, maka kita akan mengawasinya mulai dari pelabuhan hingga ke pabrik, jika mereka benar maka kita akan tetap mengawasi hingga realisasi ekspor mereka,” terang Tatang. Terkait dengan peraturan yang ada, Tatang menilai peraturan yang saat ini mengatur tentang pengawasan KITE sudah cukup memadai, namun kelemahannya justru apa pada mekanisme

pengawasan. Hal ini menurutnya perlu adanya penyempurnaan sehingga fasilitas KITE tidak hanya tertumpu pada audit namun dapat diawasi dengan metode lain yang secara perinsip unit P2 dapat lebih mudah mengawasinya, sehingga pembuktian pelanggaran KITE pun akan semakin dapat dibuktikan. “Setelah ini kita akan membuat pengawasan KITE lebih tersistem, kita juga akan lebih meningkatkan lagi koordinasi yang selama ini sudah berjalan, meningkatkan sumber daya manusia yang ada sekarang. Karena itu, diharapkan adanya koordinasi dan SDM yang memadai di KPPBC dan Kantor Wilayah, dimana perusahaan KITE tersebut berdomisili,” ungkap Tatang. Dengan demikian, Tatang menambahkan, akan dapat meningkatkan pengawasan atas perusahaan KITE, sehingga potensi kerugian negara dari penyalagunaan fasilitas KITE dapat dihindari sedini mungkin.

PENGAWASAN DENGAN AUDIT Sementara itu menurut Kasubdit Pelaksanaan Audit Direktorat Audit, Eksi Nugroho, pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE, sebenarnya sama saja dengan fasilitas yang lainnya. Hanya saja, untuk fasilitas KITE, audit benar-benar menjadi ujung tombak karena pembuktian pelanggaran yang dilakukan penerima fasilitas ini dapat terbukti melalui audit yang juga dikoordinasikan dengan unit P2 dan KPPBC. “Selain kita melihat stok bahan baku yang ada dari impor yang mereka lakukan, kita juga melihat realisasi ekspor mereka bagaimana, artinya kita tidak hanya melihat jaminannya saja, karena masih ada waktu perpanjangan 12 bulan lagi sehingga menjadi 24 bulan untuk lebih meyakinkan kegiatan ekspor

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

13

L APORAN UTAMA dengan tambah bayar atau mencairkan jaminan yang telah mereka jaminkan. Akan hal ini diakui oleh Septia Atma, hasil tegahan yang didapatkan mengalami banyak hambatan untuk dibuktikan sebagai tindak pidana, namun bukan berarti tidak dapat sama sekali dipidanakan. Sementara pengawasan melalui audit hingga kini juga terus dilakukan. “Jadi kami harus hati-hati dalam melakukan penyelidikan, karena jika sedikit saja kami melakukan kesalahan, maka itu dapat dijadikan peluang bagi mereka dan kita kembali lagi hanya dapat memberikan sanksi mereka dengan tambah bayar atau pencairan jaminan,” tutur Septia Atma. Hal lainnya yang juga menjadi kendala di Kanwil Jakarta untuk pengawasan KITE, adalah dengan tersebarnya perusahaan penerima fasilitas ini, maka cukup menyulitkan untuk melaksanakan audit kepada perusahaan tersebut, karena letaknya yang antar wilayah sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih DITEGAH. Perlu pembuktian yang sangat signifikan untuk tegahan KITE agar dapat baik dan ternyata memakan waktu yang cukup lama dipindanakan. untuk pelaksanaan auditnya. Terkait dengan sulitnya pelanggaran fasilitas KITE untuk mereka dan tentunya ada tidak pembayaran dari luar negeri dipindanakan, Tatang sependapat dengan Septia Atma, yang masuk ke rekening mereka,” ujar Eksi. menurutnya pelanggaran fasilitas KITE bisa saja dimasukkan Namun demikian, Eksi melihat untuk saat ini tren pelangarsebagai pelanggaran pidana, namun unit pengawasan terlebih an perusahaan penerima fasilitas KITE yang ditemukan oleh dahulu harus dapat mencari apakah perusahaan tersebut Direktorat Audit setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini melakukan pemalsuan, atau melakukan suatu pemberitahuan tak lain karena semakin baiknya tingkat kepatuhan mereka yang tidak benar. Jika semua itu dapat dibuktikan maka sudah terhadap fasilitas yang mereka dapatkan. pasti pelanggaran mereka dapat langsung dipidanakan. Untuk itu, Direktorat Audit juga berharap agar data perusa“Mereka melihat sisi kelemahan KITE dari jangka waktu haan penerima fasilitas KITE terus di update, karena sampai antara realisasi impor dengan realisasi ekspor yang sangat pansaat ini masih ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah menerima fasilitas KITE puluhan tahun, namun belum jang sekali, disitulah lubang besar bagi mereka untuk dapat pernah tersentuh oleh audit. dimanfaatkan. Misalnya, barang yang diimpor oleh mereka sam“Hal ini bukan karena semata-mata DJBC kekurangan SDM pai ke pabrik, tetapi di pabrik mereka menunggu waktu yang untuk melaksanakan audit, namun lebih dikarenakan minimnya tepat untuk mengeluarkan barang tersebut,” ungkap Tatang. data yang ada sehingga DJBC sendiri tidak tahu mana perusaSelain itu dijelaskan oleh Tatang, karena perusahaan haan yang belum dilakukan audit dan mana perusahaan yang penerima fasilitas tersebut di berbagai daerah, maka SDM sudah dilaksanakan audit. Selain itu, saat ini audit juga terbantu DJBC sendiri pun tidak mencukupi untuk mengawasi mereka dengan adanya internet karena dapat melihat langsung apakah satu persatu, sehingga mereka dengan leluasanya perusahaan yang menjadi buyer tersebut ada, dan apakah jenis mengeluarkan barang tersebut. barang tersebut dijual di negara tersebut,” kata Eksi. Namun, itu semua masih dapat diantisipasi dengan audit, karena melalui audit dapat diketahui apakah barang tersebut dijual ke lokal atau barang tersebut dilakukan ekspornya. FASILITAS KITE TERSEBAR DI BERBAGAI DAERAH “Sebenarnya, saat ini tren penyalahgunaan fasilitas Sementara menurut Kepala Bidang Penindakan dan kepabeanan meningkat. Artinya, sejak ada penerapan Kantor Penyidikan Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jakarta, Septia Pelayanan Utama (KPU) di Tanjung Priok, yang mana bidang Atma, sebagai Kanwil yang paling banyak melayani P2 selalu memperketat pengawasannya, naperusahaan penerima fasilitas KITE, Kanwil FOTO-FOTO : WBC/ATS mun pihak-pihak tertentu tidak berhenti begitu Jakarta yang sebenarnya juga belum lama saja, mereka masih memiliki cara lain seperti operasionalnya, cukup mengalami hambatan menitipkan barang ke fasilitas kawasan untuk melakukan pengawasannya. Hal ini berikat atau fasilitas KITE, yang nantinya akan diungkapnya karena, perusahaan-perusahaan mereka keluarkan lagi,” kata Tatang. penerima fasilitas tersebut tidak semata-mata Tersebarnya perusahaan penerima faada di wilayah kerja Kanwil Jakarta, namun silitas KITE dan masih minimnya peraturan tersebut ke daerah-daerah yang cukup meyang mengatur pengawasan fasilitas ini, nyulitkan. memang harus dibuat penyempurnaannya. “Selain masa satu tahun untuk melakukan Selain itu, rentang waktu yang cukup pengawasan terhadap barang yang diimporpanjang, membuat fasilitas ini cenderung nya, kita juga harus mengawasai tujuan badisalahgunakan. rang impor tersebut. Karena, bisa saja mereka Pembuktian yang hanya mengandalkan jual ke dalam negeri semua, sementara saat audit, sekiranya juga harus ditopang dengan kita melakukan penegahan, mereka dapat pengawasan lain yang diharapkan dapat lebih mengelak dan mengatakan bahwa mereka optimal, sehingga peluang-peluang atau sudah menyelesaikan kewajiban pabeannya,” celah-celah yang dapat dijadikan modus ujar Septia Atma. pelanggaran fasilitas ini dapat tertutup rapat, Dengan dalih yang cukup kuat tersebut, dan tentunya DJBC akan lebih fokus dalam hingga kini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE, sulit SEPTIA ATMA. Perlu penyempurnaan melaksanakan pengawasan baik kepada untuk ditindak hingga ke pidana, umumnya te- peraturan pengawasan tentang KITE, fasilitas KITE, maupun terhadap perusahaan yang menerima fasilitas lainnya. adi gahan yang dihasilkan akan diselesaikan sehingga dapat lebih optimal lagi.

14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

WAWANCARA

Direktur Fasilitas Kepabeanan

Kusdirman Iskandar

“Tujuan Utama Pemerintah Adalah Adanya Insentif Bagi Produsen yang Berorientasi Ekspor” EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

15

WAWANCARA Perjalanan pemberian fasilitas kemudahan impor dengan tujuan untuk di ekspor kembali, rupanya banyak mengalami perubahan dari awal pendiriannya pada jaman penjajahan kolonial Belanda. Setelah berjalan puluhan tahun lamanya, kini pemerintah Indonesia berharap dengan pemberian fasilitas tersebut, ekspor negara ini dapat terus bersaing dengan negara lain, sehingga perekonomian bangsa pun dapat meningkat dengan baik. Penyempurnaan yang hingga kini terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku regulator dalam perumusan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), diharapkan dapat menyeimbangkan antara pelayanan pemberian fasilitas dengan pengawasan yang lebih terfokus, sehingga apa yang menjadi tujuan utama pemberian fasilitas KITE sejak awalnya dapat terwujud dengan sempurna. Apa maksud dari fasilitas KITE ini, dan bagaimana DJBC menjalani kewenangannya baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam melaksanakan pengawasannya, berikut ini reporter WBC, Supriyadi. W dan Fotografer, Andy Tria Saputra, mewawancarai Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar, yang secara teknis, direktorat yang dipimpinnya ini mengatur baik tataracara pelayanan maupun prosedur pemberian fasilitas KITE. Berikut petikan wawancaranya : Bisa dijelaskan tentang fasilitas KITE? Fasilitas KITE sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas pembebasan dan fasilitas pengembalian. Adapun fasilitas pembebasan merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat. Sedangkan fasilitas pengembalian adalah fasilitas pengembalian bea masuk dan atau cukai yang telah dibayar atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat. Sejak kapan fasilitas kemudahan ekspor ini ada, dan apa dasar hukum dari pemberian fasilitas ini? Fasilitas ini sudah ada sejak ditangani oleh Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) yang mengacu pada undang-undang lama, yaitu Indiche Tariefwet (Stbl.1924 Nomor 487) dan Rechten Ordonantie (Stbl. 1931 Nomor 471) dan Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad tahun 1937 Nomor 184) Pada saat pertama kali pemerintah mengeluarkan fasilitas kemudahan ekspor ini, apa yang menjadi harapan pemerintah saat itu kepada pengusaha ? Tujuan utama pemerintah dengan adanya fasilitas 16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

kemudahan ekspor adalah adanya insentif bagi produsen yang berorientasi ekspor (non migas) yang sebagian bahan baku untuk produksi masih mengandalkan barang/ bahan impor sehingga nantinya produk ekspor tersebut dapat bersaing di pasaran internasional. Apakah harapan tersebut saat ini sudah terjawab ? Ya, saat ini sudah banyak perusahaan yang menikmati fasilitas ini terutama perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi brand-image masyarakat, seperti PT. Honda, Indomobil, Toyota, Nestle, Unilever, Bridgestone, Goodyear, Yamaha, dan lain-lain. Juga ada perusahaan yang mulai dari awal berdiri telah menjadi ikon daerah atau nasional, seperti PT. Maspion di Surabaya. Mereka rata-rata sudah menikmati fasilitas ini puluhan tahun. Apa keuntungan pengusaha dengan adanya fasilitas ini? Dengan fasilitas ini, perusahaan dapat mengatur cash flow lebih efisien dimana seharusnya perusahaan mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk pungutan impor menjadi dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain atau mengeluarkan biaya untuk pungutan impor terlebih dahulu yang nantinya akan dikembalikan. Pengguna fasilitas pembebasan merupakan yang terbanyak, karena pada waktu impor barang/bahan, pengusaha hanya menyerahkan jaminan atas pungutan impornya dan apabila barang/bahan tersebut telah diolah dan diekspor maka pengusaha wajib mempertanggungjawabkannya dengan laporan ekspor. Sedangkan fasilitas pengembalian banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar, karena pada waktu importasi harus bayar dulu pungutan impornya dan atas importasinya nanti dimintakan pengembalian. Disamping itu, dengan fasilitas pengembalian perusahaan dapat mengatur sendiri prosentase hasil produksi apakah sebagian akan dijual lokal atau di ekspor tergantung strategi perusahaan. Apa yang mendasari fasilitas ini berganti pelayanannya mulai dari Bapeksta, Bintek hingga ke KITE? Pergantian pelayanan fasilitas ini merupakan dinamika dari adanya re-organisasi di Departemen Keuangan, dimana dulu pelayanan ini ditangani oleh Bapeksta Keuangan, salah satu unit organisasi eselon I di Departemen Keuangan kemudian Bapeksta Keuangan diganti dengan Bintek Keuangan dan terakhir diambil alih oleh DJBC. Lalu sejak kapan dan apa alasannya pelayanan Bintek beralih ke KITE ? Pelayanan Bintek beralih ke KITE dimulai pada bulan Agustus 2003 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 dan adanya reorganisasi Departemen Keuangan saat itu dimana Bintek Keuangan dihapus dari organisasi Departemen Keuangan. Akibat re-organisasi ini pelayanan beralih ke DJBC. Ketika DJBC kembali diberikan kewenangan untuk melayani fasilitas KITE, apa saja yang dipersiapkan DJBC saat itu? Dan apa kendala yang dhadapi DJBC dalam persiapannya? Persiapan awal pengalihan ini dengan mengambil alih pemeriksaan barang ekspor dari PT. Sucifindo ke DJBC tahun 2001. Selain itu DJBC juga turut menyiapkan tenaga untuk pelayanan fasilitas KITE dari lingkup DJBC sendiri. Secara penuh pelayanan KITE beralih pada Agustus 2003. Sedangkan kendala yang dihadapi saat itu adalah

migrasi data dari Bintek Keuangan ke DJBC dimana sistem aplikasi komputer keduanya berbeda dan DJBC harus membuat sistem aplikasi yang baru yang sesuai dengan sistem yang ada di DJBC. Disamping itu, ada beban laporan ekspor pembebasan dan pengembalian yang mencapai 1000-an register yang dilimpahkan ke DJBC dan pelaporan kembali laporan tersebut dengan menyesuaikan sistem aplikasi yang baru. Dari sisi pegawai, terjadi perpindahan pegawai Bintek yang menangani fasilitas ini ke DJBC kurang lebih sebanyak 200 pegawai Bintek, sementara kebutuhan saat itu khusus untuk wilayah Jakarta hanya sebanyak 120 pegawai. Sehingga terjadi kelebihan pegawai yang akhirnya ditempatkan pada masing-masing Direktorat. Untuk saat ini, bagaimana tatacara agar dapat menerima fasilitas KITE ? Perusahaan yang berorientasi ekspor yang bahan bakunya sebagian atau seluruhnya harus impor, dapat meminta fasilitas ini dengan terlebih dahulu memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) melalui Kantor Wilayah DJBC. Setelah memiliki NIPER, perusahaan dapat mengajukan daftar barang/bahan yang akan diimpor menggunakan fasilitas pembebasan yang nantinya akan dikeluarkan SK pembebasan. Nantinya, pada waktu importasi barang tersebut dibebaskan bea masuk/cukai dan PPN dan PPnBM tidak dipungut, namun perusahaan tersebut harus mempertaruhkan jaminan atas fasilitas tersebut. Sedangkan untuk pengguna fasilitas pengembalian, dapat melakukan importasi dan dibayar dulu pungutan impornya dan setelah di ekspor dapat dimintakan pengembaliannya. Hingga saat ini, apakah perusahaan yang meminta fasilitas KITE trennya semakin meningkat atau menurun ? Secara kuantitas, jumlah total penerima fasilitas KITE sebanyak 1.350 perusahaan dari 11 Kanwil yang melayani fasilitas KITE, dan pertambahannya juga tidak signifikan karena antara penerima NIPER yang baru diimbangi dengan pencabutan NIPER lama. Rata-rata setiap bulan ada 10 perusahaan penerima NIPER baru. Apakah peraturan tentang KITE saat ini dirasakan sudah bersinergi dengan pengawasannya ? Sebenarnya terjadi ketimpangan antara pelayanan KITE dan pengawasannya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 580/KMK.04/2003, pengawasan KITE ada di audit. Pada kenyataannya, perbandingan antara jumlah perusahaan KITE yang di audit dengan total perusahaan penerima fasilitas KITE masih tidak memadai. Tetapi, secara administratif pengawasannya adalah adanya monitoring PIB dan jaminan. Pengawasan lainnya yang dilakukan selama ini antara lain dengan kegiatan surveillance dari unit P2, baik pada saat barang/bahan impor dibongkar dari pelabuhan sampai dengan ke gudang yang bersangkutan. Ataupun pada saat hasil produksi di bawa dari pabrik sampai dengan pelabuhan. Dari kegiatan ini ternyata banyak menghasilkan temuan-temuan penyimpangan fasilitas. Kalau begitu, apakah ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pengawasan KITE ? Pengawasan untuk fasilitas KITE sebagaimana dalam pasal 20 Keputusan Menteri Keuangan nomor 580/ KMK.04/2003, hanya mengandalkan audit. Namun, untuk pengawasan administratif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas laporan ekspor yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan KITE, dimana apabila perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan maka jaminan akan dicairkan sesuai ketentuan.

Sebenarnya apa kelemahan dari peraturan KITE saat ini, sehingga banyak perusahaan penerima fasialitas KITE menyalahgunakannya ? Sebenarnya peraturan KITE hanya mengatur pelayanan fasilitas di Kanwil DJBC dan pengawasan melalui audit, dimana pengawasan ini mengacu pada ketentuan audit. Kelemahan peraturan KITE terjadi pada waktu pelaksanaan impor-ekspornya dimana pengawasan hanya mengacu sistem dan prosedur impor-ekspor yang ada. Sehingga, bisa saja perusahaan mengimpor maupun mengekspor tidak sesuai dengan barang yang ada di SK fasilitas atau penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan SDM yang saat ini menangani KITE, apakah sudah cukup mampu dalam menjalankan tugasnya ? Sebenarnya dari sisi kemampuan pelayanan tidak menjadi masalah, karena sebagian besar pelayanan KITE masih ditangani pegawai yang sejak dulu bergelut dengan fasilitas ini sejak Bapeksta hingga sampai ke DJBC, ditambah dengan pegawai baru yang langsung diterjunkan menangani fasilitas ini agar terjadi sinergi yang berkelanjutan atas pelayanan KITE. Adakan kendala yang dihadapi DJBC terkait dengan SDM yang menangani KITE saat ini? Saat ini terjadi penumpukan laporan ekspor yang masih tertunda dikarenakan beberapa sebab, antara lain jumlah pemeriksa, komputer dan ruang yang tidak memadai. Sebagai gambaran, di Kanwil DJBC Jakarta per Maret 2007 ada sekitar 3.290 register BCL.KT01 dan 1.970 register BCL.KT02 yang ditangani oleh 115 pemeriksa, dimana setiap pemeriksa BCL.KT01 harus menangani 75 register dan pemeriksa BCL.KT02 menangani 124 register dengan jumlah komputer yang hanya 50 buah. Sedangkan setiap bulannya, diterima 235 register BCL.KT01 dan 82 BCL.KT02. Hal ini yang menjadi tantangan bagi DJBC guna menangani hal tersebut, karena hal ini menyangkut pelayanan hak-hak keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Saat ini, apa kendala yang dihadapi DJBC terhadap fasilitas KITE ? Kendala yang dihadapi saat ini, adalah belum adanya konsep yang menyeluruh atas pengawasan KITE mulai dari pelayanan KITE, importasi, pelaporan dan audit dimana kesemuanya memerlukan koordinasi yang lebih baik ditunjang dengan penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan dan pengawasan. Apa rencara ke depan DJBC terhadap fasilitas KITE ? Fasilitas KITE akan dilakukan penyempurnaanpenyempurnaan baik dari segi peraturan, pelayanan, sistem aplikasi dan pengawasannya. Saat ini sedang digodok peraturan pengganti Keputusan Menteri Keuangan nomor 580/KMK.04/2003. Beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan antara lain, pengetatan persyaratan barang/bahan yang dimpor, harus merupakan barang yang mempunyai nilai tambah setelah melalui proses produksi. Sementara itu, untuk mempercepat pelayanan diperlukan penambahan sarana pelayanan, seperti komputer, ruang yang memadai, termasuk penyempurnaan aplikasi pelayanan. Yang kiranya cukup mendapat perhatian pada penyempurnaan fasilitas KITE juga adalah, prosedur maupun kebijakan yang menyangkut tentang KITE, dapat dijadikan kurikulum, baik dalam diklat yang diselenggarakan DJBC maupun saat pendidikan di STAN. Hal ini dirasakan cukup penting, mengingat fasilitas KITE memiliki khususan tersendiri baik pelayanan maupun pengawasannya. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

17

SEKRETARIAT

SESI PERTAMA diawali dengan penyampaian materi oleh Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, mengenai reformasi di DJBC dan upaya-upaya yang dilakukan DJBC dalam proses reformasi yang dilakukan secara sistemik.

Kuliah Umum Mahasiswa

STAN Prodip Bea dan Cukai Bertempat di aula Gedung B Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), berlangsung kuliah umum Bea Cukai 2008 yang diikuti para mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan dihadiri oleh widyaiswara serta pejabat di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai.

K

e-170 mahasiswa STAN yang terdiri dari siswa Program Diploma (Prodip) III Kepabeanan dan Cukai tingkat I,II, II dan Prodip I Kepabeanan dan Cukai serius menyimak materi kuliah yang disampaikan para pembicara, masingmasing Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A FOTO : FOTO WBC/ATS

PARA SISWA STAN PRODIP BEA DAN CUKAI mengikuti kuliah umum yang diadakan di Kantor Pusat Bea dan Cukai.

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Tanjung Priok, Agung Kuswandono dan Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai, Thomas Sugijata. Kuliah umum yang dimulai pukul 7.00 WIB, merupakan sesi pertama dan diawali dengan penyampaian materi oleh Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, mengenai reformasi di DJBC dan upaya-upaya yang dilakukan DJBC dalam proses reformasi yang dilakukan secara sistemik. Pada sesi ini, Dirjen juga menjabarkan hasil survei mengenai kinerja KPU yang dilakukan oleh lembaga HayGroup. Sebelum menutup kuliahnya, Anwar Suprijadi menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa serta, salah satu widyaiswara di Pusdiklat Bea dan Cukai. Setelah break sejenak, selanjutnya materi sesi kedua disampaikan Kepala KPU, Agung Kuswandono, mengambil tema KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, perubahan budaya kerja menuju Bea dan Cukai yang lebih baik. Selain menjelaskan kepada para siswa STAN mengenai KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok secara keseluruhan, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi pada awal pembentukan KPU. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak kepada para siswa untuk tetap mempertahankan idealisme para siswa supaya setelah diterjunkan di lapangan tetap memegang teguh prinsip-prinsip idealisme untuk tetap jujur dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Materi kuliah selesai setelah Agung menjawab pertanyaan dari para siswa,. Sesi ketiga yang merupakan materi kuliah terakhir, disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai, Thomas Sugijata, yang mengawali kuliahnya dengan melemparkan pertanyaan kepada para siswa mengenai reformasi, langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi dan unsur-unsur apa saja yang terlibat dalam reformasi. Dalam penyampaian materinya, Thomas menyampaikan mengenai latar belakang reformasi kinerja, citra dan tuntutan stakeholders yang akhirnya menghasilkan pembentukan KPU. Bisa dikatakan bahwa materi kuliah yang disampaikan para pembicara hampir seluruhnya mengenai reformasi yang dilakukan DJBC dan pembentukan KPU, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai kedua hal tersebut dan ini sesuai dengan tujuan diadakannya kuliah umum, yaitu memberikan wawasan secara umum mengenai dunia kepabeanan dan cukai sesuai dengan isu terbaru yaitu reformasi di bidang kepabeanan dan cukai. Kuliah umum ini merupakan program Korps Mahasiswa Bea dan Cukai STAN Bidang Pendidikan dan sudah menjadi agenda tetap bagi korps ini. ris

DAERAH KE DAERAH

UPACARA Hari Pabean Internasional ke-56 di Balikpapan.

Peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 di Balikpapan Di Balikpapan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Balikpapan mengadakan beberapa turnamen olahraga seperti sepakbola, badminton dan tenis meja serta kegiatan sosial donor darah yang dua tahun terakhir ini selalu diadakan.

B

ertempat di halaman Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 tahun 2008 dimulai dengan mengadakan upacara bendera yang dihadiri semua pegawai dan pejabat dari Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan KPPBC Tipe A3 Balikpapan pada hari Senin 28 Januari 2008 (dilaksanakan tanggal 28 karena tanggal 26 jatuh pada hari Sabtu). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartono, dan sebagai Komandan Upacara Tristan Soekmono (Pj. Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur). Dalam kesempatan tersebut, dibacakan pula amanat tertulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menekankan pada permasalahan perdagangan illegal dan kejahatan narkoba yang demikian kompleks. Dalam amanatnya, Sri Mulyani juga menjelaskan tiga faktor pemicu yang menyebabkan meningkatnya peredaran illegal narkoba di suatu negara, yaitu: lemahnya kapasitas interdiction yang akan mengakibatkan peningkatan risiko peredaran gelap narkoba, peningkatan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan permintaan atas barang-barang terlarang ini meningkat, serta kurangnya kerjasama antar instansi FOTO-FOTO : MUQSITH HAMIDI

POTONG TUMPENG. Dilakukan oleh Kakanwil, Ismartono bersama jajaran eselon III dan IV di ruangannya sesaat setelah upacara Hari Pabean selesai dilaksanakan.

DONOR DARAH. Kakanwil, Ismartono turut menyumbangkan darahnya dalam kegiatan bakti sosial donor darah menyambut HPI. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

19

DAERAH KE DAERAH

FOTO BERSAMA. Untuk mengakhiri perhelatan akbar yang sukses diselenggarakan, dilakukan foto bersama Kakanwil yang didampingi Kepala Bagian Umum, Hery Susanto bersama kedua tim sepakbola yang bertanding.

penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas interdiction. Dalam kaitan ini lanjutnya, untuk meningkatkan perannya sebagai penjaga garda terdepan perbatasan negara, DJBC selain harus mampu meningkatkan kapasitas operasionalnya, juga perlu mengembangkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lain baik nasional maupun internasional dalam rangka pertukaran informasi dan pengalaman dalam memerangi masalah narkoba. Dengan tema “The Fight againts Drugs Trafficking”, Hari Pabean Internasional ke-56 tahun 2008 menjadi momentum untuk memperingati hari bersejarah yang 56 tahun lalu ditandai dengan kesepakatan bangsa-bangsa untuk mendirikan suatu wadah kerjasama antara administrasi pabean sedunia untuk memfasilitasi perdagangan internasional, dimana wadah kerjasama tersebut sekarang menjadi the World Customs Organization (WCO). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai anggota WCO pada peringatan Hari Pabean Internasional (HPI) kali ini berupaya memaksimalkan dukungan dengan bekerjasama bersama instansi lain yang tergabung dalam Satuan Tugas Seaport dan Airport Interdiction dalam pemberantasan perdagangan illegal narkoba. Dalam upacara yang berlangsung khidmat ini dilakukan pula hening cipta atas meninggalnya mantan Presiden RI ke-2, Jenderal Besar H.M.Soeharto yang meninggal satu hari sebelum pelaksanaan upacara ini. Setelah upacara selesai dilaksanakan, dilanjutkan ramah tamah oleh semua pegawai yang mengikuti upacara pada pagi itu dengan makan bersama untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) bersama jajaran eselon III dan eselon IV Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC Tipe A3 Balikpapan dalam kesempatan tersebut berkumpul bersama di ruangannya dan melakukan pemotongan nasi tumpeng yang kemudian dilanjutkan makan bersama sambil bercengkrama sehingga suasana keakraban begitu terlihat ketika itu. Pada hari yang sama bertempat di Aula Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga diadakan kegiatan bakti sosial yakni donor darah oleh semua pegawai yang mau dan sehat untuk menyumbangkan darahnya sebagai wujud kepedulian dan partisipasi dalam rangka menyambut Hari Pabean kali ini. Seperti tahun yang sudah-sudah kegiatan ini mendapat respon antusias oleh sebagian besar pegawai yang memang telah rutin melakukan donor darah. Tidak terkecuali Kakanwil Ismartono yang turut menyumbangkan darahnya. Selain memperingati Hari Pabean Internasional, ia juga menyarankan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan pada Hari Keuangan. “Sehingga setahun bisa dua kali kita melaksanakan kegiatan amal ini,” katanya, yang 20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

ketika itu diambil darahnya sebanyak 350 cc oleh salah seorang dari Palang Merah Indonesia (PMI) Balikpapan. Setelah selesai kegiatan donor darah didapat tidak kurang dari 30 kantung darah yang berhasil dikumpulkan PMI yang sangat berterima kasih akan adanya kegiatan ini.

BERBAGAI TURNAMEN OLAHRAGA MENYAMBUT HPI Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari kebanyakan orang khususnya pegawai bea cukai di Balikpapan sehingga menjadi pertandingan persahabatan sepakbola yang ditunggu-tunggu dengan begitu banyak penonton yang hadir untuk menyaksikannya. Bertempat di Lapangan Bola “Poni” Kebun Sayur pada hari Sabtu 2 Februari pertandingan akbar ini dilangsungkan untuk kesekian kalinya antara Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur vs KPPBC Tipe A3 Balikpapan. Yang menambah seru pertandingan sepakbola kali ini yakni karena ikut bermainnya para pejabat baik eselon III dan eselon IV dan dihadiri langsung oleh Kakanwil Ismartono. Dengan memperebutkan trofi juara berupa piala yang telah disiapkan oleh panitia, kick off pertandingan dilakukan pada pukul 08.30 WITA diawali tendangan pertama oleh Kabid P2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ambang Priyonggo kepada Kepala KPPBC Tipe A3 Balikpapan, Taryono Ekso Wardoyo. Pertandingan yang berlangsung 2 x 35 menit tersebut begitu ramai dengan sorak-sorai penonton yang datang. Layaknya pemain bola kawakan pegawai yang bertanding memperlihatkan bakat terpendam yang dimiliki dengan silih berganti memperlihatkan strategi penyerangan. Gol pertama tercipta pada menit ke-12 ketika Pj. Kasi P2 KPPBC Balikpapan, Kromo Harmanto yang berposisi sebagai striker menjebol gawang Kanwil yang dijaga oleh Harianto. Kemudian selang 15 menit kemudian giliran Kepala Sub Bagian Umum KPPBC Balikpapan, Joko Santoso menceploskan si kulit bundar dengan tendangan dari jarak 15 meter sehingga membuat kedudukan menjadi 2-0 untuk Kantor Pelayanan. Kedudukan 2-0 kosong tidak berubah hingga turun minum. Babak ke-2 dilanjutkan setelah beristirahat kurang lebih 15 menit. Serangan dari Tim Kantor Wilayah semakin gencar untuk mengoyak gawang Kantor Pelayanan dan gol yang ditunggutunggu itu pun tiba ketika salah satu bek Kantor Pelayanan melakukan blunder dengan memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada saat serangan balik yang cepat dari Tim Kantor Wilayah sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-1 yang membuat semangat baru untuk Tim Kantor Wilayah untuk menyamakan skor. Keasikan menyerang membuat lupa akan sisi pertahanan dan itu dimanfaatkan oleh playmaker dari Tim Kantor Pelayanan,

Ady Marwanto untuk menjebol gawang Kantor Wilayah untuk ketiga kalinya sehingga mengubah skor menjadi 3-1. Hingga peluit panjang dibunyikan skor 3-1 tidak beranjak dan mengukuhkan Tim Kantor Pelayanan sebagai pemenang pada pertandingan persahabatan dalam rangka peringatan Hari Pabean ke-56 tahun 2008 ini. Trofi kemenangan pun secara langsung diserahkan oleh Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartono kepada Kepala KPPBC Tipe A3 Balikpapan, Taryono Ekso Wardoyo yang mewakili dari Tim Kantor Pelayanan saat pertandingan telah usai. Dalam komentarnya Kakanwil merasa senang sekali akan adanya kegiatan positif seperti ini, selain badan menjadi sehat karena berolahraga juga keakraban antara pegawai baik Kantor Wilayah juga Kantor Pelayanan semakin meningkat dengan bersilaturahmi. Berikut Daftar Pemain kedua Tim yang bertanding Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur : 1. Ambang Priyonggo (10) 2. Andy Tasmiko (19) 3. Dwi Harmawanto (9) 4. Hendro Yulianto (2) 5. Harianto (22) 6. Agus Kurniawan (5) 7. M. Habibi (14) 8. Jenisa Abadi (11) 9. Ismail (16) 10. Hengky (6) 11. Erwin (4)

KPPBC Tipe A3 Balikpapan : 1. Taryono Ekso Wardoyo (10) 2. Joko Santoso (9) 3. CH. Natawidjaja (15) 4. Kromo Harwanto (16) 5. Aulia Rachman (8) 6. Mu’min (3) 7. Yoyon (19) 8. Pamadi (18) 9. A. Mujakir (1) 10. Prapto (6) 11. Dodi Fenalosa (17)

Cadangan : 1. Refly Feller (7) 2. Ade Bambang Susanto (8) 3. Deni Juliansyah (13) 4. Alvino Ricardo (3) 5. David Tua (15) 6. Haris Fatoni (17) 7. Fahmi (12) 8. Suparno (18)

Cadangan : 1. Ady Marwanto (11) 2. Kelik Wijayanto (5) 3. Riyadi Kahana (12) 4. Muqsith Hamidi (7) 5. Feni Muniaga (13) 6. Ismiranto (4) 7. Munaedi (2) 8. Zein (14)

BADMINTON DAN TENIS MEJA Selain pertandingan persahabatan sepakbola, dalam memperingati Hari Pabean Internasional diadakan pula turnamen badminton yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari serta tanggal 2 dan 9 Februari di Lapangan Badminton Indoor Hotel Budiman. Mempertemukan 16 pasang pemain yang telah disu-

sun secara acak oleh panitia pertandingan badminton ganda putra ini dilakukan dengan sistem gugur karena keterbatasan waktu dan tempat yang dimiliki. Pada minggu pertama tanggal 26 Januari pertandingan babak pertama dilaksanakan dan meloloskan 8 pasang yang masuk ke babak ke-2 untuk selanjutnya bermain pada minggu berikutnya. Pada tanggal 2 Februari turnamen dilanjutkan kembali dan menghasilkan pasangan yang masuk ke final untuk memperebutkan juara I, II dan III. Minggu berikutnya tepatnya tanggal 9 Februari dilaksanakan pertai final yang mempertemukan pasangan Wawan Sulistyo dan Hasyim melawan Ade Bambang Susanto yang berpasangan dengan Haris Fatoni. Partai final yang ditunggu-tunggu ini mempertontonkan permainan yang cukup apik dan akhirnya melahirkan juara baru yakni pasangan Wawan Sulistyo dan Hasyim. Kepada para juara I, II dan III mendapat hadiah yang telah disediakan oleh panitia berupa perlengkapan bermain badminton seperti raket, sepatu serta baju kaos dan celana khusus badminton. Berikut Daftar Juara Turnamen Badminton. 1. Juara I : Wawan Sulistyo/ Hasyim 2. Juara II : Ade Bambang Susanto/ Haris Fatoni 3. Juara III : Riyadi Kahana/ A.Mujakir Tidak kalah serunya bertempat di Aula KPPBC Tipe A3 Balikpapan dilangsungkan pula turnamen tenis meja. Turnamen yang sudah dimulai sejak tanggal 4 Februari ini mempertemukan 16 pasang pemain untuk kategori permainan ganda dan 32 orang untuk kategori pemainan single. Namun sayang hingga tulisan ini dibuat belum diketahui pemenangnya karena turnamen masih berlangsung dengan memanfaatkan waktu senggang disela-sela pekerjaan. Memperebutkan hadiah uang tunai yang disediakan panitia menambah semangat lebih bagi para peserta untuk memeriahkan turnamen ini. Dari rangkaian berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur bekerjasama dengan KPPBC Tipe A3 Balikpapan dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-56 tahun 2008 ini dirasa berbeda dengan suasana kebersamaan yang lebih melekat diantara setiap pegawainya. Memang inilah tujuan utama penyelenggaraan even penting kali ini selain juga sebagai refreshing bagi semua pegawai sehingga memberi efek yang bagus pula dalam pekerjaan keseharian di kantor. Untuk selanjutkan tidak hanya dipertahankan tapi juga agar lebih ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memupuk rasa persaudaraan seperti pesan Kakanwil, Ismartono khususnya kepada segenap jajarannya di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. MuQsith Hamidi, Balikpapan

FOTO-FOTO : MUQSITH HAMIDI

TURNAMEN BADMINTON. Foto bersama para peserta turnamen bulutangkis.

TROFI KEMENANGAN. Diserahkan langsung oleh Kakanwil, Ismartono kepada Kepala KPPBC Tipe A3 Balikpapan, Taryono Ekso Wardoyo. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

21

DAERAH KE DAERAH

Kantor Wilayah DJBC Nanggroe Aceh Darussalam Permasalahan khusus yang ada di wilayah NAD adalah mengenai Kawasan Pabean (KP) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Tugu 0 km yang dijadikan titik awal untuk menghitung panjang wilayah daratan Indonesia.

TARGET PENERIMAAN TERLAMPAUI

Alhamdulillah... penerimaan pungutan BM dan PDRI Tahun Anggaran 2007 yang diamanatkan oleh pemerintah kepada eorganisasi yang dilakukan di DiKantor Wilayah DJBC NAD sebesar Rp. rektorat Jenderal Bea dan Cukai 31,2 milyar dapat tercapai, bahkan dilam(DJBC) sebagaimana tercantum paui sebesar 48% sehingga penerimaan dalam Peraturan Menteri keseluruhan menjadi sebesar Rp. 46,09 Keuangan Nomor : 68/PMK.01/ milyar. Hal ini merupakan prestasi 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Orgatersendiri bagi para pegawai KPPBC di nisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dilingkungan Kantor Wilayah DJBC NAD. rektorat Jenderal Bea dan Cukai menetapAdapun untuk KPPBC tipe A4 Sabang kan Kantor Wilayah DJBC Nanggroe Aceh yang tidak ditargetkan adanya Darussalam (NAD) membawahi 5 (lima) penerimaan (nol) karena karakteristiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea yang terletak di Kawasan Bebas Sabang dan Cukai (KPPBC) yaitu : KPPBC Tipe A4 sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Sabang, KPPBC Tipe A4 Banda Aceh, KPPBC Tipe A4 Lhok Seumawe, KPPBC KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC NAD, lebih diutamakan kepada unsur pengawasTipe B Kuala Langsa dan KPPBC Tipe B annya, telah memasukkan penerimaan Achmad Riyadi. Meulaboh. negara sebesar Rp. 23.843.172. KPPBC Tipe A4 Sabang merupakan KPPBC paling jauh Target penerimaan BM dan PDRI yang dibebankan dan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2007 yang terletak di ujung barat kepulauan Indonesia, yang untuk masing-masing KPPBC di lingkungan Kantor mempunyai peran strategis baik bagi propinsi NAD mauWilayah dapat dilihat pada Tabel 1. pun Indonesia secara keseluruhan. Daerah Sabang Berdasarkan pencapaian target penerimaan tahun berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetap2007, untuk tahun anggaran 2008 Kantor Wilayah DJBC an Perpu Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan PerdaNAD mendapatkan amanat dari pemerintah untuk gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi merealisasikan target penerimaan BM dan PDRI sebesar Undang-Undang, telah ditetapkan sebagai Kawasan PerRp. 33,4 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 7% dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Maksud dan tudari target penerimaan tahun 2007. juan penetapan Sabang sebagai Kawasan Bebas adalah dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan perekonomian / perdagangan di wilayah Sabang. BERKANTOR DI MESS PEGAWAI KANWIL DJBC NAD Dilihat dari tugas dan fungsinya, peran Bea dan Cukai Untuk sementara, menunggu selesainya pembangundi Kawasan Bebas tersebut lebih ditekankan pada fungsi an Gedung Kantor Wilayah DJBC NAD, aktifitas kerja pengawasan, namun demikian secara umum Bea dan dilaksanakan di Gedung Mess Pegawai di lokasi yang Cukai masih tetap melaksanakan fungsi pelayanan kepasama dengan Perumahan Dinas Pegawai Kantor Wilayah da para pengguna jasa kepabeanan di kawasan bebas DJBC NAD, yakni di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, tersebut. Kabupaten Aceh Besar. Di kota Sabang yang terletak di Pulau Weh terdapat Walaupun ruang yang tersedia di gedung mess pega-

R

22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

FOTO BERSAMA, seluruh peserta rapat kerja wilayah Kanwil DJBC NAD pada 30-31 Januari 2008.

wai kurang memadai dan lokasi yang jauh dari pusat kota Banda Aceh, namun hal ini tidak mengurangi semangat dan kreatifitas para pegawai untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Justru sebaliknya para pegawai lebih bersemangat karena kalau dibandingkan dengan gedung yang lama maka gedung yang baru (Gedung Mess Pegawai) jauh lebih layak. Sebagai salah satu contoh, di gedung yang lama untuk ruangan Seksi dan Pelaksana Bidang P2 Kanwil DJBC NAD hanya menempati garasi mobil yang hanya muat 1 mobil, akan tetapi diubah menjadi ruang P2 yang ditempati 3 orang Seksi dengan 8 orang tenaga Pelaksana, meskipun demikian tidak dijadikan hambatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

rat Jenderal Bea dan Cukai sebagai anggota WCO mempunyai kewajiban untuk berperan serta memutus mata rantai perdagangan ilegal narkoba dan memerangi organisasi kriminalnya. Pada perkembangan terakhir, Indonesia bukan lagi hanya sebagai tempat transit dari perdagangan ilegal narkoba akan tetapi sudah dijadikan tempat tujuan penjualan dan tempat produksi narkoba oleh sindikat narkoba international. Menteri Keuangan dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa posisi DJBC sebagai pengawas lalu lintas perdagangan di perbatasan negara diharapkan dapat FOTO-FOTO DOKUMENTASI KANWIL DJBC NAD

PERINGATAN HARI PABEAN INTERNASIONAL Kantor Wilayah DJBC NAD telah melaksanakan upacara Hari Pabean Internasional ke-56 tanggal 26 Januari 2008 bertempat di KPPBC Tipe A4 Banda Aceh pada tanggal 28 Januari 2008 dengan Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah DJBC NAD, Achmad Riyadi. Upacara diikuti oleh segenap pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC NAD dan KPPBC Tipe A4 Banda Aceh. Kepala Kantor Wilayah dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Keuangan RI yang menekankan tentang perkembangan perdagangan dan peredaran ilegal narkotika dan obat-obat berbahaya yang telah lama menjadi kepedulian global. Organisasiorganisasi internasional termasuk World Customs Organization (WCO) juga turut meningkatkan kerjasama dan koordinasi program sebagai upaya memerangi perdagangan dan peredaran ilegal narkoba. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, Direkto-

MESS PEGAWAI, di Jl. Reformasi Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar yang dijadikan kantor sementara Kanwil DJBC NAD. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

23

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO DOKUMENTASI KANWIL DJBC NAD

Pabean Internasional (HPI) tentang meningkatnya peredaran narkoba bukanlah pepesan kosong tetapi sesuatu yang benar-benar menjadi “current issue”. Menjelang peringatan HPI, tepatnya pada hari Sabtu 26 Januari 2008 sekitar jam 16.00 WIB petugas KPPBC Tipe B Kuala Langsa bersama-sama dengan petugas P2 Kanwil DJBC NAD berhasil menggagalkan upaya tindak pidana penyelundupan narkotika gol I jenis daun ganja kering sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan berat brutto 22 (dua puluh dua) kg. Daun ganja kering yang berasal dari NAD adalah jenis ganja dengan kualitas nomor 1 dan terbaik di dunia sehingga banyak diminati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Modus operandi dalam upaya penyelundupan daun UPACARA. Kakanwil DJBC NAD menyampaikan amanat Menteri Keuangan dalam upacara memperingati Hari ganja kering tersebut dilakuPabean Internasional. kan dengan disembunyikan memaksimalkan dukungannya terhadap upaya pemberandi berbagai tempat antara lain, di ruang dapur yang kotor, tasan perdagangan ilegal narkoba. Mengingat modus dan tumpukan tali kapal, anjungan kapal, haluan kapal dan di teknik penyelundupan narkoba semakin berkembang dan balast air dari KM. Dewantara Jaya. Pada peristiwa ini, terorganisir maka hal itu harus dicermati dengan berhasil juga diamankan 6 (enam) orang oknum ABK KM. meningkatkan kapasitas kerja petugas di lapangan serta Dewantara Jaya yang diduga sebagai pemilik paket daun perkembangan teknik-teknik analisis intelijen dan pengaganja kering tersebut. wasan yang mendukung. Ditinjau dari segi hukum, perbuatan para penyelundup Dalam amanatnya, Kepala Kantor Wilayah NAD juga ini telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangpara pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC NAD Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan khususnya kepada KPPBC Tipe B Kuala Langsa atas Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 prestasinya yang berhasil menggagalkan upaya tindak tentang Narkotika, hal mana pelaku diancam dengan penyelundupan narkotika jenis ganja. sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta PENANGKAPAN PAKET DAUN GANJA rupiah). Apa yang menjadi perhatian dalam memperingati Hari Penyelesaian atas kasus tersebut, selanjutnya untuk barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket ganja kering, sarana pengangkut KM. Dewantara Jaya dan 6 orang ABK KM. Dewantara Jaya diserahterimakan ke POLRES Langsa guna dilakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

RAPAT KERJA KANTOR WILAYAH DJBC NAD

BARANG BUKTI. Kepala KPPBC Kuala Langsa pada saat serah terima barang bukti ganja kering dengan Polres Langsa.

24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Bertempat di KPPBC Tipe A4 Banda Aceh pada tanggal 30 Januari - 31 Januari 2008, telah diadakan rapat kerja wilayah yang diikuti oleh seluruh KPPBC yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC NAD. Rapat kerja wilayah yang diadakan tersebut antara lain membahas evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2007 dari tiap-tiap KPPBC dan masing-masing Kepala Bidang yang ada di Kantor Wilayah DJBC NAD. Selain itu dibahas juga rencana program kerja untuk tahun anggaran 2008, kendala-kendala yang dihadapi selama dalam tahun 2007 dan juga kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2008 serta solusi atau saran upaya pemecahan atas masalah tersebut. Rapat Kerja Wilayah juga membahas berbagai topik yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah. Rapat kerja wilayah di lakukan dengan membentuk 3 komisi pembahasan yaitu : Komisi Umum, Komisi Pelayanan dan Komisi Pengawasan. Komisi umum melakukan pembahasan segala perma-

salahan-permasalahan umum yang ada di KPPBC maupun Kanwil antara lain kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana kantor, mutasi pegawai, disiplin pegawai, kepangkatan, rumah tangga dan lain-lain. Komisi Pelayanan melakukan pembahasan atas segala permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai dan fasilitas kepabeanan dan Cukai antara lain meliputi tatalaksana kepabeanan, klasifikasi, profil harga, fasilitas, Kawasan Pabean, TPS, perijinan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kepabeanan dan cukai serta fasilitas kepabean. Komisi pengawasan melakukan pembahasan khusus di bidang penindakan dan penyidikan serta bidang audit, permasalahan yang dibahas antara lain, patroli laut, operasi cukai, pengawasan atas barang larangan dan pembatasan, kegiatan intelejen, tim narkotika dan psikotropika, satgas aiport/sea port interdiction, profiling importir/ komoditi, Daftar Rencana Obyek Audit (DROA), evaluasi atas temuan tim audit, dan lain-lain. Permasalahan khusus yang ada di wilayah NAD adalah mengenai Kawasan Pabean (KP) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Sebagai konsekuensi dalam melakukan kegiatan kepabeanan, pengelola pelabuhan laut, bandar udara dan tempat lain diwajibkan memiliki ijin dan memenuhi ketentuan-ketentuan dari instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.04/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola pelabuhan laut/bandar udara untuk pengajuan penetapan sebagai KP dan syarat yang harus dipenuhi pengusaha untuk mengajukan penetapan TPS, antara lain kewajiban mempertaruhkan jaminan sebesar luas TPS, menyediakan sarana dan prasarana ruangan untuk petugas Bea dan Cukai, surat keterangan dari penanggung jawab KP dan lain-lain. Belum adanya pengajuan permohonan penetapan KP dari pengelola pelabuhan laut/bandar udara di NAD mengakibatkan belum adanya penetapan KP oleh Menteri Keuangan cq DJBC. Penetapan suatu tempat sebagai KP diperlukan oleh Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang dan memberikan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat. Keberadaan KP yang telah memiliki ijin juga diperlukan oleh Pengusaha TPS, mengingat salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin sebagai pengusaha TPS yaitu adanya rekomendasi dari penanggung jawab KP. Belum dimilikinya ijin TPS dari Menteri Keuangan cq

PENGARAHAN KAKANWIL, dalam Rapat Komisi Pengawasan pada Rakerwil NAD.

SEGEL. KM. Dewantara Jaya yang disegel oleh Bea Cukai.

DJBC, menyebabkan pengusaha TPS belum dapat menjalankan kegiatan usahanya. Di samping hal tersebut, kewajiban mempertaruhkan jaminan juga merupakan salah satu kendala bagi pengusaha untuk melakukan investasi, mengingat volume kegiatan impor ekspor di NAD yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC NAD adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi mengenai KP dan TPS dengan pihak pengelola pelabuhan laut/bandar udara maupun pengusaha setempat. Berkat sosialisasi dimaksud, saat ini PT. Arun NGL dan PT. Pupuk Iskandar Muda sudah mendapat penetapan sebagai KP dan TPS. Permasalahan lain yang perlu segera mendapat penyelesaian adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur Tatalaksana Pemasukan, Pengeluaran dan Pengawasan Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan/Atau Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pengaturan lebih lanjut dari UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. PP tersebut diperlukan selain sebagai dasar hukum bagi petugas Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kawasan Bebas Sabang tersebut, juga karena telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berlaku khusus di wilayah NAD yang juga mengatur berbagai hal tentang pemasukan dan pengeluaran barang dari/dan ke Kawasan Bebas Sabang. Dengan terbitnya PP tentang Kawasan Bebas Sabang diharapkan baik ketentuan yang ada dalam PP tersebut maupun Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan selaras dan tidak saling bertentangan. Kantor Wilayah DJBC NAD telah menyusun dan mengajukan usulan rancangan/draft Peraturan Pemerintah dimaksud ke Kantor Pusat DJBC untuk pengkajian dan keputusan lebih lanjut. Disamping beberapa permasalahan yang mendapat perhatian khusus tersebut, seperti halnya permasalahan yang ada di setiap KPPBC maupun di Kantor Wilayah adalah kurangnya tenaga pemeriksa. Dari rapat kerja wilayah tersebut diharapkan Kantor Wilayah DJBC NAD beserta seluruh KPPBC dibawahnya dapat mengemban tugas pokok dan fungsi sebaikbaiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan yang terbaik bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kiriman Kanwil DJBC NAD EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH

Pelayanan

FOTO-FOTO : HULMAN SIMBOLON

KITE DI KANWIL DJBC SUMATERA UTARA (Bagian II)

Selain bekerja menggunakan Sistem Komputer, pegawai di Pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut juga melakukan pencatatan/pembukuan secara manual terhadap pekerjaanpekerjaan yang belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh sistem

D

alam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK 01/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara (Sumut) telah membuat pembagian kerja dan uraian tugas (job description) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pembagian kerja dilakukan berdasarkan jumlah NIPER dan kewenangan dalam mengoperasikan komputer pelayanan KITE.

PEMBAGIAN KERJA KITE Pembagian kerja di Pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut dilakukan secara profesional dan proporsional. Seorang Kasi KITE wajib mengetahui dan menguasai secara detail prosedur pelayanan serta bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengusaha pengguna Fasilitas KITE. Pekerjaan yang dilakukan oleh Kasi KITE mulai dari penyelesaian permintaan Nomor Induk Perusahaan (NIPER), pembuatan Surat Keputusan Pembebasan, penelitian PIB dan jenis jaminan yang diajukan, penyelesaian Laporan Ekspor (BCL-KT.01) sampai dengan proses pengembalian jaminan (SPPJ). Kasi KITE dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa pegawai pelaksana pemeriksa dan seorang Pelaksana Senior sebagai Koordinator. Masing-masing bekerja sesuai dengan pembagian kerja secara proporsional dimana dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Terhadap Surat Keputusan Pembebasan yang telah dikeluarkan dan disampaikan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE, Kasi KITE berkewajiban memonitor pelaksanaannya, apakah waktu pengimporan bahan bakunya tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan atau hasil produksinya telah diekspor atau dimasukkan ke Kawasan Berikat (KB) termasuk persyaratan yang diijinkan menjual barang jadi ke DPIL. 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Kasi KITE juga dituntut untuk lebih proaktif dalam mengawasi jaminan/PIB yang telah dan akan jatuh tempo, yaitu dengan membuat Surat Teguran kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE dan surat pemberitahuan kepada penjamin serta membuat Surat Keputusan Pencairan Jaminan. Sehingga seorang Kasi KITE mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE.

PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM SISTEM KOMPUTER Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, Kasi KITE diwajibkan menguasai cara pengoperasian komputer, karena pelayanan KITE sudah menggunakan sistem komputerisasi. Dengan memahami sistem yang ada, Kasi KITE dapat juga mengawasi pekerjaan pegawai pelaksana pemeriksa yang bekerja dengan menggunakan komputer sesuai dengan kewenangannya. Pembagian kewenangan untuk mengoperasikan komputer pelayanan KITE di Bidang Fasilitas Kepabeanan ditetapkan menurut tugas dan tanggung jawabnya masingmasing termasuk kewenangan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dalam rangka mengawasi pekerjaan bawahannya. Selain bekerja menggunakan Sistem Komputer, pegawai di Pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut juga melakukan pencatatan/pembukuan secara manual terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh sistem. Seperti pencatatan/pembukuan terhadap NIPER yang masih aktif, karena dalam aplikasi pelayanan KITE fasilitas/menu untuk mencabut NIPER belum tersedia, sehingga apabila kita menginginkan data NIPER yang masih aktif dalam periode tertentu, sistem akan mengeluarkan seluruh NIPER yang pernah ada di Kantor Wilayah DJBC Sumut. Demikian juga dalam memonitor jaminan yang sudah diserahkan kepada yang bersangkutan atau jaminan yang telah jatuh tempo masa berlakunya masih dibantu dengan pekerjaan manual.

PEMBAGIAN JUMLAH PERUSAHAAN Perusahaan pengguna fasilitas KITE yang ada di pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut sebanyak 42 NIPER dan jumlah Seksi KITE 2 seksi. Pembagian kerja dilakukan dengan membagi rata jumlah NIPER, sehingga masing-masing Kasi KITE melayani dan mengawasi perusahaan KITE

sebanyak 21 NIPER. Pembagian perusahaan tersebut ditetapkan oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan. Apabila ada permohonan permintaan NIPER baru, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan menunjuk salah satu Kasi KITE untuk memproses dan menyelesaikan data Daftar Isian Perusahaan (DIPER) baru tersebut sampai dengan NIPER diterbitkan dan diterima oleh pengusaha yang mendapat fasilitas KITE. Selanjutnya jika ada permohonan permintaan NIPER baru berikutnya, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan akan menunjuk Kasi KITE berikutnya, demikian seterusnya. Setiap ada penambahan NIPER baru akan ditambahkan dalam daftar pembagian kerja Kasi KITE. Demikian juga halnya dengan permohonan pengembalian Bea Masuk dan Cukai, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan akan menunjuk Kasi KITE I atau Kasi KITE II untuk memproses dan menyelesaikan sampai dengan Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai diterbitkan dan disampaikan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE.

PELAYANAN SEGERA Pelayanan yang dilakukan di Pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut berpedoman dengan Standar Pelayanan Publik yaitu dengan memberikan pelayanan segera dengan mematuhi waktu pelayanan, transparan, konsisten, dan akuntabel. Pelayanan KITE yang membutuhkan Pelayanan Segera hanya dalam rangka pemberian Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ), karena STTJ merupakan syarat utama untuk memproses PIB dengan Fasilitas KITE di KPPBC yang menggunakan Sistem PDE/online, sedangkan bagi KPPBC yang belum PDE/online, STTJ merupakan syarat utama untuk mengeluarkan barang impor yang menggunakan Fasilitas KITE, maksudnya adalah bahwa dalam pelayanan PIB yang sudah PDE/online penelitian STTJ (PIB dengan jaminan) dilakukan oleh sistem (komputer) sedangkan pelayanan PIB yang belum PDE/ online penelitian STTJ (PIB dengan jaminan) dilakukan secara manual (oleh pegawai). Pelayanan lainnya seperti pemberian SK Pembebas-

an, SK Pengembalian, Pengembalian Jaminan asli (SPPJ) dan pemberian NIPER sudah ditentukan jangka waktunya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/ KMK.04/2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003. Untuk mempersingkat waktu pelayanan di bidang KITE, telah dilakukan reformasi dimana pelayanan penerimaan dokumen KITE yang selama ini harus disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah DJBC selaku Ketua Tim Kerja KITE, diubah menjadi: penerimaan dokumen KITE langsung diserahkan ke loket pelayanan KITE dengan tanda terima (proses komputer), hal tersebut dilakukan selain untuk mempersingkat waktu pelayanan, juga untuk menghindari tuntutan dari pengusaha KITE tentang sudah atau belum diterimanya dokumen KITE di pelayanan KITE, kecuali yang tetap harus disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah DJBC adalah permohonan pengembalian Bea Masuk dan Cukai serta permohonan NIPER baru. Perubahan pelayanan juga dilakukan dalam rangka penerbitan SK Pembebasan, yang selama ini sebelum SK Pembebasan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC terlebih dahulu diajukan Konsep SK Pembebasan yang substansinya sama dengan SK Pembebasan (hanya pada judul diatasnya tercetak kata “konsep”), setelah konsep disetujui baru kemudian SK Pembebasan yang akan ditandatangani dicetak dan diajukan kembali, sehingga proses untuk penandatanganan SK Pembebasan bolak-balik dari Bidang Fasilitas Kepabeanan ke Kepala Kantor Wilayah DJBC, prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada pelayanan KITE. Perubahan yang dilakukan adalah SK Pembebasan yang akan ditandatangani dicetak dan diajukan bersamasama dengan Konsep SK Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan membuat Nota yang substansinya “apabila bapak tidak berpendapat lain bersama ini disampaikan SK Pembebasan mohon ditandatangani”, hal tersebut dilakukan karena pada umumnya konsep SK Pembebasan yang diajukan disetujui dan apabila ada konsep SK Pembebasan yang tidak disetujui, maka hanya konsep SK Pembebasan yang tidak disetujui saja yang tertunda pelayanannya sedangkan yang lainnya pelayanannya lebih cepat. Dengan pembagian kerja seperti tersebut diatas, seorang Kasi KITE dituntut tanggung jawabnya atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan KITE yang diawasinya, termasuk tanggung jawab terhadap perubahan/perluasan pabrik KITE. Demikian pelayanan KITE di Kantor Wilayah DJBC Sumut dilaksanakan, masukan dan saran akan kami terima dengan senang hati dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang KITE. Sudirman S. SH, MH, Kabid Fasilitas Kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Sumut

AKTIFITAS pegawai di Kantor KITE Sumatera Utara. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

27

DAERAH KE DAERAH

Peringatan HPI DI KANWIL KHUSUS DJBC KEPULAUAN RIAU

T

Dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke 56, Kanwil Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan berbagai kegiatan.

epat pada 26 Januari 2008 dilakukan upacara Peringatan Hari Kepabeanan Internasional ke-56 yang dilaksanakan di lapangan Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau (Kepri) dengan Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Khusus DJBC Kepulauan Riau, Drs. Jusuf Indarto. Dalam upacara tersebut, Kakanwil DJBC Khusus Kepri menyerahkan piagam penghargaan kepada 4 orang perwakilan pegawai dari 57 pegawai yang mendapat piagam penghargaan pada upacara peringatan Hari Pabean Internasional ke-56, atas prestasi, dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam bidang penggagalan penyelundupan di perairan Kepulauan Riau. Disamping itu, bekerjasama dengan PMI Kabupaten Karimun, pada upacara peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 juga diadakan kegiatan sosial berupa donor darah sebagai bukti kepedulian pegawai DJBC terhadap masyarakat, khususnya dalam menyediakan persediaan darah untuk membantu yang membutuhkan. Dalam rangka memeriahkan peringatan hari Kepabeanan Internasional, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau juga mengadakan pertandingan sepak bola mini (foto dan keterangan ada pada rubrik seputar Bea Cukai).

(a) No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi : setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2 : dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Disamping itu, pelaku juga diduga melanggar pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003. “Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan atau digunakan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib melalui sertifikasi.” Dalam kasus ini, lanjut Jusuf Indarto, perkiraan kerugian negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar kurang lebih Rp. 7 miliar. Sedangkan perkiraan nilai barang ditaksir sebesar kurang lebih Rp.60 miliar. “Kini tindak lanjutnya, terhadap barang bukti tegahan dibawa ke Kanwil Kepulauan Riau untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Jusuf Indarto.

TEGAHAN HANDPHONE DAN KAYU

TEGAHAN KAYU

Sebelumnya, pada 8 Januari 2008, bertempat di pelabuhan Batu Ampar, Batam, di atas Kapal Patroli BC10001, Kakanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau mengadakan press release atas keberhasilan Tim Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan KPU Tipe B Batam dalam menggagalkan upaya tindak pidana penyelundupan impor berupa penyelundupan handphone sejumlah 83.000 unit berbagai merek dan asesorisnya. Ke-83.000 buah handphone itu antara lain Nokia seri E90, N-73 Music Edition, N-70 Music Edition, Seri 6500, 5700 dan 3230. Sony Ericson W7001, Titan Phone T.999 dan berbagai merek lainnya. Pengungkapan kasus itu merupakan hasil pengamatan atau kegiatan intelijen yang dilakukan aparat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau selama kurang lebih 1 bulan. Kasus itu terungkap tepatnya pada 5 Januari 2008 pukul 07.30 WIB di perairan Batu Beranti , kapal patroli BC-119 dengan komandan patroli, Hery Kusnadi dibantu oleh kapal patroli KPU Batam BC-1001 dengan komandan patroli, Jurnalis, melakukan penindakan terhadap KM. Harapan Baru GT.7 yang dinakhodai TAT beserta lima anak buah kapal. Kapal ini berasal dari Singapura tujuan Batam, dari hasil pemeriksaan terhadap kapal diketahui telah memuat 390 karton berisi handphone berbagai merek dan tipe, beserta asesorisnya, tanpa dilindungi dokumen kepabeanan yang sah. Menurut Kakanwil Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Jusuf Indarto, penindakan terhadap kapal tersebut dilakukan karena diduga melanggar pasal 102 UU huruf

Diwaktu yang sama, aparat juga berhasil menegah 30 ton Kayu Balak Tim jenis Kempas dengan kapal pengangkut KM. Fenny 6 yang dinakhodai Marwan beserta dua orang anak buahnya, dengan tujuan dari Selat panjang ke Sungai Rambai, Malaysia. Kapal pengangkut berbendera Indonesia ini ditangkap aparat P2 Kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau di sekitar wilayah perairan Tanjung Sempayan oleh kapal patroli BC-3001 yang dikomandani Junaidi. Kapal itu mengangkut kurang lebih 30 ton kayu balak tim jenis kempas tanpa dilindungi dokumen yang sah. Upaya penyelundupan ekspor yang dilakukan pelaku diperkirakan bernilai kurang lebih Rp.186 juta dengan perkiraan kerugian Negara sebesar Rp. 43,5 juta yang jelas telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan (UU No.17 Tahun 2006) pasal 102A (huruf (a) dan (e). Pasal itu berbunyi : Setiap orang yang : (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1): Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000.000 (lima miliar rupiah). Kini terhadap barang bukti berupa kayu balak dan kapal pengangkutnya telah ditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut. ris

28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

UPACARA PERINGATAN HARI KEPABEANAN INTERNASIONAL KE-56 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2008 di lapangan Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dengan Inspektur Upacara Kakanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, Drs. Jusuf Indarto. FOTO-FOTO : KANWIL KHUSUS DJBC KEPRI

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPRI menyerahkan piagam penghargaan kepada kepada 4 orang perwakilan pegawai dari 57 pegawai yang mendapat piagam penghargaan pada upacara peringatan Hari Kepabeanan Internasional ke-56,atas prestasi, dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam bidang penggagalan penyelundupan di perairan Kepulauan Riau

s

PADA TANGGAL 8 JANUARI 2008, bertempat di pelabuhan Batu Ampar, Batam, di atas Kapal Patroli BC-10001, Kakanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau mengadakan Press release atas keberhasilan Tim Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan KPU Tipe B Batam dalam mengagalkan upaya tindak pidana penyelundupan impor berupa penyelundupan Handphone sejumlah 83.000 unit berbagai merek serta penyelundupan ekspor berupa kayu balak tim jenis kayu kempas sejumlah kurang lebih 30 ton. (Tampak pada gambar Kakanwil Khusus DJBC Kepri, Drs. Jususf Indarto beserta jajarannya menunjukan Handphone tangkapan dimaksud).

BEKERJASAMA DENGAN PMI KABUPATEN KARIMUN, pada upacara peringatan Hari Kepabeanan Internasional ke-56 juga diadakan kegiatan sosial berupa donor darah sebagai bukti kepedulian pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap masyarakat, khususnya dalam menyediakan persediaan darah untuk membantu yang membutuhkan. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

29

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO WBC/ZAP

KPU BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM. Hasil survei yang dilakukan HayGroup menunjukkan peningkatan kinerja dan citra.

PERESMIAN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B

Batam

KPU Bea dan Cukai Batam yang telah diimplementasikan sejak Agustus lalu sempat mendapatkan tanggapan skeptis, rasa pesimis dan ketidakpercayaan yang mendalam dari pihak luar terhadap apa yang dilakukan oleh DJBC. Namun dalam kenyataannya, sampai enam bulan implementasinya berbagai pencapaian dan prestasi telah diraih oleh KPU Bea Cukai Tipe B Batam.

P

ulau Batam kini memiliki Kantor Pelayanan Utama untuk bidang Kepabeanan dan Cuka. Keberadaan Kantor Pelayanan Utama yang sering disebut dengan KPU ini merupakan KPU yang kedua yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dalam perjalanannya KPU Batam telah beroperasi pada 20 Agustus 2007 yang ditandai dengan serah terima wilayah kerja dari Kantor Wilayah Wilayah (Kanwil) Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun kepada KPU Bea Cukai Tipe B Batam yang meliputi beberapa daerah. Wilayah kerja yang diserahkan kepada KPU Bea Cukai Tipe B Batam meliputi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Batam, KPPBC Muka Kuning, dan KPPBC Tanjung Uban.

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

PERESMIAN KPU BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM. Ditandai dengan pembukaan selubung papan nama KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Penggabungan wilayah kerja tersebut dilakukan melalui acara serah terima wilayah kerja dari Kantor Wilayah (Kanwil) Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun kepada KPU Bea Cukai Tipe B Batam, yang disertai dengan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) hasil seleksi Setelah beroperasi sejak 20 Agustus 2007 lalu, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam pada 15 Februari 2008 diresmikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yang diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Batam. Menurut Anwar, ditunjuknya Batam untuk menjadi KPU berawal dari kritik berbagai pihak yang menyoroti masalah iklim investasi seperti masalah tenaga kerja, perpajakan dan Bea Cukai yang dinilai kurang kondusif. Lokasi Batam yang strategis untuk menarik investor asing juga menjadi alasan lain mengapa Batam dipilih untuk mempunyai KPU Bea dan Cukai. Untuk menjawab kritikan dan juga memanfaatkan lokasi strategis tersebut lanjut Anwar, pihaknya merubah tatanan bisnis proses DJBC yang sebelumnya menggunakan pendekatan kekuasaan menjadi pendekatan yang berorientasi pada pelayanan. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) ia mengatakan,

WILAYAH KERJA KPU BATAM

DOK. KPU BC BATAM

pihaknya menempatkan SDM yang lolos penguatan civil society, merupakan beberapa serangkaian seleksi yang dilakukan, dimana sehal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. tiap pegawai menandatangani pakta integritas Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Edy dalam menjalankan tugasnya. Wijayanto yang mewakili Gubernur KepulauKetika diwawancarai WBC Anwar menaman Riau Ismeth Abdullah mengatakan, pihakbahkan, setelah Batam, rencananya DJBC pada nya menyambut gembira dengan adanya tahun 2008 ini akan menambah jumlah KPU laKPU Bea dan Cukai di Batam, yang diharapinnya yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, kan dapat memberikan pelayanan yang Malang, Kudus, Kediri dan Tanjung Perak. prima kepada masyarakat usaha di Batam Sementara itu menkeu dalam sambutanuntuk dapat meningkatkan investasinya di nya yang dibacakan oleh Dirjen Bea dan CuPulau Batam dan meningkatkan kai mengatakan, KPU Bea dan Cukai Batam perekonomian di Pulau Batam. Ia juga yang telah diimplementasikan sejak Agustus mengatakan dengan adanya FTZ di Pulau lalu sempat mendapatkan tanggapan skeptis, Batam, tentunya akan menjadi suatu rasa pesimis dan ketidakpercayaan yang tantangan lain yang cukup besar. mendalam dari pihak luar terhadap apa yang Wakil walikota Batam Syamsul Bahrum dilakukan oleh DJBC. Namun dalam kenyajuga memiliki pandangan serupa, ia taannya, sampai enam bulan implementasimengatakan tugas Bea Cukai, tidak terlepas nya berbagai pencapaian dan prestasi telah dari kegiatan peningkatan pembangunan diraih oleh KPU Batam. ekonomi, apalagi saat ini lanjutnya tugas KUSHARI SUPRIYANTO. Setelah Pencapaian dari sisi penerimaan, pada pemerintah kota dan Bea Cukai akan menjadi KPU berbagai kegiatan telah tahun 2007 lanjut Menkeu cukup menggemsemakin meningkat setelah ditetapkannya direalisasikan birakan, dimana realisasi penerimaan yang Batam sebagai kawasan perdagangan bebas berhasil dihimpun KPU Bea dan Cukai Batam mencapai atau Free Trade Zone, sehingga diharapkan pemerintah kota Rp.62.277.53 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. dan KPU Bea Cukai Tipe B Batam dapat mencari format yang 59.984.00 milyar dimana pencapaian targetnya mencapai tepat baik dari segi peraturan, kelembagaan, yang juga 103.82 persen. Selain itu Menkeu juga memaparkan tentunya didukung oleh pihak pengusaha, sektor swasta mengenai hasil survei persepsi kepuasan pengguna jasa untuk menjalankan FTZ tersebut. yang dilakukan oleh HayGroup di KPU Bea dan Cukai Tipe B Peresmian KPU Bea dan Cukai Batam Tipe B oleh Dirjen Bea Batam, yang menurutnya menunjukkan peningkatan yang dan Cukai Anwar Supdijadi ditandai dengan pembukaan cukup menggembirakan. Meskipun demikian, memang diakui selubung papan nama KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam masih terdapat hal-hal yang harus terus diperbaiki dan sekaligus penandatanganan prasasti peresmian KPU Bea Cukai tipe ditingkatkan terutama dalam hal kinerja. B Batam. Peresmian tersebut dihadiri oleh pimpinan Muspida Menkeu juga mengatakan, DJBC telah memulai sesuatu yang Kota Batam dan juga para pengusaha yang menjalankan sangat penting dalam perjalanan panjang reformasi birokrasi di usahanya di Pulau Batam. Disela-sela acara peresmian, DJBC yaitu melalui pembentukan KPU Bea dan Cukai,yang medirjen bersama dengan tamu undangan lainnya melakukan nurutnya merupakan manifestasi dari perubahan yang dilakukan peninjauan gedung dan pelayanan di KPU Bea Cukai Tipe B Batam. secara sistemik terhadap organisasi, sistem dan prosedur, SDM, Kesempatan tersebut digunakan oleh Dirjen untuk bertadan dukungan bagi perbaikan kesejahteraan pegawai. nya kepada salah satu pengusaha yang sedang melakukan Khususnya dalam rangka penerapan Free Trade Zone (FTZ) di pengurusan dokumen pada KPU Bea dan Cukai Batam. kota Batam Menkeu mengatakan, kebijakan publik dan strategi Dalam perbincangan tersebut Dirjen mendapat jawaban yang industri yang diterapkan harus cermat dan hati-hati. Penerapan good cukup baik dari pengusaha dimana pengusaha tersebut governance oleh birokrasi, perilaku swasta yang produktif dan positif, mengaku mendapat pelayanan yang baik dan transparan pengembangan industri yang memperhatikan lingkungan, serta mengenai segala pengurusan dokumen oleh para petugas. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

31

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO WBC/ZAP

KUNJUNGAN. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi berbincang dengan salah seorang pengguna jasa.

PENINGKATAN KINERJA KPU Bea Cukai Batam berdasarkan survei eksternal yang dilakukan oleh lembaga survei internasional HayGroup menunjukkan peningkatan kinerja dan citra. Survei tersebut dilakukan meliputi beberapa kriteria seperti kepastian penerapan peraturan dan sistem prosedur pelayanan, kelancaran serta ketepatan waktu pelayanan kepabeanan dan cukai serta segala perijinannya dan tercapainya target penerimaan. Kriteria lainnya adalah optimalisasi terhadap fungsi pengawasan seperti audit dan penindakkan, pembangunan gedung kantor serta pernyediaan ruang pelayanan yang nyaman bagi pengguna jasa. Anwar Suprijadi juga menerangkan peningkatan kinerja tersebut tercermin dari pencapaian kinerja yang meliputi tujuh pelayanan unggulan yaitu pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan berdasarkan prinsip good governance pengawasan yang efektif, kantor yang bebas KKN dengan SDM yang profesional dan berintegritas, kemitraan dengan pengguna jasa, pelayanan satu atap, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta organisasi yang efisien. Sementara itu Kepala KPU Bea Cukai Tipe B Batam Kushari Supriyanto menambahkan, tujuh pelayanan unggulan tersebut terdiri dari 40 kegiatan dimana 37 kegiatan diantaranya melampaui target Key Performace Indicator (KPI) yang ditetapkan. Begitu juga dengan penerimaan Bea Masuk (BM)

RUANG PELAYANAN. Memberikan kenyamanan bagi para pengusaha dalam melakukan pengurusan kepabeanan dan cukai

32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

dan Cukai tahun 2007 yang mengalami penigkatan dari tahun sebelumnya 2006 sebesar 139,45 persen, atau RP.62.277.53 milyar dari sebelumnya yaitu Rp.44.615.00 milyar. Sedangkan untuk perkembangan selanjutnya Kushari mengatakan, tim reformasi nantinya akan melakukan evaluasi, baik itu evaluasi dalam rangka pelaksanaan FTZ maupun juga menghadapi perkembangan selanjutnya di Pulau Batam. Ketika ditanya mengenai jumlah pegawai yang berjumlah 242 orang yang berbanding dengan luas wilayah kerja KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, hal tersebut juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi tim reformasi, dan untuk itu pihaknya akan mengoptimalkan jumlah SDM yang ada untuk menjalankan program kerja KPU Bea Cukai Tipe B Batam. Kushari juga mengatakan, setelah menjadi KPU berbagai kegiatan telah direalisasikan, dimana salah satu realisasi kegiatan yang dilakukan oleh kantor yang dipimpinnya adalah kepastian penerapan peraturan dengan adanya Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) dan Bidang Kepatuhan Internal (BKI). BKLI terang Kushari, berfungsi untuk memberikan pembelajaran, sosialisasi, penanganan konsultasi dan membina kepatuhan para pengguna jasa yang memfokuskan pada pengguna jasa. Sedangkan BKI lanjutnya berfungsi untuk melakukan pembinaan kepada pegawai, penanganan keluhan atas tindakan pegawai dan memberikan rekomendasi reward and punishement, termasuk pengawasan proses penyidikan

PROFIL KPU BATAM Kushari mengatakan, wilayah kerja dan pengawasan KPU Bea Cukai Batam yang dipimpinnya meliputi tiga pulau yang terdiri dari Pulau Batam, Pulau Bulan dan Pulau Rempang yang luasnya masing-masing mencapai 415 Km2, 100 Km2 dan 165 Km2. Sementara untuk batas wilayah kerja KPU Bea Cukai Batam meliputi Singapura yang terletak 20 Km sebelah barat laut, Pulau Bintan 10 Km sebelah timur dan Malaysia 35 Km sebelah utara Batam. Batam memiliki 10 pelabuhan laut resmi yang menjadi perhatian KPU Bea Cukai Tipe B Batam baik dalam bidang pelayanan maupun pengawasan.Pelabuhan tersebut terdiri dari Sekupang, Teluk Senimba, Batu Ampar, Tanjung Uncang, Sagulung, Batam Centre, Telaga Punggur, Nongsa Pura, Kabil dan Galang. Jumlah pelabuhan resmi tersebut kini bertambah dengan digabungnya Tanjung Uban kedalam wilayah kerja KPU Bea Cukai Batam, yang meliputi tiga pelabuhan laut resmi seperti Pelabuhan Lobam, Pelabuhan Lagoi dan pelabuhan ASDP Tanjung Uban. Menurut Kushari, KPU Bea Cukai Tipe B Batam melayani para pengguna jasa baik kepabeanan dan cukai yang jumlahnya mencapai 1819 pengguna jasa, dengan jumlah pengguna jasa terbanyak berasal dari importir umum yang berjumlah 713 importir umum. Sedangkan pengguna jasa lainnya yaitu importer produsen, importer terdaftar, agen pelayaran, perusahaan jasa titipan, penyelenggara kawasan berikat dan pengusaha dalam kawasan berikat, penyelenggara gudang berikat dan pengusaha pada gudang berikat. Selain itu, toko bebas bea entreport partikelir dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) juga menjadi pengguna jasa yang dilayani oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Dibidang pengawasan lanjut Kushari, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam KPU memiliki pos pengawasan yang berada dalam wilayah kerjanya yang berjumlah 25 pos pengawasan. Berkaitan dengan masalah pengawasan, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal dimana sepanjang tahun 2007 KPU Bea Cukai Tipe B Batam menangani 40 kasus dan menyelamatkan keuangan negara dari kerugian yang potensinya mencapai Rp.1.655.276.513.00 trilyun. Untuk meningkatkan pengawasan, lanjutnya, KPU Bea Cukai Batam diperkuat dengan kapal patroli yang jumlahnya mencapai tujuh buah. zap

SEPUTAR BEACUKAI

WBC/ATS

JAKARTA. Dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-56, Kantor Pusat (KP) DJBC menyelenggarakan acara hiburan pada 26 Januari 2008 di belakang gedung A KP-DJBC. Dalam acara hiburan ini selain menampilkan grup band juga dilakukan pemberian doorprize kepada pegawai yang nomor kuponnya terpilih. Gambar kanan tampak hadir dalam acara hiburan ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan suami, para pejabat dilingkungan Depkeu, serta keluarga besar pegawai DJBC. Pada acara tersebut Menteri Keuangan memberikan bingkisan berupa jaket rompi kepada tukang ojek dan pembersih jalan yang berada di KP-DJBC dan KPU Tanjung Priok (gambar kiri). WBC/ATS

JAKARTA. Panitia Muharram Masjid Baitut Taqwa yang pimpin oleh Sutikno (Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika Dit. P2) dalam rangka memperingati 1 Muharram 1429 H menyelenggarakan berbagai kegiatan yakni ceramah atau Tausiyah Muharram 1429 H yang dibawakan oleh Ust dr. Arief Alamsyah, MARS dari Trainer Trustco Malang, santunan anak yatim dan dhuafa kerjasama dengan Unit Pelayanan Zakat Masjid Baitut Taqwa, dan kegiatan bazzar serta Nasyid. Acara diselenggarakan pada 10 Januari 2008 di Auditorium Utama KP-DJBC dibuka oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dengan didampingi Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai Kamil Sjoeib serta beberapa pejabat eselon II dan III lainnya. Tampak pada gambar Dirjen menyerahkan santunan kepada 55 anak dari yayasan Yatim Piatu Nurul Ihsan. FOTO : KIRIMAN

MALANG. Latihan menembak bersama antara Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC) Jawa Timur II bekerjasama dengan Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang, berlangsung di lapangan tembak Polwil Malang Jawa Timur pada 10 Desember 2007. Latihan menembak selama empat hari ini diikuti 60 peserta dari Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) dibawah Kanwil Bea Cukai Jatim II. Turut serta pada latihan tersebut Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II CF. Sidjabat (foto kiri). Acara diakhiri dengan foto bersama para peserta latihan dengan para pelatih (foto kanan). Akhmad Rofiq. Kasi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Jatim II

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

33

SEPUTAR BEACUKAI

FOTO : KIRIMAN

MALANG. Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC) Jatim II Malang melaksanakan kegiatan sosial donor darah bekerjasama dengan PMI Malang dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-56. Donor darah diselenggarakan di aula KWBC Jatim II Malang pada bulan Desember lalu, dengan diikuti 95 pendonor. Sedangkan kegiatan sosial lainnya berupa pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu Panti Asuhan Ar-Rahman di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Malang. Santunan diserahkan oleh Erniati Sidjabat selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KWBC Jatim II Malang. Kiriman KWBC Malang FOTO : KIRIMAN

PONTIANAK. Segenap pegawai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan KPPBC Pontianak mengikuti Upacara Hari Pabean Internasional di halaman Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada 28 Januari 2008. Dalam upacara tersebut Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Muhammad Chariri sebagai inspektur upacara membacakan amanat dari Menteri Keuangan. Tampak dalam gambar, usai upacara para pegawai dan kepala bidang foto bersama dengan Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Kiriman Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat FOTO : DONNY

MAKASSAR. Bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJBC Sulawesi, pada tanggal 22 Januari 2008 diadakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Pangsarop Tipe B Pantoloan, Nasaruddin. Acara yang dipimpin langsung oleh Kakanwil DJBC Sulawesi, Bachtiar ini dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Sulawesi. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelantikan, pada tanggal 4 Februari 2008 dilakukan acara sertijab antara Kepala Pangsarop Pantoloan yang lama, Istadi Prahastanto, ST dengan penggantinya Nasarudin Tampak dalam gambar, Kakanwil tengah mengambil sumpah jabatan dan kedua pejabat Pangsarop berjabatan tangan dalam sertijab. Don’s, Makassar

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

FOTO : DONNY

MAKASSAR. Kakanwil DJBC Sulawesi, Bachtiar pada tanggal 5 Februari 2008 berkesempatan menerima kunjungan Komandan Lantamal VI Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksma TNI Ign. Dadiek Surarto di Kanwil DJBC Sulawesi. Kunjungan ini sendiri ditujukan dalam rangka menjalin koordinasi yang baik antara pihak Lantamal VI dengan Kanwil DJBC Sulawesi. Acara sendiri berlangsung dengan penuh keakraban. Tampak dalam gambar, kedua pejabat tengah berbincang dengan suasana akrab. Don’s, Makassar WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

JAKARTA. Forum Komunikasi Masjid (FKM) Departemen Keuangan menyelenggarakan acara silaturahmi antar pengurus Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) pada unit atau lembaga dilingkungan Departemen Keuangan. Acara silaturahmi berlangsung selama dua hari yaitu 6-7 Februari 2008 di Wisma Baramuli Taman Safari Cisarua Puncak Jawa Barat. Kegiatan yang mengambil tema membangun sinergi dan mempererat ukhuwah islamiyah dalam rangka memakmurkan masjid, dihadiri pejabat eselon II Departemen Keuangan yaitu Sekretaris Umum Badan Kebijakan Fiskal Winarto, dan Kepala Biro Bimbingan Mental Departemen Keuangan RI Ahmad Rosyad. Acara diisi dengan pemaparan program kerja DKM masing-masing masjid dilanjutkan sosialisasi upz yayasan al-amanah sampai menjelang dzuhur. Sebelum pemaparan yakni malam hari sebelum Subuh dilakukan Qiyamul Lail (shalat malam) yang dipimpin Ustadz Ibnu Jarir, Lc. dari Majelis Hati. Acara juga diselingi dengan Taujih Dzikrul Maut. Kiriman Arie Julianto- KPU Tanjung Priok FOTO : DONNY

JAKARTA. Di aula Loka Muda gedung B lantai 5 pada 29 Januari 2008 dilaksanakan pengambilan sumpah dan jabatan pejabat eselon III dilingkungan Kanwil DJBC Banten dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Iswan Ramdana sebagai inspektur upacara. Acara diawali dengan pembacaan naskah sumpah jabatan, penandatanganan naskah jabatan dan juga dilakukan penyematan tanda jabatan. Tampak pada gambar kiri, pejabat yang dilantik dan diambil sumpah yakni Dwi Tjahyono yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

MAKASSAR. Kanwil DJBC Sulawesi dalam bulan Januari 2008 kembali melakukan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan Aplikasi EIS (Executive Information System) dan Modul Pelaporan Online (MPO) ini berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 22 - 23 Januari 2008 di Aula Kanwil DJBC Sulawesi. Dalam sosialisasi ini mengundang seluruh Kepala KPPBC atau yang mewakili di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi dan Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Irjabar. Don’s, Makassar

FOTO : DONNY

WBC/ATS

MAKASSAR. Dalam rangka Peringatan Hari Pabean Internasional ke-56, pada tanggal 28 Januari 2008 Kanwil DJBC Sulawesi menggelar upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV serta para pegawai di lingkungan Kanwil Sulawesi. Acara semula akan diadakan di halaman depan Kanwil, tetapi hujan deras yang tiba-tiba mengguyur kota Makassar, upacara terpaksa dipindahkan ke aula Kanwil Sulawesi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kakanwil DJBC Sulawesi, Bachtiar. Don’s, Makassar

JAKARTA. Diruang kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada 5 Pebruari 2008 dilakukan pengambilan sumpah pejabat eselon III yakni Wellington yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta. Bertindak sebagai inspektur upacara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nasir Adenan dengan ditandai oleh pembacaan naskah sumpah jabatan dan penyematan tanda jabatan serta penandatangan naskah sumpah jabatan. Pelantikan ini dihadiri oleh pejabat dilingkungan Kanwil DJBC Jakarta.

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

35

SEPUTAR BEACUKAI WBC/ATS

TARAKAN. Tim KPPBC Tarakan yang dipimpin oleh Kepala KPPBC Tarakan Heru Heriadi ikut berpartisipasi dalam Wisata Galunggung Bike yang berlangsung di Kota Tasikmalaya dengan rute tempuh sekitar 50 km. Acara ini digelar pada 9 Pebruari 2008 diikuti sekitar 90 pencinta olahraga sepeda dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tergabung dalam Customs Cycling Club. Selain Tim KPPBC Tarakan ikut serta kru Tarakan TV yang datang untuk meliput jalannya acara.

FOTO : KIRIMAN

TANJUNG BALAI KARIMUN. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Pabean Internasional, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau mengadakan pertandingan sepak bola mini di lapangan Kanwil Khusus Kepulauan Riau dengan peserta berasal dari Tim Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, KPPBC Tipe A3 Tanjung Balai Karimun serta tim dari Pangsarop Tipe A Tanjung Balai Karimun. Tampak pada gambar tim yang bertanding melakukan foto bersama. Kiriman Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau FOTO : KIRIMAN

TANGERANG. Memperingati Hari Pabean Internasional ke-56, KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta pada 25 Januari 2008 menyelenggarakan acara syukuran dan sekaligus gerak jalan sehat bersama seluruh keluarga besar pegawai di areal Taman Niaga Soewarna (gambar kanan). Dalam acara tersebut Kepala KPPBC Sekarno Hatta Rahmat Subagio melepas dan menyerahkan piagam penghargaan kepada empat orang pegawai yang memasuki masa pensiun seperti tampak pada gambar kiri. Pengirim Kasubag Umum KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta FOTO : KIRIMAN

BATAM. Dalam rangka Hari Pabean Internasional, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) Batam mengadakan upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Kushari Supriyanto. Pada upacara yang berlangsung 28 Januari 2008, Kepala KPU Bea dan Cukai Batam memberikan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi. Sebelumnya KPU Bea Cukai Batam juga menyelenggarakan acara donor darah yang diikuti oleh para pegawai dilingkungan KPU Bea dan Cukai Batam. Tidak hanya itu pengurus Dharma Wanita Persatuan KPU Bea Cukai Batam juga menyelenggarakan bakti sosial ke beberapa panti asuhan di Batam. Kiriman KPU Bea Cukai Batam

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

FOTO : BAMBANG W

AMBON. KPPBC Ambon dalam rangka peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 menggelar upacara bendera dengan inspektur upacara dipimpin langsung oleh Kakanwil Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat (MPI) Nasar Salim pada 28 Januari 2008. Upacara diikuti seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan kerja Kanwil MPI dan diakhiri dengan acara ramah tamah dan menggelar donor darah. Bambang Wicaksono, Ambon

FOTO : TRILABALI

PALU. Pada tanggal 15-25 januari 2008 Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) Bea Cukai Pantoloan menggelar “PEKAN LOMBA 2008” yang diikuti oleh semua pegawai dilingkungan kantor pangsarop Bea Cukai Tipe B Pantoloan. Dengan motto “Mempererat semangat kebersamaan antara Pegawai serta menciptakan pegawai yang tangguh dan handal”, dalam lomba ini dilaksanakan beberapa pertandingan antara lain Liga Pangkalan Ke-3 (sepak Bola), Copa pangkalan 1 (bola voli), dan Pangkalan Idol (lomba karaoke).Tampak gambar kiri pertandingan final antara kesebelasan Kapal Patroli BC 5003(kostum kuning) melawan kesebelasan Staf Umum (kostum Biru).yang di menangkan oleh kesebelasan dari Staf umum dengan skor 2-1, dan gambar kanan, pertandingan final bola voli antara ABK (Anak Buah Kapal) BC 5003 melawan staf Umum.Tampak dalam gambar tim voli BC 5003 sesaat sebelum melakukan pertandingan dihalaman kantor Pangkalan Sarana Operasi BC Pantoloan. Kiriman Trilabali, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan

FOTO : TRILABALI

PALU. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan pada 5 Februari 2008 menyelenggarakan acara pisah pambut Pejabat Kepala Pangkalan Sarana Operasi BC Tipe B Pantoloan, antara pejabat lama Istadi Prahastanto, S.T. dengan pejabat baru Nazaruddin. Tampak dalam foto pemberian tanda mata dari pegawai pangsarops yang diwakili oleh RM.Agus Widjaya selaku Kepala Seksi Nautika kepada Istadi Prahastanto S.T yang selanjutnya akan menempati kantornya yang baru sebagai Kepala Pangkalan BC Tanjung Balai karimun. Dalam acara pisah sambut tersebut juga diadakan pemberian hadiah kepada para pemenang dalam “PEKAN LOMBA 2008”yang sebelumnya dilaksanakan di lapangan kantor Pangsarop. Kiriman Trilabali, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

37

KEPABEANAN INTERNASIONAL

HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-56

“The Fight Against Drugs Trafficking” DJBC diharapkan dapat memaksimalkan dukungannya terhadap upaya pemberantasan perdagangan ilegal narkoba, dan harus bisa mendeteksi sedini mungkin usaha penyelundupan serta mengambil tindakan cepat dalam penegakkan hukumnya.

T

idak hanya memberi fasilitasi dalam perdagangan internasional dan juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, fungsi utama lainnya yang diemban oleh instansi kepabeanan adalah sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tidak hanya melindungi masyarakat usaha dari beredarnya komoditi yang bisa menghambat perekonomian suatu negara tapi juga melindungi masyarakat dari peredaran dan masuknya obat-obatan terlarang kedalam suatu negara dengan berbagai modusnya. Tidak salah kiranya jika World Customs Organization (WCO) yang menaungi 171 organisasi pabean seluruh dunia termasuk didalamnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengangkat tema “The Fight Against Drugs Trafficking” pada hari pabean internasional yang dirayakan setiap tanggal 26 Januari. Momentum peringatan hari pabean internasional yang selalu diperingati oleh organisasi kepabeanan di seluruh dunia, berawal dari suatu kesepakatan kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia untuk mendirikan suatu wadah kerjasama internasional yang terdiri dari instansi pabean berbagai negara 56 tahun lalu untuk 38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

memfasilitasi perdagangan internasional yang terbentuk dalam suatu wadah organisasi yang bernama WCO. Peringatan hari pabean internasional juga dilakukan oleh DJBC, baik di Kantor Pusat DJBC (KP-DJBC) maupun di Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peringatan hari pabean internasional yang dilakukan di KP-DJBC dilakukan dalam suatu upacara yang berlangsung pada 28 Januari 2008 dengan inspektur upacara Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang diikuti seluruh pegawai KP-DJBC, Kanwil DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Banten yang berkantor di KP-DJBC, juga diikuti oleh seluruh staf inti DJBC, tim pengkaji DJBC, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bea Cukai dan pejabat eselon I dilingkungan Departemen Keuangan. Dalam amanatnya, Menkeu dihadapan para peserta upacara mengatakan, peredaran narkotika ilegal dan obat-obatan berbahaya telah menjadi masalah global, termasuk menjadi perhatian WCO, dimana induk organisasi kepabeanan dunia ini meningkatkan perhatiannya dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi program sebagai upaya memerangi perdagangan dan peredaran gelap narkoba. DJBC sebagai salah satu anggota WCO lanjut Sri Mulyani mempunyai kewajiban untuk berperan serta memutus mata rantai narkoba ilegal dan memerangi organisasi kriminalnya. Masih dalam sambutannya Menkeu menegaskan, sebagai pengawas lalu lintas perdagangan diperbatasan negara, DJBC diharapkan dapat memaksimalkan dukungannya terhadap upaya pemberantasan perdagangan ilegal narkoba, dan harus bisa mendeteksi sedini mungkin usaha penyelundupan serta mengambil tindakan cepat dalam penegakkan hukumnya. Begitu

juga dengan modus operandi para sindikat untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia yang dinilai Menkeu sudah semakin canggih. Untuk itu diharapkan para petugas dilapangan perlu untuk mencermatinya dengan meningkatkan kapasitas kerja petugas dilapangan serta mengembangkan teknik-teknik analisis intelejen dan pengawasan yang mendukung.

PENGHARGAAN DARI WCO Peran DJBC dalam memerangi peredaran gelap narkoba bisa dibilang cukup memberikan kontribusi yang cukup berarti. Tercatat beberapa kasus besar narkoba berhasil ditegah oleh DJBC seperti pengungkapan pabrik ecstasy di Cikande Banten pada 2006 dan terakhir adalah mengagalkan pengiriman bahan utama pembuat narkoba ephedrine sebanyak 15 kantong dengan berat 336 Kilogram pada Maret 2007 lalu. Ephedrine yang termasuk dalam table precursor merupakan bahan baku pembuatan shabu yang total nilainya sebesar Rp.15 Milyar. Jika ephedrine tersebut telah menjadi shabu, maka nilainya pun menjadi tinggi hingga mencapai nilai Rp.600 milyar. Pengungkapan kasus ephedrine tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari Direktorat Pencegahan dan Penyelidikan (Dit P2) DJBC, Bidang P2 Kanwil Bea Cukai Tanjung Priok ketika itu dan Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok II ketika itu. Atas keberhasilan tim yang bekerja keras mengungkap kasus tersebut, pemerintah dalam hal ini DJBC memberikan penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Begitu juga dengan WCO yang juga turut memberikan penghargaan. Pada upacara tersebut, Menkeu menyerahkan penghargaan dari WCO tersebut kepada 10 pegawai yang ketika itu turut dalam proses pengungkapan kasus tersebut, yang dilakukan secara simbolis kepada tiga pejabat DJBC yang turut serta dalam pengungkapan kasus ephedrine tersebut. Ketiga pejabat yang menerima penghargaan secara simbolis tersebut yaitu Rahmat Subagio yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bandara Soekarno-Hatta, Heru Sulastyono yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang P2 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok dan R.Fajar Donny Tjahjadi Kepala KPPBC Jakarta. (selengkapnya lihat tabel) Salah satu penerima penghargaan tersebut Andhi Pramono yang kini bertugas pada Pusat Pendidikan dan Latihan Bea Cukai (Pusdiklat) mengatakan, penghargaan tersebut merupakan suatu pemicu baginya untuk dapat memberikan yang terbaik kepada DJBC. Menurutnya keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari kerjasama tim yang kompak dan prestasi tersebut merupakan prestasi tim dan juga prestasi DJBC dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari bahaya FOTO : FOTO WBC/ATS

PRESENTASI NARKOBA. Memaparkan mengenai penanganan masalah narkoba oleh Indonesia dan juga oleh DJBC

NAMA PENERIMA PENGHARGAAN DARI WCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J a b a t a n

N a m a

NO

Marisi Zainuddin Sihotang Rahmat Subagio Heru Sulastyono R. Fajar Donny Tjahjadi I Wayan Sapta Dharma Arie Papiano Ruru Firza Isnandar Encep Dudi Iskandar Agustinus Catur Setiawan Andhi Pramono

Kasubdit Penindakan Dit P2 Kepala KPPBC Soekarno-Hatta Kabid P2 KPU Tanjung Priok Kepala KPPBC Jakarta Kasi Intelejen KWBC Sumbagsel Kasi P2 KPPBC Dumai Kasi P2 KPPBC Nunukan Pelaksana pada Dit P2 Pelaksana pada Dit P2 Pelaksana pada Pusdiklat DJBC

PEMENANG LOMBA FOTO DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL Juara I Juara II Juara III

: Kukuh Sumardono Basuki Unit Kerja : KPPBC Cirebon : Bambang Wicaksono. Unit Kerja : Kanwil DJBC Ambon : M. Arif Setijo Noegroho Unit Kerja : Direktorat Kepabeanan Internasional

PEMENANG LOMBA INTERPRETASI HS Pemenang I : Rozar Indrawan (NIP. 060102493) Unit Kerja : BPIB Jakarta Pemenang II : Reza A. W. Dotulung (NIP. 060104242) Unit Kerja : Direktorat Audit Pemenang III : Ades Primadinata (NIP. 060102414) Unit Kerja : Kanwil DJBC Jakarta narkoba. Pengungkapan kasus merupakan keberhasilan tim yang jumlahnya cukup besar dan bukan keberhasilan beberapa orang saja. Tim, lanjut Andhi bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Mulai dari mengolah informasi yang diperoleh hingga berhasil mengungkap kasus tersebut. “Kerja tim yang cukup berat tersebut membuahkan hasil sehingga kasus tersebut terungkap,”ujar Andhi.

BERBAGAI KEGIATAN Berbagai acara dilakukan dalam rangka memeriahkan hari pabean internasional yang ke-56. Di KP-DJBC, digelar berbagai kegiatan diantaranya donor darah, presentasi tentang narkoba, pertandingan bola basket, lomba volley eksekutif yang terdiri dari para pejabat eselon I dan II DJBC, dan gerak jalan santai. Tidak hanya itu, KP-DJBC juga menggelar lomba yang dapat diikuti oleh para pegawai di seluruh Indonesia. Jika pada tahuntahun sebelumnya lomba yang dipertandingkan adalah lomba karikatur,lomba karya tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan juga lomba pidato dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kini pantia mencoba format baru yaitu lomba fotografi dan juga lomba interpretasi Harmonized System (HS). Pada lomba fotografi yang mengambil tema “Mengabdi Sepenuh Hati”, panitia lomba telah menunjuk 25 foto terbaik yang dipamerkan pada upacara Hari Pabean Internasional ke-56 di KP-DJBC. Foto-foto yang diperlombakan dinilai oleh dewan juri yang dipimpin oleh Erlangga Mantik, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakkan hukum Kepabeanan dan Cukai, dengan anggota tim juri lainnya yang berjumlah empat orang yang terdiri dari Turanto S. Wardoyo dari Direktorat Kepebaeanan Internasional, Arbain Rambey fotografer Harian Kompas, Rai Bachtiar dari majalah Foto Video, dan Kristupa Saragih dari Fotografer.Net. Dengan lomba foto ini, diharapkan nantinya muncul foto-foto yang mampu menjadi media promosi dan penyampaian pesan reformasi untuk lebih meningkatkan citra dan kinerja DJBC secara umum kepada pegawai dan masyarakat. Selain itu juga diharapEDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

39

KEPABEANAN INTERNASIONAL tasi HS yang diperlombakan merupakan gabungan dari banyak disiplin ilmu secara komprehensif sehingga diperlukan kejelian dalam mengerjakannya. Rozar juga mengatakan,ia memilih tiga soal dari tujuh soal yang diberikan oleh panitia, yang pada dasarnya pada tiap soal adalah identifikasi dari suatu bahan, barang, produk yang benarbenar ada. Peserta termasuk dirinya, diminta untuk menentukan 10 digit nomor HS dengan mengacu pada BTBMI, explanatory note dan referensi lain. Ia juga mengatakan keunikan mengikuti lomba ini dimana dengan informasi produk yang terbatas, peserta diharuskan untuk dapat menetapkan nomor HS dengan berasumsi dan berargumentasi yang sesuai dengan BTBMI, explanatory note dan KUMHS. MBBC. Tampil dihadapan Menkeu dan peserta upacara usai upacara dilakukan. Ketika ditanya kesulitan yang dihadapinya, Rozar mengatakan, kesulitan yang dihadapinya adalah kan dapat menjadi wahana ekspresi komunitas fotografi di lingkubagaimana cara berpikir menurut HS yang menurutnya suatu ngan DJBC menuju pembentukkan klub fotografi DJBC yang tantangan tersendiri baginya. Baginya, jika bisa memahami dapat mendukung program kerja DJBC melalui hasil karyanya. catatan-catatan yang terdapat pada HS, mengkonfirmasikannya Tercatat lomba fotografi diikuti oleh 40 peserta dari berbagai dengan penjelasan dari explanatory note, dan berargumentasi daerah dengtan jumlah foto yang masuk berjumlah 138 lembar. yang logis dengan mengacu pada KUMHS, tentu akan bisa mePenjurian lomba foto dilaksanakan pada 22 Januari 2008 dalam netapkan 10 digit nomor HS suatu barang. suatu rapat yang dilangsungkan di ruang rapat Dit Kepabeanan Internasional Tim juri pada lomba foto menetapkan para pemenang yang PRESENTASI NARKOBA terdiri dari juara I Kukuh Sumardono Basuki, dari KPPBC Selesai upacara Hari Kepabeanan Internasional, Menkeu beCirebon, juara II Bambang Wicaksono dari KPPBC Ambon dan serta tamu undangan lain dan juga staf inti DJBC mendapat suM. Arif Setijo Noegroho dari Direktorat Kepabeanan Internasional. guhan atraksi Marching Band Bina Caraka (MBBC) yang berada Para pemenang mendapat piagam dan hadiah dari panitia yang dalam binaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. MBBC diserahkan oleh Menteri Keuangan. menampilkan atraksi marching band yang pernah dipertunjukkan Sedangkan untuk lomba interpretasi HS, baru pertama kali pada grand prix marching band se-Indonesia yang berlangsung diperlombakan dalam rangka hari pabean internasional, juga dipada 29-30 Desember 2007 lalu dan menduduki peringkat 5. ikuti oleh para pegawai DJBC di seluruh Indonesia, dimana pada Menkeu dan tamu lainnya tampak menikmati pertunjukkan lomba tersebut tercatat 26 peserta mengikuti lomba tersebut, tersebut yang memainkan lagu-lagu populer yang diaransemen kecuali pegawai pada Sub Direktorat Klasifikasi Barang pada Diulang oleh tim MBBC. rektorat (Dit) Teknis Kepabeanan. Materi lomba disusun oleh tim Diakhir acara, Menkeu beserta tamu undangan dan juga para dari Subdit Klasifikasi Barang Dit Teknis Kepabeanan dengan mapejabat dilingkungan DJBC mendengarkan pemaparan mengenai teri pertanyaan adalah seputar barang baru dan barang-barang masalah narkoba beserta dengan segala macam permasalahan yang masih diperdebatkan dalam forum WCO. dan juga cara penanggulangannya. Presentasi tersebut dilakukan Untuk mengikuti lomba tersebut, peserta mengakses soaloleh Kasubdit Penindakan Dit P2 Marisi Zainuddin Sihotang dan soal yang di tampilkan pada website DJBC selama tiga minggu. juga Tommy Sagiman Kepala Pusat Pengendalian Operasi (KaDewan juri pada lomba interpretasi HS terdiri dari Nirwansyah pusdalops) Badan Narkotika Nasional (BNN). Presentasi yang Rachim Kasubdit Klasifikasi Barang Dit Teknis Kepabeanan, melibatkan dua instansi tersebut mengangkat tema, melindungi Bambang Untung Sabdadi dari Dit Teknis Kepabeanan, Ilman masa depan bangsa dari kejahatan narkoba. Najib dari Dit Kepabeanan Internasional, R Evy Presentasi yang dilakukan Tommy SagiDOK. PRIBADI Suhartantyo dari Dit Teknis Kepabeanan dan man memaparkan mengenai jalur-jalur narTaufik Ismail dari Dit Teknis Kepabeanan. kotika internasional dan bagaimana Ketentuan penilaian yang dilakukan oleh depenanganannya oleh pemerintah Indonesia. wan juri yang berasal dari Subdirektorat KlasifiSementara presentasi yang dilakukan oleh kasi Barang, Direktorat Teknis Kepabeanan Marisi Zainuddin Sihotang menampilkan memencakup berbagai hal seperti ketepatan kode ngenai langkah-langkah DJBC dalam menaHS, kesesuaian metode klasifikasi dengan ngani masalah narkoba yang kini sudah seKUMHS, Referensi yang digunakan dan ketamakin meningkat. jaman argumentasi. Pada lomba interpretasi HS Presentasi tersebut mendapat perhatian yang pertama ini, tim juri menetapkan para Menkeu, dimana Menkeu banyak menanyapemenang pertama yaitu Rozar Indrawan dari kan berbagai hal seperti masalah penyidikan Balai Penelitian dan Identifikasi Barang, dan penyelidikkan hingga pada masalah pemenang kedua Reza A.W. Dotulung dari Dit sarana dan prasarana yang digunakan oleh Audit dan pemenang ketiga Ades Primadinata dua instansi tadi dalam menangani masalah dari Kanwil DJBC Jakarta. narkoba. Menkeu usai acara tersebut Rozar Indrawan, pemenang pertama mengmeminta agar aparat yang terkait dengan ungkapkan rasa gembiranya ketika diumumkan masalah narkoba termasuk didalamnya menang pada lomba interpreatsi HS yang diseDJBC untuk berusaha semaksimal mungkin lenggarakan oleh DJBC. Ia mengatakan dengan ROZAR INDRAWAN. Peserta diharuskan dalam menangani masalah narkoba ilegal untuk dapat menetapkan nomor HS adanya lomba tersebut setidaknya dapat meng- dengan berasumsi dan berargumentasi untuk melindungi generasi muda yang menasah pemahamannya tentang HS sehingga bisa yang sesuai dengan BTBMI, explanatory jadi sasaran empuk sindikat narkoba dalam menambah pengetahuan, sementara interprememasarkan narkoba tersebut. zap note dan KUMHS 40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

SAMBUTAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-56 TANGGAL 28 JANUARI 2008 Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Keuangan, Serta seluruh Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saya banggakan, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

P

ertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Pabean Internasional ke-56. Momentum peringatan hari bersejarah tersebut, 56 tahun yang lalu ditandai dengan kesepakatan bangsa-bangsa mendirikan suatu wadah kerjasama antar administrasi pabean sedunia untuk memfasilitasi perdagangan internasinal. Wadah kerjasama tersebut sekarang menjadi The World Customs Organization (WCO). Seiring berkembangnya kompleksitas perdagangan internasional, kesadaran untuk meningkatkan kerjasama serta menyatukan tindak antar administrasi pabean dalam wadah The World Customs Organization semakin dirasa diperlukan. Sebagai anggota WCO, Direktorat Jenderal Bea Cukai senantiasa mengacu pada mekanisme dan prosedur yang direkomendasikan organisasi tersebut. Tidak terkecuali pada peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 kali ini, kiata juga berjalan seiring dengan tema yang dicanangkan oleh WCO yaitu “The Fight against Drugs Trafficking”. Saudara-saudara yang saya hormati, Perkembangan perdagangan dan peredaran illegal Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) telah lama menjadi kepedulian global. Organisasi-organisasi internasional termasuk WCO juga turut meningkatkan perhatian mereka dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi program sebagai upaya memerangi perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai anggota WCO, mempunyai kewajiban untuk berperanserta memutus mata rantai perdagangan illegal narkoba dan memerangi organisasi kriminalnya. Pada perkembangan terakhir, Indonesia bukan lagi hanya sebagai tempat transit dari perdagangan illegal narkoba tetapi sudah dijadikan tempat tujuan penjualan dan tempat produksi narkoba oleh sindikat pedagang narkoba internasional. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan peredaran perdagangan gelap narkoba di tanah air, telah membuat kita sadar bahwa masalah narkoba merupakan masalah kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara, mengingat generasi muda merupakan asset pembangunan bangsa. Posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu-lintas perdagangan di perbatasan negara diharapkan dapat memaksimalkan dukungannya terhadap upaya pemberantasan perdagangan illegal narkoba. Kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin usaha penyelundupan narkoba serta mengambil tindakan cepat dalam penegakan hukumnya.

Mengingat modus dan teknik penyelundupan narkoba yang digunakan pelaku kriminal semakin berkembang dan terorganisir, kita pun perlu mencermatinya dengan meningkatkan kapasitas kerja petugas di lapangan serta pengembangan teknik-teknik analisis intelijen dan pengawasan yang mendukung. Saudara-saudara sekalian, Permasalahan perdagangan illegal dan kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang demikian komplek. Pada prinsipnya terdapat tiga faktor pemicu meningkatnya peredaran illegal narkoba di suatu negara, yaitu: lemahnya kapasitas interdiction yang akan mengakibatkan peningkatan resiko peredaran gelap narkoba, peningkatan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan permintaan atas barangbarang terlarang ini meningkat, serta kurangnya kerjasama antar instasi penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas interdiction. Dalam kaitan ini, untuk meningkatkan perannya sebagai penjaga garda terdepan perbatasan negara, DJBC selain harus mampu meningkatkan kapasitas operasionalnya, juga perlu mengembangkan kerjasama dengan instasi penegak hukum lain baik nasional maupun internasional dalam rangka penukaran informasi dan pengalaman dalam memerangi masalah narkoba. Sepanjang tahun 2007 lalu, aparat DJBC, kepolisian bersama instasi lain yang bergabung dalam satuan Tugas Seaport dan Airport Interdiction telah mencatat keberhasilan dalam pengungkapan beberapa kasus kejahatan narkoba. Keberhasilan tersebut selain merupakan bukti peningkatan kapasitas aparat Satuan Tugas Interdiction di lapangan yang selalu siaga dan waspada terhadap kemungkinan masuknya barang terlarang ini, juga tidak terlepas dari peran Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku koordinator penanganan pemberantasan kejahatan narkoba dalam mensinergikan program kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Perlu dicatat langkah-langkah yang telah kita tempuh dalam meningkatkan kualitas dan kinerja petugas interdiction di lapangan, diantaranya pemberian pelatihan analisis intelijen, pelatihan penyidik pegawai negeri sipil, pelatihan pawang anjing serta pamberdayaan peralatan X-ray yang mendukung. Keseluruhan tindak tersebut merupakan bentuk perwujudan tugas kita melindungi kepentingan masyarakat. Ke depan tugas tersebut akan semakin berat, untuk itu kita harus berbenah diri meningkatkan profesionalisme serta disiplin kerja kita. Secara khusus, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ikut berperanserta dan mendedikasikan kerjanya dalam upaya pemberantasan illegal narkoba. Saya berharap semoga upaya yang telah dilaksanakan dapat terus ditingkatkan. Akhir kata, marilah bersama-sama kita tingkatkan daya upaya dan kinerja kita dalam mendukung berbagai tugas yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih Wassalammu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 28 Januari 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SRI MULYANI INDRAWATI

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

41

KEPABEANAN INTERNASIONAL FOTO-FOTO WBC/ATS

KEGIATAN DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-56 KANTOR PUSAT DJBC Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam rangka Hari Pabean Internasional (HPI) ke-56 menggelar beragam kegiatan. Aksi donor darah misalnya, kegiatan yang dilakukan di auditorium KP-DJBC pada 23 Januari 2008. diikuti oleh para pegawai dilingkungan KP-DJBC termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, Direktur Kepabeanan Internasional M. Wahyu Purnomo dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai Endang Tata. Donor darah tersebut berhasil menghimpun darah yang disumbangkan kepada PMI sebanyak 130 kantong. Kegiatan serupa juga dilakukan di KPU Tanjung Priok yang juga menghimpun darah sebanyak 118 kantong. (foto tengah kanan) Acara lainnya berupa gerak jalan santai yang diikuti oleh para pejabat DJBC, keluarga dan pegawai dilingkungan KP-DJBC dengan menempuh jarak 6 km. Jalan santai ini dimulai dengan pengibaran bendera start oleh Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi di pelataran parkir gedung A (foto atas kiri) Bola voli menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka HPI. Pertandingan menampilkan peserta dari staf inti DJBC

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

melawan tim pegawai wanita di KP-DJBC. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim pegawai wanita. Pertandingan yang berlangsung pada 25 Januari 2008 berlangsung meriah. Diakhir pertandingan kedua tim berfoto bersama (foto tengah kiri) Pertandingan basket three on three menjadi cabang olah raga lainnya yang dipertandingkan. Pertandingan yang diikuti oleh tim dari direktoratdirektorat di lingkungan KP-DJBC berlangsung sejak 4 Januari 2008. Pada final basket yang berlangsung 25 Januari 2008 bertemu dua tim yaitu Direktorat Teknis Kepabeanan melawan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, yang dimenenagkan oleh tim Dit IKC dengan skor 27:24 (foto bawah) Olahraga menembak juga menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan dalam rangka HPI. Pada cabang olah raga ini Menteri Keuangan Sri Mulayni Indrawati beserta suami Tonny Sumartono menjadi salah satu peserta diantara peserta lainnya yang berasal dari staf inti, pejabat eselon II dan III dilingkungan DJBC. Tampak pada gambar Menkeu, Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi bersiap untuk menembak. (Foto atas kanan)

Pertemuan Komisi Teknis Nilai Pabean

WCO

Pembahasan dan negosiasi dalam pertemuan komisi teknis nilai pabean ini tidak terlepas dari masalah kepentingan masing-masing negara anggota dalam perdagangan internasional.

K

perbolehkan pabean menggunakan metode penetapan nilai pabean apabila harga yang diberitahukan diragukan kebenarannya.

GAMBARAN UMUM Dalam era perdagangan global sekarang ini banyak sekali perusahaan multinasional sebagai pemilik atau pemegang HAKI memberikan lisensi kepada perusahaan di negara lain. Lisensi ini bisa mencakup proses produksi, design, kualitas, kuantitas, harga, pemasaran dan distribusi atau disebut sebagai exclusive license, tapi bisa juga hanya sebagian hak tersebut diberikan, misalnya hanya untuk proses produksi, sedangkan design, harga, kualitas, dan pemasaran diserahkan kepada perusahaan di negara lain atau digunakan sendiri. Dalam pola perdagangan semacam ini, dimana hak-hak itu hanya diberikan sebagian atau non-exclusive license, kemungkinan adanya pembayaran royalti kepada pihak ketiga selalu terjadi. Apabila perusahaan di negara pengekspor hanya memperoleh lisensi untuk memproduksi, maka importir atau pembeli harus membayar royalti untuk hak lainnya kepada perusahaan pemegang hak, sebagai pihak ketiga di negara lain.

ali ini kami ingin berbagi pengalaman dengan pembaca Warta Bea Cukai tentang salah satu pertemuan komisi lainnya dalam kerangka kerja World Customs Organization (WCO), yaitu pertemuan komisi teknis nilai pabean. Implementasi ketentuan nilai pabean berdasarkan Article VII GATT 1994 ini selalu menimPEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PIHAK KETIGA bulkan perdebatan yang panjang manakala anggota berbicara masalah pembebanan royalti, lisensi, know how dan Dalam pembahasan mengenai hal ini, komisi teknis sebagainya yang dibayar kepada pihak ketiga. Dalam hal banilai pabean telah sepakat bahwa dimasukkan tidakgaimana pembayaran itu dimasukkan dalam nilai pabean dan nya pembayaran royalti kepada pihak ketiga ini dalam hal bagaimana pembayaran itu tidak dimasukkan tergantung pada ada tidaknya kontrol yang dilakukan oleh pemegang hak (sebagai pihak ketiga) kepada dalam nilai pabean. pembeli. Untuk mengetahui apakah ada kontrol atau Posisi Indonesia yang pada umumnya adalah sebagai pembayar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas barang tidak perlu diteliti kontrak yang ditanda tangani oleh yang diimpor, tentu akan lebih menguntungkan apabila setiap pembeli dan penjual dan antara pembeli dan pemegang pembayaran itu termasuk dalam nilai pabean, terutama dari hak. sudut pandang kepabeanan, walaupun akan berbeda masaUntuk menentukan dalam kondisi bagaimana dikatakan terdapat kontrol dan dalam kondisi mana dikatalahnya apabila dilihat dari sudut pandang perpajakan nasiokan tidak ada kontrol ternyata tidak mudah. Untuk itu nal yang lebih fokus pada besar kecil keuntungan perusahaan (mengenai hal ini FOTO : ISTIMEWA akan lebih tepat bila dibahas tersendiri dalam masalah transfer pricing). Masalah lainnya adalah tentang under invoicing yang pada umumnya dihadapi oleh negara berkembang, Jadi pembahasan dan negosiasi dalam pertemuan komisi teknis nilai pabean ini juga tidak terlepas dari masalah kepentingan masingmasing negara anggota dalam perdagangan internasional, dan kepentingan ini akan berbeda tergantung pada posisinya dalam kepemilikan HAKI dari barang yang diekspor atau diimpor. Sedang dalam masalah under invoicing, kepentingan tersebut adalah pada posisinya, apakah sebagai eksportir atau importir atas barang tersebut dan sejauh mana ketentuan PERUSAHAAN MULTINASIONAL. Dalam era perdagangan global sekarang ini banyak sekali perusahaan multinasional yang disepakati memsebagai pemilik atau pemegang HAKI memberikan lisensi kepada perusahaan di negara lain. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

43

KEPABEANAN INTERNASIONAL komisi sepakat membentuk dua case study yang masingmasing dari kondisinya menentukan termasuk atau tidaknya pembayaran royalti kepada pihak ketiga tersebut dalam nilai pabean. Dalam menentukan fakta-fakta dari masing-masing kondisi dalam case study inilah biasanya timbul perdebatan yang panjang. Misalnya, apabila di dalam kontrak antara pembeli dan pemegang hak dicantumkan bahwa pemberian lisensi dihentikan apabila tingkat penjualan menurun 25% dari tahun sebelumnya, apakah ini dapat dikatakan sebagai kontrol atau tidak? Sebagian anggota mengatakan bahwa hal ini sudah dapat dikatakan sebagai kontrol karena pembeli terikat dengan ketentuan bahwa penjualannya tidak boleh turun lebih dari 25% dari tahun sebelumnya, tapi sebagian anggota lainnya mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dikatakan sebagai kontrol karena ketentuan itu hanya dimaksudkan untuk memotivasi pembeli agar selalu berusaha meningkatkan penjualan. Ini hanya sekedar contoh, masih banyak kondisi-kondisi lain yang lebih detail tentang proses bagaimana transaksi jual beli itu sendiri terjadi, yang tidak mungkin diuraikan dalam tulisan singkat ini.

UNDER INVOICING Untuk menentukan apakah nilai pabean atas barang yang diimport under invocing atau tidak, komisi sepakat bahwa apabila nilai bahan atau material dari barang yang diimpor itu sendiri lebih tinggi di harga pasar normal dari barang jadinya, dapat diduga telah terjadi under invoicing. Dalam hal ini komisi sepakat bahwa pabean dapat mempunyai dugaan bahwa telah terjadi under invoicing. Akan tetapi, keputusan itu tidak serta merta memperbolehkan pabean untuk segera menggunakan metode penentuan nilai pabean berdasarkan metode yang ada. Dalam hal ini harus diberi kesempatan kepada importir untuk membuktikan kebenaran nilai pabeannya, termasuk di dalamnya tentang bukti adanya pembayaran yang dilakukan berkaitan dengan barang yang diimpornya. Beberapa negara anggota menyatakan bahwa bukti adanya pembayaran tersebut harus dibuktikan oleh pabean melalui proses post clearance audit, sedang negara lain menyatakan bahwa tidak menjadi masalah apakah importir menyimpan catatan atau menyelenggarakan pembukuan dengan baik atau tidak, menurut mereka walaupun importir tidak dapat membuktikan jumlah yang benar-benar dibayar atau harus dibayar, dan nilai yang diberitahukan ditolak oleh pabean, nilai transaksi tetap dapat ditentukan berdasarkan dokumen perdagangan dan keuangan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Jadi dengan kata lain, pada umumnya negara maju sesuai dengan kondisi mereka, berpendapat bahwa nilai transaksi selalu dapat ditentukan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh importir atas transaksi jual belinya. Pembahasan dalam masalah ini masih terus berlangsung dan belum dicapai kesepakatan.

Iklan Keluarga Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai menyediakan halaman untuk mempublikasikan Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar, kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di seluruh Indonesia tentang :

PERNIKAHAN KELAHIRAN ANAK u UCAPAN TERIMA KASIH u UCAPAN DUKA CITA u INFORMASI LAINNYA u u

Dengan memasang iklan keluarga di majalah Warta Bea Cukai ini, apapun informasi anda tentang keluarga bisa sampai kepada kerabat anda, dengan harga yang cukup terjangkau seperta tabel berikut : UKURAN Halaman

HARGA

Cm

Hitam/Putih

Berwarna

1

21x28

2.000.000

3.000.000

1/2

14x21

1.000.000

1.500.000

1/4

10x14

500.000

750.000

1/8

7x10

300.000

500.000

1/2 Halaman 14 x 21

1 Halaman 21 x 28

KESIMPULAN Pembahasan dan negosiasi dalam pertemuan komisi teknis nilai pabean juga tidak terlepas dari kepentingan masingmasing negara anggota. Kepentingan ini akan berbeda tergantung pada posisinya sebagai eksportir atau importir dan kepemilikan atas HAKI yang tercakup di dalamnya. Dalam masalah under invoicing, kepentingan dari sisi negara produsen adalah tidak terhambatnya akes pasar bagi produknya, sedang dari sisi negara pengimpor adalah adanya pengamanan yang cukup bagi penerimaan negara. Dari masing-masing case study tersebut, kondisi dari fakta-fakta yang dikemukakan perlu dianalisa, untuk mengetahui apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan kepentingan kita, sebagai pembayar HAKI dan yang selalu dihadapkan pada masalah under invoicing.

Maryanto Danuraharjo, Atase Bea dan Cukai Brussels Belgia

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

1/4 Halaman 10 x 14

1/8 Halaman 7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambat tanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksi dan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukai sesuai pada kolom redaksi. Informasi hubungi : Kitty, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353

INFO PEGAWAI FOTO-FOTO WBC/ATS

ABSEN PAGI berlaku mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 7.30 WIB. Sedangkan absen pulang bekerja dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.

KP DJBC Berlakukan

Absen Elektronik

Mulai 1 Januari 2008, Kantor Pusat (KP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberlakukan secara elektronik sistem absensi bagi pegawainya menggantikan absen manual yang selama ini berlaku.

O

tomatis, dengan pemberlakuan secara elektronik sistim absensi pegawai di KP DJBC ini, masalah kedisiplinan pegawai untuk masuk kantor dan pulang kerja sesuai dengan waktunya dapat diwujudkan. Mengenai pelaksanaan absen secara elektronik Kepala Bagian Umum KP DJBC, Sonny Subagyo menjelaskan, pemberlakukan absen elektronik didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, khususnya mengenai kepatuhan terhadap tata tertib jam masuk, istirahat, pulang kantor dan pemanfaatan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menindaklanjuti hal itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai

mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2006 tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Pusat DJBC Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). “Kita lakukan ini juga berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya remunerasi kita yang sudah ditingkatkan, sehingga diharapkan disiplin kerja pegawai juga meningkat, mulai dari disiplin masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya,” imbuh Sonny. Lebih lanjut Sonny menjelaskan, tanda kehadiran pegawai adalah melakukan absensi dengan menggunakan mesin absen yang sudah disediakan di masingmasing unit kerjanya. Mesin absen (hand key machine) ini dapat digunakan oleh pegawai untuk melakukan absensi masuk bekerja mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB. Dalam prakteknya, absen dengan sistim elektronik ini menggunakan telapak tangan, hal itu berdasarkan pertimbangan kecilnya kendala yang dihadapi dibandingkan dengan sidik jari yang menggunakan ibu jari. Jika sidik jari SONNY SUBAGYO. Remunerasi telah dengan menggunakan ibu ditingkatkan, kedisiplinan kerja jari menurut Sony hal itu pegawai diharapkan juga meningkat, mulai dari disiplin masuk dan pulang setelah dicoba ternyata memiliki sifat sensitifitas yang tepat pada waktunya. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

45

INFO PEGAWAI FOTO-FOTO WBC/ATS

diberi gaji yang tinggi, timbal baliknya adalah sangat tinggi, artinya jika salah satu bagian bekerja sesuai ketentuan dan aturan,” ujar terutama di telapak ibu jari mengalami luka atau Sonny. tergores maka mesin pendeteksi akan menolak. Penerapan absen berlaku bagi seluruh pegawai, mulai dari golongan terendah samTERKAIT DENGAN TC pai eselon II dan diharapkan segera direaliMengenai record hasil absensi pegawai sasikan juga di kantor Bea dan Cukai lainyang biasa disebut sebagai laporan ketertibnya. Sebelumnya Kantor Pelayanan Utama an pegawai, hal itu dilakukan rekap laporan (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok juga setiap sebulan sekali. Laporan itu selanjutnya telah memberlakukan sistim serupa. Meski diserahkan ke Bagian Kepegawaian dan kendala sempat ditemui pada awal pelaksapenggajian setiap tanggal 25. naan namun setelah dua minggu sudah berMenurut Mira Puspita Dewi, Kasubag Tata jalan lancar. Kendala ditemui ketika itu antara Usaha dan Kearsipan KP DJBC, laporan kelain, setelah dilakukan registrasi Nomor tertiban pegawai itu terkait dengan pemberiInduk Pegawai (NIP) untuk PIN dan telapak an TKPKN atau yang dikalangan pegawai tangan masing-masing pemilik PIN, ternyata dikenal dengan istilah TC (tunjangan khusus) setelah dicoba ada beberapa pegawai yang yang diberikan kepada pegawai setiap bulan absennya ditolak oleh mesin. Untuk itu bagi pada tanggal 25. Dari laporan itu, bagian gaji yang absennya masih ditolak dilakukan lagi bisa mengetahui berapa jumlah absen dari MIRA PUSPITA. Hasil rekap dijadikan registrasi ulang. masing-masing pegawai, hal itu untuk medasar untuk memotong TC pegawai Pembatasan waktu juga diberlakukan un- sesuai jumlah absensinya. nentukan besarnya jumlah potongan secara tuk menghindari adanya upaya menyalahgulangsung terhadap TC pegawai. “ Jadi rekap nakan mesin absen ini. Bagi pegawai yang absen sebelum ini oleh bagian gaji setiap bulannya dijadikan dasar untuk pukul 06.00 WIB, maka dianggap tidak absen, begitu juga memotong TC pegawai sesuai absensinya,” lanjut Mira. pegawai yang absen setelah pukul 07.30 WIB dianggap daUntuk pegawai yang absen, baik dengan surat keterangtang terlambat, karena absen pagi berlaku mulai pukul an atau pemberitahuan sakit atau karena keperluan lain 06.00 sampai dengan pukul 7.30 WIB. Sedangkan absen maupun tanpa surat keterangan atau pemberitahuan maka ia pulang bekerja dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan putetap dikenakan potongan sebesar 5 persen per hari. Adanya kul 19.00 WIB. Apabila pegawai absen sebelum pukul 17.00 surat keterangan dari pegawai yang tidak masuk, menurut WIB dianggap pulang sebelum waktunya dan bagi pegawai Mira itu menunjukkan etika pegawai dan tentunya pemberitayang absen setelah pukul 19.00 maka dianggap tidak absen. huan itu terkait dengan integritas dan kepatuhan pegawai, Mengenai perbedaan yang terdapat pada absen manual dibandingkan tidak masuk tetapi tidak memberikan surat dibandingkan otomasi dengan elektronik, bila pada absen keterangan. manual bisa dilakukan tiga hari sekali (dirapel) atau mungkin Lebih lanjut menurut Mira, bagi pegawai yang terlambat saja menitip pada temannya maka dengan adanya otomasi absen, baik absen pagi maupun absen sore maka dikenakan ini absen harus dilakukan setiap hari, pagi dan sore dan itu potongan 1,25 persen perhari. Yang tidak dipotong adalah harus dilakukan sendiri. Dampak dari penerapan otomasi ini jika pegawai tidak masuk atau terlambat datang karena bisa dikatakan, saat ini sudah mengalami kemajuan dimana keperluan dinas atau misalnya konsinering, termasuk juga para pegawai tiba di kantor sebagian besar pada pukul 7. mengambil jatah cuti tahunannya. “Ini kita terapkan semata-mata untuk mengantisipasi Sebaliknya, jika cuti diluar jadwal cuti tahunan juga adanya oknum pegawai yang suka mengakali absensi. Dan dikenakan potongan sebesar 5 persen per hari. Untuk otomasi ini merupakan konsekuensi dari peningkatan pegawai yang lupa melakukan absen, maka tidak dikenakan remunerasi yang telah diberikan Menteri Keuangan. Minimal potongan namun itu dengan bukti-bukti dan alasan yang kuat dengan adanya otomasi ini kita dapat dan melalui pengecekan untuk mengetahui apakah memang mempertanggungjawabkannya ke publik, bahwa dengan kita benar pegawai tersebut pada jam sebelum absen sampai batas waktu absensi berakhir memang benar-benar berada ditempat, karena kesibukannya lalu dia lupa absensi. Bagi mereka yang memang benar lupa melaksanakan absen maka akan diberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pada tanggal sekian lupa melakukan absen. “Sering hal ini terjadi dibagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL). Mereka sering lembur sampai malam, begitu batas absen pulang sudah menunjukkan pukul 19.00 lebih, mereka baru sadar kalau belum absen. Makanya saya selalu mengingatkan ketika jam 17.00 lebih baik absen dulu baru setelah itu jika ingin lembur silahkan,” imbuh Mira.

OTOMASI SISTIM ABSENSI mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 di Kantor Pusat DJBC.

46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Bagi pejabat/pegawai yang tidak dapat melakukan absensi pada saat jam masuk maupun jam pulang bekerja dikarenakan kedinasan, dikenakan ketentuan sebagai berikut: 1. khusus pejabat eselon II diwajibkan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan format yang telah disediakan. 2. Pegawai yang mendapat tugas kedinasan di luar kantor diwajibkan membuat Surat Keterangan dari atasan langsungnya atau pejabat yang ditunjuk pada unit eselon II terkait sesuai dengan format yang telah disediakan. 3. Pegawai yang mendapat tugas diperbantukan pada instansi/Badan lain tetapi gaji dan TKPKN masih dibayarkan di Kantor Pusat DJBC, diwajibkan melakukan absen manual dan melaporkannya kepada Sekretaris DJBC u.p Kabag Umum secara periodik paling lambat setiap tanggal 30 setiap bulannya dalam bentuk Laporan

Ketertiban yang ditandatangani (diketahui) oleh pejabat setempat sesuai format yang telah disediakan. Mengenai peringatan tertulis, akan diberikan jika pegawai tanpa ijin atau alasan sah terlambat masuk kerja atau meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya. Tidak masuk kerja atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan pada waktunya. Peringatan tertulis diterbitkan setiap kali pegawai melakukan salah satu hal tersebut. Peringatan tertulis terdiri dari tiga tingkat. Peringatan tertulis pertama, kertas peringatan berwana kuning. Peringatan tertulis kedua, kertas peringatan berwarna biru muda. Peringatan tertulis ketiga dengan kertas peringatan berwarna merah. Dengan potongan TKPKN yang bervariasi berdasarkan tingkatannya. Untuk waktu yang akan datang, lanjut Mira kini sedang dirancang PIN absensi pegawai menggunakan barcode,

yaitu memanfaatkan kartu pengenal pegawai (ID-card) yang didalamnya terdapat unsur sensor untuk mendeteksi nomor PIN. Dengan adanya ID-Card sekaligus PIN untuk melakukan absen maka pegawai tidak perlu banyak membawa kartu, tetapi cukup satu tetapi memiliki beberapa kegunaan. Selain tidak memakan waktu pegawai untuk menekan nomor PINnya juga dapat menghindari timbulnya antrian panjang. Jika ada yang menyangsikan atau meragukan bahwa mesin absensi yang berjumlah 18 unit ini dapat dikelabui dengan menggunakan identitas orang lain misalnya, Mira menjamin hal itu tidak terjadi karena mesin absensi sudah teregristrasi telapak tangan masing-masing pegawai, dimana pada telapak tangan setiap orang memiliki rumus yang berbeda-beda. Maka itu, jika ada yang mencoba absen menggunakan orang lain apakah itu menggunakan PIN orang lain atau tangan orang lain, maka mesin otomasi akan menolaknya. ris

PEGAWAI PENSIUN PER 1 MARET 2008

BERITA DUKA CITA

TELAH MENINGGAL DUNIA, SUTARDI (Ayahanda Ibu Permana Agung) Pada hari Rabu, 30 Januari 2008 Pukul 04.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan Pada hari Rabu 30 Januari 2008 di Subang TELAH MENINGGAL DUNIA, GUSMAN GANI (Pejabat pada Biro Humas Departemen Keuangan) Pada hari Selasa 12 Februari 2008, Pukul 10.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan Pada hari Selasa 12 Februari 2008 pukul15.30 WIB Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin. EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

47

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI

Modul Pelaporan Online (MPO), Data Warehouse, dan EIS Diharapkan data-data yang ada di komputer nantinya bisa digunakan sebagai dasar atau pertimbangan pihak pimpinan untuk memecahkan suatu masalah dan memutuskan suatu persoalan.

P

ada kesempatan kali ini penulis akan mencoba tema teknis di bidang Teknologi Informasi (TI) khususnya yang ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penulis akan membahas tema ini dalam dua edisi, pada tulisan yang pertama ini penulis akan membahas Modul Pelaporan Online (MPO), Warehouse, dan EIS, serta bagaimana mekanisme kerjanya. Pada tulisan kedua penulis akan membahas sarana dan prasarana penunjang dan teknis pengisian.

A. MODUL PELAPORAN ONLINE (MPO) Sesuai dengan Surat Dirjen BC Nomor S-21/BC/2008 tanggal 14 Januari 2008, MPO merupakan antisipasi untuk mendapatkan laporan yang lebih real time dan tepat, karena sebelumnya laporan mengenai penerimaan dilakukan secara manual dilakukan setiap 15 hari sekali. Kerjasama tim IKC (Sarwo, Candra, Widodo, Zulfadly dkk), tim PPKC (Efrizal, Swoko Adi, Slamet Iman, Yuyu Mulyana) bersama-sama membedah aplikasi modul pelaporan yang lama. Penulis tidak akan membahas lebih luas mengenai MPO karena sudah dibahas dalam WBC edisi 399 Februari 2008 (rubrik PPKC hal 44 – 45).

l

l

l

l

B. DATA WAREHOUSE Data Warehouse adalah database yang mengumpulkan data dari berbagai sistem yang dimaksudkan untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Data warehouse merupakan kumpulan data yang subject oriented , integrated dan, time varying yang digunakan utamanya sebagai tool decision dalam sebuah organisasi. Data warehouse harus dipisahkan dari database operasional (OLTP) (lihat gambar piramida) Dari piramida itu, bisa dijelaskan urutannya mulai dari bawah (WBC edisi 366 Mei 2005), yaitu Infrastruktur Teknologi Informasi (TI), Transaksi Bisnis (OLTP), Online Analysis Processing (OLAP) dan Executive Information System (EIS). Yang penjabarannya sebagai berikut : 48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Infrastruktur Teknologi Informasi meliputi: optimalisasi infrastruktur termasuk didalamnya relokasi dan upgrade teknologi informasi, optimalisasi jaringan kerja (network) yaitu LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network), kemudian tingkat pengamanan, pusat data, sarana penunjang, intranet portal dan VPN (Virtual Private Network) dan monitoring jaringan kerja. OLTP meliputi pengembangan dan penyempurnaan aplikasi yang sudah ada (ekspor, impor), pembangunan aplikasi baru, integrasi antar aplikasi dan orientasi bisnis. OLAP meliputi kumpulan semua data transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tools dan data dalam proses analisis. Yang dapat mengakses OLAP ini adalah di tingkat middle management yang ada di Kantor Pusat, Kanwil dan KPPBC (eselon III). EIS, meliputi pemenuhan semua kebutuhan informasi top management (eselon I dan II), di Kantor Pusat dan Kanwil.

Selama ini hanya terkonsentrasi pada dua bagian yang dibawah saja (yaitu Infrastruktur dan OLTP) akibatnya, OLAP (warehouse) dan EIS terabaikan. Bagaimana hasil pelayanan bisa dimanfaatkan oleh manajemen apabila dua hal tersebut masih diabaikan? Atau apakah datanya sudah ditarik ke pusat (IKC) tapi belum bisa ditampilkan? Data warehouse di IKC sekarang ini masih terkonsentrasi data impor dan ekspor. No

Data

Keterangan

1.

Impor dan Ekpor ( 3 periode )

- Tahun 1997 - 1999 - Tahun 2000 - 2003 - Tahun 2003 - now

Direktorat IKC mengembangkan dengan tiga teknologi cara penarikan data : 1. Export Import DMP (Tipe kantor dengan jumlah transaksi besar). Tim IKC (Habibi, Elyca R, Rahman, Qibti dkk) mulai mengubah pola yang lama dengan metodologi program script. l Secara otomatis server KPPBC menjalankan script scheduler penarikan data PIB pada jam 17:30 l Dengan parameter tanggal PIB saat ini data dikumpulkan kemudian di INSERT ke dalam tabel TEMPORARY. Proses ini dibuatkan file log yang digunakan admin sebagai indicator l Tabel-tabel TEM kemudian di exPUSAT port menjadi file DMP l Dihasilkan file DMP kemudian di compress l File DMP dikirimkan ke Warehouse Kantor Pusat l Scheduler jam 18:30 semua file DMP dari beberapa KPPBC kemudian di IMPORT kembali dan data PIB tersebut di INSERT ke dalam data PIB di Kantor Pusat l Data-data PIB di Kantor Pusat dibedakan antara KPPBC satu dengan yang lainnya dan masing-masing dapat diakses dengan user snap sesuai KPPBC

2. Warehouse IMPOR

EKSPOR

Data-data PIB di Kantor Pusat dibedakan antara KPPBC satu dengan yang lainnya dan masing-masing dapat diakses dengan user sesuai KPPBC. 2. Snapshot Data (Tipe kantor dengan jumlah transaksi sedang) Snapshot adalah teknologi software bawaan dari Oracle. Kalau di server pelayanan terjadi perubahan data maka secara otomatis di Kantor Pusat (IKC) juga akan berubah sesuai yang ada di pelayanan. Snapshot ini butuh bandwidth jaringan yang cukup besar, tidak cocok (recommended) untuk jaringan kita yang memakai MPLS. 3. Dial Up ftp (Tipe kantor dengan transaksi kecil dan aplikasi PC) Server yang tidak online dengan pusat maka penarikan datanya dengan dial up melalui program khusus yang dipasang di PC. Untuk aplikasi PC sekarang sedang dimulai uji coba di KPPBC Sunda Kelapa dan Tangerang.

C. EIS EIS adalah sistem yang mampu menyediakan semua kebutuhan informasi sebanyak mungkin terutama informasi yang dibutuhkan top manajemen. Setelah data dikumpulkan di pusat, data akan dibuat summary data (setelah melalui mekanisme cleansing data). Data yang masuk dalam EIS ini, dapat dibedakan menjadi dua sumber : 1. MPO, seluruh menu penerimaan akan di-support melalui MPO

Data penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai dalam web www.beacukai.go.id (dalam text berjalan). Kita harapkan data-data yang ada di komputer nantinya bisa digunakan sebagai dasar atau pertimbangan pihak pimpinan untuk memecahkan suatu masalah dan memutuskan suatu persoalan. Intinya sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan kebijakan dan pemantauan kegiatan, misalnya berapa netto, berapa devisa dan berapa bea masuk dari kedelai dan bahan pokok lainnya. Insya Allah EIS kita harapkan menjadi dasar informasi untuk membuat kebijakan. Tentunya semuanya ini masih banyak kekurangannya, diharapkan kerjasama seluruh tim yang ada, tetap semangat dan semoga sistem ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, salam semangat.

Suko Wibowo, Pelaksana pada Dit. IKC

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

49

PENGAWASAN Satgas AI Bandara Soekarno-Hatta

WBC/ZAP

Musnahkan 72.305 Butir Ekstasy

Esktasi yang berhasil ditegah nilainya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp.7,2 miliar dengan perkiraan harga per butirnya kurang lebih Rp.100.000.

S

etelah berhasil menegah enam kasus pengiriman ekstasy melalui bandara internasional Soekarno-Hatta dalam kurun dua bulan yaitu Desember 2007 hingga Januari 2008, Satuan Tugas Airport Interdiction (Satgas AI) memusnahkan esktasi tersebut yang kurang lebih mencapai 72.305 butir. Ketua satgas AI yang juga Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Bandara Soekarno-Hatta Rahmat Subagio pada acara press release pemusnahan tersebut mengatakan, narkoba tersebut ditegah oleh petugas keamanan bandara Soekarno-Hatta di gedung kargo bandara yang terbagi beberapa paket dengan berbagai tujuan di Indonesia seperti Makassar, Pangkal Pinang, Jambi, Palembang Pontianak dan Banjarmasin. Rahmat kembali menjelaskan, petugas keamanan Angkasa Pura II bandara Soekarno-Hatta yang mencurigai paket tersebut langsung menghubungi pihak Bea Cukai bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan paket yang mencurigakan tersebut adalah narkoba. Setelah dilakukan test ternyata positif paket tersebut berupa narkoba jenis ekstasi. Menindaklanjuti temuan tersebut yang berjumlah enam kasus lanjut Rahmat, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan anggota satgas lainnya diantaranya adalah Kepolisian Resort (Polres) Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan pengembangan penyelidikan.Penyelidikan tersebut berhasil menangkap beberapa orang tersangka yaitu FR, FA alias Alung, RA dan S, HIS alias HJ S dan KA alias AM dan SJ. Sementara satu orang tersangka lainnya masih dalam pengembangan pihak berwajib Koordinasi lanjut Rahmat tidak hanya dilakukan di satgas AI Bandara Soekarno-Hatta, namun juga mengembangkan kasus tersebut dengan melibatkan kepolisian daerah tujuan barang haram tersebut. Esktasi yang berhasil ditegah tersebut nilainya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp.7,2 miliar dengan perkiraan harga per

PEMUSNAHAN NARKOBA. Dilakukan oleh Satgas AI setelah dilakukan proses hukum terhadap para tersangka.

butirnya kurang lebih Rp.100.000. Sementara itu Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Guntur Setyanto mengatakan, kerjasama antar instansi di bandara udara Soekarno-Hatta dalam mengungkap kasus tersebut harus dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan guna mencapai hasil maksimal dan memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga para sindikat narkoba yang mencoba untuk melakukan penyelundupan atau pengiriman narkoba ke Indonesia dan daerah lain di Indonesia. Setelah acara press release digelar, para anggota satgas yang terdiri dari berbagai instansi di bandara Soekarno Hatta

ENAM KASUS PENGGAGALAN PENGIRIMAN NARKOBA MELALUI BANDARA SOEKARNO-HATTA DESEMBER 2007-JANUARI 2008*

NO

Tanggal Kejadian

Jumlah

Jenis Barang

Tujuan

Tersangka

Keterangan

1

11 Desember 2007

+ 1700

Ekstasy

Makassar

FR,

2

14 Desember 2007

+ 40.155

Ekstasy

Pangkal Pinang

FA alias Alung,

3

17 Desember 2007

+ 1900

Ekstasy

Jambi

RA dan S,

4

5 Januari 2008

+ 3.700

Ekstasy

Palembang

Pengembangan

5

14 Januari 2008

+ 1.950

Ekstasy

Pontianak

HIS alias HJ S

6

27 Januari 2008

+ 22.900

Ekstasy

Banjarmasin.

KA alias AM dan SJ

Barang Bukti di Polda Sulawesi Selatan Barang Bukti di Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta Barang Bukti di Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta Barang Bukti di Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta Barang Bukti di Polda Kalimantan Barat Barang Bukti di Polda Kalimantan Selatan

*Sumber Satgas AI Bandara Soekarno-Hatta

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

INFO PERATURAN yang juga disertai dengan perwakilan dari Pengadilan Negeri Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang, melakukan pemusnahan ecstasy tersebut yang juga disaksikan oleh para tersangka di area kargo bandara Soekarno-Hatta. Pemusnahan tersebut langsung diawasi oleh Provost.

PENYELUNDUPAN SENJATA API Sementara itu pada 6 Februari 2008 petugas KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta kembali melakukan penegahan. Kali ini petugas menegah senjata api, proyektil peluru, dan spare parts senjata di Kawasan Pergudangan Taman Niaga Soewarna. Temuan tersebut diperoleh saat petugas Bea Cukai mengadakan pemeriksaan atas paket kargo kiriman dari Oklahoma USA dengan alamat penerima atas nama AK di Bandung. Menurut Kepala Seksi P2 KPPBC Soekarno-Hatta Eko Darmanto, senjata-senjata, proyektil peluru, dan spare parts-nya yang gagal diselundupkan tersebut dilaporkan dalam dokumen impor sebagai ‘Auto Parts’. Petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan menemukan barang-barang tersebut yang tersimpan dalam paket dalam bentuk bagian-bagian senjata api dalam keadaan terurai seperti barrel laras panjang, popor, peluru kosong sekitar 400 butir lengkap dengan peralatan pembuat peluru, picu, dan bagian-bagian senjata lainnya termasuk 1 buah laras M-16 tipe terbaru. Jumlah senjata api yang ditegah tersebut sebanyak 63 item, dengan total 1308 pieces yang dicampur dengan spare part mobil untuk mengelabui petugas sebagai modus untuk memasukkan senjata api tersebut. Barang tersebut lanjut Eko ditegah karena termasuk barang kategori larangan dan pembatasan (lartas) dan bea cukai diamanatkan untuk mengawasi pemasukannya dari luar negeri karena dianggap dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Importasi barang tersebut diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Darurat nomor 12 tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 20 tahun 1960 dan Inpres nomor 9 tahun 1976 tanggal 6 April 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Saat ini AK masih dalam pemeriksaan bersama pihak berwenang untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Barang-barang tegahan akan diserahkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia. zap DOK. KPPBC SH

SENJATA API. Yang berhasil digagalkan oleh pihak KPPBC Soekarno-Hatta pada dokumen diberitahukan sebagai sparepart mobil EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

51

O

P

I

N

I

Oleh : Sunarno

Mimpi

Seorang Widyaiswara TENTANG PUSDIKLAT BEA CUKAI YANG IA CINTAI (Tanggapan atas opini sdr. Teguh Iman S dalam WBC No. 399)

T

ersentak hati saya membaca opini sdr. Teguh Iman S dalam WBC edisi Februari No. 399 yang berjudul ‘Pusdiklat dalam catatan seorang siswa’. Saya kemudian merenung dan kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada jabatan Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai yang harus segera dikoreksi. Tetapi terdapat juga hal-hal yang perlu diluruskan, sehingga para pembaca WBC mendapatkan informasi yang seimbang dan kemudian setelah itu dengan jernih melakukan penilaian. Perlu saya garis bawahi bahwa tulisan berikut ini juga hanya opini, jadi bersifat persepsi atau pendapat pribadi dan tidak mewakili kelompok orang maupun institusi. Berikut ini persepsi dan opini saya ;

1. MEJA PENUH CONTEKAN Di awal tulisan sdr. Teguh Iman S, merasa miris dengan banyaknya meja-meja di kelas yang penuh dengan catatan-catatan berbagai materi pelajaran yang digunakan sebagai contekan. Mohon maaf, kebetulan meja tersebut mungkin belum sempat dibersihkan. Itu memang suatu kenyataan, itu adalah cerminan dari sebagian kita. Ibaratnya, menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Apakah sdr. Teguh juga merasa miris, jika melihat, ketika para siswa berada di Pusdiklat Bea dan Cukai dengan sigap, tertib dan disiplin dengan pakaian dinas lengkap mengikuti semua kegiatan diklat, namun setelah kembali ke kantor masingmasing, para pegawai tersebut berpakaian seragam seadanya, tidak mengenakan topi bahkan memakai jaket warna-warni dan lupa adanya ketentuan penghormatan.

2. SISTEM PEMBELAJARAN Memang benar bahwa diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai adalah diklat bagi orang dewasa (andragogi). Namun tidak semua diklat bagi orang dewasa polanya dengan menggunakan sistem belajar mandiri. Sebagian besar pola diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai adalah sistem klasikal, atau sistem pembelajaran di dalam kelas. Menurut Dick,W. & Carey, The Systematic Design of Instruction, di dalam sistem belajar mandiri, pengajar atau biasanya disebut tutor atau fasilitator hanya mengontrol kemajuan siswa, memberi motivasi, memberi petunjuk untuk memecahkan kesulitan siswa. Model ini di Indonesia tampak dalam sistem pendidikan jarak jauh, seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka. Pusdiklat Bea dan Cukai juga menyelenggarakan sistem diklat mandiri yaitu Diklat Jarak Jauh Spesialisasi Cukai. Sedangkan didalam sistem belajar klasikal, pengajar sebagai sumber tunggal dan siswa belajar darinya. Siswa mengikuti kegiatan-kegiatan instruksional dengan cara mendengarkan ceramah pengajar, mencatat, mengisi formulir dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pengajar. 52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

3. MATERI PELAJARAN Apakah diklat bagi orang dewasa harus mengandung materi ‘problem solving’ ? Juga tidak sepenuhnya benar. Kalau kita perhatikan pola diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 137/ KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, misalnya Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) I, hanya ditujukan untuk memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dasar yang merupakan tugas pokok tiap-tiap unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Jika siswa mengeluh tidak mampu lagi mengahapalkan prosedur dan flow chart yang rumit tentang sistem pelayanan impor, mungkin itu adalah penafsiran dari sdr. Teguh sendiri. Sebenarnya prosedur pelayanan impor tidak untuk dihapal melainkan dipahami. Pengamatan saya, tidak ada soal-soal ujian dari para Widyaiswara yang bersifat hapalan, kecuali untuk definisi-definisi yang penting, misalnya, pengertian Daerah Pabean, Kawasan Pabean, dan sebagainya. Pengalaman saya berhadapan dengan para peserta pada umumnya tidak ada keluhan terhadap materi teknis kepabeanan. Teknis pabean yang diajarkan di Pusdiklat Bea dan Cukai memang didasarkan pada ketentuan-ketentuan terkini di bidang kepabeanan. Memang rumit, karena ketentuan pabean itu sendiri adalah rimba belantara peraturan. Jujur saja, pada kenyataannya para pegawai Bea dan Cukai hanya menguasai ketentuanketentuan kepabeanan yang selama ini menjadi bidang tugasnya. Itupun bagi pegawai yang sehari-hari ditugasi untuk pelayanan kepabeanan tertentu. Bagi pegawai lain, ketika masuk diklat, benar-benar penguasaan mereka atas ketentuan kepabeanan adalah minimal. Di dalam sistem pembelajaran Pusdiklat Bea dan Cukai, sesuai kurikulum dan silabus, para Widyaiswara selalu memberi informasi tentang bagaimana seharusnya (das sein), yang tentu saja didasarkan pada ketentuan-ketentuan kepabeanan yang berlaku. Penyampaian apa yang menjadi kenyataaannya (das sollen), biasanya akan muncul sendiri secara spontan di dalam diskusi. Menurut hemat saya, seorang Pejabat Bea dan Cukai harus benar-benar menguasai segala ketentuan yang menjadi dasar tugas dan kewenangannya, dan itu hanya bisa dipelajari secara intensif di dalam diklat. Pada akhirnya keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang diambil di dalam praktek, sebenarnya merupakan manifestasi dari problem solving yang dilakukannya. Problem solving harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, karena kalau tidak hanya akan mengandung ungkapan ‘pokoknya’ , ‘menurut pendapat saya’, ‘menurut pengetahuan saya’, ‘biasanya’, ’mestinya’ dan sebagainya . Yang lebih menakutkan lagi jika pejabat Bea dan Cukai nantinya melakukan diskresi yang berlebihan dan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Contoh problem solving yang sederhana, itu sendiri sering kita baca di dalam rubrik ‘Konsultasi Kepabeanan dan Cukai ’ pada majalah ini . Jika kita perhatikan pemecahan masalah dari para Pejabat Eselon II terhadap problematik yang diajukan oleh para pembaca WBC, selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan kepabeanan yang berlaku.

4. KINERJA WIDYAISWARA Saya terhenyak membaca ungkapan sdr. Teguh Iman S. yang mempunyai image Widyaiswara saat ini sebagai ‘sosok orang tua menjelang pensiun’ yang tentu saja ‘tidak enerjik, tidak cerdas’ dan ‘tidak mempunyai kualifikasi akademis di atas ratarata’. Memang kami semua tidak mempunyai kualifikasi akademis di atas rata-rata, karena persyaratan untuk menjadi Widyaiswara pada saat itu tidaklah IPK harus di atas 3,5. Jika ada persyaratan tersebut mungkin saat ini kami semua (para Widyaiswara) tidak ada di Pusdiklat Bea dan Cukai. Namun jabatan Widyaiswara yang saya dapat sekarang ini bukanlah begitu saja jatuh langit, melainkan setelah melalui saringan-saringan yang dilakukan Badan Diklat Keuangan dan

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN). Kalau jabatan Widyaiswa5. KEPUTUSAN KELULUSAN SISWA Perlu diketahui bahwa keputusan siswa dinyatakan lulus ra (di Pusdiklat Bea dan Cukai, pen), seoalah-olah hanya atau tidak, bukanlah merupakan keputusan pribadi sekedar pelarian bagi pegawai ‘menjelang pensiun’, cobalah diWidyaiswara. Keputusan tersebut diambil secara kolegial renungkan. didalam suatu Rapat Kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Di Pusdiklat Bea dan Cukai saat ini tinggal ada 10 (sepuluh) Pusdiklat Bea dan Cukai. Rapat tersebut dihadiri oleh para orang Widyaiswara. Tiga (3) orang Widyaiswara melamar pada Widyaiswara, Pengajar, Pelatih, Pejabat Struktural dari saat umur mereka kurang dari 40 tahun. Dua (2) orang melamar Pusdiklat Bea dan Cukai dan bahkan dihadiri pula oleh pada saat umur mereka kurang dari 45 tahun dan 5 (lima) orang Pejabat Struktural dari Sekretariat DJBC. Rapat diakhiri melamar pada saat umur mereka kurang dari 50 tahun. Apakah dengan penandatanganan Berita Acara. Penilaian kelulusan hal ini bisa dikatakan pelarian menjelang pensiun ? bukan saja ditentukan berdasarkan aspek intelektual, tetapi Jika dikatakan Widyaiswara tidak enerjik dan karena itu tidak juga aspek kedisiplinan yang menyangkut sikap dan produktif, tergantung dari sisi mana orang memandang. Perlu perilaku. diinformasikan bahwa, sebelum remunerasi disesuaikan, sebagian Widyaiswara tidaklah hanya melulu ’mencari makan’ di Pusdiklat Bea dan Cukai. Sebagian dari mereka ada yang mengajar 6. KESAMAAN MIMPI SAYA DENGAN MIMPI SAUDARA TEGUH di perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan. Sebagian IMAN S dari mereka sering diminta sebagai konsultan atau nara sumber Saya mempunyai kesamaan mimpi dengan sdr Teguh dalam berbagai seminar atau in-house training yang diselenggaIman S dan mudah-mudah saya masih sempat mengalamirakan pihak luar. Sebagian dari mereka sering diminta sebagai nya , sebagai berikut : saksi ahli didalam penyelidikan tindak pidana kepabeanan oleh l Di sisa pengabdian saya 4 (empat) tahun lagi, saya mempenegak hukum lain. Sebagian Widyaiswara bahkan secara punyai beberapa rekan sejawat yang muda, enerjik, tetap diminta mengajar di PT Sucofindo, Departemen Pertanian, cerdas dan mempunyai kemampuan diatas rata-rata, Departemen Kehakiman, Pusdik Polri dan sebagainya. untuk saling bekerja sama melaksanakan tugas membina Apakah itu belum cukup enerjik dan produktif ? Jika tidak sumber daya manusia Bea dan Cukai. terbentur dengan masalah perijinan, saya yakin, l Pusdiklat Bea dan Cukai mendapatkan angpendayagunaan Widyaiswara bagi kepentingan garan yang cukup untuk melaksanakan setiap pihak luar akan menjadi lebih bebas lagi. Kini, diprogram diklat yang direncanakan. MEMBACA OPINI saat sistem remunerasi sudah memadai, kegiatl Pusdiklat Bea dan Cukai mempunyai gedung an-kegiatan tersebut masih terus dilakukan mesyang megah, ruangan kelas yang memadai SDR. TEGUH IMAN S, kipun dibatasi dengan ijin Kepala Badan Diklat dan tidak bocor, fasilitas media pembelajaran TAMPAKNYA Keuangan atau Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai. yang lengkap. Jika dikatakan Widyaiswara adalah kumpulan l Terdapat hot-spot di lingkungan Pusdiklat SAUDARA KITA INI orang-orang tua, memang sebagian benar. Data Bea dan Cukai, meskipun untuk kami para SANGAT CARE menunjukkan 1 (satu) orang Widyaiswara berWidyaiswara telah disediakan fasilitas interumur sekitar 40 tahun, 1(satu) orang Widyaiswanet oleh Pusdiklat Bea dan Cukai secara DENGAN DUNIA ra berumur dibawah 50 tahun, 2 (dua) orang gratis. Widyaiswara berumur sekitar 55 (lima puluh lima) PENDIDIKAN... SAYA l Anggaran makan siswa memadai, sehingga tahun , 2 (orang ) orang berumur dibawah 60 siswa yang diasramakan tidak perlu selalu SANGAT (enam puluh) tahun dan 4 (empat) orang diatas meminta ’ijin’, atau diam-diam keluar asrama 60 (enam puluh) tahun. dengan alasan perbaikan gizi. BERBAHAGIA JIKA Kenapa demikian ? Adalah suatu kenyataan l Asrama setara dengan hotel bintang tiga, seYANG bahwa proses regenerasi Widyaiswara di Pusdikhingga tidak ada lagi siswa dengan cara minta lat Bea dan Cukai sangatlah lamban, dikarenakan ‘ ijin’ Pelatih atau diam-diam, tidur di rumah BERSANGKUTAN sepinya peminat dari kalangan Pejabat Struktural dan akhirnya pada pagi harinya terlambat TERTARIK DAN DJBC yang melamar. Sebenarnya dalam kurun mengikuti pelajaran/ujian, meskipun hanya 15 waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak 1997 ada menit. KEMUDIAN 6 (enam) orang pejabat struktural Bea dan Cukai l Transportasi umum di Jakarta nyaman dan MELAMAR SEBAGAI yang telah dinyatakan lulus sebagai Widyaiswara. aman, sehingga tidak ada lagi siswa yang Namun di dalam kenyataannya hanya 3 (tiga) diam-diam membawa mobil-mobil bagus WIDYAISWARA orang saja yang memantapkan niatnya untuk mereka dan di parkir di sudut-sudut tersemtetap menjadi Widyaiswara, sedangkan 3 (tiga) bunyi Pusdiklat Bea dan Cukai. orang lagi mengundurkan diri. Membaca opini sdr. Teguh Iman S, tampaknya saudara kita ini Sudah 13 (tiga belas) tahun saya mengabdi di Pusdiklat sangat care dengan dunia pendidikan. Karena itu selagi masih Bea dan Cukai. Saya cukup memahami segala muda, enerjik dan pandai, serta mempunyai kemampuan di atas problematiknya. Sakitnya Pusdiklat Bea dan Cukai juga rata-rata, saya sangat berbahagia jika yang bersangkutan tertarik merupakan sakit saya, sebaliknya keberhasilan Pusdiklat Bea dan kemudian melamar sebagai Widyaiswara. dan Cukai juga merupakan kebahagiaan saya. Saya Penilaian bahwa Widyaiswara bersifat ’otoriter’ dan ’tidak menyadari banyak sekali kekurangan pada Pusdiklat Bea dan demokratis’ mungkin tergantung dari sudut mana orang memanCukai, tetapi saya menyaksikan dengan kepala sendiri dan dang. Widyaiswara adalah merupakan penanggung jawab atas bahkan terlibat langsung, betapa Kepala Pusdiklat Bea dan ketertiban kelas, karena dalam suasana yang tertib maka proses Cukai beserta jajarannya berusaha dengan sepenuh hati, pembelajaran bisa terjadi. Karena itu ia harus melakukan tanpa pamrih, dengan kemampuan yang ada terus mempertindakan baik preventif atau represif terhadap setiap gangguan baiki institusi ini ke arah performance yang diharapkan. kelas, misalnya terhadap siswa yang lalu lalang keluar masuk Untuk kemajuan Pusdiklat Bea dan Cukai, tentu sakelas atau siswa yang menerima telepon pada saat jam pelajaran ja sangat dibutuhkan segala kritik dan masukan yang memberlangsung. Apakah itu dikatakan otoriter dan tidak demokratis ? bangun. Opini-opini seperti yang disampaikan oleh sdr. Pada setiap akhir diklat, kepada peserta diklat selalu diTeguh Iman S tentu saja masih sangat diperlukan, karena deberikan formulir isian tentang kinerja para Widyaiswara. ngan itu dapat dilakukan introspeksi diri. Tentu saja opini Setelah diisi, formulir tersebut dikembalikan kepada Pusdikyang obyektif, tidak emosional, disampaikan dengan santun, lat Bea dan Cukai tanpa perlu menyebutkan identitas siswa. dan tidak dilatarbelangkangi dengan alasan-alasan pribadi. Dalam catatan kami, tidak/belum ada siswa yang menyatakan Penulis adalah bahwa Widyaiswara ’otoriter’ atau ’tidak demokratis’. Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai

“

”

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

53

PERISTIWA FOTO-FOTO WBC/ATS

ETAPE PERTAMA. Setelah menempuh etape pertama dengan jarak 30 kilometer, seluruh peserta beristirahat di lokasi objek wisata Situ Gede.

CCC Peringati Customs Days DENGAN MENJELAJAHI GUNUNG GALUNGGUNG

Dengan menempuh jarak sekitar 50 kilometer, sebanyak 90 peserta pecinta olah raga sepeda di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tergabung dalam Customs Cycling Club (CCC), menjelajahi kota Tasikmalaya hingga finish di kaki Gunung Galunggung.

D

alam rangka memperingati Hari Pabean Internasional atau Customs Days yang ke-56, sebanyak 90 pegawai DJBC yang tergabung dalam CCC, mengadakan “Wisata Galunggung fun bike” dengan jarak tempuh sekitar 50 kilometer. Acara yang berlangsung di kota Tasikmalaya ini, menyajikan rute yang cukup lengkap, dimulai dari kota Tasikmalaya, lalu menuju ke daerah pedesaan dengan medan off road, dan rute menanjak hingga ke kaki Gunung Galunggung sebagai finish nya. Acara yang dimulai pada pukul 07.00 wib ini, dimulai dengan start tepat di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Tasikmalaya menuju Kota Baru, Kampung Sumelap, Kampung Taman Sari, Kampung Cigaru, Kampung Geger Noong, Jalan Padayungan, Jalan SL. Tobing, Jalan Singaparna, dan berakhir di Jalan Situ Gede sebagai etape pertama. Untuk etape pertama yang menempuh jarak kurang lebih 30 kilometer ini, para perserta yang seluruhnya berasal dari Kantor Wilayah Jawa Barat, KPPBC Tasikmalaya, Kantor Pusat, KPPBC Soekarno-Hatta, Kanwil Semarang, KPPBC Tanjung Balai Karimun, KPPBC Tanjung Pinang, KPPBC Batam, Kanwil Riau, Kanwil Banten, KPPBC Kupang, dan KPPBC Tarakan, juga harus melewati rute off road yang menanjak dan menurun. Di rute ini banyak peserta yang kesulitan dalam menempuh medan off road, karena selain mereka harus memilih jalan yang dapat dilalui, mereka pun harus menerjang kubangan lumpur yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Selain itu, pada rute menurun pun mereka harus ekstra hati-hati,

54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

RUTE MENANJAK. Kendati harus menerjang kubangan lumpur, para peserta disuguhi rute menanjak yang cukup berat.

karena licinnya medan dan banyaknya jalan yang berlubang. Walaupun harus menempuh rute yang cukup sulit, seluruh peserta tampak bersemangat dan bergembira, hal ini terlihat ketika mereka sampai di finish etape pertama tepatnya di Situ Gede untuk beristirahat. Setelah beristirahat kurang lebih 15 menit, perjalanan dilanjutkan untuk menuju finish di kaki Gunung Galunggung dengan jarak tempuh sekitar 20 kilometer. Di etape kedua ini, rute yang ditempuh masih diawali dengan rute off road namun sedikit lebih berbahaya karena jalan yang dilalui penuh dengan pasir yang berasal dari lokasi penambangan pasir dan batu. Selesai melewati rute off road, para peserta harus menempuh rute menanjak yang cukup landai namun panjang yang sesekali diselingi rute menurun, hingga akhirnya sampai finish di lokasi wisata tempat pemandian air panas kaki Gunung Galunggung. Menurut Ketua Panitia acara CCC yang juga sebagai Kepala KPPBC Tasikmalaya, Darsim, acara CCC kali ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pabean sedunia ke 56 yang jatuh pada 26 Januari lalu. Untuk itu pada acara CCC kali ini mengambil tema, “Mari memerangi lalulintas perdagangan gelap narkotika dan zat psikotropika, dan kita tingkatkan kesehatan dengan bersepeda”. “Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan KPPBC Tasikmalaya, yang kami selenggarakan dalam rangka hari pabean sedunia. Sementara itu, untuk rute yang kami pilih adalah rute Galunggung dengan jarak 50 kilometer, dimana rute ini memiliki karakteristik tersendiri karena medan yang dilalui cukup lengkap namun tidak terlalu memberatkan peserta,” ujar Darsim. Lebih lanjut Darsim menjelaskan, kendati di beberapa tempat ada rute yang cukup berat, namun ketika sampai di finish para peserta dapat menyegarkan kembali tubuh mereka, dengan mandi air panas yang berasal dari kawah Gunung Galunggu. Acara CCC memang cukup mendapat perhatian dari seluruh pegawai DJBC, karena dengan adanya acara CCC ini mereka dapat saling bersilatuhrahmi dan menghilangkan kepenatan mereka saat menjalankan tugas, sehingga kapan pun dan dimanapun CCC mengadakan acara, pastinya akan banyak pegawai DJBC yang ikut berpartisipasi. adi

RUANG KESEHATAN

Gigi

Mudah Patah

A

nak saya laki-laki berusia 20 tahun. Sebagai ibunya,sejak kecil ia saya berikan cukup susu dan suplemen kalsium untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Namun setelah dewasa kirakira menginjak bangku kelas 6 SD ia sudah tidak suka minun susu. Akhir-akhir ini ia mengeluh bahwa giginya ada yang patah saat ia mengunyah makanan yang agak keras. Hal itu terulang lagi, gigi depannya patah setengah bagian saat terbentur tiang basket ketika bermain basket. Yang ingin saya tanyakan apakah anak saya kekuran gan kalsim dikarenakan tidak menyukai susu lagi ? Apakah ia termasuk anak yang rawan terkena rapuh tulang ? Terima kasih untuk penjelasannya. Jawab : Anak ibu sekarang berusia 20 tahun, berarti gigi permanen (gigi dewasa) biasanya telah tumbuh semua kecuali, mungkin geraham terakhirnya. Pada masa anak mengalami tumbuh kembang, ia mengalami proses pertumbuhan yang ditentukan oleh factor genetik, faktur nutrisi, keadaan emosional anak dan adanya penyakit ringan sampai dengan berat Telah diketahui, bvahwa gigi dan mulut berbagai fungsi diantaranya sebagai pintu masuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Diet yang pertama-tama diberikan kepada bayi adalah susu. Didalam air susu terkandung kalsium yang berguna bagi tulang dan gigi. Selain susu, kalsium juga terdapat pada pasta gigi dan makanan lainnya, walaupun susu merupakan sumber kalsium nomer 1.

AndaBertanya Bertanya Anda Bertanya Anda Dokter Menjawab Menjawab Dokter DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC Retensi (kekuatan) email gigi tergantung dari kristal-kristal apatik yang terdiri dari ion-ion kalsium, fosfat dan hidroxil. Kesemuanya saling bersinergi sehingga bila kekurangan salah satunya akan berakibat imail gigi menjadi rapuh. Orang tua harus bekerja sama dengan dokter gigi pada pemilihan dan pengaturan pola makan anaknya, terutama pada pengendalian diet. Hal yang perlu ditekankan adalah agar sedapat mungkin mengurangi makanan yang mengandung karbonhidrat olahan serta memperhatikan waktu dan frekwensi makannya, sebab beberapa menit setelah makan, asam akan terbentuk didalam plak (kotoran gigi yang kotor melekat kuat digigi berisi kumankuman). Bila PH plak mencapai 5,5 maka mulailah terjadi deminerilisasi email gigi (kerusakan gigi) kerusakan gigi semakin mempermudah gigi menjadi mudah pecah dan patah. Anak yang giginya rusak (caries) dapat menyebabkan sakit gigi. Dengan menderita sakit gigi anak tersebut cenderung akan menghindari makanan, sehingga intake makanan akan berkurang dan anak lebih peka terhadap malnutrisi (kekuranga salah satu nutrisi). Ibu tidak perlu terlalu khawatir anak ibu kekurangan kalsium, karena gejala-gejala kekurangan kalsium pada gigi anak ibu nampaknya tidak ada, yang perlu dilakukan saat ini adalah merawat gigi yang patah sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan keluhan dan akibat lebih lanjut.

drg. IG. A . HENI (Klinik gigi Poliklinik DJBC JAKARTA)

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

55

RENUNGAN ROHANI

A

Sentuhan

Paskah (1 Korintus 15:12-19) Kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari penderitaan dan kematian. 56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

pakah hidup itu? Inilah pertanyaan seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Ia menjadi persoalan karena kitalah yang mampu bercita-cita dan mampu menganalisa hidup itu sendiri. Secara gamblang dapat kita katakan bahwa hidup itu ialah “tidak mati”. Kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, yang paling parah sekalipun, orang masih dapat berkata, “untung masih hidup!”. Kalau hidup hanyalah soal bernafas, tentu orang tidak perlu bersusah payah bekerja, bersekolah dan berusaha. Oleh sebab itu, hidup merupakan kesempatan untuk mengisi dan membentuk diri sesuai dengan gambar dan citra yang ada pada masing-masing. Sebab kita melihat ada orang yang mengisi hidupnya dengan santai dan hiburan semata, ada pula yang bekerja keras mengabdi untuk karir dan ada pula sekedar hidup karena kemampuan yang terbatas. Mungkin hidup tidak pernah menjadi begitu penting dipikirkan sebelum masa sekarang, dimana zaman sekarang tantangan hidup semakin berat, yang dicirikan dengan tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan tindak kekerasan serta kejahatan. Dengan terbukanya kemajuan teknologi, manusia semakin optimis dalam menanggulangi banyak masalah kehidupan. Orang berbicara tentang gizi dan kecerdasan, pendidikan dan pekerjaan semuanya dapat ditanggulangi dengan rasa optimis tersebut. Namun dalam kenyataannya banyak orang tidak siap ketika diperhadapkan dengan persoalan kehidupan, kekecewaan, kegagalan, kerugian dan kesakitan. “Bagaimana kita hidup”, itulah pertanyaan; bukan, “apakah hidup itu?” Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen dan tetap mengakui Kristus dan kebangkitan-Nya. Hal itu menjadi masalah berat setiap kali kita bertemu dengan perayaan Paskah. Mengapa ? Karena Paskah adalah peristiwa dimana Kristus yang pernah hidup seperti kita, pernah mati tetapi kemudian bangkit. Paskah (Ibrani: Pesakh; Yunani: to peskha), pasca, artinya sudah lewat, sudah berlalu, sudah terlampaui. Kalau jembatan sudah terseberangi. Kalau gunung, lerengnya sudah terdaki. Kalau samudera, gelombang-gelombangnya sudah terarungi. Kalau halangan, tantangan-tantangannya sudah teratasi. Dalam Perjanjian Lama, Paskah menjadi hari raya agama yang terbesar dan terpenting bagi orang Yahudi. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir; lolosnya umat Israel dari maut. Paskah selalu diperingati dengan makan gulai pahit dan roti tak beragi. Gulai pahit melambangkan pengalaman pahit dari masa silam. Jangan sampai hal itu terulang. Roti yang tidak beragi mengingatkan orang Israel bahwa keluarnya mereka dari Mesir tanpa diduga-duga, tanpa ada persiapan. Hal ini juga mengingatkan mereka bahwa semua itu terlampaui, terlewati, terlalui, semata-mata karena intervensi ilahi. Paskah! Israel diingatkan bahwa mereka bisa menjadi seperti sekarang ini adalah karena Paskah. Bayangkan seandainya Paskah tidak ada. Pertanyaannya mungkin bukanlah “dimanakah mereka?” tetapi, “Masih adakah mereka?”.

Paskah bersangkutan erat dengan eksistensi mereka, eksis atau tidak eksis, to be or not to be. Dan adalah campur tangan Tuhan yang memungkinkan mereka melewati, melampaui, keluar dari Mesir dan dari maut. Bayangkan bagaimana mereka mampu menyeberangi laut Teberau bila tanpa campur tangan Allah.

KEBANGKITAN YESUS Paskah dalam Perjanjian Baru juga memegang peranan yang amat penting bahkan paling sentral. Sentral bagi Yesus bahkan bagi kita umat manusia. Mengapa menjadi sentral? Karena : a) Yesus sudah melalui/mengatasi maut. Dengan mengatakan “telah mati”, Dia memperkenalkan diri sebagai Tuhan, yang pernah hidup bersama dengan manusia. Kalau dalam Natal, Dia adalah Imanuel (yang datang dan tinggal beserta kita), maka dalam Paskah Dia adalah yang datang dari kita. b) Kita sudah melampaui/dibawa keluar dari keadaan perbudakan kita yang lama, kepada keadaan/status kehidupan yang baru. Bandingkan 1 Petrus 2:9-10: dari “kegelapan” ke “terang-Nya yang ajaib”, dari “bukan umat” menjadi “umat” (= ami), dari “tidak dikasihani” menjadi “dikasihani” (= ruhama).

untuk menguraikannya. Ibarat perahu bocor, diatasi disini disana yang bocor, lari kesana disini yang bocor. Dalam keadaan seperti ini ada dua kemungkinan: (a) panik, putus asa, frustasi. Hal ini wajar. (b) tenang, ditengah pusaran air yang hebat ada pusat yang amat tenang. Kapten kapal yang berpengalaman, tidak ngotot melawan pusaran, tetapi berserah dibawa ke pusat yang tenang itu. Ketika semua upaya manusia mentok. Kita punya satu kemungkinan, bergantung kepada Tuhan.

Terhadap orang sukses cerita akan berkisar pada kegemilangan dan penampilan yang merupakan senyum kemenangan. Mengapa kita tidak bercerita tentang kepahitan yang mengawali kesuksesan ? Memang ia akan diceritakan, tetapi didalam hati kita selalu terselip harapan; kalau boleh jangan banyak penderitaan dan usaha keras untuk mencapai kebahagiaan. Sesungguhnya banyak orangtua yang banyak bersusah payah merangkak sampai “jadi orang”. Tetapi, tiba pada anaknya, si orangtua tidak memberikan “pengalaman pahitnya” melainkan hanya memberikan hasilnya, sehingga terjadilah proses pemanjaan yang berlebihan. Tuhan Yesus memberikan keterangan diri: Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Hidup dan – jangan lupa: Yang Telah Mati! Mengapa Dia menyebut identitas yang satu Haleluya! Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena Yeini, yang telah mati? Tidak cukupkah kalau sus bangkit, ya! Ia telah bangkit. Andaikan Ia dikatakan, Aku Kristus Yang Hidup saja? tidak bangkit maka sia-sialah kekristenan kita Kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian (1 Kor. 15:14). Disinilah letak keunikan yang tidak terpisahkan dari penderitaan dan kekristenan. Kalau hanya soal punya nabi yang DENGAN kematian. Betapa sering kita mempertentangberkuasa, guru yang penuh hikmat, tokoh yang PASKAH, DIA kan penderitaan dengan kebahagiaan sehingga berbudi luhur dan baik hati, bahkan rela mati karena welas asihnya atau demi keyakinannya, YANG PERNAH yang satu harus disingkirkan dan yang satu harus diraih serta dipertahankan. Kristus hidup, “Kekristenan tidak ada istimewanya!”. MATI MENJADI dalam arti baru: Kebangkitan, bukan tanpa Keistimewaan kekristenan ialah: Ia bangkit! usaha dan pengorbanan. Dalam kemanusiaanDan dititik ini : (a) semua agama menolaknya, LANDASAN Nya, Dia memahami segala derita manusia, Dia karena menurut mereka paling-paling Yesus KITA merasakan sedalam-dalamnya dan Dia hanya reinkarnasi; (b) ilmu pengetahuan juga menolaknya. Menurut mereka Yesus hanya MEMBANGUN menempuhnya dengan penuh kesadaran. Kalau Dia datang dari kita berarti Dia adalah bukan “mati suri” . Bukankah Yesus sudah dua malam HIDUP orang lain. Ia datang dari lingkungan kita, dikubur? lingkungan kematian, karena itu kita tidak perlu Alkitab tidak menceritakan bagaimana peristakut lagi. tiwa Paskah itu. Simbol Paskah bukanlah Yesus Kalau Dia datang dari kita, mengapa pula yang sedang bangkit dari kubur, tetapi kubur kita harus menyingkirkan lingkungan kita? Mengapa pula yang kosong! Kain kafan yang terlipat rapi. Batu yang terkita harus takut dengan apa yang disebut derita dan golek. Serdadu-serdadu yang ketakutan. Itu saja yang kimaut? Sebab hal itu adalah dunia, dimana kita berada ta ketahui. dan untuk mana Kristus telah mati dan mengubahnya Alkitab hendak mengatakan: Yesus benar-benar dengan kebangkitan. Dia mengawalinya dari akhir. Akhir bangkit (1 Kor 15:4-8). Tetapi bukan peristiwanya itu yang itu adalah air mata, perpisahan dan kematian. penting! Yang penting adalah kuasa-Nya. Yang penting Kematian menjadi salah satu identitas-Nya, maka bagi bukanlah memperingati suatu peristiwa, melainkan kita kematian dalam segala bentuk (usaha, derita, kerja, mengalami sebuah kuasa. gagal, rugi, dan kepahitan hidup) tak perlu dimusuhi, Kuasa apa? Kuasa kemenangan! Apa artinya? : tetapi harus dihadapi, diterima dan ditempuh agar kita 1) Mengalami hidup yang berkemenangan! Menyadari merasakan makna kebangkitan. Kebahagiaan ada karena dan menghayati, bahwa kita lebih dari pada orangada kepahitan. Kemenangan ada karena ada perjuangan. orang yang menang”. We are winners! (Roma 8:37). (Bagi yang memanipulasi kemenangannya, misalnya, Mesti kuat bagai baja, teguh bagai batu karang, tidak dalam ujian, baginya kemenangan tersebut bukan lembek seperti bubur. Namun jangan congkak, kebahagiaan, malahan akan mengundang rasa was-was sombong, tetapi jangan juga minder atau tiarap terus. dan rasa bersalah). 2) Paskah berarti yang lama sudah berlalu, yang baru Dalam Paskah, Kristus memperkenalkan diri kepada sudah terbit. Kita adalah manusia zaman baru. Jangan kita tanpa menyembunyikan kematian-Nya agar kita mau diikat dan terbelenggu oleh kenyataan masa kini. mampu menerima hidup ini secara utuh. Dengan Paskah, Semua yang ada sekarang ini (betapapun kokoh Dia yang pernah mati menjadi landasan kita membangun kelihatannya) sedang berlalu. Semua ini passing hidup – tanpa berorientasi kepada soal, apakah sifat away. Kita harus passing over. Jangan peduli dengan hidup kita ini optimis atau pesimis – tetapi membangun tetek bengek. Songsong era baru, kemungkinan baru. dengan realistis, bahwa hidup kita di dunia ini tidak perParadigma baru. nah bisa menjadi jaminan kekekalan namun telah ditem3) Paskah berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin. patkan dibawah sorotan cahaya kebangkitan, sehingga Yang impossible ternyata possible. Hal ini sangat rekita tidak perlu kehilangan arah. levan sekali untuk masa krisis dimana kita hidup sekaSelamat Paskah! rang ini. Semuanya mentok, kita terbelit dan terlilit dalam lingkaran setan, tidak tahu di mana mesti mulai Vikaris Deby Asadama, saat ini ditempatkan di GPIB Koinonia, Jakarta

“ ”

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

57

RUANG INTERAKSI

Sukses

Oleh: Ratna Sugeng

Keberuntungan Atau Upaya ? Manusia memerlukan dorongan, pembelajaran dan pengembangan diri yang terus menerus agar mencapai apa yang diinginkannya.

K

etika berhadapan dengan mahasiswa di sebuah School of Bussiness di Jakarta, saya memperoleh jawaban kuesioner dari apa goal mereka, maka jawabannya adalah “menjadi orang yang sukses”. Jawaban yang melegakan dan mendorong diri untuk sebuah perjalanan berbobot. Dalam perbincangan selanjutnya muncul pertanyaan, apakah sukses sebuah keberuntungan atau melalui proses upaya ? Berikut ini saya kutipkan sebuah puisi dari Berri dari situs http://www.mallasch.com. Success - Effort = Motivation Another day Another same-old Work, School, Homework, Inefficient Study habits, Another woosh Of inspiration Yet to decline 10 minutes after I leave each class. The desire to learn, But no ethics or incentive Of work habits. If only someone Could get this rusty Body trucking along again So the mind can continue to Remember, study, & develop. It’s rea Tempo Is the I

lly sad when rary motive only Thing Have. Berri

Kutipan puisi ini memberikan impresi pada pembacanya bahwa motivasi yang hanya sesekali mendatangkan upaya akan tak mampu mendorong individu mencapai keberhasilan. Manusia perlukan dorongan, pembelajaran dan pengembangan diri yang terus menerus agar mencapai apa yang diinginkannya. Disini kita berbicara bahwa kebutuhan menentukan goal, dan manusia mempunyai 58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

kebutuhan yang bertahap. Mula-mula manusia hanya cukup puas kalau kebutuhan fisik terpenuhi (sandang, pangan, papan), setelah tahap ini tercapai, keinginan berikutnya kebutuhan akan keamanan dan seterusnya sesuai dengan teori Maslow. Respon seseorang untuk memenuhi kebutuhannya menurut ahli psikologi Bandura dipengaruhi oleh kepribadian atau personalitinya.

membawa kemenangan, sebab fisik dan mental emosional akan terjaga ritme dan staminanya ketika sehat. Menjaga kesehatan dengan hidup sehat, artinya makan bergizi dan tak mengandung racun (kolesterol tinggi, pestisida, logam berat dan sebagainya), olah raga cukup, serta tidur nyenyak cukup. Makan enak dan mahal tidak identik dengan makan sehat.

SUKSES DAN PERSONALITI

KOMPETISI

Dalam Five Steps to Entrepreneurial Success - PersoKepribadian untuk berkompetisi merupakan perilaku nality Matters, Evan Carmichael menuliskan bahwa yang dapat dipupuk, bukan tergantung hanya pada pendimereka yang sukses adalah orang yang memiliki inisiatif, dikan, keterampilan dan pengalaman. Artinya, pendidikan, hampir tak pernah sakit selama lima tahun terakhir keterampilan dan pengalaman akan memperkuat daya sehingga dapat terus bekerja tanpa kehilangan waktu dan kompetisi, tetapi tak cukup membangkitkan kompetisi. senantiasa berkompetisi. Personality yang merupakan Kompetisi dapat didorong upayakan untuk dimiliki, atasi dasar bertindak mencapai sukses, adalah entrepreneurfrustasi dan stress dengan cara bijak serta pantang meial personality, yakni mereka yang mempunyai nyerah. Kata pepatah Jepang : “Jatuh tujuh kali, Bangkit personaliti yang cocok dengan tugas pekerjaan mereka, delapan kali”. mereka yang memahami kesenjangan antara situasi diri Salah satu cara mengatasi frustasi adalah memahami mereka dan kekuatan yang dibutuhkan oleh tugas untuk tindakan yang meleset dan menganalisis tindakan yang mencapai keberhasilan, serta mampu mengelola celah memenangkan kompetisi. Buat gambaran perjalanan diantara keduanya. anda ketika meraih goal, apa yang dilakukan, apa yang Di dalam personaliti ada unsur emosi, sikap dan perimeleset dan apa yang melesat. Seringkali kita memerlulaku. Beberapa kecenderungan personaliti termasuk agkan perenungan untuk mengawinkan kemampuan menilai resif, asertif, mendominasi, percaya diri, mudah bergaul, diri dari sisi fisik, mental emosional, edukasi, keterampilhangat, bersahabat, analitik, senang bermain an dan pengalaman. Pengalaman membantu angka, penyelesai masalah, pendorong semangat, tidak di semua masalah. Situasi dan kondisi, membuat kita harus berpikir cara lain untuk menfleksibel, mempunyai sense of urgency yang capainya. Satu cara seringkali tidak tepat untuk tinggi, mandiri, motivasi kuat dan cerdas di atas INISIATIF banyak penyelesaian. rata-rata orang lain. MERUPAKAN Kejujuran terhadap diri sendiri atas kekuatan INISIATIF PRASYARAT dan kelemahan akan banyak membantu menimbang kemampuan diri. Buat monitoring tahap Inisiatif merupakan prasyarat utama untuk UTAMA demi tahap, sehingga akan lebih mudah mencapai sukses. Ia merupakan kesiapan sesememperbaiki cara membidik dan arah bidikan. orang merespon situasi dan menjalani proses UNTUK Kata bijak mengatakan, kita tak dapat mengpembaruan. Datangnya inisiatif berasal dari doMENCAPAI ubah kepribadian kita, namun kita dapat mengurongan keinginan memperoleh keuntungan bagi bah perilaku yang akan membuat kita mengikuti diri yang merasa kekurangan atas kebutuhanSUKSES langkah mencapai tujuan. Kadang perilaku kita nya, misalnya memperbaiki produktivitas, menumelawan keinginan kita untuk maju, jika perlarunkan biaya hidup. Dalam kehidupan nyata sewanan demikian kuatnya, kelelahan akan timbul. hari-hari, inisiatif merupakan kemampuan sesePada hari dimana anda merasa lelah sekali dan anda tak orang untuk bertindak mendahului orang lainnya, ia siap salah arah, artinya tujuan hampir dekat. Mungkin ini ‘maju perang’ . menimbulkan frustasi, tetapi jangan menyerah, karena Tanpa inisiatif seseorang tidak bergerak atas perintah keberhasilan enterpreneurial akan menjadi kenyataan. dirinya, ia mungkin hanya melakukan pekerjaan atas Setelah membaca uraian diatas, cobalah kita pelajari perintah orang lainnya tanpa mempunyai arah keinginan apa yang dapat diperbaiki dari kasus nyata dibawah ini : untuk menghasilkan yang lebih baik, kata iklan rokok – Tuan Pria, sekarang berusia 45 tahun. Ia lulusan follower. Dengan inisiatif orang tersebut meyakinkan diriperguruan tinggi negeri terkenal. Sarjana satu dan dua di nya mampu melakukannya, berani mengambil risiko, dan bidang hukum. Mulai bekerja usai lulus S1 di sebuah menangguk konsekuensi. Sementara mereka yang menperusahaan besar dan mendapatkan fasilitas rumah serta jalankan tugas hanya mengandalkan suruhan, ia akan mobil dan penghasilan baik karena tes masuk kerja melepas tanggung jawab jika menjumpai risiko ataupun berbuah ’excellent’. Dua tahun kemudian ia dikeluarkan konsekuensi tidak menyenangkan. dari perusahaan karena tak mampu menyelesaikan Di dalam dunia psikologi, menurut Geen-1995, motivatuntutan pekerjaan. si terkait erat dengan perilaku, dimulai dari inisiatif, arah Ia studi lagi karena menganggap mengambil S2 akan tujuan gerak yang jelas, kuatnya dorongan mencapai membuatnya lebih terampil. Lulus S2 ia mendapat tujuan. Motivasi merupakan kondisi dan situasi dinamis pekerjaan cukup bergengsi di kantor pengacara terkenal. seseorang. Motivasi kuat didasarkan atas keinginan dan Dua tahun kemudian ia diminta keluar dari pekerjaan keberanian mencapai keinginan, dengan upaya dan daya karena ketidakmampuan melaksanakan tuntutan tugas. yang terus menerus. Keberanian meraih tujuan, dimiliki Beberapa kali ia mencoba bekerja membuka usaha oleh orang-orang dengan kepribadian kuat, ulet dan sendiri sampai hari ini namun belum berhasil. Ia sekarang hampir tidak pernah putus asa. Artinya dalam gejolak tidak bekerja. Dalam tes masuk kerja ia digambarkan emosi marah , malu, takut, mereka tetap tegar mencapai seorang yang pandai, cermat, tegas dan analisisnya kuat. kebutuhannya. Dalam pergaulan ia orang yang menyenangkan, hangat, enak diajak diskusi. Penampilan rapi. SEHAT Prasyarat kedua untuk meraih sukses adalah sehat. Silakan pembaca menganalisis , mengapa ia belum Hanya tubuh sehat, kata Carmichael setidaknya dalam sukses sampai usianya yang sekarang. lima tahun terakhir senantiasa bekerja penuh tanpa terganggu kesehatannya, akan mempunyai kemenangan untuk lebih berhasil daripada mereka yang banyak kehiRatna Sugeng adalah seorang Psikiater, langan kesempatan meraih sukses karena sakit. Sehat pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected]

“ ”

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

59

P

R

O

F

I

L

ISKANDAR KEPALA KPPBC TIPE A3 MERAK

Selalu Terobsesi Untuk Menjadi

Yang Terbaik Dengan falsafah yang diberikan orang tuanya agar jangan pernah menyerah, hingga kini dirinya selalu terobsesi untuk selalu menjadi yang terbaik. Namun demikian di dalam dirinya yang tertanam motto “ikhlas”, ia juga berusaha untuk memberikan seluruh upaya terbaiknya demi instansi yang dicintainya.

S

apaan ramah saat pertama kali WBC bertemu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Merak, menggambarkan sekilas keprofesionalannya sebagai kepala kantor, baik dalam bergaul maupun dalam melayani pada setiap orang yang berkunjung ke kantornya. Dengan tutur kata yang tegas dan lugas, ia mulai menceritakan karier dan masa kecilnya kepada WBC. Iskandar, merupakan anak ke empat dari enam bersaudara pasangan H. Muchtar Tarigan dan Hj. Chairul Bariyah, lahir pada 1 Mei 1965 di sebuah desa tepatnya di daerah Tanjung Pura yang kira-kira kurang lebih 60 kilometer dari kota Medan Sumatera Utara. Iskandar menghabiskan masa kecilnya dengan penuh keceriaan dan penuh dengan pengalaman hidup yang menjadikannya paham akan arti kehidupan yang dirasakan penuh dengan lika liku. Ayahnya yang seorang pengusaha memang lebih banyak menghabiskan waktunya di kota Medan, sementara itu sang ibu yang seorang bidan, lebih banyak berdiam di daerah Tanjung Pura. Demi kebahagiaan anak-anaknya, sang ibu pun rela berkorban untuk tidak lagi berkarir sebagai bidan dan lebih memilih mengikuti ayahnya di kota Medan. Sejak itulah, mulai SD hingga kuliah, Iskandar bermukim di kota Medan. Di usia dini, Iskandar ternyata mulai menunjukkan prestasi di bidang pendidikan, yaitu sejak usia 4 tahun dirinya sudah pandai menulis dan membaca dengan baik. “Sebenarnya itu merupakan suatu keberuntungan bagi saya yang berasal dari cara didik orang tua saya yang bergaya militer. Ayah saya mempunyai prin-

60

WARTA BEA CUKAI

sip anak-anaknya tidak boleh keluar rumah kecuali pada hari Sabtu dan Minggu, selain itu di keluarga kami juga tidak ada televisi yang dianggapnya dapat mengganggu masa belajar kami,” cerita Iskandar. Dengan gaya didik orang tuanya tersebut, Iskandar berserta kakak dan adiknya pun mulai Senin hingga Jumat, diwajibkan sepulang sekolah untuk diam di rumah dan tidak boleh bermain. Mulai pukul 6 sore hingga 9 malam, mereka diwajibkan untuk belajar, setelah itu langsung tidur, pagi hari setelah sholat subuh langsung bersiapsiap untuk berangkat ke sekolah, dan sepulang sekolah wajib untuk tidur siang. “Jadi sewaktu saya belum sekolah, dan lebih banyak diam di rumah, waktu tersebut saya pakai untuk ikut belajar dengan kakak-kakak saya, makanya sejak usia 4 tahun saya sudah pandai membaca dan menulis dengan baik,” ujar Iskandar.

SEMPAT MENGALAMI MATI SURI Sejak masa SD, Iskandar memang mempunyai prestasi yang cukup gemilang, hal ini terbukti dengan selalu menjadi juara dalam kelasnya, dan ia selalu mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat, baik yang diselenggarakan oleh sekolah, maupun oleh TVRI. Namun, ada satu pengalaman hidup di masa kecil yang tidak bisa ia lupakan..”Sebenarnya ada satu pengalaman hidup yang sangat dikenang ketika saya masih duduk di bangku kelas 5 SD, saat itu saya terjatuh di rumah dan kepala saya terbentur lantai, saat itu saya mengalami koma dan tidak sadarkan diri hingga satu minggu lamanya,” kenang Iskandar. Lebih lanjut Iskandar menceritakan, dengan tidak sadarkan diri tersebut, dokter yang menanganinya menyatakan kalau dirinya sudah tidak dapat tertolong lagi, dan Iskandar pun dinyatakan telah meninggal

EDISI 400 MARET 2008

dunia. Di saat-saat orang-orang sudah berkumpul dirumahnya dan membacakan Surat Yasin dan doa-doa, tiba-tiba Iskandar tersadar dari komanya dan bangkit kembali. Selama di SMP dan SMA, prestasi yang ditunjukan Iskandar masih cukup gemilang, Ia mengaku dirinya sejak kecil gemar akan pelajaran matematika, dan ketika SMA lebih memilih jurusan IPA karena bercita-cita ingin menjadi seorang dokter.”Bagi saya profesi dokter itu cukup terpandang dan mempunyai masa depan yang sangat cerah, apalagi saat itu profesi dokter dapat meningkatkan taraf hidup dan minimal dapat menjadi orang golongan atas,” kenang Iskandar. Untuk itulah ketika lulus SMA, Iskandar punya empat kesempatan untuk mencoba pada fakultas kedokteran, ekonomi, pertanian, dan sosial politik di Universitas Sumatera Utara (USU). Namun Tuhan berkehendak lain, walaupun sudah berjuang dan belajar terus, ternyata ia tidak diterima di fakultas kedokteran, melainkan di fakultas ekonomi. Dengan diterima di fakultas ekonomi, Iskandar pun harus mengubur dalamdalam cita-citanya menjadi dokter, namun hal tersebut tidak menyurutkannya dalam belajar bahkan dirinya bertekad untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya. Setelah lulus kuliah di USU tahun 1990, Iskandar mulai mencari pekerjaan. Ada tiga bidang yang dipandangnya memiliki masa depan yang menjanjikan, yaitu Pertamina, Bank Indonesia, dan Departemen Luar Negeri. Untuk Departemen Luar Negeri ia pilih karena ayahnya menginginkan dirinya dapat menjadi seorang diplomat. Maka mulailah Iskandar melamar ke tiga instansi tersebut dan pamit ke orang tuanya untuk merantau ke Jakarta. Di Jakarta Iskandar tidak memiliki saudara, itu sebabnya ia harus kost sambil mencari pekerjaan.

AWAL KARIR DI BEA CUKAI Di masa-masa menunggu jawaban atas lamarannya pada tiga instansi tersebut, Iskandar mendapat informasi Departemen Keuangan membuka kesempatan untuk menjadi pegawai yang sistem perekrutannya melalui sebuah lembaga konsultan. Tanpa membuang-buang waktu Iskandar pun mencoba untuk melamar. Ternyata proses rekrutmen itu sangat cepat, selang beberapa minggu dirinya langsung dipanggil untuk mengikuti tes. ”Saat tes inilah saya sempat mengalami cobaan, ya namanya juga anak kost jadi untuk sarapan pagi itu biasanya gak ada yang nyiapin, karena saya terburu-buru maka saya langsung pergi untuk ikut tes, saat tes itulah saya sempat sakit bahkan muntah-muntah, tapi Alhamdulillah sampai akhir tes dapat saya lalui dengan baik,” kata Iskandar. Selang beberapa minggu tes, Iskandar mendapat surat panggilan untuk mengha-

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

61

P

R

O

F

I

L cukai. Enam bulan menjalani tugas di bidang kepabeanan dan cukai, masih di tahun 1997, Iskandar mendapatkan promosi pertamanya menjadi eselon IV sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data pada Pusdiklat DJBC.

TIGA KALI MUTASI PADA SATU TEMPAT

BERSAMA KELUARGA. Memberikan yang terbaik buat DJBC, bukan berarti keluarga terabaikan, Semuanya tetap diberikan yang terbaik.

dap ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).”Saya masih ingat waktu itu ada pegawai yang namanya almarhum Pak Sabar Wanto datang ketempat kost saya dan memerintahkan saya untuk cepat datang ke Kantor Pusat,” Mulai tahun 1991 resmilah Iskandar masuk ke DJBC dan mulai menjalani pendidikan di Pusdiklat DJBC. Namun seiring dengan diterimanya Iskandar di DJBC, ia juga menerima panggilan dari ketiga instansi yang telah dilamar sebelumnya. Dengan keyakinan diri, Iskandar pun lebih memilih berkarir di DJBC ketimbang di instansi tersebut. Saat menjalani pendidikan di Pusdiklat, kembali Iskandar mendapat cobaan, sang ayah yang sangat dicintainya kembali kehadapan Tuhan. Hingga kini Iskandar masih merasa belum dapat mewujudkan impian ayahnya yang menginginkan agar Iskandar menjadi seorang diplomat.

PENEMPATAN PERTAMA DIT. PPKC Lulus pendidikan pada tahun 1992, penempatan Iskandar pertama kali adalah pada Direktorat Perencanaan dan Penerimaan (sekarang PPKC), sebagai pelaksana. Disinilah pertama kali Iskandar mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.”Tugas saya di Perpen waktu itu adalah menangani seluruh penerimaan yang kita rekap menjadi penerimaan DJBC, tugas saya memantau kantor mana saja yang belum menyerahkan laporannya setelah itu memasukannya,” ungkap Iskandar. Pengalaman menarik yang dilalui di Dit. PPKC ini adalah dirinya diharuskan untuk cermat dan tepat dalam memasukan angka-angka yang diterima, kare-

62

WARTA BEA CUKAI

na jika terjadi sedikit saja kesalahan maka laporan penerimaan DJBC secara keseluruhan pun akan menjadi salah. Satu tahun di Dit. PPKC, tahun 1993 Iskandar kembali dimutasi ke Tanjung Priok sebagai pelaksana pada bidang verifikasi. Disinilah Iskandar mulai mengetahui apa sebenarnya pekerjaan DJBC yang sesungguhnya, karena tugasnya selalu memeriksa dokumen PIB apakah benar atau tidak. Satu hal yang cukup istimewa saat bertugas di Tanjung Priok, yaitu ketika dirinya bersama lima orang lainnya terpilih untuk mengikuti program sekolah di luar negeri.”Saat itu Kakanwilnya Permana Agung, beliau memberitahukan ada kesempatan bagi pegawai yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri yang dibiayai oleh negara, namun dengan syarat pangkat minimal golongan 3a dan lama bekerja minimal 3 tahun,” cerita Iskandar. Iskandar pun tertarik dengan kesempatan tersebut, namun mengingat masa kerjanya yang baru dua tahun, membuat dirinya ragu-ragu untuk mengikutinya. Namun dengan tekad yang bulat dirinya pun akhirnya mendapat restu dari Kakanwil bahkan mendapatkan rekomendasi untuk dapat mengikuti program tersebut. Satu tahun menjalani masa persiapan di Jurang Mangu, akhirnya pada tahun 1995 Iskandar berangkat ke Amerika tepatnya pada Boston University, untuk meneruskan pendidikan S2 dengan mengambil jurusan manajemen. Dua tahun di luar negeri, tahun 1997 Iskandar dinyatakan lulus dan kembali ke Indonesia untuk kembali berkarir di DJBC. Kembali berkarir di DJBC, penempatan Iskandar masih di Tanjung Priok, namun tidak lagi di bidang verifikasi melainkan pada bidang kepabeanan dan

EDISI 400 MARET 2008

Di Pusdiklat ternyata karir Iskandar bukan hanya pada satu tempat saja, hingga tahun 2001 Iskandar mendapatkan mutasi sebanyak tiga kali.”Sewaktu seksi pengolahan data, tugas saya mendata setiap pegawai yang belum maupun yang sudah mengikuti diklat, tahun 1999 saya dimutasikan kembali, masih di Pusdiklat sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Pengajar, disini tugas saya menyusun jadwal mengajar para widyaswara,” kata Iskandar. Saat menjabat posisi inilah ia sering mengalami kontradiktif dengan tenaga pengajar, karena tugasnya selain memberikan angka kredit kepada tenaga pengajar juga memotong angka kredit tersebut, namun Alhamdulillah tugas tersebut dapat dijalaninya dengan baik. Tiga bulan menjabat, Iskandar kembali dimutasikan, masih di Pusdiklat namun kini menjadi Kepala Sub Bidang Penyusunan Program. Di sini tugas Iskandar membuat rencana program tahunan untuk diklat apa saja yang akan dilaksanakan oleh DJBC, dan tugas tersebut dijalaninya hingga tahun 2001. Tahun 2001 Iskandar dimutasikan ke Tanjung Priok kembali, kali ini dirinya bukan sebagai kepala seksi melainkan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di KPBC Tanjung Priok II. Menjabat selama satu tahun setengah sebagai PFPD, Iskandar boleh dikatakan hampir tidak mengalami banyak masalah, dan pada tahun 2002 kembali di mutasi ke Kanwil Denpasar dan menjabat sebagai Kepala Seksi Ekspor dan Cukai. Namun baru dua bulan menjabat, Iskandar dipercayakan oleh Kakanwil yang saat itu dijabat oleh Wahyu Purnomo, untuk menjadi Pjs Kepala KPPBC Benoa, yang kepala kantornya memasuki masa pensiun. “Menjabat sebagai Pjs KPPBC Benoa ternyata cukup lama saya jalani yaitu hampir dua tahun. Dan pengalaman saya di Benoa adalah saat melakukan pengawasan impor beras ke Benoa. KPPBC Beno ada di Bali selatan, sementara pelabuhannya ada di Bali utara yang membutuhkan waktu empat jam perjalanan,” ujar Iskandar. Tahun 2005, Iskandar kembali mendapat promosi eselon III dan menjabat sebagai kepala kantor KPPBC Gorontalo. “Gorontalo merupakan kantor yang cukup unik, karena dari segi penerimaan hampir dikatakan tidak ada, bahkan dari beban bea masuk yang ditetapkan sebesar Rp.15 juta tidak dapat terpenuhi. Sementara, untuk beban kantor tersebut dalam satu bulan mencapai Rp.30 juta. Saya waktu itu pernah mengusulkan agar kantor ini diturunkan menjadi tipe C agar

tidak terlalu besar dalam pembiayaannya, namun karena kantor tersebut berada di kota propinsi maka kantor tersebut harus tetap bertipe B,” ungkap Iskandar. Hal lain yang dialami Iskandar di Gorontalo, adalah ketika kantornya menjadi pos pengungsian bagi korban banjir, dengan lokasi kantor yang cukup tinggi maka para penduduk sekitar yang terkena banjir memilih KPPBC Gorontalo sebagai pos pengungsian.

MEMFASILITASI PERTEMUAN DJBC DENGAN PT. TOSHIBA Enam bulan menjabat sebagai Kepala KPPBC Gorontalo, tahun 2006 Iskandar kembali dimutasikan sebagai Kepala Kantor pada KPPBC Tipe A Purwakarta. Satu hal yang membanggakan bagi Iskandar saat menjabat sebagai Kepala Kantor Purwakarta, adalah saat dirinya memfasilitasi pertemuan antara PT. Toshiba dengan jajaran DJBC. “Saat itu pihak Toshiba mempunyai rencana ingin menjadikan Indonesia sebagai sentra pembuatan TV di Asia, namun perusahaan tersebut melihat pemerintah Indonesia tidak memberikan insentif kepada perusahaannya, akhirnya mereka minta kepada saya untuk memfasilitasi pertemuan dengan jajaran DJBC,” ungkap Iskandar. Lebih lanjut Iskandar menceritakan, PT. Toshiba merasa kesulitan berkompetisi di pasar televisi karena masih dibebankan bea masuk untuk tabung layar datar, sementara negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand membebaskan bea masuknya. Akhirnya setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat Teknis Kepabeanan, pihak Toshiba pun mendapatkan fasilitas Pre Entry Classification (penetapan klassifikasi sebelum impor) Tidak lama di Purwakarta, tahun 2007 Iskandar kembali mendapat mutasi dan masih sebagai kepala kantor namun kini menjabat sebagai Kepala KPPBC Batam.

Disini Iskandar diberikan amanat oleh Direktur Jenderal untuk mempersiapkan Batam sebagai Kantor Pelayanan Utama (KPU).”Banyak pembenahan yang saya lakukan di Batam mulai dari penindakan terhadap pegawai hingga penataan kantor, dan mungkin yang paling sensasional adalah ketika kami menegah minuman milik anggota dewan daerah Batam,” Tahun 2007 setelah KPPBC Batam telah siap menjadi KPU, Iskandar mendapat mutasi kembali dan hingga kini dirinya menjabat sebagai Kepala KPPBC Tipe A3 Merak. “Dari seluruh perjalanan karir saya hingga kini untuk KPPBC saya selalu memiliki motto “Help us, and then we will help you”. Artinya bantulah bea cukai dalam tiga hal dan anda akan kami bantu dalam mempercepat pelayanan,” kata Iskandar. Tiga hal yang Iskandar maksudkan adalah, mematuhi peraturan bea dan cukai, isilah dokumen dengan lengkap dan benar, dan masukanlah dokumen secara lengkap dan benar. Jika ketiga hal ini telah dijalankan oleh pengguna jasa, maka DJBC pun akan memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna jasa. “Sementara untuk hidup saya memiliki motto “Ikhlas” jadi ditempatkan dimanapun akan saya terima dan tugas apapun yang diberikan direktorat akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini saya jalankan karena sejak kecil saya selalu ditekankan dua falsafah hidup yang hingga kini saya jalankan,” kata Iskandar. Falsafah hidup yang diberikan oleh orang tua Iskandar adalah, pertama jangan “pernah menyerah”, dan kedua yang merupakan kata kiasan “kalau kita dipukul orang, usahakan pukul balik namun lebih keras”. Maksudnya, jika kita dikalahkan oleh orang lain dalam satu bidang, usahakan kita dapat menang pada bidang lainnya. Dengan falsafah tersebut, Iskandar pun selalu terobsesi untuk selalu menjadi yang terbaik.

Suami dari Rina M.F. Siregar dan ayah dari Thoriq Bihaqqi Isma dan Chaizy Nasucha Isma, selalu berkeinginan agar DJBC dapat seperti pemadam kebakaran negara Amerika yang selalu dibanggakan oleh rakyatnya. Untuk itu dirinya juga akan selalu memberikan yang terbaik bagi DJBC agar DJBC dapat selalu dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. “Kalau kita lihat hasil survey dari Masyarakat Transparansi Indonesia dan ICW, posisi DJBC sudah mulai sangat baik, tapi memang untuk menjadikan DJBC sebagai instansi yang bersih perlu kerja keras, karena seperti yang dikatakan mantan Dirjen Bea dan Cukai, Permana Agung, banyak sekali instansi yang berkepentingan dengan bea cukai, dan untuk itu kita tidak bisa membereskan rumah kita secara sendiri. Macet di pelabuhan bukan semata-mata karena bea cukai, banyak instansi lain di pelabuhan yang juga berkaitan dengan arus barang,” ungkap Iskandar. Namun demikian, dengan reformasi di jajaran DJBC, Iskandar melihat kalau kondisinya saat ini sudah bergeser, kalau yang dulu mungkin unsur subjektifitasnya yang tinggi, tetapi sejak Anwar Suprijadi menjabat sebagai Direktur Jenderal sudah ada unsur objektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tes uji kompetensi untuk melihat pada bidang apa pegawai tersebut pantas untuk ditempatkan. “Kelihatannya pola ini sudah mulai dijalankan terus, seperti kemarin yang baru dilaksanakan oleh lembaga profesional yang tujuannya untuk mapping tentang pegawai, dengan demikian uji tersebut dapat melihat sisi lemah dari pegawai dan hal itu dapat tertutupi dengan diklat yang akan dijalankannya, sehingga ke depan penempatan pegawai akan semakin objektif lagi dan lebih baik,” tandas Iskandar. adi FOTO-FOTO : DOK.PRIBADI

MEMFASILITASI. Iskandar beserta Dirjen Bea dan Cukai dan Direktur Teknis Kepabeanan, saat memfasilitasi pertemuan bersama PT. Toshiba.

PELAKSANAAN DIKLAT. Iskandar saat menerima ucapan selamat dari mantan Dirjen Bea cukai, Permana Agung, setelah setelah sukses melaksanakan diklat.

EDISI 400 MARET 2008

WARTA BEA CUKAI

63

APA KATA MEREKA FOTO-FOTO : ISTIMEWA

Donna Agnesia Petugas Sebaiknya Ramah pada Para Penumpang

Deddy Mizwar Kegundahan Na ga Nag Bonar Siapa yang tidak kenal Naga Bonar, tokoh fiktif dalam film Naga Bonar dan Naga Bonar Jadi 2 yang dibintangi oleh aktor kawakan Deddy Mizwar. Bagi yang pernah melihat aktingnya pada film Naga Bonar besutan sutradara almarhum Asrul Sani maka akan melihat betapa totalnya ia memerankan tokoh pejuang asal Medan yang terkenal dengan ucapannya,”Apa Kata Dunia” pada film tersebut. Begitu pula pada sekuelnya yang berjudul Naga Bonar Jadi 2 dimana ia mengajak aktor muda Tora Sudiro terlibat didalamnya sebagai Bonaga, anak dari Naga Bonar dalam film tersebut. Totalitasnya memerankan tokoh Naga Bonar mendapat acungan jempol dari para juri Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 sehingga ia diganjar dengan penghargaan Piala Citra sebagai aktor terbaik.Begitu pula pada sekuelnya yang kedua yaitu Naga Bonar Jadi 2 ia pun mendapat penghargaan Piala Citra sebagai sutradara tebaik pada FFI tahun 2007. Dalam perbincangan dengan WBC, “sang Naga Bonar” menyimpan sedikit kegundahan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kegundahan tersebut yaitu, belum ditandatanganinya Peraturan Dirjen mengenai pengenaan tariff Bea Masuk (BM) sebesar 0 persen untuk barang keperluan industri film Indonesia. Menurut Deddy pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan tariff BM sebesar 0 Persen untuk impor barang-barang keperluan film, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum ditandatangani oleh Dirjen Bea Cukai. “Saya sebagai insan film Indonesia mengharapkan kebijakan pemerintah tersebut dapat diberlakukan dan cepat ditandatangani, agar dapat lebih mendukung insan film Indonesia dalam menghasilkan film Indonesia yang bermutu,”ujarnya. Tokoh Pak Haji dalam sinetron Kiamat Sudah Dekat dan juga Para Pencari Tuhan mengatakan, hingga saat ini untuk keperluan proses pembuatan film Indonesia, sineas Indonesia masih melakukannya di luar negeri karena tidak adanya beberapa alat proses pendukung pembuatan film di Indonesia, seperti penataan suara dan lain sebagainya. “Kalau alat-alat keperluan pembuatan film bisa kita impor dengan BM 0 persen, proses pengerjaan film bisa dilakukan di Indonesia dengan biaya murah dan tidak perlu ke luar negeri, kreatifitas insan film Indonesia pun akan semakin berkembang karena fasilitasnya ada di Indonesia, jadi kiranya Pak Dirjen dapat secepatnya menandatangani peraturan tersebut untuk mendukung perkembangan film Indonesia,”harap “sang Naga Bonar” mengakhiri pembicaraan dengan WBC. Apa Kata Dunia….. zap

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 400 MARET 2008

Walaupun disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai presenter dan juga pembawa acara baik di televisi maupun di berbagai acara lainnya, Donna Agnesia mengaku tidak pernah sedikitpun melalaikan kewajibannya kepada anaknya hasil pernikahannya dengan aktor dan pembawa acara Darius Sinathrya. Donna mengatakan, ia selalu memantau perkembangan anaknya dan berusaha untuk tidak meninggalkan anaknya terlalu lama. Bahkan tidak jarang Donna membawa sang anak ke tempat kerjanya agar senantiasa dapat memantau perkembangan sang anak lebih baik lagi. Dalam perbincangannya dengan WBC, Donna yang baru-baru ini mengunjungi Australia dalam rangka berlibur bersama dengan keluarga, mengaku tidak mengalami permasalahan ketika pulang dari luar negeri, terutama ketika melalui pemeriksaan oleh Bea Cukai di bandara internasional Soekarno-Hatta, “Petugasnya ramahramah dan baik,”ujarnya ketika ditanya mengenai keberadaan para petugas Bea Cukai di bandara Soekarno-Hatta. Walaupun ia seorang public figure Donna mengakui tidak mengalami suatu hal yang istimewa, dan diperlakukan sama dengan penumpang lainnya ketika melalui pemeriksaan Bea Cukai. “Ramah bagi petugas Bea Cukai itu penting, tapi ramahnya jangan sama public figure aja, tapi sama penumpang lain yang melalui pos pemeriksaan Bea Cukai juga harus ramah, walau bagaimana pun juga ramah itu penting,” ujarnya lagi “Apa lagi sekarang ada program Visit Indonesia, keramahan petugas jadi kesan pertama para wisatawan mengenai Indonesia lho,”papar Donna mengakhiri pembicaraan dengan WBC. zap

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144 /PMK . 04 / 2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10A ayat (9), Pasal 10B ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 3. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

1

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undangundang Kepabeanan. 4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Orang adalah perseorangan atau badan hukum. 8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 9. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama importir. 10.Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 11. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disebut PDE Kepabeanan adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama. 12.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airway bill, manifest dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 13.Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai 14.Media Penyimpan Data Elektronik adalah disket atau media penyimpan data elektronik lainnya. 15.Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

16. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 17. Sistem komputer pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Pasal 2 (1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, wajib menggunakan PIB, kecuali untuk : a. barang pindahan ; b. barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang; c. barang impor melalui jasa titipan ; d. barang penumpang dan awak sarana pengangkut ; e. barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia ; f. barang impor pelintas batas;atau g. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir atau PPJK berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. (3) Pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada : a. ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c dan huruf g, dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK); b. ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menggunakan Customs Declaration; c. ayat (1) huruf e, dilakukan dengan menggunakan Pencacahan dan Pembean Kiriman Pos (PPKP) ; d. ayat (1) huruf f, dilakukan dengan menggunakan Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB). (4) Ketentuan lebih lanjut atas pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 3 (1) Penyampaian PIB ke Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan: a. untuk setiap pengimporan; atau b. secara berkala. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

3

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(2) Penyampaian PIB untuk setiap pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah pengangkut menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya. (3) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan diatas formulir. (4) PIB dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data elektronik. (5) Penyampaian PIB dalam bentuk tulisan di atas formulir atau menggunakan media penyimpan data, dapat dilayani dalam hal: a. Kantor Pabean yang bersangkutan belum menerapkan sistem PDE kepabeanan; atau b. sistem PDE kepabeanan yang ada di Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi lebih dari 4 (empat) jam. (6) Untuk importir tertentu, penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum pengangkut menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya. Pasal 4 (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB. (2) PPJK yang mendapat kuasa pengurusan importasi, bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila importir tidak ditemukan. Pasal 5 (1) Barang impor hanya dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah dibayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. (2) Barang impor berupa Barang Kena Cukai hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah dilunasi cukainya. Pasal 6 (1) Pembayaran bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan cara: a. pembayaran tunai; atau b. pembayaran berkala.

4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan paling lambat pada saat PIB didaftarkan. (3) Pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada importir yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 7 (1) Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau dari tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan. (2) Sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan pabean secara selektif. (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang. (4) Barang impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan TPS, setelah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi teknis terkait telah dipenuhi. Pasal 8 (1) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang impor yang dimohonkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan/ keringanan bea masuk, bea masuk pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai dengan menggunakan vooruitslag, sebelum keputusan tentang pembebasan atau keringanannya ditetapkan. (2) Dalam rangka pelayanan segera (rush handling) barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai, setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean. (3) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), importir wajib menyerahkan jaminan sebesar pembayaran beamasuk, beamasuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai. Pasal 9 Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

5

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Ketentuan dalam keputusan Menteri keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003 sepanjang mengatur mengenai impor untuk dipakai, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd,SRI MULYANI INDRAWATI

6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN, Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 A ayat (7)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3674); BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

7

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 3. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 4. Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. 5. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. 7. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. 8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

9. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/ penyetoran bea keluar yang dikeluarkan oleh kantor pabean, bank devisa, atau kantor pos persepsi. 10. Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. 11. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator atau eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean ekspor serta persetujuan barang ekspor yang ada dalam satu kontainer. 12.Penyampaian pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyampaian pemberitahuan pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya. 13.Kantor pabean adalah kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. 14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 15.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 16.Sistem komputer pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR Pasal 2 (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor. (2) Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean. (3) Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

9

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(4) Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar . (5) Pemberitahuan pabean ekspor dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik

Pasal 3 Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 4 Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Pasal 5 Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib atas ekspor: a. b. c. d.

barang pribadi penumpang; barang awak sarana pengangkut; barang pelintas batas; barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Pasal 6 (1) Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, eksportir atau konsolidator dapat melakukan konsolidasi tehadap barang ekspor. (2) Konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar kawasan pabean.

10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(3) Barang ekspor hasil konsolidasi, pada saat pemasukannya ke kawasan pabean, wajib diberitahukan oleh konsolidator atau eksportir ke kantor pabean dengan menggunakan PKBE. (4) Dalam hal konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan oleh beberapa eksportir dalam satu kelompok perusahaan, PKBE disampaikan oleh salah satu eksportir. Pasal 7 (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sistem aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean. (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor; b. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; c. kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; dan d. pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor. (4) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d adalah berupa: a. invoice, packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor; dan/atau b. STBS dalam hal barang ekspor terkena bea keluar;

Pasal 8 (1) Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor. (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. barang ekspor yang akan diimpor kembali; b. barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali; c. barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE; d. barang ekspor yang dikenai bea keluar; e. barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

11

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

f. barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif terhadap: a. barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau b. barang ekspor yang dikenai bea keluar. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

Pasal 9 (1) Terhadap eksportir tertentu yang atas barang ekspornya : a. mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/ atau cukai; atau b. dikenai bea keluar, tidak dilakukan pemeriksaan fisik. (2) Penetapan eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu : a. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak; c. telah menyelenggarakan pembukuan sesuai Undang-Undang Kepabeanan; dan d. telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh. (3) Terhadap eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas, diperlakukan sebagai eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

BAB IV PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN Pasal 10 Pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

BAB V PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI Pasal 11 (1) Pemuatan barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang Pasal 12 (1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. (2) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Pasal 13 (1) Terhadap pemberitahuan pabean ekspor yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan rekonsiliasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang didaftarkan dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat atau sistem komputer pelayanan. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

13

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

BAB VI PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DATA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG Pasal 14 (1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dapat dibatalkan ekspornya. (2) Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam pemberitahuan pabean. (3) Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang, dapat dilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal: a. short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut; atau b. ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut. PASAL 16 (1) Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/ kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta, tidak dapat dilakukan perubahan. (2) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir dapat melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor.

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(3) Terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru sepanjang barang belum dimuat ke dalam sarana pengangkut. Pasal 17 Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau pasal 16 ayat (1) dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor diberitahukan.

BAB VII SANKSI Pasal 18 (1) Setiap orang yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar. (3) Setiap orang yang : a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008

15

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Eksportir wajib menyimpan data pemberitahuan ekspor barang yang telah didaftarkan dalam media elektronik dan atau hasil cetak pemberitahuan ekspor barang serta lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. BAB VIII PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 Menteri Keuangan ttd,SRI MULYANI INDRAWATI

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 400 MARET 2008