Warta Bea Cukai Edisi 391

TAHUN XXXIX EDISI 391

JUNI 2007

Arah Menuju Profesionalisme & Integritas Petugas DJBC PROFIL

WAWANCARA

“HARUS BERANI MENERAPKAN PERATURAN DAN TIDAK KOMPROMI”

“...MEMEGANG TEGUH PRINSIP PENGENDALIAN INTERNAL...”

MENUNGGU IMPLEMENTASI ANWAR SUPRIJADI

THOMAS SUGIJATA

DARI REDAKSI TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

2

7 April lalu adalah masa satu tahun kepemimpinan Dirjen Anwar Suprijadi di DJBC. Perjalanan waktu satu tahun memang terasa masih singkat, namun dalam masa tersebut telah banyak yang terjadi instansi ini. Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) adalah salah satu yang bisa disebut. KPU hanyalah sebagian dari upaya Dirjen Anwar Suprijadi untuk membuat DJBC bergerak ke arah yang lebih baik. Di edisi ini dalam rubrik laporan utama, kembali Redaksi mengangkat topik mengenai KPU, kali ini membahas Bidang Kepatuhan Internal. Dari namanya, sudah terlihat bahwa unit ini nantinya akan membuka mata lebarlebar terhadap kinerja pegawai yang telah dipilih duduk di KPU. SDM, dalam hal ini pegawai bea cukai, bagaimanapun juga merupakan faktor kunci tercapainya pelayanan dan pengawasan yang utama. Kembali ke masa satu tahun kepemimpinan Dirjen Anwar Suprijadi, para pegawai bea cukai seantero Nusantara pasti sudah merasakan dampak kebijakan yang telah diambil selama ini. Sebagian malah sudah pernah bertemu ketika Dirjen melakukan kunjungan ke daerah. Namun, banyak yang mungkin belum mengetahui siapakah sosok Anwar Suprijadi, sebelum masuk ke lingkungan DJBC. Di rubrik profil pada edisi ini, anda bisa membaca kisah perjalanan hidupnya secara singkat, karir dan keluarga, hingga kemudian berlabuh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya ingin mengingatkan pembaca untuk tidak melewatkan rubrik kolom di edisi ini. Ada tiga tulisan yang menarik dan penuh makna filosofis, dua diantaranya menggunakan pendekatan budaya Jawa. Ketika melakukan editing, saya yang bukan berasal dari daerah Jawa pun ikut tersenyum dengan tulisan yang dibuat. Semoga ini memacu penulis lainnya untuk mengirimkan karya tulisan yang menarik, membangun, mudah dicerna, dengan pendekatan budaya yang beragam. Menutup pengantar redaksi, kami mengucapkan terima kasih kepada KPBC Tarakan yang telah mengundang WBC melakukan peliputan profil kantor, yang hasilnya bisa pembaca lihat di edisi ini. Dua foto di bawah merupakan sebagian dari image yang terekam selama di kota tersebut, satu foto memperlihatkan indahnya matahari pagi yang terbit, sementara foto lainnya mempertunjukkan satu paket keindahan awan dan langit biru yang terlihat dari Pelabuhan Tarakan. Selamat membaca, sampai jumpa di edisi depan. Lucky R. Tangkulung

MISI: Membimbing dan meningkatkan kecerdasan serta kesadaran karyawan Direktorat Jend eral Bea dan Jende Cukai terhadap tugas negara Mendekatkan Hubungan antara atasan dan bawahan serta antara karyawan Direktorat Jend eral Jende Bea dan Cukai dengan masyarakat IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483 PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Teknis Kepabeanan Drs. Teguh Indrayana, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Ibrahim A. Karim Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Drs. Erlangga Mantik, MA Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. Kamil Sjoeib, M.A. Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Inspektur Bea dan Cukai Edy Setyo KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Dr. Djunaedy Djusan WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Drs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi, Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA. Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M. Drs. Martediansyah M.P.M, J. Didit Krisnady, SH Ir. Sucipto, M.M, Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Ifah Margaretta Siahaan, Zulfril Adha Putra FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Bambang Wicaksono (Surabaya) Ian Hermawan (Pontianak) KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M., Untung Sugiarto IKLAN Wirda Renata Pardede SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 47865608, 47860504, 4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353 E-Mail : - [email protected] - [email protected] REKENING GIRO WARTA BEA CUKAI BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTA Nomor Rekening : 8910841 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

1

DAFTAR ISI

5-13

Laporan Utama Telah lama DJBC memberlakukan sistem pengawasan internal. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pengawasan yang melekat, rencana strategi 5 tahun, RKT, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, DP3, kode etik dan perilaku pegawai, standar pelayanan publik dan standar auditing sebagai suatu patokan yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai.

14-17

70-72

Wawancara

Selak

Keberadaan bidang kepatuhan internal pada KPU bukan diartikan sebagai pemadam kebakaran atau polisi lalu lintas yang bertindak setelah ada penyimpangan. Selanjutnya, simak wawancara WBC dengan Thomas Sugijata mengenai bidang kepatuhan internal KPU.

Penelusuran goa cerme di minggu pagi bersama komunitas wisata. Serunya, perjalanan wisata ke goa cerme dilakukan dengan bersepeda motor.

31-35

Pengawasan

Bea dan Cukai tegah penyalahgunaan fasilitas KB, KPBC Soekarno Hatta tegah ribuan HP, BNN dan Kanwil VII DJBC Jakarta I selenggarakan computer based training, Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau tegah 9 kapal penyelundup. Simak berita lengkapnya dalam rubrik ini.

20-27

2

76-79

Daerah ke Daerah

Profil

KPBC Soekarno Hatta terapkan Soekarno Hatta Customs Administration Network, simak pula profil KPBC Tarakan sebagai pintu gerbang di wilayah utara Kalimantan Timur.

Satu tahun sudah (sejak 27 April 2006) Anwar Suprijadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimanakah sosok pemimpin di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Simak perjalanan hidupnya dalam rubrik ini.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

1 3 4 18

28

36

39

44

46

49

49 50 54

60

66

68 73 74 80

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA KARIKATUR KONSULTASI KEPABEANAN & CUKAI Tentang Registrasi Importir, Audit dan Pita Cukai INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI Sistem Aplikasi Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KOPERASI KOPESAT DJBC Dalam Pengembangan Usahanya MITRA - Layanan Import Express dari DHL Berbasis Web - PT Pos Indonesia (Persero) SIAPA MENGAPA - Khoirul Anwar - Endang - Heri Sustanto CUKAI DPR Studi Banding Penambahan Objek Cukai INFO PEGAWAI - Pegawai Pensiun per 1 Juni 2007 INFO PERATURAN SEPUTAR BEA CUKAI OPINI - HJE Minimum, Promosi Rokok dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau - Tembakau Iris vs Rokok, Perbedaan yang Dipersamakan KOLOM - Melik Nggendong Lali - Karir dan Tangan - Amarta Berduka PERISTIWA Kejurnas Terjun Payung dan Seleksi Pra PON 17 RENUNGAN ROHANI Iman Tanpa Zhalim RUANG KESEHATAN Gigi Sering Ngilu RUANG INTERAKSI Gaya Pengelolaan APA KATA MEREKA - Dude Herlino - Amara

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

UPKP 1. 2. 3. 4.

Perkenankan kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Apakah boleh kami melanjutkan sekolah/kuliah Pasca Sarjana (S2), tetapi kami belum penyesuaian pangkat (UPKP V) yang Sarjana (S1) ? Apakah ijasah kami Pasca Sarjana (S2) nantinya akan diakui ? Apakah melanjutkan sekolah/kuliah Pasca Sarjana (S2) hanya bisa diijinkan setelah memiliki pangkat/golongan Penata Muda (IIIa) ? Apakah setelah kami Pasca Sarjana (S2), kami masih bisa mengikuti Ujian UPKP V (S1)/ tidak bisa ? Atau harus menunggu kenaikan pangkat yang regular terlebih dahulu sampai Penata Muda (IIIa) kemudian mengikuti UPKP VI (S2) ?

Mohon penjelasan secara detail, karena banyak teman-teman kami masih ragu akan aturan kenaikan pangkat tersebut. Dan secara kebetulan kami masih ada kesempatan waktu untuk melanjutkan kuliah. Terima kasih sebelum dan sesudahnya dan mohon info selanjutnya. D. WIRATMOKO (060105762) Pengatur Muda/IIa Pelaksana pada KPBC Tipe A3 Ngurah Rai Tanggapan : Sehubungan dengan surat Sdr. D. Wiratmoko NIP 060105762 Pengatur Muda (Gol. II/a) Pelaksana pada KPBC Tipe A3 Ngurah Rai mengenai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Pada prinsipnya DJBC tidak melarang para pegawai untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan yaitu pendidikan pada sekolah/perguruan tinggi dalam negeri di luar jam kerja dan atas biaya sendiri, serta telah diketahui secara resmi oleh atasan pegawai yang bersangkutan. Tidak ada larangan juga bagi seorang pegawai BC yang akan melanjutkan kuliah Pasca Sarjana (S2) tetapi pegawai yang bersangkutan belum mengikuti UPKP V (UPKP untuk Sarjana Strata 1). Hanya saja kepada pegawai tersebut tetap harus mengikuti UPKP V terlebih dahulu untuk mencapai syarat pangkat minimal (Penata Muda Gol. III/a) sebelum pegawai tersebut mengikuti UPKP VI (UPKP untuk Pasca Sarjana/S2). 2. Ijasah Pasca Sarjana (S2) yang diakui adalah ijasah yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikannya/lulus dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta (yang telah memiliki ijin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional), dan ditandasahkan oleh instansi yang berwenang. Jadi, sepanjang memenuhi kriteria tersebut dan bidang ilmu yang diambil terkait dengan bidang tugas DJBC, ijasah tersebut dapat diakui. 3. Pada prinsipnya tidak ada larangan bagi seorang pegawai yang akan melanjutkan kuliah Pasca Sarjana (S2) sebelum yang bersangkutan memiliki pangkat Penata Muda (Gol. III/a), sepanjang memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan (Pejabat Eselon III atau Kepala Kantor pegawai yang bersangkutan). 4. Sesuai Pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan Departemen Keuangan menyatakan, bahwa pegawai golongan II yang memiliki STTB/Ijasah lebih tinggi dari Strata 1 (S1), terlebih dahulu harus mengikuti dan lulus UPKP V, sebelum yang bersangkutan mengikuti UPKP sesuai STTB/Ijasah yang dimilikinya. Persyaratan administrasi untuk dapat menjadi peserta UPKP adalah : a. Surat Pemberitahuan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan yang diketahui secara resmi oleh atasannya (Pejabat Eselon III atau Kepala Kantor pegawai yang bersangkutan); b. Surat Penunjukan dari Sekretaris unit organisasi eselon I (Sekretaris DJBC). Demikian jawaban kami, semoga penjelasan di atas dapat memuaskan Saudara dan teman-teman Saudara yang lain. KABAG KEPEGAWAIAN Azhar Rasyidi NIP 060079946

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

3

KARIKATUR

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

LAPORAN UTAMA

BIDANG KEPATUHAN INTERNAL

KPU

Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pemberlakuan sistem pengawasan internal sudah diberlakukan sejak lama. Keberadaan sistem ini dapat dilihat dengan adanya waskat atau yang lebih dikenal dengan pengawasan melekat, rencana strategi lima tahunan (renstra), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) serta Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). Tidak hanya itu, beberapa tahun terakhir DJBC juga sudah memiliki kode etik dan perilaku pegawai, standar pelayanan publik, dan standar auditing sebagai suatu patokan yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai.

U

ntuk mendukung kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU), berbagai sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima sudah dipersiapkan, termasuk didalamnya keberadaan Sumber Daya Manusianya (SDM). SDM yang berkualitas merupakan ujung tombak bagi kesuksesan KPU untuk memberikan suatu pelayanan yang prima kepada para pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Untuk mendapatkan SDM tersebut, serangkaian proses rekrutmen pun dilakukan oleh DJBC yang bekerja sama dengan kalangan akademisi. Lalu apakah dengan selesainya rekrutmen tersebut berarti sudah tidak memerlukan lagi suatu pengawasan bagi mereka? Ternyata tidak, SDM tersebut masih harus perlu dikontrol agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan kepabeanan dan cukai yang ada saat ini. Mekanisme pengawasan bagi SDM KPU dilakukan sepenuhnya oleh Bidang Kepatuhan Internal, dimana pimpinan bidang ini melakukan penilaian terhadap setiap unsur satuan kerja dan pelaku organisasi melalui suatu mekanisme yang sistematik untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari risk management, kontrol dan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Secara hukum, penyelenggaraan unsur pengendalian

internal di lingkungan instansi pemerintahan tertuang pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,dimana pasal tersebut menyebutkan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan. Sistem pengendalian internal pada undang-undang tersebut masih sebatas pada pengendalian yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara sistem pengawasan melekat yang menyangkut pengelolaan organisasi pemerintahan termuat dalam Inpres nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat. Selain itu juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor Kep/46/ M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Bagi lembaga pemerintahan, keberadaan bidang kepatuhan internal atau sejenisnya sudah berjalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi , untuk ruang lingkup pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

PENGENDALI INTERNAL PADA INSTANSI PEMERINTAH Meningkatkan kinerja pelayanan, efisiensi pelayanan dan efektifitas manajemen risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip “Good Governance”, yang didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi, merupakan icon yang melekat pada suatu instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diemban pada organisasi atau lembaga pemerintahan tersebut, maka keberadaan pengendalian internal memegang peranan penting. Sistem pengendalian internal yang diemban oleh Unit Pengendalian Internal pada instansi pemerintah dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi yang dimiliki oleh unit pengendali internal Fungsi tersebut diantaranya adalah melakukan peninjauan (review) terhadap sistem pengawasan melekat dan memeriksa kepatuhan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan organisasi. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA WBC/ATS

mengedepankan cara persuasif atau deSelain itu juga Unit Kepatuhan Internal jungan kata lain sebagai upaya peringatan ga mempunyai fungsi untuk menegakkan dini. Hal ini disampaikan Bagus Nugroho aturan-aturan kode etik dan perilaku pegaKepala Seksi Impor Direktorat Teknis Kewai selain memantau dan menyiapkan pabeanan yang juga salah satu anggota evaluasi pelaksanaan program kerja. Sedangkan fungsi lainnya adalah meTim Reformasi Kebijakan Pelayanan Bidang lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Bea dan Cukai. Dalam perbincangannya adanya indikasi penyimpangan, pelangdengan WBC ia menyampaikan, Bidang garan dan penyalahgunaan wewenang Kepatuhan Internal di KPU lebih bersifat yang terjadi di lingkungan internal untuk memastikan bahwa segala sesuatu organisasi dalam rangka upaya perbaikan yang ada di KPU berjalan sesuai dengan juga menjadi fungsi yang melekat pada apa yang telah ditetapkan. “Jadi kita unit pengendali internal ini. kalau melihat ada suatu tindakan yang Di DJBC sendiri, pemberlakuan sissalah dilakukan oleh pegawai,maka kita tem pengawasan internal sudah diberlaakan mengingatkan, dan bukan menungkukan sejak lama. Keberadaan sistem ini gu pegawai melakukan kesalahan, baru dapat dilihat dengan adanya waskat atau bertindak. Nah unit ini memberikan yang lebih dikenal dengan pengawasan warning (peringatan) jauh sebelum pemelekat, rencana strategi lima tahunan langgaran itu terjadi,’ujar Bagus. (renstra) Rencana Kegiatan Tahunan Lebih lanjut ia mengatakan mekanisBAGUS NIGROHO. Bidang Kepatuhan Internal di (RKT) dan laporan akuntabilitas instansi KPU untuk memastikan bahwa segala sesuatu me yang dilakukan oleh Bidang pemerintah (LAKIP) serta Daftar Penilaian yang ada di KPU berjalan sesuai dengan apa Kepatuhan Internal adalah memonitor yang telah ditetapkan Prestasi Pegawai (DP3). Tidak hanya itu, dan mengevaluasi kinerja setiap pegawai beberapa tahun terakhir DJBC juga sudah dan unit kerja. Pada mekanisme ini memiliki kode etik dan perilaku pegawai, standar pelayanan nantinya para pegawai diharuskan untuk membuat laporan publik dan standar auditing sebagai suatu patokan yang untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya. “Nah nanti ada digunakan untuk menilai kinerja pegawai. satu aturan dan kewajiban dimana seorang pegawai harus Namun disadari keberadaan berbagai hal tadi belum membuat report setiap pekerjaan yang dia lakukan. Tujuanterlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Analisis pun nya adalah untuk menilai kinerja para pegawai. Sehingga kita dilakukan mengenai belum terlaksana sistem pengawasan bisa mengatakan seorang pegawai itu kerja bener apa internal tersebut seperti, kurang memadainya standar kinerja, bener-bener kerja,”ujarnya remunerasi yang kurang memadai, belum optimalnya Selain penilaian yang dilakukan dari dalam, KPU juga pengendali internal, serta evaluasi dan tindak lanjut yang akan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini belum optimal. Selain itu juga laporan hasil kerja, pengukuran pengguna jasa untuk mengetahui apakah para petugas kinerja dan penegakkan aturan kepegawaian yang belum benar-benar menjalankan tugas dengan baik yang sesuai memadai menjadi menjadi hal lain pula yang berhasil dengan ketentuan atau tidak. Untuk itu kepatuhan internal diidentifikasi oleh DJBC sebagai penyebab belum optimalnya akan menerima segala macam pengaduan mengenai kinerja pengendali internal di DJBC. petugas yang kurang memuaskan maupun juga pujian terhadap kinerja petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik.”Model ini (pengaduan dan pujian.red) akan LIBATKAN PERAN MASYARAKAT lebih objektif, karena masukkan bukan hanya dari dalam tapi Jika berbicara mengenai lembaga yang berfungsi untuk dari luar. Memotret integritas akan lebih efektif dengan cara memastikan tidak adanya suatu penyimpangan, yang ada di seperti ini,” lanjut Bagus. benak para pegawai tentunya adalah suatu lembaga yang Dengan adanya pengaduan dari masyarakat, maka KPU terdiri dari orang-orang yang akan melakukan suatu tindakan akan mengetahui suatu kekurangan yang ada di KPU, yang bisa dibilang represif, dimana lembaga ini akan mengetahui keinginan masyarakat dan juga sarana evaluasi. bertindak jika ada suatu penyimpangan yang dilakukan oleh “Nah dari evaluasi ini kita bisa mengetahui kenapa pegawai yang ada disana. Lalu bagaimana dengan Bidang masyarakat tidak puas. Dan dari evaluasi juga bisa dilakukan Kepatuhan Internal KPU? perbaikan,”terang Bagus. Ia pun juga menjamin, segala Bidang Kepatuhan Internal bisa dikatakan sebagai suatu macam pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada bidang yang tidak menggunakan cara represif, melainkan WBC/ATS

PERAN MASYARAKAT. Kerahasiaan peran masyarakat yang melapor pada bidang Kepatuhan internal akan tetap terjaga.

6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

WBC/ATS

DJBC. Telah lama menerapkan fungsi pengawasan internal melalui berbagai isntrumen yang ada, namun diakui masih belum berjalan secara maksimal.

WBC/ATS

Bidang Kepatuhan Internal akan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak menimbulkan suatu ketakutan akan ditekan oleh pihak yang diadukan. “Bidang Kepatuhan Internal akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor yang mengadu kepada bidang ini, dan ditindaklanjuti oleh Bidang Kepatuhan” Bagus kembali menyampaikan kalau identitas tidak lengkap bisa jadi apa yang disampaikan pelapor cuma isapan jempol belaka atau dibuatbuat. Namun jika ditemukan adanya hal tersebut, maka pengaduan tersebut akan di arsipkan dan akan ditindaklanjuti. Begitu pula dengan pujian yang disampaikan masyarakat mengenai kinerja petugas kepada Bidang Kepatuhan Internal. Dengan adanya pujian maka KPU bisa melihat seperti apa petugas menjalankan tugasnya sehingga ia dipuji oleh masyarakat dan terpuaskan dengan kinerjanya. Dan ini bisa menjadi pemicu bagi petugas yang lain untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang pengendali internal lanjut Bagus, dalam menjalankan tugasnya benar-benar berfungsi sebagai pengamat yang mengamati proses pelayanan berlangsung. Dan hasil dari pengamatan tersebut akan disampaikan kepada yang berwenang dalam hal ini kepala bidang.”Dalam menjalankan tugasnya ia tidak akan memberikan masukan kepada petugas yang diamati dan tidak juga memberikan keputusan terhadap apa yang diamatinya, karena yang berwenang untuk itu adalah kepala bidang,”ujarnya kembali

ADA FOLLOW UP Tidak hanya sebatas sebagai pengingat bagi para petugas dilapangan agar bertugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan,Bidang Kepatuhan Internal jika diperlukan KINERJA PETUGAS. Dengan adanya Bidang Kepatuhan Internal, maka petugas pada KPU diharapkan juga akan melakukan suatu pemerik- menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. saan khusus internal kepatuhan. Bagus mengatakan hal ini diperlukan jika pada praktek Tidak hanya sampai disitu, Bidang Kepatuhan Internal dilapangan nantinya menunjukkan ada indikasi pelanggaran melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan atau penyimpangan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara kepatuhan, hal ini dilakukan supaya tindaklanjutnya efektif. seperti melakukan konfirmasi kepada para pihak baik itu Kalaupun nantinya hasil dari berbagai proses bidang pimpinan dan juga pihak lain. kepatuhan internal itu ada eksekusi, maka Bidang Kepatuhan Pada pemeriksaan khusus internal kepatuhan lanjut Internal tahu jenis eksekusi tersebut Bagus, Bidang Kepatuhan Internal akan menggunakan Bagi masyarakat yang memberikan pengaduan kepada teknik-teknik penyidikan dan teknik pemeriksaan seperti Bidang kepatuhan Internal lanjut Bagus, akan mendapatkan wawancara dengan berita acara, pencarian bukti dengan feed back dari bidang tersebut mengenai hasil tindak lanjut berita acara, konfirmasi dan klarifikasi sampai hasil laporan. dari pengaduan mereka sehingga mereka mengetahui “Hal ini baru dilakukan kalau memang menunjukan perkembangan dari pengaduan yang mereka sampaikan. adanya pelanggaran, kalau terbukti maka akan di terbitkan ”Tentunya dengan adanya hal ini maka masyarakat rekomendasi,”ujar Bagus. Ia menekankan sekali lagi bahwa tidak usah merasa takut lagi akan dipersulit karena Unit Kepatuhan Internal ini tugasnya hanya sampai memanpengaduan mereka. Dan kita jamin akan ada feed back tain dan mendetect jika ada suatu hal yang tidak sesuai kepada mereka yang memberikan laporan jika ditemui dengan prosedur, dan tidak mempunyai kewenangan untuk adanya ketidaksesuaian petugas dalam memeriksa.Dan mengeksekusi. “Yang melakukan eksekusi adalah kepala kita jamin kerahasiaan mereka yang melapor kepada kantor yang nanti akan di deliver,katakanlah kalau pelanggarBidang Kepatuhan Internal, karena hanya mereka yang an disiplin dikenakan PP 30, berarti ke kasubag kepegawaimemberikan laporan dengan identitas lengkap yang akan an, atau kabag umum ke kepegawaian,”terangnya kembali. di follow up,”ujar Bagus. zap EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA

UPAYA TINGKATKAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI SDM pada Bidang Kepatuhan Internal harus memiliki sifat dasar seperti jujur, obyektif dalam menjalankan tugas, tegas dan lugas,investigatif dan mempunyai komitmen yang tinggi.

K

eberadaan Bidang Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) pada prinsipnya untuk memastikan proses kepabeanan dan cukai yang ada di KPU berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Untuk mencapai suatu Bidang Kepatuhan Internal yang objektif, independen, konsisten dan berkelanjutan, maka Bidang Kepatuhan Internal harus memenuhi enam unsur utama yang terdiri dari organisasi yang memadai, standar yang terukur dan aplikabel, laporan hasil kinerja pegawai, penilaian dan pengukuran, laporan dan tindak lanjut hasil penilaian serta evaluasi dan monitoring hasil tindak lanjut. Dalam menjalankan tugas dalam sistem pengendalian internal, maka Bidang Kepatuhan Internal memiliki beberapa fungsi yang melekat, diantaranya fungsi pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai, pengawasan pelaksanaan tugas dibidang intelejen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Tidak hanya itu pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, pelaksanaan evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, menjadi fungsi lain yang melekat. Disamping itu terdapat juga fungsi pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional WBC/ATS

PROSES REKRUTMEN PEGAWAI KPU. Dilakukan oleh DJBC secara selektif untuk mendapatkan SDM yang berkualitas.

8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

dan laporan masyarakat.Tugas-tugas tersebut pada nantinya akan dilaksanakan oleh tiga sub bagian yaitu; l Subbagian Kepatuhan Kinerja Pelayanan, l Subbagian Kepatuhan Kinerja Pengawasan dan l Subbagian Kepatuhan Kinerja Administrasi. Subbagian Kepatuhan Kinerja Pelayanan dipimpin Kepala Seksi Kepatuhan Kinerja yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai Subbagian Kepatuhan Kinerja Pengawasan, dipimpin oleh Kepala Seksi Kepatuhan Kinerja Pengawasan, yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di bidang intelijen, penindakan, penyidikan dan audit kepabeanan dan cukai. Subbagian Kepatuhan Kinerja Administrasi dipimpin oleh Kepala Seksi Kepatuhan Kinerja Administrasi yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di bidang administrasi serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan laporan masyarakat.

PERLU STANDAR YANG MEMADAI Setiap kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi tentunya memiliki standar. Kantor Pelayanan Utama dan DJBC telah menetapkan beberapa standar atau measures yang menjadi dasar dan acuan tingkat kinerja (performance) organisasi. Standar kinerja tersebut seperti Key Performance Indicator (KPI) dimana KPI merupakan parameter dari setiap satuan kegiatan yang ada dalam suatu bidang kerja yang diberi nilai berupa kuantifikasi dan atau kualifikasi yang harus dicapai atau dipenuhi oleh pegawai dalam suatu bidang kerja yang merefleksikan ukuran atau standard kinerja organisasi. WBC/ATS

BIDANG AUDIT. Pengawasan dan pelaksananaannya diawasi oleh Bidang Kepatuhan Internal

WBC/ATS

SOSIALISASI PERATURAN. Penguasaan peraturan kepabeanan dan cukai oleh petugas Bidang kepatuhan internal memalui berbagai sosialisasi dan pelatihan merupakan suatu keharusan bagi SDM pada KPU terutama Bidang kepatuhan Internal

Sebagai contoh, KPI untuk layanan informasi dan konsultasi umum pada bidang pembinaan dan konsultasi yang dilakukan melalui telepon. Semua pertanyaan dan juga konsultasi umum mengenai kepabeanan dan cukai dari klien kepada petugas dijawab petugas sampai sebelum mereka menutup sambungan teleponnya atau sampai pertanyaan terjawab tuntas, bisa dikatakan merupakan sebuah kegiatan indikator kunci, mengingat persentasi dari jumlah telepon yang terjawab dalam batasan waktu tertentu menjadi salah satu unsur KPI. Beberapa kriteria penyusunan KPI antara lain merefleksikan tujuan dari organisasi yang secara kritis mengarah pada kunci sukses. Selain itu KPI dapat diukur dan dibandingkan sehingga memungkinkan untuk dilakukan koreksi jika tidak sesuai penetapan targetnya. Selain KPI, untuk mewujudkan suatu bentuk pelayanan yang tidak sekedar “biasa saja” maka pembentukan KPU juga harus diawali dengan peluncuran sebuah bentuk janji pelayanan prima atau Client Service Charter (CSC) secara tertulis, yang akan dipegang teguh oleh segenap pegawai dari tingkat atas sampai terbawah dari masing-masing unit satuan kerja terkecil yang ada di struktur organisasi KPU. Sebuah Service Charter merupakan sebuah komitmen dari DJBC khususnya KPU untuk memberikan suatu pelayanan yang prima kepada semua pengguna jasa. Komitmen KPU harus tertuang di dalam Service Charter secara jelas dan akuntabel, sehingga dapat menjadi standar baku pegangan oleh pelaku di dalam organisasi dan dapat diketahui secara jelas dan mudah oleh publik dan Perilaku Pegawai DJBC. Selain KPI dan CSC, kode etik Kode Etik dan Perilaku Pegawai merupakan ketentuan yang memiliki sifat mengikat pegawai yang berfungsi sebagai landasan

ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik dan Perilaku Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas pegawai DJBC dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sebagai pedoman beretika dan berperilaku, maka setiap pegawai KPU DJBC wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Kode Etik dan Perilaku Pegawai baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Setiap pelanggaran yang dapat berbentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang dilakukan oleh pegawai, dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seperti halnya KPI dan Client Service Charter, Kode Etik dan Perilaku Pegawai menjadi salah satu standar sebagai unsur dan komponen terciptanya sistem pengendalian internal pada KPU.

KARAKTERISTIK UNIT PENGENDALIAN INTERNAL Objective, Integrity, confidentiality dan kompetensi, merupakan karakterstik yang melekat pada unit pengendali internal. Objective dalam hal ini bisa dikatakan bahwa bidang ini tidak terlibat atau berhubungan dengan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan dalam organisasi. Dalam menjalankan tugas, Bidang Kepatuhan Internal tidak memihak atau berusaha melindungi salah satu pihak yang sedang dinilai atau diukur kinerjanya. Sehingga bidang ini tidak dibenarkan meneriEDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA DOK. WBC

SDM YANG BERKUALITAS. Dengan sendirinya SDM tersebut akan tunduk pada standar pelayanan publik dan standar kepegawaian lainnya

ma sesuatu apapun yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Sehingga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya benar-benar terjaga. Mengenai integritas (Integrity) SDM Bidang Kepatuhan Internal, mereka dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara jujur, cerdas dan bertanggung jawab Untuk itu mereka dituntut pula untuk menguasai peraturan dan melakukan penilaian berdasarkan peraturan dan profesinya, selain harus mendukung dan mendorong tercapainya tujuan KPU. Tentunya Bidang Kepatuhan Internal akan selalu berhubungan dengan berbagai informasi untuk menjalankan tugasnya, sehingga berbagai informasi tersebut harus tetap dipertahankan kerahasiaannya. Confidentiality atau kerahasiaan menjadi karakteristik utama dari Bidang Kepatuhan Internal, dimana bidang ini harus secara bijaksana menggunakan dan melindungi informasi yang diminta sehubungan dengan tugasnya. Selanjutnya bidang ini tidak diperkenankan pula untuk mengumumkan atau membocorkan semua fakta permasalahan yang sedang ditangani. Sesuai dengan karakternya yang penuh dengan confidentiality atau penuh dengan hal-hal yang sifatnya rahasia, maka segala informasi yang diperolehnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan formal dan etika KPU. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman memadai di pengendalian internal menjadi salah satu hal penting selain berbagai hal tadi, dimana dengan mutu SDM yang berkualitas tersebut maka dengan sendirinya SDM tersebut akan tunduk pada standar pelayanan publik dan standar kepegawaian 10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

lainnya. Selanjutnya juga SDM tersebut akan secara otomatis dan terus menerus meningkatkan kemampuan, efektifitas dan kualitas pelayanannya.

PERSIAPAN YANG DILAKUKAN Untuk lebih mempersiapkan keberadaan Bidang Kepatuhan Internal pada KPU, DJBC telah menerapkan action plan atau rencana kerja yang akan dilakukan oleh bidang tersebut. Untuk standar kerja, maka DJBC akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar yang ada dan membentuk serta menerapkan Key Performance Indicator (KPI) dan client service charter (CSC). Selain itu mengenai laporan kinerja dan perilaku pegawai, dibentuk sistem pelaporan dan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembentukan sistem manajemen pengaduan dan pujian (complaint and compliment management system, CCMS) Selanjutnya penyusunan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan Bidang Kepatuhan Internal dan CCMS dibuat melalui peraturan menteri. Yang kemudian diikuti dengan penyusunan desain aplikasi dan database yang terdiri dari sistem pelaporan kinerja pegawai, sistem complaint dan compliment serta laporan hasil pengukuran kinerja dan tindak lanjut, yang diikuti dengan penentuan kualifikasi dan persyaratan pegawai pada bidang kepatuhan internal, selain sosialisasi dan internalisasi Sistem Pengendali Internal (SPI). SDM pada Bidang Kepatuhan Internal harus memiliki sifat dasar seperti jujur, obyektif dalam menjalankan tugas, tegas dan lugas,investigatif dan mempunyai komitmen yang tinggi. Selain itu juga petugas pada Bidang kepatuhan internal mempunyai kecakapan profesionalisme seperti Memahami Visi, Misi dan Tujuan KPU, Menguasai Sisdur Pengendalian Internal KPU, Menguasai

Standar Integritas & Profesionalisme Teknik Pemeriksaan dan Wawancara serta Menguasai Teknik Internal Audit

MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA Untuk dapat menilai apakah seorang petugas itu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, berbagai langkah dilakukan oleh bidang ini. Mekanisme yang dilakukan oleh bidang ini adalah melakukan peninjauan atau penelitian terhadap laporan kinerja yang diterimanya. Pada langkah selanjutnya dilakukan penilaian dan pengecekan terhadap analisis yang dilakukan. Hal ini diperoleh melalui laporan kinerja, Key Performance Indicator) KPI dan Client Service Charter (CSC). Langkah tersebut tidak berhenti disitu, namun diikuti dengan identifikasi indikasi penyebab, apakah berasal masalah yang tersistematis atau berasal dari kinerja pegawai. Dari dua hal tersebut maka dilakukan konfirmasi dan klarifikasi. Jika memang diperlukan konfirmasi dan klarifikasi tersebut maka akan diteruskan kepada unit investigasi khusus untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi lanjutan. Namun apabila tidak diperlukan maka klarifikasi dan konfirmasi tersebut akan disampaikan kepada kepala kantor untuk ditindaklanjuti. Permasalahan sistematis sering ditemukan bukan hanya di DJBC, tetapi juga di institusi lainnya termasuk juga institusi swasta. Dari berbagai analisa yang dilakukan oleh DJBC ada beberapa penyebab diantaranya,organisasi yang kurang efektif, sistem kerja yang tidak mendukung, prosedur yang panjang serta penerapan manajemen resiko (risk management) yang tidak tepat. Selain itu penerapan waskat yang kurang efektif yang disertai dengan jumlah SDM yang kurang memadai menjadi hal lain yang diidentifikasi sebagai penyebab selain sarana kerja dan standar kerja yang kurang memadai. Sementara akibat yang ditimbulkan dengan adanya masalah yang sistematis tersebut adalah pelayanan yang tidak optimal dan target yang tidak tercapai. Hal-hal tadi tentunya akan berdampak pula pada kerugian dari sisi penerimaan negara danjuga kerugian yang dialami oleh klien dalam hal ini adalah pengguna jasa. Selain itu juga masyarakat tidak akan terpuaskan dengan adanya dampak tersebut dan berujung pada citra buruk. Sebab dan akibat tadi pada langkah selanjutnya akan di analisis dan di evaluasi yang pada akhirnya berujung pada rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada kepala kantor. Rekomendasi tersebut bisa berupa penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan,penyempurnaan sistem manajemen resiko dan penyesuaian jumlah SDM. Selain itu rekomendasi bisa berupa peningkatan sarana kerja dan peningkatan pengawasan melekat. Identifikasi serupa juga dilakukan jika ditemukan adanya kinerja petugas yang tidak memenuhi standar. Identifikasi terhadap penyebab kurangnya kinerja pegawai bisa berasal dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, kurangnya keteramplian pegawai dan juga kurangnya kerjasama tim. Selain itu juga kompetensi pegawai yang kurang dan motivasi pegawai yang minim bisa menjadi salah satu penyebabnya, selain kepatuhan dan indisipliner pegawai yang bisa menjadi salah satu penyebab juga. Tentunya identifikasi tersebut akan berujung pada rekomendasi yang bisa berupa tindakan kepegawaian, retraining dan juga mutasi pegawai. Selain itu ada juga tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi tuntutan perdata maupun juga pengaduan pidana. Kesemua rekomendasi tersebut akan dilanjutkan kepada kepala kantor untuk diambil tindakan selanjutnya. zap

SDM KPU

JALANKAN TUGAS SESUAI DENGAN ATURAN Bidang Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) pada prinsipnya merupakan bidang yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap setiap unsur satuan kerja dan pelaku organisasi melalui mekanisme yang sistemik untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari risk management kontrol, dan bussiness process dalam rangka mencapai tujuan KPU. Untuk itu pada KPU dibutuhkan sebanyak 24 orang yang bertugas pada Bidang Kepatuhan internal guna memastikan hal-hal tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

T

ugas yang diemban Bidang Kepatuhan Internal tentunya selalu berhubungan dengan masalah kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM), karena bidang tersebut menilai kinerja SDM pada KPU. Namun di KPU tidak ada hubungan yang sifatnya struktural antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mengingat bidang tersebut bertanggung jawab kepada kepala KPU sedangkan bagian kepegawaian lebih berada pada tataran kebijakan pembinaan SDM secara umum. Hal ini disampaikan Azhar Rasyidi Kepala Bagian Kepegawaian DJBC ketika ditanya mengenai hubungan kerja antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Bagian Kepegawaian DJBC. Lebih lanjut Azhar mengatakan dalam concept paper pembentukan KPU ada dua bentuk penanganan tindak lanjut pelanggaran kode etik yang dilakukan pada KPU. Untuk jenis pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran sedang yang dilakukan oleh pegawai sampai dengan tingkat eselon IV kebawah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka KPU diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan penanganan secara langsung. Sementara untuk jenis pelanggaran berat atau pelanggaran terhadap kode etik yang melibatkan Kepala KPU, maka hal tersebut lanjutnya akan dilimpahkan kepada komite Kode Etik DJBC. Rekomdendasi atas penyimpangan yang disebabkan karena ketidakcakapan pegawai dapat diberikan dalam bentuk tindakan administratif sesuai dengan peraturan kepegawaian, usulan pelatihan kembali sesuai lingkup dan bidang tugas pelaku penyimpangan, dan pelimpahan penanganan kepada komite kode etik DJBC. Tidak hanya sampai disitu, tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tuntutan gugatan perdata sampai tuntutan pengaduan perbuatan pidana merupakan rekomendasi lainnya yang akan diberikan jika ada suatu ketidakcakapan yang dilakukan oleh pegawai.

OBJEKTIF Mengenai keberadaan fungsi Bidang Kepatuhan Internal KPU yang hampir sama dengan yang diemban EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA WBC/ATS

Ketika ditanya apakah keberadaaan oleh Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Bidang Kepatuhan Internal beserta Pembakuan Prestasi Kerja pada Bagimekanismenya bisa diterapkan pada an Organisasi dan Tata Laksana DJBC Kantor Wilayah Bea dan Cukai di menurut Azhar, memang memiliki seluruh Indonesia, Azhar mengatakan, kesamaan tugas yaitu melakukan penisesuai dengan Peraturan Menteri Keulaian kinerja. Hanya saja ruang lingkup angan tentang Perubahan Peraturan bidang yang berada di bawah SekretaMenteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/ riat DJBC lebih luas, dibandingkan 2006 tanggal 22 Desember 2006, maka dengan ruang lingkup KPU. fungsi kepatuhan internal atau ”Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan penilaian kinerja pada tingkat Kantor Pembakuan Prestasi Kerja pada Wilayah DJBC akan menjadi salah satu Sekretariat DJBC mempunyai tugas tugas Subbagian Kepegawaian. dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Bidang Kepatuhan Internal dituntut seluruh unsur pada lingkungan DJBC, harus bisa menjalankan tugasnya sementara kalau Bidang Kepatuhan dengan baik dan harus benar-benar Internal hanya sebatas pada KPU independent. Untuk itu suatu sistem saja,”terang Azhar kembali. pengendalian internal atau Bidang KePentingnya keberadaan Bidang Kepatuhan Internal harus memiliki empat patuhan Internal yang berada pada KPU syarat karakteristik. Azhar menyebut tentunya diharapkan dapat meningkatempat syarat tersebut terdiri dari kan kinerja pelayanan dan pengawasobyektif, integritas, confidentiality dan an DJBC. Model Pengawasan Internal kompeten. ”Dalam unsur obyektif itulah yang terdapat pada KPU bisa AZHAR RASYIDI. Jangan menilai pemindahan letak independensi unit (Bidang dikatakan dapat meningkatkan citra tersebut semata-mata karena lulus atau tidak Kepatuhan Internal.red) ini,”terang DJBC, mengingat SDM pada KPU lulus tes KPU. Azhar kembali. dituntut untuk dapat menjalankan Ia kembali menegaskan Bidang Kepatuhan Internal tugas sesuai dengan aturan yang ada. SDM di KPU akan harus memperhatikan beberapa syarat dimana bidang selalu mendapatkan pengawasan dengan berbagai tersebut tidak terlibat atau berhubungan dengan kegiatan mekanisme yang ada pada Bidang Kepatuhan Internal. lain yang dapat mengurangi atau dianggap dapat WBC/ATS mengurangi hasil penilaian yang dilakukan. ”Termasuk disini kegiatan atau hubungan yang mungkin dapat menimbulkan konflik kepentingan,”ujarnya. Selain itu ia juga mengatakan Bidang Kepatuhan Internal tidak memihak atau berusaha melindungi salah satu pihak yang sedang dinilai atau sedang diukur kinerjanya.”Petugas tidak boleh berpihak kepada orang yang sedang diperiksa, termasuk didalamnya atasanya langsung maupun tidak langsung jika memang ditemukan,”ujar Azhar kembali. Selanjutnya Bidang ini tidak diperkenankan menerima sesuatu apapun yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya termasuk didalamnnya tidak mengumumkan atau membocorkan semua fakta permasalahan atau laporan yang sedang ditanganinya.

TURUT DALAM PROSES SELEKSI.

TANJUNG PRIOK. Penunjukan Tanjung Priok sebagai KPU bisa dijadikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja dan citra kepada masyarakat

12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Kegiatan ekspor impor Indonesia sebanyak 70 persen dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok. Untuk itu dibutuhkan jumlah SDM Bea Cukai yang ideal dalam melayani kegiatan ekspor impor tersebut. Selain itu juga mutu dari SDM tersebut juga haruslah yang benar-benar handal dan dapat diandalkan agar pelayanan prima kepada para pengguna jasa dapat terlaksana dan pengawasan yang efektif di bidang kepabeanan maupun cukai. Untuk itu DJBC mulai membentuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok serta Batam untuk dapat memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang komprehensif. Penunjukkan Tanjung Priok dan Batam sebagai awal KPU bisa dikatakan sebagai suatu upaya untuk memperlihatkan bahwa DJBC serius untuk meningkatkan kinerja dan citra kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh DJBC termasuk didalamnya melakukan seleksi bagi para calon pegawai yang akan menempati posisi pada KPU di Batam dan Tanjung Priok. Proses tersebut melibatkan lembaga akademis yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan dilakukan dalam berbagai tahapan yang benar-benar ketat. Sebagai bagian dari Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai, Bagian Kepegawaian terang Azhar, diberi tugas dalam bidang

WBC/ATS

TRAINING KPU. diikuti oleh para pegawai yang telah lulus seleksi dengan penuh antusias.

peningkatan integritas dan SDM. Dan bidang ini bertanggung jawab mulai dari proses rekrutmen dan seleksi sampai dengan pelaksanaan training dan retraining bagi calon pegawai KPU. Pada pelaksanaan beberapa waktu yang lalu, antusiasme para pegawai DJBC untuk mengikuti seleksi tersebut cukup banyak,hal ini terlihat banyaknya peserta pada saat seleksi dan training . DOK. WBC

KPBC BATAM. Siap menjadi KPU

Azhar mengatakan jumlah ideal pegawai yang dibutuhkan pada saat implementasi KPU di Tanjung Priok berjumlah 842 orang. Lebih lanjut ia merinci jumlah tersebut terdiri dari satu orang Kepala KPU, 10 orang Kepala Bidang, dua orang Pengendali Mutu Audit dan 38 orang Kepala Seksi atau subbagian. Selain itu juga terdapat 80 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), 492 Pelaksana Pemeriksa dan 219 Pelaksana Administrasi. ”Jumlah tersebut termasuk pegawai yang akan menempati posisi di Bidang Kepatuhan Internal, sebanyak 24 orang. Dan jumlah tersebut dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan membandingkan kondisi sebelum dan perkiraan saat KPU diimplementasikan,”ujarnya kembali. Ketika ditanya mengenai posisi para pegawai pada wilayah Kanwil VII Jakarta I yang tidak ikut tes seleksi KPU dan yang tidak lulus tes, Azhar mengatakan, mereka harus dipindahkan dari Tanjung Priok. Untuk melakukan proses pemindahan pegawai tersebut dilakukan secara selektif dan hati-hati, karena jumlah keseluruhan pegawai yang harus dipindahkan keluar dari Tanjung Priok kurang lebih mencapai 1100 orang. Selektif dan hati-hati yang dimaksud Azhar adalah, dari jumlah tersebut sebagian besar adalah pegawai yang berusia di atas 50 tahun atau pegawai perempuan yang tentu penempatannya tidak akan disamaratakan dengan pegawai yang masih muda. ”Satu hal mendasar yang ingin saya kemukakan adalah, jangan menilai pemindahan tersebut sematamata karena lulus atau tidak lulus tes KPU, karena pada kenyataannya banyak sekali pegawai di Tanjung priok yang memang sudah terlalu lama bertugas disana (Tanjung Priok.red) sehingga pemindahan mereka sebenarnya adalah dalam rangka penyegaran. Ini yang harus disadari bersama,”tegas Azhar. zap EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

13

WAWANCARA

THOMAS SUGIJATA DIREKTUR AUDIT SEKALIGUS KETUA TIM REFORMASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIDANG BEA DAN CUKAI

”...MENJAGA TINGKAT KINERJA DAN

KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS...” Keberadaan Bidang kepatuhan Internal pada KPU bukan diartikan sebagai ”pemadam kebakaran” atau ”polisi lalu lintas” yang baru bertindak setelah ada penyimpangan. Bukan hanya itu, diharapkan Bidang Kepatuhan Internal melakukan pengawasan, penilaian dan lain sebagainya untuk menjamin tujuan organisasi KPU berhasil. Hal tersebut menjadi tujuan utama dari keberadaan Bidang Kepatuhan Internal pada KPU yang dipaparkan Thomas Sugijata selaku Ketua Tim Reformasi Kebijakan Pelayanan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai kepada redaktur WBC Zulfril Adha Putra. Berikut petikan wawancaranya Bisa diceritakan seberapa pentingnya keberadaaan Bidang Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai? Keberadaan Bidang Kepatuhan Internal pada KPU sangat penting, mengingat fungsi dari bidang ini adalah untuk menjamin tingkat kinerja yang prima dengan menerapkan sebuah penilaian terhadap setiap unsur satuan kerja dan pelaku organisasi KPU. Penilaian tersebut melalui mekanisme yang sistemik dan transparan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen resiko, pengawasan, serta sistem dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam hal ini KPU. Selanjutnya bidang ini diharapkan juga untuk melakukan pengawasan, penilaian, evaluasi kerja serta penegakkan pelaksanaan kode etik dan integritas serta menjamin pegawai dan organisasi dapat bekerja secara efisien dan efektif. Apakah prinsip yang diterapkan selama ini dalam hal pengawasan internal belum maksimal sehingga harus dibentuk Bidang Kepatuhan Internal yang ada pada KPU? Sebenarnya sejak lama DJBC sudah memiliki perangkat dan sistem pengendalian internal. Kita bisa lihat seperti adanya Waskat (pengawasan melekat), Renstra (Rencana strategis lima tahunan), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) 14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

serta DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pegawai) dan termasuk pula didalamnya Tim Evaluasi Kinerja. Tidak hanya itu, bahkan beberapa tahun terakhir kita juga mempunyai kode etik dan perilaku pegawai, kemudian ada juga Standar Pelayanan Publik dan Standar Auditing sebagai standar dan produk hasil penilaian pegawai.Namun kita menyadari dan mengakui bahwa sampai saat ini semua alat dan mekanisme pengendalian tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan bersifat build-in control. Disinilah Bidang Kepatuhan Internal diharapkan dapat menjawabnya.

Lalu bagaimana standar Bidang kepatuhan Internal dalam menjalankan tugasnya? Pegawai pada Bidang Kepatuhan Internal wajib menerapkan dan memegang teguh prinsip-prinsip pengendalian internal yang menjadi standar dalam menjalankan tugasnya. Standar tersebut berupa Integrity, dimana integritas pegawai pada ”KPU Bidang Kepatuhan Internal harus tinggi dan ADALAH dapat dipercaya sehingga semua keputusan BAGIAN yang dihasilkan juga bersifat dapat di percaya. DARI Selanjutnya objectivity, disini pegawai Bidang DJBC Kepatuhan Internal harus menampilkan YANG objektifitas profesional pada level tertinggi di dalam mengumpulkan, mengevaluasi, TIDAK BERBEDA...” mengkomunikasikan semua informasi mengenai kinerja atau proses kerja dari unit kerja yang sedang dinilai atau diukur.

“ ”

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

15

WAWANCARA Pegawai pada Bidang Kepatuhan Internal harus menciptakan keseimbangan diantara semua hal yang relevan dan tidak secara semestinya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan di dalam memberikan penilaian atau keputusan. Selain dua hal tadi ada juga confidentiality, disini pegawai Bidang Kepatuhan Internal harus menghargai nilai dan kerahasiaan semua informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan informasi tersebut diluar kewenangannya kecuali, secara legal atau profesional diharuskan untuk melakukan itu. Selanjutnya adalah competency, maksudnya adalah pegawai pada Bidang Kepatuhan Internal harus memiliki dasar-dasar yang kuat dan harus mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan di dalam kinerja Bidang Kepatuhan Internal.

pegawai dibandingkan dengan semua standar yang berupa Key Performance Indicator atau KPI, Client Service Charter (CSC), peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta peraturan kode etik dan perilaku DJBC maupun KPU. Selanjutnya yang ketiga pemeriksaan kepatuhan internal. Disini tindak lanjut dari simpulan hasil analisis informasi suatu kinerja atau perilaku pegawai atau unit kerja yang kedapatan tidak memenuhi standar atau kriteria tertentu tertulis, dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan internal. Sedangkan yang ke empat adalah pemeriksaan khusus kepatuhan internal. Ini adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan terhadap adanya dugaan kuat telah terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang pegawai dan atau unit kerja di lingkungan KPU. Lalu bagaimana dengan metode yang digunakan oleh Yang kelima adalah pelaporan dan tindak lanjut. Disini Bidang Kepatuhan Internal yang ada di KPU dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal menyajikan menjalankan tugasnya? informasi tentang simpulan, temuan, rekomendasi hasil Bidang Kepatuhan Internal melakukan penanganan pemeriksaan kepatuhan internal secara lengkap, rinci dan analisis informasi yang dapat diperoleh dari empat akurat serta tepat waktu. Laporan hasil pemeriksaan sumber. Sumber pertama adalah Laporan Hasil kepatuhan internal dibuat dengan bentuk dan Pelaksanaan Kegiatan (LHPK), kemudian susunan sesuai standar yang ditentukan. Sistem Manajemen Pengaduan dan Pujian MaHasil pemeriksaan kepatuhan internal ”INDIKATOR syarakat (SMPP), Hasil pengawasan pelaksadisampaikan kepada kepala kantor dengan naan tugas di bidang pelayanan,pengawasan nota dinas tindak lanjut laporan untuk KINERJA dan administrasi kepabeanan dan cukai, dan diteruskan kepada pimpinan unit terkait yang TENTU perintah tertulis Direktur Jenderal atau Kepala berwenang. SAJA kantor. Sedangkan yang ke enam mengenai BERDASARKAN pemantauan tindak lanjut laporan kinerja. PARAMETER...” Bisa diceritakan mekanisme kerja yang diPemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan lakukan bidang ini dalam menjalankan yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan tugasnya, apakah dalam prakteknya akan merupakan salah satu fungsi kontrol demi selalu memantau kinerja tiap unit di KPU dengan terciptanya efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian menempatkan personilnya disana? internal pada KPU. Laporan kinerja hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem pengendalian internal yang merupakan tugas rangkaian kegiatan yang sistematis dan pokok dari Bidang Kepatuhan Internal berfungsi sebagai berkesinambungan. Untuk itu dilakukan melalui enam bahan evaluasi dan penilaian bagi pimpinan terhadap tahapan yaitu; efektifitas kinerja Bidang Kepatuhan Internal. Penanganan informasi, disini Bidang Kepatuhan Jika ditemukan adanya suatu ketidakpatuhan yang Internal melakukan penanganan atas semua informasi dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Bidang yang dapat menjadi sumber atau dasar dilakukannya Kepatuhan Internal? Dan sampai sejauh mana analisis informasi, pemeriksaan maupun pemeriksaan kewenangannya dalam hal menindaklanjuti suatu khusus kepatuhan internal. kasus tersebut? Yang kedua analisis informasi, dimana pada dasarnya Ada dua langkah yang akan diambil oleh Bidang merupakan tahap pertama dari proses pengukuran atau Kepatuhan Internal, jika terdapat indikasi pelanggaran atau penilaian kinerja pegawai dan atau unit bidang kerja penyimpangan kinerja. Yang pertama berupa pemberian melalui informasi. Proses penilaian kinerja di dalam tahap semacam peringatan kepada pegawai atau unit kerja yang analisis informasi dilakukan dengan membandingkan bersangkutan yang dikirimkan kepada pimpinan langsung tingkat performance yang ditunjukkan dari hasil terkait untuk perbaikan atau peningkatan kinerja selanjutnya. pelaksanaan kerja dan perilaku yang ditampilkan oleh

“ ”

16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Yang kedua, jika menyangkut pelanggaran atau penyimpangan berulang atau kategori berat, maka akan diberikan rekomendasi sesuai jenis dan tingkat pelanggaran. Misalnya, pelanggaran terkait dengan misconduct pegawai dapat berupa pengenaan sanksi atau hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri sipil. Rekomendasi akan diteruskan kepada Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti kepada unit atau pihak yang berwenang sesuai jenis pelanggarannya. Misalnya, rekomendasi mengenai sanksi disiplin pegawai akan diteruskan kepada Bagian Umum u.p Kasubag Kepegawaian.

Lalu bagaimana pula mengontrol Bidang Kepatuhan Internal agar tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau dengan kata lain, siapa yang mengontrol kepatuhan bidang ini? Unit yang mengontrol kinerja bidang ini adalah Kepala Kantor, Dirjen dan instansi pengawasan eksternal KPU seperti Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Apakah dengan adanya Bidang Kepatuhan Internal maka akan ada pula Bidang Kepatuhan Eksternal? Ada bidang bimbingan kepatuhan dan layanan informasi yang berfungsi untuk memberikan bimbingan kepatuhan dan konsultasi kepabeanan dan cukai bagi pengguna jasa, menyediakan informasi yang akurat dan seragam baik kepada masyarakat maupun pengguna jasa serta unit internal dalam rangka fasilitasi hubungan kepada pengguna jasa. Untuk menciptakan kelancaran dan kenyamanan sesuai prinsip Know Your Customers” maka dilakukan segmentasi jenis kegiatan pembinaan dan konsultasi.

Bisa diceritakan apa yang menjadi dasar Bidang Kepatuhan internal menjalankan tugasnya, apakah ketika mengetahui adanya suatu ketidakpatuhan baru bidang ini menjalankan tugasnya? Atau sebagai suatu sistem yang memberikan suatu peringatan dini agar para petugas yang berada di Kembali mengenai KPU, kalau KPU bisa KPU menjalankan tugasnya dengan baik dan patuh dikatakan utama dengan visi dan misinya pada aturan? Bidang ini dibentuk bukan sebagai sehingga bisa menekan jumlah ”pemadam kebakaran” atau ”polisi lalu lintas” penyalahgunaan dan juga menyelamatkan ADA DUA yang baru bertindak setelah ada pendapatan negara, apakah efek balon penyimpangan atau pelanggaran, melainkan LANGKAH YANG bisa terjadi, dimana nantinya lebih kepada fungsi pengendalian yang AKAN DIAMBIL penyelewengan tersebut dapat terjadi di bersifat prefentif melalui mekanisme yang OLEH BIDANG tempat lain yang bukan KPU? Ada dua hal yang berbeda yang harus kita sistematis dalam menjaga tingkat kinerja dan KEPATUHAN pahami disini. Pertama, bahwa importasi kepatuhan pelaksanaan tugas. INTERNAL adalah hak importir untuk melakukan dimana Apakah Bidang Kepatuhan Internal yang saja mereka lakukan. Prinsip yang berlaku ada pada KPU sama dengan bidang serupa disini adalah maksimalkan keuntungan secara yang ada pada Bappepam dan KPK? bisnis. Namun yang kedua, di lain pihak DJBC memiliki Bidang Kepatuhan Internal pada KPU secara umum kewajiban untuk memastikan kepatuhan semua transaksi memiliki persamaan tugas dan fungsi sebagaimana unit atas pemenuhan kepabeanan, dimanapun transaksi pengendali internal yang ada pada Bappepeam dan KPK importasi dilakukan. pada khususnya, yaitu sebuah unit yang berfungsi Perlu diingat, KPU adalah bagian dari DJBC yang tidak sebagai pengendali dan penjamin terlaksananya berbeda dengan kantor-kantor pabean lainnya dalam kepatuhan internal pegawai dan unit kerja dalam mengamankan hak-hak negara. Sehingga pengamanan dan melaksanakan tugas. penegakkan visi dan misi DJBC juga akan diterapkan di seluruh kantor pabean yang KPU maupun yang non KPU. Lalu apa yang menjadi indikator keberhasilan Bidang Dengan adanya Bidang Kepatuhan Internal pada Kepatuhan Internal dalam menjalankan tugasnya? Indikator kinerja tentu saja berdasarkan parameter KPU, apa yang diharapkan bagi KPU dan DJBC? Dengan adanya Bidang kepatuhan Internal, maka dan indikator-indikator yang tercantum dalam KPI untuk diharapkan kinerja baik dari sisi profesionalisme maupun Bidang Kepatuhan Internal. Secara umum tingkat integritas pegawai, unit kerja dan organisasi KPU dapat keberhasilan bidang ini akan ditunjukkan dari makin memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga tingginya tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh seluruh diharapkan tujuan, misi dan visi KPU khususnya dan pegawai dan unit kerja KPU dan makin tingginya tingkat DJBC pada umumnya dapat tercapai. kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan KPU.

“ ”

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

17

KONSULTASI KEPABEANAN & CUKAI

Dengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupun e-mail, agar dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akan memproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

TENTANG REGISTRASI IMPORTIR, AUDIT DAN PITA CUKAI Mohon ijin untuk mengajukan beberapa pertanyaan : 1. Seorang importir produsen mendapat fasilitas Jalur Hijau yang memiliki nomor agenda registrasi, melakukan importasinya menggunakan jasa PPJK, tentu saja importir tersebut memberitahukan nomor agenda registrasinya yang sifatnya sangat rahasia pada PPJK tadi. Kalau PPJKnya nakal, maka nomor agenda registrasi yang dimiliki importir tadi bisa dipakai untuk importir lain, dengan demikian terjadi penyalahgunaan agenda registrasi. Misalnya PPJK tersebut meminjamkan nomor registrasinya kepada importir produsen yang lain, kemudian importir produsen tadi melakukan importasi barang yang bukan peruntukannya, dengan demikian telah terjadi penyalahgunaan registrasi importir dan penyalahgunaan fasilitas jalur hijau sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan tidak ada, tetapi barang impor tersebut setelah keluar dari kawasan pabean tujuannya tidak ke importir tadi, hal ini dapat dibuktikan dengan diikuti (Delivery Order), dan terbukti terjadi penyalahgunaan nama importir dan fasilitas jalur hijau. Pertanyaannya, a. Bila terbukti terjadi penyalahgunaan nama importir (registrasi) dan barang tersebut tujuannya tidak ke importirnya, apa tindakan petugas Bea dan Cukai dan apakah ada dasar hukumnya untuk melakukan tindakan ? b. Apakah boleh dilakukan perbaikan penerima barang (redress) 2. Saya pernah mendengar istilah Audit Investigasi, dalam terminologi/ketentuan umum yang tercantum didalam UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 11/1995 tentang Cukai, tidak ada pengertian tentang Audit atau Audit Investigasi. Pada UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang kepabeanan tercantum penjelasan audit, sedangkan Audit Investigasi tidak ada penjelasan. Pertanyaannya, a. Apa pengertian Audit Investigasi ? b. Apa dasar hukumnya suatu perusahaan dilakukan Audit Investigasi ? c. Dalam hal apa dilakukan Audit Investigasi ? d. Dan siapa/bagian mana yang melakukan audit investigasi ? 3. Sebuah Perusahaan Rokok yang telah memiliki NPPBKC, kemudian perusahaan tersebut produksi hasil tembakau berupa SKT atau SKTF, tetapi hasil produksi rokok tersebut tidak didaftarkan di KPBC setempat, lalu rokok tersebut dikeluarkan dari pabrik untuk dijual dengan dilekati stiker yang mirip/menyerupai pita cukai. 18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Pertanyaannya, a. Bagaimana terhadap perusahaan rokok tersebut yang telah memproduksi rokok tanpa dilaporkan (ijin merk) ke kantor Bea dan Cukai setempat mengingat perusahaan tersebut sudah memiliki NPPBKC. b. Bagaimana terhadap rokok yang dijual dengan dilekati stiker yang mirip/menyerupai pita cukai. Terimakasih atas tanggapan yang diberikan ABUD S.B. Desa Walan No. 32 Rt. 004/Rw. 01 Sedati Agung, Sidoarjo Jatim Tanggapan dari Dit. P2 : Sehubungan dengan pertanyaan nomor 1 seperti termaksud di atas, bersama ini disampaikan pendapat kami sebagai berikut : A. Kasus : 1. Penyalagunaan nomor registrasi importir. Perusahaan/Importir Produsen (A) yang melakukan importasi dengan menggunakan nomor registrasi importir Perusahaan/Importir Produsen lain (B) yang dalam pelayanan impornya mendapatkan jalur hijau. Nomor Registrasi Importir diperoleh dari PPJK yang sebelumnya mengurus importasi perusahaan/importir pemilik nomor registrasi yang sah (B). 2. Barang yang diimpor bukan peruntukannya; 3. Dalam Proses Importasi Tidak ada kerugian negara; 4. Barang Impor tidak dibawa ke alamat importasinya B. Pertanyaan: 1. Bila terbukti terjadi penyalahgunaan nama importir (registrasi), dan barang tersebut tujuannya tidak ke importasinya, apa tindakan petugas Bea dan Cukai dan apakah dasar hukumnya untuk melakukan tindakan itu. 2. Apakah boleh dilakukan perbaikan penerimaan barang (redress)? C. Analisa Terdapat beberapa indikasi dan hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Bahwa PPJK telah berlaku curang dengan meminjamkan nomor registrasi Importir B kepada importir A tanpa ijin dari importir B sebagai pemilik nomor registrasi; 2. Bahwa semua dokumen pelengkap yang dilampirkan pada saat pengajuan PIB adalah palsu, karena

importasi A menggunakan nomor registrasi importir B tanpa ijin dari importir B; 3. Bahwa barang yang diimpor adalah barang-barang yang bukan merupakan modal maupun bahan baku untuk keperluan produksinya atau barang lain yang bukan untuk keperluan perusahaan industri yang bersangkutan; 4. Semua kewajiban kepabeanan yang berkaitan dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) telah dipenuhi. D. Pendapat 1. Dengan acuan indikasi tersebut, perlu dilakukan penyelidikan mendalam terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang cukup dan akurat dalam rangka membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran baik terhadap ketentuan kepabeanan maupun ketentuan mengenai Angka Pengenal Impotir. Apabila berdasarkan penyelidikan dapat dibuktikan adanya pelanggaran baik terhadap ketentuan kepabeanan, ketentuan mengenai Angka Pengenal Importir maupun ketentuan impor lainnya, maka akan dilakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelanggaran yang telah dilakukan. Salah satu proses penyelidikan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Audit terhadap perusahaan (A) sebagai pemilik nomor registrasi importir yang sah, sehingga akan terdeteksi/diketahui adanya penyalahgunaan nomor registrasi importir, karena perusahaan (A) tidak pernah mengajukan PIB yang diajukan perusahaan (B) kepada Bea Cukai. 2. Untuk pertanyaan tentang perbaikan penerima barang (redress consignee), kami tidak bisa memberikan jawaban karena tidak dijelaskan permasalahannya, pihak-pihak mana saja yang terlibat serta alasan pengajuan redress. Demikian disampaikan untuk dimaklumi. DIREKTUR P2 Erlangga Mantik NIP 060044479 Tanggapan dari Dit. Audit : Atas pertanyaan pembaca WBC pada nomor 2 tersebut di atas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut : a. Audit Investigasi bukan merupakan jenis audit tersendiri tetapi merupakan metode/teknik khusus dari audit kepabeanan dan audit cukai sehingga lebih tepat disebut sebagai Audit yang bersifat Investigasi. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tatalaksana Audit Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Audit yang bersifat Investigasi dilaksanakan secara insidentil berdasarkan perintah, permintaan atau informasi yang bersifat mendesak dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Audit, Direktorat lain, Kepala Kantor Wilayah, Masyarakat, Perusahaan atau Instansi lain. Pada dasarnya Audit yang bersifat Investigasi merupakan audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang khusus dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang.

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 86 mengenai audit kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 39 mengenai pemeriksaan pembukuan. c. Audit yang bersifat investigasi dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai. d. Audit yang bersifat investigasi dapat dilaksanakan oleh Direktorat Audit atau Kantor Wilayah Bea dan Cukai berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Tim Audit yang bersifat Investigasi terdiri dari seorang Pengawas Mutu Audit, seorang Pengendali Teknis Audit, seorang Ketua Auditor, seorang atau lebih Auditor, ditambah dengan satu atau lebih Pejabat Bea dan Cukai dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan jika dipandang perlu dapat ditambah dengan seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai lainnya. Demikian disampaikan sebagai masukan. DIREKTUR AUDIT Thomas Sugijata NIP 060054084 Tanggapan dari Dit. Cukai : Sehubungan dengan surat pertanyaan pada butir 3, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut : “Bahwa untuk menjalankan usaha sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau wajib memiliki ijin berupa NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan dalam NPPBKC dicantumkan jenis hasil tembakau yang diijinkan untuk diproduksi. Pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC, sebelum memproduksi hasil tembakau sesuai jenis hasil tembakau yang diijinkan dalam NPPBKC wajib mengajukan permohonan Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) atas merek yang akan diproduksi tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor 07/BC/ 2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau. Atas dasar Penetapan HJE oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tersebut, pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) ke KPBC yang mengawasi pabrik hasil tembakau. Hasil tembakau (rokok) yang dijual atau disediakan untuk dijual yang belum mendapatkan Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) dan/atau dilekati selain Pita Cukai yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang cukai (dilekati sticker yang mirip/ menyerupai Pita Cukai), dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pidana di bidang cukai.” Demikian disampaikan dan agar menjadi maklum. DIREKTUR CUKAI u.b. Kasubdit Cukai Hasil Tembakau Patarai Pabottinggi NIP 060061502

b. Audit yang bersifat Investigasi berada di dalam lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

19

DAERAH KE DAERAH WBC/KY

FOTO BERSAMA. Seluruh pegawai KPBC Tarakan berpose bersama di depan KPBC Tarakan.

KPBC TIPE A4 TARAKAN

PINTU GERBANG DI WILAYAH UTARA KALIMANTAN TIMUR Luasnya wilayah perairan menyulitkan pelaksanaan pengawasan.

“M

atahari di Tarakan ada tujuh…” celetuk seorang teman, saat kami tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Timur (15/5). Teriknya sinar matahari memang begitu terasa di kota berpenduduk sekitar 175.129.000 jiwa tersebut. Hari itu WBC tiba di Bandara Juwata sekitar pukul 13.25 WIB atau pukul 14.25 WITA (perbedaan waktu antara Jakarta dan Tarakan adalah satu jam-red). Selama dua jam perjalanan Jakarta – Balikpapan ditambah transit sekitar 30 menit di Bandara Sepinggan, Balikpapan, membuat perjalanan dari Jakarta menuju Tarakan cukup melelahkan. Setibanya di bandara, kami langsung menuju lapangan parkir dan langsung tancap gas menuju KPBC Tarakan. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan dari bandara, kami tiba di KPBC Tarakan yang terletak di ujung Kota Tarakan. Sekilas, lokasi KPBC Tarakan persis berada di tusuk sate, tetapi ternyata tidak karena jalan menuju KPBC Tipe A4 Tarakan hanya satu arah sehingga untuk mencapai KPBC Tarakan kami harus memutar.

20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Usai istirahat dan makan siang di dalam kantor, kami pun beranjak menuju dermaga Malundung. Dermaga tersebut letaknya persis di sebelah KPBC Tarakan. Di tempat itu telah menunggu kapal patroli BC 7001 bersama para ABK-nya yang sedang bersiap-siap melakukan patroli. Kami cukup beruntung diberi kesempatan berkeliling selama kurang lebih satu jam mengitari wilayah perairan Tarakan dengan menggunakan BC 7001 sambil melihat-lihat lebih dekat fasilitas dan peralatan yang dimiliki BC 7001. Melihat lokasinya berada di wilayah paling utara Kalimantan Timur, tak heran jika Tarakan disebut sebagai pintu gerbang di wilayah utara Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Tawau-Sabah (Malaysia) dan Filipina (Davao, Mindanao). Tarakan memiliki luas wilayah 657,33 km, yang terdiri dari wilayah daratan (250,80 km) dan lautan (406,53 km). Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi propinsi Kaltim karena kota tersebut merupakan penggerak pertumbuhan wilayah utara propinsi Kaltim dan pintu gerbang ke dua (second gate) bagi Kaltim setelah Kota Balikpapan. Selain merupakan pusat transit perdagangan antar pulau di wilayah utara Kaltim, Tarakan juga menjadi pusat transit perdagangan antar Indonesia-Malaysia-Filipina. Tak heran jika Tarakan memiliki visi menjadi “The New Singapore”.

WBC/KY

Heru menjelaskan, saat ini komoditi Dengan jumlah penduduk yang batu bara merupakan komoditi ekspor terus meningkat, struktur terbesar yang melalui KPBC Tarakan. perekonomian Tarakan didominasi oleh Namun demikian, ada beberapa komosektor jasa dan industri (sekitar 75 diti ekspor lainnya yang juga menjadi persen) dan sektor ekstaktif sumber andalan seperti plywood, udang, daya alam (sekitar 14 persen), sisanya chipwood dan methanol dengan jumlah dari sektor lain. Saat ini, peluang PEB rata-rata perbulan sekitar 80 investasi yang potensial untuk dokumen. dikembangkan di kota Tarakan adalah Berbicara mengenai target penerisektor perdagangan, industri hilir, maan, Heru menjelaskan bahwa tahun manufacturing, pariwisata dan properti. 2006 target yang dibebankan pada Wilayah kerja KPBC Tarakan sendiri KPBC Tarakan sebesar Rp. meliputi Kotamadya Dati II Tarakan, 2.821.520.000. Dari target tersebut, Kabupaten Bulungan, Kabupaten yang tercapai hanya 51,83 persen atau Malinau dan Kabupaten Berau. KPBC sebesar Rp. 1.218.095.743, dimana Tarakan juga membawahi dua kantor pemasukan yang paling besar berasal bantu dan dua pos pengawasan, yakni dari bea masuk yakni sebesar Rp. Kantor Bantu Bea dan Cukai Pulau 938.173.542. Bunyu, Kantor Bantu Tanjung RedebMenurut Heru, tingginya pemasukBerau, Pos Pengawasan Bandar Udara an dari bea masuk disebabkan karena Juwata Tarakan dan Pos Pengawasan komoditi yang paling banyak diimpor Pelabuhan Malundung Tarakan. hanyalah batu pecah guna Namun demikian, saat ini di Kantor pembangunan infrastruktur dan alatBantu Pulau Bunyu sudah tidak ada HERU HARIADI. Masyarakat Tarakan sudah alat kebutuhan pabrik plywood. lagi kegiatan pelayanan maupun turun temurun melakukan perdagangan Untuk tahun 2007 ini, target pengawasan. Demikian pula halnya secara tradisional dengan Tawau, Malaysia. penerimaan yang dibebankan pada Pos Pengawasan Bandara Juwata yang KPBC Tarakan naik menjadi Rp. sudah tidak berfungsi sejak bandara 3.018.960.000. Hingga saat ini (Januari - April 2007), tersebut tidak lagi melayani rute internasional (sekitar target yang diperoleh telah mencapai Rp. 1.216.417.267, tahun 1990-an). Sedangkan Pos Pengawasan Pelabuhan atau sekitar 46,94 persen dari target yang ditetapkan Malundung saat ini masih aktif mengawasi barang-barang dengan kontribusi terbesar dari komoditi impor gula dari bawaan penumpang kapal ferry rute Tawau, Malaysia – Thailand. Tarakan yang berlabuh setiap hari di dermaga Saat ditanya mengenai cukai, Heru menjelaskan Malundung. bahwa di wilayah kerja KPBC Tarakan tidak terdapat Menurut Kepala KPBC Tipe A4 Tarakan, Heru Hariadi, pengusaha cukai. Sejak menjabat sebagai Kepala KPBC saat ini yang berpeluang untuk berkembang adalah Tarakan, Heru mengaku belum pernah melihat rokok Kantor Bantu Tanjung Redeb, Berau. Pasalnya, kegiatan ilegal yang dipasarkan di Tarakan. Namun demikian, ekspor batu bara yang melalui pos tersebut diperkirakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi dapat dieksploitasi selama 30 tahun kedepan dan dikelola cukai bekerjasama dengan Kanwil Balikpapan. oleh PT. Berau Coal dan PT. Bara Jaya Utama. WBC/KY

ROMA. Operasi BKO berhasil menegah 514 bal roma (rombengan Malaysia) atau pakaian bekas.

WBC/KY

TANGKAPAN KAYU. Hasil operasi BKO juga berhasil menegah kayu yang akan diselundupkan. Tampak barang bukti berupa tumpukan kayu-kayu yang berhasil disita petugas. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

21

DAERAH KE DAERAH PELABUHAN TANGKAHAN SULITKAN PENGAWASAN Dengan wilayah kerja yang luas dan dipisahkan oleh lautan, tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi oleh KPBC Tarakan dalam hal pengawasan adalah terbatasnya sarana transportasi. Saat ini KPBC Tarakan dilengkapi dengan sarana berupa speed boat BC 1515 dan BC 15024 untuk wilayah perairan, serta BKO dari Kanwil XV (Balikpapan) untuk wilayah lautan lepas. Sarana lain yang dimiliki KPBC Tarakan antara lain adalah alat komunikasi (Radio SSB), kendaraan roda 4 dan roda 2, serta senjata api dinas. Untuk itu, lanjut Heru, upaya yang selama ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut adalah dengan cara mengoptimalkan sarana yang ada. Selain kurangnya sarana transportasi, ada beberapa kendala yang kerap dialami dalam melakukan pengawasan. Pertama, kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan kerja karena luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Kedua, banyaknya tempat atau dermaga tradisional (tangkahan) yang menyebabkan timbulnya kegiatan ekonomi ilegal di sepanjang perairan dan pantai serta tempat-tempat terpencil lainnya. “Banyaknya pelabuhan tangkahan ini membuat kita kesulitan untuk memonitornya secara maksimal, ditambah lagi kurangnya SDM,” tambah Heru. Biasanya, komoditi yang melalui pelabuhan tangkahan merupakan komoditi sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat yang didatangkan dari Tawau, Malaysia, seperti sayuran, susu, bahan makanan dan sebagainya. Ketiga, aspek sosial kemasyarakatan dan perilaku masyarakat daerah. “Masyarakat Tarakan sudah turun temurun melakukan perdagangan secara tradisional dengan Tawau, Malaysia, sehingga mereka belum terbiasa dengan aturan kepabeanan,” kata Heru. Dengan demikian, tugas yang paling utama yang harus dilakukan

pegawai bea cukai Tarakan adalah memberikan sosialisasi pada masyarakat setempat, bagaimana ketentuan atau peraturan perundang-undangan kepabeanan. Untuk itu, KPBC Tarakan beberapa kali telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk diberikan penjelasan atau sosialisasi kepabeanan yang sifatnya ringan. Pasalnya, sosialisasi tersebut lebih ditujukan untuk penyadaran masyarakat bahwa ada ketentuan kepabeanan yang berlaku saat ini. “Alhamdullilah sejak sosialisasi tersebut dilakukan, masyarakat sudah banyak yang mengisi dan menyerahkan CD atau customs declaration pada petugas bea cukai,” katanya. Tahun ini saja (Januari - April 2007), dari CD yang diserahkan, berhasil terkumpul penerimaan dari bea masuk yang nilainya meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk itu Heru menargetkan bahwa CD tersebut sebagai langkah awal untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar bea masuk sesuai aturan. Sedangkan hubungan antara KPBC Tarakan dengan stakeholder di sekitarnya hingga saat ini berjalan dengan baik. Kepada para stakeholder tersebut, KPBC Tarakan juga telah melakukan pembinaan melalui sosialisasi tentang kepabeanan. Ia juga mengatakan bahwa tingkat penyelundupan di wilayah kerja KPBC Tarakan cukup tinggi. Komoditi yang kerap diselundupkan adalah kayu dan rombengan/ pakaian bekas. Beberapa waktu yang lalu (14/3), hasil operasi BKO yang dikoordinasikan Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur (Balikpapan), berhasil ditegah dua buah kapal berisi cakar (pakaian rombengan) atau roma (rombengan Malaysia) sejumlah 514 bal yang proses penyidikannya dilakukan di KPBC Tarakan. Kemudian tanggal 8 Mei 2007, kembali hasil operasi BKO tersebut berhasil menegah penyu yang telah mati sejumlah 387 ekor dan 3 buah cangkang kima. Lalu, tanggal 20 Mei 2007, operasi tersebut berhasil menegah 2 kapal berisi kayu jenis WBC/KY amara berukuran kurang lebih 5 m3 sejumlah 93 batang dan kayu jenis meranti dan mengkirai berukuran 25 m3 sejumlah 573 batang.

SDM KURANG

KANTOR BANTU TANJUNG REDEB, BERAU. Berpeluang untuk berkembang karena tingginya kegiatan ekspor batu bara yang melalui pos tersebut. Tampak tiga orang pegawai yang sedang bertugas di Kantor Bantu tersebut.

22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Sebagai Kepala KPBC Tarakan, Heru memiliki program kerja yang sedang dijalankan. Yang paling utama adalah bagaimana menyadarkan masyarakat yang selama ini berdagang secara tradisional, agar lebih paham dengan aturan kepabeanan. Kedua, meningkatkan kinerja pegawai agar pengetahuan pegawai bertambah dan lebih terbuka dalam menghadapi persoalan. Selama ini, untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan KPBC Tarakan, digelar pelatihan seperti P2KP (program pembinaan dan keterampilan pegawai) secara rutin. Selain itu, kegiatan

WBC/KY

DERMAGA MALUNDUNG. Di dermaga ini kegiatan pengawasan terhadap barang-barang bawaan penumpang kapal ferry rute Tawau, Malaysia - Tarakan dilakukan petugas bea cukai.

olahraga di lingkungan KPBC Tarakan juga digiatkan, terutama olahraga bola voli. Dari olahraga bola voli tersebut, KPBC Tarakan boleh berbangga hati karena tim bola voli putri KPBC Tarakan kerap memenangkan berbagai macam pertandingan. Selain melalui olahraga, Heru juga melakukan pendekatan dengan anak buahnya melalui diskusi dari hati ke hati. “Banyak hal yang bisa didiskusikan dengan pegawai. Kalau pegawai ada yang menemui kendala di lapangan, dapat didiskusikan bersama-sama dan dicari pemecahannya,” tandasnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu kendala yang dihadapi KPBC Tarakan adalah belum memadainya SDM yang dimiliki KPBC Tarakan. Dengan terbatasnya SDM, wilayah pengawasan yang letaknya jauh menjadi sulit untuk dijangkau. Heru mencontohkan, kapal patroli yang ada di Tarakan jumlahnya ada 2 kapal, tapi nakhodanya hanya satu orang, begitu juga dengan KKM (kepala kamar mesin) yang juga hanya satu orang. Akibatnya, satu orang nakhoda dan satu orang KKM merangkap dua kapal sekaligus. Tak hanya itu, terkadang pegawai yang tersisa di kantor jumlahnya berkurang karena ada beberapa pegawai yang ikut patroli, ada pula yang secara bergilir (rolling) tiap bulan bertugas di Kantor Bantu Tanjung Redeb, Berau (jumlahnya tiga orang). Namun demikian, kegiatan pelayanan tetap dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada.

Upaya untuk penambahan pegawai telah dilakukan dengan meminta penambahan pegawai ke Kantor Pusat. Saat ini KPBC Tarakan diperkuat oleh 35 personil. Idealnya, lanjut Heru, jumlah SDM untuk KPBC Tarakan adalah 65 orang. TABEL KOMPOSISI PEGAWAI KPBC TARAKAN SAAT INI TERDIRI DARI : Posisi Kepala kantor Kepala seksi Korlak Pelaksana pemeriksa pelaksana Sarhub Jumlah

IDEALNYA:

Jumlah (pegawai) 1 5 4 6

Posisi

Jumlah (pegawai) 1 5 4 10

16 3

Kepala kantor Kepala seksi Korlak Pelaksana pemeriksa pelaksana Sarhub

35

Jumlah

65

30 5

Berbicara mengenai rumah dinas, Heru mengaku rumah dinas yang ada saat ini cukup memadai bagi pegawai karena mayoritas pegawai bea cukai Tarakan merupakan putra daerah asli. ifa EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

23

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO : KY

BC 7001 Ketika WBC berkunjung ke KPBC Tarakan (15/5), kapal patroli BC 7001 sedang merapat di Pelabuhan Tarakan. Kapal ini sedang dalam persiapan untuk melakukan patroli selama kurang lebih satu bulan. Muncul kemudian tawaran berkeliling sejenak menggunakan BC 7001. Jadilah WBC ikut dalam pelayaran singkat berkeliling perairan Tarakan selama hampir satu jam. Dalam pelayaran tersebut kami berkesempatan melihat dari dekat peralatan dan fasiltas yang dimiliki kapal mulai dari ruang mesin, ruang ABK, dapur, ruang kemudi, hingga pelajaran singkat tentang senjata yang ada di muka kapal, serta berkenalan dengan para awak kapal. BC 7001, selamat bertugas ! ky 8 24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

WBC/ATS

KPBC TIPE A1 SOEKARNO-HATTA. Pada 1 Juli 2007 mulai menerapkan secara penuh Soekarno-Hatta Customs Administration Network.

KPBC SOEKARNO-HATTA

TERAPKAN “SOEKARNO-HATTA CUSTOMS ADMINISTRATION NETWORK” Demi mewujudkan pelayanan prima yang selama ini dicita-citakan Direktorat Jendaral Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A1 Soekarno-Hatta, menerapkan pola administrasi yang lebih sederhana dan efisien. Pola yang mulai diterapkan pada 1 Juli mendatang, diharapkan dapat menjadi cerminan pelayanan DJBC kedepan.

T

idak dapat dipungkiri, kegiatan ekspor impor di KPBC Tipe A1 Soekarno –Hatta mempunyai frekuensi yang cukup tinggi, mulai dari impor barang perorangan yang tidak terlalu besar, hingga impor barang dalam jumlah besar, berjalan secara rutin setiap harinya. Tingginya frekuensi impor ini, terkadang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggunga jawab yang akhirnya dapat menyesatkan market forces. Umumnya oknum tersebut atau yang dikenal dengan istilah “calo”, kerap berkeliaran di sekitar bandara. Jika para calo melihat wajah lugu seseorang yang akan melakukan impor dan tidak tahu tatacara impor yang benar, kesempatan

itulah yang sering dimanfaatkan oleh calo dengan menawarkan diri mengurus segala sesuatunya kepada bea cukai dengan ongkos borongan. Kenyataan yang terjadi, banyak pihak importir yang dikecewakan dan dirugikan dalam jumlah yang cukup besar oleh calo-calo tadi, dan ujung-ujungnya yang akan disalahkan adalah bea cukai, karena importir hanya mengetahunya bea cukai lah yang telah mempersulit impor mereka.

MENGUBAH POLA LAMA MENJADI LEBIH EFISIEN Berbagai upaya pun telah dilakukan KPBC SoekarnoHatta, mulai dari sosialisasi kepada importir untuk tidak menggunakan jasa calo, hingga pemasangan pamflet disetiap sudut ruangan yang berisi tatacara ekspor dan impor maupun kegiatan kepabeanan lainnya. Dari rangkaian kejadian yang kerap menimpa importir tersebut, maka KPBC Soekarno-Hatta pun kini telah menerapkan pola baru yang lebih efisien yang diberi nama “Soekarno-Hatta Customs Administration Network” (SCAN) atau jaringan adminsitrasi KPBC Soekarno-Hatta. Menurut Kepala KPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta, Agung Kuswandono, penerapan Soekarno-Hatta Customs Administration Network ini sebenarnya bukan hal baru di DJBC, ini hanya mengubah pola lama yang selama ini berjalan menjadi lebih efisien lagi. “Saya melihat 70 persen jenis pekerjaan di KPBC ini EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH WBC/ATS

draf SK-nya dan langsung dikerjakan. Ketiga, surat yang memerlukan analisis, surat ini di registration officer nanti akan diteruskan ke suatu rungan khusus yang diberi nama analyzing point. Untuk analyzing point sebenarnya sejak dulu sudah ada, tapi tempatnya di masing-masing unit. Di SCAN nanti semua unit dikumpulakan pada satu tempat, sehingga nota pendapat diselesaikan di satu tempat. Dan yang utama adalah, masingmasing pemeriksa yang memberikan nota pendapat tersebut harus menandatanganinya, termasuk kepala seksi yang terkait juga ikut mendatanganinya, jika semuanya telah benar maka kepala kantor tinggal menandatanganinya, jadi tidak harus berjalan ke masing-masing unit. “Kami telah siapkan beberapa pegawai untuk registrasi, pegawai khusus untuk front desk, sedangkan PERUBAHAN DIBEBERAPA LINI untuk conception desk ada di analysing Untuk perubahan itu, Agung menje- AGUNG KUSWANDONO. Yang diubah bukan sistemnya, tapi polanya yang dibuat menjadi point. Sehingga front desk akan laskan ada beberapa lini. Lini yang per- lebih simpel. menjelaskan kepada market forces tama adalah Front Desk Officer, yang yang datang, misalnya untuk impor pekerjaannya menerima surat dan memsementara namun belum jelas tatacaranya, maka akan bukukan surat. Namun sebelum surat tersebut dibukukan, ada petugas khusus yang akan menjelaskan. Selain itu terlebih dulu dilakukan screening, jika surat yang masuk juga telah disediakan komputer untuk membantu dari market forces, maka akan dilihat dulu penjelasan. Sehingga market forces akan menerima kelengkapannya, apakah sudah lengkap baik persyaratan penjelasan dengan baik dan benar, kendati surat mereka maupun administrasinya atau belum, jika belum maka belum lengkap, paling tidak mereka kembali tidak dengan jawaban langsung diberikan saat itu juga kepada market tangan kosong. Nah ini kalau di KPU yang dinamakan forces sehingga mereka tidak menunggu terlalu lama. client coordinator,” ujar Agung Kuswandono. Jika surat tersebut sudah lengkap segala Kembali kepada ketiga surat tersebut, jika surat telah persyaratannya, maka surat tersebut akan dibukukan di ditandatangani oleh kepala kantor maka surat akan komputer, sehingga market forces dapat mengetahuinya dinomori dan masuk ke tim monitoring. Tim monitoring kalau suratnya sudah diterima. Setelah itu surat yang akan memasukan entry data dan dinyatakan selesai diserahkan ke belakang yang disebut registration desk, diproses. Dengan demikian market forces yang disinilah surat-surat tersebut dipilah. menunggu akan tahu surat yang mereka ajukan telah Ada tiga jenis surat yang dipilah, pertama surat yang selesai atau belum. langsung diproses oleh kepala kantor atau seksi yang “Untuk tim monitoring memiliki beberapa fungsi, terkait, misalnya surat meminta sumbangan, surat ketemu diantaranya memonitor seluruh pekerjaan ini, misalnya kepala kantor, surat dari instansi terkait, surat dari ada surat di analyzing poin sudah empat jam tidak kakanwil, itu langsung diberikan ke kepala kantor. Kedua, bergerak maka mereka yang akan memberitahukan surat yang berkaitan dengan pekerjaan administrasi tetapi kepada kepala kantor, itu untuk internal. Untuk eksternal, tidak memerlukan banyak analisis, misalnya permohonan tim monitoring yang telah memiliki data base SKPBM tiap perpanjangan dan syaratnya sudah lengkap di depan tadi, hari akan mengamati mana yang akan jatuh tempo dan surat ini akan masuk ke konseptor dan tinggal dibuatkan sudah protap (prosedur tetap-red), artinya prosedurnya sudah berjalan, untuk itulah kita mencoba mengidentifikasi jenis pekerjaan apa saja yang kiranya bisa diselesaikan saat itu dengan pola administrasi baru, ini juga bukan sistem yang baru bagi DJBC, sejak dulu ini sudah ada, jadi yang kita ubah bukan sistem organisasinya tapi cara mengerjakannya yang kita buat menjadi lebih simpel,” jelas Agung Kuswandono. Lebih lanjut menurut Agung, jika sebelumnya surat permohonan yang masuk harus didisposisikan mulai dari kepala kantor lalu turun ke kepala seksi, lalu turun lagi ke korlak dan turun lagi ke pelaksana, hal ini sebenarnya sangat menghambat sekali, padahal aturannya sudah ada, dan ini bisa memakan waktu 7 hingga 14 hari. Hal inilah yang akan diubah polanya dengan SCAN.

WBC/ATS

SATU TEMPAT. Dengan pemusatan sistem administrasi satu tempat, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih efisien.

26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

WBC/ATS

SDM. Dibutuhkan pengembangan mutu SDM agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

mana yang masih berjalan, jika akan jatuh tempo maka satu minggu sebelumnya tim akan menyampaikan ke market forces sebagai warning, jadi ada follow up nya,” ungkap Agung Kuswandono.

KENDALA DAN UKURAN WAKTU Kembali dijelaskan Agung, fungsi yang disebutkan di atas tadi yang selama ini belum pernah ada, karena selama ini hanya menunggu batas waktu baru akan ditegur, sekarang satu minggu sebelum sudah dapat diberitahukan, sehingga ini menjadi early warning system bagi sistem pelayanan di KPBC Soekarno-Hatta. ”Sistem inilah yang akan dijalankan oleh KPBC SoekarnoHatta, jadi sebenarnya bukan hal yang baru, hanya sekedar mengubah polanya sehingga market forces bisa mendapat penjelasan langsung dari bea cukai, dan waktu pengurusan yang tadinya tujuh hari bisa dipersingkat menjadi satu atau dua hari. Selain itu dari sistem ini juga lebih mengefektifkan fungsi delivery surat, karena begitu surat datang langsung diproses tidak menunggu banyak dulu. Dengan sistem ini juga tugas kepala kantor dan kepala seksi seperti managerial, jadi fungsi operasional berada pada korlak dan pelaksana,” kata Agung Kuswandono. Namun demikian untuk ukuran waktu. Agung Kuswandono, menjelaskan sejauh ini belum jelas, hanya saja dari pelayanan yang tujuh hari tersebut diharapkan akan lebih cepat lagi, kalau surat tersebut masuk pada pagi hari, maka sore hari sudah bisa keluar, atau surat yang hanya menunggu jawaban bisa diselesaikan dengan hitungan jam saja.

“Tolak ukur ini masih kita pikirkan, karena kita tidak mau gegabah, terus terang SDM kita bergerak terus ada yang dipindah dan ada yang masuk, ini yang membuat hitung-hitungan kita menjadi agak susah. Jadi yang penting saat ini sedang dilakukan trial and error, yang kita rencanakan selesai dalam satu hingga dua bulan ini,” tutur Agung Kuswandono. Terkait dengan uji coba, saat ini telah dibentuk tim yang diketuai oleh Seksi OKDD, untuk mempersiapkan sistem yang dimulai sejak awal Maret. Dan sementara ini yang sedang dijalankan adalah perekaman surat namun tetap di tandem dengan surat manual, karena dengan pegawai yang masih baru dan sistem yang masih memerlukan pengembangan tentunya membutuhkan penyesuaian dan keahlian dalam menjalankannya. Karena saat ini juga diperlukan SDM yang paham akan tugasnya dalam memberikan penjelasan kepada market forces, sehingga kepada market forces mempunyai perilaku yang menyenangkan. “Kalau kendala terus terang ini jalan yang belum ada branch mark-nya, ini berjalan hanya dengan niat baik dan kemauan saja, jadi kendala saya belum tahu karena ini hanya sebuah upaya untuk memperbaiki diri. Namun semua kendala pasti harus diatasi dan itu mungkin tidak secepat yang kita bayangkan, tapi yang penting saya hanya berbicara soal progress, kedepan akan lebih baik, itu saja menurut saya dan ini yang the best we can do, jadi kedepan yang kita inginkan adalah never ending job,” tandas Agung Kuswandono. adi EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

27

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI

SISTEM APLIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

D

alam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 62/BC/1999 tentang Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor yang terakhir disempurnakan dengan Keputusan nomor: Nomor: 63/BC/2000, diatur bahwa untuk mempermudah pelayanan kepada importir dan industri perakitan perlu ditetapkan pengaturan kembali tentang penerbitan formulir yang berkaitan dengan impor kendaraan bermotor.

“

Oleh: Moh. Tsani Annafari, S.Si, M.Sc.*)

APLIKASI IMPOR KENDARAAN BERMOTOR TELAH DIOPERASIKAN OLEH 8 KANTOR PELAYANAN SESUAI ARAHAN DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

”

sebagai lokasi penerbitan formulir, dengan pihak Kantor Pusat DJBC sebagai lokasi pemesanan formulir dan pemberi persetujuan, pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penerbit persetujuan fasilitas terkait Pajak dan Kepolisian sebagai instansi pengguna data Formulir A, B dan C. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Direktorat Teknis Kepabeanan bekerjasama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mengembangkan Sistem Aplikasi Impor Kendaraan Bermotor (SAIKB). Sistem tersebut merupakan system aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu Direktorat Teknis Kepabeanan dalam mengelola data administrasi impor kendaraan bermotor dan pendistribusian Formulir A, Bdan C ke KPBC. Melalui system ini diharapkan dokumentasi dan tatalaksana administrasi impor kendaraan bermotor dapat lebih tertata sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tertentu maupun proses monitoring dan pengendalian proses penerbitan dan pendistribusian Formulir A, B dan C.

Dalam Keputusan tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Formulir A, digunakan untuk kendaraan bermotor yang diimpor untuk dipakai dalam keadaan lain daripada terurai sama sekali (CBU-Completely Built Up) yang telah dipenuhi kewajiban pabean dan dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Formulir B, digunakan untuk kendaraan bermotor yang diimpor untuk dipakai dalam keadaan lain daripada terurai sama sekali (CBU-Completely Built Up) atau hasil rakitan industri perakitan dalam negeri (CKD-Completely Knocked KONFIGURASI TEKNIS Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan Secara umum, Sistem Aplikasi Impor Kendaraan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau pajak Bermotor (SAIKB) terdiri atas 2 modul utama, yaitu : dalam rangka impor. GAMBAR 1. 3. Formulir C, digunakan untuk kendaraan bermotor yang pada pengimporannya MENU EDIT DENGAN TAMPILAN GRAPHICAL USER diberikan fasilitas dengan menggunakan INTRFACE YANG USER FRIENDLY Formulir B, yang dijual atau dipindah tangankan dengan persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya sesuai ketentuan yang berlaku. Secara operasional, Formulir A, B dan C sebenarnya merupakan dokumen berharga karena menjadi salah satu persyaratan utama penerbitan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kepolisian, sehingga diperlukan kontrol terhadap penerbitan, distribusi dan penggunaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan mekanisme kontrol tersebut, salah satu kendala yang dirasa cukup menyulitkan adalah adanya kebutuhan koordinasi administrasi dengan beberapa unit dan instansi terkait, diantaranya antara KPBC 28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

GAMBAR 2. ARSITEKTUR JARINGAN SISTEM APLIKASI IMPOR KENDARAAN BERMOTOR

pemeliharaan database dan backup system. Namun demikian pada tahap awal implementasi, system centralized tersebut membutuhkan beberapa setting pada PC KPBC untuk keperluan pembuatan user, pengalokasian IP address maupun setting database client. Hal tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya pengamanan agar aplikasi hanya dapat diakses melalui PC tertentu dengan user dan password yang telah ditentukan sehingga akses yang tidak dikehendaki dapat dicegah. Dengan metode centralized, KPBC dan unit terkait lainnya murni di posisikan sebagai operator aplikasi dan hanya perlu melakukan hal-hal yang terkait teknis administrasi pelayanan. Untuk mempermudah pengoperasian, aplikasi dibangun dengan tampilan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan bersifat user friendly, sehingga staf KPBC dapat menguasai cara pengoperasiannya meski hanya melalui training singkat atau belajar sendiri menggunakan user manual yang disediakan. Disamping itu, menu edit yang diperlukan untuk melakukan perbaikan data-data yang telah direkam juga telah tersedia. Dengan menu ini perubahan yang terjadi akibat kesalahan ketik atau sebab lainnya dapat di lakukan dengan sederhana dan surat perubahan atas formulir dimaksud juga dapat langsung dicetak.

STRUKTUR JARINGAN

1. Modul Administrasi Impor Kendaraan Bermotor Modul ini berfungsi untuk merekam dan mengawasi proses impor serta proses pemindahtanganan kendaraan bermotor baik oleh importir umum maupun oleh importir pemegang fasilitas, seperti Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan personal/institusi lain yang mendapat persetujuan pembebasan BM/PDRI dari Menteri Keuangan. Dalam modul ini, direkam penerbitan Formulir A, B dan C maupun Surat Keputusan terkait proses impor atau proses pemindahtanganan kendaraan bermotor yang terjadi, baik antara sesama pemegang fasilitas maupun dari pemegang fasilitas ke bukan pemegang fasilitas atau sebaliknya. 2. Modul Pendistribusian Formulir A, B dan C Modul ini digunakan untuk merekam pendistribusian Formulir A, B dan C ke KPBC dan rekonsiliasi penggunaannya. Proses yang direkam meliputi proses permintaan Formulir A, B dan C dari KPBC, pengeluaran formulir oleh Direktorat Teknis Kepabeanan, pencetakan blangko formulir, penerbitan formulir oleh KPBC dan pelaporannya ke Kantor Pusat. Dalam modul ini disiapkan pula menu khusus pelaporan yang dapat digunakan pihak kepolisian untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data Formulir A, B dan C maupun keperluan lainnya.

Secara teknis untuk dapat terhubung dengan aplikasi kendaraan bermotor hanya diperlukan PC dengan koneksi internet dengan bandwith yang memadai (minimal 36 Kb/S). Untuk KPBC di lingkungan DJBC, koneksi tersebut dapat dilakukan dengan mengunakan jaringan MPLS yang telah tersedia pada masing-masing KPBC, sedangkan akses oleh Direktorat Teknis dan Bagian Perlengkapan disiapkan dengan menggunakan infrastruktur intranet kantor pusat. Sementara untuk akses dari Kepolisian disarankan untuk dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi internet broadband, misalnya dengan menggunakan ADSL Telkom Speedy atau dedicated connection lainnya.

SECURITY Mengingat aplikasi impor kendaraan bermotor adalah aplikasi web-based dan menggunakan platform public yang bersifat terbuka, maka untuk SAIKB dirancang keamanan system yang meliputi : - Security hardware melalui penyediaan firewall yang dapat memblokir/mengisolasi akses-akses tidak sah dari luar ke dalam system. - Security Software melalui penyediaan aplikasi Administrator dengan metode Back End dan Front End, dimana dalam metode Back End user diberikan hak akses ke dalam

TABEL 1. DATA PEREKAMAN FORMULIR A, B DAN C PERIODE 01 JANUARI - 15 MARET 2007

Dalam Sistem Aplikasi Impor Kendaraan Bermotor (SAIKB) kedua modul tersebut saling terkait sehingga dapat dilakukan pelacakan identitas pemegang formulir, identitas kendaraan bermotor, nomor formulir yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknis, nomor Formulir yang diterbitkan KPBC maupun jumlah formulir yang rusak, dengan demikian monitoring terhadap penyalahgunaan formulir A, B dan C dapat secara efektif dilakukan. Secara teknis, aplikasi dibangun menggunakan platform webbased technology dengan pola centralized, sehingga secara fisik aplikasi hanya diinstal di server yang ditempatkan di DIKC, sementara KPBC maupun unit terkait lainnya termasuk Kepolisian dapat mengakses aplikasi tersebut melalui jaringan intranet dengan menggunakan PC yang yang telah di set sebagai client. Dengan pola tersebut, semua unit dapat terhubung secara online tanpa perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya infrastruktur. Disamping itu pemeliharaan maupun update aplikasi dapat dilakukan secara langsung di DIKC, sehingga problem terhadap operasional aplikasi dapat langsung ditangani termasuk EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

29

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI database dan tabel melalui administrator, sehingga setiap record data yang ada dalam system hanya dapat diakses oleh user tertentu dengan kendali administrator. Sedangkan dalam metode front end security dilakukan dengan cara mengatur struktur menu sesuai hak akses masing-masing user pada saat dia melakukan login ke dalam system.

IMPLEMENTASI Sejauh ini aplikasi impor kendaraan bermotor telah dioperasikan oleh 8 kantor pelayanan sesuai arahan Direktorat Teknis Kepabeanan. Namun demikian implementasi tersebut lebih merupakan kegiatan otomasi prosedur yang telah ada dengan titik berat pada perekaman data dibandingkan pelayanan secara elektronik, hal ini disebabkan tatalaksana terkait pelayanan aplikasi impor kendaraan bermotor secara elektronik yang masih belum terbit. (Lihat Tabel 1) Namun demikian, sejumlah terobosan telah dilakukan diantaranya dengan membuat modul pemberitahuan Formulir dalam format excel sebagai pelengkap pemberitahuan secara hardcopy, sehingga importir kendaran bermotor dapat menyampaikan data pemberitahuannya secara elektronik melalui media disket yang dapat di load oleh PC KPBC. Fasilitas ini sangat membantu petugas di KPBC, sebab mereka tidak perlu lagi melakukan entry ulang data hardcopy yang seringkali sangat menyita waktu. Di masa depan sedang dijajagi upaya agar pengguna jasa dapat menyampaikan pemberitahuan secara online, sebab secara konsep hal itu dimungkinkan dengan telah digunakannya aplikasi berbasi Web untuk aplikasi impor kendaraan bermotor ini.

KENDALA-KENDALA DALAM IMPLEMENTASI Terkait dengan implementasi telah diinventarisir sejumlah permasalahan non teknis yang muncul di Kantor pelayanan, antara lain : 1. Belum semua unit/instansi terakomodir dalam sistem Secara teknis, ada beberapa unit/instansi yang terlibat dalam kegiatan pelayanan impor kendaraan bermotor belum terhubung dengan system, misalnya Bagian Perlengkapan sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pencetakan dokumen Formulir A, B dan C. Akibatnya pemantauan

pelaksanaan pemesanan dan pemantauan stok formulir A,B dan C belum dapat dilaksanakan. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga belum mendapat menu aplikasi serupa, sehingga untuk proses konfirmasi persetujuan fasilitas pajak atas kegiatan importasi kendaraan bermotor masih harus dilakukan secara manual. Kondisi tersebut seringkali menghambat proses pelayanan. 2. Setting pencetakan Dalam praktek, Formulir A,B dan C berbentuk pre-printed namun tidak tercetak dengan presisi tinggi dan sebenarnya disiapkan untuk pengetikan secara manual dan bukan untuk pencetakan menggunakan printer. Akibatnya output aplikasi yang selalu standard kadang menjadi tidak dapat tercetak secara tepat. Kendala ini juga dipersulit karena formulir harus dicetak dalam jumlah cukup banyak (rangkap 6), sementara dokumen yang ada tidak berbentuk continuous form sehingga harus dimasukkan satu persatu ke dalam printer. Akibatnya kadang pemasukan kertas tersebut secara manual tersebut menyebabkan posisi kertas bergeser sehingga output aplikasi tidak tercetak secara baik. Selain itu pencetakan menjadi tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu proses. 3. Penunjukkan Administrator Aplikasi Dengan poa implementasi yang centralized, sebenarnya posisi administrator aplikasi sangat vital, sebab kendali semua operasional pelayanan ada di bawah kendali administrator. Namun demikian, hingga saat ini untuk aplikasi yang telah dibuat belum ditetapkan secara definitif administrator pengelola aplikasi. Meski secara teknis aplikasi berada di bawah pengelolaan dan pemeliharaan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, namun secara operasional, kewenangan pengendalian aplikasi seharusnya berada dibawah Direktorat Teknis Kepabeanan.

AGENDA-AGENDA TERKAIT IMPLEMENTASI APLIKASI Agar implementasi aplikasi dapat mencapai hasil yang optimal, beberapa hal berikut perlu segera dilakukan oleh unit terkait:

Penyempurnaan Tatalaksana Agar proses pelayanan aplikasi impor kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang lebih kuat,, diperlukan penyempurnaan atas peraturan-peraturan yang ada dan berlaku saat ini. Dengan penyempurnaan tatalaksana tersebut diharapkan perubahan GAMBAR 3. yang diperlukan terkait implementasi dan MENU BROWSING DATA YANG DAPAT pengembangan aplikasi akan memiliki dasar DI AKSES KEPOLISIAN UNTUK KONFIRMASI hukum serta kejelasan pola operasional. PENERBITAN FORMULIR l Penyusunan Nota Kesepahaman MENU AKAN BERFUNGSI SECARA LEGAL JIKA MOU pertukaran data elektronik dengan PERTUKARAN DATA TELAH DITANDATANGANI instansi terkait. Nota Kesepahaman dalam hal ini diperlukan agar penyerahan data dalam format elektronik memilik dasar hukum dan memiliki kejelasan mekanisme teknis dalam implementasinya. Saat ini proses penandatanganan nota kesepahaman dengan POLDA Metrojaya sedang dalam proses persiapan, dan diharapkan dalam waktu dekat dapat direalisasikan. l

Demikian uraian singkat mengenai upaya implementasi aplikasi impor kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Semoga dengan platform baru pelayanan yang telah terkomputerisasi dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap para pengguna jasa sehing- ga dapat makin meningkatkan citra dan kinerja DJBC sebagai institusi yang handal dan transparan.

*) Penulis adalah Kepala Seksi Pelayanan Informasi Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

PENGAWASAN DOK.KANWIL IV DJBC KEPULAUAN RIAU

SEMBILAN KAPAL. Dalam waktu satu hari tim patroli laut Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau, berhasil menegah sembilan kapal penyelundup yang membawa pakaian bekas dan sepatu asal Malaysia.

DALAM SEHARI SEMBILAN KAPAL PENYELUNDUP

BERHASIL DITEGAH PATROLI BEA CUKAI Dengan perencanaan strategi yang matang akhirnya petugas patroli laut Kantor Wilayah (Kanwil) IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau, berhasil menegah sembilan kapal penyelundup. Penegahan yang diwarnai aksi tembak menembak ini, akhirnya dapat mengamankan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 30 milyar.

T

im patroli laut Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau kembali menunjukan prestasinya kepada masyarakat Indonesia. Dengan strategi yang matang akhirnya tim patroli laut Kanwil IV dapat menegah sembilan kapal bermuatan pakaian bekas dan sepatu asal Malaysia yang akan di bawa ke Indonesia dengan tujuan Kuala Enok dan Tembilahan Riau. Berawal dari hasil pengumpulan data intelijen pada 10 Mei 2007 yang memberitahukan ada sembilan kapal motor berbendera Indonesia yang akan membawa pakaian bekas dan sepatu asal Pasir Gudang Malaysia, tim patroli Kanwil IV langsung membuat strategi untuk menegah masuknya kapal tersebut.

TEMBAKAN PERINGATAN TIDAK DIHIRAUKAN Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penindakan dan Pencegahan (P2) Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau, Thamrin, berangkat terlebih dahulu ke lokasi target operasi di Kuala Enok dan Tembilahan dengan menggunakan kapal patroli BC 10001 dengan nakoda R. Sjamsul Bahri, sekaligus memobilisasi kapal patroli DJBC lainnya yang sudah stand by di lokasi, yaitu BC 5002, BC 7003, dan BC 7005. Akhirnya pada 11 Mei 2007, pukul 02.30 wib tepatnya di perairan Berakit/Pulau Mapor, mulai terlihat kapal-kapal target operasi, yaitu KM Rupat Utara II dan KM Putra Amirah. Melihat target yang sudah datang, tim langsung melakukan pengejaran dan penegahan. Tanpa melakukan perlawanan kedua kapal tersebut akhirnya menyerah dan langsung dibawa menuju Kanwil IV DJBC kepulauan Riau dengan dikawal BC 9002 dan BC 1607. Selang beberapa jam kemudian tepatnya pukul 06.35 wib, kembali kapal lainnya, yaitu KM Selamat Jaya, masuk ke perairan Berakit. Melihat itu tim kemudian langsung menegahnya. Beberapa waktu kemudian tepatnya pukul 07.35, tiga kapal yaitu KLM

Satria Abadi I, KM Mega Sempurna, dan KLM Berkat Saudara Jaya, menuju lokasi yang sama dengan target sebelumnya. Untuk kali ini ketiga kapal tersebut tidak tinggal diam, mereka berusaha untuk melarikan diri, maka terjadilah pengejaran oleh tim patroli. Namun mereka tetap tidak mau menghentikan kapalnya, akhirnya setelah diberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke udara dan tidak dihiraukan juga, tim patroli pun akhirnya menembakkan ke badan kapal-kapal tersebut, yang akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Pukul 15.00 wib, tim yang dipimpin langsung oleh Kakanwil IV DJBC Kepulauan Riau, akhirnya mendapati ketiga kapal lain yang sedang beriringan dengan tujuan Tembilahan dan Kuala Enok. Pengejaran pun dilakukan dan kali ini tembakan peringatan juga sempat dilakukan tim karena kapal tidak mau berhenti, akhirnya dengan tembakan ke badan kapal, kapal-kapal penyelundup tersebut menyerah seperti kapal-kapal sebelumnya. Dari hasil tegahan sembilan kapal ini, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kedapatan membawa 15.120 balepressed pakaian bekas dan 600 karung sepatu yang tidak dilengkapi dengan manifes. Dengan pelanggran ini mereka dinyatakan telah melanggar pasal 102 huruf a dan 102 huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 yang mana telah diubah menjadi UndangUndang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dengan ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, dan denda minimal Rp.50 juta atau maksimal Rp.5 milyar. Menurut Thomas Sugijata pada saat press release yang digelar pada 15 Mei 2007 di Auditorium gedung B Kantor Pusat DJBC, yang juga dihadiri oleh Kalakhar Bakorkamla, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan Pjs. Direktur P2, menyatakan dari barang bukti yang diperoleh diperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp.30.840.000.000, dan posisi kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada bidang P2 Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau. Sementara itu, menurut Achmad Budiyanto yang menjabat sebagai Pjs. Direktur P2, mengucapkan selamat atas prestasi yang dipersembahkan oleh patroli laut Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau, yang mana dalam satu hari dapat menegah sembilan kapal penyelundup. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pihak Asosiasi Pertekstilan Indonesia, karena secara tidak langsung telah melindungi usaha padat karya, sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif dibidang pertekstilan. Sementara itu Kalakhar Bakorkamla, Djoko Sumaryono, berjanji akan mendampingi DJBC hingga ke pengadilan, sehingga kasus penyelundupan ini dapat tuntas dengan adil dan benar. adi EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

31

PENGAWASAN WBC/ATS

TEKSTIL yang berhasil diamankan aparat bea dan cukai.

BEA CUKAI TEGAH PENYALAHGUNAAN

FASILITAS KAWASAN BERIKAT Jumlah kerugian negara dapat bertambah sampai miliaran rupiah dikarenakan modus operandi pengeluaran barang yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut telah dilakukan sejak lama, dan untuk mengetahui besarnya secara pasti akan dilakukan audit investigasi.

D

ua perusahaan fasilitas kawasan berikat membawa muatan tanpa persetujuan petugas Bea dan Cukai. Hal itu diungkap dalam acara press release yang diadakan pada 11 Mei 2007 di Auditorium Gedung B. Acara yang dipimpin oleh Kasubdit Sarana Operasi Dit. Penindakan dan Penyidikan (P2), Achmad Budiyanto yang mewakili Direktur P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Achmad Budiyanto mengungkapkan, penegahan ini

32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

dilakukan aparat Bea dan Cukai setelah diketahui dari hasil pengumpulan data intelijen bahwa kedua perusahaan itu, PT. LMG dan PT. TIA sudah beberapa kali mengeluarkan barang, baik bahan baku kain maupun barang jadi ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di luar jam kerja atau pada hari libur tanpa persetujuan petugas Bea dan Cukai dan tanpa dokumen yang seharusnya. PT. LMG yang beralamat di Jalan Raya Tenjo Ayu Cicurug, Sukabumi Jawa Barat adalah perusahaan garment yang berorientasi ekspor dengan mendapat fasilitas kawasan berikat. Begitu pula dengan PT.TIA yang beralamat di Jalan Pancasila IV Gunung Putri, Bogor. Terhadap PT. LMG, setelah petugas Bea Cukai mendapat data intelijen, dilakukanlah pengawasan secara khusus terhadap PT.LMG dengan menempatkan beberapa petugas surveillance di sekitar pabrik. Tepatnya pada Jumat, 6 April 2007 yang merupakan

hari libur nasional kedapatan telah keluar sebuah truk boks dengan nomor polisi B 9329 AI dari PT. LMG yang diduga membawa muatan tanpa persetujuan petugas Bea dan Cukai. Truk boks itu diikuti oleh tim surveillance dan dilakukan penegahan di gudang tujuan yang beralamat di Jalan Gunung Sahari I No. 45 Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pihak-pihak terkait diperoleh data bahwa truk boks itu membawa 80 karton celana pendek sebanyak 5757 buah dari kawasan berikat PT. LMG tanpa dilindungi dokumen kepabeanan yang seharusnya dan tanpa persetujuan petugas Bea dan Cukai. Sedangkan terhadap PT. TIA, setelah tim surveillance memperoleh data intelijen, maka pengawasan secara khusus dilakukan terhadap perusahaan ini. Tepatnya pada Rabu, 2 Mei 2007, PT TIA dipergoki mengeluarkan muatannya dengan mobil truk boks bernomor polisi B 9188 EI tanpa persetujuan petugas Bea dan Cukai. Setelah petugas surveillance mengikutinya sampai ke tempat tujuan yaitu di Ruko Griya Bukit Jaya Blok O-12 No. 24 Gunung Putri, Bogor, maka dilakukanlah penegahan dan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait diperoleh data bahwa truk tersebut mengangkut 151 roll kain/tekstil dari kawasan berikat PT. TIA tanpa dilindungi dokumen kepabeanan yang seharusnya dan tanpa persetujuan petugas bea cukai. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sejumlah 221 rol bahan polyester, 18 rol bahan padding dan 1365 karton bahan jadi/ garment yang menurut pengakuan penjaga ruko semuanya berasal dari PT. TIA.

tentang Kepabeanan yang berbunyi : ”Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Terhadap barang bukti, aparat bea cukai telah menyita alat pengangkut berupa truk boks dengan nomor polisi B 9188 EI dan 376 roll bahan polyester, 18 rol bahan padding dan 1365 karton bahan jadi/ garment milik PT. TIA. Begitu juga, truk box dengan nomor polisi B 9329 AI dan 80 karton berisi garmen berupa celana pendek sport/ olahrga sebanyak 5757 buah PT. LMG. “Pelaku, berwarga negara asing berinisial PU, selaku Manager Pabrik PT. LMG ditetapkan sebagai pelaku sedangkan satu lagi warga negara asing berinisial KOL selaku pemegang saham PT.TIA,” demikian ungkap Achmad Budiyanto.

KERUGIAN NEGARA

Atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum PT. LMG, dari barang bukti awal diperkirakan jumlah kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp. 150.000.0000, sedangkan yang dilakukan oleh oknum PT. TIA, jumlah kerugian negara mencapai Rp. 600.000.000. Kini kedua kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan Subdit Penyidikan Direktorat P2. SANKSI Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Kepala Perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua Kantor Wilayah IX DJBC Jawa Barat, Djody Koesmendro perusahaan tersebut melanggar pasal 102 huruf f menyampaikan laporan bahwa sejak Januari 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kanwil Jawa Barat telah membentuk tim untuk melakukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pengawasan yang lebih WBC/ATS intensif terhadap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat. Dan sejak bulan Januari telah ditemukan sebanyak 17 pelanggaran yang dilakukan, masing-masing oleh 13 perusahaan kawasan berikat dan 4 perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Disebutkan Djody, dari 17 pelanggaran tersebut yang sudah diselesaikan kasusnya melalui audit verifikasi sebanyak 3 perusahaan dan diketahui ketiga perusahaan ini telah mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 34, 3 miliar, masing-masing PT. T sebanyak Rp. 376 juta, PT. PRG sebanyak Rp. 14,6 miliar dan PT. NI sebanyak Rp. 18 miliar. “Dari hasil pengungkapan itu, secara internal kami telah diberikan sanksi bagi petugas bea cukai yang bertugas menjaga kawasan DJODY KOESMENDRO. Sejak Januari 2007 telah ditemukan 17 pelanggaran melibatkan para pengusaha yang berikat,” ujar Djody. ris mendapat fasilitas kawasan berikat. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

33

PENGAWASAN WBC/ATS

dibayar dalam rangka impor adalah Rp. 402,5 juta. Kemudian, tanggal 3 Mei 2007, kembali petugas bea cukai menegah 1.823 pieces HP. Kali ini HP tersebut dikirim melalui paket kiriman kantor pos atau express mail service (EMS). Melalui pencacahan yang dilakukan bersama-sama dengan petugas dari Kantor Pos, dalam paket tersebut kedapatan berbagai jenis HP seperti Nokia (seri 6030, 6070, 6080 dan 6255 sejumlah 240 pieces), Sony Ericson (seri K700i, K510i dan K310i, sejumlah 683 pieces) dan telepon genggam jenis CDMA (tanpa merek) sejumlah 900 pieces. Seluruh HP tersebut dikirim melalui paket dari Hongkong dengan tujuan ke beberapa alamat perorangan yang tidak jelas. Petugas melihat importasi terhadap barang tersebut tidak lazim karena selaku barang larangan pembatasan, seharusnya HP tersebut di impor oleh perusahaan yang HP BERBAGAI MEREK. Ribuan HP illegal berbagai merek diperlihatkan kepada pers. mempunyai ijin untuk mengimpor alat-alat komunikasi, bukan perorangan. Diperkirakan, HP tersebut nilainya mencapai Rp. 796 juta dan perkiraan PPN dan PPh yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 139,3 juta. Penegahan ketiga dilakukan tanggal 7 Mei 2007. Petugas Sejumlah 4.943 pieces hand phone illegal menegah HP yang di impor dari Hongkong melalui senilai Rp. 3,6 milyar, berhasil ditegah petugas. kembali EMS. Sebanyak 1.830 pieces HP merek Nokia seri 2115i, 6016i dan 2112i berhasil ditegah. Sama seperti tegahan sebelumnya, dalam dokumen pos-nya, data yang ada 9 Mei 2007, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 diberitahukan tidak benar. Dalam dokumen, HP tersebut Soekarno Hatta kembali menggelar jumpa pers diberitahukan antara lain sebagai spare parts, pakaian, sehubungan dengan penegahan berupa telepon boneka, sepatu, bahkan ada yang tidak diberitahukan sama seluler atau telepon genggam. Sebanyak 4.943 sekali. Diperkirakan nilai barang tersebut mencapai Rp. 521 pieces hand phone (HP) senilai Rp. 3,6 milyar, juta dengan perkiraan PPN dan PPh yang seharusnya berhasil disita petugas. dibayar mencapai Rp. 92 juta. Jumlah tersebut belum termasuk penegahan yang baru “Uniknya, seluruh HP yang berhasil ditegah tersebut, tidak dilakukan malam sebelumnya (8/5) yakni sebanyak 2 koli memiliki box atau kotak, charger, buku panduan dan barang yang di impor melalui Kantor Pos, disinyalir perlengkapan lain, yang lazim terdapat pada HP baru. merupakan HP. “Hanya, karena baru ditangkap tadi malam, Sehingga, dapat dipastikan kalau HP tersebut merupakan saat ini kami belum bisa mencacahnya karena barang barang selundupan,” tambah Agung. tersebut harus dicacah bersama-sama dengan petugas Dalam kesempatan itu, Agung menghimbau agar dalam kantor pos. Jadi, lebih dari 5000 pieces HP berhasil kami melakukan importasi atau memasukan barang ke dalam tegah dalam 4 kali tangkapan,” kata Kepala KPBC Soekarno daerah pabean, ada dua hal yang harus diperhatikan Hatta, Agung Kuswandono. masyarakat. Pertama, ketentuan larangan pembatasan. Menurut Agung, penegahan tersebut dilakukan dalam Kalau barang itu harus mendapatkan ijin dari instansi terkait, waktu yang berbeda-beda. Penegahan pertama terjadi pada maka ijin tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Apalagi 30 April 2007. Pada saat itu terjaring sejumlah 1.290 pieces terkait dengan barang larangan pembatasan dimana HP merek Nokia seri 5300, 2610, N95, 6300, 7610 dan 3230. terhadap importasi alat-alat komunikasi, dalam hal ini HP, HP tersebut dimuat di dalam dua buah tas koper besar yang harus mempunyai ijin dari Departemen Pos dan merupakan barang bawaan penumpang. Barang tersebut Telekomunikasi. masuk melalui terminal kedatangan internasional. Kedua, memperhatikan apakah barang tersebut terutang Berdasarkan pemeriksaan x-ray, kecurigaan petugas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Sehingga, muncul karena sangat tidak lazim ada penumpang membawa terhadap barang-barang impor, yang terkena larangan HP yang banyaknya hingga dua koper besar. Petugas pun pembatasan maupun yang tidak, maka barang tersebut kesulitan melacak siapa pemilik HP tersebut karena koperterutang bea masuk yang nilainya tergantung dari jenis koper berisi HP itu sengaja ditinggal oleh pemiliknya. barangnya. “Kedua hal harus diperhatikan oleh masyarakat,” Diperkirakan, nilai dari HP tersebut mencapai Rp 2,3 milyar tandas Agung. ifa dengan perkiraan nilai PPN dan PPh yang seharusnya

PETUGAS BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA

SITA RIBUAN HAND PHONE

P

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

WBC/ATS

BNN DAN KANWIL VII DJBC JAKARTA I

SELENGGARAKAN COMPUTER BASED TRAINING Memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk mempelajari teknik-teknik pengungkapan kejahatan narkoba dan kejahatan lainnya dengan menggunakan modul-modul pelatihan.

U

ntuk meningkatkan kemampuan petugas Bea dan Cukai terutama yang berkaitan dengan masalah penyelundupan narkoba, Kanwil VII DJBC Jakarta I bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan pelatihan Computer Based Training (CBT) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah Kanwil VII DJBC Jakarta I dan Kanwil VIII Jakarta II pada 16 sampai dengan 27 April 2007 di Kanwil VII Jakarta I. Materi yang disampaikan mengenai investigasi tindak pidana narkoba, metode money laundering dan lain sebagainya yang terangkum dalam 11 modul. Dihadapan 30 peserta dan juga tamu undangan pada acara pembukaan, Kepala Pusat Dukungan Penegakkan Hukum Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kapusduggakum BNN) Djoko Satriyo, Msi mengatakan, bisnis haram narkoba pada kenyataan memang menguntungkan. Ia mencontohkan untuk pembuatan satu pil ecstasy hanya memerlukan biaya sebesar Rp.5000 untuk pembuatan setiap butirnya. Sementara dalam pemasarannya, pil tersebut dijual dengan harga Rp.100.000 sampai Rp.175.000 untuk setiap butirnya. “Bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang dihasilkan dari itu (narkoba.red) sementara dampaknya pada rusaknya mental generasi muda akibat narkoba tadi,”ujar Djoko dihadapan para peserta. Untuk mengelabui kekayaan dari hasil perdagangan narkoba tersebut para sindikat lanjut Djoko, selalu berusaha untuk menyamarkan hasil transaksi narkoba tersebut dengan cara memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan. Modus pencucian uang hasil transaksi narkoba ini lanjutnya, kini sudah dilirik para sindikat bahkan juga sudah dilakukan, agar uang mereka tetap terlihat legal. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai VII Jakarta I Heru Santoso mengatakan, kejelian petugas dalam melakukan suatu pendeteksian terhadap masuknya narkoba melalui jalur laut sangat penting mengingat dampak yang dirasakan jika barang haram tersebut lolos sangat besar terutama pada ancaman rusaknya mental generasi muda. Untuk itu pula ia menyampaikan agar para peserta pelatihan dapat menjalani pelatihan tersebut dengan baik, DOK. WBC mengingat salah satu fungsi dari instansi kepabeanan adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang illegal,salah satunya adalah narkoba. Ketua panitia CBT Ali Azhar mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan selama sepuluh hari tersebut diikuti oleh para peserta dengan baik, hal ini terlihat dari antusias TEGAHAN NARKOBA. Hasil dari transaksi narkoba para peserta mengikuti pelatihan identik dengan tindak pidana pencucian uang

SUASANA TRAINING. Peserta mengikuti pelatihan langsung dibawah pelatihan BNN

ini. Pelatihan ini lanjut Azhar bertujuan agar tersedianya tenaga PPNS yang professional di bidang investigasi tindak pidana narkoba, tercapainya koordinasi secara terpadu antar instansi terkait, terwujudnya hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu juga lanjutnya, peserta pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. CBT lanjut Azhar, merupakan pusat pelatihan bagi aparat penegak hukum di Indonesia yang memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk mempelajari teknik-teknik pengungkapan kejahatan narkoba dan kejahatan lainnya dengan menggunakan modul-modul pelatihan. Mengenai pendirian CBT dalam perkembangannya merupakan program bantuan dari United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) dimana badan PBB tersebut melakukan penelitian atau studi kelayakan di beberapa daerah rawan narkoba. Dari penelitian tersebut ditetapkan daerah-daerah yang dianggap tepat untuk dibangun pusat pelatihan CBT, dan pelabuhan Tanjung Priok ditunjuk sebagai salah satu lokasi pusat pelatihan CBT. Aris salah satu peserta CBT mengatakan, pelatihan tersebut bisa menambah wawasannya mengenai seluk beluk jalur masuknya narkoba dari luar negeri. Ia mencontohkan, banyak metode baru yang digunakan oleh para penyelundup untuk memasukan narkoba ke Indonesia, mulai dari cara mengelabui agar narkoba tidak terdeteksi oleh petugas dan juga X-ray, sampai pada manipulasi dokumen. “Kami dilatih dengan menggunakan media komputer mengenai cara mengetahui suatu narkoba itu masuk ke Indonesia melalui jalur laut, pelatihan ini juga bisa dikatakan melengkapi pelatihan-pelatihan serupa yang diadakan oleh DJBC melalui diklat dan lain sebagainya, sehingga dalam prakteknya nanti kita bisa menggabung teknik yang di dapat di Bea Cukai maupun juga yang diselenggarakan BNN,”ujar Aris yang kini mendapat promosi sebagai Kepala Seksi OKDD pada KPBC Tanjung Uban. Lebih lanjut ia mengatakan, pada CBT tersebut, para peserta dicoba kemampuannya melalui simulasi yang di lakukan oleh para trainer mulai dari cara mendeteksi narkoba yang masuk ke Indonesia, sampai simulasi money laundering. zap EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

35

KOPERASI

S

Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KOPESAT DJBC) Dalam Pengembangan Usahanya

eperti telah kita ketahui bahwa Koperasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat KOPESAT DJBC merupakan badan usaha koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, bidang toko, dan bidang usaha lainnya. Bidang usaha lain yang dikelola KOPESAT DJBC saat ini adalah kolam renang Bojana Tirta, Aula dan lapangan tenis yang lokasinya terletak di Jl. Bojana Tirta, biro jasa perjalanan yang bekerjasama dengan PT Garbarata yang merupakan usaha baru. KOPESAT DJBC beranggotakan semua pegawai yang bertugas di Kantor Pusat DJBC, pegawai DJBC yang bertugas di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Purwakarta (Jabotabekpur); karyawan Warta Bea dan Cukai (WBC) serta karyawan KOPESAT DJBC. Dalam usahanya, KOPESAT DJBC dapat dibilang cukup pesat perkembangannya. Selama hampir 27 tahun, sejak mulai berdiri pada tahun 1990 yang pada saat itu hanya bermodal usaha Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini modal usaha KOPESAT DJBC sudah mencapai Rp. 9.261.885.501,00 (sembilan milyar duaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah). Perkembangan yang pesat tersebut tidak lepas dari peran serta semua anggota KOPESAT DJBC dan Pengurus yang telah berusaha meluangkan waktu untuk Koperasi disamping tugas utamanya pada struktural DJBC. Namun demikian, kita tidak akan puas dengan hasil tersebut dan untuk itu Pengurus akan berusaha terus mengembangkan KOPESAT DJBC dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Usaha Lain a. Kolam Renang Bea Cukai Bojana Tirta Usaha ini mulai dikelola oleh KOPESAT DJBC sejak tahun 2004 yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Bangun Citra. Kolam Renang ini dibuka untuk umum dan menerima rombongan anak sekolah. Kolam renang yang berstandar nasional ini mempunyai 3 (tiga) kolam dengan kedalaman yang berbeda dan salah satu kolam memiliki 8 (delapan) lintasan. Fasilitas yang ada di kolam renang ini adalah locker pribadi, toilet wanita dan pria masingmasing 4 buah, kantin yang bersih dan nyaman, perlengkapan renang berupa pelampung dan papan renang yang disediakan secara gratis dan 3 (tiga) buah tribune masing-masing berkapasitas 50 orang. Tarif masuk kolam renang Bojana Tirta relatif murah, dengan merogoh kocek Rp. 7.500,00 untuk umum, Rp. 5.000,00 untuk pegawai dan Rp. 2.000,00 untuk pengantar rombongan sekolah pada hari biasa; serta Rp. 10.000,00 untuk umum dan Rp. 5.000,00 untuk pegawai beserta keluarganya pada hari libur, anda dapat berolah raga renang dengan nyaman bersama keluarga. Kolam renang Bojana Tirta juga menerima pengunjung langganan per bulan dengan tarif Rp. 8.000,00 per orang untuk rombongan minimal 20 orang dengan jumlah kedatangan 4 kali dan untuk langganan perorangan dikenakan tarif Rp. 22.500,00 per orang dengan jumlah kedatangan bebas. Perlu diketahui bahwa rata-rata omset kolam renang dalam setahun Rp. 523.451.500,00 atau Rp. 43.620.958,00 per bulan.

Usaha Simpan Pinjam KOPESAT DJBC memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan plafon: l Golongan I : Rp. 4.500.000,00 l Golongan II : Rp. 6.000.000,00 l Golongan III : Rp. 7.500.000,00 l Golongan IV : Rp. 9.000.000,00 Pinjaman ini dikembalikan melalui pemotongan gaji setiap bulannya dan dapat dikembalikan paling lama 12 bulan (1 tahun). Jasa pinjaman yang diterima oleh KOPESAT DJBC sebesar 10% - 12% per tahun dan pendapatan rata-rata setahun untuk usaha simpan pinjam ini sebesar Rp. 445.819.000,00

b. Aula (Gedung Pertemuan) Terletak di lantai 2 area kolam renang Bojana Tirta, KOPESAT DJBC mengelola aula yang disediakan bagi masyarakat umum untuk acara resepsi pernikahan, reuni, perayaan agama, silaturahmi/halal bil halal, seminar dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilaksanakan di aula dengan kapasitas standing reception 600 orang ini dengan hanya membayar Rp. 3.000.00,00 mendapatkan fasilitas pemakaian kursi sebanyak 60 buah, AC dan sound system. Apabila anda berminat untuk menggunakan Aula ini, silakan menghubungi Koperasi pada nomor telepon 021-4712868 untuk pemesanan tanggal pemakaian. Mulai tahun 2005 Aula ini disewakan untuk umum dan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 64.500.000,00.

Usaha Toko Usaha toko yang dijalankan oleh KOPESAT DJBC berupa penjualan barang konsumsi terdiri dari sandang, pangan, alat tulis dan buku-buku serta perlengkapan dinas pegawai DJBC seperti kain seragam, emblem, tanda pangkat, yoyo dan tempat ID Card serta souvenir berlogo DJBC, sedangkan untuk kebutuhan non konsumsi berupa berbagai macam barang elektronik, ponsel (handphone) dengan berbagai merek, pulsa HP, furniture dan sebagainya. Untuk pembelian barang konsumsi dapat dibayar secara tunai atau kredit yaitu dibayar pada bulan berikutnya atau istilahnya nge-BON dengan syarat menyebutkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menandatangani bukti bon/kuitansi kepada petugas kasir. Ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh KOPESAT DJBC. Perlu diketahui bahwa harga di toko KOPESAT relatif lebih murah dibandingkan dengan toko di sekitar KP DJBC. Sedangkan fasilitas yang diberikan untuk pembelian barang non konsumsi yaitu anggota dapat membayar barang-barang yang dibeli dengan cara mengangsur melalui pemotongan TKPKN setiap bulannya paling lama 12 bulan (1 tahun). Toko KOPESAT juga dibuka untuk umum dalam arti tidak hanya melayani pegawai DJBC saja, namun yang mendapatkan fasilitas pembayaran secara kredit adalah pegawai yang menjadi anggota KOPESAT saja. Menarik bukan? Oleh karena itu, mulailah dari sekarang untuk berbelanja di toko kita dan nikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anggota KOPESAT DJBC. Dengan berbelanja di toko KOPESAT DJBC, keuntungan ganda akan diperoleh. Keuntungan pertama, anggota dapat membeli barang secara kredit dan yang kedua, laba yang diperoleh dari hasil penjualan di toko akan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan setiap tahun. Jumlah belanjaan anggota akan mempengaruhi jumlah SHU yang diterima, semakin banyak berbelanja di toko KOPESAT DJBC maka akan semakin banyak pula SHU yang diterima oleh anggota. Omset penjualan di toko KOPESAT DJBC dalam satu tahun rata-rata Rp. 5.019.915.337,00 dengan rata-rata keuntungan Rp. 526.970.557,00 atau Rp. 43.914.213,00 per bulan.

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

c. Lapangan Tenis Bea dan Cukai Lapangan tenis yang dikelola KOPESAT DJBC terdiri dari 2 lapangan indoor dan 2 lapangan outdoor. Lapangan tenis ini dibuka untuk umum dan tarif yang dikenakan di lapangan indoor Rp. 20.000,00 pada jam 06.00-16.00 WIB dan Rp. 25.000,00 pada jam 16.00-22.00 WIB dan untuk lapangan outdoor Rp. 15.000,00 pada jam 06.00-09.00 WIB, Rp. 10.000,00 pada jam 09.00-16.00 WIB dan Rp. 20.000,00 pada jam 16.00-22.00 WIB. Rata-rata pendapatan dari lapangan tenis ini sebesar Rp. 68.275.00,00 dalam setahun. d. Biro Jasa Perjalanan Usaha ini baru dijalankan oleh KOPESAT DJBC pada bulan Februari 2007 yang mengambil tempat di area toko Kopesat DJBC dengan nomor telp. 021-47867045, dengan harapan agar para pegawai yang akan bepergian ke luar kota atau pegawai yang sedang bertugas ke KP DJBC akan kembali ke daerah tidak kesulitan dan lebih cepat mendapatkan tiket pesawat. Untuk menjalankan usaha ini KOPESAT DJBC bekerjasama dengan PT Garbarata sebuah perusahaan biro jasa yang sudah berpengalaman dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah melalui koperasi instansi masing-masing. Dengan adanya usaha-usaha yang telah dijalankan KOPESAT DJBC tersebut, janganlah ragu untuk mencoba penawaran yang telah tersedia. Mengapa harus jauh-jauh mengorbankan waktu dan ongkos transport jika di lingkungan kita sendiri juga ada? Pada kesempatan ini diumumkan bahwa dalam rangka menyambut Hari Koperasi yang jatuh pada tanggal 12 Juli, Pengurus KOPESAT DJBC berencana mengadakan kegiatankegiatan antara lain bazar selama 2 hari pada tanggal 12 dan 13 Juli 2007, lomba mewarnai dan melukis, lomba karya tulis tentang koperasi se Jabotabekpur dan aerobik bersama yang diisi dengan games dan pemilihan peserta aerobik terbaik.

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

37

Segenap Relasi & Mitra Kerja Direktorat Jenderal bea dan Cukai Mengucapkan Selamat Bertugas Kepada

Ir. Edi Burman, M.M Sebagai Kepala KPBC Tipe A2 Bekasi

RUANG INFO Majalah Warta Bea Cukai (WBC) merupakan media yang cukup efektif sebagai sarana promosi dan publikasi karena disebarkan di seluruh wilayah Indonesia. Bagi para pengusaha, eksportir, importir, swasta maupun BUMN yang ingin mempromosikan perusahaannya, segera hubungi bagian iklan di 021 47865608, 47860504.

T a r i f

I k l a n

A. BERWARNA (FC) 1 x EDISI

6 x EDISI

12 x EDISI

UKURAN (Cm) Tarif (Rp)

Tarif/edisi (Rp)

Total(Rp)

Tarif/edisi(Rp)

Total (Rp)

Cover II (Hal Dalam Depan)

6.000.000,-

5.500.000,-

33.000.000,-

5.000.000,-

60.000.000,-

Cover III (Hal Dalam Belakang)

5.000.000,-

4.500.000,-

27.000.000,-

4.000.000,-

48.000.000,-

Cover IV (Hal Belakang)

7.000.000,-

6.500.000,-

39.000.000,-

6.000.000,-

72.000.000,-

1 Hal (21 x 28)

4.500.000,-

4.250.000,-

25.500.000,-

4.000.000,-

48.000.000,-

B. HITAM PUTIH (BW) 1 x EDISI

6 x EDISI

12 x EDISI

UKURAN (Cm) Tarif (Rp)

Tarif/edisi (Rp)

Total(Rp)

Tarif/edisi(Rp)

Total (Rp)

1 Hal

(21 x 28)

3.500.000,-

3.250.000,-

19.500.000,-

3.000.000,-

36.000.000,-

1/ 2 Hal

(12 x 18)

2.500.000,-

2.250.000,-

13.500.000,-

2.000.000,-

24.000.000,-

1/4 Hal

(8.5 x 12)

1.500.000,-

1.250.000,-

7.500.000,-

1.000.000,-

12.000.000,-

6 38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

MITRA WBC/ATS

EDY PRAYITNO. Dengan DHL Import Express Online, para pelanggan dapat mengelola seluruh proses impor hanya melalui komputer mereka.

LAYANAN IMPORT EXPRESS DARI DHL BERBASIS WEB Solusi berbasis web, mendukung dan mengotomatisasi layanan import express untuk pelanggan.

P

engiriman barang yang semakin meningkat membuat impr ekspres berbasis web ini kini menjadi kebutuhan pengguna jasa. Untuk itu DHL, mulai membidik pasar korporat melalui kemudahan layanan solusi berbasis web, yakni Import Express Online (IEO). Menurut National Marketing Manager PT Birotika Semesta/ DHL Express, Edy Prayitno, dalam acara perkenalan layanan IEO di Jakarta, 8 Mei 2007, layanan berbasis internet tersebut merupakan bagian dari usaha DHL dalam meningkatkan fitur dan layanan import express yang sudah berjalan selama 12 tahun di Indonesia dimana layanan import express ini telah menguasai hingga 95 persen pendapatan DHL di Indonesia. Import Express, merupakan salah satu layanan DHL yang berkembang sangat pesat di Asia Pasifik. Para pelanggan yang menggunakan layanan Import Express DHL dapat menikmati kemudahan serta mengontrol proses impor mereka melalui konsep one contact (satu perusahaan yang dihubungi), one fixed price (satu harga tetap), one invoice (satu tagihan) dan one currency (satu mata uang) untuk seluruh pengiriman door to door di lebih dari 210 negara di seluruh dunia. Dikemukakan Edy Prayitno, bahwa sejak diluncurkan 12 tahun yang lalu, import express telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, serta secara konsisten telah mencatat pertumbuhan rata-rata 20 sampai 25 persen untuk kawasan Asia Pasifik selama beberapa tahun terakhir. Peluncuran layanan berbasis web ini merupakan salah satu kelebihan yang ditawarkan untuk mempermudah proses rantai

pasokan dalam meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya bagi para pelanggan DHL tanpa mengurangi tingkat keamanan yang diberikan. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan layanan DHL Import Express, kami juga menyediakan sistim “clear in the air” yang memungkinkan untuk memproses dokumen-dokumen impor yang dibutuhkan, sementara barang kiriman masih dalam perjalanan,” demikan kata Edy Prayitno. Selain di Indonesia, untuk melengkapi perkenalan layanan IEO, sebuah kampanye pemasaran telah diluncurkan di seluruh kawasan Asia Pasifik, wilayah yang memiliki perkembangan pelanggan yang cukup pesat, untuk mengkampanyekan manfaat import express, termasuk layanan berbasis web IEO. DHL juga telah menyelenggarakan beberapa forum bisnis untuk mensosialisasikan regulasi kepabeanan yang baru serta manfaatnya bagi komunitas impor dan ekspor di Indonesia. Forum bisnis ini telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar dan Manado. Layanan IEO yang memiliki fitur-fitur lengkap serta mudah digunakan ini, memungkinkan para pemegang account Import Express berikut para pemasok mereka tidak hanya membuat dan memproses instruksi pengiriman secara elektronik, namun juga dapat memberikan instruksi kepada DHL tentang jadwal penjemputan barang secara elektronik. Selain itu, layanan IEO menawarkan kemudahan pelanggan berdasarkan proses pengiriman IEO secara otomatis, meningkatkan kemampuan untuk melacak proses pengiriman termasuk notifikasi detil-detil pengiriman melalui email, ketersediaan detil-detil dan catatan perjalanan pengiriman yang lalu hingga 99 hari, serta meningkatkan keamanan dan kontrol untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan account DHL bagi para importir. ris EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

39

MITRA DOK. PT POS

KANTOR PUSAT PT.POS. Gedung Kantor Pusat PT.POS yang terletak di Bandung.

PT Pos Indonesia (Persero) “Mewujudkan Positioning Pos Indonesia sebagai national payment point dan peran intermediary transaksi keuangan di Indonesia”

D

i tengah pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan bertransaksi, Pos Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan bisnis yang menuntut dilakukannya perubahan mendasar di setiap lini bisnisnya. Pilar bisnis pos yang terdiri dari bisnis mail atau surat, pengiriman barang, dan pengiriman uang, semuanya menghadapi persaingan yang sangat ketat. Bahkan persaingan tersebut justru tidak hanya dari perusahaan sejenis seperti Titipan Kilat, Pandu Siwi, dan KGP, tetapi persaingan tersebut juga berasal dari perusahaan telekomunikasi dan perbankan yang memberikan solusi alternatif atau produk substitusi bagi pengguna setia jasa pos. Apa strategi dan bagaimana Pos Indonesia menghadapi peta perubahan lingkungan bisnis tersebut, dan peran Pos Indonesia terkait dengan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk transaksi setoran bea dan cukai, menarik untuk Redaksi sajikan kepada pembaca dengan menghadirkan

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

hasil wawancara WBC dengan Hana Suryana, Direktur Utama PT Pos Indonesia. Apa peran PT Pos Indonesia yang saat ini masih signifikan? Sebagai perusahaan publik yang mengemban tugas dari Pemerintah untuk menyediakan jasa pos, kehadiran Pos Indonesia masih dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Ini sejalan dengan keberadaan atau misi kami untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah, dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan, dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global. Peran ini semakin penting terutama untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kelancaran arus informasi, kelancaran distribusi pendapatan, uang, dan pembayaran, dan kelancaran arus distribusi barang baik dari Pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya dan antar masyarakat sendiri. Bahkan, karena keberadaan jaringan Pos Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah nusantara dan jaringan luar ne-

geri yang menjangkau 194 negara (dalam jaringan Universal Postal Union atau UPU), Pos Indonesia berperan sangat strategis yaitu: (1) media komunikasi untuk persatuan dan kesatuan nasional, (2) penghubung daerah terpencil, (3) perekat hubungan antar masyarakat, (4) penggerak perekonomian masyarakat, (5) perantara efektif hubungan antar institusi, dan (6) sebagai faktor dasar sosial budaya. Contoh nyata peran ini antara lain: Pos Indonesia melaksanakan program dari Pemerintah untuk pembayaran Subsidi Langsung Tunai, Jaring Pengaman Sosial, distribusi surat suara pada Pemilu 1999 dan 2004, distribusi obat dari Depkes, distribusi dana untuk bidan desa/Puskesmas, distribusi dana beasiswa, gaji dokter PTT, guru bantu, biaya operasional sekolah (BOS), penyaluran dana bantuan khusus murid (BKM), bantuan khusus guru (BKG), bantuan guru kontrak (BKG), Takesra/Kukesra, pengiriman SPT Pajak, pembayaran uang pensiun (Taspen, Asabri, Pertamina, Pegadaian), dsb. Bahkan Pos Indonesia juga melakukan pembayaran upah karyawan pabrik PT HM Sampoerna. Di segmen kastamer korporat, Pos Indonesia dapat berperan dalam penyediaan layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) baik dari bisnis ke bisnis (B2B) atau dari bisnis ke kastamer (B2C). Dalam beberapa tahun terakhir ini justru distribusi pengiriman surat B2C semakin meningkat. Ini terutama karena kebutuhan bagi sebagian besar perusahaan untuk mendekatkan hubungan dengan kastamer semakin diperlukan. Contohnya, pengiriman billing atau surat pemberitahuan tagihan, advertising mail, dan customer response melalui surat. Selain itu, di segmen kastamer korporat, Pos Indonesia menyediakan layanan logistik sebagai solusi untuk supply chain management. Di segmen kastamer individu (household), kebutuhan akan transaksi keuangan semakin meningkat terutama untuk pembayaran tagihan telepon, PAM, kartu kredit, angsuran kredit kendaraan bermotor, setoran pajak, dan sebagainya. Singkatnya, keberadaan Pos sebagai penyedia layanan komunikasi melalui surat, transaksi keuangan, dan logistik masih dibutuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat baik dari segmen korporat maupun rumah tangga (household).

komunikasi. Bisnis pengiriman paket kami redefinisi menjadi bisnis logistik. Pengiriman wesel dan giro kami redefinisi menjadi bisnis layanan keuangan. Bisnis keagenan kami redefinisi menjadi bisnis ritel. Bisnis filateli tidak kami lakukan redefinisi karena telah sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan bisinis. Setelah redefinisi bisnis pos, selanjutnya kami membangun fundamental perusahaan agar Pos Indonesia memiliki fondasi yang kokoh sebagai entitas bisnis yang dikelola secara profesional. Kami secara terus-menerus melakukan perubahan dalam bentuk transformasi bisnis baik secara struktural maupun kultural. Perubahan kultural ini menjadi penting agar insan Pos memiliki mindset atau pola pikir dan perilaku yang fokus pada pelayanan kastamer. Sejak tahun 2003, Pos Indonesia melakukan transformasi bisnis secara mendasar melalui strategi 6R yaitu repositioning, reinventing, restructuring, reengineering, rightsizing, dan resource allocation. Strategi 6R ini kami operasionalkan dalam bentuk program-program kerja yang dieksekusi secara bertahap (milestone). DOK. PT POS

Apa yang akan dilakukan dengan PT Pos Indonesia agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan pihak swasta? Untuk lebih meningkatkan peran Pos Indonesia dan secara bisnis agar Pos Indonesia mempunyai daya saing tinggi, kami melakukan perubahan dan perbaikan secara terusmenerus di berbagai linis bisnis dan operasional dalam program transformasi bisnis. Program tranformasi bisnis ini sejatinya telah kami mulai sejak pergantian status dari Perusahaan Umum (Perum) ke PT (Persero) pada tahun 1995 melalui redefinisi bisnis. Bisnis Pos kami redefinisi agar dapat menjawab kebutuhan perubahan lingkungan bisnis. Kami melakukan penginderaan jauh kedepan (trendwatching) beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis Pos dalam 10 s.d 15 tahun kedepan terutama faktor perubahan politik/ regulasi, ekonomi, sosial, dan teknologi serta analisis industri pos di beberapa negara lain. Dari hasil trendwatching tersebut, kami melakukan redefinisi bisnis pos. Bisnis pengi- HANA SURYANA. Kami melakukan perubahan dan perbaikan secara terus menerus di riman surat kami redefinisi menjadi bisnis berbagai linis bisnis dan operasional dalam program transformasi bisnis. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

41

MITRA DOK. PT POS

Apa sasaran strategis Pos Indonesia dalam beberapa tahun mendatang? Untuk memperbaiki kinerja Pos Indonesia kami telah mencanangkan visi dalam 5 tahun ke depan. Sasaran dan strategy map dalam periode 2006 – 2010, kami menginginkan Pos Indonesia menjadi tempat yang menarik dan menyenangkan bagi karyawan, kastemer, dan investor atau shareholder. Ini yang dalam beberapa kesempatan saya katakan, Pos Indonesia harus menjadi tempat yang good place to work, good place to shop, dan good place to invest atau yang disingkat 3G. Untuk menjadi 3G kami perlu melakukan perbaikan secara mendasar, di berbagai area, antara lain perbaikan kualitas operasi dan perbaikan kualitas pelayanan. Perbaikan kualitas operasi dan kualitas pelayanan memerlukan perubahan cara kerja, perubahan mindset insan pos terhadap paradigma pengelolaan bisnis pos dan pelayanan kepada kastemer. Di bisnis keuangan, positioning Pos Indonesia adalah menjadikan Pos Indonesia sebagai national payment point di Indonesia, apa maksudnya? Bagaimana mewujudkan positioning tersebut? Positioning kami dalam bisnis keuangan ini adalah menjadikan Pos Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan fungsi national payment point. Apa artinya? Pos Indonesia memberikan pelayanan semua transaksi keuangan, yang intinya kami klasifikasikan menjadi: collection, transfer, payment, dan saving. Peran ini terus kami tingkatkan melalui pembenahan teknologi, pembenahan tampilan kantor pos, sampai kepada peningkatan pelayanan di front liner. 42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Dalam bisnis layanan keuangan ini diarahkan untuk menempatkan Pos Indonesia sebagai institusi intermediary dengan berbagai institusi yang ada mulai dari institusi pemerintah dan perusahaan swasta yang dapat melayani seluruh transaksi keuangan secara nasional. Contoh nyata dari positioning Pos Indonesia sebagai national payment point adalah layanan SOPP (Payment Point Online System) Pos yang dapat melayani masyarakat dalam bertransaksi setoran pajak, angsuran kredit, pembayaran telepon, setoran premi asuransi, dan sebagainya. Khusus kerja sama dengan DJBC, Pos Indonesia telah siap menerima setoran Penerimaan Negara dalam rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai. Hadirnya layanan SOPP tersebut merupakan hasil redefinisi bisnis, khususnya bisnis keuangan. Sebelum redefinisi bisnis, bisnis keuangan Pos Indonesia masih sangat terbatas lingkupnya. Pada saat itu secara umum di bisnis ini, kami hanya memiliki dua lini layanan yaitu Weselpos dan Giropos. Ruang gerak di dua lini layanan ini semakin terbatas apalagi ketika kemudian beraneka ragam layanan perbankan mulai menawarkan berbagai kemudahan kepada pelanggannya dalam bertransaksi keuangan dengan hadirnya layanan ATM. Menghadapi tantangan perubahan lingkungan bisnis keuangan, keputusan strategis yang kami lakukan adalah meredefinisi bisnis keuangan dari pengiriman uang ke layanan keuangan. Dengan redefinisi bisnis ini, cakupan bisnis keuangan semakin luas sehingga kami dapat memiliki fleksibilitas untuk masuk ke bisnis-bisnis yang lebih prospektif dan relevan dengan kompetensi yang kami miliki. Untuk mewujudkan positioning Pos Indonesia sebagai national payment system ini, ada sejumlah keunggulan yang

DOK. PT POS

sudah kami miliki, yaitu basis pelanggan pos yang besar, jaringan pelayanan yang luas, serta infrastruktur teknologi yang terus-menerus kami tingkatkan kapabilitas dan keandalannya. Pembenahan infrastruktur teknologi terus kami lakukan dengan mengembangkan Giro On-line sebagai backbone sistem layanan keuangan. Saat ini ada 1.383 service point kantor pos termasuk eMobile yang dapat melayani SOPP. Dengan cakupan service point yang luas dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini, layanan SOPP Pos semakin dekat dengan pelanggan dan masyarakat luas. Kedepan, kami akan memperluas pelayanan SOPP melalui electronic channel seperti EDC (electronic data capture) dan ATM Giropos. Pembenahan tampilan kantor pos sebagai front liner layanan SOPP terus kami lakukan melalui pengembangan Kios Pos di lokasi-lokasi yang dekat dengan basis pelanggan. Perubahan tampilan fisik tersebut kami barengi dengan perubahan budaya dan sikap kerja dalam melayani pelanggan. Berbagai pembenahan tersebut, semua ini kami lakukan untuk kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan dalam bertransaksi layanan keuangan di kantor pos. Bagaimana upaya PT Pos Indonesia menghadapi persaingan di era global? Untuk lebih meningkatkan peran Pos Indonesia dan

secara bisnis agar Pos Indonesia mempunyai daya saing global, kami melakukan perubahan dan perbaikan secara terus-menerus di berbagai linis bisnis dan operasional. Pos Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, servis menjadi hal yang sangat menentukan kualitas produk atau layanan. Pada perusahaan jasa, produk atau layanan diciptakan secara langsung pada saat berinteraksi dengan kastamer. Produk tercipta pada saat itu juga. Dengan demikian, menjadi penting bagi kami untuk melayani dengan sebaik-baiknya pada saat kastamer berinteraksi dengan kami yang merupakan moment of truth layanan Pos Indonesia kepada kastamer. Bila mereka puas dengan pelaDOK. PT POS yanan yang kita berikan, maka saya jamin mereka akan menggunakan jasa Pos Indonesia lagi, bahkan mereka akan merekomendasikan kepada teman-temannya untuk menggunakan jasa Pos. Apa artinya ini? Cara kami melayani sangat berarti bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sejatinya kastamer adalah nafas perusahaan. Sebagai nafas, kastamer dapat menentukan hidupmatinya perusahaan ini. Mereka adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Demikian pentingnya masalah servis atau pelayanan ini, pada tahun 2007 ini kami mencanangkan komitmen bersama untuk melayani kastamer kita dengan lebih baik melalui melayani dengan “PASTI”. “PASTI” merupakan singkatan dari Pelayanan “Prestasi”, sedangkan “Prestasi” sendiri merupakan akronim dari Profesional, Ramah, Empati, Senyum, Tanggap, Amanah, Semangat, dan Integritas. Jadi, masyarakat pengguna jasa pos dapat menikmati PASTI melalui PRESTASI yang diberikan para insan Pos Indonesia. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

43

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

SIAPA MENGAPA

E

N D A N G Pegawai yang satu ini mungkin sudah kebal dengan berbagai tingkah laku dari berbagai karakter tamu. Pasalnya, walau kadang pahit dirasakan, hal itu merupakan risiko bekerja sebagai Staf Kepala KPBC Soekarno Hatta. Sejak dimutasi dari KPBC Cilacap ke KPBC Soekarno Hatta (1993), sudah beberapa kali pejabat Kepala KPBC Soekarno Hatta yang menjadi atasannya. Ia mengaku bahwa kiatnya selama ini dalam menjalankan tugas hanyalah berusaha jujur dan menjalankan tugas dengan baik, sopan kepada siapapun. “Jadi, setiap ada pergantian Kepala Kantor, yang pertama saya lakukan adalah meminta petunjuk kalau ada kesulitan dan ditegur kalau ada kesalahan,” ujar ibu dua anak Seperti biasa, setiap tamu datang yang ingin menghadap Kepala Kantor, bertemu dengan Endang terlebih dahulu untuk ditanya maksud dan tujuannya. Terkadang karena kesibukannya, Kepala Kantor tidak bisa diganggu. Kalau sudah begitu, dengan sigap Endang menanganinya dan memberikan penjelasan agar tamu tersebut mengerti dan menerima. Ia pernah kedatangan tamu yang tanpa sebab, marah-marah dan memakinya sekalipun sudah diberi penjelasan oleh Endang namun tetap marah-marah. Setelah emosi reda ternyata yang bersangkutan sedang ada urusan dibagian seksi P2 K

H O I R U L A N W A R Khoirul Anwar kini menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Penindakan dan Penyidikan KPBC Blitar. Pria kelahiran Blitar 20 Januari 1971 pada awalnya memiliki cita-cita sebagai Prajurit TNI AD. Selepas lulu SMA pada 1990 ia malah mendaftar ke PLP Curug, Teknik Lingkungan ITS, dan STAN Prodip Keuangan. Dari hasi tes ketiga-tiganya lulus. Tetapi akhirnya ia memilih STAN Prodip Keuangan dengan alasan ingin membantu ibunya yang membesarkan seorang diri ketujuh puteranya sedangkan ayahnya telah meninggal pada 1975. Ketiga kakaknya masih kuliah dan dia sendiri merupakan putera terakhir. Penempatan pertama dilalui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 1993 hingga tahun 1996, kemudian ia dipindahtugaskan ke Kanwil IX Pontianak pada Bagian Umum. Pada 1997 ia berpindah tugas di Bidang P2 Kanwil VII Surabaya. Setelah itu ia dipromosikan menjadi Kordinator Pelaksana P2 di KPBC Blitar pada 2002. hingga saat ini. Penempatan pada saat ini sebagai Kordinator Pelaksana KPBC Blitar merupakan kesempatan berharga bagi Khoirul untuk berkarya di tempat di mana dia dibesarkan. “Saya dan rekan-rekan P2 selalu berupaya menjalankan amanah, baik dengan melakukan konsolidasi serta pendekatan personal di lapangan dengan pengusaha hasil tembakau sehingga pelanggaran di bidang cukai bisa ditekan,” kata ayah tiga orang putra ini. Selama masa bertugas, ia punya kisah berkesan ketika di Pontianak pada 1996. “Waktu itu saya pengantin baru dengan penghasilan Rp 400.000, sedangkan istri masih melanjutkan sekolah dan biaya hidup mahal. Kendaraan yang saya miliki hanyalah Honda Bebek tua yang sering mogok dan perlu didorong, “kenangnya. Selain kenyang dengan pengalaman tugas yang berpindah-pindah, ia juga H

E R I S U S T A N T O Kesuksessannya menyusun database ekspor dan impor di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) KP-DJBC membuat Heri dipercaya oleh mantan Kepala Bagian Kepegawaian, Oentarto Wibowo untuk menyusun database kepegawaian saat bertugas di Sekretariat (2004). “Saya sangat senang dipercaya untuk menyusun database kepegawaian yang merupakan pusat sumber data pegawai yang akurat. Melalui database ini nantinya dapat diketahui apakah pegawai tersebut akan di mutasi, naik pangkat atau promosi, yang akan mendapatkan pelatihan, hingga pegawai yang akan memperoleh penghargaan,” ujarnya. Sebelum dilakukan penyusunan, Heri melihat database kepegawaian saat itu masih berantakan. “Berantakan dalam arti kata masih ada pegawai yang ditempatkan di kantor yang pada reorganisasi tahun 2001 sudah dihapus. Akibatnya, pegawai tersebut otomatis tidak akan pernah terpanggil untuk dimutasi atau mengikuti diklat dan segala macamnya,” imbuhnya lagi. Setelah dilakukan penelitian lagi secara mendalam, ternyata masih ada pegawai yang sudah pensiun atau meninggal dunia tapi statusnya masih aktif berdinas dan bekerja. “Pegawai yang sudah pensiun atau meninggal dunia seharusnya secara otomatis hilang dari database kepegawaian,” tambahnya. Namun demikian, hal tersebut telah diperbaiki dan database yang ada telah disusun secara akurat dengan menggunakan teknologi komputer yang saat ini makin berkembang pesat. Dengan menggunakan portal DJBC yang telah link dengan aplikasi kepegawaian, maka pegawai bea cukai di seluruh Indonesia yang sudah terkoneksi dengan jaringan MPLS (Multi Protocol Level Swictching), bisa melihat CV-nya masing-masing dan bisa memperbaiki atau mengurangi CV tersebut. Dalam menyusun database tersebut, Heri menghadapi kendala. Database

Endang mengaku, agak berat bertugas menjadi Staf atau bisa juga dibilang sebagai sekretaris Kepala KPBC Soekarno Hatta. Kejenuhan kadang-kadang menerpanya. Untuk menyiasati kejenuhan tersebut, ia pergi berlibur bersama keluarga pada akhir pekan dan melakukan hal-hal menyenangkan lainnya, seperti olahraga atau mancing). Ia sendiri tidak pernah berpikir untuk pindah atau minta pindah ke bagian lain. Selama ini ia pelajari tugas-tugas dibidang lainnya (seperti P2, hanggar, kepabeanan dan lainnya-red) dengan membaca peraturan dan cerita dari para pegawai lainnya. Cerita tersebut ia dengar dan dijadikan masukan atau ilmu agar ia siap dan tidak kaget jika suatu saat nanti ia terkena mutasi ke bidang lain. Di akhir wawancara, Endang mengaku mendapat pengalaman berharga sebagai staf Kepala Kantor. Diantaranya, ia bisa mengenal banyak pejabat, banyak belajar dan banyak teman. Ia berharap agar tugas DJBC sebagai pemungut pajak untuk penerimaan negara bisa dihargai semua pihak. ats mengenyam berbagai pendidikan dan latihan di lingkungan kerja antara lain : Prajab 1982, Diklat PPNS 1993,UD II 2003, Diklat Intelejen 2004. Di luar jam dinas ia juga aktif dalam berbagai kegiatan misalnya ikut tergabung dalam komunitas Relawan Blitar, Selaku ketua Cabang Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar, Pengurus Yayasan Al Ghifarri bidang Sosial dan Dakwah, serta pengurus Lembaga Iqra Blitar bidang Pembinaan Remaja. “Semua kegiatan akan saya lakukan selama itu positif dan bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain,” kata bapak yang juga memiliki hoby renang dan jogging. Lebih lanjut ia juga masih sempat menyisihkan waktu untuk belajar dalam pendidikan formal di STIEKEN Blitar bidang Akuntansi. Ketika ditanya mengenai prinsip hidup ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan merupakan ibadah. Perbanyak melakukan kebaikan pada orang lain lebih diutamakan daripada diri sendiri. Di akhir perbincangan , Khoirul memiliki suatu harapan kepada institusi DJBC yang sangat ia cintai ini di masa yang akan datang.” Apabila Kantor Pelayanan Utama (KPU) terealisasi dan berjalan baik maka tidak hanya menjadi tonggak bersejarah bagi Bea Cukai tetapi dapat menjadi salah satu percontohan seluruh lembaga birokasi lainnya,” harap pria yang juga salah seorang calon pegawai KPU ini. bambang w., sby sebelumnya, masih menggunakan infrastruktur lama yang diolah di Direktorat IKC dimana maintenance data tersebut kurang diperhatikan. Selama ini, yang dilakukan hanya mem-backup data tersebut tanpa memperhatikan aplikasi database yang dipergunakan sudah bagus atau tidak. Tak hanya itu, saat menyusun kembali database kepegawaian bulan April hingga Juli tahun 2006, data-data tersebut hilang saat dimasukkan ke komputer. Untung saja waktu itu masih ada print file data tersebut sehingga semua data pegawai (mulai dari pangkat, diklat yang pernah diikuti, mutasi dan promosi) direkap ulang secara manual. Heri sendiri mulai bekerja di Bea dan Cukai sejak 1995. Waktu itu ia baru lulus dari Prodip I dan ditempatkan di Kanwil I DJBC Medan (sekarang Kanwil II DJBC Sumatera Utara-red). Kemudian, tahun 1996 ia dimutasi ke Direktorat Cukai, KP DJBC. Tahun 1997 ia dipindahkan ke KPBC Soekarno-Hatta I. Lalu dimutasi kembali ke Direktorat Puslatasi (sekarang Dit. IKC-red) tahun 1999. Sejak tahun 2003, ia ditempatkan di Sekretariat hingga sekarang. Saat bekerja di Sekretariat KP DJBC, pegawai yang menikah dengan Siti Khodijah dan diakaruniai dua anak ini, ikut latihan menembak dan tergabung dalam Customs Shooting Club. Tahun 2004 ia berhasil mendapat juara II kejuaraan menembak di Paspamres. Ia saat terkesan dengan kejuaraan tersebut, sebab lawan-lawannya berasal dari angkatan seperti TNI Paskhas, Kopasus, TNI AD, Gegana dan Brimob, yang kesehariannya bergelut dengan senjata. ats

info buku BILA ANDA BERMINAT,

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKAN BUKU SEBAGAI BERIKUT:

BUNDEL WBC 2006 Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (Edisi Januari - Desember)

Rp. 120.000

CATATAN: Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LANGGANAN MAJALAH WARTA BEA CUKAI

No Lama Berlangganan 1 3 Bulan (3 edisi) 2 6 Bulan (6 edisi) 3 1 Tahun (12 edisi)

Diskon Harga Jabotabek Rp. 40 0% 40..500 Rp. 78 0 5% 78..00 000 Rp. 1150 50 .000 10% 50.000

Harga luar Jabotabek Rp. 43 43..500 Rp. 84 0 84..00 000 Rp. 1162 62 .000 62.000

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

MAJALAH WARTA BEA CUKAI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230 Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154 Fax. (021) 4892353 / E-mail: wbc.cbn.net.id dengan Hasim / Kitty EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

45

CUKAI

DPR STUDI BANDING

PENAMBAHAN OBJEK CUKAI Amandemen UU Cukai diperkirakan selesai akhir Juni 2007.

ketuanya. “Saya tidak ikut ke Malaysia, saya hanya studi banding ke Thailand saja,” ujarnya. Selama di Thailand, Irmady juga menyempatkan diri berkunjung ke suatu perusahaan minyak dan gas, dan melihat bagaimana proses pembayaran cukai perusahaan tersebut. ejak tahun 1995, sesuai dengan Undang-Undang Menurutnya, negara gajah putih itu memungut cukai Cukai, Indonesia hanya mengenal 3 objek cukai bukan berdasarkan kategori, melainkan langsung menunjuk yakni, hasil tembakau, MMEA (minuman pada barang, sehingga objek cukainya menjadi lebih pasti. mengandung etil alkohol) dan etil alkohol. Seiring Ada 16 komoditi yang dikenakan cukai di Thailand, plus lima dengan berkembangnya perekonomian bangsa (5) bidang jasa yang juga dikenakan cukai. Total objek cukai Indonesia, keinginan untuk mengamandemen UU Cukai pun di Thailand ada 21 items. Ke-16 komoditi dan 5 jasa itu bergulir. Dalam rancangan amandemen UU Cukai tersebut, terbagi dalam empat kategori. Yang pertama adalah liquor pemerintah mengajukan penambahan objek cukai dengan yakni bir, wine dan minuman fermentasi lainnya serta ethyl dua kategori penambahan objek cukai. Pertama, cukai dikealcohol and other spirits. Kedua, tobacco yang terdiri dari nakan terhadap barang-barang yang proses produksi dan cigars, cheroots, cigarillos, cigarettes dan smoking tobacco. pendistribusian dan penggunaannya dianggap mengganggu Ketiga, playing cards dan yang keempat excise tax. lingkungan hidup. Kedua, cukai dikenakan terhadap barang Kategori yang ke-4 ini terdiri dari 18 jenis, yang dipandang perlu demi memenuhi WBC/ATS (1) petroleum oils and petroleum prodrasa keadilan dan kebersamaan. ucts. (2) minuman non alcoholic, buahMunculnya dua kategori tersebut mebuahan tanpa fermentasi dan vegetable nimbulkan reaksi. Walaupun fraksi-fraksi juices, (3) air conditioning units, comprisyang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ing a motor-driven fan dan elemen untuk (DPR) setuju terhadap usulan penambahmengganti temperatur dan kelembaban an objek cukai tetapi mereka mengangdengan kapasitas kekuatan untuk gap dua kategori tersebut merupakan hal mendinginkan tiap condensing units, tidak yang bias atau memberikan cek kosong lebih dari 72,000 B.T.U per jam. pada pemerintah. Dunia usaha pun (4) Tempat lilin dan other electric ceimenjadi gelisah karena tidak jelasnya ling atau lampu dinding yang dihiasi objek yang dikenakan cukai berdasarkan dengan kristal. (5) Produk-produk lead dua kategori tersebut. Padahal, untuk crystal dengan minimum mengandung menciptakan iklim usaha yang kondusif, lead monoxide (Pbo) seberat 24 persen harus ada kepastian. Oleh sebab itu, dan other crystal (yang memiliki kandungPansus DPR untuk RUU Cukai memutusan Pbo yang sama). (6) Kendaraan kan untuk perlu mengadakan studi banpenumpang dan kendaraan transportasi ding ke luar negeri. publik dengan tempat duduk tidak lebih Setelah dilakukan penelitian dan pedari 10 orang. (7) Sepedamotor 2 dan 4 ngumpulan informasi, ternyata Malaysia dan tak, (8) parfum dan produk parfum, (9) Thailand merupakan negara yang tepat karpet dari bahan wool, (10) yacht (kapal untuk melakukan studi banding. Pemilihan kedua negara tersebut berdasarkan pada pesiar), (11) baterai dan cells, (12) kesamaan culture dan barang-barang yang IRMADY LUBIS. Ada lima kategori yang paling chlorofluorocarbon substances (CFCs), dipergunakan mayoritas masyarakatnya. (13) transformed marble and granit, (14) tepat bagi suatu barang dikenakan cukai. Saat ditemui WBC di ruang kerjanya, stadion pacuan kuda (dari tiket menonton Ketua Pansus DPR untuk RUU Cukai, Irmady Lubis mengapacuan dan dari taruhan pacuan kuda), (15) kursus golf (only takan, studi banding tersebut sangat penting, selain hasilnya green fees and member fees), (16) klub malam dan diskotik, harus bisa diimplementasikan, studi banding itu juga (17) jasa panti pijat dan (18) jasa telepon. dilakukan karena Indonesia tidak memiliki rujukan mengenai Dibanding dengan Indonesia, ia melihat Thailand lebih objek cukai. Pansus RUU Cukai pun membentuk dua tim. Tim agresif dalam hal memungut cukai. Misalnya saja, cukai pertama pergi ke Thailand dan tim yang kedua ke Malaysia. untuk minuman bir, besarnya 10 kali lipat dari Indonesia. Pada 20 – 24 Maret 2007, tim pertama berada di Thailand Padahal, bir atau MMEA bukanlah konsumsi masyarakat untuk melakukan studi banding dimana Irmady Lubis sebagai umum di Thailand. (Lihat Tabel 1)

S

46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

FOTO : ISTIMEWA

Yang lebih menarik lagi, tambah Irmady, di Thailand, Direktorat Jenderal Cukai berdiri sendiri, tidak digabung dengan kepabeanan seperti Indonesia. Menurutnya, hal itu dikarenakan perbedaan pendekatan yang dilakukan. Kalau kepabeanan tugasnya antara lain mengawasi border dan barang yang masuk. “Sedangkan cukai merupakan excise yang sebetulnya adalah access atau pungutan negara untuk pengendalian access atau kalau di Malaysia cukai disebut dengan pajak dosa atau sin tax,” tambahnya. Untuk itu, dari hasil studi banding ke Thailand, DPR memberi masukan pada pemerintah bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Pertama, membentuk Ditjen Cukai sendiri, terpisah dari kepabeanan. Kedua, menjadikan PPnBM (pajak pertambahan nilai atas barang mewah) masuk ke dalam pungutan cukai bukan ke Ditjen Pajak. “Sebab, PPnBM itu sebetulnya masuk ke cukai karena itu access untuk pengendalian pemakaian barang mewah dan lebih banyak merupakan barang impor,” jelas Irmady. Ketiga, pengkategorian barang kena cukai, apakah langsung menunjuk barang atau menggunakan pengkategorian. Walaupun pengkategorian lebih terasa fleksibel, lanjut Irmady, tetapi pengkategorian itu sedapat mungkin tidak bias. Selain itu, untuk pengembangan objek cukai dikemudian hari, DPR juga akan mengusulkan untuk membuka kemungkinan pengenaan cukai terhadap jasa, jadi tidak hanya terhadap barang saja. Sebab, usaha jasa seperti tempat perjudian, night club, bukanlah objek yang memberatkan masyarakat.

TARIF CUKAI TIDAK NAIK Menurutnya, berdasarkan studi banding ke DISKOTIK DAN NIGHT CLUB. Diskotik dan night club merupakan salah satu usaha bidang jasa yang bisa dikenakan cukai. Thailand, ada lima kategori yang paling tepat bagi suatu barang dikenakan cukai. Pertama, pertimbangan moral misalnya, tempat perjudian dan pelacuruntuk kesehatan dan moral concern seperti rokok, minuman an dikenakan cukai yang sangat tinggi. keras dan panti pijat. Kedua, barang mewah (untuk “Di Thailand yang mayoritas penduduknya penganut memenuhi rasa keadilan) misalnya tas atau sepatu yang Budha, melarang perjudian dan pelacuran, makanya tempatmahal. Ketiga, penghematan energi misalnya BBM dikenakan tempat itu dikenakan cukai yang sangat tinggi. Begitu juga cukai, tetapi untuk energi alternatif seperti gasohol, biodiesel dengan barang mewah, tidaklah pantas seseorang mengenatidak dikenakan cukai. Keempat, polusi misalnya, barang kan tas atau barang yang mahal sementara disekitarnya yang proses produksinya menghasilkan polusi. Kelima, ada masih banyak yang kekurangan. Untuk itu barang-barang mahal tersebut kena cukai,” jelas Irmady. TABEL 1 Ia menambahkan, kelima kategori yang diusulkannya TABEL PENERIMAAN PAJAK YANG tersebut, cocok untuk diterapkan di Indonesia. Namun DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH THAILAND demikian, DPR juga harus membuat ketentuan lebih lanjut SELAMA KURUN WAKTU 20024– 2006 mengenai objek cukai tersebut, apakah itu melalui peraturan Unit : Million Baht pemerintah atau peraturan menteri keuangan. Irmady menilai, dengan hanya memiliki 3 objek cukai, Commodity 2004 2005 2006 merupakan suatu indikasi bahwa negara Indonesia kurang aware terhadap rakyatnya sendiri. Ia juga menilai pengemamount % amount % amount % balian pungutan cukai pada masyarakat tidak jelas. Misalnya of total of total of total saja pungutan cukai rokok dimana tujuan pemungutannya adalah mengendalikan access daripada pemakaian rokok. Revenue 772,236.0 66.9 937,150.0 70.6 1,057,200.0 74.1 Pungutan tersebut seharusnya dikembalikan ke masyarakat Department dalam bentuk misalnya pembangunan puskesmas dan sebagainya. “Tetapi yang terjadi saat ini, pungutan dari cukai Excise 275,774.0 23.9 279,397.0 21.1 274,095.0 19.2 semuanya masuk ke penerimaan negara dan lebur dengan Department penerimaan lainnya,” tandasnya. Berbicara mengenai tarif cukai, Irmady menjelaskan Customs 106,122.0 9.2 110,404.0 8.3 96,232.0 6.7 bahwa pemerintah meminta agar dalam rancangan Department amandemen UU Cukai, tarif maksimal cukai untuk rokok naik, dari semula 55 persen menjadi 65 persen. Tetapi sebagian Total 1,154,132.0 100.0 1,326,951.0 100.0 1,427,527.0 100.0 besar fraksi di DPR tidak setuju kenaikan tersebut karena EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

47

CUKAI FOTO : ISTIMEWA

an bagi masyarakat. Intinya, penambahan objek cukai untuk menambah penerimaan negara bukan menambah beban masyarakat. Jadi kita ingin mencoba kategori yang agak mengikat. Kalau perlu di penjelasannya nanti disebutkan yang namanya memenuhi rasa keadilan itu keadilan yang bagaimana,” tambahnya.

CUKAI DI MALAYSIA Malaysia merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga mengenakan pajak terhadap barang-barang tertentu. Peran dan fungsi pajak di negara rumpun Melayu itu adalah sebagai instrumen penerimaan negara (budgeter), instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, alat untuk redistribusi pendapatan (dimana struktur tariff pajak dibuat progresif dengan maksud agar golongan yang lebih mampu dikenakan pajak yang lebih tinggi sehingga akan tercipta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan adil), instrumen stabilitas harga, serta meningkatkan tabungan TAS MEWAH. Di Thailand, tas yang harganya mahal atau barang mewah dikenakan cukai nasional. untuk memenuhi rasa keadilan. Ada dua jenis pajak di Malaysia yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dipungut dianggap terlalu besar. Selain itu, tarif yang berlaku saat ini dan ditegakkan oleh Inland Revenue Board of Malaysia, sesaja belum mencapai titik maksimal (baru mencapai 40-45 dangkan pajak tidak langsung di pungut oleh Kastam Diraja persen batasan tarif yang paling tinggi, itu pun hanya rokokMalaysia. Pajak langsung terdiri dari pajak penghasilan dan red). pajak langsung lainnya. Sementara itu, pajak tidak langsung Dengan demikian untuk sementara ini, besaran tarif cukai terdiri dari bea impor, bea ekspor dan cukai dalaman. Cukai maksimal untuk rokok tidak berubah hingga ada kemampuan dalaman ini terbagi menjadi tiga yakni pajak jualan (sales pemerintah untuk melakukan law enforcement terhadap tax), pajak perkhidmatan dan pajak excise (cukai). penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan negara Khusus untuk cukai, ada beberapa jenis barang yang dalam penerimaan cukai. Rancangan amandemen UU Cukai dikenakan pungutan cukai. Pertama adalah bir dan minuman juga akan dibuat fleksibel, sehingga untuk masalah tarif keras (liquor). Pemerintah Malaysia mengenakan cukai pada (menaikkan dan menurunkan tarif cukai-red), lebih baik produk tersebut untuk menghindari dan mencegah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan agar dapat timbulnya permasalahan/problem sosial di kalangan mengikuti perkembangan yang ada. Hingga saat ini perkembangan rancangan amandemen masyarakat yang diakibatkan oleh kecanduan minuman keras UU cukai sudah sampai pada tahap panja. Diperkirakan yang berlebih-lebihan. Kedua, pengenaan cukai terhadap amandemen UU Cukai akan selesai pada akhir Juni 2007. cigarettes dan hasil tembakau, hal itu dilakukan untuk Menurut Irmady, ada beberapa hal yang masih mengganjal meningkatkan pola hidup yang sehat dan memperbaiki dalam pembahasan rancangan amandemen UU Cukai kesehatan masyarakat dan sebagai sumber penerimaan tersebut. Selain penambahan objek cukai dan penetapan negara (budgeter). tariff maksimal, hal yang masih mengganjal lainnya adalah Ketiga, mahjong tiles dan playing card, dimana pengenausulan pemerintah untuk memendekkan waktu pelunasan annya untuk menghindari dan mencegah permasalahan/ cukai dari 90 hari menjadi 60 hari. problem sosial yang diakibatkan oleh judi. Terakhir, motor Dari hasil dengar rapat dengan 4 (empat) orang mantan vehicles. Pengenaan cukai terhadap kendaraan bermotor Menteri Keuangan (Ali Wardhana, Sumarlin, Fuad Bawazir bertujuan untuk melindungi industri otomotif dalam negeri dan dan Marie Muhammad), seluruh fraksi di DPR mengatakan untuk meningkatkan penerimaan negara (budgeter). bahwa tidak ada manfaat yang signifikan yang di peroleh Dalam hal perijinan, setiap orang yang akan menjalankan pemerintah dengan pemenkegiatan destilasi, fermentasi, dekkan waktu pelunasan brewery atau memproduksi TABEL 2 cukai tersebut. Pengusaha rohasil tembakau atau barang TABEL PENERIMAAN PAJAK kok pun keberatan dengan hal kena cukai lainnya, wajib PEMERINTAH MALAYSIA itu karena dalam jangka wakmemiliki ijin dari Direktur SELAMA KURUN WAKTU 2004 – 2006 tu 60 hari, rokok belum samJenderal Kastam Diraja pai ke tangan konsumennya Malaysia dan membayar fee Jenis 2004 2005 2006 sehingga sulit bagi pengusayang telah ditetapkan. penerimaan ha untuk melunasi cukai Sedangkan bagi masyarakat RM (bil) % RM (bil) % RM (bil) % dalam jangka waktu 60 hari. yang ingin menjalankan Irmady mengaku merasa Pajak 48.7 49 53.5 50 61.6 50 kegiatan usaha penjualan ada suatu keanehan yang terja- Langsung eceran minuman keras di di Departemen Keuangan, (selain bir), distributor minudimana Ditjen Pajak begitu giat Pajak tidak 23.3 23 27.0 25 25.0 20 man keras dan pergudangan mengejar segala macam objek untuk tempat menyimpan langsung pajak, padahal ada objek cukai BKC tanpa dipungut cukai, yang masih banyak berkeliaran Non-Tax 26.5 28 25.0 25 36.0 30 wajib memiliki ijin dari Direkdan hal itu ti-dak menjadi perha- Revenue tur Jenderal Kastam Diraja tian untuk menambah peneriMalaysia dan membayar fee maan negara. Total 99.3 100 106.3 100 123.6 100 yang telah ditetapkan. (Lihat “Kita ingin mencari keadilTabel 2) ifa 48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

INFO PEGAWAI

PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 JUNI 2007 NO

N

A

M

A

N I P

GOL

J A B A T A N

K E D U D U K A N

1

Bambang Ishartono, S.H.

060034165

IV/a

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta

2

Lintong Situngkir

060034157

IV/a

Kepala Subbagian Keuangan

Kantor Wilayah II DJBC Sumatera Utara

3

Sartono

060035366

IV/a

Kepala Seksi Tempat Penimbunan II

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Priok III

4

Hadi Muljono

060040545

III/c

Koordinator Pelaksana Urusan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jakarta

5

Tjitjih Rustiani, Ny

140066862

III/c

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Priok I

6

Alip Saluki

060040016

III/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Bekasi

7

Asri Gutomo

060040698

III/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta

8

Kambali

060052388

III/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Priok I

9

M. Ismail

060032153

III/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Priok I

10

Jatno

060059380

II/d

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jakarta

11

Radjipa

060047080

II/d

Pelaksana

Kantor Wilayah II DJBC Sumatera Utara

12

Harjono

060041128

II/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta

13

Mattohir Bin Saimih

060040862

II/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Priok III

14

Mochammad Tabrani

060061642

II/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Panarukan

15

Saimin

060056714

II/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jakarta

16

Zaenal Abidin

060057737

II/b

Pelaksana

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jakarta

INFO PERATURAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per Mei 2007 No. 1.

PERATURAN Nomor

Tanggal

P-09/BC/2007

18-04-07

P

E

R

I

H

A

L

Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 Tentang Pemblokiran Perusahaan Di Bidang Kepabeanan.

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

49

SEPUTAR BEACUKAI FOTO : KIRIMAN

MAKASSAR. Dharma Wanita Persatuan Departemen Keuangan Makassar mengadakan acara peringatan Hari Kartini ke-128 pada 24 April 2007 dengan beberapa rangkaian lomba. Dalam lomba yang berlangsung satu hari ini, Kanwil XVI DJBC Sulawesi ikut berpartisipasi dan berhasil meraih Juara II untuk Lomba Menghias Tumpeng, Juara II Lomba Pidato Tanpa Teks dan terpilih diantara Sepuluh Terbaik Busana Kebaya (gambar kiri). Usai lomba, perwakilan Dharma Wanita Kantor Wilayah XVI DJBC Sulawesi foto bersama dengan karya tumpengnya yang terpilih menjadi Juara II. Tampak dalam gambar dari kiri ke kanan : Ny. Amiruddin, Ny, I Putu Alit Ari Sudarsono, Ibu Ria Almarni dan Ny. Heru Hardjanto. Kiriman Kanwil XVI DJBC Sulawesi FOTO : DONNY ERIYANTO

BALIKPAPAN. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kartini ke 128, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPBC Tipe A3 Balikpapan pada tanggal 18 April 2007 mengadakan lomba membuat kue dengan bahan dasar ubi. Lomba yang diadakan di Aula Kanwil XV DJBC ini diikuti oleh peserta dari ibu-ibu DWP Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPBC Tipe A3 Balikpapan. Sebelum lomba tersebut dimulai, terlebih dahulu diadakan acara pengajian dan arisan rutin. Tampak dalam gambar, Ketua DWP Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ny. Ismartono, tengah memberikan penilaian terhadap hasil karya peserta lomba dan para pemenang lomba berkesempatan berfoto bersama. Don’s, Balikpapan FOTO : MUQSITH HAMIDI

BALIKPAPAN. Pada 3 Mei 2007 bertempat di Aula Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur dilangsungkan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon IV yang akan bertugas di lingkungan Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur. Acara dipimpin langsung oleh Kakanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartono dengan disaksikan para pejabat eselon III dan rohaniawan. Tampak dalam gambar, KaKanwil tengah menandatangani naskah jabatan dengan disaksikan dua saksi yakni Kabag Umum Hery Susanto dan Kabid Kepabeanan dan Cukai Wisnu Wibowo serta para pejabat eselon IV yang sedang diambil sumpah jabatannya. Seusai acara pelantikan dilakukan foto bersama Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur. Tampak dalam gambar, KaKanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartono ikut foto bersama (duduk no.5 dari kiri). Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

FOTO : MUQSITH HAMIDI

BALIKPAPAN. Pada 20 April 2007, Angkatan ke-5 Prodip I Bea dan Cukai STAN Balikpapan yang berjumlah 16 orang melakukan kunjungan singkat ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Balikpapan dalam rangka melihat gambaran secara langsung pelayanan prima yang diberikan petugas bea dan cukai kepada para stakeholder di kantor tersebut. Dalam kesempatan ini pula rombongan Prodip tersebut dibawa Donny Eriyanto (Korlak Ekspor Hanggar V) untuk melihat secara langsung Pos Pelayanan Bea dan Cukai (Hanggar II) di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tampak dalam gambar, Kasi Pencegahan dan Penyidikan KPBC Tipe A3 Balikapapan, Winarko sedang menjelaskan mengenai alur pelayanan kepabeanan sejak kedatangan sarana pengangkut sampai dikeluarkannya persetujuan pengeluaran suatu barang baik impor maupun ekspor. Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur

WBC/ATS

JAKARTA. Pada 15 Mei 2007 diselenggarakan Sosialisasi Penyelesaian Kewajiban Pabean Dengan Pendekatan Fiskal Atas Kapal Pesiar/Yacht dan Sepeda Motor Besar, yang pada saat pemasukannya belum memenuhi kewajiban pabean. Sosialisasi yang diikuti Klub Motor Gede, Klub kapal pesiar dan perorangan dibuka dan sekaligus sebagai narasumber yakni Direktur Teknis Kepabeanan Teguh Indrayana didampingi KaKanwil IX DJBC Jawa Barat Jody Koesmendro. Selain itu juga dihadirkan beberapa narasumber yaitu Dinas Pemerintahan Daerah (Dispemda), Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan dan Polri.

FOTO : KIRIMAN

PONTIANAK. Kantor Wilayah XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dengan tema “ Pencapaian Target Penerimaan Melalui Peningkatan Pelayanan dan Optimalisasi Pengawasan “. Rakerwil dua hari diselenggarakan pada 19 April 2007 di Aula KPBC Pontianak dihadiri dihadiri delapan KPBC bertujuan untuk mengevaluasi berbagai macam permasalahan dan solusi yang akan dicapai guna mewujudkan visi dan misi Direktort Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Wilayah XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat. Tampak pada gambar kiri para peserta rakerwil foto bersama dengan Kepala Kanwil dan gambar kanan, usai rapat juga diadakan acara pisah sambut Kepala Bid. P2, Budiman Karo-Karo yang digantikan Heru Sulastiomo, Kepala KPBC Entikong Guntur Cahyo Purnomo sekarang dijabat oleh Sugeng Harianto dan Kepala Bagian Umum yang sudah memasuki masa purnabhakti Soedjita digantikan oleh Cecep Rustandi. Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan cindera mata kepada pejabat tersebut. Ian Hermawan, Pontianak FOTO : KIRIMAN

PONTIANAK. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 52/BC/Up.9/2007, Kepala Kanwil XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat melantik 44 pejabat eselon IV pada 8 Mei 2007 di Aula Kanwil XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat. Pelantikan dipimpin langsung Kepala Kanwil XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat Muhammad Chariri selaku Pembina Upacara, dihadiri oleh Kepala Subbagian Umum KPBC Entikong, Pontas Ojahan Aritonang, Kasi P2 KPBC Sintete, Bagus Putu Ari Sudana, Kasubbag Umum KPBC Pontianak Syamsu Rizal dan Kepala KPBC Pangkalan Bun, Boas Naibaho serta para pejabat IV lainnya. Ian Hermawan, Pontianak

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

51

SEPUTAR BEACUKAI FOTO: ATS

JAKARTA. Pengurus induk Indonesia Karate-Do (Inkado) melantik dan mengambil sumpah jabatan 28 pengurus baru untuk masa jabatan 2006-2011. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB. Forki, Jenderal Purnawirawan Luhut B Panjaitan, berlangsung di Hotel Century Park Senayan Jakarta, pada 12 Mei 2007. Dari ke-28 pengurus baru tersebut, untuk jabatan ketua umum Inkado masih dijabat oleh Yorris Raweyai, sementara untuk jabatan staf khusus dijabat oleh Agustinus Djoko Pinandojo yang juga merupakan Kepala Seksi P2 KPBC Tipe A2 Belawan. Sementara untuk jabatan Ketua Bidang Pembinaan, dijabat oleh Maman Anurachman, yang merupakan Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC. Selain acara pelantikan, pada 13 Mei 2007 juga diselenggarakan rapat koordinasi untuk membahas rencana program kerja pengurus baru, dan rakor ini dibuka oleh Deputy Menteri Olahraga dan Pemuda. WBC/ADI

JAKARTA. Sebanyak 97 pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah VI DJBC Banten, dan Kantor Wilayah VIII DJBC Jakarta II, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Jenderal Bea dan Cukai, Djunaedy Djusan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang diselenggarakan pada 4 Mei 2007 ini, bertempat di Auditorium gedung utama Kantor Pusat DJBC. Bertindak sebagai saksi pejabat pada pelantikan ini, Kabag Umum Kantor Pusat DJBC dan Kabag Umum Kanwil VI DJBC Banten. Dan pelantikan ini selain di hadiri oleh pejabat eselon II, III, IV di lingkungan KP DJBC, juga dihadiri oleh Tenaga Pengkaji DJBC.

WBC/ADI

JAKARTA. Bertempat di ruang loka muda gedung B Kantor Pusat DJBC, pada 9 Mei 2007 diadakan seminar tentang “kiat menjadi pria sejati untuk menjaga keharmonisan rumah tangga” dengan pembicara Dr. Naek L Tobing. Seminar yang terselenggara atas kerjasama Sekretariat Jenderal Bea dan Cukai dengan Primera Interprise ini membahas tentang kiat-kiat sehat dalam keharmonisan keluarga. Seminar sehari ini mendapat perhatian yang cukup banyak dari pegawai DJBC karena selain dihadiri oleh pegawai dilingkungan KP DJBC juga dihadiri oleh pegawai Kanwil VI DJBC Banten. FOTO : DARMAWAN SIGIT PRANOTO

KENDARI. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan impor di Sulawesi Tenggara, diadakan Seminar Evaluasi Terhadap Penetapan Pelabuhan yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri dan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, berturut-turut pada hari Kamis dan Sabtu, 12 dan 14 April 2007. Atas koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tenggara, KPBC Kendari, yang diwakili oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Farid Fahrudi, menyampaikan materi berturut-turut mengenai Tatalaksana Kepabeanan di Pelabuhan dan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Ekspor pada seminar yang dihadiri oleh masyarakat dunia usaha dan instansi pemerintah tersebut. Kiriman KPBC Kendari

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

FOTO : DARMAWAN SIGIT PRANOTO

KENDARI. Pada tanggal 20 Februari 2007, KPBC Kendari mengadakan Sosialisasi UU No.17 tahun 2007 di lingkungan internal pegawai. Tampak pada gambar, Kepala Seksi P2, Farid Fahrudi, sedang menyampaikan materi, didampingi Kepala Kantor, Dwi Restu Nugroho, dan Kasubbag Umum, Suaidy. Kiriman KPBC Kendari

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

SURABAYA. Peringatan Hari Kartini di lingkungan Kanwil IX DJBC Jawa Timur I Surabaya pada 16-17 April 2007 diikuti karyawati dan Dharma Wanita dengan berbagai perlombaan antara lain fashion show, merangkai bunga, dan pidato. Bambang Wicaksono, Surabaya

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

SURABAYA. Pada 27 April 2007 bertempat di Aula Kanwil IX DJBC Jawa Timur I, diselenggarakan acara penghantar purna tugas Kabid Informasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil IX DJBC Jawa Timur I Sumardjana dan pisah sambut pejabat eselon III antara lain, Kepala Bagian Umum Hari Wahyudi dimutasi menjadi Kepala KPBC Gresik, Kepala KPBC Gresik Edy Burman dimutasi menjadi Kepala KPBC Bekasi, dan Kepala Bagian Umum Kanwil IX DJBC Jawa Timur I dijabat oleh Mursito. Bambang Wicaksono, Surabaya

FOTO: ZAP

FOTO: KY

JAKARTA. Pada 15 Mei 2007 bertempat di kantor Redaksi Warta Purnawirawan Bea dan Cukai Jalan Letjen Suprapto no 66 Cempaka Putih Jakarta Pusat berlangsung syukuran atas peluncuran Warta Purnawirawan Bea dan Cukai edisi revisi, yang tampil berbeda pada edisi sebelumnya. Tampak pada gambar Pemimpin Redaksi Warta Purnawirawan Bea dan Cukai (WPBC) Fx. Suwito Marsam (kiri) menerima potongan tumpeng dari Slamet Munaryo (kanan) yang selama ini menangani Bulletin Purnawirawan Bea dan Cukai. Hadir pula pada acara tersebut Kabag umum KPDJBC Sonny Subagyo, Kepala BPIB Jakarta Aminnudin Budiarjo, para pengurus Yayasan YKBT dan tamu undangan lainnya. WPBC akan disebarkan kepada para seluruh purnawirawan Bea Cukai di seluruh Indonesia dan juga kantor Bea Cukai seluruh Indonesia guna mengikat tali silahturahmi antara para purnawirawan dan juga pegawaI DJBC yang masih aktif .

TARAKAN. KPBC Tipe A4 Tarakan pada 15 Mei 2007menggelar pertandingan bola voli yang cukup unik. Bertempat di lapangan bola voli yang bersebelahan langsung dengan kantor, pertandingan unik ini mempertemukan pegawai wanita KPBC Tarakan melawan kaum waria (wanita/pria) dari wilayah setempat. Pertandingan yang berlangsung secara serius ini menarik perhatian banyak masyarakat di sekitar kantor pelayanan. Tampak dalam gambar pegawai wanita beserta pelatih dan pembina (berdiri) berpose bersama kaum waria (duduk), usai pertandingan yang dimenangkan pegawai wanita KPBC Tarakan.

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

53

OPINI

“

HARGA JUAL ECERAN MINIMUM,

Oleh : Agus Cahyono, S.E., Ak., M.Si

PADA TAHUN 2004 PERSENTASE BIAYA PROMOSI TERHADAP TOTAL BEBAN USAHA PADA LAPORAN KEUANGAN SUATU PERUSAHAAN MENCAPAI 65%

”

PROMOSI ROKOK DAN PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

P

iala dunia sepakbola 2006 telah lama berakhir sementara liga sepakbola tanah air masih bergulir, lalu apa kaitannya dengan peneriman cukai? Mungkin secara langsung tidak ada korelasinya, namun tentunya anda masih ingat betul bahwa salah satu sponsor resmi dari tayangan langsung ajang pertandingan sepakbola piala dunia di Jerman pada salah satu TV swasta di negeri ini dan sponsor utama sepakbola Indonesia adalah berkaitan dengan suatu brand name dari perusahaan rokok terkemuka. Bahkan bukan hanya itu saja, masih banyak event-event olah raga, hiburan, kepemudaan, seni budaya dan kegiatan produktif lainnya yang mengandalkan perusahaan rokok sebagai sponsor utamanya. Keberadaan iklan rokok pada media massa sebagaimana dirilis WHO, pada paruh tahun pertama 2002 adalah mencapai 7% dari total pendapatan iklan nasional. Angkanya memang tidak cukup besar tetapi kehadirannya cukup terasa di sekeliling kita. Itulah fenomena yang ada, dibalik upaya ’setengah hati’ pemerintah dalam melakukan regulasi untuk membatasi konsumsi rokok, berbagai cara dilakukan pelaku industri rokok untuk mendekatkan pasar kepada konsumennya. Hal demikian memang sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam PP 19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Sekedar diketahui bahwa PP tersebut selain mengatur pembatasan jam tayang pada media elektronik juga mengatur bahwa materi iklan rokok dilarang jika : (a) merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; (b) menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; (c) memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok; (d) ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil; (e) mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok; dan (f) bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Iklan rokok yang merupakan bagian dari kegiatan promosi dengan bentuk dan jenis yang seringkali penuh kreatifitas adalah suatu hal yang menarik. Selain itu, pengamatan penulis dalam mempelajari laporan keuangan pabrikan rokok

54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

besar maupun kecil umumnya menemui adanya pos-pos spesifik kegiatan promosi dalam bentuk akun biaya advertising atau akun untuk kegiatan lainnya seperti event-event tertentu, media massa, olah raga, konser musik, seni budaya dan pameran/demo yang tercermin pada chart of account laporan keuangan mereka. Itulah hal yang senantiasa menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih jauh peranan kegiatan promosi hasil tembakau. Rambu-rambu pengamanan rokok bagi kesehatan telah dibuat dan mekanismenya juga jelas, maka dalam tulisan ini tidak akan diuraikan lebih lanjut mengenai bagaimana konsumsi dan iklan rokok itu sendiri. Uraian yang akan disajikan hanya bertujuan untuk mengetahui apakah sebenarnya biaya promosi dan penetapan harga jual eceran tentunya - sedemikian berpengaruh terhadap konsumsi rokok yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan cukai sebagai persepsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Target dan realisasi penerimaan cukai selama tahun 2000-2005 sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Kita mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Cukai nomor 11 Tahun 1995 bahwa pengenaan cukai didasarkan pada tarif dan harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan lebih TABEL 1

PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 1999/2000- 2005 (MILIAR RUPIAH) Tahun Anggaran

Target

Realisasi

Pencapaian

1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005

10.160,00 10.271,80 17.600,60 22.469,00 26.114,00 28.441,90 32.244,80

10.398,50 11.380,00 17.491,00 23.327,00 25,928.20 28,636.30 32,650.60

102,35% 110,79% 99,38% 103,82% 100,72% 100,68% 101,26%

Sumber: Laporan Tahunan DJBC, www.beacukai.go.id

TABEL 2

PERSENTASE BIAYA PROMOSI TERHADAP BEBAN USAHA PADA BEBERAPA KELOMPOK INDUSTRI BARANG KONSUMSI TAHUN 2004 (JUTA RUPIAH) Perusahaan

Biaya Promosi/Pemasaran

Beban Usaha

Persentase

12.277,00 47.798,57 509.441,56 115.049,00 15.326,00 22.853,85 1.108,33 11.472,74

88.831,00 104.901,04 2.507.500,77 205.280,00 321.126,00 332.613,54 35.759,59 87.912,13

13,82% 45,56% 20,32% 56,04% 4,68% 6,87% 3,10% 13,05%

1.237.032,00 648.375,00 28.497,00

1.916.005,00 2.623.446,00 283.240,00

64,56% 24,73% 10,06%

Keterangan

Industri Makanan/Minuman PT Ades Waters Indonesia Tbk. PT Delta Tbk. PT Indo Food Sukses Makmur Tbk. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. PT Sari Husada Tbk. PT Sinar Mas Agro Resources Tbk. PT Suba Indah Tbk. PT Ultrajaya Milk Industry Tbk.

Prod BKC MMEA Prod BKC MMEA

Industri Hasil Tembakau PT Gudang Garam Tbk. PT HM Sampoerna Tbk. PT BAT Indonesia Tbk.

Prod BKC SKT/M Prod BKC SKT/M Prod BKC SPM

Sumber : www.jsx.co.id, diolah Keterangan : - BKC MMEA - BKC SKT/M - BKC SPM

= barang kena cukai jenis minuman mengandung etil alkohol = barang kena cukai jenis sigaret kretek tangan/mesin = barang kena cukai jenis sigaret putih mesin

lanjut oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Sebagai implementasinya, pada produk hasil tembakau dikenal adanya mekanisme penetapan harga jual eceran dan tarif sebagai variabel kendali produk cukai dalam rangka pencapaian fungsi penerimaan negara (revenue collector). Dalam kenyataannya, selama periode tahun 2000 sampai dengan 2004 hanya sedikit terjadi perubahan tarif hasil tembakau sehingga pada periode tersebut mekanisme penerimaan cukai dari sektor ini lebih ditentukan pada kebijakan penetapan harga jual eceran. Perubahan harga jual eceran yang terjadi selama periode tersebut tercatat mencapai sepuluh kali, terbanyak tahun 2000-2001 yang mencapai empat kali dalam setahun (efektif tiga kali perubahan HJE). Menurut pendapat penulis, mekanisme tersebut untuk saat itu mungkin merupakan satu-satunya instrumen andalan pemerintah yang lebih jitu dan aman dalam rangka mencapai target penerimaan cukai. Hal ini disebabkan karena dampak psikologis bagi konsumen dan produsen atas kenaikan HJE lebih ringan daripada dampak kenaikan tarif walapun kedua kebijakan yang ditempuh senantiasa memperhitungkan tingkat produksi rokok dan kemampuan daya serap konsumen atas hasil tembakau yang bersangkutan. Ketentuan dalam Undang-Undang Cukai memang masih memungkinkan untuk ditetapkannya tarif hasil tembakau setinggi-tingginya 55% dari Harga Jual Eceran, namun sampai saat ini tarif tertinggi baru mencapai 40%. Bisa jadi kondisi yang ada merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk menjaga agar tarifnya tetap berada pada satu tingkat yang sama dalam daerah yang diperkenankan (diluar prohibitive range for government). Sebagaimana dikutip oleh Permana Agung (Subiyantoro, 2004:262), bahwa dalam kebijaksanaan tarif dikenal adanya teori Kurfa Laffer yaitu selalu terdapat dua tingkat tarif yang dapat menghasilkan satu tingkat penerimaan yang sama. Artinya penerimaan akan maksimum dan tingkat produksi akan optimal pada titik tertentu. Bila tingkat tarif diturunkan lagi maka produksi akan meningkat tetapi penerimaan akan berkurang; sebaliknya bila tarif dinaikkan maka tingkat produksi dan penerimaan akan berkurang. Di sisi lain, banyaknya himbauan dan peringatan mengenai bahaya merokok yang mengedepankan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat merupakan

tantangan tersendiri bagi industri hasil tembakau. Ketentuan yang ditetapkan pemerintah mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri sampai dengan Peraturan Daerah yang bersifat lokal cenderung membatasi industri hasil tembakau dalam memasarkan hasil produknya. Dalam tatalaksana cukai sendiri terdapat aturan yang membatasi pemasaran hasil tembakau seperti tersebut pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Kep-67/ BC/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Larangan Penjualan Hasil Tembakau Berhadiah yang diantaranya melarang penjualan atau pemasaran hasil tembakau dengan pemberian hadiah berupa uang, barang, atau yang semacam itu, baik yang dikemas menjadi satu maupun tidak dikemas menjadi satu dengan hasil tembakau. Bagi pabrikan hasil tembakau, agar brand image dan konsumsi hasil tembakau oleh masyarakat tetap dapat dipertahankan dan bila memungkinkan untuk terus ditingkatkan diperlukan strategi yang tepat, diantaranya adalah dengan upaya promosi yang berkesinambungan. Hal ini tercermin dari persentase kegiatan promosi yang cukup tinggi eksistensinya, pada tahun 2004 persentase biaya promosi terhadap total beban usaha pada laporan keuangan suatu perusahaan mencapai 65%. Bandingkan dengan tingkat biaya promosi/ pemasaran pada perusahaan sejenis khususnya produsen BKC (Barang Kena Cukai) dalam kelompok industri barang konsumsi yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Uraian tersebut di atas melatarbelakangi penelitian empiris penulis yang mengangkat keberadaan komponen biaya promosi pada industri hasil tembakau dan regulasi penetapan harga jual eceran minimum serta pengaruhnya terhadap penerimaan cukai hasil tembakau. Biaya promosi pada hasil tembakau yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan produk hasil tembakau. Komponen biaya ini tercantum dalam laporan laba-rugi perusahaan pada pos beban usaha (operating expenses) yang meliputi beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) yang dipakai adalah HJE minimum, sebab pada perkembangannya sekarang bahwa keputusan penetapan harga dasar hasil EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

55

OPINI tembakau hanya mengatur tingkat harga jual eceran minimum saja, tidak seperti pada awal pemberlakuan kebijakan cukai yang juga menetapkan harga jual eceran maksimum pada setiap strata pabrikan hasil tembakau. Istilah promosi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu upaya penciptaan pertukaran produk yang sejalan dengan upaya mendorong permintaan sebagaimana didefinisikan oleh Martin L. Bell (1979:406;Irawan.1990:349) sebagai, ”semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan”, dan William G. Nickel (1979:309; Irawan.1990:349) sebagai, ”arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran produk”. Termasuk dalam pengertian promosi ini adalah promotional mix, yaitu kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan (William J. Stanton,1978:410; Irawan.1990:349). Penelitian dilakukan dengan populasi pabrikan yang mempunyai strata tertinggi yaitu Golongan I yang menguasai pangsa pasar mencapai 84% dari total jumlah produksi industri hasil tembakau. Sampel penelitian adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bersifat terbuka (go public) yang memproduksi sigaret kretek (SKT/SKM), dalam hal ini terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu ”PT ABC Tbk” dan ”PT XYZ Tbk”, sedangkan satu perusahaan terbuka lainnya tidak memenuhi persyaratan karena hanya memproduksi hasil tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM). Pemilihan sampel pabrikan hasil tembakau berbentuk PT Terbuka didasarkan pada metode pemilihan sampel non statistik secara terarah (judgemental direct sample selection). Pertimbangannya dengan memperhatikan jumlah produksi (skala industri) yang mewakili dan pangsa pasar yang dimiliki perusahaan hasil tembakau sigaret kretek yaitu berkisar 66% - 68% sebagaimana tercantum pada Tabel 3. Selanjutnya, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu masing-masing untuk hasil tembakau sigaret kretek yang dibuat dengan tangan (SKT) dan hasil tembakau sigaret kretek yang dibuat dengan mesin (SKM). Hal ini dilakukan mengingat masing-masing jenis sigaret mempunyai penetapan harga jual eceran minimum yang berbeda sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

TABEL 4

HARGA JUAL ECERAN MINIMUM UNTUK SKT DAN SKM PERIODE KW 1 2000 KW 2 2000 KW 3 2000 KW 4 2000 KW 1 2001 KW 2 2001 KW 3 2001 KW 4 2001 KW 1 2002 KW 2 2002 KW 3 2002 KW 4 2002 KW 1 2003 KW 2 2003 KW 3 2003 KW 4 2003 KW 1 2004 KW 2 2004 KW 3 2004 KW 4 2004

Harga Jual Eceran Minimum SKT (Rp/Btg)

SKM (Rp/Btg)

160 165 165 200 200 230 255 255 255 255 255 340 340 340 340 340 340 340 340 340

225 250 250 280 280 305 325 325 325 325 325 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Sumber: Skep Menteri Keuangan, DJBC, diolah. Pengolahan data dengan menggunakan alat bantu pada tingkat kepercayaan 95% menghasilkan model sebagai berikut : Untuk Hasil Tembakau SKT : R = 0,950

F hitung = 78,15

Artinya, pada persamaan regresi hasil tembakau SKT terdapat konstanta sebesar 72.922,71 yang menyatakan bahwa jika secara simultan tidak ada nilai dari variabel biaya promosi (X1) dan variabel harga jual eceran minimum (X2) maka nilai penerimaan cukai hasil tembakau (Y) adalah 72.922,71 juta rupiah.

TABEL 3

PENERIMAAN CUKAI SKT/SKM PT TERBUKA (SAMPEL PENELITIAN) Perusahaan

Jenis HT

2004

2005

Produksi (juta btg)

Cukai (juta Rp)

Produksi (juta btg)

Cukai (juta Rp)

PT ABC Tbk

SKM SKT

53.300,88 10.264,04

10.412.588,05 902.036,81

55.702,40 9.053,73

10.880.599,75 795.466,01

PT XYZ Tbk

SKM SKT

13.664,91 21.939,65

2.639.736,38 2.445.694,37

17.815,11 24.416,57

3.442.974,50 2.727.261,86

99.169,47

16.400.055,61

106.987,82

17.846.302,11

150.599,39

23.950.017,27

157.845,34

27.296.174,89

-

68,48%

-

TOTAL SAMPEL TOTAL POPULASI PERSENTASE SAMPEL/ POPULASI

65,38%

Sumber: Laporan Tahunan DJBC, www.beacukai.go.id, diolah. Data tersebut kemudian diurai dalam periode triwulan (kwartal) dan selanjutnya diolah berdasarkan metode parametrik trend regresi berganda (Hanke et.al,1999:27): ^ Y = bo+b1X1+b2X2, dimana Y = Penerimaan cukai hasil tembakau SKT/SKM X1 = Biaya promosi X2 = Harga jual eceran minimum SKT/SKM. 56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Koefisien regresi sebesar 0,15 menyatakan bahwa setiap penambahan satu juta rupiah biaya promosi akan memberikan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 0,15 juta rupiah sedangkan koefisien regresi sebesar 2.178,37 menyatakan bahwa setiap penambahan satu rupiah harga jual eceran minimum akan memberikan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2.178,37 juta rupiah. Untuk Hasil Tembakau SKM : R = 0,942

F hitung = 66,41

Artinya, pada persamaan regresi hasil tembakau SKM terdapat konstanta sebesar -578.027,151 yang menyatakan bahwa secara simultan jika tidak ada nilai dari variabel biaya promosi (X1) dan variabel harga jual eceran minimum (X2) maka nilai penerimaan cukai hasil tembakau (Y) adalah -578.027,151 juta rupiah (defisit). Koefisien regresi sebesar 2,40 menyatakan bahwa setiap penambahan satu juta rupiah biaya promosi akan memberikan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2,40 juta rupiah sedangkan koefisien regresi sebesar 7.262,01 menyatakan bahwa setiap penambahan satu rupiah harga jual eceran minimum akan memberikan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 7.262,01 juta rupiah. Berdasarkan kedua model tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya promosi dan harga jual eceran minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau. Pada produk SKT pengaruh biaya promosi dan harga jual eceran minimum terhadap penerimaan cukai hasil tembakau adalah sebesar R² x 100% atau 0,950² x 100% = 90,2%, sedangkan pada produk SKM adalah sebesar R² x 100% atau 0,942² x 100% = 88,7%. Bila dianalisis secara parsial (terpisah) variabel biaya promosi hanya berpengaruh terhadap penerimaan cukai produk SKM dengan korelasi r sebesar 0,521 atau berada di atas 0,5 yang artinya cukup kuat, sedangkan pada produk SKT pengaruh biaya promosi tersebut hanya mempunyai korelasi r sebesar 0,172 atau jauh di bawah 0,5 yang berarti sangat lemah dan masih banyak dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan variabel harga jual eceran minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kedua produk hasil tembakau baik SKT maupun SKM yang bila ditelaah lebih lanjut, pengaruh pada produk SKT lebih kuat daripada SKM yaitu dengan korelasi r sebesar 0,828 untuk produk SKT dan korelasi r sebesar 0,689 untuk produk SKM, keduanya berada di atas 0,5. Dari analisis secara simultan kita mendapatkan bahwa fungsi penerimaan cukai hasil tembakau SKT lebih elastis dibanding

SKM setidaknya sebesar 1,5%. Walaupun secara parsial pengaruh biaya promosi lebih signifikan pada hasil tembakau SKM tetapi pengaruh kenaikan harga jual eceran (yang angkanya lebih besar) akan berpengaruh lebih dominan pada hasil tembakau SKT. Menurut pendapat penulis, hal ini disebabkan karena pada hasil tembakau baik SKT, SKM dan SPM terdapat hubungan elastisitas silang sebagai barang substitusi yang dapat saling menggantikan. Menurut Tjahjaprijadi dan Indarto (2003) bahwa selama rentang waktu 1999-2002 harga rokok SKT tidak mempengaruhi konsumsi rokok SKM demikian pula sebaliknya harga rokok SKM tidak mempengaruhi konsumsi rokok SKT, tetapi harga rokok SKT mempengaruhi konsumsi rokok SPM. Adapun bagi produk SPM, harga rokok SKM dan SKT akan mempengaruhi konsumsinya namun harga rokok SPM dapat mempengaruhi konsumsi rokok SKT. Itulah sebabnya mengapa produk SKM elastistisitasnya lebih sedikit dibanding produk SKT sebagaimana terlihat dari hubungan di atas. Produk SKT mempunyai hubungan resiprokal dengan produk SPM sedangkan produk SKM tidak. Produk SKM merupakan produk yang paling inelastis. Tentunya kenyataan di lapangan tidaklah sesederhana itu karena masih banyak faktor pengaruh lainnya yang harus diperhitungkan. Sebagai bahan pemikiran, eksperimen terpisah (belum teruji) yang dilakukan dengan memasukkan variabel lainnya meliputi variabel tingkat inflasi makanan jadi, minuman dan hasil tembakau (tobacco), tingkat inflasi pendidikan, rekreasi dan olahraga (sport), tingkat inflasi bahan makanan (food stuff) serta variabel Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang datanya bersumber dari data publikasi Badan Pusat Statistik sedikit banyak menjelaskan hal itu. Dengan asumsi bahwa konsumsi produk hasil tembakau akan dipengaruhi oleh harga barang lain dan harga barang terkait lainnya, hasilnya ternyata menjelaskan bahwa konsumsi hasil tembakau SKT selain dipengaruhi oleh HJE minimum juga cenderung dipengaruhi oleh tingkat inflasi pendidikan, rekreasi dan olahraga (sport) dengan korelasi parsial r sebesar 0,388 walaupun cukup lemah (di bawah 0,5) namun hanya berada satu tingkat di bawah HJE dan berada di atas variabel lainnya seperti terlihat pada Tabel 5. Pada hasil analisis di atas terdapat lebih dari satu hubungan yang kolinear (multikolinear) dan masih banyak mengandung kelemahan namun sebagai data awal dapat kita lihat bahwa variabel tingkat inflasi pendidikan, rekreasi dan olahraga (sport) diterima pada level signifikansi 0,10 dan ditolak pada pada level signifi-kansi 0,05. Sedangkan untuk menganalisisnya lebih mendalam masih diperlukan pengujian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

TABEL 5

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA HJE, ADV, TOBACCO, SPORT, FOOD, ITK TERHADAP PENERIMAAN CUKAI SKT Model

Standard Coeff

(Constant) HJE_SKT ADV TOBACCO SPORT FOOD ITK

Beta 0,942 0,075 0,054 0,125 0,025 0,065

t

Sig.

-0,702 10,38 0,604 0,455 1,517 0,272 0,694

0,5 0 0,56 0,66 0,15 0,79 0,5

Correlations Zero-order Partial 0,948 0,269 -0,25 -0,04 0,059 0,328

0,945 0,165 0,125 0,388 0,075 0,189

Collinearity Statistics Part

Tolerance

VIF

0,82 0,05 0,04 0,12 0,02 0,06

0,766 0,408 0,438 0,929 0,746 0,716

1,31 2,45 2,28 1,08 1,34 1,4

Kesimpulan Uji t Ho Ho Ho Ho Ho Ho

ditolak diterima diterima ditolak* diterima diterima

a Dependent Variable: Y_SKT

t tabel Durbin- Watson F Hitung

1,55 24,29

á 0,05 = 1,771; á 0,10 = 1,350 (diterima, tidak terdapat autokorelasi) (signifikan, F tabel 2,92)

Sumber : Analisis anova dengan SPSS 11.5 for Windows dengan (data tidak disajikan). EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

57

OPINI

“

Pada akhir tulisan ini, dapat penulis tekankan bahwa mengingat keterbatasan waktu dan biaya yang ada maka model-model yang disajikan pada tulisan ini tentunya masih banyak memerlukan penyempurnaan karena hanya didasarkan pada asumsi dan kondisi sebagai berikut : 1. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan telaah dokumen atas data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan auditan sebagaimana dirilis pada daftar emiten anggota Bursa Efek Jakarta, bukan dari data primer laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 2. Biaya promosi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan unsur-unsurnya dianggap sama walaupun pada perusahaan tertentu ada yang memasukkan fungsi distribusi dan transportasi dalam akun biaya promosi dan pemasaran; 3. Persepsi penerimaan cukai per periode dianggap proporsional dengan angka penjualan perusahaan per periode; 4. Biaya promosi dianggap sama peruntukkannya bagi jenis hasil tembakau SKT dan SKM. Kesimpulan dari tulisan ini adalah : 1. Besarnya pengaruh secara simultan antara variabel biaya promosi (X1) dan harga jual eceran minimum (X2) terhadap penerimaan cukai hasil tembakau (Y) tergolong kuat pada kedua jenis industri hasil tembakau SKT dan SKM dengan kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap (Y) untuk SKT sebesar 90,2% sedangkan sisanya 9,8% ditentukan oleh variabel lain; dan kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap (Y) untuk SKM sebesar 88,7% sedangkan sisanya 11,3 % ditentukan oleh variabel lain. 2. Naik turunnya atau besar kecilnya penerimaan cukai hasil tembakau dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y = 72.922,71 + 0,15 X1+ 2.178,37 X2 untuk hasil tembakau SKT dan Y = -578.027,15 + 2.40 X1 + 7.262,01 X2 untuk hasil tembakau SKM. Saran yang dapat diberikan untuk mencapai maksud dan tujuan optimalisasi penerimaan cukai adalah : 1. Pihak pengambil kebijakan hendaknya lebih memperhatikan nilai sebenarnya komponen harga pokok produksi pada setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing strata golongan pabrikan dalam menetapkan kebijakan harga jual eceran minimum sehingga elastisitas harga produk hasil tembakau berjalan sesuai dengan mekanisme pasar; 2. Pihak pengambil kebijakan hendaknya lebih cermat dalam melakukan penetapan harga jual eceran minimum untuk jenis hasil tembakau SKT mengingat pengaruh perubahan harga jual eceran minimum lebih besar terjadi pada hasil tembakau jenis ini dari pada jenis yang lain. Selain itu dampak yang ditimbulkan akibat perubahan harga jual eceran hasil tembakau SKT lebih luas terjadi, termasuk dampak kepada buruh linting rokok dan industri pendukungnya, bila dibandingkan dengan jenis hasil tembakau SKM; 3. Promosi hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hendaknya tetap dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memenuhi target penerimaan cukai hasil tembakau tetap dapat terjaga. Daftar Bacaan : Hanke, John E. 2003. Peramalan Bisnis. Edisi Ketujuh Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo. Horngren, Charles T., Srikant M. Datar dan George Foster. 2003. Cost Accounting a Managerial Emphasis. New Jersey,USA : Pearson Education International. Irawan. 1990. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : Liberty Subiyantoro, Heru dan Riphat Singgih. 2004. Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas. Tjahjaprijadi, Cornelius dan Djoko Indarto, Waluyo. 2003. Analisis Pola Konsumsi Rokok Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan dan Sigaret Putih Mesin dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4. Jakarta: BPEK, Depkeu. WHO. 2003. Larangan Menyeluruh Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor dalam www.litbang.depkes.go.id/tobaccofree/.Jakarta: Depkes.

Penulis adalah Kasi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen KPBC Tipe A4 Bontang

58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Oleh : Galih Elham Setiawan

SEGMEN PASAR UNTUK PENJUALAN TEMBAKAU IRIS TANGAN (RAJANGAN) SANGAT TERBATAS PADA LINGKUP PEDESAAN …

”

TEMBAKAU

IRIS vs ROKOK

PERBEDAAN YANG DIPERSAMAKAN

P

erdagangan barang kena cukai berupa hasil tembakau saat ini lebih didominasi oleh produk rokok dari berbagai jenis. Sementara untuk produksi tembakau iris jumlahnya tidak begitu signifikan dibandingkan dengan produksi rokok, apalagi untuk tembakau iris yang dibuat oleh tangan dan masih berupa asli irisan tangan (rajangan) bukan berupa hasil olahan dengan mesin yang telah berbentuk butiran hancur (granular) dengan tambahan campuran cengkih. Dipandang dari sisi penerimaan cukainya pun produk tembakau iris bisa dibilang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cukai rokok. Namun, dari sisi penggolongan pengusaha, pengenaan tarif, dan penerapan peraturannya sampai dengan saat ini masih sering dipersamakan. Mempersamakan sesuatu hal yang berbeda karakteristik, sifat, dan filosofi jenis barangnya tentu saja akan berdampak pada implementasi-nya di lapangan. Tembakau iris, terutama yang merupakan rajangan hasil olahan tangan, lebih banyak diproduksi oleh pengusaha rumahan pada tingkatan pengusaha golongan IIIB, oleh karena itu tembakau iris jenis ini lebih sering disebut sebagai hasil kerajinan tangan dari industri rumah tangga.

perhitungan cost of production di atas dapat digunakan Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa besarnya untuk menghitungan secara kasar berapa besar modal kerja, jumlah tenaga kerja, dan tingkat kemampuan penerimaan pengusaha atas usahanya mengolah 1 kg menjualnya sangat terbatas pada posisi yang tidak terlalu tembakau asalan. Dengan hasil 33 kemasan tembakau leluasa, sehingga mereka sangat rentan terhadap adanya iris buatan tangan dan HJE terendah Rp 35 per gram kebijakan kenaikan tarif dan harga jual eceran yang maka harga jual per kemasan yang berada di pasaran diberlakukan oleh pemerintah. saat ini berkisar Rp. 1.500. Total pendapatan pengusaha Sampai dengan saat ini pun belum ada pengusaha tembakau iris tangan menjadi Rp. 49.500. tembakau iris yang masuk pada golongan I, yang ada Untuk pengusaha rokok, dengan jumlah tembakau adalah pengusaha golongan II dengan produksi yang diolah sama, pengenaan HJE terendah Rp. 275 per menggunakan mesin (untuk taraf ini seharusnya sudah batang atau Rp. 3.300 per kemasan, akan didapat angka mulai dibedakan penggolongan tarif dan harga jual hasil penjualan pada kisaran Rp. 260.700. Nilai cukai eceran antara tembakau iris buatan tangan/rajangan yang dipungut pada golongan IIIB adalah sama sebesar dengan tembakau iris buatan mesin seperti halnya 4% (dalam kasus ini nilai cukai untuk TIS Rp.1.980, dan perbedaan penggolongan dan tarif antara SKT dengan rokok Rp. 10.428), sementara perbedaan harga saus dan SKM). Para pengusaha tembakau iris tangan/rajangan kemasan tidak terlalu signifikan antara tembakau iris golongan IIIB juga rentan terhadap perubahan harga yang buatan tangan dengan rokok pada golongan IIIB, yang terjadi di pasaran, baik harga jual barang kena cukainya membedakan hanya penggunaan cengkih pada rokok. maupun harga beli bahan baku terutama bahan baku Dapatkah dibayangkan apabila saat ini harga pasaran utamanya yaitu tembakau asalan. tembakau asalan/bantalan dengan grade yang layak Dengan tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap adalah sekitar Rp. 30.000/kg, berapa nilai keuntungan berbagai perubahan inilah maka dipandang perlu adanya yang akan diperoleh oleh masing-masing pengusaha perlakuan khusus dalam merumuskan kebijakan di bidang hasil tembakau tersebut? Apabila arah kebijakan cukai apabila kita memang masih peduli yang diambil selalu menyetarakan antara terhadap pergerakan ekonomi rakyat kecil yang pengusaha tembakau iris buatan tangan dengan berusaha di bidang pengolahan hasil tembakau pengusaha rokok, siapa yang akan bangkrut serta tidak hanya semata-mata terpaku pada sisi duluan? penerimaan negara saja. COST OF Bagaimana meningkatkan kepatuhan Hal itu juga dikarenakan segmen pasar untuk penjualan tembakau iris tangan (rajangan) saPRODUCTION pelekatan pita cukai pada produk tembakau iris tangan apabila secara hitung-hitungan ekonomi ngat terbatas pada lingkup pedesaan dan pada DARI mereka akan selalu merugi? Apa yang akan kelompok usia pembeli tertentu yang secara ekonomi di tataran ekonomi lemah, dengan data TEMBAKAU terjadi apabila kita tidak mau peduli atas keberadaan para pengusaha pada skala yang tersebut maka sangat tidak dapat diharapkan IRIS TANGAN sangat kecil ini? Dan masih banyak lagi adanya penerimaan cukai yang tinggi yang akan didapat dari pengenaan cukai tembakau iris DIDOMINASI pertanyaan yang mungkin tidak akan mudah untuk menemukan jawabannya. tangan ini. OLEH HARGA Bagaimanapun juga para pengusaha Pertentangan pendapat mengenai perlu tidaknya pengusaha hasil tembakau golongan III BAHAN BAKU tembakau iris tangan ini adalah warga negara Indonesia yang secara langsung tidak terlalu dipertahankan atau akan dihapus dengan UTAMANYA membebani pemerintah dalam menciptakan pengenaan tarif dan HJE mendekati golongan I lapangan kerja dan dalam mencukupi kebutuhan selayaknya tidak hanya didasarkan pada BERUPA nafkahnya, bahkan mereka adalah penggerak analisis atas pelbagai kejadian menyangkut TEMBAKAU ekonomi rakyat di sekitar tempat berdirinya pelanggaran peredaran hasil tembakau berupa usaha tersebut. Produk yang dihasilkannya pun rokok. Dengan spesifikasi dan cost of production ASALAN/ bukan produk substitusi dari produk rokok. yang berbeda dari rokok, tembakau iris buatan BANTALAN Segmen pasar dan tingkat daya beli dari tangan lebih tepat apabila mendapatkan konsumennya sangat terbatas dan sangat sulit perbedaan penanganan baik dari sisi kebijakan (BERKISAR untuk dimungkinkan dapat berkembang dari yang akan diterapkan maupun penanganan jumlah yang telah ada saat ini. Berapapun nilai teknis di lapangannya. Dengan adanya perbeda80%) … cukai yang dihasilkan dari pemungutan cukai an karakteristik serta filosofi jenis barang kena tembakau iris tangan ini tidak terlalu signifikan cukai ini dapat dijadikan sebagai salah satu jumlahnya apabila dibandingkan dengan dasar guna melakukan analisis pengambilan penerimaan cukai rokok secara keseluruhan. kebijakan di bidang cukai hasil tembakau. Namun demikian, apabila arah kebijakan penggolongCost of production dari tembakau iris tangan didominaan dan pengenaan tarifnya selalu dipersamakan dengan si oleh harga bahan baku utamanya berupa tembakau hasil tembakau lainnya maka tunggulah kehancuran dari asalan/bantalan (berkisar 80%), sementara untuk usaha tembakau iris tangan ini. Kehancuran bukan selalu pembelian atau pembuatan kemasan, saus, dan upah berarti kebangkrutan pengusaha hasil tembakau saja tenaga kerja hanya pada kisaran 15%-20% dari total akan tetapi juga bisa berarti terjadinya pembangkangan harga pokok produksi. Dalam satu kemasan tembakau iris secara massal terhadap pelaksanaan peraturan yang buatan tangan terdapat unsur tembakau asalan minimal mereka anggap tidak adil dan tidak memihak pada seberat 30 gram (berdasarkan data yang tercatat saat kepentingan rakyat kecil. ini), dengan demikian apabila diasumsikan penggunaan Sebelum itu terjadi, memang akan lebih baik apabila bahan baku tembakau seberat 1 kg yang diolah menjadi suatu pengambilan kebijakan dan pembuatan peraturan tembakau iris tangan maka hanya akan menjadi sekitar haruslah dilandasi oleh kajian, analisis, dan kearifan 33 kemasan tembakau iris. terhadap obyek pelakunya. Jangan hanya Bandingkan dengan pengolahan rokok yang rata-rata mengedepankan jurus hantam kromo dengan hanya memerlukan tembakau seberat 1,05 gram per penggunaan asumsi dan data yang tidak memasukkan batang atau 12,6 gram per kemasan isi 12 batang, berbagai kepentingan ekonomi kerakyatan yang terjadi sehingga untuk bahan baku seberat 1 kg tembakau pada masyarakat kita. asalan akan dapat dihasilkan 952 batang atau sekitar 79 kemasan rokok. Penulis adalah Pj. Kasi Pelaksanaan Audit I Dari tinjauan pemberlakukan HJE terendah saat ini, Kanwil XIII DJBC Bali, NTB dan NTT

“ ”

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

59

KOLOM

MELIK NGGENDONG LALI (KETERPENJARAAN JIWA)

S

“

Oleh : (Alm.) Dibyosusilo*

KALAU INGIN KAYA JADILAH SAUDAGAR, KALAU PEGAWAI PEMERINTAH PALING-PALING AKAN MENDAPAT “GERING-GERING ANGGERE MLANGKRING”

”

bertengkar lalai akan kepentingan rakyatnya yang mendamemangat ber’seminar’ dari masyarakat desa pebakan suasana aman, tertib dan sejahtera. Gara-gara “pamnulis, yang terletak di kaki gunung Merapi pada rih/melik” (nafsu) mereka kehilangan nurani dan kearifan. kurun waktu 1950 - 1960 patut diacungi jempol. Peristiwa ini dalam khasanah budaya Jawa dinamakan melik Sekalipun mereka kebanyakan tidak bisa baca gendong lali. tulis/buta huruf alias ora mangan sekolahan kata Dalam sarasehan dinyatakan bahwa yang namanya orang Jawa, tetapi secara teratur hampir setiap malam pamrih itu, dapat berwujud 3 (tiga) “ta” yaitu “harta”, para orang tua selalu berkumpul/jagongan di rumah “tahta”, dan “wanita”. Pamrih angkara murka tiga “ta” kakek penulis untuk berseminar model desa yang biasa sebagaimana tersebut secara utuh dan berkobar-kobar dikenal sebagai “sarasehan/mintoke kawruh”, omongmerasuki diri Prabu Dasamuka, anak pertama Wisrowo omong bersama saling tukar pikiran. dan Sukesi. Dasamuka, dimana saja dan kapan saja Topiknya tidak jauh dari “wayang”, suatu jenis keseniselalu mengumandangkan motto “yo bondoku yo an yang dihayati oleh masyarakatnya sebagai “tontonan” donyoku” (ya hartaku ya duniaku), “dunia” memang (hiburan yang berdimensi keindahan/estetika dan menjadi tujuan hidupnya. mengarah pada tataran “edi-peni”, indah dan menarik) Sebagai lambang nafsu angkara murka, nurasekaligus “tuntunan” (pelajaran yang berdininya telah terlumpuhkan oleh nafsu-nafsu. Benihmensi moral-tingkah laku/etika yang mengarah benih rasa kepedulian terhadap sesama pada tataran “adiluhung”, baik dan luhur). terbonsai, ketulusan lenyap, pandangan terhadap Salah satu cerita wayang yang sangat berbatasan-batasan/norma kabur. Dunia dianggap kesan adalah lakon “Geger Loka Pala”, yang ‘PEKERJAAN masih terlalu sempit untuk melayani nafsu serakahmemuat pesan moral melik gendong lali. YANG Ungkapan ini unik dan menggelitik. Apa sebenya (jagad arep diemperi), maka keberadaannya narnya makna, butir-butir kearifan dan implika- BERHUBUNGAN dimana-mana selalu menimbulkan kerusakan dan sinya ? petaka. DENGAN Secara singkat inti cerita Geger Loka Pala Wayang sebagai media “cermin diri”, baik adalah : Pada waktu itu kerajaan Loka Pala dalam lakon Ramayana maupun Mahabarata UANG dipimpin oleh Raja Donopati, ia ingin mempermenceritakan bahwa negara Alengka maupun ITU istri Dewi Sukesi. Dewi Sukesi mengajukan Astina hancur gara-gara para “elite” terpeleset persyaratan bahwa siapapun pria yang ingin oleh godaan dan rayuan nafsu melik gendong lali. BERBAHAYA memperistrinya harus menguasai ilmu “sastro Dalam dunia nyata tidak mustahil suatu institusi DAN jendro hayuningrat” (ilmu yang paling tinggi seperti : negara, pemerintahan, departemen, dalam dunia wayang). Donopati memohon direktorat jenderal bisa juga hancur bila elitenya BERAT’ ayahnya yang bernama Begawan Wisrowo unterseret oleh nafsu melik gendong lali. Yang wujud tuk melamarkan Dewi Sukesi sebagai istri, kakonkritnya dapat berupa kolusi, korupsi, rena Wisrowo lah yang memiliki ilmu itu. nepotisme, manipulasi, penyelundupan, dokumen Ternyata Begawan Wisrowo tidak berhasil fiktif, mark up, pungli, dan sebagainya. Dalam melaksanakan misinya, karena terseret oleh hawa nafsu peribahasa disebut sebagai “Pagar makan tanaman”. asmaranya sendiri, Begawan Wisrowo dan Dewi Sukesi Pesan moral yang ingin disampaikan, “mengingatkan” justru tidak tahu malu saling jatuh cinta, “selingkuh” dan betapa berbahayanya nafsu melik gendong lali dengan akhirnya hamil. segala ragam corak dan akibatnya. Bagaimana penangMendengar berita itu Donopati menjadi marah besar, ia gulangannya ? Sarasehan menyimpulkan menjaga “melabrak” ayahnya sehingga terjadilah perang besar. Loka “Luhuring Budi Pekerti”. Pada tataran laku/ pelaksanaPala geger (chaos), rakyat kecil/kawula alit bingung annya kira-kira berbunyi perlu ditumbuh kembangkan, dikehilangan panutan dan teladan, para unsur elite melupakan rawat, dan dipupuk sikap kebajikan serta orientasi budaya “komitmen” dan “misi luhurnya”. Demi kepentingan pribadi, seperti: “tahu batas”, lugahari, “pengendalian diri”, “praWisrowo tega “merampas” harapan dan cita-cita sang anak. sojo”, “jujur”, “irit/hemat”, “ambeg parama artha” (skala Donopati berani melawan sang bapak, keduanya sibuk prioritas), “legawa”, “sak madya”, dan “wirang/malu”.

“ ”

60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Amenangi jaman edan, (Mengalami jaman “gila”) Makna ungkapan melik gendong lali kurang lebih Ewuh oyo ing pambudi, (Sangat dilematis dan secara harafiah, adalah “Pamrih selalu mengusung khilaf/ memusingkan) lupa”. Secara psikologis, terdorong oleh nafsu “ingin Melu edan ora tahan, (Ikut gila tidak tahan dan memiliki” secara berlebihan, sehingga melupakan misi/ tidak berani) amanah luhur yang seharusnya diemban. Yen tan melu hanglakoni (Tetapi kalau tidak mau ikut Mohamad Sobary dalam bukunya yang berjudul “Kang “gila”) Sejo Melihat Tuhan” hal. 156 menyatakan : Ada jenis Nora kaduman milik, (Tidak kebagian apa-apa/ penjara lain. Orang tidak terkurung dalam penjara tapi ia harta) terpenjara. Dan celaka, banyak orang yang tak menyadari Kaliren wekasanipun, (Akhirnya akan kelaparan) bahwa sebenarnya mereka terpenjara juga didalam Dilallah kerso Allah, (Kebetulan karena kehendak seluruh kebebasannya. Dalam konsep Inggris, penjara Ilahi) jenis ini captive mind: Jiwa yang terpenjara (sekalipun Begjo begjane kang lali, (Walaupun kelihatannya fisik bebas melayang kemana saja) ini mungkin lebih justru “yang lupa”/gila harta membahayakan dan lebih kejam dibanding terpenjara mendapat untung) fisik. Pikir punya pikir, di masyarakat kita banyak ulah Luwih begjo kang eling (Akan tetapi sebenarnya manusia yang mungkin bisa disebut sebagai gambaran lawan waspodo masih beruntung yang “ingat keterpenjaraan jiwa itu. Nafsu “berkuasa” secara berledan waspada”, tetap bihan, adalah juga bentuk jiwa yang terpenjara. Untuk mudahnya ini bisa dinamakan “penjara nafsu”. Rangkaian mengikuti norma tuntunan keterpenjaraan itu banyak sekali. Biasanya lanjutan dan bimbingan Ilahi). nafsu berkuasa, adalah nafsu “ingin punya”. Di dunia wayang kita kenal Dasamuka. Ia bernafsu menjadi jagoan Dunia terus berputar dan jaman selalu berubah, dapat paling sakti di bumi (bahkan juga di langit ingin melebihi dibayangkan seandainya kakek masih hidup, pasti akan para dewa), dan ingin memiliki apa saja yang dimiliki orang senang dan bangga sekaligus heran serta terkaget-kaget lain. menyaksikan keadaan sekarang bahwa tidak sedikit pegawai Selanjutnya ia menulis di hal. 157 : betapapun bahanegeri yang kehidupannya serba mewah; rumah, mobil dan yanya terpenjara secara fisik, segala dampak perabotannya mahal dan terkesan wah, tabungan negatif dan aneka corak penderitaannya cukup dan deposito banyak, diikuti dengan gaya hidup dirasakan oleh yang bersangkutan. Tapi keterdan macam-macam “klangenan” simbol penjaraan jiwa diam-diam rupanya merembet, kemewahan/moderenisasi pergaulan, golf serta merayap, dan menggerayangi segenap pihak ADAKAH HAL moge (motor gede) misalnya. dalam keluarga. Bahkan mungkin segenap Dan kakek pun pasti akan berusaha mengurai YANG kerabat, famili, sanak, dan konco-konco seper“keheranannya” dengan bertanya : “le, saiki piblik juangan dulu. Keterpenjaraan jiwa, pendeknya, Indonesia opo wis makmur tenan to ?, kok biso BEGITU serupa wabah yang terjangkit. Wabah itu masa menehi blonjo pegawene gedhe banget”. (Cucu PENTING inkubasinya pendek, jangkauan dan daya apa Negara Republik Indonesia sekarang sudah ledaknya luas. Ancamannya : gawat, tapi tak sangat makmur ?, gaji pegawai negeri DALAM selalu darurat. Soalnya yang bersangkutan tak kelihatannya kok sudah besar sekali). Atau dalam HIDUP sadar. Dan karena itu tak harus merasa malu. hatinya menggumpal kekhawatiran, jangan-jangan Yang ada malah sejenis rasa bangga. Dapat wabah penyakit melik gendong lali/ KITA, dikatakan “melik gendong lali” juga merupakan keterpenjaraan jiwa, telah sedemikian jauh MELEBIHI salah satu jenis “keterpenjaraan jiwa”. meracuni Negara Republik Indonesia tercinta ini. Ungkapan melik gendong lali bersinggungan Dalam era globalisasi dengan serbuan KESELAMATAN lagi dengan penulis pada tahun 1974, sewaktu negatifnya berdampak pada budaya “hedonisme” mohon pamit dan doa restu kepada kakek, ketika dan “konsumerisme” mungkin wabah penyakit akan melaksanakan tugas sebagai PNS rendahan keterpenjaraan jiwa cenderung semakin marak. di Kanwil DJBC Ujung Pandang, saat itu kakek Tiba-tiba tanpa sadar penulis teringat kembali bertanya, “Gaweanmu iku ngurusi opo ?” (Pekerjaanmu itu di makna kearifan lokal ungkapan melik nggendong lali dan bagian apa). Penulis jawab, “Semacam urusan memungut sayup-sayup terngiang di telinga bunyi Serat Kolotido dalam pajak”. Beliau terdiam sejenak, kemudian bergumam dengan Tembang Sinom “amenangi jaman edan …. dst”, serta nada nasehat dan peringatan, “Gawean kang magepokan terbayang jelas di pelupuk mata tulisan M. Sobary, “Adakah karo duit iku gawat lan abot” (pekerjaan yang berhubungan hal yang begitu penting dalam hidup kita, melebihi dengan uang itu berbahaya dan berat). Ibaratnya “nguwot keselamatan ? Agama mengajarkan perilaku, agar kreteg ogal agil” (menyeberang “jembatan goyang” yang manusia memperoleh keselamatan”. luasnya hanya seluas rambut dibelah tujuh). Godaannya Tentang tafsir “keselamatan”, manusia diberi kebebasan “Swarane dinar kumricing” (suara gemricingnya uang dinar/ memilih (free will), lebih mengutamakan upaya emas) dan “kumilating pupu kuning” (kemilaunya paha kuning penyelamatan jiwa dan roh, atau lebih mengutamakan yang mulus). “Begawan Wisrowo sing bontos ngelmune wae upaya penyelamatan jasad/jasmani. Yang perlu juga kepleset, melik nggendong lali” (manusia yang hebat sekelas ditanyakan, cukup banyakkah jumlah individu diantara kita, Wisrowo saja, tergelincir karena pamrih). Maka kamu harus yang masih mengumandangkan motto “yo bondoku yo hati-hati!!! donyoku?” (motto dari Dasamuka). Sebagai penutup beliau berkata, semua itu tergantung Ketika tulisan ini dibuat, Harian Kompas Sabtu, 15 April pada dirimu sendiri apakah memilih tetap setia pada 2006 dalam pembahasan tentang korupsi, kolom tajuk “sesanggeman” (amanah/misi) atau membiarkan dirimu rencana menurunkan judul : Nafsu Melik Gendong Lali. terperangkap pamrih-pamrih (nafsu). Kalau ingin kaya jadilah Rupanya kearifan lokal sebagai kekayaan “sumber daya saudagar, kalau pegawai pemerintah paling-paling akan kebudayaan”, masih layak untuk dikemukakan serta memiliki mendapat “gering-gering anggere mlangkring” (sedikit-dikit relevansi, sebagai salah satu sarana “percerahan” dan tapi rutin/pasti), kalau ingin jadi PNS yang “mblegedhu” pepeling atau “mengingatkan”, dengan asumsi dan (kaya-raya), embuh ora weruh aku ora ngerti…. lan opo yo berlandaskan keyakinan bahwa manusia selalu mempunyai biso”? (saya tidak tahu … dan apa bisa?). Sembari potensi dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. mengingatkan bunyi Serat Kolotido karangan pujangga *Almarhum Dibyosusilo adalah Pensiunan Pegawai Bea Cukai. Ronggo Warsito dalam Pupuh (Nyanyian) Sinom : Tulisan ini diserahkan kepada WBC sebelum wafatnya almarhum

“ ”

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

61

KOLOM

KARIR & TANGAN M

Oleh: Aris Sudarminto

“ ”

DI MANA PUN POSISI KARIR KITA SAAT INI, MARI DISYUKURI...

SWT- sehingga dapat dicegah efek negatif bagi organisaemahami proses karir seseorang memang si yang memicu timbulnya sikap destruktif dari dalam. penuh dengan misteri. Berbagai cerita Memang di dalamnya tetap ada faktor kepercayaan, mengenai mutasi, demosi dan promosi dari namun kepercayaan ini didasarkan pada sudut pandang generasi ke generasi terus saja menjadi epik obyektif, dan bukan sekedar faktor ”suka dan tidak suka” yang menarik untuk diperbincangkan. Kalau atau lebih parah lagi hanya karena faktor ”suka-suka” ada yang mau membukukan perjalanan karirnya sendiri, saja yang cenderung diskriminatif. Sehingga proses karir mungkin akan terlihat garis datar, garis turun, garis naik seseorang tidak hanya berkembang oleh karena atau perubahan naik turunnya karir masing-masing ”kebijakan” atau ”kebajikan” pejabat yang berwenang individu, dan barangkali akan menjadi best dramatic true pada saat itu, karena resikonya bila terdapat pergantian story – the series kalau ditulis dengan menarik. pejabat maka terjadi pula pergantian ”kebijakan” dan Komentar ”kasihan” atas demosi atau mutasi seorang ”kebajikan” yang dilaksanakan. pegawai yang dianggap tidak ”enak”, komentar ”selamat” atas promosi atau mutasi seorang pegawai yang dianggap ”enak”, atau bahkan KARIR DAN TANGAN komentar ”kekaguman” atas promosi atau Daripada terlalu serius, sekarang mari mutasi seorang pegawai yang terhitung ”super sedikit ber –intermezzo– dengan mencoba PENINGKATAN cepat” ke tempat-tempat yang dicitrakan melihat karir dari tangan kita masing-masing. KARIR ”super deal 2 milyar” atau jabatan ”super straSangat boleh juga dan nggak ada yang tegis” -istilah penulis sendiri- berdasarkan peduli, eh...nggak ding...maksudnya nggak BIASANYA rahasia umum yang berlaku di Bea Cukai, ada yang melarang kalau dianggap ancangDEKAT PADA ancang atau mengukur diri sendiri ketika menjadi hal lumrah setiap terbit keputusan kekesempatan yang setiap saat lewat itu pegawaian yang baru. Malah barangkali ORANG YANG buat kita atau tidak....so what bertambah dengan heran -kalau perlu dengan RAJIN MENJABAT memungkinkan mata terbelalak- melihat mutasi yang cuma gitu loh. Barangkali kalau hitung-hitungan TANGAN kita benar, maka akan dapat merubah muter-muter di situ lagi - situ lagi doang, perjalanan karir kita, ya...khan? meneketehe. seolah-olah institusi ini punya mbahe dhewe SIAPA SAJA (nenek moyangnya sendiri). Tapi yang nggak kalah penting adalah adanya filosofi Jawa yang harus juga dipahami, Ojo Rumongso Biso, Ning Bisoo KARIR DAN PARADIGMA Rumongso (Jangan merasa bisa, tapi bisalah Tapi penulis tidak mau terus menerus termerasa), artinya pandai-pandailah melihat diri sendiri dan jebak dengan paradigma lama dengan sudut pandang selalu introspeksi sebelum berharap. ”orang dalam” tersebut, dan perlu mengajak pembaca Sepertinya untuk memahami hubungan antara karir untuk mengambil sudut pandang yang lebih obyektif dan tangan kita, menurut hasil perenungan penulis dengan berpikir positif. Kenapa? Karena penulis yakin adalah sebagaimana terangkum di bawah ini : sesungguhnya paradigma tersebut akan berubah dan pasti berubah, seiring dengan pergantian kepemimpinan, 1. GARIS TANGAN perubahan jaman dan perubahan cara berpikir, yang Ini harus dipahami sebagai prinsip yang paling pertama makin memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai dan utama, karena sesungguhnya perjalanan hidup kita cerminan kualitas sebuah organisasi. Sehingga kualitas termasuk karir di dalamnya, sudah ditentukan oleh Allah SDM menjadi ukuran utama dalam mempertimbangkan SWT. Bukankah pada saat ruh ditiupkan ketika kita masih karir seseorang sebagai bagian dari pelaksanaan di alam rahim, rejeki merupakan urusan yang sudah ditemanajemen SDM seiring adanya arus perubahan untuk tapkan Allah SWT? Jadi keyakinan ini yang akan membupeningkatan citra organisasi menjadi lebih baik. ahkan tawakal dan kesabaran pada Allah SWT, setelah Makin ke depan nanti, kita semua harus berharap dan kita berusaha sebagai sarana ikhtiar dan sunnatullah-Nya. berperan serta untuk menciptakan sistem karir yang baik, Jadi harus dipahami makna garis tangan ini adalah takdir obyektif dan mendekati prinsip keadilan -kenapa hanya Allah SWT atas segala upaya ikhtiar kita dan bukan diam mendekati, karena keadilan 100% hanya produk Allah

“ ”

62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

saja. So...biasa sajalah kalau melihat ada seseorang yang karirnya lebih baik dari kita. Satu lagi... Allah SWT itu Maha Adil, jadi keberagaman itu bagian dari keadilan, maka ikutlah bersyukur dan tetaplah tersenyum...man! 2. BUAH TANGAN Buah tangan disini maksudnya bukan oleh-oleh untuk pihak tertentu yang kebetulan lebih mengenal ”bahasa sajen” dibanding bahasa hati untuk mengatrol karir seseorang, tetapi justru perlu dimaknai sebagai kinerja, atau prestasi yang sudah kita buat untuk institusi ini. Sebagai pegawai tentunya harus menyadari bahwa dirinya sudah digaji untuk bekerja. Terlepas kontroversi besaran gaji yang dianggap cukup, tentunya harus ada kontribusi balik kepada institusi. Idealnya kalau kontribusi itu signifikan, maka idealnya pula sistem reward juga berjalan dengan diikuti peningkatan karir bagi yang bersangkutan. Bukankah kebaikan itu balasannya juga kebaikan? Untuk memberikan kontribusi positif tersebut, seseorang harus selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi dirinya melalui pendidikan, pelatihan dan keterlibatan aktif dalam momentum-momentum strategis dan kritis yang dialami oleh institusi. Sehingga seseorang harus rajin meng-ekspose kemampuan dirinya sendiri agar tercipta kesempatan dan timbul kepercayaan institusi atas loyalitasnya.

5. KAKI TANGAN Mungkin lebih baik diperhalus menjadi networking saja-lah, soalnya kalau kaki tangan citranya seperti dekat dengan ”mafia”. Secara teknis maksud networking di sini bertujuan agar sedapat mungkin informasi mengenai peluang, isu-isu, dan rencana-rencana yang berkaitan dengan karir harus tahu lebih dulu. Sehingga bisa segera diolah, disikapi dan ditindaklanjuti dengan keputusan strategis, misalnya dengan adanya isu mutasi keluar Jawa, maka digunakanlah kaki tangannya untuk mencari tahu apakah dirinya masuk dalam skema tersebut, kemudian mencoba merubah kemungkinan posisi, atau malah menjalankan ”misi pembatalan”. Sepertinya contoh yang ekstrem ya... tapi sekali lagi hanya misal lho! Jangan ada yang tersinggung, welehweleh...gitu aja kok repot!

6. JABAT TANGAN Peningkatan karir biasanya dekat pada orang yang rajin menjabat tangan siapa saja. Seseorang yang rajin silaturahim akan dimudahkan urusannya. Barangkali pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukannya? Tingkat ke-supel-an seseorang akan mempengaruhi seberapa banyak tangan-tangan yang dijabatnya. Biasanya mereka sangat kreatif menciptakan kesempatan itu. Semuanya bisa menjadi momentum yang tepat untuk menjadi lebih dekat 3. CAMPUR TANGAN dengan siapa saja. Pesta Ulang Tahun, Pernikahan, Perjalanan karir seseorang tidak terjadi dengan sendiriIdul fitri, Selamatan, Sunatan, Pindah Rumah, Olah nya tetapi juga ada faktor orang lain. Tinggal mungkin Raga -tenis lapangan, sepak bola, sepeda, golf, terjun dilihat, apakah tingkat campur tangan itu kecil, sedang, payung-, Panitia Seminar, Pengurus Masjid, besar atau malah paling dominan. Minimal pasForum Alumnus, Pembentukan Tim Kerja, dll, ti ada orang lain, baik yang sengaja dimintai bisa menjadi sarananya. Tetapi harus diingat tolong untuk ikut memberikan rekomendasi, hal, semuanya harus melibatkan hati, artinya atau tanpa sepengetahuan kita memberikan dilakukan dengan ikhlas dan bukan untuk rekomendasi kepada pejabat kepegawaian BEGITULAH mendapatkan perhatian Boss saja alias riya’, yang berwenang. Tapi sepertinya, faktor siapa HUKUM supaya juga menjadi amal ibadah. kita dan bukti kontribusi kita pada institusi turut memicu terjadinya campur tangan yang MENABUR DAN 7. TANGAN BESI positif. Memang sih, campur tangan yang MENUAI, SIAPA Yang dimaksud penulis disini bukan ”negatif” juga mungkin bisa terjadi, misalnya diktator, tetapi lebih untuk menggambarkan seseorang punya ”kartu truf” yang bisa MENABUR usaha keras yang tidak ada habisnya dimainkan untuk memaksa rekomendasi KEBAIKAN, walaupun sering mengalami kegagalan. oknum pejabat yang dipegang ”kartu truf”-nya, seperti video ekstrem-nya Maria Eva...tahu MAKA IA MENUAI Walaupun ibaratnya, semua orang sudah mengalami peningkatan karir, tinggal dirinya kan? Tapi sebaiknya jangan diikuti-lah...yaw, KEBAIKAN sendiri yang belum, tidak akan mempengaruhi cari masalah saja. dirinya untuk tetap terus bekerja keras memberikan kontribusi positif. Mengapa? 4. TANGAN KANAN Karena energi yang dimilikinya cukup besar Kalau seseorang sudah bertahun-tahun di dan keluar dari prinsip hidup seorang visioner. Di satu tempat, bukan karena nggak mau pindah lho!, tebawah ini, barangkali menjadi contoh daftar perjalanan tapi memang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh karir seseorang. organisasi –sebagai tangan kanan pejabat struktural Thn : Kejadian Yang Dialami organisasi yang memiliki kans suara untuk 1831 : ia mengalami kebangkrutan dalam didengarkan oleh pejabat di kepegawaian– maka usahanya. peluang untuk mempercepat perkembangan karirnya 1832 : ia menderita dalam pemilihan tingkat lokal. sangatlah terbuka lebar. Kalau semula hanya staf 1833 : ia menderita kebangkrutan. pelaksana, maka sangat mungkin -banyak kok 1835 : istrinya meninggal dunia. contohnya, man!- jabatan kepala seksi di tempatnya 1836 : ia menderita tekanan mental sedemikian akan berpindah tangan padanya. Tetapi sekali lagi, rupa, sehingga hampir saja masuk rumah sakit keahlian yang terbukti sangat diperlukan tersebut jiwa. harus menjadi modal kita. Jadi jangan sekali-kali 1837 : ia menderita kekalahan dalam kontes pidato. terlena begitu lama tanpa mengasah keahlian khusus 1840 : ia gagal dalam pemilihan anggota Senat atau menjadi tangan kanan orang yang diragukan Amerika Serikat. suaranya untuk didengar organisasi, kecuali memang 1842 : ia menderita kekalahan untuk duduk dalam sudah ”niat ingsun” tidak ingin mengembangkan karir, kongres Amerika Serikat. dengan kata lain tetap ingin dekat Monas teruuss.

“ ”

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

63

KOLOM 1848 : 1855 : 1856 : 1858 : 1860 : Serikat.

ia kalah lagi dalam kongres Amerika Serikat. ia gagal lagi di Senat Amerika Serikat. ia kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi Wapres Amerika Serikat. ia kalah lagi di Senat Amerika Serikat. ia akhirnya menjadi Presiden Amerika

Tahukah anda siapa dia? Jawabnya adalah Abraham Lincoln. Sehingga wajarlah seharusnya, jika seseorang mempunyai visi yang jauh lebih panjang dan tidak sekedar dunia saja, tetapi mencapai dimensi pasca dunia yaitu akhirat, tentunya seseorang akan mempunyai energi yang lebih besar lagi untuk mewujudkan prestasi besar dan cita-cita besar dalam menebar manfaat. Untuk itu yakinlah, suatu saat nanti perubahan akan terjadi.

menabur dan menuai, siapa menabur kebaikan, maka ia menuai kebaikan. 9. PANJANG TANGAN Panjang tangan artinya suka mencuri. Jadi karakter yang melekat di dalamnya penuh dengan intrik-intrik negatif. Memang tidak menutup kemungkinan sebuah karir bisa didapat dengan cara negatif yaitu mencuri. Sehingga untuk mendapatkan posisi yang diincarnya, maka segala cara dilakukan untuk mendapatkan, bahkan dengan menjegal posisi orang lain yang masih dalam posisi ”draft” atau bisa juga setelah orang lain duduk di posisi tersebut, segera mengupayakan adanya perubahan keputusan atau ralat. Tetapi kalau masih sedikit ada kesabaran, biarlah sedikit menunggu agar orang lain duduk dulu sebentar, baru dilakukan penggeseran. Pasti operasi ini harganya mahal, kali? Bagaimana dengan Kijang Innova? Tetapi harus diingat, bukankah dosa itu berarti manakala kita malu kalau orang lain tahu kita mengerjakannya? Ingat baik-baik!!!

8. RINGAN TANGAN Seseorang yang ringan tangan biasanya suka membantu. Nah, karenanya berarti banyak orang yang 10. TANDA TANGAN berhutang budi padanya atas bantuan diberikan baik Ini yang paling penting dalam perubahan karir secara formal maupun informal. Sehingga seseorang. Selembar kertas yang sudah wajar kalau orang yang berhutang budi ditandatangani oleh Pejabat yang berwenanglah berkeinginan untuk membalas kebaikannya. yang menjadi bukti otentik dan kemudian akan Kalau seandainya kita-lah yang menanam kebaikan tersebut, maka barangkali orangPERJALANAN merubah jalan karir kita. Selama masih isu, kabar burung atau malah draft sekalipun, belum orang yang berhutang budi itu membalas KARIR berarti apa-apa dan tidak ada pengaruhnya dengan mendoakan karir atau memberikan rekomendasi kepada pejabat di SESEORANG dengan karir seseorang. Walaupun setelah ditandatanganipun kenyataannya bisa berubah kepegawaian tanpa sepengetahuan kita. TIDAK lagi, asal jangan lupa...sekali lagi?...Ada tanda Kalau ceritanya begini, bukan tidak mungkin TERJADI tangan. karir kita juga berubah. Apalagi kalau ternyata yang punya hutang budi itu DENGAN 11. LEPAS TANGAN ALIAS TANGAN THOK kebetulan jadi Kepala Seksi Mutasi, Kepala SENDIRINYA THIL ??! Bagian Kepegawaian atau malah Sekretaris Wah, kalo yang lawaran thok alias kerja Direktorat Jenderal, bukankah sangat TETAPI rutinitas saja yang hanya dilakukan, maka mungkin akan membantu mewujudkan JUGA ADA sepertinya harus angkat tangan alias pasrah peningkatan karir kita. Jadi kesimpulannya? tunggu nasib... karena hanya mengandalkan Berbuatlah baik di mana saja dan sama FAKTOR tangan thok....dengan kata lain (meminjam siapa saja. ORANG LAIN garis istilah penulis lain)....ya sudah good bye saja. Coba simak kisah berikut ini : Kalau masih penasaran bila saja ada tanganPada suatu hari ada seorang pemuda miskin tangan lain yang ketinggalan, silahkan pembaca yang menolong seorang pemuda bangsawan menambahkan sendiri dan bisa saja dikirim ke WBC yang sedang terjebak di sebuah lumpur di hutan dan biar jadi tulisan Jilid II-nya. hampir tenggelam. Berkat pertolongannya pemuda bangsawan tersebut selamat, namun ketika ayah pemuda bangsawan yang kaya raya tadi mau memberi PENUTUP hadiah, pemuda miskin menolak dengan halus, karena Sebagai penutup, penulis merasa perlu mengingatkan merasa sudah selayaknya menolong manusia. untuk tidak memperdebatkan posisi atau tangan-tangan Walaupun miskin, ternyata pemuda tersebut bercitayang mana yang mau kita pilih, namun lebih menekankan cita untuk menjadi dokter dan mustahil dicapai karena pada prinsip dalam menempuh karir adalah bagian dari tidak memiliki biaya. Tetapi akhirnya ayah pemuda ibadah untuk menjadikan kita lebih bermanfaat, baik buat bangsawan tadi membiayai pendidikannya hingga diri sendiri maupun institusi, sehingga pilih cara yang meraih gelar dokter. baik. Di mana pun posisi karir kita saat ini, mari disyukuri Suatu ketika si pemuda bangsawan tadi masuk dinas dan dijadikan sebagai sarana untuk mengoptimalkan militer dan dalam suatu tugas di medan perang, ia segenap potensi untuk turut serta membangun citra terluka parah sehingga menyebabkan demam yang intitusi tercinta yang tengah seru-serunya mencari jati sangat tinggi karena infeksi. Siapakah yang dapat dirinya kembali. mengobati? Ternyata pemuda miskin yang sudah Kalaulah ternyata yang kita punya hanya tangan thok menjadi dokter itulah yang dapat mengobati dengan thil, tetaplah bersyukur, karena setidaknya masih ada obat penemuan barunya ”penisilin”. Ya dialah Dr. tangan yang jadi modal hidup dan menyokong perputaran ALEXANDER FLEMING. Lalu siapakah pemuda roda kinerja institusi ini... Coba kalau tangannya bangsawan tersebut? Namanya WINSTON buntung, hayoo.... pilih yang mana? CHURCHILL, yang nantinya menjadi Perdana Menteri Penulis adalah Kepala Seksi Inggris yang cukup terkenal. Begitulah hukum Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen KPBC Tipe A4 Tanjung Uban

“ ”

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

AMARTA

Oleh : Fauzan

BERDUKA

“K

ocap kacarito,.. Raden Gatutkaca, Satrio Pringgodani kang kondhang kasektenipun, otot kawat, balung wesi, kulit tembaga, rai gedhek, weteng karet, dowo sikile... ombo jangkahe, dowo tangane.... nyolongan....” (Diceritakan, Raden Gatutkaca, Satria dari keraton Pringgadani, yang terkenal kesaktiannya, ibarat memiliki otot terbuat dari kawat, tulang besi, kulit tembaga, wajah anyaman bambu -tidak tahu malu-, perut karet, panjang kaki panjang langkahnya, panjang tangannya -suka mencuri-) Gerrrr, para penonton tergelak mendengar guyonan dari sang dalang wayang kulit itu. Saya hanya tersenyum, telah beberapa kali saya mendengar guyonan itu. Di dalam cerita pewayangan, Raden Gatutkaca adalah anak dari Bima atau Werkudara, orang kedua Pandawa Lima, dan ibu Dewi Arimbi, seorang puteri raksasa. Terlahir sebagai bayi yang tampan dan sehat. Sewaktu bayinya, Gatutkaca digembleng para dewa, diceburkan dalam Kawah Candradimuka, diberi susuk sarung senjata Kunta dan berbagai senjata pusaka lainnya, diberi berbagai vitamin berkhasiat tinggi, sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Gatutkaca tumbuh menjadi remaja instan yang kuat dan sakti mandraguna, tidak mempan segala macam senjata, sehingga dikatakan Gatutkaca berotot kawat, bertulang besi, kulit tembaga. Ternyata kesaktian yang diberikan para dewa tidak gratis, melainkan untuk tujuan berperang memberantas kejahatan yang terjadi di Kahyangan, kerajaan para dewa, karena ulah seorang raja raksasa bernama Niwatakacana. Alhasil, Gatutkaca berhasil menumpas kejahatan itu. Namun dalam peperangan itu, sebagai remaja instan yang belum pernah diajari sopan santun cara berperang sesuai dengan Konvensi Geneva, Gatutkaca main gebuk saja, dan terakhir berhasil membunuh Niwatakawaca dengan cara menggigit lehernya sampai putus. Akibat gaya main gigit itu, sifat raksasanya, yang terbawa dari darah ibunya muncul, dan tumbuhlah taringnya memanjang. Jadi, Gatutkaca yang tampan dan gagah, bertaring. Hiii... Dalam perjalanan hidupnya, Gatutkaca menjadi panglima perang kerajaan Amarta, kerajaannya Pandawa Lima, bertugas melindungi kerajaan dan menumpas berbagai kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kesatuan kerajaan. Gatutkaca rai gedhek, tidak pernah memiliki rasa malu dalam menjalankan tugasnya, baik yang ringan maupun yang berat, tidak perduli tugas itu biasa dilakukan oleh bawahan atau bahkan oleh tukang sapu jalanan. Setiap saat, ringan tangan menolong orang yang terancam dan teraniaya, siapapun dia. Tidak mengandalkan bantuan atasan, bawahan, atau orang lain. Tidak malu minta bantuan, kalau bukan dalam bidangnya, seperti saat berada di dalam air atau di dalam bumi, tak segan ia meminta bantuan ahlinya si

“ ”

GATUTKACA OMBO JANGKAHE, TIDAK PERNAH MENUNDA PEKERJAAN

Antasena (saudaranya yang hidup di dalam air) atau si Antareja (saudaranya yang hidup di dalam perut bumi). Gatutkaca weteng karet, tidak pernah menolak rejeki, yang penting halal. Dengan perut karetnya, ia tampung semua rejeki itu, tidak diolah dan diserap oleh perutnya, melainkan ia simpan, dan pada saatnya ia keluarkan dan bagikan kepada bawahan, rakyat, atau masyarakat yang membutuhkannya. Gatutkaca ombo jangkahe, tidak pernah menunda pekerjaan, secepat kilat ia terbang ke tujuan memberikan bantuan, melaksanakan tugasnya, tanpa menunggu fasilitas yang kapan tersedianya, wallahualam. Gatutkaca nyolongan, suka mencuri start untuk membuat serta menciptakan inovasi dan program-program kerja yang mengantisipasi perkembangan jaman, selalu berusaha tampil menjadi orang pertama. Dalam Perang Dunia Baratayudha, antara pihak sekutu Amarta dengan pihak sekutu Astina, kekalahan tampak terbayang bagi Amarta, karena pihak Astina memiliki senjata ajaib disposable gun, senjata sekali pakai bernama Kunta, senjata andalan pemberian penguasa Kahyangan, yang sangat dahsyat untuk menghancur leburkan kerajaan Amarta seisinya dalam sekejap mata. Hanya ada satu barang yang dapat meredam kekuatan dahsyat Kunta, yaitu sarung senjata itu sendiri. Dan sarung senjata itu ada dalam perut Gatutkaca. Para penasihat militer dan pengatur strategi perang sekutu Amarta di malam hari itu saling lirik, dilema. Tidak ada yang tega meminta pengorbanan Gatutkaca, yang selama ini telah teruji kesetiaannya kepada kerajaan, yang selalu melaksanakan tugas tanpa pamrih, dan pada hari itu baru memiliki seorang putra semata wayang, yang masih kecil dan perlu bimbingan dan biaya dari orang tuanya agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Gatutkaca, yang juga peserta rapat hari itu, tahu diri, tanpa berpikir panjang langsung mengajukan diri menjadi panglima perang pada keesokan harinya. Akhir cerita, dalam perang keesokan harinya, dengan sombongnya, Gatutkaca berteriak-teriak sambil menari kuda lumping, dengan sengaja memancing kemarahan pengelola senjata Kunta, Adipati Karna. Sang Adipati Karna terpancing, lupa bahwa senjata Kunta yang rencananya dijadikan senjata pamungkas untuk melenyapkan kerajaan Amarta, dikeluarkannya dan ditembakkan ke arah Gatutkaca. Secepat kilat Kunta melesat, menghunjam ke perut Gatutkaca, masuk ke dalam sarungnya, bablas menembus tubuh Gatutkaca dan kembali ke asalnya, Kahyangan. Tidak terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan Amarta, hening. Semua termangu melihat Gatutkaca jatuh berdebum dari langit. Amarta selamat, Amarta berduka. Kitakah Sang Gatutkaca ? Ah, itu kan cerita dulu... (Kalau sekarang mah, ke-siangan atuh....).

Penulis adalah Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil III DJBC Riau dan Sumatera Barat

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

65

PERISTIWA WBC/ATS

FORMASI DI UDARA. Tim Under Dog Jawa Barat yang dipimpin Baharuddin siap melompat dari ketinggain 10.000 fit untuk membuat formasi di udara..

KEJURNAS TERJUN PAYUNG DAN SELEKSI PRA PON 17 Sebanyak tujuh atlet terjun payung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) turut serta dalam kejuaraan nasional (kejurnas) terjun payung dan seleksi pra PON 17 tahun 2008 di Kalimantan Timur. Untuk pra PON kali ini, tim terjun payung DJBC mewakili dua propinsi, Kepulauan Riau dan Jawa Barat.

B

ertempat di Apron skuadron teknik lapangan udara Halim Perdanakusuma, sebanyak 98 atlet terjun payung yang terdiri dari 84 putra dan 14 putri, dari 14 propinsi mengikuti kejurnas terjun payung dan babak pra PON 17 tahun 2008 mendatang. Kejurnas yang dilaksanakan sejak 7 hingga 11 Mei dan berlangsung setahun sekali ini, selain sebagai ajang persiapan atlet terjun payung Indonesia dalam menghadapi kejuaraan terjun payung internasional di Manado mendatang, juga sebagai seleksi untuk mengikuti PON di Kalimantan Timur , yang hingga kini masih dibatasi hanya untuk 50 atlet terbaik saja.

DEMI NAMA INSTITUSI DAN DAERAH DJBC yang memiliki atlet terjun payung, tidak ketinggalan da66

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

lam event ini, bahkan 5 atlet yang dimiliki DJBC, yaitu Dirgantoro, Febra, Wisnu, Tiono, dan Baharuddin, diminta untuk mewakili dua propinsi, yaitu Kepulauan Riau dan Jawa Barat, bahkan untuk propinsi Kepulauan Riau, untuk manager dan officernya juga dipilih dari DJBC, yaitu Rahmat Suwarto dan Tri Aprapto. Terpilihnya atlet DJBC untuk mewakili dua propinsi tersebut berawal dari hasil rapat kerja nasional Persatuan Olah Raga Dirgantara Terjun Payung (PORDIRGA), dimana propinsi-propinsi yang tidak memiliki atlet terjun payung dapat meminjam dari beberapa instansi untuk mewakilinya. Terpilihnya atlet terjun payung DJBC untuk mewakili dua propinsi ini, bukanlah hal yang baru, seperti pada tahun 2004 lalu atlet terjun payung DJBC mewakili propinsi Bali dalam Kejurnas dan berhasil meraih posisi 7 dari 14 propinsi. Sedangkan pada tahun 2005 lalu, atlet DJBC mewakili propinsi Jambi dalam kejuaraan nasional di Tenggarong. Untuk kejuaraan kali ini, kelas yang dipertandingkan adalah ketepatan mendarat putra-putri dari ketinggian 3500 fit dan kerjasama di udara putra-putri dari ketinggian 10.000 fit. Untuk ketepatan mendarat, propinsi Kepulauan Riau mendapat peringkat I, sedangkan untuk propinsi Jawa Barat mendapat peringkat ke III. Menurut salah seorang atlet DJBC yang mewakili Kepulauan Riau, Febra, timnya boleh dikatakan tidak terlalu siap dalam pertandingan ini, hal ini tidak lain karena mereka minim sekali dalam

WBC/ATS

latihan.”Kami hanya latihan enam kali saja, hal ini selain dikarenakan faktor teknis, tim kami juga tidak seluruhnya bertugas di Jakarta, ada yang di Gresik dan Aceh seperti saya,” ujar Febra Lebih lanjut dijelaskan Febra, dengan waktu latihan yang minim tersebut, timnya tidak terlalu optimis untuk mendapat peringkat pertama, yang diharapkan hanya dapat lolos pada pra PON saja. Namun dengan semangat yang ada, akhirnya mereka mendapatkan peringkat pertama. Sementara itu menurut Baharuddin yang mewakili tim Jawa Barat untuk kerja sama di udara, untuk latihan tim Jawa Barat tidak ada sama sekali latihan bahkan boleh dikatakan tim mereka adalah tim “under dog”, hanya bermodalkan semangat dan keyakinan diri mereka berani bertarung di kelas yang cukup banyak pesaingnya. WBC yang diberikan kesempatan untuk ikut dalam pesawat Hercules yang mengangkut atlet untuk kelas kerjasama di udara, merasa cukup terkesan melihat tim “under dog” ini, dengan langkah yang mantap dan kekompakan yang mereka miliki, mereka terlihat tidak gentar dengan lawan-lawan yang sebelumnya telah mengikuti latihan yang cukup matang. Dari ketinggian 10.000 fit para peterjun sebelum dinyatakan exit oleh wasit, mereka telah memposisikan diri untuk siap-siap melompat dan membuat formasi sebanyak-banyaknya dalam waktu tiga detik, walau tampak sedikit kekhawatiran dalam diri mereka, namun dengan prosedur yang dijalankan dengan baik dan benar, mereka merasa yakin dapat memperlihatkan kemampuan dan prestasi mereka kepada daerah yang mereka wakili.

PROSEDUR YANG BAIK DAN BENAR. Jika atlet mengikuti prosedur yang baik dan benar, olah raga terjun payung tidak akan membahayakan jiwa atlet tersebut.

Dalam kata sambutannya, Kasau menyatakan dari 250 peterjun yang ada saat ini di Indonesia umumnya mereka adalah para senior, untuk itu perlu diadakan regenerasi sehingga PERLU REGENERASI ATLET TERJUN PAYUNG Indonesia tetap memiliki peterjun-peterjun yang handal dan Akhirnya setelah bertanding selama lima hari berturut-turut, profesional di bidangnya. Selain itu menurut Kasau, olah raga kejuaraan pun menghasilkan peterjun-peterjun profesional dan handal. Dan dengan hasil yang telah diumumkan, para peterjun terjun payung memang olah raga yang cukup mahal, namun pun merasa puas dan lega dengan apa yang telah mereka demikian dengan dukungan pemerintah daerah saat ini yang cukup antusias kepada olah raga terjun payung, membuat para persembahkan kepada daerah dan institusi mereka. atlet tidak kesulitan baik dalam menjalankan latihan maupun Kejuaran yang berakhir pada 11 Mei 2007 ini, akhirnya dalam mengikuti event pertandingan. ditutup oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Sementara itu menurut ketua PORDIRGA yang juga merupaHerman Prayitno, yang juga bertindak selaku ketua umum PB FASI. Hadir dalam upacara penutupan tersebut, Kadispen kan pembina atlet terjun payung DJBC, Nisfu Chasbullah, regeTNI AU Marsekal Muda TNI Daryatmo, Kepala Dinas Operasi nerasi atlet terjun payung di DJBC saat ini sudah mulai dilakukan, Kasau, Marsekal Muda TNI, Edy Hardjoko, Aspam Kasau, Maryaitu di Sumatera Selatan dan Yogyakarta dengan usia minimal 16 tahun.”Saat ini memang perlu sosialisasi kepada pegawai sekal Muda TNI, Iwan Sidi, Itjen Kasau, Marsekal Muda TNI, DJBC agar terjadi regenerasi yang baik dari atlet terjun payung Eko Edi Santoso, dan Ketua PORDIRGA, Nisfu Chasbullah. yang ada saat ini, yang tentunya WBC/ATS juga didukung oleh pimpinan,” jelas Nisfu Chasbullah. Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Terjun Payung DJBC, Maman Anurachman. Menurutnya sosialisasi yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kalau olah raga terjun payung tidak akan berbahaya jika dilakukan dengan baik dan benar, sehingga kekhawatiran akan bahayanya olah raga ini tidak menjadi hambatan dalam regenarasi atlet terjun payung di DJBC. “Olah raga terjun payung juga merupakan olah raga yang membutuhkan kedisiplinan, kesiapan mental, dan kecerdasan dalam mengambil keputusan disaat yang tetap. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan kinerja pegawai DJBC, dengan disiplin yang baik, mental yang kuat dan kecepatan dalam mengambil keputusan yang optimal, membuat kinerja mereka menjadi lebih baik yang tentunya sangat bermanfaat bagi diri pegawai tersebut,” kata Maman FOTO BERSAMA. Seluruh atlet terjun payung DJBC berfoto bersama dengan Kepala Staf Angkatan Udara, ketua Anurachman. adi PORDIRGA dan ketua terjun payung DJBC, setelah acara penutupan kejurnas dan pra PON 2008.. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

67

RENUNGAN ROHANI

IMAN

TANPA ZHALIM

“

PERBUATAN ZHALIM (ANIAYA) DAPAT BERDAMPAK PADA DIRI PELAKU, ORANG LAIN ATAUPUN BENDA

”

bisa saja berbuat zhalim baik terhadap dirinya, anggota Dalam salah satu ayat dalam Alquran, Allah keluarga lain, bahkan kepada orang lain. Demikian pula SWT berfirman, “Orang yang berfirman dan kedudukan orang sebagai tetangga, pekerja dan lain tidak mengotori imannya dengan aniaya, sebagainya. mereka itulah orang-orang yang berhak Seperti sudah ditegaskan di atas, bahwa aniaya bisa bersifat fisik dan non fisik, sedangkan pengaruh yang menerima rasa aman dan mereka itulah yang ditimbulkannya bisa berkepanjangan bagi berbagai pihak, sebenar-benarnya mendapat petunjuk.” termasuk tentunya bagi diri si pelaku. Seorang hakim misalnya, ketika ia berani meminta suap atau berani menerima suap atau ia berani korupsi, maka dia akan mpat kata pada ayat yang pendek ini ingin digaris melakukan kezhaliman yang berlipat-lipat. Sebab, bawahi, yaitu: “iman”,, “zhalim” (aniaya),”al-amnu” disamping telah mengotori dirinya sendiri, menerima suap (aman) dan “muhtadun” (orang-orang yang juga berarti telah melakukan perbuatan yang tidak jujur. mendapat petunjuk).Ketiga dari empat kata ini Sementara ketidakjujuran sama artinya dengan mengotori berkonotasi makna positif, sedangkan yang satu kepribadian, moral dan akhlaknya. Hasil menerima suap, berkonotasi negatif. Ketiga kata yang berkonotasi positif misalnya dipergunakan untuk membiayai keluarga, anak tersebut adalah “iman”, “al-(aman) dan “muhtadun” dan isterinya dengan harta yang tidak halal. (orang-orang yang mendapat petunjuk). Sementara satu Tegasnya, dengan korupsi dan suap, berarti menimbulkan kata lagi yang berkonotasi negatif adalah al-zhulmu pihak-pihak yang dikalahkan. Padahal yang dikalahkan boleh (zhalim) yang biasa diterjemahkan dengan aniaya. jadi lebih benar. Disamping itu, perilaku KKN (Korupsi, Kolusi Dilihat dari sasarannya, al-zhulmu meliputi al-zhulmu ‘ala dan Nepotisme) pada gilirannya akan merusak tatanan nafsi (dzalim kepada diri sendiri), al-zhulmu ‘ala ghoiri (dzalim hukum, kesejahteraan umum, karena telah terhadap orang lain) al-zhulmu ‘ala syai’i (zhalim dizhalimi oleh pelaku KKN tersebut. terhadap hal lain selain diri manusia, misalnya biDemikian pula pada level yang lebih tinggi, natang, benda, bangsa dan hal lainnya). Di mana seperti seorang pejabat. Ketika pejabat kesemuanya itu bisa menjadi sasaran zhalim. TUJUAN UTAMA mengambil keputusan yang disandarkan pada Jika dilihat dari sifatnya, zhalim bisa mengenai hawa nafsunya, asal menang sendiri dan paling tidak dibagi ke dalam dua kategori. DALAM menguntungkan kelompoknya, maka Pertama, zhalim terhadap hal-hal yang bersifat fiIBADAH KITA kemudian hal itu menyebabkan kerugian yang sik, seperti kepada badan, manusia, benda, tanah akan dirasakan oleh pihak-pihak lain. dan lain-lain. Kedua, zhalim terhadap hal-hal yang ADALAH Dilihat dari kacamata para sufi, perbuatan bersifat non fisik, misalnya menyangkut moral MENINGKATKAN maksiat sekecil apapun, termasuk ke dalam atau mental manusia. Dengan demikian, perbuatkategori perbuatan zhalim. Misalnya, tidak an zhalim yang dilakukan seseorang, baik kadarKETAKWAAN menjalankan shalat, sekalipun hanya pada nya besar atau kecil, dimungkinkan akan mengesatu waktu, hal itu sudah terhitung perbuatan nai sasaran yang bersifat fisik, disamping juga zhalim. Kemudian, contoh lain adalah kurang terhadap hal-hal yang bersifat non fisik, yaitu modijaganya puasa, mengeluarkan zakat dengan ral atau mental manusia. tidak memperhitungkan sebagaimana mestinya, semua Beberapa kata lainnya yang terkandung dalam ayat di itu juga termasuk perbuatan maksiat. Sementara, tiap-tiap atas adalah al-amnu. “al-amnu” dapat diartikan sebagai kemaksiatan, baik dengan kadar yang besar atau kecil, rasa tenang, tentram, bahagia, sejahtera, lahir dan termasuk perbuatan zhalim (aniaya), minimal bagi orang bathin, baik kini ataupun nanti. Sedangkan “muhtadun” yang melakukannya. dapat diterjemahkan menjadi orang-orang yang menerima atau mendapat atau lebih tegas lagi, mengikuti petunjuk Allah adalah orang-orang yang beriman, menjauhi KESEMPATAN TELAH DIBERIKAN PADA MANUSIA kezhaliman dan dia akan memperolah rasa aman yang Allah SWT telah memberikan usia kepada kita hingga sebenar-benarnya, kini ataupun nanti. saat ini. Hal ini artinya, kita telah diberi kesempatan yang Perbuatan zhalim (aniaya) dapat berdampak pada diri sangat baik oleh Allah SWT. Untuk mengkaji ulang, pelaku, orang lain ataupun benda. Sebagai contoh, mawas diri, memperkuat iman, memperhalus rasa dan seseorang yang berkedudukan sebagai anggota keluarga, pikiran budi. Dengan demikian, masa-masa ke depan

E

“ ”

68

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

diorientasikan pada penguatan iman dan yang menjadi sasaran seharusnya adalah tidak memberi tempat kepada zhalim. Sekalipun demikian, kemungkinan untuk terjadinya kezhaliman masih saja sangat terbuka dilakukan oleh siapapun, seperti ujub terhadap diri kita sendiri.Contoh sederhana ini merupakan gambaran betapa orang yang melakukan hal demikian adalah orang yang zhalim kepada dirinya sendiri, mengotori imannya, menodai ketakwaannya dan pada akhirnya mengganggu ketertiban orang lain. Lebih dari contoh sederhana di atas, ada orang yang berani melakukan korupsi maka tentu saja hal itu dapat melipatgandakan kezhalimannya. Dengan demikian, (sesungguhnya) waktu-waktu ke depan adalah medan dan masa yang sangat tepat untuk memperbaiki diri sendiri, memperkuat iman, memperkuat budi, pikiran dan rasa. Sebab, kalau kita bertanya pada agama, apakah penawar atas krisis multidimensi seperti sekarang ini ? jawaban yang paling tepat adalah mempertebal iman dan menjauhkan diri dari perbuatan zhalim. Zhalim itulah yang membuat orang, masyarakat, bangsa dan negara dapat terperosok pada posisi yang tidak baik, terdesak dan terkalahkan oleh sikap zhalim. Dengan memperkuat iman, menghindari sifat zhalim sekecil apapun, maka agaknya sangat tepat kalau kita menyegarkan kembali apa yang dimaksud dengan takwa. Sebab, tujuan utama dalam ibadah kita adalah meningkatkan ketakwaan. Dengan takwa (Insya Allah), zhalim akan terkalahkan. Takwa bisa diberi arti takut kepada alJalil, yaitu melaksanakan apa yang tertulis dalam alTanzil (isi al-Qir’an) dan selalu berupaya menghimpun perbekalan untuk kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Takut kepada Allah tidak sama seperti takut kepada benda, binatang, misalnya harimau. Rasa takut kita kepada harimau, misalnya, akan membuat kita akan menjauhi harimau, tetapi berbeda arti takut kepada Allah. Justru dengan semakin takut kepada Allah, kita akan semakin dekat denganNya. Sebab arti takut kepada Allah adalah takut kalau ada perintahNya yang belum terlaksanakan, takut kalau ada larangan-Nya yang kita lakukan. Salah satu wujud rasa takut kita kepada Allah SWT adalah mengamalkan semua isi (kandungan) al-Qur’an di antaranya melakukan puasa, mengeluarkan zakat, melakukan amal kebajikan, membaca al-Qur’an dan menjadi “al-mutawadhi” (orang yang membiasakan diri selalu dalam keadaan berwudu). Al-mutawaddih’ adalah orang yang selalu mempertahankan kesucian badannya dengan selalu dalam kondisi mempunyai wudlu’, sekalipun tidak hendak melakukan sholat atau membaca al-Qur’an. Dengan demikian Insya Allah, zhalim sekecil apapun tidak akan dilakukan. Masa-masa sekarang hingga ke depan merupakan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik berupa ibadah mahdah maupun ibadah sosial yang bisa mendatangkan kebaikan, baik dihadapan Allah maupun kebaikan (mashlahah) bagi sesama manusia. Sebab, dari kedua kebaikan inilah akan terhimpun pahala. Dengan demikian, seperti telah ditegaskan oleh Allah SWT, melalui salah satu firman-Nya, di awal tadi, kita disuruh untuk selalu menjaga iman, mengejar rasa aman, tenteram, bahagia, mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi kezhaliman. Selain itu, kita juga harus melakukan ibadah, selalu mawas diri untuk memperhitungkan diri, apakah ada perintah Allah yang belum dilaksanakan atau sebaliknya, apakah kita masih melakukan pelanggaran terhadap Allah. Marilah kita selalu berupaya melaksanakan petunjuk-petunjuk al-Qur’an, dalam rangka menghimpun perbekalan diri untuk menuju kehidupan bahagia, kini dan nanti. Titian Dakwah/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukarja, SH, MA.

Iklan Keluarga Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai menyediakan halaman untuk mempublikasikan Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar, kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di seluruh Indonesia tentang :

PERNIKAHAN KELAHIRAN ANAK u UCAPAN TERIMA KASIH u UCAPAN DUKA CITA u INFORMASI LAINNYA u u

Dengan memasang iklan keluarga di majalah Warta Bea Cukai ini, apapun informasi anda tentang keluarga bisa sampai kepada kerabat anda, dengan harga yang cukup terjangkau seperta tabel berikut : UKURAN Halaman

HARGA

Cm

Hitam/Putih

Berwarna

1

21x28

2.000.000

3.000.000

1/2

14x21

1.000.000

1.500.000

1/4

10x14

500.000

750.000

1/8

7x10

300.000

500.000

1/2 Halaman 14 x 21

1 Halaman 21 x 28 1/4 Halaman 10 x 14

1/8 Halaman 7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambat tanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksi dan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukai sesuai pada kolom redaksi. Informasi hubungi : Wirda, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353 EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

69

SELAK DOK. PENULIS

DI DALAM GOA, kadang-kadang kita harus merangkak.

DOK. PENULIS

SEBAGIAN kecil keindahan goa.

PENELUSURAN

GOA CERME Bermula dari omong-omong di ruang tamu pada pagi hari setelah absen pagi, dimana beberapa rekan kantor, termasuk penulis terlibat dalam perbincangan santai sebelum menuju ke tempat tugas masingmasing, terjadilah kesepakatan untuk mengadakan touring dengan biaya yang murah namun tetap berkesan.

D

i Yogyakarta akhir-akhir ini banyak bermunculan komunitas-komunitas wisata dengan bersepeda motor. Komunitas-komunitas itu tidak hanya didasarkan merk sepeda motornya, namun juga didasarkan pada merek dan jenisnya, misalnya Komunitas Motor Gede Harley (eksklusif), Honda Supra Fit, Honda Kharisma, Honda Supra X, Suzuki Smash, Suzuki Shogun, Yamaha RX King, Yamaha Vega dan lain-lain. Akhirnya kami sepakat untuk mengadakan touring dengan sepeda motor kita masing-masing tanpa memandang merk atau jenis tertentu. Untuk tujuan wisata pertama ini disepakati akan menuju Goa Cerme. Goa ini sudah banyak dipublikasikan baik dalam media cetak maupun media televisi, baik lokal maupun nasional. Goa ini terletak di dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Letak goa ini hanya kurang lebih 22 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta, atau hanya berjarak kurang lebih 9 km ke selatan dari makam raja-raja Mataram.

70

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Sehingga kalau kami berangkat dari kantor, maka jaraknya hanya kurang lebih 35 km. Pagi itu hari Minggu tanggal 3 Desember 2006 kurang lebih jam 08.00 kami berkumpul lebih dahulu di kantor sebagai titik start. Yang hadir pada waktu itu mulai dari adik-adik prodip I maupun III, kami (non prodip) sampai keamanan kantor bapak Udi Utomo, beliau ini adalah peserta paling tua diantara kami, kurang lebih berusia 60 tahun dan peserta dari luar, saudara Ngatiman yang karyawan MSA cargo cabang Yogya. Kalau sebelumnya tercatat ada sekitar 18 pegawai yang menyatakan akan ikut, namun pagi itu ada beberapa teman yang terpaksa tidak jadi ikut karena satu dan lain hal. Sehingga rombongan kami yang siap berangkat pagi itu ada 13 orang. Sebelum berangkat kami berdoa terlebih dahulu untuk memohon keselamatan dalam perjalanan dan mudah-mudahan apa yang kami kerjakan mendapat ridho dari-Nya. Sengaja kami tidak mengambil rute perjalanan yang biasa yaitu dari kantor lewat jalan Solo, ring road selatan, kemudian perempatan terminal Giwangan ke kiri terus sampai ke tujuan. Namun kami akan mengambil rute lain yaitu dari kantor ke jalan Solo, ke kiri arah Solo, sampai di depan percetakan KR (Kedaulatan Rakyat, harian lokal Yogyakarta) putar ke arah Yogyakarta kemudian belok kiri melalui jalan Berbah, memotong jalan Wonosari di Sampakan langsung melalui jalan Bawuran Pleret, kemudian ambil jalan pintas lagi lewat Pucung tanpa melewati jembatan opak di Segoroyoso, langsung ke jalan Imogiri. Jalan-jalan yang kami lewati beraspal mulus dengan pemandangan kanan kiri persawahan yang disana sini nampak hijau atau kuning keemasan bagi sawah yang siap

DOK. PENULIS

panen, suatu anugerah walaupun kini masih puncaknya musim kemarau namun kanan kiri jalan nampak subur dengan berbagai tanaman. Di sepanjang jalan kami masih dapat menyaksikan banyak puing-puing rumah yang hancur akibat gempa bumi tanggal 27 Mei lalu. Di sanasini juga masih nampak tenda ataupun rumah darurat, walaupun tidak sedikit yang sudah kembali membangun rumah permanen mendahului turunnya dana rekonstruksi dari pemerintah. Setelah kami lewati jembatan Siluk barulah jalan menuju goa mulai menanjak, dan tanjakan-tanjakannya semakin terasa di mesin sepeda motor kami, walaupun motor-motor kami rata-rata masih relatif baru. Kadang-kadang kami terpaksa menggunakan gigi transmisi satu ketika melewati tikungan-tikungan tajam dan menanjak. Kurang lebih pukul 09.45 kami sampai tujuan. Sepeda motor kami titipkan dengan membayar Rp 2.000 per motor. Kami berdiri dan menghadap ke arah utara, nampak jalan yang tadi kami lewati berkelok-kelok seperti naga, lebih jauh lagi kami dapat memandangi lembah Bantul dan kota Yogyakarta yang dihiasi dengan bukit-bukit kecil dihadapan kami. Pegunungan Menoreh dimana disana juga ada goa Kiskendo nampak samar-samar berada di arah barat laut tempat kami berdiri. Sedangkan gunung Merapi tertutup awan hitam, apalagi akhirakhir ini puncak gunung atau lereng selatan sudah sering diguyur hujan lebat yang mulai menggelontor membawa material vulkanik. Lahar dingin merapi juga merupakan ancaman bagi masyarakat sekitar daerah aliran sungai Gendol, Opak, Kuning maupun Boyong, namun juga sangat ditunggu di bagian hilirnya sebagai unsur material guna rekonstruksi bangunan pasca gempa. Kembali kami berbalik menatap dinding batu karst yang berdiri tegak dan angkuh di depan saya, yang berhiaskan pohon-pohon tinggi di pelataran pintu MULUT KELUAR GOA tampak dari atas.

PENULIS, (kanan) membawa tas bersama P. Bambang Mulyanto.

masuknya, mungkin sudah berusia ratusan tahun yang tumbuh dengan gagahnya karena dapat menikmati kebutuhan air sepanjang masa. Hal ini sangat kontras dengan pepohonan di bagian-bagian lainnya yang kebanyakan sudah meranggas dan nampak seperti tumbuhan bonsai berusia ratusan tahun. Di depan mulut goa ada bagian tanah yang agak rata, di sana dibangun diantaranya loket penjualan tanda masuk, mushola maupun kamar mandi. Namun bangunan-bangunan tersebut nampak rusak di sana-sini akibat gempa belum diperbaiki kembali. Setelah membeli tiket tanda masuk yang relatif murah, kami mendekati mulut goa dan siap-siap melakukan penelusuran. Kami minta bantuan guide Goa Bapak Yono dengan bayaran Rp 20.000 ditambah ongkos baterai. Dari rombongan bertiga belas ternyata Sdr. Ant. Suparman dan Syawal memutuskan tidak ikut masuk. Sehingga yang masuh hanya bersebelas, termasuk satu wanita. Sebelum masuk ke mulut goa sudah diinformasikan bahwa penelusuran bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 jam dan dalam perjalanan akan banyak harus menyeberangi air dalam goa dengan kedalaman sampai pusar orang dewasa. Pertama menjejakkan kaki di air dalam goa terasa dingin EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

71

SELAK DOK. PENULIS

BERSIAP. Sesaat sebelum berangkat, berkumpul di KPBC Yogyakarta.

sekali, kami mulai menikmati ruang-ruang goa yang disanasini terdapat stalaktit maupun stalakmit yang begitu indah. Banyak ceruk-ceruk goa bahkan ada semacam balkon yang menjorok disana-sini. Stalaktit maupun stalakmit yang dibentuk oleh alam melalui tetesan atau rembesan air yang mengandung kapur melalui proses beratus-ratus tahun. Lorong-lorong goa kami telusuri yang kadang-kadang diantara kami harus jatuh bangun karena licin atau kaki kami menapak di dasar batuan terjal maupun tajam sehingga kehilangan keseimbangan. Sesekali terdengar jeritan dari anggota kami yang wanita dan suara grubyuk jatuh ke air. Kepalapun kadang-kadang juga harus terantuk tonjolan-tonjolan batu, demikian juga kaki maupun tangan harus rela tergores, terantuk bagian-bagian goa tanpa dapat kami hindari. Ketika kami sudah merasakan kepenatan sempat diantara kami menanyakan kepada Pak Yono, “Masih jauh pak”, sambil terengah-engah. Pak Yono dengan kalem memberi tahu bahwa ini baru separuh jalan. Dibenak kami mengira sudah hampir sampai pintu keluar atau ingin segera sampai pintu keluar. Baru setelah kami ketemu pipa-pipa besi yang terpasang sangat panjang berkelok-kelok mengikuti alur goa, Pak Yono memberi informasi kalau pipa-pipa ini adalah pipa untuk menaikkan air ke atas goa yang dipakai oleh masyarakat sekitar, dan sekarang sudah dekat dengan mulut keluar goa. Benar, kemudian jauh dari atas ada garis-garis sinar yang masuk menyinari anak tangga dan diujungnya ada sinar yang sangat terang, itu pertanda mulut goanya sudah dekat. Dengan sisa-sisa tenaga, kami naiki satu demi satu anak tangga yang licin dengan hati-hati dan sampailah di atas mulut goa. Dengan mengucap hamdhalah memuji asma Alloh kami semua sudah menyelesaikan penelusuran goa ini. Kembali kami pandangi mulut goa yang berada dibawah kami berdiri dengan perasaan lega luar biasa. Hampir selama 2 jam kami berada di perut bumi. Setelah beristirahat secukupnya kemudian kami turun ke posisi awal dimana sepeda motor kami titipkan melalui jalan terjal berbatu kurang lebih 750 meter dan sampailah kami ke posisi awal. Sambil memesan teh panas kami kembali 72

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

l l l l l

beristirahat dan mengeringkan pakaian yang basah kuyup. Kembali kami membuka catatan tentang goa yang ditulis harian Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Nopember 2006. Dimana diinformasikan ada ratusan goa berada di Kabupaten Gunung Kidul. Diantara goagoa itu yang cukup dikenal masyarakat adalah : Bribin, Seropan, Ngobaran, Sundak, Baron serta Cerme. Di Kabupaten Bantul disamping Goa Cerme juga ada Goa Siluman, Selarong, Gajah. Sedang di Kabupaten Kulonprogo juga dikenal adanya Goa Kiskendo, Goa Sumitro dan Goa Sriti. Setelah Goa Cerme tentu goagoa lainnya masih menantang. Pukul 14.00 kami meninggalkan Goa Cerme, kalau pada awal keberangkatan pagi harinya kami akan meneruskan perjalanan ke pantai Parangtritis, niat itu terpaksa kami urungkan karena badan sudah terasa letih dan esok pagi kami harus kembali bekerja. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa kembali kita laksanakan pada masa yang akan datang dengan tujuan dan obyek yang berbeda. Dari kegiatan yang kami laksanakan ini paling tidak kami : Lebih bisa merasakan keagungan Tuhan akan kebesaran ciptaan-Nya, sehingga menambah iman dan taqwa kita Menumbuhkan kebersamaan diantara kami Lebih bisa mengenal lingkungan serta peduli akan kelestariannya Badan serta pikiran diharapkan menjadi lebih sehat Ikut menggeliatkan pariwisata lokal Yogyakarta yang terpukul bertubi-tubi oleh bencana maupun sebab lain, walaupun dalam skala kecil

Kembali kami berdoa mudah-mudahan dalam perjalanan pulang kami tetap dalam lindungan-Nya dan semoga Alloh meridhoi apa yang kami lakukan ini. Amin.

Pariyo, pegawai KPBC Yogya DOK. PENULIS

JALAN TERJAL. Kembali ke posisi awal setelah penelusuran melalui jalan terjal berbatu.

RUANG KESEHATAN

“GIGI SERING NGILU”

Anda Anda Bertanya Bertanya Dokter Menjawab Dokter Menjawab

S

aya pria berusia 29 tahun yang punya keluhan dengan gigi. Mengapa setiap saya memakan makanan yang manis atau makanan dingin seperti es, gigi saya terasa ngilu sekali. Saya disarankan untuk menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif dan itu bisa membantu saya, namun jika tidak menggunakan pasta gigi itu akan terasa lagi ngilunya. Apakah penyakit gigi saya ini bisa disembuhkan dok ? Dan apa saja pencetusnya sehingga gigi saya menjadi sensitif ?

DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Jawab : Gigi linu adalah salah satu keluhan yang sering dialami pasien. Ada beberapa penyebab timbulnya rasa linu. 1. Hilangnya sebagian dari lapisan gigi. Gigi terdiri dari beberapa lapisan atau bagian :

a. Email

b. Dentin c. Ruang pulpa d. Jaringan periodontal e. Tulang alveolar

bulu sikat yang terlalu keras atau karena tekanan yang kuat pada saat menyikat gigi. Pada abrasi yang masih dangkal proses pengikisan gigi menyebabkan lapisan email hilang dan dentin menjadi terbuka. Rasa linu yang timbul pada abrasi disebabkan oleh makanan dan minuman panas atau dingin yang mengenai gigi tersebut. Untuk abrasi yang sudah lebih dalam rasa linu dapat timbul karena gigi terkena udara atau angin pada saat penderita membuka mulut. Penanggulangan pada kasus ini adalah dengan cara menambal gigi yang abrasi tersebut. Abrasi juga dapat menyebabkan terbukanya ruang pulpa, pada kasus ini gigi harus ditanggulangi dengan perawatan saluran akar. Setelah dilakukan tindakan perawatan saluran akar dan penambalan penderita harus mengganti jenis sikat gigi yang akan digunakan dengan sikat gigi yang berbulu halus. Juga mengubah cara menyikat gigi dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan mengurangi tekanan pada saat menyikat gigi. Pada saat menyikat seluruh permukaan gigi harus terkena sikat baik itu permukaan yang menghadap pipi, bibir, lidah, langit-langit maupun permukaan yang digunakan untuk mengunyah makanan. Sikat gigi digerakan dengan arah vertical atau ke atas dan ke bawah. Penderita Bruxism Bruxism adalah kebiasaan buruk yang terjadi pada saat penderita tidur, penderita melakukan gerakan seperti mengunyah dengan tekanan yang kuat menyebabkan hilangnya lapisan email. Rasa linu yang timbul disebabkan karena rangsang panas atau dingin yang datang dari makanan dan minuman yang kontak dengan gigi tersebut. Untuk rasa linu yang disebabkan karena bruxism dapat ditanggulangi dengan pembuatan gigi palsu crown pada gigi yang lapisan emailnya hilang. Bruxism adalah kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk atau bruxism penderita harus memakai alat yang dapat mencegah gigi terkikis lebih dalam lagi. Alat tersebut dibuat oleh dokter gigi dan dipakai pada waktu tidur. Hypoplasia enamel Hypoplasia enamel terjadi karena pembentukan gigi yang kurang sempurna. Pada kasus ini email tidak terbentuk sempurna sehingga gigi terasa linu bila terkena rangsang panas atau dingin. Penanggulangannya adalah dengan pembuatan gigi palsu crown pada gigi tersebut.

Lapisan email adalah lapisan luar dari gigi, merupakan bagian paling keras. Email melindungi gigi dari segala bentuk rangsang yang mengenai gigi, baik itu pada gigi susu maupun gigi tetap. Bila lapisan email hilang maka lapisan dibawahnya yaitu Dentin akan langsung terkena rangsang tanpa ada yang melindungi. Hal ini yang dapat menyebabkan timbulnya rasa linu atau ngilu.

-

Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya lapisan Email adalah : - Gigi berlubang atau karies gigi. Proses terjadinya karies atau lubang gigi menyebabkan hilangnya email gigi, sehingga dentin menjadi terbuka tanpa ada pelindung. Dentin langsung terkena rangsang yang mengenai gigi baik itu karena masuknya makanan ke dalam lubang gigi atau karena adanya rangsang panas dan dingin yang datang dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dan kontak dengan gigi yang berlubang tersebut. Rasa linu atau ngilu yang disebabkan oleh gigi berlubang dapat ditanggulangi dengan cara menambal gigi yang berlubang. Bahan tambal dapat menggantikan fungsi dari lapisan gigi yang hilang yaitu mencegah lapisan gigi yang terbuka agar tidak langsung terkena rangsang yang mengenai gigi. Karies yang lebih dalam adalah karies yang sudah mencapai ruang pulpa. Pada kasus ini semua bentuk rangsang langsung mengenai ruang pulpa dari gigi yang berlubang. Rasa linu atau sakit pada kasus ini lebih hebat disbanding rasa linu atau sakit pada karies yang baru mencapai dentin. Penanggulangannya yaitu dengan perawatan saluran akar oleh dokter gigi. - Abrasi pada leher gigi Abrasi adalah hilangnya sebagian lapisan gigi pada daerah leher gigi karena adanya proses pengikisan. Terkikisnya gigi disebabkan oleh sikat gigi, baik itu karena sikat gigi dengan

2. Gangguan pada jaringan periodontal/jaringan penyangga gigi (periodontitis) Periodontitis adalah adanya gangguan atau infeksi yang terjadi pada jaringan penyangga gigi atau jaringan tempat menempelnya gigi pada tulang alveolar. Pada gigi yang mengalami periodontitis rasa linu atau ngilu timbul karena adanya tekanan yang disebabkan oleh tekanan kunyah yang menekan gigi tersebut. Penanggulangannya adalah dengan menghilangkan infeksi pada gigi yang mengalami periodontitis. Untuk kasus periodontitis ringan penanggulangannya cukup dengan menggunakan obat kumur tertentu. Pada sebagian kasus periodontitis dapat hilang dengan meminum obat anti infeksi, pada sebagian kasus lainnya harus ditanggulangi dengan perawatan jaringan periodontal. Periodontitis yang sudah lanjut dapat menyebabkan gigi menjadi goyang. Pada prinsipnya bila ada keluhan pada gigi harus segera dicari penyebab timbulnya rasa linu atau sakit nya, dan segera ditanggulangi. Rasa linu atau ngilu kadang dapat hilang dengan menggunakan pasta gigi tertentu, tapi hilangnya rasa linu hanya bersifat sementara, bila pasta gigi tidak digunakan lagi rasa linu akan timbul kembali. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

73

RUANG INTERAKSI

GAYA

PENGELOLAAN Pendapat bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan anda terletak pada besarnya penghasilan anda, tidak seluruhnya benar. Secara khusus setiap pengelolaan diri termasuk uang melibatkan faktor emosi yang memberi dorongan dalam diri akan pengeluaran dan pemasukannya. Banyak uang dengan pengeluaran yang mengalir deras tak terbendung, dibanding sedikit penghasilan dengan pengeluaran yang cermat akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Termasuk tipe pengelola uang pribadi manakah anda ?

D

ina, 47 tahun, seorang profesional pengelola SDM di sebuah kantor, merupakan pembelanja yang jitu sejak ia menerima gaji pertamanya. ”Ketika saya mendapatkan uang, saya senantiasa menghadiahi diri saya dengan sesuatu, seperti coklat, makanan enak atau pakaian dan aksesori”. Pada suatu masa, ia mempunyai tagihan kartu kredit 20 juta, uang ini merupakan pembelanjaan pakaian mewah, makan bersama teman-teman kayanya, bermalam di hotel mewah. Ia datang pada saya dan termenung, “Gila masak saya menghabiskan sekian banyak uang tanpa kelihatan apa yang saya beli,” katanya pada saya. Ia sadar bahwa dirinya terlalu memanjakan diri, sedikit saja ia berhasil mendapatkan sesuatu, ia memberi hadiah pada dirinya melewati batas kemampuan finansialnya. Kemudian ia belajar mengendalikan emosinya, memangkas pembelanjaan kosmetik , pakaian dan makan di tempat mewah dan mencicil tagihan kartu kreditnya. Memahami perilaku diri sendiri dalam soal uang, kita kembali bertanya, ”Apakah arti uang bagi saya?”. Artinya apa perasaan saya ketika mengeluarkan atau menyimpan uang. Orang seringkali berpikir bahwa uang dapat membeli cinta, keamanan, kekuasaan, atau harga diri, kata Olivia Mellan penulis buku Money Harmony. Mitos ini mungkin benar, namun, bila terekat erat pada mitos ini, kita tak akan dapat membuat keputusan keuangan rasional dan ini akan memberi dampak dalam hubungan sosial seseorang. Jika kita berpikir bahwa uang berarti keamanan, kita akan menjadi tak berdaya atau kacau ketika tak cukup uang untuk ditabung. Serta pasangan hidup yang berla-

74

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Oleh: Ratna Sugeng

“

APA YANG MEMBUAT SESEORANG MENJADI PENABUNG SEMENTARA LAINNYA PEMBELANJA?

”

wanan tipe pengelolaan keuangannya akan kecemplung dalam konflik, dan baru terbebas konflik ketika mereka mengubah pola pengelolaan keuangannya. Apa yang membuat seseorang menjadi penabung sementara lainnya pembelanja? Kebanyakan orang mempunyai kombinasi kedua sifat, banyak menabung dan sekaligus banyak pembelanja. Menurut para pakar psikologi, tipe pengelolaan uang seseorang dipengaruhi pola asuh masa kanak-kanaknya. Mengkombinasikan kecenderungan tipe akan kekuatan dan kelemahannya, membuat seseorang dapat memperbaiki pola pengelolaan uang pribadinya.

PENABUNG Para penabung mempunyai kecenderungan menabungkan uangnya ketika mereka memperolehnya, agar dirinya merasa aman. Pak Dwidjo, seorang karyawan di sebuah bank nasional, selalu rajin menabung, dan hampir tidak membelanjakan uangnya kecuali untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari. Ia mengatakan tak tahu kapan ia berhenti menabung dan kapan merasa jumlah uangnya cukup aman. Sebanyak apapun tabungannya, seorang penabung senantiasa menyimpan rasa kecemasan irasional, takut berlebihan kalau-kalau terjadi bencana atau sesuatu yang tak terduga, kata Jordan Goodman, penulis buku Master Your Money Type. Kekuatannya Mereka yang termasuk golongan ini selalu hidup teratur, mengikuti aturan anggaran, hampir tak pernah membuat kartu kreditnya kena penalty. Mereka juga hemat dalam kehidupannya, dengan melakukan sendiri hal-hal yang dapat dikerjakan. Kelemahannya Karena senantiasa berpikir akan hari esok, dan terus menyimpan agar aman di hari esok, maka hari ini tidak lagi ada kenikmatan. Sulit menikmati hari-hari ini dalam hidupnya. Juga karena kehati-hatiannya dalam menyimpan uang, ia cenderung konservatif dalam menyimpan uang, artinya menyimpan uangnya di tempat aman berbunga rendah, dibanding di tempat bergejolak di pasar uang yang berbuah banyak.

PEMBELANJA Membeli merupakan kenikmatan luar biasa baginya, dengan membeli ia merasa dicintai, penting, dan diperhitungkan. Kebiasaan belanja didapat dari orangtua yang memang tukang belanja atau orangtua yang mengabaikan

anak. Para pembelanja mengatakan, ”Aku ingin, aku ambil, aku tak mau dipungkiri”. Pembelanja ulung adalah mereka yang mencari status, yang dengan belanja merasa dirinya berharga, dengan membeli barang wah menjadi terangkat harga dirinya. Kekuatannya Mereka yang masuk tipe ini adalah penikmat hari ini. Mereka adalah orang pertama yang memiliki barang baru, atau menghadiahi orang dengan kejutan barang baru. Kelemahannya Seringkali terlalu memanjakan diri dan menguras uang, sampai kartu kredit dibatas yang sulit dicicil. Mungkin saja hutang disana-sini.

PENIMBUN DAN PEMUNTAH Tipe ini pada suatu periode menabung terus menerus, hemat dan cenderung kikir, namun pada suatu saat tak dapat mengendalikan nafsu belanjanya. Ia ingin mengamankan diri dengan menabung, tetapi sekaligus kemudian menyabot upaya hematnya sendiri. Menurut Melan tipe ini terlalu menimbun uang karena takut bangkrut, disisi lain ia merasa lelah menimbun dan mengagalkan usahanya sendiri dengan belanja gila-gilaan sampai-sampai menguras tabungannya. Kekuatannya Orang yang teliti menabung,sehingga keuangan aman, setiap sen dihitung dengan baik. Ia bukan kikir terhadap diri sendiri, dan menghadiahi diri dengan kesenangan belanja. Kelemahannya Bila datang dorongan nafsu belanja, ia bukan hanya gila belanja, juga menguras tabungan. Ia merasa lelah menabung, dan rileks dengan menghamburkan uang.

PENCEMAS Setiap orang cemas dengan keuangannya, tipe ini bukan hanya cemas biasa, ia amat sangat cemas meski sebenarnya secara nalar ia tak perlu cemas. ”Saya baru merasa lega kalau semua tagihan bulanan selesai terbayar,” kata Eno, seorang terapis profesional. ”Lalu datang cemas lagi memikirkan tagihan bulan depan”. Bentuk obsesif seperti ini sering berasal dari keluarga atau orangtua yang merasa tak cukup percaya diri mengelola keuangan, atau perfeksionis atau sangat ketat dalam soal uang. ”Ayah saya akan menghela nafas

panjang kalau saya minta uang, kayaknya jantungnya mau saya ambil,” kata Eno. Kekuatannya Mereka adalah orang yang membayar setiap tagihan tepat waktu, tak pernah mengabaikan tagihan. Mereka mengelola uang dengan sangat baik. Kelemahannya Pengelolaan uang menghabiskan energi dan pikiran mereka. Perlu pertimbangan matang untuk mengeluarkan uang.

PENDERMA Tipe ini takut memegang atau dikendalikan oleh uang. Berbicara tentang FOTO : ISTIMEWA uang membuat mereka tak nyaman, terkesan korupsi, terpikir rakus. Uang bagi mereka mempunyai nilai moral, mendonasikan uang merupakan kegiatan yang mereka lakukan setiap ada kelebihan dari keperluan keseharian. Dalam masa perkembangannya mereka belajar dari keluarga bahwa didalam uang ada energi setan yang membuat perilaku tidak layak. Kekuatannya Tipe ini sangat menghargai moral dan penderma Kelemahannya Meletakkan diri dalam posisi berisiko, dengan kurang mempertimbangkan kemungkinan pengeluaran dimasa depan.

PENGUASA Bagi mereka uang merupakan alat untuk menikmati hidup. Biasanya mereka berasal dari keluarga yang menguasai pengelolaan uang dengan baik, atau karena pernah bermasalah dengan uang kemudian bangkit dengan mengelolanya lebih baik. Kekuatannya Golongan ini pandai menanamkan uangnya ditempat menguntungkan untuk jangka panjang, serta dapat membelanjakan uang sesuai kebutuhan. Gaya hidupnya sangat disesuaikan dengan keadaan keuangannya. Kelemahannya Pengalamannya mengajarkan gaya hidupnya, orang lain tak perlu menasehatinya. Ketika ia memberikan pengalamannya kepada orang lain, mungkin orang menyangka ia mengkritik orang, maka hubungan relasi pertemanan menjadi kurang nyaman. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

75

PROFIL

ANWAR SUPRIJADI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

“SEBAGAI PIMPINAN HARUS TAHU

KESULITAN ANAK BUAH...” Satu tahun sudah (sejak 27 April 2006) Anwar Suprijadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam jangka waktu tersebut berbagai kebijakan untuk mengangkat citra Bea dan Cukai telah ia lakukan, ada yang pro, ada pula yang kontra. Tetapi di balik itu semua, terselip rasa ingin tahu, bagaimanakah sosok pemimpin di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya yang padat, Anwar bersedia meluangkan waktu untuk bercerita seputar perjalanan hidupnya.

D

atang pagi-pagi ke kantor (pukul 06.00 – 06.30 WIB sudah tiba di kantor-red) sambil menyetir mobil sendiri, merupakan hal rutin yang biasa yang ia lakukan. Pada pagi itu (26/4), Anwar menerima WBC pada pukul 07.00 WIB. Sapaan hangat menyambut WBC saat bertemu dengan Anwar Suprijadi di ruang kerjanya. Dari bibirnya, meluncurlah kisah perjalanan hidupnya. Anwar lahir di kota Semarang, 23 Desember 1948. Sang ibu berprofesi sebagai guru dan ayahnya merupakan seorang pegawai di perusahaan Perjalanan Haji Indonesia (PHI). Anwar merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Menjadi anak bungsu tidak serta merta membuatnya menjadi anak yang manja. Orangtuanya memperlakukan semua anaknya dengan kasih sayang yang sama dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang mandiri serta bertanggung jawab. Sejak kecil Anwar menyukai olahraga renang. Ia pernah mengikuti beberapa perlombaan renang dan meraih juara. Tetapi karena karena kesibukannya, saat ini ia jarang menekuni olahraga tersebut. Setelah lulus SMA, Anwar melanjutkan pendidikannya ke fakultas ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan mengambil jurusan ekonomi perusahaan. Tahun 1972, ia berhasil meraih gelar sarjana ekonomi perusahaan. Akhir tahun 1972, ia mulai memasuki dunia kerja. Mulanya ia membaca di surat kabar sebuah iklan lowongan kerja sebagai pegawai di Perusahaan Kereta Api. Anwar yang pada waktu itu baru lulus kuliah, langsung mencoba melamar pekerjaan tersebut. Saat melamar, ia langsung ditolak oleh pegawai HRD Perusahaan Kereta Api (KA). “Saya dikira hanya lulusan SMA. Saya pun meyakinkan orang itu bahwa saya sudah selesai kuliah,” katanya. Akhirnya pegawai HRD tersebut percaya. Ia pun mengikuti tes dan berhasil lulus menjadi calon pegawai Perusahaan KA di Jakarta. Setelah menjadi calon pegawai, ia memperoleh didikan yang cukup berat, diantaranya tes keberanian. Ia harus mampu menaiki menara tempat instalasi kabel listrik dipasang. Ia juga dididik menjadi petugas yang bisa memberangkatkan kereta api (sebagai petugas kereta api dengan topi merah dan membunyikan peluit tanda kereta api sudah bisa berangkat-red). Anwar tidak mengeluh, walaupun lulusan sarjana, ia tetap dididik dari bawah. “Karena saya lulusan ekonomi, saya dididik di bidang operasi. Tapi saya pernah mencoba mengendarai kereta api, jadi masinis. Selain rasanya exiting, saya juga bisa merasakan kesulitan orang kecil. Menjadi masinis merupakan pekerjaan yang begitu keras, harus bertanggung jawab terhadap keselamatan ratusan penumpangnya,” katanya. Setelah kurang lebih dua tahun bekerja di Perusahaan KA,

76

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Anwar memutuskan untuk berhenti bekerja dan melamar sebagai pegawai BNI. Pekerjaannya sebagai pegawai bank tidak bertahan lama. Pasalnya, Direktur Utama Perusahaan KA mencarinya dan memerintahkan pada Direktur Personilnya agar Anwar dapat kembali bekerja di Perusahaan KA dengan cara apapun. Padahal, waktu itu tidak hanya Anwar yang mengajukan diri untuk keluar dari KA, tapi juga beberapa rekannya yang lain. Namun, hanya Anwar yang ditarik kembali ke KA. Anwar pun setuju untuk kembali ke KA tetapi dengan beberapa persyaratan tertentu, diantaranya diberikan job description yang jelas. Setelah ia kembali, rekan-rekan kerja satu angkatannya pun diangkat menjadi pegawai KA. “Waktu itu ada kesan dari senior saya bahwa kalau mau diangkat menjadi pegawai harus melewati job training dulu selama 5 10 tahun seperti jaman senior saya dulu. Tetapi kami tidak mau diperlakukan sama seperti itu, jadi jangan balas dendamlah,” ujarnya. Setelah diangkat menjadi pegawai KA, ia mengikuti pendidikan dan mendapat brevet sebagai Operator Kereta Api. Kemudian ia ditugaskan menjadi Pengawas Kereta Api untuk daerah Bandung - Cikampek dan Bandung – Sukabumi. Ada sekitar 25 stasiun yang berada di bawah pengawasannya. Selama menjadi Operator KA, ia melihat banyak peristiwa kecelakaan kereta terjadi. Jika demikian, hal pertama yang harus diurus adalah mencari kendaraan alternatif untuk mengangkut penumpang kereta hingga tiba di tujuan dengan selamat. Setelah menjadi Operator KA di Bandung, ia ditugaskan ke Surabaya, masih sebagai Pengawas KA. Saat diperjalanan di kereta api dari Bandung - Surabaya itulah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Herawati Pudyastuti yang juga merupakan pegawai KA di bagian Operasi, Surabaya. Tahun 1974, tepatnya tanggal 17 Januari, mereka menikah di Jember. Hasil dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni Dyah Novita Andriastuti, lulusan S2 dari Boston University, Amerika, yang kini bekerja di sebuah perusahaan asuransi dan telah menikah. Putrinya yang kedua bernama Widya Desy Andrianti, seorang akuntan yang meraih gelar S2-nya dari Wiscounsin University, Amerika dan saat ini ikut suaminya yang bekerja di sebuah perusahaan minyak di Pekan Baru. Putranya yang ketiga, Arief Yuwono Andriyanto, masih lajang, sarjana lulusan IPB yang mengambil S2-nya di Colorado School of Mines, Amerika, kini bekerja di sebuah perusahaan tambang milik Australia yang ada di Indonesia dan dalam waktu dekat, akan bekerja di Kanada. Dalam mendidik ketiga anaknya tersebut, Anwar mengikuti cara kedua orang tuanya. Ia juga mendidik ketiga buah hatinya untuk menjadi anak yang mandiri dan bertang-

EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

77

PROFIL DOK. PRIBADI

KALAU MAU AMAN AKAN MELANGGAR PERATURAN

Kembali ke perjalanan karirnya. Saat bertugas di Surabaya, Anwar dipanggil oleh Departemen Perhubungan untuk melanjutkan pendidikan S2 dengan biaya negara. Pada saat yang bersamaan, ia juga dipromosi menjadi Kepala Daerah Operasional Kereta Api di Purwokerto. Tahun 1983, ia berhasil meraih gelar S2 dari Institut Teknologi Bandung jurusan transportasi. Setelah lulus, terjadi pergantian pimpinan KA dan Anwar dipilih untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi di Jawa Timur. Setelah itu, ia dipromosi ke Kantor Pusat Perusahaan KA di Jakarta, sebagai Kepala Sub Direktorat Operasi. Saat bertugas di Jakarta, terjadi peristiwa kecelakaan kereta api di Bintaro (1987) yang begitu menyita perhatian publik karena banyaknya korban yang berjatuhan. Imbasnya, citra perkeretaapian memburuk. Untuk menangani hal tersebut, Anwar diangkat menjadi Kasubdit Ekspertasi KA di Jakarta. Menurutnya, masalah indisipliner dari pegawai maupun penumpang adalah penyebab utama kecelakaan kereta api tersebut. Sehingga, begitu Anwar menjaBERSAMA KELUARGA. (kika) Anwar Suprijadi, Herawati Pudyastuti (istri), Widya Desy Andrianti (anak ke-2), Arief Yuwono Andriyanto (anak ke-3) dan Dyah Novita Andriastuti (anak pertama). bat sebagai Kepala Ekspertasi, hal pertama yang ia lakukan adalah menggelar gung jawab. “Saya sering berpindah-pindah tugas dalam operasi yustisi bekerjasama dengan pihak kejaksaan, hakim bekerja. Saat pindah dari Surabaya ke Jakarta, keluarga saya dan kepolisian, untuk melakukan pengadilan setempat di hampir seluruh stasiun di Jakarta. tidak turut serta. Jadi, putri saya yang paling besar membantu Dari operasi tersebut, pernah dalam satu hari ada sekitar mendidik adik-adiknya untuk mandiri,” ujarnya. 10.000 penumpang terkena operasi yustisi. Ada yang karena Dengan demikian, saat anak-anaknya menginjak usia tidak membayar karcis, menjadi calo, buang air kecil remaja, mereka sudah terbiasa mandiri. Ada yang memberikan les privat atau bimbingan belajar matematika sembarangan di stasiun dan pelanggaran lainnya. “Hasilnya, maupun fisika, ada yang berjualan kue dan lainnya. Bahkan, setelah operasi itu perkeretaapian kita menjadi lebih baik, putrinya tidak segan-segan bekerja menjadi penjaga stand orang dalam juga menjadi segan dan penumpang juga menjadi tertib,” kata kakek dari 4 orang cucu ini. pameran sewaktu mereka tinggal di Bandung. Setelah 4 bulan menjabat sebagai Kasubdit Ekspertasi, ia Dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, pun dipromosi menjadi Direktur Operasi, waktu itu usianya Anwar mengaku lebih banyak beban kerjanya saat ini jika dibandingkan dulu. Sehingga, terkadang ia tidak bisa secara baru 38 tahun. Kemudian saat usianya menginjak 41 tahun, penuh memberikan perhatian pada anak-anaknya. Anwar diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan KA. Ia Untungnya, sang istri sangat berperan dalam memberikan pun melakukan beberapa pengembangan diantaranya pengadaan kereta eksekutif dan kereta argo. perhatian pada anak mereka. “Tetapi, minimal seminggu Saat menjabat sebagai Dirut Perusahaan KA, ia berbeda sekali biasanya pada malam minggu, kami makan bersama di pendapat dengan Menteri Perhubungan yang pada waktu itu rumah atau diluar. Jadi, jangan sampai kalau anak-anak ada masalah maka curhatnya diluar bukannya kepada kami dijabat oleh Hariyanto Dhanutirto. Ada beberapa kebijakan orangtuanya,” katanya. yang menurut Anwar tidak sesuai aturan tapi dipaksakan harus sesuai. “Akhirnya saya diganti. Itu sudah resiko, kalau DOK. WBC kita tetap berpegang teguh pada peraturan maka kita akan diganti. Tapi kalau mau aman maka kita nurut perintah atasan tetapi kita akan melanggar peraturan,” katanya seraya terkekeh. Dengan demikian, selama 4 tahun ia menjabat sebagai Dirut Perusahaan KA (1991 – 1995). Usai menjabat sebagai Dirut Perusahaan KA, sesuai Keppres yang terbit, seharusnya ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan. Ia pun menghadap Menteri Perhubungan dan menanyakan kapan ia akan dilantik sebagai Staf Ahli Menteri. “Kapan-kapan,” jawab sang Menteri. Karena masih belum jelas kapan akan dilantik, ia pun meminta ijin melakukan ibadah haji (1995). Sewaktu baru saja menyelesaikan wukuf di Padang Arafah, tiba-tiba Anwar mendapat panggilan agar segera kembali ke Jakarta untuk dilantik menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil (PPK), Departemen Koperasi dan UKM.

AMANAH BARU SEMINAR NSW. Saat Seminar Nasional dan Workshop Indonesia National Single Window di KP-DJBC, Pebruari 2007.

78

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Menjabat sebagai Dirjen PPK merupakan amanah baru yang harus dipikulnya. Sebagai Dirjen PPK, ia bertugas

DOK. PRIBADI

membina koperasi dan pengusaha kecil. Ia mulai mengembangkan kemitraan diperusahaan-perusahaan hingga membina klinik konsultasi bisnis pengusaha kecil. Setelah menjadi Dirjen PPK periode 1995 – 1998, ia ditarik kembali ke Ditjen Perhubungan dan menjabat sebagai Sekjen Departemen Perhubungan (Dephub) dan Preskom PT. Telkom. Selama 3 tahun menjadi Sekjen Dephub (1998 – 2001), ia melakukan pembenahan, termasuk di dalamnya melakukan privatisasi terhadap JICT (Jakarta International Container Terminal). Saat itu ia kembali berbeda pendapat dengan salah satu menteri yang ada. Kali ini dengan Meneg BUMN yang pada waktu itu dijabat oleh Tanri Abeng. “Karena perbedaan pendapat tersebut, jabatan saya sebagai Preskom PT. Telkom pun dicopot,” ujarnya kembali terkekeh. Kemudian, pada 2001 ia menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), di masa kepresidenan Gus Dur. Ia mengaku proses dirinya menjabat sebagai menteri hanyalah karena kepercayaan saja. Ia juga mengaku sebelumnya tidak mengenal dekat Gus Dur. Ia hanya tahu dirinya tiba-tiba diangkat menjadi menteri. Baginya, jabatan itu merupakan amanah. Selama tiga bulan menjabat sebagai menteri, ia pernah mengunjungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan banyaknya masalah pelayanan publik di Bea dan Cukai. Pembenahan pun dilakukan dengan mencoba menerapkan kebijakan reformasi. Tetapi karena waktunya hanya 3 bulan menjabat sebagai Menteri PAN, tidak banyak yang bisa ia lakukan. Usai menjabat sebagai menteri, ia diangkat menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Setelah tiga tahun menjabat sebagai Kepala LAN (2003 – 2006), pada 27 April 2006, ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini. Saat pertama kali memasuki dunia Bea dan Cukai, Anwar mengaku mengalami kesulitan. “Belum apa-apa saya sudah di demo. Saya mencari apakah ada sesuatu yang salah dalam diri saya? Tapi setelah saya lihat sepertinya tidak ada yang salah. Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin demo itu dilakukan karena ada sesuatu kepentingan yang terganggu, atau karena ingin menguji nyali saya sampai mana. Jadi, saya jalankan saja, saya yakin saya kerja di sini karena amanah dan tidak ada sponsor,” tandasnya. Memperoleh jabatan dengan bidang kerja yang berbedabeda membuat Anwar harus selalu belajar. Ia selalu menganggap jabatan yang diterimanya merupakan amanah sehingga tidak ada beban harus mempertahankannya. Ia juga harus profesional jika diberikan kepercayaan. Sebagai profesional, ia harus mengetahui substansi bidang kerjanya, caranya melalui komunikasi dengan anak buah dan melalui rapat pimpinan. Sambil belajar, tak lupa ia terus memotivasi semangat kerja anak buahnya. Bagi Anwar, anak buah bisa berarti sebagai adik maupun teman. Artinya, anak buah merupakan partner kerja yang positif, yang kalau berhasil dibina akan menciptakan kesuksesan. “Jadi, anak buah jangan hanya disalahkan saja, tapi diajak ke yang benar. Sebagai pimpinan harus tahu kesulitan anak buah, bukan hanya bisa marah saja. Itu yang penting menurut saya,” katanya tegas. Ia bercerita, sewaktu ia masih bertugas di Perusahaan KA, ia pernah memiliki anak buah yang luar biasa badungnya. Selain jago berjudi dan pandai berbohong, anak tersebut kerap melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Padahal, anak tersebut merupakan anak yang pintar. Anwar pun berusaha sabar dalam membina anak tersebut. Ia mulai melakukan pendekatan yang cukup intensif dengan mengunjungi rumahnya, tempat kerjanya, memotivasi anak buahnya, sampai ikut serta dalam koperasi dan ikatan kekeluargaan anak tersebut. Hasilnya, si anak menjadi baik dan saat ini telah menjadi salah satu pejabat. “Jadi, untuk sukses tidak bisa kalau hanya kita sendiri, lingkungan kita harus mendukung agar kita maju. Sebab ada yang sukses di karir belum tentu sukses di keluarga,” tambahnya. Ia sendiri melihat pegawai bea cukai saat ini sudah bagus. Tetapi ia ingin terus mengajak para pegawai untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, masalah yang paling

KERETA API. Bersama istri saat berada di atas kereta api.

penting saat ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat pada Bea dan Cukai. Hal itu tentu saja sulit mengingat citra Bea dan Cukai sudah terkooptasi, padahal banyak pegawai bea cukai yang bagus. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformasi. Hanya saja, reformasi secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan mengingat waktu, anggaran dan SDM yang terbatas. Oleh karena itu, muncul konsep Kantor Pelayanan Utama (KPU). Nantinya, Bea dan Cukai akan memiliki KPU yang langsung berada di bawah Dirjen Bea dan Cukai. KPU akan menangani kegiatan-kegiatan yang strategis dan magnitude, misalnya Tanjung Priok, Soekarno Hatta, Batam, Semarang, Tanjung Perak dan Belawan. Sedangkan KPU untuk cukai akan berada di Kudus, Malang dan Kediri. Sementara Kantor Pelayanan lainnya akan menjadi KPBC modern dibawah pengawasan Kantor Wilayah. Kedepannya Anwar berharap agar pegawai bea cukai dapat menyingkirkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. “Saya berharap teman-teman di Bea dan Cukai berani menerapkan peraturan dan tidak kompromi meskipun kadangkala resiko jabatan menjadi taruhannya. Sebab, jabatan itu tidak tergantung pada manusia tetapi pada Tuhan dan reputasi kita. Kalau mencari kecukupan, manusia mana ada yang cukup. Untuk itu, apa yang kita peroleh harus kita optimalkan dan syukuri,” tandasnya. ifa DOK. WBC

MoU DENGAN AMERIKA. Saat berbincang-bincang dengan Duta Besar Amerika Serikat, B. Lynn Pascoe, sebelum acara penandatanganan MoU kerjasama peningkatan perdagangan dan pencegahan tindak kejahatan, November 2006. EDISI 391 JUNI 2007

WARTA BEA CUKAI

79

APA KATA MEREKA

Amara

Petugas Ramah dan Baik 80

WARTA BEA CUKAI

EDISI 391 JUNI 2007

Sekian lama tidak terdengar kiprahnya di bidang tarik suara bersama dengan group vokal Lingua, Amara kini lebih banyak melakukan aktivitas dirumah bersama dengan keluarga dan suami tercinta Frans Mohede. “Main sinetron masih juga tapi gak terlalu banyak,” ujarnya kepada WBC. Amara mengatakan, bermain sinetron dan bernyanyi memerlukan perhatian yang serius dan kalau ditekuni dengan baik maka akan menuai hasil yang baik. Hasilnya pun terbukti ketika album pertama Lingua melalui lagu “Bila ku ingat” mendapat tempat di masyarakat. Sebagai selebritas, perjalanan ke luar negeri pernah ia lakukan baik dalam rangka bekerja atau sekedar refreshing. Amara pun mengakui tidak mendapat masalah ketika harus melalui pemeriksaan kepabeanan setelah ia pulang dari luar negeri. Ia mengatakan petugas bea cukai Indonesia ramah dan baik. “Walaupun terkadang petugas tampak lelah, tapi mereka dengan senang hati menjalankan tugas dan yang pasti mereka mengucapkan terima kasih setelah memeriksa, dan pastinya penumpang merasa nyaman ketika harus melewati pos pemeriksaan bea cukai,”ujarnya lagi ketika ditanya kesannya terhadap petugas bea cukai di bandara. zap

DUDE HERLINO Jalankan Tugas Dengan Baik Bintang sinetron muda yang namanya kini melesat melalui perannya di berbagai sinteron yang ditayangkan di televisi, Dude Herlino, ternyata menapaki karirnya dari bawah melalui beberapa casting yang diselenggarakan oleh berbagai production house untuk mendapatkan peran di suatu sinetron. Terkenal tidak membuatnya menjadi tinggi hati, tidak jarang ia selalu diajak untuk berfoto bersama dengan para penggemarnya di luar waktu shooting baik itu di pusat perbelanjaan atau dimanapun, ia layani dengan senang hati. Itulah sekelumit cerita yang ia sampaikan kepada WBC ketika berbincang melalui telepon mengenai kegiatan yang ia lakukan selama ini. Mengenai banyaknya penggemar diakui Dude merupakan suatu hal yang istimewa, disamping ia bisa memperoleh banyak teman, melalui penggemar ia bisa memperoleh masukkan agar bisa berperan lebih baik dalam sinetron-sinteron yang dibintanginya. Penggemarnya tidak hanya sebatas di dalam negeri, di negeri tetangga pun terkadang ada penggemar yang mengenalinya ketika ia sedang berlibur di sana atau sedang melakukan suatu kegiatan, walaupun tidak sebanyak di Indonesia. Berkunjung ke luar negeri diakui Dude tidak terlalu sering ia lakukan mengingat jadwalnya cukup padat untuk shooting. Mengenai pemeriksaan kepabeanan yang dilakukan setiap ia pulang dari luar negeri, Dude mengatakan biasa-biasa saja, dalam arti tidak menyulitkan. Bahkan petugas Bea Cukai di bandara lanjutnya sangat ramah ketika memintanya untuk membuka koper. “Saya ngikutin aja apa kata petugas, karena barang bawaan saya tidak banyak dan isinya gak aneh-aneh ya silahkan saja diperiksa,”ujarnya. Ketika ditanya perbandingan antara petugas Bea Cukai Indonesia dengan negara lain Dude menjawab, dalam menjalankan tugas tentunya ada plus minus-nya. “Plus di kita (Indonesia.red) belum tentu plus di mereka (negara lain.red) begitu juga sebaliknya, yang penting tetap jalankan tugas dengan baik aja-lah,”ujarnya mengakhiri perbincangan dengan WBC. zap

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: P- 06 /BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas penelitian dokumen yang semula dilaksanakan Bidang Verifikasi dikembalikan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan prosedur pelayanan dan dengan adanya perubahan peraturan tentang penyerahan pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, pemberitahuan manifest, penetapan nilai pabean, dan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, beberapa ketentuan dilakukan penyesuaian dan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007; 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tatacara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2005 diubah sebagai berikut.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 1

K E P U T U S A N 1.

&

K E T E T A P A N

Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut. ”Pasal 2 Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari : a. luar Daerah Pabean; atau b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut Barang impor, Barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi.”

2.

Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 4 (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari : a. luar Daerah Pabean; atau b. dalam Daerah Pabean dengan mengangkut Barang impor, Barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean kedatangan. (2) Selain Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut, pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara elektronik atau manual kepada Pejabat di Kantor Pabean, berupa : a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut; b. Daftar bekal sarana pengangkut; c. Daftar perlengkapan/ inventaris sarana pengangkut; d. Stowage Plan atau Bay Plan untuk sarana pengangkut melalui laut; e. Daftar senjata api dan amunisi; dan f. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan. (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean, apabila sarana pengangkutnya tidak mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan nihil. (4) Untuk sarana pengangkut yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara, Pengangkut wajib mencantumkan sarana pengangkut tersebut dalam Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

3.

Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut. ”Pasal 5 Sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung, pengangkut atau pihakpihak lain yang bertanggungjawab atas pengangkutan barang dapat mengajukan perbaikan terhadap BC 1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dalam hal: a. terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau petikemas; b. terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau petikemas serta jumlah barang curah; c. terdapat kesalahan nama consignee dan/atau notify party pada Manifes; d. diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, dengan syarat: 1) pos BC 1.1 yang akan digabungkan berasal dari BC 1.1 yang sama; 2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify party, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan; 3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill; e. terdapat perubahan pos manifes tanpa mengubah jumlah dan/atau jenis barang.”

4.

Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 6 Tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemberitahuan inward manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan perbaikan BC 1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur secara tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.”

t 2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N 5.

&

K E T E T A P A N

Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 7 (1) Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. (2) Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya dapat menangguhkan atau membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat larangan pemasukan barang impor dari instansi teknis.”

6.

Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 16 (1) Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dapat dilakukan dengan cara : a. pembayaran biasa; atau b. pembayaran berkala, khusus untuk importir jalur prioritas dan kemudahan PIB Berkala. (2) Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dilakukan di Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang on-line dengan sistem PDE Kepabeanan. (3) Untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dilakukan di Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi. (4) Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI di Kantor Pabean hanya dapat dilakukan dalam hal : a. di kota/wilayah kerja Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean tidak terdapat Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi; atau b. impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas. (5) Terhadap pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang dilakukan oleh importir, maka: a. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi: i. membubuhkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dalam SSPCP atau Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan ii. mengirimkan credit advice melalui sistem PDE Kepabeanan, khusus terhadap pembayaran PIB yang didaftarkan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan; b. Kantor Pabean memberikan bukti pembayaran berupa BPPCP kepada importir.”

7.

Pasal 19A diubah, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut.

8. 9.

“Pasal 19A (1) Penelitian dan penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean yang melayani pengajuan PIB secara elektronik melalui jaringan PDE Kepabeanan, secara elektronik melalui media disket, dan secara manual. (2) Penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor: P-01/BC/2007. (3) Dalam hal penelitian dan penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean untuk PIB yang ditetapkan jalur merah mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, Cukai, dan/atau PDRI, SPPB diterbitkan: a. setelah importir melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; b. setelah importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan; atau c. setelah importir membayar semua tagihan sebagai akibat dari pelaksanaan pemeriksaan jabatan, dalam hal dilakukan pemeriksaan jabatan. Pasal 19B dihapus. Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 21 (1) Pengeluaran barang impor sementara dari Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan PIB dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran dan/atau jaminan. (2) Pengeluaran barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang, dilakukan dengan menggunakan PIBT dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran dan/atau jaminan. (3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diserahkan oleh importir kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 3

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(4) Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah : a. jumlah Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dalam hal barang impor sementara mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. b. selisih antara Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang harus dibayar dengan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang telah dibayar, dalam hal mendapat fasilitas keringanan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. (5) Terhadap barang impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik barang. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam PIB atau PIBT, importir wajib mengajukan permohonan perbaikan persetujuan impor sementara dan penyesuaian jaminan dan/atau jumlah Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang harus dibayar.” 10. Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 27 (1) Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dapat diekspor kembali apabila: a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. (3) Importir mengajukan permohonan reekspor kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean, Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pemuatan, berupa: a. BC 1.2, dalam hal barang impor belum diajukan PIB; atau b. BC 3.0, dalam hal barang impor telah diajukan PIB. (5) Persetujuan pengeluaran dan/atau pemuatan barang diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila jumlah, jenis, nomor, merek serta ukuran kemasan atau peti kemas yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan kedapatan sesuai. (6) Tatakerja pengeluaran barang impor untuk diekspor kembali adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII huruf D Peraturan Direktur Jenderal ini.” 11. Bab IV, Bagian Kedua, Pemeriksaan Mendadak, dihapus. 12. Pasal 29 dihapus. 13. Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 32 (1) Jalur Prioritas diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan Importir tertentu. (2) Ketentuan tentang jalur prioritas mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC 2006.” 14. Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dihapus. 15. Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 39 (1) Untuk mendapatkan pelayanan segera, Importir mengajukan kepada Pejabat di Kantor Pabean: a. Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. b. PIBT dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran atau jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, sepanjang importasi dilakukan oleh orang-perorangan dan tidak untuk diperdagangkan. (2) Pelayanan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan terhadap importasi: a. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah; b. jenazah dan abu jenazah; c. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi; d. binatang hidup; e. tumbuhan hidup; f. surat kabar, majalah yang peka waktu; g. barang berupa dokumen;

t 4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(3) Pengajuan Dokumen Pelengkap Pabean atau PIBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau secara manual. (4) Terhadap importir yang mempunyai frekuensi impor dengan pelayanan segera relatif tinggi dapat menaruh jaminan yang besarnya tidak kurang dari seluruh BM, Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang impor yang dikeluarkan dengan beberapa Dokumen Pelengkap Pabean atau PIBT pada periode tertentu. (5) Untuk menyelesaikan importasi dengan pelayanan segera dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Importir wajib mengajukan PIB definitif sesuai tatakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mendapatkan penetapan Jalur Hijau tanpa diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor. (6) Pelayanan segera terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, atau e hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan izin dari instansi teknis. (7) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi: a. jaminan dicairkan; b. importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; dan c. kemudahan pelayanan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Importir yang bersangkutan hanya dapat diberikan lagi setelah 6 (enam) bulan sejak importir menyelesaikan kewajibannya. (8) Tatakerja pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII huruf C Keputusan Direktur Jenderal ini. 16. Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut. “Pasal 56 (1) PIB yang diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan hanya dapat dibatalkan dalam hal: a. salah kirim yaitu data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain dari Kantor Pabean tempat barang dibongkar; b. pengiriman data PIB dari importasi yang sama dilakukan lebih dari satu kali. (2) Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan importir.” 17. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. 18. Lampiran VII Huruf D diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini. 19. Lampiran VIII Huruf A dihapus. 20. Lampiran VIII Huruf C diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 5

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/ BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK A. Importir 1. IMPORTIR JALUR PRIORITAS: a. Dengan menggunakan program aplikasi modul PIB importir/PPJK, menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan mencantumkan/mengisi: 1) nomor surat persetujuan/izin yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan perizinan/rekomendasi; 2) nomor dan tanggal surat keputusan tentang pemberian fasilitas kepabeanan; 3) kolom jenis pembayaran pada PIB dengan “Pembayaran Berkala”, apabila memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala; 4) nomor dan tanggal manifes (BC 1.1) dan nomor pos-nya; b. Melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan, apabila tidak memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala; c. Mengirimkan data PIB ke Kantor Pabean; d. Menerima respons berupa penolakan data PIB; e. Mengirim kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki, kecuali terhadap impor barang larangan; f. Menerima respons nomor pendaftaran PIB; g. Menerima respons dan mencetak SPPB serta membawa dan menyerahkan SPPB tersebut kepada Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang; h. Dalam hal Importir mendapat fasilitas Impor Sementara atau Re-impor atau mengimpor barangbarang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan fisik: 1) Menerima respons dan mencetak SPJM yang sekaligus merupakan izin pengeluaran dan pemeriksaan fisik barang di lokasi importir; 2) Menyerahkan hardcopy PIB dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Penerima Dokumen; 3) Menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik, memberitahukan kesiapan pemeriksaan barang kepada Pejabat Pemeriksa Barang, dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan fisik barang; 4) Mengajukan permohonan perbaikan persetujuan fasilitas impor sementara, dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang; 5) Menerima persetujuan Impor Sementara atau Re-impor berupa SPPB. i. Dalam hal Importir memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala, melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan dengan mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada SSPCP; j. Dalam hal importir mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk: 1) Menyerahkan copy master list untuk ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas dengan menunjukkan asli master list pada saat pertama kali melakukan importasi; 2) Menerima copy master list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas dan selanjutnya setiap importasi membawa copy master list tersebut kepada Pejabat yang mengelola fasilitas tempat pemasukan barang untuk dilakukan pengurangan jumlah pembebasan; 3) Pengurangan jumlah pembebasan dilakukan sebelum menyerahkan hardcopy PIB; k. Menyerahkan hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran (SSPCP) dan surat izin/rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan izin/rekomendasi kepada Pejabat Penerima Dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPB dengan mendapat tanda terima; l. Menerima kembali SPPB/SPJM yang telah diberikan catatan pengeluaran barang dari Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang; m. Menyampaikan laporan importasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat yang melakukan pengawasan dalam bentuk softcopy. 2.

t 6

IMPORTIR LAINNYA a. Dengan menggunakan program aplikasi modul PIB importir/PPJK, menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan mencantumkan: 1) nomor surat persetujuan/izin yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan perizinan/rekomendasi; 2) nomor dan tanggal bukti pembayaran dan/atau bukti penerimaan jaminan/STTJ; 3) nomor dan tanggal surat keputusan tentang pemberian fasilitas kepabeanan; 4) nomor dan tanggal manifes (BC 1.1) dan nomor pos-nya.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

b.

Melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan; Menyerahkan jaminan atas PIB yang mendapat fasilitas Impor Sementara atau penangguhan atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) apabila mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan dan mendapatkan bukti penerimaan jaminan/STTJ; d. Mengirimkan data PIB ke Kantor Pabean; e. Menerima respons permintaan bukti penerimaan jaminan, dan menyerahkan bukti penerimaan jaminan atau STTJ kepada Pejabat yang mengelola jaminan, dalam hal jaminan tidak dipertaruhkan di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang; f. Menerima respons berupa penolakan data PIB; g. Mengirimkan kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki kecuali terhadap impor barang larangan; h. Menerima respons permintaan izin/rekomendasi instansi teknis terkait dari Pejabat di Analyzing Point; i. Menyerahkan izin/rekomendasi instansi teknis terkait kepada Pejabat Pejabat di Analyzing Point; j. Menerima respons nomor pendaftaran PIB; k. Dalam hal importir mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk: 1) Menyerahkan copy master list untuk ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas dengan menunjukkan asli master list pada saat pertama kali melakukan importasi; 2) Menerima copy master list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas dan selanjutnya setiap importasi membawa copy master list tersebut kepada Pejabat yang mengelola fasilitas tempat pemasukan barang untuk dilakukan pengurangan jumlah pembebasan; 3) Pengurangan jumlah pembebasan dilakukan sebelum menyerahkan hard copy PIB; l. Dalam hal importasi ditetapkan melalui Jalur Hijau: 1) Menerima respons dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang atau SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”; 2) Menyerahkan hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean, dan SSPCP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPB kepada Pejabat Penerima Dokumen; 3) Menerima respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean, dan menyerahkan bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi; 4) Menerima respons dan mencetak Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Adminsitrasi (SPKPBM) untuk selanjutnya melunasinya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM, dan menyerahkan SSPCP kepada Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; 5) Dalam hal tidak menerima keputusan penetapan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Adminsitrasi, mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pabean dengan mempertaruhkan jaminan sebesar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau Sanksi Administrasi kepada Pejabat yang mengelola jaminan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; m. Dalam hal importasi ditetapkan melalui Jalur Merah: 1) Menerima dan mencetak respons SPJM; 2) Menyerahkan hard copy PIB rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean beserta SSPCP kepada Pejabat Penerima Dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM; 3) Menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik, memberitahukan kesiapan pemeriksaan barang kepada Pejabat Pemeriksa Barang, dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan barang; 4) Mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan jabatan beserta alasannya; 5) Menerima tembusan Instruksi Pemeriksaan Jabatan dari Pejabat Seksi Pabean jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tidak menyerahkan dokumen, tidak menyiapkan barang, dan/atau tidak menghadiri pemeriksaan fisik; 6) Menerima respons Nota Pemberitahuan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam hal barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan; 7) Menerima respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean dan menyerahkan bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi; 8) Menerima respons dan mencetak SPKPBM untuk selanjutnya melunasinya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM, dan menyerahkan SSPCP kepada Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; 9) Dalam hal tidak menerima keputusan penetapan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Adminsitrasi, mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pabean dengan mempertaruhkan jaminan sebesar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Adminsitrasi kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; c.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 7

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

10) Menerima respons SPPB untuk PIB Jalur Merah yang telah selesai diproses dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang; 11) Menerima kembali SPPB yang telah diberikan catatan pengeluaran barang dari Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang. B. Sistem Aplikasi Pelayanan Impor di Kantor Pabean: 1. Menerima dan meneliti data PIB yang dikirim oleh importir; 2. Mengirimkan respons kepada importir yang belum teregistrasi agar segera melakukan registrasi, terhadap importasi yang pertama kali, 3. Meneliti dan mencocokkan credit advice dengan data PIB, dan apabila credit advice belum dikirimkan oleh Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka data PIB akan dimasukkan dalam Status Tunggu paling lama 1 (satu) hari untuk menunggu credit advice dikirimkan oleh Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi; 4. Meneruskan data PIB kepada Pejabat di Analyzing Point untuk penelitian lebih lanjut dalam hal barang impor termasuk dalam kategori barang larangan atau pembatasan; 5. Mengirim respons permintaan bukti jaminan/STTJ atau Dokumen Pelengkap Pabean/master list kepada importir, untuk diserahkan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 6. Mengirim respons berupa penolakan data PIB, apabila: a. data PIB tidak diisi dengan lengkap dan benar; b. setelah importasi yang pertama kali, importir belum mempunyai Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR); c. importir belum melunasi hutang Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; d. data nomor B/L, AWB atau nomor pengajuan yang berulang; e. kode valuta asing tidak tercantum dalam data NDPBM dan/atau pos tarif tidak tercantum dalam BTBMI; f. Importir Jalur Prioritas: 1) belum menyerahkan berkas PIB sampai dengan hari kerja ke-5 (lima) setelah SPPB diterbitkan; 2) tidak menyerahkan SSPCP atas PIB dengan fasilitas Pembayaran Berkala sampai dengan saat jatuh tempo; g. importir lainnya belum menyerahkan berkas PIB sampai dengan hari kerja ke- 3 (tiga) setelah SPPB diterbitkan; h. PPJK mencantumkan Nomor Pokok PPJK (NPP) yang tidak benar dan/atau masa berlaku NPP sudah habis; i. importir/PPJK termasuk dalam daftar tidak boleh dilayani (black list) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean; j. barang impor termasuk barang larangan, dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan k. importir tidak menyerahkan izin/rekomendasi dari instansi teknis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal respon dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan; 7. Mengirim respon permintaan izin/rekomendasi dari instansi teknis dalam hal barang impor merupakan barang pembatasan/tataniaga 8. Memberikan nomor pendaftaran PIB dan mengirimkan respon nomor pendaftaran PIB kepada importir; 9. Menetapkan jalur pengeluaran barang yaitu : a. Jalur Prioritas : mengirim respons dan mencetak SPPB b. Jalur hijau : mengirim respons dan mencetak SPPB c. Jalur Merah : 1) menentukan tingkat pemeriksaan fisik barang 10% (sepuluh persen), 30% (tiga puluh persen) atau 100% (seratus persen); 2) mengirimkan respon SPJM dan permintaan untuk segera menyiapkan barang guna dilakukan pemeriksaan, 3) mencetak Instruksi Pemeriksaan dan SPJM 4) Mengirimkan respons berupa instruksi pemeriksaan jabatan dari Pejabat Seksi Pabean kepada importir dalam hal dilakukan pemeriksaan jabatan; 10. Untuk kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan: a. melakukan pemilihan acak terhadap PIB Jalur Hijau untuk pemeriksaan melalui Hi-Co Scan; b. Mencetak dan mengirimkan respons SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”; c. Mencetak BCF 2.3. C, yaitu hasil cetak uraian barang secara lengkap yang tercantum dalam PIB; d. Mencetak Instruksi Pemeriksaan terhadap SPPB dengan tanda melalui Hi-Co Scan yang diputuskan Pejabat Analis Hi-Co Scan perlu dilakukan pemeriksaan fisik; 11. Mengirimkan respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean; 12. Mengirimkan respons dan mencetak SPKPBM; 13. Mengirimkan respons dan mencetak Nota Pemberitahuan, dalam hal barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan;

t 8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

14. Mengirimkan respons dan mencetak SPPB untuk PIB Jalur Merah: a. setelah selesainya proses penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean tersebut tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; b. setelah dilunasinya kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan/atau nilai pabean tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; c. setelah diserahkannya jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi dalam hal importir mengajukan keberatan atas penetapan klasifikasi, pembebanan, dan/atau nilai pabean; atau d. setelah importir membayar semua tagihan sebagai akibat dari pelaksanaan pemeriksaan jabatan, dalam hal dilakukan pemeriksaan jabatan. C. Pejabat di Analyzing Point 1. Meneliti data PIB tentang persyaratan impor dalam hari kerja yang sama dengan pengajuan PIB dan mengirim respon: a. pemberitahuan berupa permintaan izin/rekomendasi dari instansi teknis apabila barang impor termasuk barang pembatasan/tataniaga dan permintaan agar menyerahkan hard copy izin/ rekomendasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan. b. pemberitahuan penolakan PIB apabila barang impor termasuk barang larangan dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan; 2. Menerima izin/rekomendasi dari instansi teknis dan merekamnya ke dalam komputer. D. Pejabat Analis Hi-Co Scan : 1. Menerima SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”, BCF 2.3 C, dan invoice/packing list yang telah ditandasahkan dari Pejabat yang mendistribusikan Dokumen; 2. Melakukan analisis image/hasil cetak Hi-Co Scan; 3. Membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D dan merekam hasil keputusannya ke dalam komputer: a. Dalam hal diputuskan bahwa pemeriksaan fisik barang tidak perlu dilakukan, maka BCF 2.3 D dan hasil cetak Hi-Co Scan diserahkan kepada Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen dan mengirimkan SPPB kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; b. Dalam hal diputuskan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik barang, maka BCF 2.3 D, hasil cetak Hi-Co Scan dan SPPB diserahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik; ; 4. Menerima salinan LHP dari Pejabat Pemeriksa Barang dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan BCF 2.3 D; 5. Dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik barang; 6. Terhadap SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”, atau barang eksep yang karena sifat barangnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan, dilakukan pemeriksaan fisik barang impor di lokasi importir oleh Pejabat yang melakukan pengawasan. E. Pejabat Penerima Dokumen 1. Menerima hard copy PIB jalur prioritas dalam rangkap 3 (tiga) serta 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean dari importir dan mencocokkan kebenaran dokumen-dokumen tersebut; 2. Memeriksa kebenaran hard copy PIB jalur prioritas dengan cara membandingkan data PIB serta Dokumen Pelengkap Pabean dengan data PIB dalam komputer, yang meliputi: a. nomor aju PIB; b. identitas importir; c. jumlah pungutan Bea Masuk, Cukai dan PDRI; d. kebenaran izin/rekomendasi dari instansi teknis apabila importasi tersebut memerlukan izin/ rekomendasi dari instansi teknis, dan apabila perizinan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, PIB dikembalikan dan membuat: 1) Pemberitahuan kepada importir yang bersangkutan untuk mengganti dengan yang seharusnya; 2) laporan kepada Kepala Kantor Pabean bahwa importir dalam waktu yang ditetapkan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan persyaratan importasi yang diwajibkan. 3. Menerima hard copy PIB jalur hijau atau jalur merah dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) set Dokumen Pelengkap Pabean serta SSPCP dari importir dan mencocokkan kebenaran dokumen-dokumen tersebut; 4. Merekam data PIB dalam komputer dan memberikan tanda terima kepada importir apabila berkas PIB lengkap; 5. Menyimpan 1 (satu) lembar PIB Jalur Prioritas yang memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala beserta Dokumen Pelengkap Pabean untuk digabungkan dengan SSPCP dan PIB yang telah ditandasahkan oleh Bank; 6. Menerima SSPCP atas PIB Jalur Prioritas yang memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala untuk digabungkan dengan PIB yang bersangkutan;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 9

K E P U T U S A N 7.

8. 9. F.

&

K E T E T A P A N

Mengirimkan hardcopy PIB: a. Jalur prioritas kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen untuk ditatausahakan; b. Jalur hijau kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; c. Jalur Hijau yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan; d. Jalur merah kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; Mencetak instruksi pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa Barang disertai dengan fotokopi packing list; Menerima bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean dari importir untuk diteruskan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Pejabat Pemeriksa Barang : 1. Menerima BCF 2.3 D, hasil cetak Hi-Co Scan, dan SPPB dari Pejabat Analis Hi-Co Scan apabila pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan putusan Pejabat Analis Hi-Co Scan; 2. Menerima Instruksi Pemeriksaan dan fotokopi packing list dari Pejabat Penerima Dokumen; 3. Menerima persetujuan pemeriksaan barang di lokasi importir apabila pemeriksaan dilakukan di lokasi importir; 4. Membuat laporan tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik barang beserta alasannya kepada Pejabat Seksi Pabean jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM, importir atau kuasanya: a. tidak menyerahkan daftar barang (packing list dan/atau invoice); b. tidak menyiapkan barang untuk diperiksa; atau c. tidak hadir untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik; 5. Menerima instruksi pemeriksaan jabatan dari Pejabat Seksi Pabean; 6. Melakukan pemeriksaan fisik barang, mencatat waktu dimulainya dan berakhirnya pemeriksaan, menuangkan hasil pemeriksaan pada formulir Instruksi Pemeriksaan, dan merekamnya ke dalam komputer dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja sejak: a. barang siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik; atau b. diterimanya instruksi pemeriksaan jabatan, kecuali dalam hal tertentu; 7. Mengambil contoh barang, apabila perlu dan menyerahkannya kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; 8. Mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen, termasuk hasil pemeriksaan fisik atas PIB jalur hijau yang dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan putusan Pejabat Analisa Hi-Co Scan disertai BCF 2.3D dan hasil cetak Hi-Co Scan; 9. Mengirimkan SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” yang dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan putusan Pejabat Analisa Hi-Co Scan dengan hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai kepada Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang; 10. Menerima kembali LHP yang kurang lengkap dari Pejabat Pemeriksa Dokumen dan mengirimkan LHP yang telah dilengkapi kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; 11. Mengirimkan salinan LHP kepada Pejabat Analis Hi-Co Scan apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan putusan Pejabat Analis Hi-Co Scan.

G. Pejabat Seksi Pabean: 1. Menerima laporan tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM dari Pejabat Pemeriksa Barang; 2. Menerima permohonanan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan jabatan dari importir; 3. Melakukan penelitian tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik; 4. Membuat keputusan pada hari yang sama berupa: a. pemberian perpanjangan batas waktu pemeriksaan jabatan paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal importir dapat memberikan penjelasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik; atau b. penetapan pemeriksaan jabatan; 5. Mengirimkan instruksi pemeriksaan jabatan kepada Pejabat Pemeriksa Barang dengan tembusan kepada importir dan Pejabat yang melakukan pengawasan. H. Pejabat Pemeriksa Dokumen: 1. Menerima berkas PIB Jalur Hijau dari importir/PPJK dan meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran pengisian PIB berdasarkan invoice, packing list, dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; 2. Menerima berkas PIB dan LHP: a. PIB Jalur Merah; b. PIB Jalur Hijau yang oleh Pejabat Analis Hi-Co Scan ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik; atau c. PIB Jalur Prioritas yang ditetapkan jalur merah, dari Pejabat Penerima Dokumen dan meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran pengisian PIB berdasarkan invoice, packing list, dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; 3. Menerima LHP dari Pejabat Pemeriksa Barang;

t 10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11. 12.

13. 14. 15. 16.

I.

&

K E T E T A P A N

Mengembalikan LHP yang kurang jelas kepada Pejabat Pemeriksa Barang disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan menerimanya kembali setelah diperbaiki; Meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean serta pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dimana penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan hardcopy PIB atau LHP, kecuali dalam hal tertentu; Mengirim contoh barang ke laboratorium dalam hal perlu dilakukan pengujian dan jika berdasarkan data PIB dan Dokumen pelengkap pabean: a. dapat diketahui bahwa barang impor bukan termasuk barang larangan dan/atau pembatasan, maka penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sampai dengan penerbitan SPPB dilakukan tanpa menunggu hasil laboratorium; b. tidak dapat diketahui bahwa barang impor bukan termasuk barang larangan dan/atau pembatasan, maka SPPB tidak dapat diterbitkan sebelum adanya hasil laboratorium; Menerbitkan permintaan informasi tentang Nilai Pabean sesuai ketentuan penerbitan informasi nilai pabean; Menerima dan meneliti bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean yang diterima dari importir; Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: a. lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; b. lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB; Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: a. lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; b. lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Dalam hal hasil laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda dengan pemberitahuan PIB, menetapkan kembali klasifikasi, pembebanan dan nilai pabean serta menerbitkan nota pembetulan. Dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar dalam PIB : a. menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1) lembar pertama untuk importir; 2) lembar kedua untuk Pejabat yang melakukan pengawasan; 3) lembar ketiga untuk disematkan pada berkas PIB; b. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melakukan pengawasan; Menerbitkan SPPB setelah selesainya proses penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean tersebut tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; Mengirim berkas PIB dan LHP kepada Pejabat yang melakukan pengawasan, dalam hal terdapat kesalahan jumlah dan atau jenis barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sebesar 500% (lima ratus persen) atau lebih dari pungutan impor yang telah dibayar; Mengirimkan berkas PIB kepada: a. Pejabat yang mendistribusikan dokumen apabila terhadap PIB tersebut tidak diterbitkan SPKPBM; b. Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian apabila terhadap PIB tersebut diterbitkan SPKPBM; Dalam hal terdapat barang impor berupa Barang Kena Cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, pengeluarannya dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan Pabean hanya dapat dilakukan setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang : 1. Menerima SPPB dari: a. Importir; b. Pejabat yang mendistribusikan Dokumen; c. Pejabat Analis Hi-Co Scan dalam hal SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dengan hasil analisa tidak perlu pemeriksaan fisik; atau d. Pejabat Pemeriksa Barang dalam hal SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dengan hasil analisa perlu pemeriksaan fisik dan kedapatan hasil pemeriksaan fisik sesuai; 2. Menerima SPJM dari Pejabat Pemeriksa Barang dan SPJM yang dicetak oleh importir dalam hal PIB Jalur Prioritas yang sekaligus merupakan izin pengeluaran barang untuk pemeriksaan fisik barang di lokasi importir; 3. Mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB atau SPJM Importir Jalur Prioritas dan data komputer dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas atau jumlah barang curah yang bersangkutan : a. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; b. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan, SPPB dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk penyelesaian lebih lanjut; c. memberikan catatan pada SPPB dalam hal jumlah kemasan/peti kemas/barang curah kedapatan kurang (eksep), dan penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tatacara penyelesaian barang impor yang kedapatan eksep; 4. Memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB atau SPJM Importir Jalur Prioritas,

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 11

K E P U T U S A N 5. 6. 7. 8. 9.

&

K E T E T A P A N

Mengembalikan SPPB kepada importir setelah diberikan catatan pengeluaran; Melakukan penegahan pengeluaran barang impor dalam hal diterbitkan surat perintah penegahan dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB bersangkutan, dan menyerahkan SPPB tersebut kepada Pejabat yang melakukan pengawasan. Merekam nomor PIB, data pengemas dan nomor polisi alat angkut darat ke dalam komputer; Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk digunakan sebagai dasar penutupan pos BC 1.1; Mengirimkan SPJM Importir Jalur Prioritas kepada Pejabat Penerima Dokumen untuk disematkan pada berkas PIB.

J.

Pejabat yang Mengelola Manifest: 1. Menerima SPPB dari Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 2. Menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan; 3. Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen untuk disematkan pada PIB bersangkutan.

K.

Pejabat yang Melakukan Pengawasan: 1. Menerima tembusan penolakan PIB dari pejabat Analyzing point dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan menindaklanjutinya; 2. Menerima tembusan Instruksi Pemeriksaan Jabatan dari Pejabat Seksi Pabean dan melakukan penelitian tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran kepabeanan serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pemblokiran/sanksi lainnya; 3. Menerima berkas PIB dan Nota Pemberitahuan tentang adanya barang larangan/pembatasan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk selanjutnya melakukan penelitian; 4. Menerima berkas PIB dan LHP dari Pejabat Pemeriksa Dokumen terhadap barang impor yang kedapatan jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI sebesar 500% (lima ratus persen) atau lebih dari pungutan impor yang telah dibayar; 5. Memproses PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 4 paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari untuk memutuskan: a. diteruskan ke proses penyidikan karena terbukti melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau b. dikembalikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti; 6. Menerbitkan NHI dan surat perintah penegahan; 7. Menerima dan menyimpan SPPB dari PIB Jalur Hijau yang terkena penegahan dari Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 8. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap PIB yang terkena penegahan yang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan; 9. Mengirimkan berkas PIB sesuai butir 8 ke Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen apabila berdasarkan penelitian tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan; 10. Melakukan pemeriksaan atas barang impor yang yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan Hi-Co Scan. 11. Menerima laporan importasi secara periodik dari importir Jalur Prioritas dalam bentuk softcopy.

L.

Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen: 1. Mencetak dan mengirimkan SPPB kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 2. Mengirimkan SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dan BCF 2.3C kepada Pejabat Analis Hi-Co Scan dalam hal diterbitkan SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”; 3. Menerima BCF 2.3D dan hasil cetak Hi-Co Scan yang ditetapkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik dari Pejabat Analis Hi-Co untuk diteruskan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; 4. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas PIB: a. dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atas PIB Jalur Hijau Hi-Co Scan yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik; b. dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atas PIB Jalur Hijau lainnya dan PIB Jalur Merah; 5. Menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest atas PIB jalur hijau untuk disematkan dalam PIB yang bersangkutan; 6. Menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, PIB Jalur Merah yang pengeluaran barangnya dengan mempertaruhkan jaminan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 7. Menerima berkas PIB fasilitas yang telah selesai dari Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 8. Menerima hardcopy PIB jalur prioritas dari Pejabat Penerima Dokumen; 9. Mendistribusikan PIB ke Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik; 10. Menatausahakan PIB sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Penatausahaan Dokumen, Barang, dan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.

M. Pejabat yang Mengelola Fasilitas/Jaminan: 1. Menerima dan membukukan jaminan;

t 12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menerima STTJ apabila importasi mendapat fasilitas KITE; Menerima dan merekam nilai jaminan yang dipertaruhkan di Kantor Pabean tersebut; Memberikan bukti penerimaan jaminan/STTJ; Menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang mendistribusikan dokumen; Melakukan pemantauan penyelesaian PIB fasilitas; Menerima bukti penyelesaian PIB fasilitas; Mencairkan jaminan yang telah jatuh tempo dan menyetorkannya berdasarkan masing-masing PIB ke Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi; 9. Mengirimkan PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen. 10. Menerima copy master list dari importir yang mendapat fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk untuk ditandahsahkan berdasarkan master list asli, memberikan catatan “Telah dibuatkan copy master list yang ditandasahkan” dalam master list asli, dan melakukan pengurangan jumlah pembebasan/keringanan dalam copy master list untuk setiap kali importasi; N. Pejabat yang Mengelola Penagihan/Pengembalian: 1. Melakukan pemantauan atas pelunasan BM, Cukai, dan PDRI untuk penyelesaian PIB Jalur Prioritas yang memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala; 2. Membuat laporan adanya keterlambatan pelunasan BM, Cukai, dan PDRI kepada Kepala Kantor Pabean sebagai bahan pertimbangan dalam pencabutan sementara atas fasilitas pembayaran berkala; 3. Melakukan pemantauan atas penyelesaian tagihan yang telah jatuh tempo; 4. Menerbitkan SPKPBM dan menghitung besarnya sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan utang berdasarkan fasilitas Pembayaran Berkala; 5. Menerima lembar pertama Nota Pembetulan tentang adanya kelebihan bayar dari Pejabat Pemeriksa Dokumen dan menerbitkan surat pemberitahuan kepada importir supaya mengajukan permohonan pengembalian. 6. Menerima lembar pertama Nota Pembetulan tentang adanya kekurangan bayar dan SPKPBM. 7. Menerima berkas PIB yang diterbitkan SPKPBM dari Pejabat Pemeriksa Dokumen; 8. Melakukan pemantauan atas pelunasan SPKPBM; 9. Menerbitkan Surat Teguran terhadap utang yang belum dilunasi berdasarkan SPKPBM yang telah jatuh tempo; 10. Menerima SSPCP atas pelunasan SPKPBM dan melakukan penelitian terkait rekonsiliasi pembayaran yang bersangkutan; 11. Menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian yang diajukan oleh importir. O. Ketentuan Lain-lain : 1. Dalam hal sistem komputer Kantor Pabean tidak dapat berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, tatakerja pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sistem aplikasi komputer dengan melampirkan tanda bukti pengiriman data PIB melalui PDE Kepabeanan dan SSPCP. 2. Pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan tidak dilaksanakan. 3. Untuk pelaksanaan hal tersebut dalam butir 1, Kepala Kantor Pabean menunjuk : a. Pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian PIB secara manual, meliputi: 1) Pejabat yang memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen serta penomoran PIB; 2) Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 3) Pejabat yang melakukan Pemeriksaan Dokumen; 4) Pejabat Pemeriksa Barang; b. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap perekaman data PIB berdasarkan hasil penetapan jalur secara manual. 4. Untuk pelaksanaan ketentuan dalam butir 1 di atas, dipergunakan format PIB sebagaimana yang ada dalam modul importir pada sistem PIB PDE Kepabeanan. 5. Dalam hal sistem komputer Kantor Pabean berfungsi kembali, maka : a. PIB yang telah mendapatkan SPPB secara manual, diselesaikan sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas; b. PIB yang belum mendapatkan SPPB secara manual, dikembalikan ke sistem komputer Kantor Pabean; c. Apabila terjadi perbedaan penetapan jalur antara komputer dengan penetapan secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf a terhadap data PIB yang telah dikirim melalui PDE Kepabeanan, pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang wajib membuat laporan tentang perbedaan tersebut kepada Kepala Kantor Pabean. DIREKTUR JENDERAL, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 13

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI A. Importir atau Pengangkut : 1.

Mengisi Pemberitahuan Pabean secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua), berupa: a. BC 1.2, dalam hal barang impor belum diajukan PIB; atau b. BC 3.0 dengan mengisi kolom asal barang ”Bukan Indonesia”, dalam hal barang impor telah diajukan PIB.

2.

Menyerahkan BC 1.2 atau BC 3.0 kepada Pejabat yang mengelola manifest di Kantor Pabean pelabuhan pemuatan barang;

B. Pejabat yang Mengelola Manifest : 1. Menerima BC 1.2 atau BC 3.0 dalam rangkap 2 (dua) dari importir atau pengangkut dan meneliti kebenaran data BC 1.2 atau BC 3.0; 2.

Membukukan BC 1.2 ke dalam BCP-BC 1.2 atau BC 3.0 ke dalam BCP-BC 3.0 (khusus reekspor) dan memberikan nomor pendaftaran pada BC 1.2 atau BC 3.0;

3.

Meneliti BC 1.2 atau BC 3.0 serta mencocokkannya dengan pos BC 1.1 : a. apabila kedapatan sesuai : 1) menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan; 2) memberikan persetujuan pemuatan barang pada BC 1.2 atau BC 3.0; 3) mengirimkan BC 1.2 atau BC 3.0 lembar pertama kepada Petugas yang mengawasi pemuatan barang; b. apabila kedapatan tidak sesuai, BC 1.2 atau BC 3.0 dikembalikan kepada importir atau pengangkut untuk diperbaiki.

4.

Menerima kembali BC 1.2 atau BC 3.0 lembar pertama dari Petugas yang mengawasi pemuatan barang, setelah diberi catatan pemuatan;

5.

Menggabungkan BC 1.2 atau BC 3.0 lembar pertama dan kedua;

6.

Mengirimkan copy BC 3.0 dilampiri dengan copy PIB yang bersangkutan kepada BI dan BPS dengan penjelasan bahwa barang impor diekspor kembali ke Luar Daerah Pabean.

C. Petugas yang Mengawasi Pemuatan Barang : 1.

Menerima BC 1.2 atau BC 3.0 lembar pertama dari Pejabat yang mengelola manifest;

2.

Mengawasi pemuatan barang dan mencocokkan BC 1.2 atau BC 3.0 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan: a. kedapatan sesuai, barang impor dapat dimuat; b. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dimuat, BC 1.2 atau BC 3.0 dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk penyelesaian lebih lanjut;

3.

Memberikan catatan tentang pemuatan barang impor pada BC 1.2 atau BC 3.0;

4.

Mengirimkan kembali BC 1.2 atau BC 3.0 kepada Pejabat pengelola manifest. DIREKTUR JENDERAL, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

t 14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN PELAYANAN SEGERA A. Importir : 1.

Mengajukan : a. PIBT beserta Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran atau jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI; atau b. Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI; kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan di Kantor Pabean;

2.

Menerima SPPB lembar kedua dari Pejabat Seksi Pabean serta membawa dan menyerahkannya kepada Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang;

3.

Menerima kembali SPPB yang telah diberikan catatan pengeluaran barang dari Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang;

4.

Melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas barang impor yang dikeluarkan dengan mempertaruhkan jaminan melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan mendapatkan SSPCP;

5.

Menyerahkan PIB definitif dan SSPCP Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan, dalam hal pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean;

6.

Menarik kembali jaminan yang telah diserahkan dari Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan.

B. Pejabat yang Mengelola Fasilitas/Jaminan: 1.

Menerima PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean;

2.

Meneliti apakah barang yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan segera;

3.

Meneliti kelengkapan dan kebenaran Dokumen Pelengkap Pabean serta menerima jaminan dan/atau jaminan tambahan dengan memberikan bukti penerimaan jaminan;

4.

Menyerahkan PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Seksi Pabean;

5.

Menerima kembali PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dan LHP dari Pejabat Seksi Pabean;

6.

Menerima SPPB yang telah diberikan catatan pengeluaran barang dari Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang untuk disematkan pada PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang bersangkutan;

7.

Menerima PIB definitif beserta SSPCP dari importir;

8.

Meneliti dan mencocokkan PIB definitif dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan LHP : a. Apabila sesuai mengembalikan jaminan kepada importir; b. Apabila tidak sesuai, mengembalikan PIB definitif untuk diperbaiki;

9.

Mencairkan jaminan dalam hal importir tidak menyerahkan PIB definitif sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;

10. Menyerahkan PIB definitif, Dokumen Pelengkap Pabean, dan LHP kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen. C. Pejabat Seksi Pabean : 1. 2.

Menerima PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dari Pejabat yang mengelola fasilitas/ jaminan; Menerbitkan instruksi pemeriksaan dan menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang untuk pemeriksaan fisik barang;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007

t 15

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

3.

Mengirimkan instruksi pemeriksaan kepada Pejabat Pemeriksa Barang;

4.

Menerima LHP dari Pejabat Pemeriksa Barang;

5.

Meneliti dan mencocokkan LHP dengan PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean: a. Dalam hal jumlah dan jenis barang sesuai, menerbitkan SPPB dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan: 1) lembar pertama diserahkan kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 2) lembar kedua diserahkan kepada importir; b. Dalam hal jumlah barang kedapatan lebih, importir wajib menyesuaikan besarnya jaminan; c. Dalam hal jenis barang kedapatan tidak sesuai, terhadap barang impor tersebut tidak dapat diberikan kemudahan pelayanan segera dan importir wajib segera mengajukan PIB.

6.

Mengirimkan LHP disertai PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan.

D. Pejabat Pemeriksa Barang : 1.

Menerima instruksi pemeriksaan dari Pejabat Seksi Pabean;

2.

Melakukan pemeriksaan fisik barang dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam LHP;

3.

Mengirimkan LHP kepada Pejabat Seksi Pabean.

E. Petugas yang Mengawasi Pengeluaran Barang:

F.

1.

Menerima SPPB lembar pertama dari Pejabat Seksi Pabean dan SPPB lembar kedua dari importir;

2.

Mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dengan nomor, merek, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan : a. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; b. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan, SPPB dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk penyelesaian lebih lanjut;

3.

Memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB;

4.

Mengembalikan SPPB kepada importir setelah diberi catatan pengeluaran;

5.

Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk digunakan sebagai dasar penutupan pos BC 1.1.

Pejabat yang Mengelola Manifest : 1.

Menerima SPPB dari Petugas yang mengawasi pengeluaran barang;

2.

Menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan;

3.

Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan untuk disematkan pada PIB/PIBT dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang bersangkutan.

G. Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen : 1.

Menerima PIBT, Dokumen Pelengkap Pabean dan LHP dari Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan

2.

Menerima PIB definitif, Dokumen Pelengkap Pabean dan LHP dari Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan;

3.

Menatausahakan PIB/PIBT. DIREKTUR JENDERAL, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

t 16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 391 JUNI 2007