Warta Bea Cukai Edisi 374

TAHUN XXXVII EDISI 374

JANUARI 2006

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENSEJAJARKAN DIRI MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL PROFIL

WAWANCARA

WALAU SERING SAKIT, TUGAS TETAP MENJADI PRIORITAS

KITA HARUS SAMAKAN PERSEPSI

MENUNGGU IMPLEMENTASI SLAMET ARISNO

KAMIL SJOEIB

DARI REDAKSI TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968 MISI: Membimbing dan meningkatkan kecerdasan serta kesadaran karyawan Direktorat Jend eral Bea dan Jende Cukai terhadap tugas negara Mendekatkan Hubungan antara atasan dan bawahan serta antara karyawan Direktorat Jend eral Jende Bea dan Cukai dengan masyarakat IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

WBC/ATS

MEMANDANG MATAHARI BARU 2006 Tahun baru sering menjadi momen buat banyak orang untuk berharap akan kehidupan dengan segala aspeknya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam skala nasional, tahun 2005 lalu dirasakan menjadi tahun yang cukup berat oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa satu seolah berganti dengan peristiwa lain yang sering membuat meringis, dari bencana alam, kecelakaan pesawat, teror bom, hingga berita kelaparan di salah satu wilayah di bumi papua pada penghujung tahun. Peristiwa lainnya yang membuat sesak dada secara merata buat masyarakat Indonesia adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang di luar perkiraan dan kemampuan rakyat kebanyakan. Akibatnya berbagai harga kebutuhan pokok (hingga non-pokok) melejit naik bak sehabis mengkonsumsi viagra. Tidak mudah memang hidup di tahun 2005. Hal yang sama terjadi di DJBC. Revisi target penerimaan (APBN-P) yang dikeluarkan pemerintah pusat telah membuat instansi ini bekerja keras sepanjang tahun lalu demi menghasilkan pemasukan buat negara. Statement Dirjen di media massa (22/12/05) menyebutkan, penerimaan cukai hingga akhir tahun 2005 diperkirakan melampaui target, sebaliknya bea masuk diperkirakan gagal mencapai target APBN-P. Tahun lalu juga dalam bulan yang berdekatan, dilakukan mutasi dari eselon II, III dan IV. Khusus untuk pejabat eselon III dan IV yang belum lama dilantik, tahun baru berarti dimulai dengan pekerjaan baru dan tantangan baru di tempat yang baru. Dengan target-target penerimaan yang cenderung naik setiap tahunnya, ditambah usaha meningkatkan kualitas pelayanan, serta tugas penting mengawasi dan melindungi masyarakat, pekerjaan buat para pejabat bea cukai (dan pegawai lainnya) di tahun yang baru tidak akan semakin mudah. Seperti mengutip tulisan di rubrik Kolom (hal. 60), “Menjalani hidup di masa depan tidak lebih mudah dari pada hari kemarin”. Tapi justru disitulah tantangannya, bahwa usaha dan kerja keras harus tetap dilakoni, sambil tetap percaya bahwa di balik setiap tantangan selalu ada harapan yang lebih baik. Hal yang sama juga disampaikan Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrachman dalam sambutannya pada perayaan Natal DJBC 2005 (hal. 69) yang mengajak untuk tetap optimis menyongsong tahun baru 2006 yang penuh tantangan dan juga harapan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita semua. Selamat Tahun Baru. Lucky R. Tangkulung

PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Eddy Abdurrachman PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Teknis Kepabeanan Drs. Teguh Indrayana, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Ibrahim A. Karim Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Pencegahan & Penyidikan Drs. Endang Tata Direktur Verifikasi & Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. Kamil Sjoeib, M.A. Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Drs. Jody Koesmendro Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Sofyan Permana Inspektur Bea dan Cukai Drs. Bambang Heryanto, Ak KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Sjahrir Djamaluddin WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Ariohadi, SH. MA. DEWAN PENGARAH Ir. Oentarto Wibowo, MPA; Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc; Ir. Agung Kuswandono, MA.; Drs. Murjady; Drs. Bachtiar, M.Si.; Sugiarto, SH.; Drs, Sindarto Diwerno Putro, Ak.; Dra. Istyastuti Wuwuh Asri, M.Si.; Suwito, SH; Drs. Ahmad Dimyati PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Ifah Margaretta Siahaan, Zulfril Adha Putra FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH Ignatius Agus Nugraha (Medan), Leksi Andre Serumena (Jayapura), Syamsul Gunawan (Makassar) Bendito Menezes (Denpasar), Bambang Wicaksono (Surabaya) KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Niko Budhi Darma, S. Sos, Untung Sugiarto IKLAN Wirda Renata Pardede SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 47865608, 47860504, 4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353 E-Mail : - [email protected] - [email protected] REKENING GIRO WARTA BEA CUKAI BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTA Nomor Rekening : 8910841 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

1

DAFTAR ISI

5

Laporan Utama Dalam rangka memperingati hari Pabean Internasional yang ke 54, WBC edisi kali ini akan mengangkat mengenai kiprah DJBC di forum internasional dari dulu hingga kini. Selengkapnya dapat disimak pada laporan utama kali ini.

18

42

Wawancara

Selak

Direktur Kepabeanan Internasional Drs. Kamil Sjoeib, MA mengatakan bahwa keikutsertaan DJBC sebagai bagian dari WCO mempunyai peran yang strategis. Lebih lanjut mengenai peran DJBC di forum WCO, dapat disimak dalam rubrik Wawancara

Menikmati teh dalam poci yang terbuat dari tanah liat dengan gula batu, merupakan ciri khas minum teh yang terkenal di Kota Tegal. Selengkapnya dapat dilihat dalam rubrik selak edisi kali ini.

21

Pengawasan DJBC bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup menandatangani MoU mengenai pengawasan impor bahan perusak ozon. Selain itu dapat pula disimak mengenai patroli bersama antara DJBC dengan Kastam Diraja Malaysia dalam patkor kastima dan pelatihan intelijen.

26

2

76

Daerah ke Daerah

Profil

Pelaksanaan personalisasi pita cukai di Jogjakarta mengisi rubrik daerah kali ini. Selengkapnya mengenai pelaksanaan personalisasi pita cukai di Jogjakarta dapat disimak dalam rubrik ini.

Semangat yang tidak pernah padam ketika ditempatkan dimana saja, meembuat tokoh profil kali ini merasa nyaman menjalankan tugasnya. selengkapnya mengenai tokoh profil kita selengkapnya dapat disimak pada edisi kali ini.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

1 3 4 36 44

46

57 58

61

62

63 64

65

68

74 80

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA KARIKATUR SEPUTAR BEACUKAI SIAPA MENGAPA - Nunik Wahyuni - Sukarno Darmo Kusumo - Jumiah KEPABEANAN INTERNASIONAL - Gagasan Pembentukan Komunitas Asia Timur - Kunjungan Vietnam Custons ke DJBC - Juara I Lomba Karya Tulis Bahasa Indonesia Dalam Rangka Hari Kepabeanan Internasional Ke-54 - Juara I Lomba Karya Tulis Bahasa Inggris Dalam Rangka Hari Kepabeanan Internasional Ke-54 INFO PERATURAN KOLOM Stakeholders dan Birokrat Juga Manusia PERISTIWA Serah Terima Jabatan Menteri Bidang Keuangan RUANG KESEHATAN Demam Berdarah dan Penanganannya BIMBINGAN ROHANI Mesjid Hijrah KONSULTASI KEPABEANAN & CUKAI EDI SEKRETARIAT - Pelantikan Pejabat Eselon III di Lingkungan DJBC - Pelantikan Pejabat Eselon IV di Lingkungan DJBC INFO PEGAWAI - Perayaan Natal DJBC 2005 - Pegawai Pensiun per 1 Januari 2006 - Nama Muzakki Ramadhan 1426 Hijriah RUANG INTERAKSI Manajer dan Kepribadiannya APA KATA MEREKA - Ana Tarigan - Surya Saputra

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

PEMBERITAHUAN Sehubungan adanya pihak-pihak dengan mengatasnamakan Warta Bea Cukai, melakukan kunjungan ke kantor Bea Cukai di luar wilayah Jakarta, dengan ini kami informasikan bahwa : l Warta Bea Cukai baik bidang Redaksi maupun Usaha, tidak pernah

l

l

l

l

l

l

l

mengutus pihak lain untuk berkunjung ke kantor-kantor Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia dengan maksud apapun. Warta Bea Cukai yang berkunjung ke kantor-kantor Bea Cukai di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta baik Kantor Pelayanan maupun Kantor Wilayah adalah benar-benar karyawan Warta Bea Cukai yang dilengkapi dengan kartu identitas resmi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Kantor Pusat DJBC selaku Penanggung Jawab Warta Bea Cukai. Selain karyawan yang bekerja di wilayah Jakarta, Warta Bea Cukai juga memiliki koresponden di beberapa daerah Indonesia yang merupakan pegawai DJBC, dan dalam kapasitasnya sebagai koresponden, bertugas meliput kegiatan-kegiatan DJBC dimana koresponden tersebut ditempatkan. Kegiatan koresponden mewakili Warta Bea Cukai untuk kepentingan pemberitaan, diketahui oleh Redaksi di Jakarta. Koresponden juga memiliki kartu identitas yang sama dengan karyawan WBC dan keberadaannya diketahui secara resmi oleh kepala kantor setempat. Untuk mengetahui nama-nama resmi karyawan Warta Bea Cukai beserta koresponden di daerah, bisa dilihat di setiap edisi majalah, pada halaman 1 boks redaksional. Kunjungan yang dilakukan oleh Warta Bea Cukai ke kantor-kantor Bea Cukai di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta, selalu diatur, dikonfirmasikan dan diketahui sebelumnya oleh pejabat Bea Cukai yang berwenang di kantor setempat. Kantor Warta Bea Cukai terletak di Jakarta tepatnya di Kantor Pusat DJBC, dan tidak memiliki cabang atau dalam bentuk apapun di luar daerah Jakarta. Apabila kantor-kantor Bea Cukai ataupun mitra kerja Bea Cukai baik yang berada di Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta kedatangan pihak-pihak yang mengatasnamakan Warta Bea Cukai dan merasa ragu karenanya, dimohon untuk segera menghubungi Warta Bea Cukai dengan Sekretaris Redaksi, Pemimpin Redaksi atau Pimpinan Usaha Warta Bea Cukai, pada nomor telepon kantor yang tertera di majalah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Pemimpin Redaksi Warta Bea Cukai

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

3

KARIKATUR

JUARA I LOMBA KARIKATUR HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-54 TAHUN 2006 l KARYA : SUNARDI 4

WARTA BEA CUKAI

l NIP : 060040348 EDISI 374 JANUARI 2006

l UNIT KERJA : KANWIL III DJBC PALEMBANG

LAPORAN UTAMA

Direktorat

KEPABEANAN INTERNASIONAL DJBC Upaya yang Dirintis Sejak Dulu Lahirnya Customs Cooperation Council (CCC) atau sekarang disebut World Customs Organization (WCO) tanggal 26 Januari, ditetapkan sebagai International Customs Day atau di Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dikenal sebagai Hari Pabean Internasional yang tahun ini memasuki tahun ke-54, dengan mengusung tema Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Profesionalisme Pegawai DJBC Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara dan Fasilitasi Perdagangan. Memperingati hari tersebut, Redaksi WBC menyajikan Laporan Utama dengan topik seputar kegiatan internasional yang dilakukan DJBC. Untuk tulisan pertama ini, redaksi mengangkat sejarah awal upaya yang dilakukan DJBC dalam merintis hubungan kerjasama internasional.

U

ntuk mengetahui bagaimana DJBC berpartisipasi di forum internasional yang sebelumnya telah dirintis oleh para pejabat pendahulu di DJBC , WBC berkesempatan mewawancarai para mantan pejabat baik yang ketika itu terlibat langsung dengan bidang pabean internasional maupun yang secara tidak langsung terlibat.

(Hubungan Luar Negeri) pada Dit. Pabean. Setelah itu berganti nama menjadi Subdit Hubungan Internasional. Karena Hubungan Internasional menyangkut banyak aspek seperti prosedur, tarif, harga, WBC/RIS

DIMULAI AWAL 1950-AN Menurut mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (1973-1981), Drs. Kusmayadi, pada awal 1950-an, urusan hubungan luar negeri atau kerjasama internasional belum melembaga dan ditangani perorangan saja. Penanganan dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Iuran Negara yang bergantian atau bersama-sama dengan pejabat tertentu dari Jawatan Bea Tjukai (JBT). Baru kemudian tahun 1960-an Biro I (Penetapan tariff, harga dan peraturan Bea Cukai) menangani hubungan luar negeri. Mengingat tugas General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) dan Customs Cooperation Council (CCC) mulai meningkat, tahun 1967 terbentuklah Dinas Urusan HLN

KUSMAYADI. Penempatan pejabat untuk hubungan internasional agar dicarikan orang yang capable dan benar-benar menyenangi tugasnya, jangan hanya sebagai sambilan

pencegahan/pengawasan perlu ada koordinasi, maka pada tahun 1975 Hubungan Internasional menjadi Bagian Hubungan Internasional dibawah Sekretariat DJBC. Sejalan perkembangan globalisasi dunia perdagangan, dengan meningkatnya kegiatan kerjasama pabean internasional (regional, multinasional dan bilateral), tahun 1998 status Bagian/Subdit ditingkatkan menjadi Direktorat Kepabeanan Internasional. Kembali lagi ke masa awal, menurut Kusmayadi, saat itu orang kurang tertarik ditempatkan di Bagian Hubungan Internasional (Hubint) , sehingga yang menghadiri sidangsidang di luar negeri pejabat-pejabat itu juga. “Sering kami tawarkan pejabat lain di luar hubint untuk mengikuti seminar, latihan dan sebagainya, tetapi ternyata kelihatannya mereka kurang berminat. Mungkin handicap dalam hal bahasa, kurang menguasai masalah atau faktor lain, mungkin saja mereka berpikiran lebih baik bekerja di pelabuhan saja,” ujar Kusmayadi yang pada tahun 1982 menjabat sebagai Staff Ahli Menkeu Bidang Ekonomi, Keuangan Regional sesuai dengan Keputusan Presiden, hingga tahun 1987.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA

MARKAS BESAR WCO

Sejak tahun 1950-an yang waktu itu kegiatan internasional masih ditangani perorangan, DJBC telah ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kerjasama internasional, seperti, GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) yang sejak 1994 berubah nama menjadi World Trade Organization (WTO), dimanapada saat itu DJBC mengikuti perundingan-perundingan bersama instansi terkait, yaitu, Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tidak hanya itu, bahkan pada saat CCC berubah menjadi WCO, perwakilan Indonesia dilibatkan di CCC sejak 1957. Berkaitan dengan penerapan konvensi internasional, menurut Kusmayadi, ketika itu DJBC menggunakan lampiran A dari UU Tarif Indonesia yang berdasarkan Geneve Nomenclature, kemudian pada 1973 berubah dan memakai sistem Brussels Tarrifs Nomenclature (BTN), namun itu pun tidak bertahan lama, pada akhir tahun 1980 tarif pabean disusun berdasarkan The Customs Cooperation Council Nomenclature (CCCN). Selanjutnya, tahun 1989 mulai berlaku The Harmonized Commodity Descripstion and Coding System (HS). Sementara itu, dalam rangka kerjasama ASEAN, DJBC terlibat lanngsung dalam kegiatan ASEAN Working Group on Customs Matters (AWGCM) pertama yang 6

WARTA BEA CUKAI

diselenggarakan di Kantor Pusat (KP) DJBC, tepatnya di ruang Loka Madya KP DJBC yang ketika itu bertindak sebagai tuan rumah sekaligus chairman. “Ketika itu Dirjennya Bapak Thahir, saya mewakili beliau untuk menjadi juru bicara dibantu salah seorang delegasi dari Filiphina,” ujar Kusmayadi, mantan Direktur Pemberantasan Penyelundupan tahun 1966 yang dalam rangka pemberantasan penyelundupan, ia ikut aktif dilibatkan untuk menyusun instruksi Presiden Kabinet No.22 dan 23 1967 yang isinya antara lain; mengintruksikan kepada Menteri Keuangan dan keempat Angkatan Bersenjata (AU, Darat, Laut dan Kepolisian) untuk mengintensifkan usaha-usaha pemberantasan penyelundupan, lalu para panglima untuk membantu sepenuhnya Departemen Keuangan inkasu DJBC dalam pelaksanaan pemberantasan penyelundupan. Sehubungan masalah pemberantasan penyelundupan, lanjutnya, DJBC secara aktif dalam rangka CCC telah mengadopsi beberapa rekomendasi dari Kyoto Convention dan Nairobi Convention, untuk masalah pengawasan penyelundupan. Selain itu, kerjasama bilateral yang dilakukan dengan Belanda (penyesuaian tariff BTN), New Zeland (prosedur/ tata laksana

EDISI 374 JANUARI 2006

pabean), Australia (anjing pelacak), Amerika Serikat (Narkotika) dan masih banyak lainnya.

KEMAJUAN DJBC DI BERBAGAI BIDANG Diakui Kusmayadi, hingga saat ini dirinya masih mengikuti perkembangan DJBC, instansi dimana ia dulu mengabdi hingga jabatan terakhir sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 1981. Informasi itu lanjutnya, ia peroleh baik melalui media elektronik atau sumber informasi dari perorangan, maupun media cetak, termasuk melalui WBC. Secara umum ia menilai sudah cukup baik dengan hasil yang dicapai DJBC. Begitu juga mengenai infrastruktur, perlu dikembangkan dan dipelihara, serta cegah dari tindakan penyalahgunaan. Menyinggung program reformasi kepabeanan ia berpendapat, hal itu merupakan landasan kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada market forces dan diharapkan pelaksanaan program reformasi terlaksana sesuai dengan rencana. Sumbang saran pun disampaikan Kusmayadi untuk DJBC. Antara lain ia sampaikan: Pertama, untuk penempatan pegawai pada program mutasi dan promosi sejak dulu hingga kapanpun merupakan kunci keberhasilan, oleh karena itu sangat diperlukan sistem mutasi dan promosi

WBC/RIS

yang dijiwai pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan. Kedua, demi kepentingan korps, bangsa dan negara diperlukan keberanian untuk bertindak lebih tegas, dan pimpinan unit terbawah hingga atas harus mampu berdiri di atas semua golongan, bagaimana untuk lebih memanfaatkan “heteroginitas” untuk dapat menghasilkan pegawai yang produktif. Ketiga, sebaiknya Kantor Pusat jangan terlalu diganggu masalah rutin Kanwil maupun KPBC. Keempat, menjalankan tiga program yang disampaikan Presiden saat berkunjung ke DJBC,yaitu : perluas jaringan prioritas, pemberantasan penyelundupan, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dengan operasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau palsu. Tiga program presiden itu merupakan informasi dan komplain dari masyarakat, untuk itu jajaran DJBC perlu ekstra usaha menjalankan program-program tersebut. Kelima, manfaatkan tim operasi pengawasan pegawai untuk memastikan apakah program-program kebijaksanaan dilaksanakan dengan benar dan mencegah adanya pressure group

MANFAATKAN MOMEN INTERNASIONAL Untuk setiap kesempatan di forum internasional diharapkan delegasi DJBC dari Dit. Kepabeanan Internasional bisa menjalankan tugas dan fungsinya dan memanfaatkan momen yang diberikan , demikian disampaikan Drs. H.E.C Nelwan, mantan Kapusdiklat DJBC era tahun 1981. Sebab, Dit Kepabeanan Internasional adalah pelaksana tugas DJBC berkaitan dengan kerjasama internasional di bidang kepabeanan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Meski diakui, ia tidak terlalu memperhatikan perkembangan DJBC, namun melalui media massa ia bisa melihat bagaimana kemajuan yang diperoleh DJBC, melalui prestasinya, antara lain yang terekspos di media massa tentang tegahan pada perdagangan illegal maupun barangbarang terlarang atau pembatasan. Mengenai keberadaan unit Kepabeanan Internasional di level eselon II saat ini sangatlah tepat, karena akan mengetahui segala seluk beluk pabean internasional, yang menyangkut kegiatan ekspor-impor. Maka itu DJBC, harus benar-benar bisa memanfaatkan posisinya sebagai anggota dari WCO, terutama di forumforum internasional “Saya kira tepat, apalagi sudah setingkat eselon II sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan dan lebih luas

EMMA SOETOMO. Pegawai bea cukai harus tahu ketentuan-ketentuan internasional mengenai tatalaksana pabean agar bisa mengikuti perkembangan perdagangan global.

kegiatannya,” ujar Nelwan yang saat ini menjadi Direktur PT.i-LOGISTIC BALtrans Indonesia. Untuk itu lanjutnya, diperlukan penguasaan berbahasa Inggris yang baik dan perlu jam terbang untuk mengikuti pertemuan-pertemuan di luar negeri. Hal itu dinilainya sangat bagus, tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli dan mahir di bidangnya terutama masalah pabean internasional. Dalam segi peraturan dan teknis, menurut Nelwan, DJBC sudah bisa dikatakan sejajar dengan institusi customs di negara lain. Karena rintisan untuk masuk dalam komunitas pabean internasional sudah cukup lama dan tentunya itu telah memberikan hasil. Tentang pentingnya DJBC masuk dalam pergaulan internasional, menurutnya, karena institusi ini terlibat dalam perdagangan internasional yang WBC/ZAP

NEC NELWAN. Bisa menjalankan tugas dan fungsinya dan memanfaatkan momen yang diberikan Direktorat Kepabeanan Internasional

menuju free trade area, untuk itu DJBC harus bisa mahir mengenai hal itu termasuk ketrampilan dan pengetahuan pegawai bea cukai khususnya bersinggungan dengan masalah kepabeanan internasional. Sementara itu Kusmayadi kembali mengingatkan DJBC, untuk memanfaatkan partisipasi pada komunitas pabean internasional yang semakin lama semakin kompleks. Mengingat banyaknya kegiatan hubungan internasional, maka kebijakan untuk hubungan internasional, sebaiknya DJBC lebih mengarahkan secara selektif dan langsung bermanfaat. Kusmayadi juga memberi masukan agar DJBC terus meningkatkan pengetahuan (termasuk bahasa asing) dan profesionalisme aparatnya. Penempatan pejabat untuk hubungan internasional agar dicarikan orang yang capable dan benar-benar menyenangi tugasnya, jangan hanya sebagai sambilan. Begitu juga dengan sistim pertukaran informasi yang kini lebih baik. Mengingat DJBC menghadapi tugas dan tantangan yang berat dan kompleks, sudah tiba saatnya untuk memikirkan dibentuknya pendamping/ wakil/Deputy Direktur Jenderal. Sebagai catatan, kata Kusmayadi, pada tahun lima puluhan ada Kepala Muda Jawatan, kemudian Inspektur Dinas Umum membantu Kepala Jawatan serta ada Pembina Teknis Membantu Direktur Jenderal. Pendapat tentang kemajuan yang diraih DJBC, khususnya di Direktorat Kepabeanan Internasional, juga dikatakan Emma N.R Soetomo, mantan Kepala Bagian Hubungan Internasional DJBC periode 1983-1990. Ia menyatakan, perkembangan bidang hubint di DJBC cukup baik, apalagi saat ini naik statusnya setingkat eselon II atau menjadi satu Direktorat tersendiri. Artinya, direktorat ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik. “Hambatan kita saat itu dari segi bahasa. Dalam hal penguasaan Bahasa Inggris belum semua pegawai mampu, karena kita belum international mainded ketika itu. Kalau mencari makalah atau bahan mesti turun sendiri. Kita agak kewalahan saat itu. Kita dianggap berhasil kalau pulang dari luar negeri membawa report (laporan) , begitu pula kalau selesai sidang , orang pulang harus dengan report, kalau tidak ada dianggap tidak berhasil,”kenang Emma. Padahal, lanjut Emma, lambatnya memperoleh laporan karena faktor pengiriman dari asal negara tempat mengadakan pertemuan. Belum lagi report–nya dalam Bahasa Inggris sangat formal. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, itu baru

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA WBC/RIS

SOETOMO. Kondisi Bea dan Cukai saat ini secara umum sudah cukup baik, mencapai kemajuan termasuk kemajuan bidang kerjasama internasional, SDM, dan peralatan yang canggih

segi bahasa. Dari bahasa formal ini kemudian diterjemahkan supaya pembaca mengerti sebab banyak terminologi yang tidak dimengerti semua orang. “Nah kita harus menterjemahkannya supaya orang paham. Sebab terminologi banget dan bahasanya bukan bahasa pasaran. Sebetulnya saya senang di bidang pabean internasional, tetapi kenapa ya ketika itu banyak yang mengatakan kalau itu wilayah buangan, nah sekarang dengan adanya direktorat, dilengkapi sarana dan prasarana memadai dan teknologi canggih akan membantu sekali,” tutur Emma. Karena itu Emma mengharapkan, agar Bea dan Cukai dapat memanfaatkkan posisinya di forum international, apalagi sekarang DJBC melalui institusi Dit. Kepabeanan Internasionalnya sudah memiliki kewenangan dan sarana prasarana yang begitu canggih termasuk SDM-nya yang capable yang mewakili kepentingan DJBC dan pemerintah Indonesia di WCO. DJBC, saat ini telah memiliki perangkat peraturan, termasuk peraturan asal departemen lain terkait yang menyangkut perdagangan internasional, lalu lintas orang dan barang. Untuk itu, implementasinya harus tepat sasaran, terutama ujung tombak para pelaksana di lapangan, sebab implementasi peraturan akan berjalan lancar apabila yang melaksanakan paham aturannya. Emma yang juga penerima WCO Certificate of Merit menegaskan, pegawai bea cukai wajib mengetahui ketentuan-ketentuan internasional mengenai tatalaksana pabean agar bisa mengikuti perkembangan 8

WARTA BEA CUKAI

perdagangan global. Sementara itu, mantan Direktur Pemberantasan Penyelundupan DJBC, Soetomo, yang pensiun pada tahun 1989 mengatakan, fungsi Bea dan Cukai untuk masa mendatang tidak lagi berorientasi pada fiskal (penerimaan negara) tetapi kepada pengawasan, pelayanan dengan pemberian fasilitas, perlindungan kepada industri dalam negeri dan kerjasama internasional. Lantas menurutnya, bagaimana hal tadi bisa dijalankan dengan baik jika tidak ada kerjasama dengan institusi pabean di dunia? Untuk itu kepada DJBC, yang telah memiliki SDM yang semakin berkualitas dari berbagai strata (D3, S1, S2 dan S3), harapannya adalah saat ini pembinaan karakter sangat penting. “Dahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jika telah memiliki karakter demikian mudah-mudahan tidak ada masalah. Pegawai sekarang sudah pintarpintar tinggal kita bumbui dengan hal demikian,” begitu harapan Soetomo yang telah tujuh tahun belakangan ini menjabat Bendahara Pengurus Daerah PERBAKIN. Dengan adanya Undang-undang Kepabeanan dan Cukai, pegawai yang berdedikasi dan berilmu tinggi serta memiliki semangat untuk maju maka keinginan memajukan direktorat, masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. “Dari perkembangan DJBC yang saya lihat di media massa, saya merasa senang dan bangga atas prestasi yang diraih. Namun sedih jika DJBC dipojokkan dalam suatu kasus yang belum lama ini terjadi. Karena itu pimpinan harus dapat membela anak buah yang memang terbukti tidak melakukan kesalahan,” ujar mantan pegawai bea cukai yang memutuskan pensiun dini dan banting stir menjadi pengusaha bidang otomotif dan pariwisata bersama istrinya. Soetomo, yang merupakan suami dari Emma menilai, kondisi Bea dan Cukai saat ini secara umum sudah cukup baik, termasuk kemajuan dibidang kerjasama internasional, SDM, dan peralatan canggih Dibandingkan dulu, keinginan ada tetapi tidak diikuti dengan sarana yang lengkap. Tentang Direktorat Kepabeanan Internasional saat ini terutama setelah dinaikkan menjadi setingkat eselon II, menurut Emma memang sudah menjadi cita-cita dan keinginan Emma sejak dulu. Ia merasakan sendiri bagaimana hambatan di Bagian Hubungan Internasional. Bagaimana sulitnya ia mengumpulkan dan meminta bahan ke direktur-direktur, padahal dirinya hanya level kepala bagian.

EDISI 374 JANUARI 2006

Kesulitan juga ia rasakan ketika Bagian Hubint berada di Dit. Pabean dalam hal memerintah bagian teknis untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan disampaikan di forum internasional, termasuk sulit dalam mengambil keputusan. Namun, setelah masuk ke salah satu bagian di bawah Sekretariat, ia merasa agak ringan karena Sekretariat dianggap memiliki ‘tangan’ yang luas untuk meminta bantuan materi ke masing-masing direktorat. Meski dibentuk Direktorat Hubint setahun setelah ia pensiun tahun 1997 sehingga tidak ikut merasakan kiprah hubungan internasional di level eselon II, namun demikian Emma merasa senang karena telah ikut merintis bidang ini.

STRUKTUR ORGANISASI Setelah dinaikkan statusnya menjadi Direktorat, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan sistim dan prosedur, penegakan hukum, klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, dan kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2. Pelaksanaan urusan kerjasama internasional dibidang kepabeanan 3. Pelaksanaan urusan ratifikasi hasil kesepakatan kerjasama internasional di bidang kepabeanan 4. Koordinasi dan pelaksanaan hasil kesepakatan kerjasama internasional di bidang kepabeanan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Subdirektorat Kerjasama Internasional I: l Seksi Kerjasama WCO I l Seksi Kerjasama WCO II l Seksi Kerjasama WCO III 2. Subdirektorat Kerjasama Internasional II l Seksi kerjasama WTO, l Seksi Kerjasama Multilateral, l Seksi Kerjasama Bilateral 3. Subdirektorat Kerjasama Internasional III l Seksi Kerjasama APEC l Seksi Kerjasama ASEAN l Kerjasama ASEM 4. Subbagian Tata Usaha ris

DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL :

Mewakili DJBC di Forum Pabean Internasional Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk aktif berpartisipasi di forum pabean internasional dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, termasuk peningkatan di bidang organisasinya, dari yang semula Bagian Hubungan Internasional setingkat eselon III pada tahun 1998 dinaikkan menjadi Direktorat Kepabeanan Internasional setingkat eselon II.

S

ecara resmi tahun 1957, DJBC masuk menjadi anggota CCC (yang kemudian berubah nama menjadi WCO), CCC sendiri berdiri sejak tahun 1953. Setelah menjadi anggota CCC, DJBC masih agak lamban dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut, alasannya, bisa dikatakan karena faktor dari dalam negeri sendiri. Bisa dimengerti mengapa mengalami kelambatan, sebab terus terang saja, sebelum tahun 1970-an pemerintah lebih fokus ke masalah politik sementara segi-segi teknis seakan-akan dinomorduakan. Bisa dikatakan mulai aktif, setelah DJBC mulai mengadopsi BTN (Brussels Tarifs Nomenclatur), kira-kira sekitar tahun 1972, ketika BTN beralih ke CCCN (The Customs Cooperation Council Nomenclatur), seiring bangsa Indonesia memulai industrialisasinya (awal 1970-an). Dari situlah disadari bahwa kegiatan DJBC tidak bisa terpisah dengan lembaga internasional yaitu WCO dan otomatis jika masuk dalam suatu lembaga internasional menggunakan bahasa internasional. Jika Indonesia masuk ke pergaulan internasional, harus memakai bahasa internasional dan dalam bidang kepabeanan, bahasa internasional yang dipergunakan dalam forum-forum-pertemuan dan publikasi WCO adalah bahasa Inggris dan Perancis. Namun untuk kegiatan Technical Committee on Customs Valuation ditambah dengan bahasa Spanyol. Untuk The Administrative Committee for the Customs Convention on Container ditambah dengan dua bahasa lain yaitu, Spanyol dan Rusia.

BEA CUKAI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Seperti telah disampaikan sebelumnya, pada awal tahun 1950-an hubungan luar negeri atau kerjasama Bea dan Cukai dilakukan secara insidentil saja, belum melembaga seperti sekarang. Penanganan dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Iuran Negara dan ada kalanya dilakukan pejabat dari Jawatan Bea dan Cukai. Baru pada tahun 1960-an pada Biro I terdapat hubungan luar negeri dan tahun 1967/1968 terbentuklah Dinas Urusan Hubungan Luar Negeri pada Direktorat Pabean. Kemudian pada tahun 1974 dinas tersebut berganti nama menjadi Subdit Hubungan Internasional. DOK. WBC

DR. RB. PERMANA AGUNG. Tempatkan orang yang tepat.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi di bidang hubungan internasional agar efektif dan efisien, pada tahun 1975 Hubungan Internasional berubah menjadi Bagian Hubungan Internasional dan berada di bawah Sekretariat DJBC. Mengingat peningkatan kegiatan hubungan kepabeanan internasional yang pesat terutama sejak tahun 1990-an, maka sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.01/1998, antara lain ditetapkan peningkatan statusnya menjadi Direktorat Kepabeanan Internasional. Dr. RB. Permana Agung (mantan Dirjen Bea dan Cukai) yang ketika itu menjadi Direktur Pabean, salah satu pejabat yang mempunyai pemikiran untuk meningkatkan status Bagian Hubungan Internasional menjadi Direktorat Kepabeanan Internasional, untuk mengantisipasi kegiatan hubungan kepabeanan internasional yang semakin pesat. Ketika ditanya mengenai latar belakang pemikirannya ketika itu, Permana Agung menjelaskan, customs administration di negara manapun tidak ada yang monoton, artinya, ada administrasi pabean yang murni pabean, ada juga administrasi pabean plus excise (cukai). Contoh, di Amerika Serikat murni customs, sementara di negara-negara asia customs and excise, termasuk Indonesia.Jadi intinya memang, customs and excise (kepabeanan dan cukai) dan itu merupakan pilar utama daripada bangunan Direktorat Jenderal. Kemudian dengan perkembangan yang ada, terutama dari segi internasional, kepabeanan domain-nya paling dekat dengan perdagangan, terutama perdagangan internasional. Lantas jika

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA melihat struktur dan lingkup customs yang tidak terlepas dari perdagangan internasional, bisa dilihat kecenderungan yang terjadi adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, bisa saja dalam bentuk free trade area, customs unions, European economic market dan yang paling advance adalah economic union (yang terjadi di Eropa saat ini). “Hal ini yang harus kita bedakan dulu, sehingga melahirkan gagasan saya, kenapa perlu adanya Direktorat Kepabeanan Internasional. Saya selalu melatarbelakangi dengan konsepkonsep pemikiran,” demikian ujarnya. Masih mengenai latarbelakang pemikirannya, menurut Agung, integrasi ekonomi adalah satu pendekatan integrasi di bidang ekonomi dimana member (negara anggota) sepakat membuat satu komitmen yang sama. Kalau member sepakat mengatakan, oke sepakat berdagang antara member, tidak boleh ada hambatan apapun dan itu yang namanya free trade area. Misalnya ASEAN Free Trade Area (AFTA), North American Free Trade Area, apapun namanya yang sifatnya free trade area yang terpenting members sepakat jika melakukan intra trade, maka perdagangan antar mereka harus tidak boleh ada hambatan. Setelah hal itu berjalan lalu para members masih belum puas, lantas pertanyaannya sekarang, antar kita (member.red) memang tidak ada hambatan perdagangan, tetapi jika kita berdagang dengan negara di luar member itu bagaimana? Apakah aturannya lain ? Bagaimana jika sekarang kita samakan juga aturannya. Jika kita lakukan transaksi perdagangan internasional yang

melibatkan customs antar negara FTA tadi dengan negara di luar member, namanya bukan free trade area lagi, tetapi customs.

ANTISIPASI PERKEMBANGAN EKONOMI INTERNASIONAL Kondisi ekonomi perdagangan, lanjut Permana Agung, masih berkembang lagi dan harusnya institusi customs jeli memanfaatkan momen ini. Sebab diujung kegiatan ini semua adalah urusan customs. Bahkan jika sudah lebih berkembang lagi, akan ada kesepakatan lagi untuk lebih advance (maju.red), namanya economic union., seperti yang terjadi di Eropa sekarang dengan Euro-nya. Ini salah satu bentuk economic integrations yang paling advance. Indonesia saat ini berada dikancah ekonomi AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan dalam perjalanan sejarah bukti empiris membuktikan bahwa hal itu pada akhirnya akan terus bergulir. Pada waktu itu , Permana Agung menjadi Direktur Pabean berpikiran, jika Bea dan Cukai hendak mengarungi derap perubahan tadi cukupkah direktorat dit.pabean mengantisipasi perubahan itu sehingga kita akan menerima manfaat paling maksimal untuk ekonomi Indonesia ? “Untuk masalah tersebut, ketika itu dirasa masih belum banyak yang mengikutinya, karena pegawai sebagian tidak diikutkan dengan ilmu international economic, atau mungkin saja diikutkan dengan ilmu ini tetapi tidak ada sense-nya. Tidak mungkin direktorat pabean menangani semuanya, seperti teknis dan fasilitas pabean, semua yang berkaitan dengan prosedur, insentif kepabeanan, perpajakan, investor masuk, terus DOK. WBC

SECARA RESMI tahun 1957, DJBC masuk menjadi anggota CCC (yang kemudian berubah nama menjadi WCO).

10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

sampai ada lagi dimensi-dimensi internasional,” jelas Permana Agung. Dengan perubahan-perubahan itu, dirinya saja merasa kewalahan dan ia merupakan Direktur Pabean terakhir yang harus menangani hal-hal tadi sebelum terjadi perubahan ini, yaitu dibentuknya Direktorat Kepabeanan Internasional. “ Dirjen saya waktu itu Pak Soehardjo, kalau dia pergi dia akan merasa settle (percaya.red) kalau saya ada disampingnya. Mau diskusi dengan dirjen manapun, customs manapun beliau bilang asal saya ada disini,” ujarnya. Ia masih ingat ketika berbicara dengan teman-temannya termasuk dengan Soehardjo, bahwa salah satu masalah yang dihadapi Bea dan Cukai selain SDM adalah organisasi. Kalau organisasi DJBC tidak di equip atau dilengkapi dengan unit-unit yang bisa mengantisipasi permasalahan masa depan, begitu masalah itu ada maka ‘tenggelam’ ..’tergagap’. Jadi dari awal, harus diletakkan pondasi ini dan karena itu gagasan Permana Agung, agar pecah Direktorat Pabean dan harus ada yang namanya Direktorat Kepabeanan Internasional. Itulah yang melatar belakangi, pemikiran dan gagasan Permana Agung. Hal penting lainnya mengapa perlu dinaikkan menjadi eselon dua menurutnya, dari segi skup administrasi pabean dimanapun, tulang punggungnya adalah konvensi internasional yang dibuat oleh World Customs Organization (WCO). Misalnya. konvensi tentang penyelundupan, Arusha declaration, Konvensi Harmonize System, Kyoto Convention yang semua itu menjadi back bone (tulang punggung) yang harus diintepretasikan sesuai kepentingan nasional masing-masing negara, sehingga lahirlah UU Kepabeanan di semua negara. Karena itu, dimensi internasionalnya sangat kental. “Nah kalau dimensi internasionalnya sangat kental dan kita ingin mengarungi perubahan itu, apa cukup setingkat eselon III ? Itu pertanyaan saya waktu itu. Saya kira tidak cukup dan ini harus menjadi direktorat setingkat eselon dua. Itu argumentasi saya, sampai-sampai debat dengan Menpan, Depkeu , Sekjen dengan Organtanya,” demikian cerita Permana Agung. Berbicara tentang kendala yang dihadapi ketika kegiatan Hubint masih menjadi satu bagian dari direktorat, apa yang dirasakan Permana Agung, sama dengan yang dirasakan para seniorseniornya, seperti yang diungkapkan Emma NR. Soetomo sebelumnya. Menurut Permana Agung, saat direktoratnya masih menjadi satu yaitu di Dit. Kepabeanan, pengalamannya ketika sebagai ketua delegasi Indonesia Customs, baik itu ASEAN, AFTA, Asia Pasifik, APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), European Meeting, hingga WCO, delegasi Indonesia duduk

DOK. WBC

bersama-sama rekan customs negara lain. Dan yang dirasakan, betapa DJBC telah tertinggal jauh. “Mereka mapnya tebal, setiap materi satu map tersendiri berisi materi customs procedures, customs valuation, auidt system, itu orang-orangnya ahli semua dan sangat spesifik unit, ketika bicara valution mereka langsung tukar posisi, dengan bicara Bahasa Inggris fasih. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang sarat mereka mengajukan usulan,” ujar Permana Agung. Bercermin dari itu, lantas pemikiran Permana Agung, berarti dibutuhkan persiapan SDM yang tangguh untuk bidang ini. Dan itu hanya bisa terwujud jika Dit. Kepabeanan Internasional tidak hanya setingkat eselon III. Jika DJBC memiliki Direktur Kepabeanan Internasional, akan memiliki Sub Direktorat Hubungan ASEAN, Eropa, dapat menangani bidang valuation maupun prosedur. Dan itu diyakininya akan semakin tangguh.

HARUS JELI MANFAATKAN MOMEN INTERNASIONAL Berbicara tentang kiprah Dit.Kepabeanan Internasional saat ini, yang masih ia ikuti perkembangannya, Permana Agung menilai, dari segi frekuensi meeting memang sudah banyak diikuti, tetapi dari segi content (isi.red) dirasakannya masih belum maksimal. Ditegaskannya, saat ini keterlibatan DJBC di forum internasional content-nya belum maksimal. Dari sudut pandangnya, ia melihat volume pertemuan atau rapat sering dilakukan, tetapi apakah yang diserap dari rapat itu merupakan ekspresi kepentingan dunia internasional dimana customs menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Dan seberapa jauh hal itu menjadi latar belakang dan kebutuhan untuk menjadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi dibidang Bea dan Cukai. “Itu yang menurut saya sangat tipis. Datang kesana ya sudah selesai pulang rapat, tulis laporan selesai, tidak ada follow up, itu sebabnya begitu temanteman Bea dan Cukai mengumpulkan JICA (Japan International Cooperation Agency.red), atau dari asosiasi Korea, ini kan pedagang-pedagang internasional selalu mengeluh sama customs,” ujarnya. Kalau kita jeli, sebenarnya yang dikeluhkan merupakan content dari semua peraturan internasional yang jika dari awal diantisipasi dan dibenahi tidak perlu terjadi. Dan Agung mengharapkan SDM yang siap mengikuti kepabeanan internasional harus memasang mata telinganya, waspada terhadap contentnya, “Tangkap itu ! pulang lalu jabarkan ke dalam bahasa operasional, kaitkan dengan UU lalu laksanakan.” Jika itu bisa dilaksanakan tanpa menunda-nunda ia yakin semua keluhan-keluhan international forwarder atau apapun akan menjadi semakin minimal.

SDM YANG SIAP mengikuti kepabeanan internasional harus memasang mata telinganya dan waspada terhadap content -nya.

Tentang upaya DJBC mensejajarkan diri dengan international Customs,dikatakannya masih sangat jauh. “Jangankan dengan customs dunia, dengan direktorat jenderal yang lain kita harus bekerja keras mensejajarkan diri. Itu jawaban saya politis sekali, saya tidak mengatakan kalau kita ini lemah. Jangankan sampai pada tingkat international customs, dengan jajaran domestik saja masih harus bekerja keras agar institusi kita dihargai, direspeki dan dihormati. Buat supaya anda bangga menjadi pegawai bea cukai, bangga mempunyai harga diri” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Departemen Keuangan. “Sekarang perang kita itu adalah perang citra sebab citra paling gampang dimanipulir, kalau harga diri naik, performance naik, maka kita akan bisa sejajar

dengan institusi pabean internasional, ”tambahnya.

ORANG YANG TEPAT Permana Agung berharap, jangan sampai Direktorat Kepabeanan Internasional menjadi tempat ‘buangan’. Menurutnya itu tidak fair . Untuk meminimal semua itu, jawaban Permana Agung hanya satu, find a good man. Sekarang kita akan membawa kemana DJBC, jawabannya find a good man. Dan saya kutip ini, dari Internasional Transparency. Banyak good men-good men di DJBC.Di bangsa ini yang bertanggung jawab untuk menciptakan iklim atau kondisi bukan anak buah, jangan harapkan dari anak buah akan tercipta iklim, tetapi itu menjadi tanggung jawab para leaders,” demikian tandas Permana Agung. ris

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA

Strategi

Capacity Building DIBIDANG KEPABEANAN

Directorate of Capacity Building, bertugas membantu WCO untuk mencapai visi dan misinya. Direktorat ini bekerjasama dengan sub direktorat lainnya dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui program yang berkaitan dengan operasional di lapangan, terutama untuk negara anggota.

A

dministrasi kepabenan di seluruh dunia memainkan peranan penting dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah yang krusial untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan nasional. Kepabeanan dalam hal ini, selalu menjadi pintu utama, dimana hampir seluruh dunia melihat apakah suatu negara berbuat banyak untuk menyamakan persepsi, termasuk bagi organisasi yang terlibat dalam perdagangan internasional yang erat kaitannya dengan kebijakan investasi luar negeri. Tanpa administrasi Kepabeanan yang efisien dan efektif, pemerintah

tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya sebagai revenue collection, trade facilitation, trade statistics dan melindungi masyarakat berkaitan dengan masalah keamanan dan sosial. Kontribusi Kepabeanan pada pembangunan nasional memiliki potensi yang sangat besar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu di seluruh dunia. Sayangnya, sampai saat ini beberapa inisiatif mengenai capacity building gagal mencapai tujuannya. Karena itu cara pandang komunitas Pabean Internasional saat ini harus tetap fokus, terkoordinasi untuk melaksanakan DOK. WBC

TANPA ADMINISTRASI kepabeanan yang efisien dan efektif, pemerintah tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya sebagai revenue collection, trade facilitation, trade statistics dan melindungi masyarakat.

12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

capacity building di masing-masing administrasi pabean negara berkembang maupun yang lainnya. Permasalahan peran dan tanggung jawab kepabeanan selalu sama setiap tahunnya, namun kewenangannya kini sudah dibatasi dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini dapat dilihat antara lain; l Globalisasi dan perkembangan yang berkelanjutan pada level perdagangan Internasional l Kepedulian Internasional yang sangat tinggi pada masalah biaya dan inefisiensi dan formalitas di perbatasan l Meningkatnya investasi swasta dalam sektor logistik modern, pengawasan inventaris, perusahaan dan sistem informasi serta meningkatnya harapan kepada institusi kepabeanan dan perkiraan mengenai proses impor ekspor l Meningkatnya penggunaan dan ketersediaan akan informasi terbaru dan teknologi komunikasi l Meningkatnya kebijakan dan prosedur langsung dengan komitmen internasional seperti mengaksesi WTO l Meningkatnya kompetisi untuk investasi asing l Berkembangnya kesepakatan perdagangan regional yang berdampak pada meningkatnya kompleksitas pada administrasi formal dan pengawasannya di wilayah l Meningkatnya kapasitas kerja dan harapan kepada pemerintah yang diiringi dengan meningkatnya atau menurunnya keuangan dan alokasi tenaga kerja l Meningkatnya kepedulian dan integritas pada pemerintahan yang baik diantara institusi kepabeanan l Dengan adanya serangan teroris pada 11 September, maka peran kepabeanan ditingkatkan untuk

DOK. WBC

melindungi masyarakat dalam rangka menjaga keamanan nasional. Hasil dari perubahan yang berkembang tadi, antara komunitas bisnis dengan institusi keuangan internasional diperlukan adanya administrasi kepabeanan yang efektif untuk prospek ekonomi sosial negara berkembang. Sehingga jelas bahwa peran maksimal dan etika administrasi kepabeanan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan penerimaan yang dapat membantu pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan kepercayaan pada kualitas dan integritas institusi pemerintahan Dalam pengertian umum kepabeanan, seperti tarif telah ditekan secara progresif. Reformasi fasilitasi perdagangan yang mengacu pada batasan non tarif pada perdagangan menjadi sangat penting. Mengacu pada negosiasi perdagangan multilateral di putaran Uruguai, negara berkembang mengambil banyak hal yang berkaitan dengan kepabeanan.

CAPACITY BUILDING DALAM KONTEKS KEPABEANAN Dalam konteks Kepabeanan, capacity building adalah memahami perkembangan atau meningkatkan keterampilan, kompetensi, sarana, proses dan sumber yang dibutuhkan untuk menunjukkan kapasitas administrasi kepabeanan untuk menyebarkan fungsi dan mencapai tujuannya. Hal ini membutuhkan proses yang terus menerus dan meluas termasuk di dalamnya seluruh aspek administrasi kepabeanan. Ini tidak dapat dilakukan bila terdapat keterbatasan teknis yang berbasis single issue (isu tunggal). Dari contoh diatas, efektifnya implementasi WTO valuation agreement membutuhkan bukan hanya kesepakatan antar negara, sebab ini membutuhkan perubahan peraturan, pembentukan infrastruktur administrasi yang baru, pembangunan dan implementasi sistem dan prosedur dan peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas Kepabeanan di suatu negara. Sementara model yang sifatnya universal untuk administrasi pabean yang modern belum ada, komunitas pabean internasional yakin pada kegiatan capacity building yang ada, institusi kepabeanan harus fokus pada peningkatan kinerja Kepabeanan dan mengacu pula pada prinsip-prinsip umum yang ada pada revised Kyoto Convention. Prinsip berdasarkan Kyoto Convention tersebut adalah: l Integritas: administrasi kepabeanan harus bebas dari korupsi dan

WCO telah membentuk satu direktorat baru yang bernama Directorate of Capacity Building

l

l

berusaha meningkatkan integritas hingga pada level tertinggi. Transparansi: undang-undang kepabeanan, regulasi panduan administrasi dan prosedur harus memudahkan masyarakat dan klien Akuntabilitas: administrasi kepabeanan harus bertanggung jawab terhadap tindakannya secara

l

l

transparan dan proses administrasi yang mudah Prediktabilitas : undang-undang kepabeanan, regulasi, petunjuk kepabeanan dan prosedur harus dijalankan secara stabil dan seragam. Fasilitasi dan kontrol : setelah memastikan pelaksanaan UndangUndang Kepabeanan telah DOK. WBC

ADMINISTRASI KEPABEANAN harus bebas dari korupsi dan berusaha meningkatkan integritas hingga pada level tertinggi. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

13

LAPORAN UTAMA DOK. WBC

l

l

l

l

SEMINAR REGIONAL WCO mengenai Application and Maintenance of WTO valuation agreement yang diadakan 30 Mei-3 Juni 2005 di Academy of Customs and Excise Malaysia (AKNAL) di Malaka Malaysia, diadakan oleh ROCB (WCO Asia Pasific Region Office for Capacity Building) atau Kantor Perwakilan WCO di Asia Pasifik yang menangani masalah capacity building. l

l

l

l

l

l

l

14

dijalankan dengan baik, administrasi pabean harus menjalankan fasilitasi proses dan pengeluaran barang berdasarkan pada peraturan perdagangan dengan menggunakan manajemen resiko Pelayanan pada klien: administrasi kepabeanan harus terus meningkatkan pelayanan kepada klien Standarisasi: undang-undang kepabeanan peraturan dan petunjuk pelaksanaan harus sesuai dengan keadaan yang sesuai dengan standard internasional Simplifikasi: undang-undang kepabeanan peraturan dan petunjuk pelaksanaan harus sesederhana mungkin sehingga proses pengeluaran barang dapat dilakukan degan cepat Intervensi minimum: administrasi pabean harus menjalankan sistem manajemen resiko dan audit berbasis kontrol untuk mengidentifikasi kegiatan resiko tinggi, orang, kargo dan alat angkut batasan tingkat intervensi Kepabeanan Informasi dan teknologi informasi: administrasi pabean harus maksimal dalam penggunaan informasi dan teknologi komunikasi untuk memfasilitasi adopsi prinsip dasar yang terdapat dalam Kyoto Convention Kerjasama dan kemitraan: institusi kepabeanan harus membangun hubungan kerjasama dengan stakeholder termasuk didalamnya lembaga pemerintahan lainnya, sektor swasta dan administrasi kepabeanan lainnya. WARTA BEA CUKAI

l

l

Perbaikan yang berkelanjutan: kepabeanan harus menjalankan standar kinerja dan menjalankan sistem dan prosedur yang berkelanjutan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas diseluruh lini proses usaha. Peningkatan perbaikan : kepabeanan harus bekerjasama dengan klien untuk mebantu mereka dalam meningkatkan kemampuannya.

MULAI BERTUGAS JANUARI 2006 Untuk peningkatan modernisasi dan reformasi kepabeanan maka harus difokuskan pada pelaksanaannya atau mengacu pada manajemen dan kapasitas administrasi kepabeanan. Untuk itu WCO telah membentuk satu direktorat baru yang bernama Directorate of Capacity Building dan telah mengangkat Lars Karlsson sebagai pejabat direktur. Rencananya, direktorat ini akan mulai menjalankan tugasnya mulai Januari 2006. Directorate of Capacity Building ini, nantinya bertugas : l menyediakan pelatihan dan training yang berkualitas untuk membentuk Manajemen SDM. l Berusaha menjalankan misi penilaian kepada anggota, untuk mengindentifikasi dan mengembangkan kebutuhan secara bertanggung jawab. l Memberikan masukan dan arahan berkaitan dengan isu Human Resource Development (HRD) yang berkaitan dengan misi bantuan teknis yang mengacu pada sub direktorat teknis. l Mengacu pada program

EDISI 374 JANUARI 2006

persahabatan yang sepakat untuk bersama-sama menuju manajemen yang moderen dalam hal peningkatan program pelatihan dan manajemen yang mengacu pada Sekretariat WCO dan administrasi donor lainnya. Keterlibatan fasilitas WCO dalam rangka reformasi kepabeanan dan program modernisasi diikuti oleh negara anggota. Merancang dan mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan integritas pada negara anggota Memberikan kesempatan pada Sekretariat WCO dalam rangka menjalankan program, pemberian pelatihan serta bantuan teknis. Sekretariat Pusat WCO, bertindak sebagai tenaga ahli untuk masalah HRD, termasuk di dalamnya memberikan pelatihan analisis, pengembangan sistem pelatihan, pelatihan untuk para trainer, kurikulum desain dan evaluasi kegiatan HRD. Mempromosikan dan menfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman diantara negara anggota, berkaitan dengan masalah HRD secara keseluruhan integritas dan masalah modernisasi reformasi kepabeanan.

Dan dalam rangka seminar regional WCO mengenai Application and Maintenance of WTO valuation agreement yang diadakan 30 Mei-3 Juni 2005 di Academy of Customs and Excise Malaysia (AKNAL) di Malaka Malaysia, diadakan oleh ROCB (WCO Asia Pasific Region Office for Capacity Building) atau Kantor Perwakilan WCO di Asia Pasifik yang menangani masalah capacity building. Pada seminar ini, para perwakilan dari beberapa negara peserta mempresentasikan situasi terbaru mengenai valuation dan permasalahannya. Selanjutnya permasalahan tersebut didiskusikan bersama dengan para peserta pada sesi seminar berikutnya. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Kerjasama Internasional I, Dit. Kepabeanan Internasional DJBC, Dra. Istyastuti W. Asri, Msi. Beberapa seminar yang diadakan oleh ROCB bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya diantaranya dengan UNDP / UNESCAP Trade Facilitation Fasilitation 16-17 Agustus 2005 di Thailand, termasuk beberapa seminar lainnya yang diadakan ROCB. ris Sumber : terjemahan bebas dari WCO “Customs Capacity Building Strategy Prepared by the World Customs Organization on behalf of the international Customs Community”

PERWAKILAN BEA DAN CUKAI DI LUAR NEGERI:

Membina Kerjasama dan Mengembangkan Network

Mungkin tidak semua pembaca mengetahui, mengapa harus ada perwakilan Bea dan Cukai di sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Keberadaan mereka ditempatkan di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di beberapa negara adalah mewakili kepentingan dinas setingkat Direktorat Jenderal.

P

erkembangan perdagangan internasional yang berlangsung begitu pesat harus diantisipasi oleh institusi kepabeanan di seluruh dunia untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi, terutama dalam bidang tarif dan harga. Hal inilah yang mendorong pemerintah menempatkan perwakilan Bea dan Cukai di sejumlah kota besar di luar negeri yang menjadi pusat perdagangan atau yang volume ekspor impornya tinggi dengan Indonesia, antara lain; Hongkong, Singapura, Jepang (Tokyo) dan di Brussel. Ketika redaksi merencanakan pembuatan tulisan ini, baru saja dilakukan mutasi di DJBC, termasuk mutasi para perwakilan Bea dan Cukai di luar negeri. Tentunya dengan keterbatasan waktu dan DOK. WBC

SAMSUAR SAID. Disamping atas perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan PRIME, Atase Keuangan juga menghadiri sidang-sidang internasional yang diselenggarakan berbagai organisasi internasional

kesibukan para pejabat lama dan pejabat baru yang mendapat mutasi menyebabkan redaksi tidak bisa melakukan wawancara dengan semua Perwakilan Bea dan Cukai di luar negeri. Berikut ada dua mantan pejabat perwakilan, yaitu Drs. Achmad Riyadi mantan Kepala Bidang Keuangan/ Perwakilan Bea dan Cukai di Singapura (yang digantikan Hendra Prasmono SH, M.IH) dan Drs. Samsuar Said MSc, mantan Kepala Bidang Keuangan PTRI (Perwakilan Tetap Republik Indonesia) di Brussels (yang digantikan Drs. Maryanto, M.M) yang dapat kami tampilkan dalam tulisan ini.

PERWAKILAN BEA DAN CUKAI DI SINGAPURA Tugas Kepala Bidang Keuangan/ Bea dan Cukai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara, termasuk di Singapura, Drs. Achmad Riyadi adalah menjalankan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan yang dibebankan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Tugastugas yang saya jalankan berlandaskan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Keuangan, ’ ujarnya. Tugas-tugas yang dijalankan Riyadi bisa dikatakan cukup padat dikarenakan Singapura merupakan partner dagang ketiga bagi Indonesia dan seperti sudah diketahui, pemasukan barang ke Indonesia sebagian besar terlebih dulu masuk (transit) ke Singapura. Karena itu, salah satu tugas perwakilan yang dijalankan Riyadi, disamping menjaga hubungan baik dengan instansi yang menjadi counterpartnya (institusi berpartner) bagi Bea

dan Cukai, juga melakukan kerjasama terutama dengan Customs Singapura, selain itu, Immigration and Check Point Authority, termasuk dengan CNB. Selain institusi di Singapura yang telah disebutkan, hubungan baik juga dijalin dengan Port Shipment Authority (Kantor Pelabuhan). Salah satu perhatian serius yang Riyadi lakukan selama bertugas di Singapura adalah mengenai bidang pengawasan, terutama pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar, khususnya barang yang masuk dalam commodity protector dan barang-barang terlarang (seperti narkoba). Sebagaimana yang telah dirintis para pendahulunya, kerjasama dengan Customs Singapura sudah WBC/ZAP

AHMAD RIYADI. Salah satu perhatian serius yang Achmad Riyadi lakukan selama bertugas di Singapura adalah mengenai bidang pengawasan, khususnya pemberantasan dan penyelundupan narkotika.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

15

LAPORAN UTAMA DOK. WBC

UMUMNYA PERSOALAN yang diajukan timbul sebagai akibat kurang dipahaminya prosedur impor baik oleh eksportir di luar negeri maupun mitra kerja di Indonesia.

menjadi prioritas, hal ini dikarenakan Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki institusi customs. Kerjasama tersebut antara lain di bidang sistem dan prosedur, undangundang kepabeanan, yang tujuannya untuk mengetahui penerapan prosedur kepabeanan di masingmasing kedua negara. Disamping itu juga, training komputer untuk prosedur audit, termasuk juga training Post Clearance Audit dengan mengikutsertakan pegawai dari DJBC untuk dilatih di Singapura, termasuk Riyadi sebagai pesertanya. “Training seperti ini sudah dirintis kawan-kawan saya dulu dan masih diteruskan,” ujar Riyadi,

KERJASAMA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN NARKOTIKA Kerjasama pengawasan yang dilakukan Riyadi dengan beberapa instansi pemerintah di Singapura khususnya pada komoditi secara umum, sedangkan pengawasan terhadap keluar atau masuknya narkoba dan barang-barang terlarang lainnya secara ilegal ke wilayah ke dua negara ditangani secara khusus bekerja sama dengan Centre Narcotic Bureau (CNB) yang didukung pula oleh instansi customs, Port Shipment Authority of Singapura dan pihak kepolisian Singapura. Dengan adanya joint operation 16

WARTA BEA CUKAI

untuk pengawasan ini, paling tidak, menurut Riyadi, oknum yang ingin memasukkan narkotika atau barang larangan lainnya, akan berpikir seribu kali, karena adanya kerjasama pengawasan ini. Kerjasama pengawasan narkotika yang sudah berlangsung selama dua tahun ini, mulanya pada tahun pertama saling memberikan informasi, kemudian di tahun kedua mulai melakukan operasi penegahan dan penangkapan tersangka pembawa narkotika di Pulau Batam. Indonesia dan Singapura, memang sama-sama memiliki kepentingan dalam hal pengawasan. Dan untuk melakukan pelatihan dibidang pengawasan khususnya narkotika, Singapura sudah pernah mengirimkan 10 orang instrukturnya ke Batam. Selain melakukan latihan, tim ini juga mengunjungi tempattempat yang disinyalir rawan akan pemasukan narkotika. “Kerjasama ini penting buat kita, paling tidak penyelundupan narkotika bisa diminimalisir. Ada kerjasama saja masih berani menyelundup apalagi kalau tidak ada kerjasama sama sekali. Nah tanpa kerjasama tentunya akan lebih sulit buat kita, sebaliknya kalau ada kerjasama tentu lebih mudah. Di Singapura beberapa bulan lalu sudah ada warganya dihukum mati karena membawa narkotika,’ ujar Riyadi

EDISI 374 JANUARI 2006

yang mengatakan untuk kerjasama dengan Immigration and Check Point Authority, rencananya terlaksana mulai tahun 2006. Dan pada intinya DJBC menginginkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Riyadi pun yakin penggantinya, memiliki kemampuan untuk lebih memajukan kerjasama tersebut, “Apalagi Pak Hendra orang P2, mudah-mudah bisa lebih bagus lagi,” demikian katanya. Disamping melakukan kerjasama dengan sektor pemerintah, dengan sektor swasta pun ia lakukan, antara lain dengan asosiasi pedagang di Singapura yang hendak berinvestasi di Indonesia. Investor-investor tadi berkonsultasi kepada Riyadi meminta penjelasan tentang penerapan peraturan kepabeanan di Indonesia, termasuk instansi pemerintah mana saja yang harus ditemui setibanya di Indonesia, termasuk kerjasama yang dilakukan Riyadi di Singapura dengan pihak konsultan bisnis. “Investor-investor merasa tidak kesulitan karena peraturan kepabeanan sama-sama menganut Harmonize System dari WCO, umumnya penerapannya sama, jadi tidak ada masalah, karena biasanya punya perwakilan di Indonesia,“ kata Achmad Riyadi, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Tipe A Khusus Soekarno-Hatta yang ketika di Singapura bersama atase KBRI di Singapura giat mempromosikan Indonesia untuk para investor Singapura, baik melalui seminar maupun business meeting.

PERWAKILAN BEA DAN CUKAI DI BRUSSELS Ruang sidang Markas Besar WCO, sepertinya tidak pernah sepi dari pertemuan, mulai dari Senin sampai Jumat. Baik itu dalam bentuk seminar, simposium atau sidangsidang yang dilakukan Direktorat yang ada di WCO maupun rapat komite-komite. Karena dalam satu tahun bisa diselenggarakan sebanyak 40 kali persidangan. Menurut, mantan Perwakilan Bea dan Cukai di WCO, Samsuar Said, disamping mengikuti pertemuanpertemuan di WCO, dia juga harus menyempatkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di PRIME (Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa). Di Brussels sendiri, ada dua Duta Besar RI, pertama, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia dan lainnya Duta Besar Luar Biasa untuk PRIME. Semula Atase Bea dan Cukai berada di bawah kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Belanda, tetapi setelah PRIME ada di Brussels, Atase Bea

dan Cukai berada di bawahnya. Fungsi Perwakilan Bea dan Cukai, menurut Samsuar adalah turut berperan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh WCO, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi Administrasi Pabean melalui pemberian kemudahan perdagangan, pemberantasan penyelundupan dan pengumpulan penerimaan negara. Peran serta yang dimaksud Samsuar, diwujudkan dengan cara menghadiri berbagai sidang WCO baik yang diselenggarakan di Brussels maupun di luar Brussels. Disamping atas perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan PRIME, Atase Keuangan juga menghadiri sidang-sidang internasional yang diselenggarakan berbagai organisasi internasional, antara lain WTO dan PBB, khususnya yang terkait dengan trade facilitation, rules of origin, access to market, valuation, transportation dan narkotik.

Sekretariat WCO dan Atase Bea dan Cukai Administrasi Pabean negara lainnya yang ditempatkan di Brussels yang berkepentingan dengan suatu agenda item tertentu guna mendapatkan input mengenai prediksi arah jalannya sidang dan posisi Administrasi Pabean negara dimaksud. Apabila diperlukan, ia juga melakukan konsultasi dengan Kantor Pusat DJBC untuk mendapatkan arahan terkait dengan penyusunan posisi DJBC dalam pembahasan agenda sidang tertentu. Hasil dari sidang tersebut selanjutnya dilaporkan kepada DJBC dan Departemen Luar Negeri melalui PRIME. Menurut Samsuar yang kini

menjabat sebagai Kasubdit Fasilitas Pertambangan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC, pada dasarnya faktor kerjasama untuk membuahkan suatu kegiatan menjadi berhasil dan berdaya guna merupakan kunci keberhasilan tugas dari seorang Perwakilan Bea dan Cukai. Ia mengaku, dirinya tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat internasional tersebut tanpa kerjasama yang solid dan mengembangkan jaringan kerja (network) dengan PRIME, KBRI, DJBC, Sekretariat WCO dan para Atase Bea dan Cukai negara lain yang ditempatkan di Brussels. ris DOK. WBC

MERESPON PERMINTAAN Fungsi lain yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh Atase Keuangan Bea dan Cukai adalah fungsi pelayanan, yaitu merespon berbagai inquiries (permintaan), baik yang langsung diajukan oleh berbagai KBRI di negara lain, maupun oleh masyarakat dan pelaku perdagangan dari berbagai negara yang sejauh ini diterima dari Belgia, Irlandia, Spanyol, Swedia dan Belanda, Inggris, Bangladesh, Thailand, termasuk Indonesia. Inquiries itu, lanjut Samsuar, berawal dari isu prosedur impor, barang untuk dipakai, barang pindahan, impor sementara, klasifikasi, bea masuk, nilai pabean, excess charges dan kebijakan tarif, serta dokumen impor yang diperlukan supplier untuk mendapat pengembalian pajak ekspor. Umumnya persoalan yang diajukan timbul sebagai akibat kurang dipahaminya prosedur impor baik oleh eksportir di luar negeri maupun mitra kerja di Indonesia. Namun, apabila inquiries tersebut menyentuh isu-isu yang komplek, maka Perwakilan Bea dan Cukai melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Kantor Pusat DJBC, dalam hal ini Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Pencegahan dan Penyidikan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terkait. Sebelum membahas suatu permasalahan dalam sidang WCO, menurut Samsuar, Perwakilan Bea dan Cukai lebih dulu mempelajari secara seksama agenda sidang . Apabila diperlukan, ia mengadakan pertemuan informal dengan

ADMINISTRASI KEPABEANAN harus terus meningkatkan pelayanan kepada klien. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

17

WAWANCARA

Drs. Kamil Sjoeib, MA. DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL

“POSISI KITA DI WCO SANGAT STRATEGIS”

Perkembangan perdagangan dan ekonomi dunia yang terus berkembang, mau tidak mau akan diikuti pula oleh komponennya, salah satu komponen itu adalah komponen kepabeanan. Tidak dapat dipungkiri keterlibatan DJBC di forum World Customs Organization (WCO) adalah satu cara untuk bisa mengikuti perkembangan dunia yang dinamis ini. DJBC selalu berusaha untuk bisa memantau perkembangan dunia agar tidak tertinggal. Untuk mengetahui kiprah DJBC di dunia internasional, berikut ini petikan wawancara Aris Suryantini dengan Direktur Kepabeanan Internasional Drs. Kamil Sjoeib,MA. Berikut wawancaranya. Setelah kurang lebih 48 tahun masuk menjadi anggota WCO, bagaimana menurut Anda keberadaan DJBC di forum ini ? Menurut saya yang paling penting untuk diluruskan mengenai keanggotaan kita di World Customs Organization (WCO), yang sebelumnya bernama CCC (Customs Cooperation Council). Keanggotaan DJBC disana bukan hanya untuk kepentingan kepabeanan saja, tetapi itu justru penting untuk seluruh unsur yang berkaitan dengan hubungan bilateral maupun multilateral yang mengenai masalah ekonomi dan perdagangan, 18

WARTA BEA CUKAI

baik itu di instansi kita mau pun di departemen lain. Ada kesan seakan-akan semuanya itu urusannya Bea dan Cukai. Padahal kalau kita lihat setiap kita melakukan hubungan bilateral bidang ekonomi termasuk perdagangan mau tidak mau kita akan kembali pada basic-nya salah satunya produk WCO yang biasa disebut ratifikasi, jadi bukan semata prosedur. Misalnya kita bicara mengenai rules of origin, mau tidak mau kita bicara mengenai ratifikasi, mana yang kita lindungi, begitu juga saat membicarakan kebijakan industri dalam negeri, kita kembali pada produk ratifikasi.

EDISI 374 JANUARI 2006

Saya mengharapkan justru di dalam Bea dan Cukai termasuk instansi lain memahami keterlibatan kita di WCO sangat penting dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Tidak hanya semata kepentingan customs saja disana, tetapi ada kepentingan negara. Kalau negosiator kita bertemu dan berbicara dengan negara lain mengenai suatu agreement ekonomi perdagangan, dasarnya adalah dari ketentuan kepabeanan. Jadi posisi kita di WCO sangat strategis. Jadi selama ini ada anggapan keberadaan Bea dan Cukai di WCO

hanya untuk kepentingan Kepabeanan saja? Pemahaman yang saya lihat seperti itu, tapi pada prakteknya kita tidak bisa lepas dari institusi lain. Waktu kita pernah bertemu dengan Jepang untuk membicarakan economic partnership agreement, disitu pembicaraan terbagi menjadi 11 working group. Salah satu dari working group tersebut membahas mengenai customs procedures. Setelah kita ikut ternyata kita juga dibutuhkan di working group yang lain. Misalnya dalam working group IPR (Intellectual Property Right), kita dibutuhkan disana dan lain sebagainya. Jadi disini kalau kita bicara mengenai ekonomi perdagangan yang sifatnya internasional, mau tidak mau produk WCO yang sudah kita adopsi ini merupakan bahan yang sangat penting. Mengenai perwakilan kita di luar negeri apakah perlu adanya penambahan personil? Saat ini berkembang semacam keinginan untuk mengurangi perwakilan di luar negeri khususnya mengenai masalah keuangan yang dianggap bisa ditangani oleh instansi lain. Tapi saya pikir, yang kita lakukan disana sifatnya teknis kebeacukaian. Contohnya di Brussel, tidak mungkin kalau orang yang tidak mendapatkan pendidikan mengenai klasifikasi, mengenai valuation duduk di sidang WCO. Dia pasti tidak ngerti apa ceritanya disana (WCO). Hal ini pernah dicoba tapi hasilnya tidak optimal. Sebagai contoh, WCO melakukan semacam meeting mengenai IPR dan mengundang para pengusaha. Disitu kita melihat pihak bisnis untuk coba memerintah suatu negara untuk menegakkan ketentuan IPR. Disitu barang-barang yang datang mereka maunya agar Bea dan Cukai yang bertindak. Bea Cukai bilang OK kami bertindak, itu merupakan suatu pekerjaan tambahan dan pasti ada konsekuensinya. Misalnya, kalau ditangkap siapa yang bayar gudangnya, kalau barang itu harus dimusnahkan siapa yang menanggung social costnya. Itu semua sebenarnya bukan tugas kita, maka itu perlu ada suatu regulasi dan harus ada tindakan yang konkrit, tidak hanya di bea cukai saja. Jadi disitu ada suatu permasalahan yang sifatnya global dan disana tidak bisa lepas dari keberadaan Bea dan Cukai. Jadi dapat atau tidak hal ini ditangkap oleh orang-orang yang tidak mengerti masalah kepabeanan, padahal kontribusi dari hal ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. Misalnya, single window. Yang paling maju di bidang single window, terus terang Bea dan Cukai. Padahal leading agency-nya bukan Bea dan Cukai, tetapi kita yang dominan dalam implementasinya. Tetapi bukan saatnya kini saling

menyalahkan atau menunjukkan siapa yang paling unggul,..buang waktu dan energi . Maka itu, kita harus merangkul untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan di DJBC sendiri bagaimana keberadaan Direktorat Kepabeanan Internasional? Saya berharap agar teman-teman di Direktorat Kepabeanan Internasional maupun di direktorat lain jangan melihat kepabeanan internasional ini sebagai ‘travel biro’ yang ngurus perjalanan orang ke luar negeri. Jadi kalau ada yang bilang “enak ya jalanjalan ke luar negeri” sebenarnya yang capek itu menyiapkan bahan materi yang akan dibawa ke luar negeri dan segala macam persiapannya. Seperti beberapa waktu lalu, ketika saya pergi ke Jordania dan waktunya sangat mepet sekali, sementara kita belum pernah terlibat secara langsung dengan institusi kepabeanan disana. Selama ini hanya diwakili saja dengan teman-teman di perdagangan (Departemen Perdagangan). Pihak Jordania mengirimkan draft dari agreement untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita siapkan counter-nya (tanggapan) dalam waktu yang sangat mepet, padahal selama ini kita kurang mengetahui profil negara Jordania, terutama untuk perdagangannya. Ternyata setelah kita pelajari, Jordania adalah salah satu negara di timur tengah yang mempunyai hubungan baik dengan berbagai negara di dunia. Uniknya, dia itu tidak punya resources (sumber daya), seperti negara tetangga lainnya. Tampaknya Jordania akan menuju seperti Singapura di Asia Tenggara dan arahnya akan ke sana. Mereka ingin menjalin kerjasama berkaitan dengan adanya Kawasan Berikat di Batam. Nah kita harus siap mengenai hal itu. Salah satu yang ingin mereka capai dari pertemuan itu ingin membuat agreement di bidang kepabeanan disamping bidang lainnya. Dari setiap pertemuan di luar negeri atau di WCO, bagaimana bentuk implementasi dari pertemuan tersebut? Kita menginformasikan kepada direktorat terkait, bahwa ada suatu konvensi yang harus kita antisipasi agar tidak ketinggalan. Jadi tidak bisa diukur kehadiran kita disana sepertri belajar di universitas dimana apa yang telah kita pelajari langsung diterapkan. Tetapi untuk hal ini tidak selalu bisa langsung diterapkan bisa kemungkinan nantinya bisa diterapkan. Beberapa waktu lalu Bea dan Cukai diwakili Pak Ibrahim Karim (Direktur Fasilitas Kepabeanan) menghadiri container convention dan ternyata banyak orang yang tidak mengetahui kalau kita telah meratifikasi konvensi tersebut. Pada konvensi tersebut,

setiap produk kontainer yang ke luar dari pabrik, sebelum di keluarkan dia harus diberikan customs approval-nya pada setiap barang, karena menyangkut masalah kepabenan internasional yang bisa berpindahpindah. Oleh pemerintah kemudian ditunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakannya atas nama bea cukai, kalau customs approval-nya tidak ada, maka tidak bisa dijual produknya. Apakah kita sudah meratifikasi atau mengaksesi suatu perjanjian internasional? Seingat saya ada beberapa seperti container convention dan lain sebagainya, valuation malah sudah masuk ke Undang-Undang kita, dan mungkin dalam pertengahan tahun ini kita akan meratifikasi Revised Kyoto Convention. Kalau kita sudah menandatangani suatu convention maka kita menjadi contracting party. Untuk beberapa konvensi kita sudah menjadi contracting party, sehingga kita bisa mempunyai hak bersuara untuk memperjuangkan kepentingan negara kita. Misalnya ada produk tertentu yang harus dibela maka kita akan bela. Makanya bea cukai harus selalu menjaga input-input mengenai hal itu tadi. Bagaimana tanggapan Anda dimana sempat adanya wacana untuk menghilangkan peran bidang keuangan Bea dan Cukai di beberapa perwakilan Indonesia di Luar negeri ? Orang mungkin melihat mereka tidak ada kerjanya. Kalau dikatakan Bea dan Cukai tidak ada kerjanya, bagaimana bisa ada Kantor Bea dan Cukai yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Bukan begitu mungkin yang ditanyakan mereka, tetapi mereka tanyakan kontribusinya apa? Sebetulnya kita kembali pada hal yang formal saja bahwa struktur organisasi dimana Bea dan Cukai itu ada, pastinya melalui suatu proses yang berasal dari Jakarta atau pusat, bukan keinginan dari negara-negara itu. Misalnya di Singapura ada yang namanya Kepala Bidang Keuangan atau Atase Keuangan Bidang Bea dan Cukai. Karena berhubungan dengan masalah bea cukai maka ditempatkan orang kita disana dan dalam struktur organisasi kedutaan ada disitu. Kedua, penempatan mereka disana melalui suatu proses yang cukup panjang. Ada proses surat menyurat yang cukup panjang antara Departemen Keuangan dengan Departemen Luar Negeri. Tidak langsung angkat koper ..! Dari segi anggaran mereka tidak membebani Departemen Luar negeri?

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

19

WAWANCARA Sama sekali tidak. Karena memang ada anggaran dari Departemen Keuangan. Waktu saya menjadi Perwakilan Bea dan Cukai di Brussel, kita punya anggaran tersendiri jadi kita ‘ditempelkan’ di kedutaan, tetapi anggarannya sama seperti yang diberlakukan di kantor pelayanan, namun perkembangan selanjutnya digabungkan. Mengenai pekerjaannya tidak dapat diukur seperti perusahaan yang ada untung ruginya. Menurut Anda perwakilan kita di luar negeri sudah efektif? Kehadiran mereka disana memberikan kontribusi untuk bisa mengikuti dan mengamati perkembangan disana dan menginformasikannya kepada kita, termasuk tugas-tugas yang sifatnya insidentil. Contohnya, ketika ada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, kita tidak bisa datang, kita kirim perwakilan kita yang ada di Singapura, kalau dari Jakarta tidak mungkin karena sudah mepet. Makanya kita utus pak Riyadi (Kabid Keuangan Bea dan Cukai KBRI di Singapura) ke sana dengan bahan yang kita support dari Jakarta. Saat ini beberapa negara maju yang memimpin perekonomian di Asia seperti Korea Selatan, China dan sebagainya memainkan peranan dalam perdagangan dengan Indonesia, lantas apakah ada rencana untuk menempatkan perwakilan kita disana? Kemungkinan itu ada saja, kita harus lihat pertimbangannya dan salah satunya adalah pertimbangan sumber daya kita. Memilih orang untuk bertugas disana tidak gampang. Karena dia harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, termasuk faktor bahasa. Menurut saya nantinya untuk menunjuk orang disana jangan hanya ditunjuk dengan Surat Keputusan saja, tetapi juga harus ada kesediaan dari orang tersebut. Tinggal di luar negeri itu bukannya enak, malah bisa-bisa shock. Jadi belum tentu keadaaan disana sesuai dengan kenyataan yang dibayangkan. Jadi saya berharap ke depan dibuka kesempatan untuk ditempatkan disana, berapa calonnya, nanti ditunjuk siapa yang terbaik untuk dapat menempati posnya disana. Di luar negeri itu sangat unik sekali penempatannya, kita dituntut untuk melakukan suatu perhitungan yang matang selain itu juga biaya hidup disana mahal. Di Brussel itu kita harus mengontrak tempat tinggal untuk tiga tahun ke depan. Kalau diputuskan kontrak, maka tetap harus bayar tiga bulan ke depan. Kalau saat ini bagaimana 20

WARTA BEA CUKAI

mekanisme penunjukkan perwakilan di luar negeri? Kita tidak terlibat, mungkin Sekretariat yang tahu itu. Cuma saya berharap penunjukkannya akan lebih baik lagi. Sekarang ini kita lihat, banyak sekali adik-adik kita yang potensinya bagus termasuk dari kemampuan bahasanya. Jadi sebelum berangkat kita brief saja dulu. Menjadi anggota WCO tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan ke sana, berapa kontribusi yang diberikan DJBC kepada WCO? Masalahnya kita menjadi anggota sejak tahun 1957, saya kira ketika itu belum ada kedutaan kita di Belgia, kedutaan baru ada tahun 1960’an. Saya katakan di sini pembayaran iuran itu agak sedikit terlambat, rupanya dalam urutan dari sekian banyak keanggotaan Indonesia di Internasional, biaya untuk membayar iuran itu tidak mencukupi sehingga oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) dibuat daftar prioritas dan DJBC tidak masuk dalam daftar prioritas. Padahal kalau kita tidak ikut kegiatan WCO yang rugi bukan Bea dan Cukai, tetapi Indonesia. Memang iurannya besar sekitar 200.000 euro atau sekitar 200 juta setahun, tetapi manfaat yang kita dapat jauh dari nilai tersebut dan jangan dinilai dari jumlahnya. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi tantangan di Direktorat Kepabeanan Internasional ? Saya tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan staf-staf saya, jadi apa yang ada dibenak saya harus sama dengan apa yang ada di benak mereka. Menurut Anda, sebagai juru bicara DJBC di forum internasional, apakah Direktorat Kepabeanan Internasional sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal? Rasanya bukan saya yang harus menilainya. Kalau sebelum saya menjabat sudah baik, maka pada masa kepemimpinan saya, harus lebih baik lagi. Saya ingin teman-teman di kepabeanan internasional harus memahami bahasa internasional. Jadi ada sesuatu yang tidak diajarkan di Pusdiklat. Saya selalu menekankan agar bahasa yang kita gunakan jangan bahasa ‘telegram’ lah, atau mungkin bahasa bisnis. Kita kalau bicara di forum internasional kan tidak hanya yes or no saja, tapi ada penjelasannya. Menerima suatu pendapat ada caranya, begitu juga kalau menolak, ada caranya juga. Untuk itu juga kita bekerjasama dengan Deplu berdiskusi untuk melakukan suatu MoU, misalnya,.ternyata untuk bikin MoU itu

EDISI 374 JANUARI 2006

harus ada tahapan-tahapan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Di WCO akan ada direktorat capacity building, bagaimana menurut Anda? Bagi kita itu bukan barang baru lagi. Bagi DJBC menurut saya adalah bagaimana kita memberdayakan diri sendiri agar bisa optimal memberikan kontribusi agar lebih baik lagi. Ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Jadi itu merupakan suatu keharusan. Capacity building ini penting sekali, kalau kita bicara mengenai the man behind the gun, ada sistem ada SDM. Ada senjata ada orang yang memegang senjata. Sebagus-bagusnya sistem kalau orangnya tidak bagus akan percuma. Bea cukai sudah lama menerapkan capacity building ini. Saya hanya menggarisbawahi bahwa yang penting, manusianya, komitmennya, skill, knowlwdge-nya dan lain sebagainya. Apa prioritas Anda sebagai Direktur Kepabeanan Internasional? Prioritas utama saya adalah ingin konsolidasi lagi. Saat ini kan ada mutasi besar-besaran. Semua subdit saya diganti dan sebagian seksi-seksi saya juga. Saya harus mulai dari awal lagi untuk bisa menyamakan persepsi. Karena hal-hal yang ada di Direktorat Kepabeanan Internasional ini kan tidak ada di diklat jadi kita harus samakan persepsi. Harapan Anda untuk DJBC di Hari Pabean Internasional ini? Hari Pabean Internasional yang tahun ini memasuki tahun ke-54, dan tema yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Profesionalisme Pegawai DJBC Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara dan Fasilitasi Perdagangan, maka itu saya berharap direktorat yang saya pimpin menyatu dengan direktorat lainnya, bukan direktorat yang seakan-akan menjadi direktorat yang tidak punya kaitan dengan direktorat lainnya. Bukan Direktorat yang mengurus orang ke luar negeri, pandangan itu yang ingin saya hilangkan. Saya ingin bisa bekerja keras untuk hasil yang terbaik, sebab hubungan internasional merupakan jembatan untuk melakukan kerjasama dengan departemen lain. Beberapa waktu lalu saya mendapat surat dari salah satu kedutaan untuk melakukan MoU mengenai patroli bersama. Cuma aneh juga, kayaknya tidak tepat, maka itu kita berkonsultasi dengan Deplu. Masukan dari Deplu, kita tidak bisa membuat MoU sebelum ada payungnya atau bilateral agreement, kalau ada dispute ada payungnya untuk menyelesaikan itu, kalau tidak ada payungnya bisa-bisa saling menyalahkan.

PENGAWASAN WBC/ATS

PENANDATANGANAN MoU. Dirjen Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman menandatangani MoU tentang peningkatan pengawasan impor bahan perusak ozon dengan Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman.

MoU PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR

Bahan Perusak Ozon KLH memberikan bantuan peralatan refrigerant identifier pada Ditjen Bea dan Cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pengawasan impor bahan perusak ozon (BPO).

P

ada 12 Desember 2005, bertempat di JW Meeting Board II, Hotel JW Marriot Jakarta, diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang peningkatan pengawasan impor bahan perusak ozon antara Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementrian Lingkungan WBC/ATS

PENYERAHAN REFRIGERANT IDENTIFIER. DJBC menerima bantuan berupa 20 unit alat refrigerant identifier made in Jepang buatan tahun 2004.

Hidup (KLH), Masnellyarti Hilman dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman. Pada acara yang juga dihadiri oleh perwakilan dari United Nation Development Program (UNDP), Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan World Bank tersebut, KLH memberikan bantuan peralatan refrigerant identifier sejumlah 20 unit pada Ditjen Bea dan Cukai, untuk mendukung pelaksanaan tugas Bea dan Cukai dalam pengawasan impor bahan perusak ozon (BPO). Menurut Sigit Edi Pratignyo, Program Manager dari Sector Plan Management and Coordinator Unit yang dibentuk oleh KLH, UNDP & World Bank, refrigerant identifier merupakan suatu alat yang berguna untuk mengetahui/ mengidentifikasi zat apa saja yang terkandung dalam suatu gas. Sehingga alat ini berfungsi untuk mencegah masuknya bahan perusak ozon yang dilarang penggunaannya di Indonesia seperti R12 (Refrigerant 12). R12 merupakan jenis CFC yang saat ini telah dilarang pemakaiannya (banyak digunakan untuk AC mobil-red). Hal itu disebabkan karena R12 tidak mengalami perubahan atau tidak terurai pada saat zat tersebut dibuang ke udara sehingga

merusak lapisan ozon. Untuk itu, sebagai pengganti R12, dibuatlah suatu zat pengganti yang dikenal dengan nama R134a yang ramah lingkungan karena terurai pada saat dibuang ke udara. Menurut Masnellyarti, sejak R12 dilarang penggunaannya di negaranegara yang ikut dalam penandatanganan Konvensi Wina dan Protocol Montreal maka penggunaan dan pemasukan R12 ini harus dihentikan. Indonesia, sebagai negara yang ikut serta dalam penandatanganan tersebut, juga turut berpartisipasi aktif dengan meratifikasi kedua kesepakatan internasional tersebut melalui Kepres No. 23 Tahun 1992. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang menjadi kewajiban didalam konvensi dan protokol tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon secara bertahap. Selain itu memberikan bantuan yang diperoleh dari Multilateral Fund pada berbagai industri yang sebelumnya menggunakan BPO, agar menggantinya dengan bahan non perusak ozon atau alat-alat yang berfungsi sebagai recycling.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

21

Adanya larangan impor R12 tersebut menyebabkan pemasukannya pun melalui jalur illegal. Untuk itulah KLH melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini DJBC. “Sebetulnya, kerjasama antara KLH dan Ditjen Bea dan Cukai sudah cukup lama terjadi. Salah satunya ketika kami menahan impor limbah B3 dimana sudah sebagian besar dikembalikan ke negara asalnya. Ditjen Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi kunci dalam pelaksanaan pengawasan impor BPO karena berada di garis terdepan untuk menjaga agar BPO tersebut tidak masuk ke wilayah RI,” ujar Masnellyarti. Selain bantuan alat refrigerant identifier, dalam waktu dekat KLH dan DJBC juga akan melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan bagi aparat pengawas termasuk petugas bea cukai untuk mendukung program pengawasan impor BPO. Sementara itu Eddy Abdurrachman mengatakan, Ditjen Bea dan Cukai (sebagai institusi pemerintah yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari yuridiksi wilayah RI maupun sebagai institusi yang berada di border atau perbatasan) harus turut berperan aktif melakukan upaya pencegahan terhadap importasi maupun eksportasi barangbarang yang dilarang dan atau dibatasi peredarannya untuk melindungi masyarakat, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Dengan demikian, Ditjen Bea dan Cukai sangat terbuka dan menyambut baik maksud dan tujuan dibuatnya nota kesepahaman antara KLH dan DJBC dalam rangka pengawasan barang-barang yang merusak lapisan ozon. Eddy berharap agar nota kesepahaman ini tidak hanya berhenti sampai pada penandatanganan saja tetapi pada implementasi kerjasama yang telah dibuat. “Oleh karena itu setelah penandatanganan ini, harus dibentuk suatu mekanisme kerja yang baik,” katanya. Eddy berpendapat, sebaiknya ada liaison officer yang dapat memangkas sistem birokrasi dan dapat dihubungi secara langsung. Sehingga memudahkan pengambilan tindakan jika di lapangan ditemui adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran. Dengan demikian, akan tercipta suatu persepsi atau pandangan yang sama dalam mengatasi masalahmasalah yang ada. Eddy mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan diberikannya bantuan alat refrigerant identifier, sebab alat tersebut secara dini dapat membantu pegawai bea cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dilarang. Untuk itu, alat refrigerant identifier tersebut rencananya akan ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan utama yang mempunyai potensi sebagai lalu lintas BPO, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, Pekanbaru, Dumai, Batam, Pontianak dan Makassar. ifa 22

WARTA BEA CUKAI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PENGAWASAN

Intelligence Analysis Training Course Kursus ini merupakan sebuah paket yang tergabung dalam program Special Travel Security Fund (STSF) untuk Indonesia.

P

ada 5 – 13 Desember 2005, bertempat di lantai 5, Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diselenggarakan Intelligence Analysis Training Course. Kursus atas kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Australia Customs Services (ACS) ini dibagi mejadi dua angkatan, dimana pada angkatan kedua akan dilaksanakan pada 23 Januari – 3 Pebruari 2006. Kursus singkat untuk angkatan pertama diikuti oleh 16 orang peserta yang berasal dari beberapa Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang berada di Indonesia, seperti Pangkal Pinang, Tanjung Balai Karimun, Sintete, Sangata, Palembang, Tanjung Priok dan Kantor Pusat. Hadir pada opening ceremony, Direktur Pencegahan dan Penyidikan Endang Tata, Istyastuti Wuwuh Asri mewakili Direktur Kepabeanan Internasional, dua orang trainer dari ACS yakni Paul Yager dan Tracie Lawton, serta 4 orang trainer dari DJBC (yang telah mengikuti Training on Trainers (ToT) di Australia pada 12 26 November 2005) yakni Hendry Darnadi, Mohamad Nur Eko Yuwono, Tony Riduan P. Simorangkir dan Irwan. Pada sambutannya, Endang Tata mengatakan bahwa training ini sangat berguna untuk saling transfer pengetahuan serta meningkatkan skill, terutama bagi Customs intelijen. Pasalnya, saat ini terjadi banyak hal yang kerap berlawanan dengan hukum. Untuk itu, pengetahuan dan teknik-teknik informasi yang baru harus terus di up date. Apalagi intelijen memegang peranan penting dalam modern customs administration. Sehingga ia berharap agar para peserta training dapat mengikuti training dengan sebaik-baiknya dan mampu mengaplikasikannya. Saat diwawancara WBC, Tracie Lawton mengatakan, kursus singkat ini merupakan sebuah paket yang tergabung dalam program Special Travel Security Fund (STSF) untuk Indonesia. “Kita mencoba membangun intelijen capability di Indonesia dengan harapan agar dapat meningkatkan kemampuan pegawai untuk melakukan analisis intelijen seperti yang selama ini kami lakukan,” ujarnya.

EDISI 374 JANUARI 2006

Kursus yang berlangsung selama tujuh hari ini terbagi dalam dua sesi. Pada lima hari pertama, peserta kursus mempelajari berbagai macam teori, diantaranya intelligence cycle diantaranya melakukan seluruh proses kegiatan intelijen dan peran analis didalamnya. Menurut Tracie, hal baru yang mungkin didapat dalam kursus ini adalah banyaknya kegiatan yang menggunakan link network diagram dan pembuatan peta atau grafik informasi dari seluruh proses intelijen. Kemudian pada dua hari terakhir, para peserta diminta untuk membuat tugas kelompok berdasarkan studi case (yang pernah terjadi di Australia) dimana para peserta harus mempraktekan semua teori yang diberikan sebelumnya. Setelah itu, peserta diminta untuk melakukan final presentation. Tracie menambahkan, selain pada Desember 2005, Intelligence Analysis Training Course yang kedua juga akan diselenggarakan pada Januari 2006 dengan peserta yang berbeda. “Setelah kursus yang kedua, Indonesia Customs dapat menyelenggarakan sendiri kursus mengenai Intelligence Analysis ini. Mudahmudahan kami dapat melatih peserta kursus dengan baik,” katanya. Menurut Tracie, bagi ACS kerjasama berupa pelatihan ini dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara ACS dan DJBC. Selain itu ACS juga dapat belajar banyak dari DJBC. Apalagi Indonesia WBC/ATS

TRACIE LAWTON. Dalam kursus ini banyak kegiatan yang menggunakan link network diagram dan pembuatan peta atau grafik.

WBC/ATS

FOTO BERSAMA. Peserta kursus angkatan pertama berpose bersama sebelum kursus dimulai.

letaknya sangat dekat dengan Australia, maka kegiatan intelijen yang ada di Indonesia secara otomatis sangat membantu Australia. Untuk itu ia berharap agar para peserta kursus mendapatkan sesuatu yang benar-benar baru dari training ini dan apa yang telah mereka pelajari dapat dipraktekkan di lingkungan kerja mereka. “Saya harap, para trainer dari DJBC yang telah kami latih beberapa waktu lalu di Australia, dapat melatih dengan baik dan mampu memodifikasi apa yang mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya. Sementara itu, salah seorang trainer dari DJBC, Hendry Darnadi mengatakan, kursus ini sangat penting karena akan meningkatkan analytic skill dari pegawai, khususnya yang bertugas di bidang intelijen. Menurutnya, kursus ini merupakan pendidikan yang sangat WBC/ATS

ARY UNTUNG SUTOTO. Meskipun hanya know how, pengetahuan lain sangat diperlukan.

terstruktur, dalam arti secara materi jika diurut dari awal sampai akhir, sangat mudah dicerna. “Jadi, mulai dari konsep intelijen hingga masing-masing siklus intelijen disampaikan pada peserta secara komprehensif dan gampang dicerna,” jelas Hendry. Ia menjelaskan, materi dari kursus ini murni mengenai intelijen cycle, suatu konsep siklus intelijen dengan menitikberatkan pada analisis agar para pegawai yang bekerja pada bidang intelijen dapat memiliki daya analisis yang kuat. Ia berharap, setelah mengikuti kursus ini para peserta memiliki kemampuan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Selain itu juga mampu mengadopsi halhal baru yang ada di lingkungan DJBC sehingga bisa mengolahnya menjadi sebuah produk intelijen.

LEBIH PADAT Hendry menambahkan, setelah dilakukan review, pada kursus angkatan kedua (Januari-red), lamanya kursus akan diperpanjang menjadi dua minggu dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Minggu pertama untuk class room training dan minggu kedua membahas/menganalisa kasus. Tak hanya itu, para trainer yang mengajar sepenuhnya adalah empat orang trainer dari DJBC. Sementara Tracie Lawton dan Paul Yager bertindak sebagai observer selama dua hari. Hendry menekankan, training pada angkatan kedua memiliki materi yang lebih padat dari training angkatan pertama. Selain karena waktunya lebih panjang, penyampaian materi dilakukan dalam bahasa Indonesia sehingga penyampaian materi maupun diskusi bisa lebih aktif dan intens. Selain itu, aktifitas atau contoh kasus yang dilakukan juga relevan atau sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya ketika mengikuti kursus ToT di Australia. Selain mempelajari class room study dan

field study, ia dan rekan-rekannya juga mempelajari aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengawasan. Seperti bagaimana cara ACS melakukan assessment (penilaian) terhadap resiko yang muncul dari passenger (dikenal dengan istilah Passenger Analysis UnitPAU) dan bagaimana ACS melakukan risk assessment terhadap kapal-kapal kecil. Semua itu berkaitan dengan maraknya isu lalu lintas drugs dan teroris. Untuk itu, diperlukan upaya bagaimana mengassessment dan mendeteksi masuknya drugs dan teroris. “Kita sendiri sudah menyiapkan konsep dengan nama passanger name record atau PNR untuk diterapkan di bandar udara,” kata Hendry. Dengan adanya PNR, DJBC secara otomatis bisa mencollect data untuk kemudian melakukan targeting pada orang-orang yang dicurigai. Hanya terselip kendala, belum ditandatanganinya MoU WBC/ATS

IWAN KURNIAWAN. Bisa mengetahui modusmodus yang baru yang digunakan dalam kegiatan illegal.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

23

antara Ditjen Bea dan Cukai dengan Ditjen Imigrasi mengenai PNR. “Kalau MoU sudah dilakukan, maka pertukaran data akan lebih mudah sebab PNR ini telah berlaku secara internasional dan sudah diterapkan di negara-negara maju,” imbuh Hendry.

TERUS DIADAKAN Pada akhir kursus, salah seorang peserta, Iwan Kurniawan, Kasi P2 KPBC Tanjung Sangata mengungkapkan bahwa kursus singkat ini bagus sekali dalam hal meningkatkan pengawasan, terutama bagi pegawai yang bekerja di bidang P2. Apalagi jika tak hanya mempelajari tactical tetapi juga operasi intelijen atau strategi intelijen. Ketika ditanya apakah ada hal baru yang dipelajari dalam kursus ini, Iwan mengatakan, sebelumnya ia pernah mengikuti kursus analisis intelijen seperti ini, tapi tidak secara spesialisasi. “Kursus spesialisasi analisis intelijen ini merupakan hal yang baru bagi saya apalagi kursus ini diselenggarakan atas kerjasama DJBC dan ACS dalam proyek STSF. Sehingga saya bisa mengetahui modus-modus yang baru yang digunakan dalam kegiatan illegal,” katanya. Untuk itu Iwan menyarankan agar kursus seperti ini dapat diadakan terus. Selain itu, ia berharap para peserta training dapat mengembangkan apa yang telah diperoleh dari kursus ini di tempat kerjanya masing-masing. Senada dengan Iwan, peserta kursus lainnya, Ary Untung Sutoto, Kasi P2 KPBC Pangkal Pinang mengatakan, training ini harus diikuti oleh seluruh pegawai bea cukai terutama yang terlibat dibidang intelijen. Pasalnya, training ini sangat menekankan pada bagaimana seorang petugas intelijen melaksanakan siklus intelijen dengan benar sehingga mendapatkan hasil yang berdaya guna. Untuk hal yang baru, Ary mengaku mendapatkan banyak hal baru yang bisa dipelajari antara lain mengenai bagaimana menggunakan tools yang bermanfaat dalam melakukan analisa. Ia menyarankan, selain memperoleh pengetahuan mengenai analisis intelijen, petugas yang bekerja di bidang intelijen agar dibekali juga dengan pengetahuan-pengetahuan tambahan yang lain. Ia mencontohkan, dalam kursus singkat ini ia memperoleh pengetahuan tambahan seperti masalah statistik, misalnya bagaimana cara mengukur probabilitas dari suatu hal dan melihat trend yang ada. “Hal-hal itu sangat diperlukan dalam melakukan analisis, jadi bukan cuma melulu mengenai intelijen tapi juga pengetahuan lainnya, seperti mengenai komputer, psikologi, statistik meskipun hanya know how saja tapi itu sangat diperlukan,” imbuh Iwan yang mengaku memiliki kewajiban untuk menyebarkan pengetahuan yang ia peroleh pada pegawai lain dimana ia ditugaskan. ifa 24

WARTA BEA CUKAI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PENGAWASAN

PATKOR KASTIMA Ke-11 Tahun 2005

Kerjasama bilateral antara Indonesai dengan Malaysia di bidang pengawasan, diwujudkan dengan patroli laut bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kastam Diraja Malaysia. Kerjasama yang ke 11 kalinya ini, merupakan patroli rutin untuk mengamankan perairan Selat Malaka yang merupakan salah satu perairan tersibuk di dunia.

S

udah menjadi kegiatan rutin setiap tahun diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yang dikhususkan untuk mempererat persahabatan antara kedua negara dan menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di perbatasan kedua negara. Kerjasama ini diwujudkan dalam rangka patroli laut bersama atau yang dikenal dengan Patkor kastima (Patroli Terkoordinasi Kastam Indinesia- Malaysia). Patrkor kastima yang dalam pelaksanaannya melakukan patroli laut di sekitar Selat Malaka, selain mengamankan jalur perdagangan dari tindakan kriminal, juga mengamamankan perairan tersebut dari tindak pidana penyelundupan. Untuk Patkorkastima kali ini, adalah pengalaman pertama penulis sebagai bagian dari PATKOR KASTIMA. Dalam rangka kerjasama ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Wilayah II DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun dengan armada operasi yang dimiliki oleh Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun mengirimkan 2 buah Kapal patroli cepat FPB 28 Aluminium, yaitu BC20002 dengan komandan patroli Kunto Prasti Trenggono dan BC10001 dengan Komandan Patroli Asep Mulyana, dan 2 buah kapal patroli Buser VSV, yaitu BC-1609 dengan komandan patroli Herwan, juga BC-1603 dengan komandan patroli Hilman Satria. Rombongan berangkat dari Pangkalan Kantor Wilayah II DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun tanggal 18 November 2005 dengan tujuan Belawan. Pada pukul 09.00 tanggal 21 November 2005 upacara pembukaan PATKOR KASTIMA ke-11

EDISI 374 JANUARI 2006

tahun 2005 dibuka oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman selaku Pembina Upacara yang didampingi oleh Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Dato Hj. Abd Rahman Bin Abd Hamid, beserta para pegawai dari kedua negara dan para tamu undangan. Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan jamuan makan siang, kemudian kembali ke dermaga dan mempersiapkan kapal untuk memulai ronda laut. Seperti biasanya, diadakan pertukaran personil dari kedua negara, dimana wakil dari Indonesia antara lain: Kamarudin, Anwir, Sandi Kuntarto, Didi Rusnadi. Tepat pukul 14.00 WIB semua kapal diberangkatkan menuju sektor yang telah ditentukan. Untuk mengawali tugas ini DOK. KANWIL II TBK

CINDERAMATA. Sebagai ikatan tali persaudaraan dan kerjasama diberikan kenangkenangan kepada Dirjen Bea dan Cukai, oleh Ketua Pengarah Kastam Malaysia.

DOK. KANWIL II TBK

penulis dan rekan-rekan kerja diikutkan di kapal patroli Malaysia K45 dengan total anggota 10 orang, dan sampai di negeri Perak Lumut dengan kurun waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari Belawan. Setelah kapal sandar, kemudian semua kru kapal naik ke darat dan makan malam bersama. Ada suatu perbedaan antara pelabuhan atau Jetti begitu sebutannya di Malaysia, yaitu jika di Malaysia pelabuhan/ Jetti dipasang lampu sorot yang menandakan aman dari gangguan sekitarnya. Sungguh suatu kebanggaan khusus buat penulis, dengan masa kerja baru 9 bulan tetapi sudah dapat tugas ke luar negeri apalagi sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia di Malaysia. Perjalanan diteruskan ke Kuala Kedah, dan pada esok siangnya 19 November2005, sekitar pukul 16.00 WIB kapal patroli bertolak menuju pulau Langkawi yang merupakan pangkalan utama Kastam Diraja Malaysia yang berdekatan dengan Akmal dan Office Kastam. Sebagai rutinitas, patroli diteruskan ke Kuala Perlis. Baru pada esok harinya kembali ke Kuala Kedah yang diteruskan ke Pulau Penang. Pulau Penang merupakan pangkalan kapal patroli K36 dan kami sandar bersama di pelabuhan Pulau Penang. Lokasi yang berdekatan dengan kawasan industri menambah suasana semakin ramai apalagi malam hari bisa dilihat para tenaga kerja dari Indonesia yang tinggal di mess. Hari pun tak terasa menjelang malam, saya dan rekan-rekan diajak jalan bersama dengan Kapten kapal patroli K45 menuju pantai Penang yang melewati jembatan dengan panjang 13 Km. Kota pulau Penang yang ramai tapi jarang ada

RESMI DIBUKA. Dirjen Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman didampingi ketua Pengarah Kastam Malaysia Dato, Hj. Abd Rahman Bin Abd Hamid, membuka secara resmi Patkor Kastima ke-11 tahun 2005.

kemacetan dihiasi dengan meriahnya suasana Plaza Komtar ditambah dengan heningnya suasana pada hari sabtu malam itu. Keesokan harinya sekitar pukul 14.00 kapal bertolak menuju Tg. Ragu dan bermalam sambil memancing. DOK. KANWIL II TBK

FOTO BERSAMA. Pegawai DJBC dengan pegawai Kastam Malaysia, yang dilanjutkan dengan acara pertukaran personil kedua negara.

Pemandangan alam yang menawan dan air laut yang cukup bersih terletak di balik pulau Ragu dimana kami berada, membuat saya enggan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi apa mau dikata waktu jualah yang memaksa untuk berpisah dengan keadaan. Hari terus berganti, tanpa terasa tugas 10 hari sudah akan berakhir dan harus mempersiapkan untuk upacara penutupan serta menjemput perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia ke perbatasan. Selanjutnya kapal-kapal patroli Kastam pun disiagakan. Bus-bus jemputan sebanyak 2 buah telah tersedia untuk membawa para delegasi dari Indonesia menuju ke tempat acara yang telah disiapkan. Kedatangan kapal-kapal patroli Indonesia menambah senang perasaan penulis, apalagi kebanyakan di kapal patroli tersebut merupakan temanteman satu angkatan. Pukul 09.00 upacara penutupan PATKOR KASTIMA ke-11 tahun 2005 dimulai, selaku Pembina Upacara yaitu Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Dato HJ. Abd Rahman Bin Abd hamid, dan perwakilan dari Indonesia Direktur P2 Endang Tata. Dan dilanjutkan dengan perjalananan pulang menuju wilayah Indonesia, Pangkalan Sarana Operasi Kantor Wilayah II DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun.

Penulis : Didi Rustandi/Adi Pegawai Pada Kanwil II DJBC TBK

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH FOTO: ANDITO

PENGARAHAN. Bertempat di aula Kanwil VIII DJBC Denpasar, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan pada pegawai di lingkungan Depkeu.

Kunjungan Menteri Keuangan RI KE KANTOR WILAYAH VIII DJBC DENPASAR

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu, Menkeu juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para pegawai. Disamping itu, ia juga memberikan alamat emailnya, supaya bilamana ada saran, keluhan atau pertanyaan, setiap pegawai dapat berkomunikasi secara langsung dengannya.

H

ari kamis, 15 Desember 2005, benar-benar menjadi hari istimewa bagi keluarga besar Departemen keuangan Propinsi Bali, khususnya segenap pegawai Kantor Wilayah VIII DJBC Denpasar. Bertempat di Aula Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Denpasar, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia, datang dan bertatap muka langsung dengan pegawai dilingkungan Departemen Keuangan Propinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, orang

4 26

WARTA BEA CUKAI

nomor satu di Departemen Keuangan ini juga menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan yang intinya, meminta kepada setiap pegawai agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, sesuai harapan seluruh rakyat dan tentunya juga harapan Presiden Republik Indonesia. Kunjungannya ke Bali ini merupakan yang pertama kali diluar Jakarta semenjak dirinya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan

EDISI 374 JANUARI 2006

mengantikan Yusuf Anwar. Dalam kunjungan ini, menteri yang lebih akrab disapa Ibu Ani ini membawa serta rombongan para pejabat eselon I antara lain : Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman, Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Agus Darmawan dan Kepala BAPEKI Anggito Abimanyu. Dihadapan kurang lebih 200 orang pegawai perwakilan Departemen Keuangan Propinsi Bali

yang berasal dari berbagai instansi vertikal seperti Bea dan Cukai, Pajak, Perbendaharaan, Piutang dan Lelang Negara, Menteri Keuangan (Menkeu) mengajak seluruh pegawai di lingkungan Departemen ini untuk senantiasa bekerja keras, meningkatkan performance, memberikan kontribusi sesuai bidang tugas masing-masing. Selain itu, Menkeu juga mengajak seluruh pegawai secara bersamasama membangun Departemen Keuangan menjadi bagian dari penyelesaian masalah (part of solution) yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dan bukan sebaliknya, menjadi bagian dari masalah (part of the problem) sebagaimana dimasa-masa yang lalu. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa tahun 2005 merupakan tahun yang berat, tahun yang telah menyita begitu banyak perhatian dari pemerintahan ini, dimulai dengan bencana alam tsunami sampai dengan serangan-serangan terorisme yang terjadi dibeberapa tempat di Indonesia. Oleh karena peristiwa-peristiwa ini maka

pemerintahan Sby-Kalla pada tahun pertama kepemimpinannya belum dapat memenuhi keinginan dan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani menyadari betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. Tetapi berbekal dukungan dari Presiden, wakil presiden, jajaran kabinet serta seluruh pegawai di Departemen Keuangan, maka ia meyakini bahwa seberat apapun beban itu niscaya akan dapat diatasi dengan baik. “Masalah lain yang dihadapi oleh bangsa ini adalah krisis kepercayaan (crisis of trust),” tegasnya. Oleh karena itu Menkeu berharap bahwa setiap pegawai Departemen Keuangan selalu berusaha meningkatkan pelayanan secara profesional sehingga pada akhirnya departemen ini bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat luas. Memasuki tahun 2006 ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada ditahun

2005. Setiap kegagalan yang terjadi di tahun 2005 tidak boleh terulang lagi di tahun 2006. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu, Menkeu juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para pegawai. Disamping itu, ia juga memberikan alamat emailnya, supaya bilamana ada saran, keluhan atau pertanyaan, setiap pegawai dapat berkomunikasi secara langsung dengannya. Diakhir acara, Menteri Keuangan didampingi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan pejabat lainnya, menyaksikan berbagai jenis barang hasil tangkapan KPBC Tipe A Ngurah Rai antara lain: senjata api, senjata mainan, senapan angin, sex toys, majalah porno, handphone, jam tangan, dan Viagra serta foto-foto tersangka penyelundupan yang berhasil di tangkap dan beragam sarana operasi yang digunakan. Akhirnya rombongan meninggalkan Kantor Wilayah VIII Ditjen Bea dan Cukai menuju Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya kembali ke Jakarta.

Adito Koresponden Denpasar FOTO: ANDITO

MELIHAT HASIL TEGAHAN. Didampingi oleh Dirjen Bea dan Cukai, Menkeu melihat-lihat berbagai jenis barang hasil tegahan KPBC Ngurah Rai. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

27 5

DAERAH KE DAERAH

PERSONALISASI

Pita Cukai DI KPBC TIPE B YOGYAKARTA

Walaupun dibebani target cukai ketiga terkecil, KPBC Yogyakarta selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

S

DOK. WBC

elain devisa yang berasal dari ekspor, penerimaan negara dari sektor cukai masih menjadi andalan. Terbukti dari meningkatnya target penerimaan negara dari sektor cukai dari tahun ke tahun (tahun 2004 Rp.29 trilyun, sedangkan target penerimaan tahun 2005 adalah Rp.32 trilyun). Dalam perkembangannya, industri hasil tembakau masih paling dominan dengan kontribusi 98 persen dari penerimaan cukai secara keseluruhan dan sisanya 2 persen berasal dari etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Tasikmalaya, Kudus, Malang dan Kediri adalah beberapa daerah di Indonesia yang memiliki pabrik rokok besar maupun kecil, yang banyak menyumbang penerimaan negara dari sektor cukai. Namun demikian, ada kendala yang dihadapi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, yaitu adanya peredaran rokok ilegal (rokok polos tanpa bandrol atau dengan bandrol yang tidak sesuai) dan penggunaan pita cukai palsu. Penjualan rokok di Indonesia yang sebagian besar berasal dari tiga perusahaan rokok terbesar, yaitu: Gudang Garam, Sampoerna dan Djarum, menurut Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada tahun 2004 mencapai 221 milyar batang. Sepuluh milyar batang diantaranya (atau 5 persennya) menggunakan pita cukai palsu. Kerugian negara akibat penggunaan pita cukai palsu ini diperkirakan Rp.150 milyar pertahun. Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya personalisasi pita cukai.

PERSONALISASI PITA CUKAI Tugas utama dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2001 tentang pelaksanaan atau pemantauan informasi peredaran hasil tembakau adalah melaporkan informasi atau memantau tempat-tempat yang diduga menjadi sentra peredaran rokok 28

WARTA BEA CUKAI

KPBC YOGYAKARTA. K Keuntungan diberlakukannya personalisasi pita cukai bagi KPBC Yogyakarta, memudahkan identifikasi dan mempersempit peluang jual beli atau pinjam meminjam cukai antar pabrik.

ilegal, sebab merekalah yang paling mengetahui situasi di lapangan. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan mengalami banyak kendala, antara lain: masalah dana, keterbatasan alat pendeteksi pita cukai palsu, kendaraan dan alat komunikasi, termasuk kurangnya sosialisasi peraturan perundang-udangan cukai oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2005 diberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-112/ BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-28/BC/2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai Hasil Tembakau, yang sangat erat kaitannya dengan personalisasi pita cukai. Personalisasi pita cukai adalah pemberian identitas tertentu pada pita cukai hasil tembakau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaan bentuk pita pada pita cukai

EDISI 374 JANUARI 2006

yang dipersonalisasi hanya berupa penambahan kode pabrik rokok yang bersangkutan sebanyak 8 (delapan) digit dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi keaslian pita cukai dan kesesuaian peruntukannya, termasuk kode personalisasinya. Tujuh digit pertama berisi singkatan nama pabrik dan digit kedelapan berisi angka 1 sampai dengan 9, sebagai pembeda jika ada pabrik rokok yang memiliki nama sama. Pengawasannya menjadi lebih mudah karena pita cukai yang telah dipersonalisasi hanya dapat digunakan oleh pabrik rokok yang bersangkutan. Jika pita cukai digunakan oleh yang tidak berhak, maka akan dikenai pasal 58 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar). Pengusaha pabrik yang dibidik oleh personalisasi pita cukai adalah pabrik rokok kecil dan sangat kecil (golongan III,

IIIA dan IIIB), yang banyak terdapat di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena pabrik rokok tersebut sangat rentan dengan penyalahgunaan pemakaian pita cukai dan peredaran rokok ilegal dengan berbagai modus. Tujuan utama personalisasi pita cukai adalah agar pabrik rokok benar-benar berada pada strata golongannya, sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Personalisasi pita cukai dapat mengakibatkan pabrik rokok naik golongan dari IIIB menjadi IIIA (baik prosentase maupun harga), yang akan menyebabkan kenaikan penerimaan negara dari sektor cukai. Personalisasi pita cukai dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan pabrik rokok, yaitu menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau, dengan adanya personalisasi pita cukai maka pabrik rokok tidak dapat lagi menggunakan pita cukai PITA CUKAI. Personalisasi pita cukai dapat mengakibatkan pabrik rokok naik golongan dari IIIB menjadi IIIA, yang akan menyebabkan palsu, atau kenaikan penerimaan negara dari sektor cukai. menggunakan pita cukai yang bukan miliknya dengan Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur terbuka juga lapangan kerja formal, antara tujuan untuk menghindari kewajiban telah dibentuk Satuan Tugas KPBC belain: tenaga buruh linting rokok, industri (antara lain kenaikan cukai), atau kerja sama dengan Polri dan Badan periklanan, industri percetakan dan menggunakan pita cukai bekas atau milik Intelijen Nasional (BIN) dan Pemerintah transportasi. pabrik lain, atau menggunakan pita cukai Daerah setempat untuk memberantas perOleh karena itu, dalam rangka mengyang tidak sesuai untuk menghindari edaran rokok tanpa pita cukai atau rokok optimalkan penerimaan negara dari sektor beban cukai yang seharusnya. yang menggunakan pita cukai palsu. cukai, pemerintah berupaya untuk Sehingga pada intinya, tujuan persoSeperti halnya KPBC lainnya, latar menciptakan iklim usaha yang lebih baik nalisasi pita cukai adalah menghindari belakang pelaksanaan personalisasi dan persaingan usaha yang lebih adil bagi penggunaan pita cukai yang bukan pita cukai di KPBC Yogyakarta adalah pabrik rokok di Indonesia. Hal tersebut haknya, mendorong agar pabrik berada pita cukai dapat di beli di KPBC yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah pada level golongan yang sebenarnya, berbeda wilayah pengawasannya umum, yaitu: pendirian pabrik rokok tanpa nomor pokok pengusaha barang kena dengan pabrik rokok, banyak beredar ijin, penjualan rokok tanpa pita cukai cukai (NPPBKC) yang terdaftar sesuai hasil tembakau yang dilekati pita cukai (rokok polos), penggunaan pita cukai dengan jumlah pabrik yang berproduksi, yang bukan peruntukkannya (melangpalsu atau pita cukai yang tidak sesuai memudahkan pengawasan. gar pasal 54 dan 58 Undang-undang dengan peruntukannya. Dengan adanya personalisasi pita No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai). Untuk itu, di Daerah Istimewa cukai, fungsi kontrol masyarakat dapat DOK. WBC dijalankan dengan melaporkan ke Bea dan Cukai atau ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jika menemukan rokok yang tidak menggunakan pita cukai personalisasi (pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

KONDISI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B YOGYAKARTA Cukai, disamping sebagai sumber penerimaan negara, juga ditujukan untuk sasaran-sasaran lain yang telah ditetapkan, yaitu untuk kepentingan pengawasan dan pembatasan terhadap barang-barang yang dianggap ‘immoral’ atau unhealthy jika dikonsumsi oleh masyarakat. Namun disisi lain industri rokok mempunyai dampak yang positif, yaitu terbukanya lapangan kerja di sektor pertanian tembakau dan cengkeh. Disamping itu,

KANWIL VI DJBC SEMARANG. Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang diberi target cukai terbesar kedua. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

29

DAERAH KE DAERAH Tabel 1

dapat dilayani pemesanan pita cukainya (karena adanya pemblokiran), Karena adanya kesalahan pengadministrasian No. KPBC Target (%) oleh pejabat Bea dan Cukai, Pembulatan order pemesanan 1. Kudus 92,605 pita cukai oleh Bea dan Cukai. 2. Surakarta 2,133 Pemantauan personalisasi 3. Pekalongan 2,116 pita cukai dilakukan dengan 4. Tanjung Emas 1,571 pengecekan pembukuan pabrik 5. Yogyakarta 1,448 rokok melalui CK-1 (dokumen 6. Tegal 0,116 pemesanan pita cukai). Dalam 7. Cilacap 0,011 satu tahun pabrik rokok tersebut mengajukan berapa CK-1 (sudah melebihi atau belum Tabel 2 jumlah produksi untuk naik ke TARGET DAN REALISASI strata yang lebih tinggi). PENERIMAAN CUKAI KPBC TIPE B Dari tiga belas Kantor YOGYAKARTA Wilayah Bea dan Cukai yang Periode 2001 sd Oktober 2005 ada di Indonesia terdapat enam (dalam juta Rupiah) Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang dibebani target cukai, dan Tahun Target Realisasi % Kantor Wilayah Bea dan Cukai Anggaran VI DJBC Semarang adalah 2001 2,314.790 2,340.300 101.10 Kantor Wilayah Bea dan Cukai 2002 11,857.160 17,419.740 146.91 yang diberi target cukai terbesar 2003 18,429.000 61,203.440 332.10 kedua (20 persen dari target cukai secara keseluruhan) 2004 71,548.130 83,679.890 116.96 setelah Kantor Wilayah Bea dan Nopember Cukai VII DJBC Surabaya (70 2005 122,524.537 131,905.370 107.66 persen dari target cukai secara keseluruhan). Tabel 3 Ketujuh KPBC di lingkungan PENGUSAHA PABRIK YANG Kantor Wilayah Bea dan Cukai DILAYANI OLEH KPBC TIPE B VI DJBC Semarang semua YOGYAKARTA dibebani target cukai. Target cukai tersebut dapat dilihat Golongan Pabrik Jumlah Pabrik % dalam tabel 1. Walaupun dibebani target I SKT 1 2,33 cukai ketiga terkecil, KPBC YogII KLM 1 2,33 yakarta selalu mampu mencapai III KLM 2 4,65 target yang telah ditetapkan. Cerutu 3 6,97 Dalam bulan Nopember 2005, III SKT 1 2,33 dari target yang ditetapkan sebeIIIA SKT 4 9,30 sar Rp. 122,524.537 juta (atau IIIB SKT 18 41,86 100 persen), realisasinya telah mencapai Rp. 131,905.370 juta IIIB SKT (atau 107,66 persen). Target dan (belum berproduksi) 13 30,23 penerimaan cukai selama 5 T o t a l 43 100 tahun terakhir di KPBC Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel 2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan Untuk itu, pengusaha dapat mengajubulan Nopember 2005, KPBC Yogyakarta kan pita cukai personalisasi kepada selalu mampu mencapai target Kepala KPBC dengan menggunakan penerimaan cukai yang telah ditetapkan. formulir permohonan pengadaan pita cukai personalisasi (P3C) maksimum untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan PELUANG PERSONALISASI PITA CUKAI DI dalam satu tahun anggaran. Pada akhir KPBC TIPE B YOGYAKARTA tahun anggaran, pengusaha harus Selama ini, KPBC Yogyakarta melayamengambil pita cukai yang telah dipesan. ni sebanyak 43 pabrik rokok dengan Jika pita cukai yang telah dipesan perincian seperti terlihat pada tabel 3. tidak diambil dengan CK-1, maka Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terhadap pengusaha pabrik dikenakan pabrik rokok yang dilayani oleh KPBC biaya pengganti. Pengusaha pabrik tidak Yogyakarta yang terbanyak adalah pabrik dikenakan biaya pengganti dalam hal rokok dengan golongan IIIB yang nilai proterjadi: Perubahan tarif dan/atau Harga duksinya tidak lebih dari 6 juta batang per Jual Eceran akibat kebijakan pemerintah tahun dengan tarif cukai 4 persen (tanpa atau temuan audit, Kenaikan golongan PPN Hasil Tembakau) dengan Harga Jual pengusaha pabrik, Kenaikan Harga Jual Eceran terendah Rp. 230/batang. Eceran karena penetapan Kepala KPBC, Dengan jumlah pabrik rokok tidak Pengusaha yang bersangkutan tidak terlalu banyak, KPBC Yogyakarta dapat

TARGET CUKAI KWBC VI DJBC SEMARANG

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

memantau hampir semua kegiatan pabrik rokok yang berada di bawah pengawasannya. Sehingga keuntungan diberlakukannya personalisasi pita cukai yang dapat dinikmati oleh KPBC Yogyakarta adalah: Memudahkan identifikasi dan mempersempit peluang jual beli atau pinjam meminjam cukai antar pabrik. Perusahaan didorong untuk melakukan perencanaan produksi dengan lebih baik (dapat meminta penyediaan pita cukai untuk kebutuhan hingga 3 bulan kedepan). Adanya jaminan ketersediaan pita cukai bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penyediaan pita cukai. Memudahkan pengawasan pabrik dan peredaran pita cukai.

TANTANGAN DAN HAMBATAN PERSONALISASI PITA CUKAI DI KPBC TIPE B YOGYAKARTA Pada umumnya, kerugian yang dialami akibat diberlakukannya personalisasi pita cukai adalah: Meningkatkan beban administrasi. Risiko jumlah pita cukai yang tidak terpakai menjadi lebih banyak. Tata kerja pengadaan dan pengelolaan pita cukai akan berubah. Harga pita cukai persatuan menjadi lebih mahal. Formulir permintaan pita cukai menjadi lebih terinci. Mengubah model persediaan pita cukai di KPBC. Sisdur pemesan pita cukai dimodifikasi agar waktu tunggu makin pendek. Pabrik harus merencanakan produksi dengan lebih akurat. Sedangkan kendala personalisasi pita cukai yang banyak dialami oleh KPBC lain, seperti: keterlambatan kedatangan pita cukai karena pabrik rokok sering kali tidak memperhitungkan hari libur (di KPBC Tasikmalaya) dan ditentang oleh beberapa pabrik rokok dengan alasan: Pabrik rokok kecil sulit untuk menyamai pabrik rokok menengah dalam produksi maupun menjual hasil produksi melebihi kuota yang telah ditetapkan (di KPBC Kudus). Dengan banyaknya jumlah pabrik rokok kecil dan sangat kecil akan sangat sulit bagi DJBC untuk menyediakan pesanan pita cukai tepat pada waktunya. Akibat keterbatasan jatah pemesanan, banyak stok barang yang tidak dapat dipasarkan (di KPBC Kudus), Pabrik rokok kecil tidak dapat saling membantu dengan memberikan sisa pita cukai pada yang lain (di KPBC Kudus), Pabrik rokok yang selama ini menggantungkan hidupnya pada jual beli pita cukai sebagai mata pencahariannya tidak dapat beroperasi lagi (di KPBC Kediri), tidak banyak dialami oleh KPBC Yogyakarta karena adanya kerjasama antara Direktorat Cukai dan KPBC Yogyakarta serta telah diadakannya sosialisasi kepada pengusaha pabrik. Ruang lingkup pengawasan pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPBC Yogyakarta meliputi: Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Temanggung, Kota dan kabupaten

Magelang, Kabupaten Wonosobo (dengan lokasi pabrik terjauh 120 Km dari KPBC Yogyakarta). Luasnya daerah pengawasan KPBC Yogyakarta dirasakan tidak sebanding dengan jumlah personil yang ditempatkan di Seksi Kepabeanan dan Cukai VI (yang ditugaskan menangani cukai hasil tembakau, sekaligus cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol). Selain itu, tidak adanya kendaraan dinas untuk operasional cukai dan keterbatasan biaya perjalanan dinas membuat pengawasan dilaksanakan secara kurang maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan personalisasi pita cukai di KPBC Yogyakarta tidak mengalami hambatan dari sisi pabrikan. Kendalanya justru terletak pada aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh KPBC Yogyakarta.

PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PERSONALISASI PITA CUKAI Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Tim Operasi Terpadu Pemberantasan Pelanggaran Cukai tentang Hasil Operasi Pasar secara tertutup pada bulan Juli 2005, terdapat beberapa pabrik rokok pemilik pita cukai yang diblokir karena melanggar pasal 54 dan 58 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dan hal tersebut tidak terjadi di KPBC Yogyakarta, karena: Jumlah pabrik rokok tidak terlalu banyak sehingga dapat terpantau semuanya, Selektifnya perijinan (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau NPPBKC dapat diterbitkan jika seluruh persyaratannya terpenuhi). Tertib administrasi perbendaharaan, dimana penyerahan pesanan pita cukai sesuai dengan peruntukannya. Pabrik rokok yang jujur dan mau menyelesaikan kewajibannya. Telah dilaksanakan sosialisasi dan tidak ada yang keberatan. Selain itu, untuk tertib administrasi, seksi perbendaharaan dalam menyerahkan pesanan pita cukai kepada pabrik rokok pemilik pita cukai, harus sesuai dengan peruntukannya. Caranya adalah: Dengan memperhatikan profil perusahaan/pengusaha. Perusahaan yang mengajukan CK-1 akan diteliti kesesuaian batas maksimum pemesanannya. Meneliti batas kewajaran (hasil produksi harus sesuai dengan keberadaan pabrik, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya).

1. Secara berkala melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha pabrik (kunjungan lapangan, sosialisasi peraturan dan mengundang mereka untuk saling bertukar pikiran). 2. Pemantauan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik, antara lain: perijinan NPPBKC, menyediakan dan menyelenggarakan pembukuan yang menyangkut seluruh proses produksinya, termasuk kewajiban pengusaha pabrik untuk melaporkan jumlah pesanan, pelekatan, pengeluaran dan persediaan pita cukai pada BKC. 3. Pemantauan penyesuaian harga jual eceran hasil tembakau dan golongan pabrik sesuai dengan jumlah produksinya. 4. Peningkatan pelayanan administrasi dibidang cukai secara transparan, efektif dan efisien. B. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan; 1. Melakukan verifikasi dan audit atas dokumen cukai. 2. Mengawasi dipatuhinya peraturan perundangan dibidang cukai. C. Pengawasan Fisik, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa secara fisik terhadap pita cukai; 1. Mengawasi proses produksi dan pendistribusian hasil tembakau.

2. Mengawasi pelekatan pita cukai sebelum hasil tembakau diedarkan ke pasar. 3. Mengawasi perbandingan jumlah pemesanan pita cukai dengan hasil tembakau yang telah diproduksi 4. Pemantauan permintaan dan penggunaan pita cukai sesuai dengan peruntukannya. Kenaikan penerimaan negara dari personalisasi pita cukai memang belum terlihat, karena penerimaan negara dari sektor cukai yang terbesar adalah dari pabrik rokok golongan I dan II yang non personalisasi. Namun demikian, peredaran rokok ilegal cenderung menurun setelah personalisasi pita cukai karena pabrik rokok nakal kesulitan menyalahgunakan pita cukai yang bukan haknya. Akan tetapi bisa juga meningkat karena pabrik rokok kecil sekali cenderung untuk mengedarkan rokok polos tanpa pita cukai, mengingat ketatnya pengeluaran pita cukai oleh DJBC. Atau berubahnya modus operandi peredaran rokok ilegal menjadi menggunakan merk bohongbohongan atau memalsu merk milik pabrik rokok lain tanpa cukai. Dan ini adalah tugas kita semua untuk mengawasinya! Penulis adalah Bety Ijani Harmawaty, S.IP., M.Si, Pemeriksa Bea dan Cukai Muda Pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak, sebelumnya penulis adalah Kasi Kepabeanan dan Cukai II pada KPBC Tipe B Jogjakarta. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kepabeanan dan Cukai VI pada KPBC Tipe B Jogjakarta : Syahran, S.IP.

KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PERSONALISASI PITA CUKAI Upaya yang dilakukan oleh KPBC Yogyakarta dalam pelaksanaan personalisasi pita cukai, selain melakukan operasi pasar bekerja sama dengan instansi terkait, adalah dengan melakukan pengawasan secara preventif, represif dan pengawasan fisik, yang meliputi: A. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan;

BURUH PABRIK ROKOK. Industri rokok juga mempunyai dampak yang positif, seperti terbukanya lapangan kerja formal, seperti tenaga buruh linting rokok, dan lainnya. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

31

DAERAH KE DAERAH

KUNJUNGAN KERJA KAKANWIL XII DJBC AMBON Ke KPBC Amamapare Dan PT. Freeport Indonesia

Kunjungan kerja tiga hari di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Amamapare dan PT. Freeport, selain dalam rangka serah terima jabatan dari kepala kantor lama kepada kepala kantor baru, juga untuk melihat dari dekat kegiatan operasional pertambangan PT.Freeport yang menjadi mitra kerja utama KPBC Amamapare.

P

WBC/KY

T. Freeport Indonesia yang mempunyai lokasi penambangan di provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Mimika, sejak berdirinya perusahaan ini jalinan kerja sama dengan DJBC sudah mulai di lakukan. Tahun 1971 dimana PT. Freeport mulai melakukan impor kebutuhan tambang, DJBC saat itu sudah melayaninya dengan pelayanan dokumen impor. Perkembangan perusahaan yang kini juga sudah didukung oleh peningkatan pelayanan atau kerjasama yang solid antara DJBC dengan PT. Freeport, telah membuahkan suatu jalinan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Hal ini tercermin dengan dijadikannya KPBC Amamapare yang tadinya hanya kantor bantu, kemudian meningkat menjadi tipe C dan kini telah berubah menjadi tipe B. Ini tak lain karena KPBC Amamapare telah

menjadi salah satu tulang pungung penerimaan dari Kanwil XII DJBC Ambon.

KECIL NAMUN LENGKAP Berbicara soal KPBC Amamapare, KPBC ini terbilang lengkap dalam hal pelayanan, mulai dari pelayanan di bandara, pelabuhan, hingga pengawasan di lokasi tambang yang terletak di atas gunung. Letak KPBC ini berada di Pelabuhan Amamapare kirakira 35 Km dari Kabupaten Mimika. Dengan jumlah pegawai 29 orang, pada tahun 2005 KPBC Amamapare untuk target penerimaannya cukup gemilang, bahkan 127 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dalam hal pengawasan, KPBC Amamapare juga memiliki satu unit kapal patroli BC1510, yang bertugas mengawasai bongkar muat kapal yang ada di muara sungai. Selain itu kapal WBC/KY

SERTIJAB. Disaksikan Kakanwil XII DJBC Ambon, serah terima jabatan Kepala KPBC Tipe B Amamapare dari Hartono Singgih kepada Agus Hermawan..

6 32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

HERI KRISTIONO. Target di tahun 2006 optimis akan tercapai.

patroli ini juga bertugas mengawasi jalur-jalur yang kerap dipakai untuk kegiatan illegal logging dan illegal fishing. Dengan wilayah pengawasan yang cukup luas ini, KPBC Amamapare tetap dapat eksis dalam pelayanan dan pengawasan, hal ini tak lain dari komitmen kerja para pegawai yang ingin menjadikan KPBC Amamapare sebagai kantor pelayanan yang prima. Untuk melihat lebih jauh bagaimana jalannya kegiatan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan dan apa saja hambatan yang ada di wilayah kerja KPBC Amamapare, termasuk untuk melihat kegiatan operasional PT. Freeport, dan bagaimana kerjasama yang dijalin dengan KPBC Amamapare, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) XII DJBC Ambon, DR. Heri Kristiono berserta jajarannya termasuk WBC, melakukan kunjungan kerja selama tiga hari dari Senin, 12 Desember 2005 sampai dengan Rabu, 14 Desember 2005. Kunjungan kerja diawali pada Senin, 12 Desember 2005 dengan pelaksanaan serah terima jabatan Kepala KPBC Amamapare yang lama, Hartono Singgih, kepada Kepala KPBC yang baru Agus Hermawan di

KPBC Tipe B Amamapare. Acara yang cukup sederhana namun penuh hikmat itu dilaksanakan di ruang rapat KPBC Amamapare. Pada kesempatan itu, Kakanwil dalam kata sambutannya mengatakan, rasa terima kasihnya kepada pejabat yang lama, karena telah berusaha dengan keras baik dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam hal pencapaian target. Untuk itu kepada para pegawai yang lain diminta dukungannya agar pejabat yang baru dapat lebih baik lagi dari yang telah dicapai sekarang. “Saat ini yang dibutuhkan oleh jajaran DJBC adalah peningkatan kinerja sehingga apa yang diharapkan dapat terpenuhi khususnya target penerimaan yang selama ini terus dapat melampaui target. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama atas kinerjanya selama ini, dan kepada pejabat yang baru saya harapkan dapat lebih baik lagi dan menjalankan apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini,” papar Heri Kristiono.

MENERUSKAN YANG SUDAH BAIK Setelah serah terima jabatan, acara kemudian diteruskan dengan ramah tamah dan pisah sambut, yang tidak hanya diikuti oleh seluruh pegawai, tapi juga oleh instansi terkait serta para mitra kerja yang selama ini bekerjasama dengan KPBC Amamapare. Dalam kesempatan itu pejabat yang baru, Agus Hermawan mengatakan, setelah menerima skep mutasi dirinya sudah merasa siap untuk dipindahkan, walapun belum mengetahui secara detail profil dari kantor barunya, namun dari kunjungan kerja kali ini, dirinya akan berusaha meneruskan apa yang sudah terjalin selama ini dan berusaha dengan keras agar tidak ada kemunduran dalam hal pelayanan dan pengawasan. Lebih lanjut Agus Hermawan dalam wawancara terpisah dengan WBC mengatakan, prioritas utama yang akan dilaksanakannya adalah konsolidasi ke dalam karena posisi eselon IV yang juga ada pergeseran sehingga dirinya tidak ingin pelayanan yang sudah baik menjadi tersendat karena adanya pergeseran itu. Selain itu konsolidasi keluar khususnya kepada PT. Freeport juga akan dilaksanakan, dalam arti akan mengadakan rapat koordinasi dengan mereka untuk mengetahui apa saja hambatan atau keluhan mereka selama ini. Sementara itu menurut John Rumainum selaku General Superintendent PT. Freeport Indonesia divisi Export Import, KPBC Amamapare sudah cukup profesional dalam arti telah menerapkan semua aturan-aturan maupun kebijakan dengan sangat

baik.”Kami selaku pengusaha akan berusaha untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang ada, karena bea cukai sudah cukup banyak membantu kami, untuk itu kami mengharapkan kepada pejabat yang baru untuk dapat terus menjalin kerjasama dengan kami dan membuat lebih baik dari yang sudah baik sekarang ini,” tutur John. Sebagai pejabat yang lama, Hartono Singgih juga mengharapkan ke depan jalinan kerjasama dapat lebih baik lagi sedangkan untuk hal yang sekiranya belum dapat terpenuhi ketika dirinya menjabat, Hartono WBC/KY

mengarapkan ke depan para pegawai sudah dapat memiliki rumah dinas mengingat biaya hidup di Timika cukup mahal. “Pegawai Amamapare sekarang ini kebanyakan mengontrak rumah semua, sementara PT. Freeport memberikan fasilitas hanya berupa mess untuk bujangan, padahal hampir seluruh pegawai telah memiliki keluarga, untuk itu mereka terpaksa mengeluarkan dana untuk mengontrak rumah yang cukup mahal,” ujar Hartono Singgih. Satu hal yang cukup menjadi kendala bagi KPBC Amamapare menurut Hartono Singgih, adalah luasnya wilayah pengawasan sementara sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai, seperti halnya jika terjadi illegal logging atau illegal fishing memerlukan waktu satu hari penuh untuk mencapai lokasi dan persediaan bahan bakar yang cukup banyak.

MENINJAU GRASBERG

HARTONO SINGGIH. Masalah rumah dinas masih menjadi kendala bagi KPBC Amamapare.

Seusai acara pisah sambut, acara kemudian dilanjutkan dengan meninjau langsung lokasi bongkar muat kapal dengan mengunakan kapal patroli BC1510. Dari kunjungan ini terlihat jelas betapa luasnya wilayah pengawasan yang harus dijalankan, itu sebabnya dengan adanya tambahan kapal patroli yang baru, upaya pengawasan diharapkan akan menjadi lebih baik lagi. Selesai meninjau lokasi bongkar muat kapal, acara dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi pembudidayaan tanaman dan hewan milik PT. Freeport, di area tailing atau di lahan yang merupakan pasir sisa penambangan.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

33 7

DAERAH KE DAERAH WBC/KY

AGUS HERMAWAN. Tampak dalam gambar Kepala KPBC Amamapre yang baru, Agus Hermawan, saat memberikan sambutan..

Isu tailing merupakan isu yang tak kunjung padam bagi lingkungan hidup di wilayah kerja PT. Freeport, hal ini dipandang sebagai ancaman serius bagi lingkungan hidup karena akibat tailing tanaman yang ada di daerah tersebut akan punah dan sulit untuk ditanami kembali. Untuk membuktikan kalau di wilayah tailing juga dapat ditumbuhi tanaman dan dipelihara hewan, PT. Freepot membuat budidaya

tanaman dan hewan yang ternyata menghasilkan hasil yang cukup baik. Di lokasi budidaya ini rombongan diperlihatkan bagaimana tanaman dapat tumbuh dengan baik di atas tailing, bahkan ikan-ikan pun dapat berkembang dengan cepat, hasil yang dicapaipun juga cukup baik ini terbukti beberapa tanaman dan buah-buahan yang rombongan coba cukup enak dan tak kalah dengan budidaya di tanah biasa. WBC/KY

GRASBERG. Kakanwil XII DJBC Ambon, Heri Kristiono (kedua dari kiri), didampingi Agus Hermawan, Hartono Singgih, dan Sujita. Saat berada di lokasi tambang Grasberg..

8 34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

Di hari kedua kunjungan kerja, rombongan diberi kesempatan oleh PT. Freeport Indonesia untuk melihat langsung lokasi penambangan atau wilayah yang dikenal dengan grasberg. Sebelumnya pada malam hari rombongan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana panduan yang aman untuk mencapai ke grasberg, mulai dari penggunaan sepatu hingga rompi yang harus dikenakan dijelaskan secara detail. Pagi hari dengan menggunakan bus khusus dari PT. Freeport, rombongan mulai melakukan perjalanan. Jauhnya jarak yang akan ditempuh dan medan yang akan dilalui juga cukup berat, mengharuskan rombongan harus ekstra fit pagi itu. Setelah berjalan kurang lebih satu jam, rombongan sampai pada pos pemeriksaan pertama dimana semua peserta diwajibkan untuk turun dan mencocokan kartu visitor dengan alat yang sudah disediakan. Dari pos pertama itulah perjalan mulai mendaki, dengan kemampuan bus yang tidak diragukan lagi perjalanan pagi itu berjalan dengan mulus hingga akhirnya rombongan tiba di kota Tembaga Pura untuk beristirahat sejenak dan menggunakan peralatan khusus yang telah disediakan. Kurang lebih 30 menit dari kota Tembaga Pura, sampailah rombongan di lokasi awal penambangan dan harus naik kereta kabel yang menurut buku pedoman kunjungan merupakan kereta kabel terpanjang yang ada di dunia. Setelah tiba di lokasi penambangan awal, rombongan kembali harus naik bus untuk mencapai puncak dimana lokasi penambangan atau grasberg dapat terlihat dengan jelas. Sepanjangan jalan itu rombongan dapat melihat truk-truk besar yang mengangkut bahan baku emas yang akan dibawa ke pabrik pengolahan. Cukup baik cuaca hari itu sehingga rombongan dapat melihat dengan jelas lokasi penambangan yang terbesar di dunia. Decak kagum tak henti-hentinya keluar dari mulut peserta, siapa pun mungkin tak membayangkan bagaimana dilokasi yang jauh dari pantauan dan jamahan manusia terdapat kekayaan yang begitu besar. Grasberg lokasi penambangan yang tiap harinya menghasikan 1 juta ton bahan baku emas dapat dilihat dengan jelas, namun waktu itu rombongan tidak dapat melihat gunus es abadi yang ada di puncak Jaya Wijaya karena kabut sudah mulai turun. Tak lama di lokasi penambangan mengingat udara yang cukup tipis dan kabut mulai turun, membuat rombongan tidak dapat berlama-lama di atas dan langsung kembali ke pos awal untuk turun dengan kereta kabel tambang, dan langsung menuju kota Tembaga Pura untuk istirahat makan siang.

WBC/KY

Selesai istirahat dan makan siang, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Timika. Dalam perjalan pulang, cuaca mulai kurang bersahabat kabut tebal yang mulai turun ditambah hujan yang cukup deras mengharuskan bus berjalan ekstra hatihati untuk dapat sampai ketujuan. Dan sore harinya rombongan pun tiba kembali di hotel dengan selamat.

TARGET TERPENUHI Sebagai akhir dari perjalanan kunjungan kerja ini, pada malam harinya PT. Freeport mengundang makan malam rombongan di Kuala Kencana yang merupakan kota mandiri yang ada di Timika. Acara utama kali ini adalah pemaparan kembali program kerja dari PT. Freeport Indonesia dan pandangan DJBC setelah melihat langsung lokasi penambangan. Pada kesempatan itu Kakanwil mengutarakan agar KPBC Amamapare dapat meningkatkan terus layanannya kepada PT. Freeport, mengingat jika terjadi hambatan dari pihat DJBC, maka kelangsungan penambangan pun akan berpengaruh. Dari kunjungan kerja selama tiga hari ke KPBC Amamapare dan PT. Freeport, Kakanwil yang juga baru pertama kali meninjau lokasi itu, melihat potensi yang cukup besar dari KPBC Amamapare sebagai tulang pungung penerimaan Kanwil XII DJBC Ambon. Target Kanwil XII DJBC Ambon yang pada tahun 2005 ini melampaui target, itu termasuk dari upaya dan kerja keras dari jajaran KPBC Amamapare. “Target penerimaan Kanwil XII DJBC Ambon sampai dengan bulan November 2005 itu sudah mencapai 127 persen dari target yang ditetapkan, memang kontribusi terbesar berasal dari KPBC Amamapare yang kebetulan juga sampai akhir bulan November ini sudah mencapai 127 persen,” tutur Heri Kristiono Sementara itu berkaitan dengan kendala, Kakanwil mengatakan di beberapa KPBC kegiatan impor tidak reguler, tidak seperti di Amamapare. Di lain kantor hanya bersifat sementara saja, untuk itu rencana ke depan Kanwil XII adalah lebih memfokuskan pelayanan yang didasarkan pada penelitian, sehingga pelayanan ekspor maupun impor akan tetap berjalan lancar tanpa menghilangkan fungsi pengawasan yang ada. “Untuk target tahun 2006 kami optimis dapat tercapai, hal ini juga tidak lain dari potensi di Amamapare yang cukup besar yang didukung juga oleh peningkatan volume impor dan ekspor dari PT. Freeport, sementara itu dari Manokwari yang juga akan segera dibuka ladang gas tentunya

MENINJAU LOKASI BONGKAR MUAT. Kakanwil tampak dalam gambar saat berdiskusi dengan John Rumainum setelah mengikuti acara sertijab, meninjau lokasi bongkar muat kapal dengan kapal patroli BC 1510.

memerlukan kegiatan ekspor dan impor dalam persiapannya, ini tentunya juga akan meningkatkan penerimaan,” jelas Kakanwil Sedangkan untuk peningkatan mutu SDM yang ada, Kakanwil mengatakan, saat ini DJBC tengah bekerjasama dengan World Bank sedang melakukan program-program penting, seperti DTSD untuk 900 pegawai yang sudah dapat dianggarkan pada awal tahun 2006, selain itu dari masing-masing kantor juga dapat menjalin kerjasama dengan para pengguna jasa dalam hal

risk management untuk menambah wawasan mereka. Bagi pegawai yang sudah cukup lama bertugas di Indonesia bagian timur, Kakanwil juga mengharapkan adanya mutasi yang fair.”Ini tidak tergantung lamanya juga mereka bertugas, melainkan ada bobotnya. Kalau mereka sudah lama dan memiliki potensi yang cukup baik maka sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan yang lain seperti di Indonesia bagian barat,” tandas Kakanwil. adi WBC/KY

FOTO BERSAMA. Bersama Kakanwil dan pejabat yang lama dan baru, berserta para pegawai lainnya berfoto bersama di depan KPBC Amamapare.. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

35 9

SEPUTAR BEACUKAI DENPASAR. Kepala Kantor Wilayah VIII DJBC Denpasar Heryanto Budi Santoso, dihadapan para pejabat eselon III, eselon IV, korlak dan rohaniawan, melantik para pejabat eselon IV yang baru. Upacara pelantikan ini berlangsung pada hari jumat 16 Desember 2005 di aula Kanwil VIII DJBC Denpasar. Koresponden Denpasar, Adito Dps

JUANDA. Pisah sambut Ka. KPBC Juanda dari pejabat lama Roeslan M. Soetedjo kepada Hasrat Tapadji di R.M. Pringgodani Juanda tanggal 8 Desember 2005, dihadiri seluruh pegawai dan tamu undangan. Tampak penyerahan cinderamata dari pegawai KPBC Juanda kepada Roeslan yang akan pindah tugas sebagai Ka. KPBC Malang. Koresponden Surabaya/ Bambang Wicaksono

BALIKPAPAN. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan mengadakan “Bimbingan Sistim Pembiayaan Bagi Eksportir Pemula” pada tanggal 7 Desember 2005. Acara bertempat di Ballroom Hotel Dusit Balikpapan dengan mengundang salah satu narasumber dari Bea Cukai. Tampak dalam gambar, Pj. Korlak, Donny Eriyanto, mewakili Ka KPBC Balikpapan memberikan materi bertema “Fasilitas Bea Cukai Meningkatkan Ekspor”. kiriman : Donny E, KPBC Balikpapan

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

JAKARTA. Di ruang rapat Loka Utama lantai 2 gedung utama pada 23 Nopember 2005 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJBC dengan PNG Customs Service of the Independent State of PNG. MoU ini dihadiri seluruh Staf Inti dan beberapa pejabat eselon III DJBC dan beberapa pejabat dari PNG.Usai melakukan MoU Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman dan PNG Customs Mr. Paul Iramu, masingmasing memberikan cinderamata dan foto bersama serta diakhiri ramah tamah.

JAKARTA. Seluruh pengurus, pensiunan serta Warakawuri Keluarga Besar DJBC menghadiri acara Halal Bil Halal yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan pada 24 Nopember 2005 di Auditorium KP-DJBC. Bertemakan “Dengan Imam dan Tagwa DWP berjuang meningkatkan Kualitas Moral Dan Silaturachim Serta Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan DWP DJBC”, acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al’quran yang dibacakan oleh Sapto dan Saritilawah Ade Ismail, juara MTQ golongan Tuna Natra Tingkat DKI tahun 2005 (gambar kiri). Acara dilanjutkan dengan sambutan ketua Penyelenggara, Ny. Jody Koesmendro dan sambutan Ketua DWP, Ny. Eddy Abdurrrachman dan langsung mendengarkan Siraman Rohani yang dibawakan oleh Drs. Umay M. Dja’far Shiddieq, MA pimpinan pesantren Darul Amal Sukabumi dan Al-Ma’shum Mardiyah, Cianjur. Acara dimeriahkan juga dengan penampilan artis-artis DWP, Warakawuri dari Pondok bambu, Pasar Minggu, Slipi dan dimeriahkan juga denagan menampilkan drama berjudul abunawas. Tampak pada gambar kanan, hadir dalam acara tersebut Ny, Soehardjo, Ny. Martiono, Ny. Permana Agung dan Pengurus Pusat Yayasan Bhakti Tugas.

JAKARTA. Pejabat eselon III, IV dan para pegawai menghadiri acara pisah sambut Pejabat eselon III Direktorat PPKC yang diselenggarakan pada 2 Desember 2005 di Aula Dit. PPKC lantai 7 Gedung Utama. Pisah sambut pejabat eselon III dan jabatan promosi dilakukan dari pejabat lama Kasubdit Penerimaan merangkap Kasubdit Peraturan Agus Sudarmadi (sekarang Kasubdit Otomasi Sistem dan Prosedur Kepabeanan dan Cukai) kepada pejabat baru Hanafi Usman, pejabat lama Kasubdit Keberatan dan Banding Bambang Irawan Aribasar (sekarang Kepala KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III) kepada pejabat baru Mursito, pejabat lama Agus Sudarmadi kepada pejabat baru Djoko Sutoyo Riyadi, pejabat lama Ka Seksi Pemantauan Penerimaan Deci Arifinsyah (sekarang Pj. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil XIDJBC Tipe B Makassar) kepada pejabat baru Suparman, pejabat Ka Seksi Keberatan dan Banding I Tehi Bonar Lumban Raja (sekarang Pj. Kepala Bidang Pencegahan Kanwil XI DJBC Tipe B Makassar dan Penyidikan) kepada Suko Edy P. Usai beberapa sambutan, Direktur PPKC Wahyu Purnomo menyerahkan kenang-kenangan kepada pejabat lama yang akan memangku jabatan baru dan acara dilanjutan dengan pemberian selamat kepada pejabat lama dan baru dengan diakhiri ramah tamah.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

37

SEPUTAR BEACUKAI

JAKARTA. Pisah Sambut Eselon III di lingkungan Direktorat Fasilitas Kepabeanan diselenggarakan di Aula Dit. Fasilitas Kepabeanan lantai 3 gedung utama pada Nopember lalu. Pisah sambut pejabat lama eselon III dan pejabat promosi dilakukan dari pejabat lama Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kemudahan Ekspor II Agung Kuswandono (sekarang Kasubdit Kerjasama Internasional II) kepada pejabat baru Cantyastuti Rahayu, pejabat lama Kasubdit Hanafi Usman (sekarang Kasubdit Penerimaan Dit. PPKC) kepada pejabat baru Irwin Helfian Dalimi, pejabat lama Kasubdit Fasilitas Pertambangan Irwin Helfian Dalimi kepada pejabat baru Samsuar Said, pejabat lama Kepala Seksi Pembebasan Minyak dan Gas Bumi R.M. Nadjib Kepada pejabat baru Sugeng Bagja, pejabat lama Kepala Seksi Pembebasan Relatif I Oyong Mardias (sekarang Kepala KPBC Tipe B Sangata) kepada pejabat baru Bachtar Zul. Acara diawali dengan beberapa sambutan, pejabat lama disampaikan oleh Hanafi Usman dan pejabat baru disampaikan Cantyastuti Rahayu dan sambutan terakhir oleh Direktur Fasiliatas Kepabeanan Ibrahim A. Karim. Selanjutnya acara penyerahan cinderamata sebagai kenang-kenangan kepada pejabat lama seperti tampak pada gambar Ibrahim A. Karim menyerahkan kenang-kenangan kepada R.M. Nadjib. Acara diakhiri dengan pemberian salam selamat kepada pejabat lama dan baru dan ramah tamah.

JAKARTA. Pisah sambut Eselon III Direktorat Teknis Kepabeanan diselenggarakan di Auditorium gedung B pada 9 Desember 2005 pisah sambut dilakukan dari pejabat lama Kasubdit Nilai Pabean J.B. Bambang Widyastata (sekarang Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang tipe A Jakarta) kepada pejabat baru Iswan Ramdana, pejabat lama Kasubdit Klasifikasi Barang Djoko Sutojo Riyadi (sekarang Kasubdit Peraturan Kepabeanan dan Cukai Dit PPKC) kepada pejabat baru Nirwansyah Rachim, pejabat lama Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta B. M. Ganot Wibowo (sekarang Kepala Bagian Umum Kanwil IV DJBC Tipe A Jakarta) kepada pejabat baru J.B. Bambang Widyastata. Acara Selanjutnya Direktur Teknis Kepabeanan Teguh Indrayana memberikan kenangan-kenangan kepada ketiga pejabat lama dan dilanjutkan ramah tamah. Tampak pada gambar para pejabat menandatangani nota serah terima jabatan yang disaksikan oleh Direktur Teknis Kepabeanan.

JAKARTA. Pada 2 Desember 2005 dilingkungan Kanwil IV DJBC Tipe A Jakarta dilakukan acara melepas dan menyambut pejabat eselon III, dua pejabat eselon IV dan dua PFPD yang mendapat promosi. Mereka yang menduduki jabatan terbaru yaitu Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penyidikan sekarang dijabat Rahmat Subagio, Kabag Umum sekarang dijabat B. M. Ganot Wibowo, Kabid dijabat Weko Loekitardjo, Kabid Audit dijabat Soenardi Djoko Warsono, Kabid Kepabeanan dan Cukai dijabat Muryadi, Ka KPBC Tanjung Priok I dijabat Nasir Adenan, Ka. KPBC Tanjung Priok II dijabat Iwan Riswanto, Ka. KPBC Tanjung Priok III dijabat Bambang Irawan Aribasar, Ka. KPBC Jakarta dijabat Gunawan, Ka. Pangkalan Sarop BC Tanjung Priok Pudjo Wibowo, Kasi Pencegahan KPBC Jakarta dijabat Henry Saut S, Kasi Audit Impor dijabat Siswo Suharto. Acara malam pisah sambut diselenggarakan di Auditorium KP-DJBC dihadiri pejabat eselon III, IV dan pegawai dilingkungan kanwil serta mitra Bea dan Cukai dengan penampilan Fantastic Band, pesulap Adri Manan dan artis penyanyi Rani serta pembagian door prize. Tampak pada gambar kiri, Kepala Kanwil memberikan kenang-kenangan pejabat lama Soedirman A. Ghani dan gambar kanan, artis penyanyi Rani turun menghibur penonton.

38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

KEDIRI. Hasil operasi pasar yang telah lama dilakukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berupa hasil tembakau seperti rokok polos dan rokok sigaret yang sekarang kondisinya sudah membusuk, pada 1 Desember 2005 dilakukan pemusnahan terhadap barang tersebut. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung KPBC Kediri sebanyak 22.464 pak dan 4 karton serta satu karung batangan dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp. 234.309.934. Tampak pada gambar, Kepala KPBC Kediri Drs. Amin Shofwan sedang melakukan pemusnahan didampingi Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan Sumano, SH dan beberapa pejabat dan jajarannya di KPBC Kediri. Kiriman KPBC Kediri

SURABAYA. Di Aula Kanwil VII DJBC Surabaya diselenggarakan upacara serah terima jabatan dan pisah sambut pejabat eselon III di lingkungan kerja Kanwil VII DJBC Surabaya pada 8 Desember 2005. Upacara Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kakanwil VII DJBC Z.A. Likumahwa dan dihadiri seluruh pejabat eselon III, IV dan pegawai. Koresponden Surabaya/ Bambang Wicaksono

BALIKPAPAN. Berkenaan dengan mutasi eselon III, pada tanggal 9 Desember 2005 bertempat di Aula Kanwil X Balikpapan diadakan acara perpisahan pejabat eselon III di lingkungan Kanwil X Balikpapan. Acara selain dihadiri Kakanwil X Balikpapan, Faried S. Barchia beserta Ibu, juga hadir pula para pejabat, pegawai, dan Dharma Wanita Kanwil X Balikpapan. Tampak, Kakanwil memberikan cenderamata sebagai kenang-kenangan kepada para pejabat eselon III yang dimutasikan dan selanjutnya diadakan foto bersama. kiriman : Donny E, KPBC Balikpapan

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

39

SEPUTAR BEACUKAI

GRESIK. Pisah sambut Ka. KPBC Gresik dari pejabat lama Setijono kepada Edy Burman di Graha Petrokimia Gresik tanggal 12 Desember 2005,dihadiri oleh seluruh pegawai KPBC Gresik dan tamu undangan. Tampak penyerahan cinderamata dari pegawai KPBC Gresik kepada Setijono yang akan pindah tugas sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Semarang. Koresponden Surabaya/ Bambang Wicaksono

DENPASAR. Bertempat di aula Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, pada hari kamis 8 Desember 2005, dilaksanakan acara serah terima jabatan dan pisah sambut antara Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Pelayanan Ngurah Rai dari Ibu Slamet Rochim kepada Ibu Rudy Kembuan. Tampak pada gambar penandatanganan nota serah terima jabatan. Koresponden Denpasar, Adito Dps

JAKARTA. Pada 21 Desember 2005, bertempat di Mesjid Batitut Taqwa, Kantor Pusat DJBC, diselenggarakan acara penyerahan Piala Lomba Bina Mesjid (Piala Binaul Mesjid) tingkat Kotamadya Jakarta Timur yang ke-8. Mesjid Baitut Taqwa berhasil menyabet juara I untuk kategori mesjid kantor. Hadir mewakili Dirjen Bea dan Cukai adalah Bachtiar (Kasubdit Impor dan Ekspor Dit. Teknis Kepabeanan) untuk menerima piala Binaul Mesjid karena Mesjid Baitut Taqwa dianggap berhasil dalam hal pembinaan organisasi dalam bidang kemesjidan. Acara yang diakhiri dengan makan siang bersama tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Walikota Jakarta Timur (Jaktim), Kantor Departemen Agama Jaktim, pengurus Mesjid Baitut Taqwa, Kepala KUA Jaktim, Dewan Masjid Indonesia Propinsi DKI Jakarta dan Jaktim serta para udangan.

MAKASSAR. Kanwil XI DJBC Makasar melakukan pemusnahan rokok illegal yang nilainya mencapai Rp.2.364.540.000 pada 15 Desember 2005. Rokok illegal tersebut merupakan rokok yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita Cukai palsu dan menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Kerugian Negara yang ditimbulkan dengan adanya peredaran rokok illegal ini mencapai Rp.551.794.800. Koresponden Makassar, Syamsul Gunawan

JAKARTA. Direktur P2 Endang Tata pada 5 Desember 2005 membuka acara “Intelligence Analysis Training Course” di Aula Direktorat Kepabeanan Internasional gedung utama lantai 5. Training selama satu minggu ini kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Australian Customs Service, dipimpin dua trainer dari Australia Customs Service yakni Paul Yager dan Tracie Lawton yang akan memberikan pemaparan kepada 17 beserta training dari berbagai daerah. Training ditutup pada 13 Desember 2005 oleh Kasubdit Kerjasama Internasional II Agung Kuswandono mewakili Direktur Kepabeanan Internasional didampingi oleh Kasubdit Intelijen Dir. P2 Nasar Salim. Dalam penutupan training dilakukan penyerahan sertifikat yang diserahkan oleh Nasar Salim kepada para peserta (gambar kanan) dan pemberian cindera mata kepada dua instruktur yang diserahkan oleh Agung Kuswandono (gambar kiri).

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

DENPASAR. Pada 15 Desember 2005, diaula Kanwil VIII DJBC Denpasar, diadakan sosialisasi bertajuk “Revised Kyoto Convention” yang dihadiri oleh para pejabat dan pegawai dilingkungan Kanwil VIII DJBC Denpasar. Tampil sebagai pembicara, Istyastuti Wuwuh Asri (kasubdit kerjasama Internasional I) sekarang Kepala KPBC Bekasi (no. satu dari kiri), Rulijanto Kasi Apec (no. dua dari kiri), dan Fitri Ajuning Kasi WCO (no. tiga dari kiri) seperti pada gambar kiri dan gambar kanan foto bersama dua pembicara dengan pejabat dilingkungan kanwil VIII DJBC Denpasar Koresponden Denpasar, Adito Dps

MAKASSAR. bertempat di gedung Kanwil XI DJBC Makasar, berlangsung acara pisah sambut pejabat eselon III dilingkungan Kanwil XI DJBC Makassar. Acara yang berlangsung pada 14 Desember 2005 ini diteruskan dengan acara serah terima dari pejabat lama kepada pejabat baru yang diteruskan dengan acara ramah tamah. Koresponden Makassar, Syamsul Gunawan

DENPASAR. Serah terima jabatan pejabat eselon III dilakukan di lingkungan Kanwil VIII DJBC Denpasar. Acara ini dilaksanakan di Aula Kanwil VIII DJBC Denpasar pada 12 Desember 2005 dengan dihadiri Kepala Kantor Pelayanan sewilayah VIII, pejabat dan pegawai dari Kanwil VIII, KPBC Ngurah Rai, KPBC Benoa. Tampak pada gambar Kepala Kanwil VIII Heryanto Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota serah terima jabatan. Koresponden Denpasar, Adito Dps

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

41

SELAK WBC/ZAP

AROMA

Wasgitel

DARI KOTA TEGAL

Berada di daerah pantai utara Jawa, daerah yang terkenal dengan warteg-nya menyimpan berbagai kekhasan salah satunya adalah teh poci.

berkesempatan mengunjungi kota Bahari tersebut, terlihat bahwa masih banyak rumah makan yang menyediakan teh poci gula batu, dan tampaknya tidak akan lekang oleh zaman. Di Jakarta beberapa tahun yang lalu, warteg (Warung Tegal)selalu menyediakan minuman teh dalam poci lengkap dengan cangkir kecil dan gula batu. Namun beberapa tahun terakhir warteg-warteg di Jakarta sudah tidak menyediakan teh poci lagi, namun sudah cenderung menggunakan teh celup yang bisa dibilang teh instan. Mungkin selain praktis tidak merepotkan. Selain warteg dan teh poci yang menjadi ciri khas kuliner dari Tegal, sate kambing muda juga menjadi sasaran para pecinta kuliner. Sate kambing ini tidak terasa keras bahkan cenderung terasa empuk. Daging yang digunakan adalah daging kambing muda, yang katanya kambing itu tidak pernah diberi minum namun hanya mengkonsumsi rumput saja, sehingga daging yang dihasilkannya empuk. Mengenai rasa, sate ini mempunyai rasa yang nikmat dan menggugah selera. Dengan bumbu kecap yang berisi potongan bawang merah, tomat, cabai merah dan cabe rawit membuat makan sate menjadi nikmat dan ingin menghabiskannya dengan segera.

TIDAK DIBUAT DI TEGAL

KOTA BAHARI. Julukan bagi Kota Tegal.

M

inum teh, siapa saja bisa meminumnya kapan saja dan dimana saja. Kalau kita melihat tradisi minum teh di Jepang, dilakukan dengan suatu upacara yang khidmat dan agak rumit. Bukan hanya cara meminumnya yang unik, tetapi cara penyajiannya juga unik dan penuh dengan tata cara. Dimana setelah teh diseduh, sang tuan rumah harus memutar cawan yang berisi teh tersebut hingga gambar di cawan menghadap ke tamu yang dimaksud. Kesemuanya itu dilakukan sebagai penghormatan kepada tamu. Begitu juga di Inggris, di negeri para aristokrat ini para bangsawan mempunyai cara tersendiri untuk minum teh. Keunikannya disana teh diseduh dalam sebuah teko yang terbuat dari logam yang konon menambah nikmat aroma minuman yang berwarna merah kecoklatan ini. Semakin mahal perangkat

42

WARTA BEA CUKAI

untuk minum teh maka semakin tinggi derajat para peminumnya Di Indonesia, minum teh dapat dilakukan tanpa perlu suatu tatacara yang njelimet, dapat disajikan kapan saja baik hangat maupun dingin. Di kota Tegal yang mendapat julukan Kota Bahari ini, minum teh dilakukan dengan menggunakan poci yang terbuat dari tanah liat. Aroma teh yang bercampur dengan melati menerbitkan selera kita untuk segera mencicipi teh tersebut. Gula yang digunakan adalah gula batu yang bentuknya padat, diletakkan dalam sebuah cangkir kecil yang terbuat dari tanah liat juga. Semakin sering poci itu digunakan untuk membuat teh, maka akan semakin nikmat teh yang dihasilkan dari poci tersebut. Tidak ada yang mengetahui pasti sejak kapan kebiasaan minum teh poci dimulai di Tegal. Ketika WBC

EDISI 374 JANUARI 2006

Dalam kunjungan tersebut, WBC berkesempatan pula melihat sentra penjualan peralatan minum teh yang berada di jalan raya Danar Adibuana Tegal. Di sepanjang jalan yang mengarah ke Jogja dan Purwokerto tersebut terlihat toko-toko tradisional yang menjual peralatan teh tersebut. Mulai dari poci yang berukuran besar, kecil dan juga peralatan masak lainnya yang terbuat dari logam dengan bentuknya yang unik dan antik. Harga sebuah peralatan minum teh lengkap dengan poci dan cangkir kecil terbilang cukup murah, harganya Rp.15.000. Dan harga sebuah poci yang WBC/ZAP

POCI TEGAL. Semakin sering poci itu digunakan untuk membuat teh, maka akan semakin nikmat teh yang dihasilkan.

WBC/ZAP

besar berharga Rp.7500. Selain itu juga ada juga poci dan cangkirnya yang dihiasi dengan tembaga, dan harganya sekitar Rp.25.000. Namun untuk membeli sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tembaga atau kuningan, anda dapat membelinya dengan menghitung berat benda tersebut. Dan harga yang ditawarkannya per kilo sekitar Rp15.000. Namun anda bisa membeli satuan tergantung bagaimana anda melakukan nego dengan penjual. Mungkin jika anda mencarinya di tempat lain seperti hotel harganya bisa mencapai dua kali lipat dari harga tadi. Di sebuah toko yang menjual peralatan rumah tangga tadi, WBC sempat berbincang-bincang dengan seorang penjual yang biasa disapa mbah. Ketika WBC bertanya dimana tempat pembuatan poci tersebut, mbah tadi menerangkan bahwa poci tersebut dibuat di Banjarnegara yang jaraknya cukup jauh dari Tegal. Atau ada juga yang membuatnya di Wonosobo. Mbah tadi menjelaskan bahwa tanah liat yang ada di Tegal kualitasnya tidak bagus untuk membuat poci, dikarenakan letaknya yang berada dekat dengan laut, sehingga kualitas tanah liatnya tidak sebagus yang dibuat di Banjarnegara atau di Wonosobo. Bagi anda pemburu atau penggemar barang antik, tempat ini tampaknya adalah tempat yang pas untuk memuaskan hobinya memburu atau mengkoleksi perabotan masak antik. Begitu juga dengan teh yang menjadi ciri minuman khas Tegal. Teh yang dihasilkan berasal dari Slawi yang daerahnya cukup sejuk dan dingin. Jaraknya tidak begitu jauh dari kota Tegal yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1 jam. Di daerah Slawi kita bisa menemui perkebunan teh yang cukup luas dan pabrik teh yang cukup banyak dan terkenal seperti teh sosro, teh cap poci dan lain sebagainya. Pabrik teh di Slawi sudah ada sejak zaman penjajahan dan teh yang dihasilkannya adalah teh yang berkualitas baik dengan aroma melati sangat terasa. Sehingga petani teh dan petani bunga melati merupakan suatu simbiosis yang saling menguntungkan untuk menghasilkan suatu produk teh yang berkualitas baik dan bercita rasa tinggi. Jadi jika pabrik teh mengalami kegoncangan produksi maka itu akan berdampak pula kepada para petani bunga melati. Jika kita melakukan perjalanan melalui daerah Pantai Utara Jawa atau Pantura, kita pasti akan melewati kota Tegal yang berpenduduk 400 ribu jiwa. Disepanjang jalan kita bisa menemui berbagai macam spanduk dan juga papan nama pabrik teh dari merk-merk yang terkenal. Sebuah pabrik teh mempunyai suatu akronim yang sangat unik untuk menunjukkan kualitas teh yang dihasilkannya dengan nama “Wasgitel” kepanjangan dari wangi, sedep, legit dan kentel”.

PENJUALAN POCI. Sentra penjualan peralatan minum teh yang berada di jalan raya Danar Adibuana Tegal.

MENYEIMBANGKAN GAYA HIDUP DENGAN TEH Gaya hidup masyakarakat perkotaan yang cenderung dinamis dan sibuk, cenderung mudah untuk dapat dihinggapi berbagai macam penyakit. Untuk menghindari berbagai macam penyakit tersebut teh bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menyeimbangkan kesibukan tersebut agar tidak mudah dihinggapi penyakit. Telah banyak uji klinis yang membuktikan bahwa teh mempunyai kandungan polyphenol yang dapat menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Tanaman Teh yang umumnya tumbuh di daerah yang beriklim tropis dengan ketinggian antara 200-2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu cuaca antara 14-25 derajat Celsius, mempunyai 1500 jenis dari berbagai negara. Namun jika dikelompokan kita hanya mengenal WBC/ZAP

MINUM TEH. Kebiasaan minum teh satu atau dua cangkir per hari, kecil kemungkinannya mengalami penyempitan pembuluh darah

tiga macam teh yaitu teh hijau yang dibuat tidak melalui proses fermentasi, teh hitam yang dibuat melalui fermentasi penuh dan teh oolong yang dibuat dengan cara fermentasi. Dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh ahli kesehatan dikatakan bahwa teh hijau memiliki anti oksidan alami yang disebut polyphenol yang bisa menghindari kita dari tumbuhnya sel kanker kulit. Selain itu juga polyphenol yang dikandung dalam teh hijau juga membantu lever bekerja lebih efektif sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Bagi para penderita kolesterol, teh juga dapat menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam tubuh dimana antioksidan yang dikandung teh dapat mencegah oksidasi kolesterol LDL dalam arteri. Bagi penderita diabetes, dengan minum teh yang teratur dapat menurunkan tingkat gula darah dalam tubuh. Dari sebuah penelitian yang dipublikasi oleh Archives of Internal Medicine dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kebiasaan minum teh satu atau dua cangkir per hari, kecil kemungkinannya mengalami penyempitan pembuluh darah atau serangan jantung, dan penurunan resikonya sampai 46 persen. Dan bagi mereka yang mengkonsumsi empat cangkir per hari, resiko turunnya sampai 69 persen. Ada baiknya jika masyarakat perkotaan yang mempunyai gaya hidup yang dinamis tadi menyeimbangkan gaya hidup mereka dengan mengkonsumsi teh yang sudah teruji dan dipercaya dapat menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Semakin sering mengkonsumsi teh maka peluang terkena penyakit akan semakin kecil. Selamat menikmati. zap

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

43

SIAPA MENGAPA N U N I K W A H Y U N I Pegawai yang satu ini adalah pegawai tercantik di KPBC Pasuruan. Bagaimana tidak, dari enam puluh (60) pegawai ia satu-satunya pegawai wanita yang ada. Ketika diwawancara WBC (20 September 2005) ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum KPBC Pasuruan dan berpangkat piñata muda tingkat I. Saat ini sesuai Kep. Dirjen BC Nomor 77/ BC/UP.9/2005 Nunik menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai yang. masih di KPBC Pasuruan. Usai menyelesaikan Prodip III Keuangan Bea dan Cukai pada 1989, Nunik mulai meniti karir di Bea dan Cukai. Sebenarnya menjadi pegawai Bea dan Cukai bukanlah merupakan cita-citanya, ia ingin menjadi seorang Kowad (Korps Wanita Angakatan Darat). Hal itu dikarenakan ia dibesarkan dilingkungan keluarga militer. KPBC Balikpapan merupakan penempatan pertamanya. Setelah itu, ia beberapa kali pindah tugas antara lain KPBC Malang, KPBC Soekarno-Hatta, KPBC Palembang dan yang terakhir (sejak tahun 1994) ia bertugas di KPBC Pasuruan. Selama sebelas (11) tahun bertugas di KPBC Pasuruan (dimana kantor tersebut telah mengalami perubahan dari tipe D ke tipe B), jabatannya pun berubah, dari Kaur Umum (dulu eselon V) dengan pangkat pengatur hingga saat ini menjabat sebagai Kasubag Umum eselon V. Selain sibuk dengan rutinitas kerja kantor, Nunik juga sempat menjadi Pimpro pembangunan gedung KPBC Pasuruan yang baru. Hasilnya, telah J

U

M

I

A

H

Melihat raut wajahnya yang cantik dan badannya yang ramping, WBC sempat mengira bahwa pegawai yang satu ini belum menikah. Tetapi setelah ngobrol lebih jauh, ternyata ia merupakan single parent dari dua orang putra berusia 5 dan 9 tahun. Statusnya sebagai single parent tidak menghalangi Jumiah yang lahir di Cirebon, 17 September 1971, untuk terus melanjutkan studinya. Pada 2005 lalu, ia telah menamatkan pendidikan S1-nya dari STIAMI (Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia) Jakarta jurusan Administrasi Niaga. Selain itu, ia pun memiliki banyak kegiatan positif diluar pekerjaan rutinnya, seperti ikut serta dalam tim bola voli Bea Cukai serta paduan suara Bea Cukai. Kegiatan dirumah pun diisi dengan berkumpul bersama anak-anaknya. Ketika ditanya mengenai karirnya di Bea dan Cukai, Jumiah bercerita bahwa ia mulai bekerja di Bea dan Cukai setelah lulus dari Prodip III, STAN pada 1994. Penempatan pertamanya di KPBC Batam (1995) dan bertugas di Bandara Hang Nadim sebagai pemeriksa barang penumpang. Kemudian pada 1996 ia dipindahkan ke KPBC Balikpapan di bagian perbendaharaan. Lalu pada 1999 ia dimutasi ke Kanwil IV DJBC Jakarta, hingga saat ini. Di Kanwil IV, pada awalnya ia bertugas di bagian UP, kemudian dipindahkan ke bagian audit, setelah itu ke P2. Semua tempat dimana ia pernah ditugaskan memiliki kesan tersendiri, seperti ketika ia ditempatkan di Batam. Pada saat itu Pulau Batam sedang mengalami pembangunan, sehingga masih banyak tanah kosong dan belum seramai sekarang. “Untuk makan juga agak susah, kebanyakan hanya ada warung padang saja dan sayuran pun sulit ditemui,” ujarnya. Ia terkenang ketika harus bertugas ke bandara dengan menggunakan taksi omprengan. “Walaupun kita tetap diantarkan sampai ke tempat tujuan tapi karena taksinya omprengan, maka ditengah jalan supir taksi bisa menaikan penumpang lainnya,

SUKARNO DARMO KUSUMO Lulus SMP di Kediri (1972), Sukarno memutuskan untuk merantau. Tujuan pertamanya adalah ke Malang, setelah itu Lampung (1974-1975) dan berakhir di Pekanbaru, Riau (1975). Di Pekanbaru inilah (1976) Departemen Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai membuka lowongan. Sukarno pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia ikut mendaftar dengan menggunakan ijasah SMP dan diterima. Pada 1977, penempatan pertamanya di KPBC Tanjung Pinang, ia bertugas membantu bendaharawan gaji. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab ia kemudian ditugaskan menjadi driver Kasi Perbendaharaan. Kemudian pada 1978, Sukarno yang lahir di Ngawi (Jatim) 2 Pebruari 1956, dipindahkan ke KPBC Dabo Singkep, Kep. Riau. Sebuah daerah yang dulu terkenal sebagai penghasil timah. Di tempat itu ia bertugas di bagian dinas luar (pada pos-pos pengawasan). Lalu pada 1983, ia dimutasi ke KPBC Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun. Empat tahun kemudian (1987), ia dipindahkan ke KPBC Batam dan bertugas di Airport Hang Nadim Batam. Setelah itu pada 1991 ia dimutasi ke Semarang dan bertugas di bagian P2. “Saya nyoba jadi orang Jawa, soalnya yang namanya orang Jawa kok tidak pernah dinas di Jawa,” ujarnya seraya tersenyum. Kemudian pada 1995 ia kembali dimutasi ke KPBC Batam hingga saat ini. Di Batam ia kembali ditugaskan di bagian P2 selama tiga tahun, setelah itu ia bertugas di airport sebagai protokoler hingga saat ini. Selama bertugas di Batam, ia mengaku memiliki pengalaman menarik. Peristiwanya terjadi sekitar tahun 1988. Pada waktu itu KPBC Batam kedatangan tamu yang begitu banyak, sementara jadwal penerbangan dalam sehari hanya terdapat dua penerbangan saja. “Walaupun begitu, semua tamu bisa saya handle. Setelah itu ketika ada pemilihan pegawai teladan, saya terpilih menjadi pegawai teladan nomor satu. Padahal waktu itu saya masih termasuk pegawai yunior, sebab saya baru satu minggu bertugas di airport,” kenang Sukarno yang

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

berdiri sebuah kantor baru yang bersih dan indah di kawasan perindustrian PIER Rembang Pasuruan, yang telah ditempati sejak 17 Pebruari 2004. Ketika ditanya pengalamannya yang berkesan selama bertugas, ia pun mengisahkan pengalamannya saat bertugas di KPBC Palembang. ”Karena petugas P2 tidak ada ditempat, saya pernah mendapat tugas untuk memeriksa barang Pertamina yang perjalanannya menyusuri Sungai Musi dan hanya ditemani seorang pengemudi speedboat,” kenang ibu dua anak ini. Nunik memiliki banyak hobi di bidang seni dan olah raga. Dalam hal seni, terutama seni suara, ia telah berhasil menyabet juara di berbagai perlombaan antara lain juara II keroncong tahun 2002 tingkat VII DJBC Surabaya, juara harapan II keroncong tahun 2003 tingkat KP-DJBC Jakarta, Juara II dangdut tahun 2004 di Kanwil VII DJBC Surabaya. Untuk olah raga, ia pernah menjuarai tennis meja ganda campuran pada HUT RI ke-60 di KWBC Surabaya. Ia memiliki suatu harapan kepada DJBC dimasa akan datang, “Hendaknya semua pegawai yang merupakan bagian dari suatu institusi selalu tetap meningkatkan integritasnya walau dimanapun ditempatkan,” harap wanita kelahiran 18 mei 1967. Bambang Wicaksono/Sby

sehingga satu taksi isinya rame-rame dengan orang lain,” ujarnya seraya tersenyum. Lain lagi ketika ia bertugas di Balikpapan. Menurutnya, Balikpapan merupakan kota yang rapih dan tenang. Namun, ketika terjadi kebakaran hutan, ia kesulitan memperoleh air bersih. Saat bertugas di Kanwil IV sebagai auditor, ia kerap menemui perusahaan yang tidak kooperatif sehingga sulit untuk memperoleh data yang diperlukan. Akibatnya, penyelesaian laporan audit sulit untuk diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tak hanya itu, ketika ia bertugas untuk mengaudit importir umum terkadang alamat perusahaan tersebut fiktif alias palsu. Bahkan ketika dilakukan pemeriksaan kelapangan terkadang perusahaan tersebut hanyalah sebuah salon kecantikan. “Tapi hal itu terjadi sebelum adanya sistem registrasi,” ujarnya. Pengalaman yang lain ia peroleh ketika bertugas di bagian P2, ia belajar menjadi MC (master of ceremony) dalam berbagai acara seperti acara pisah sambut, press release tangkapan dan sebagainya. Selain itu, ia juga harus cepat tanggap dengan situasi yang ada. Pasalnya, data-data mengenai kegiatan P2 sewaktu-waktu bisa diminta oleh atasannya. Sehingga terkadang ia harus terburuburu mengerjakannya sebab data tersebut harus segera tersedia. Ketika ditanya harapannya ke depan terhadap institusi Bea dan Cukai, ia berharap agar Bea dan Cukai dapat lebih baik dari saat ini. Ia menyambut gembira keberhasilan DJBC dan instansi lainnya dalam mengungkap pabrik ekstasi dan shabu di Cikande. Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan citra Bea dan Cukai di mata masyarakat. ifa

selalu berusaha menjalankan perintah atasan dengan sebaikbaiknya. Bertugas di airport memang memiliki suka duka tersendiri baginya, apalagi ketika peak season tiba (musim liburan-red). Pada saat itu penumpang di airport membludak. “Tapi alhamdulillah karena koordinasi yang baik, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala,” imbuh Sukarno yang pernah mengikuti diklat DPT I di TBK pada 1981. Tak hanya itu, Sukarno juga memiliki pengalaman lain yang sulit untuk dilupakan saat bertugas di Semarang. Ketika itu ada informasi pita cukai palsu yang berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Pada saat itu, seharusnya ia yang bertugas sebagai driver untuk melakukan pengejaran. Namun pada detik-detik terakhir, tiba-tiba tugasnya ditukar oleh temannya yang lain. Dalam pengejaran tersebut terjadi kecelakaan, mobil yang ditumpangi teman-temannya menabrak pohon. “Dari empat orang, tiga meninggal dunia. Saya sangat shock, sebab sepertinya nyawa saya diganti dengan nyawa teman saya, seharusnya saya yang berada di dalam mobil itu,” kenang Sukarno yang pada 2005 lalu menunaikan ibadah haji. Pria yang menikah dengan Isnaini pada 1978 ini mengaku tidak berhasrat untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. “Saya hanya sampai SMP saja, tapi anakanak saya harus menjadi sarjana,” ujarnya. Ia merasa bersyukur bahwa dua orang anaknya, telah berhasil menyelesaikan pendidikan D3 dan S1, keduanya pun kini telah bekerja. Di akhir wawancara ia berharap agar kedepannya institusi Bea dan Cukai dapat lebih baik dari saat ini. ifa

info buku BILA ANDA BERMINAT,

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKAN BUKU SEBAGAI BERIKUT:

BUNDEL WBC 2004 Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2004 (Edisi Januari - Desember)

Rp. 100.000

CATATAN: Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LANGGANAN MAJALAH WARTA BEA CUKAI

No Lama Berlangganan 1 3 Bulan (3 edisi) 2 6 Bulan (6 edisi) 3 1 Tahun (12 edisi)

Diskon Harga Jabotabek Rp. 40 0% 40..500 Rp. 78 0 5% 78..00 000 Rp. 1150 50 .000 10% 50.000

Harga luar Jabotabek Rp. 43 43..500 Rp. 84 0 84..00 000 Rp. 1162 62 .000 62.000

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

MAJALAH WARTA BEA CUKAI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230 Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154 Fax. (021) 4892353 / E-mail: wbc.cbn.net.id dengan Hasim / Kitty EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

45

KEPABEANAN INTERNASIONAL

JEPANG, CINA, KOREA SELATAN. Bersama negara anggota ASEAN menggagas pembentukan Komunitas Asia Timur (ASEAN + 3).

GAGASAN PEMBENTUKAN

Komunitas Asia Timur Oleh: Nasir Adenan

Filsuf terkenal Jerman, Schopenhauer, mengatakan bahwa, “Semua kebenaran lolos melalui tiga tahapan (all truth passes through three stages)”. Pertama, ditertawakan/diejek (it is ridiculed); Kedua, sangat ditentang (it is violently opposed). Ketiga, diterima karena terbukti (it is accepted as self-evident).

G

agasan pembentukan Komunitas Asia Timur (gagasan awal : East Asia Economic Group, kemudian disepakati pada sidang AEM ke-23 1991 menjadi East Asia Economic Caucus) yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad pada awal 1990 merupakan contoh dari kebenaran pernyataan di atas.

46

WARTA BEA CUKAI

Gagasan untuk membentuk Komunitas Asia Timur pada beberapa tahun yang silam hanya merupakan suatu hal yang tidak terbayangkan. Saat ini pun, tetap masih dianggap terlalu prematur untuk memprediksi berapa lama hal itu akan menjadi kenyataan. Namun para pemimpin dan pengambil keputusan di kawasan ini

EDISI 374 JANUARI 2006

tampak surprise dengan perkembangan yang tak terduga mengenai munculnya gerakan ke arah terbentuknya komunitas kawasan tersebut. Komunitas ini direncanakan terdiri dari negara-negara anggota ASEAN plus Jepang, China dan Korea Selatan. Satu langkah maju lagi adalah adanya pernyataan resmi (official proclaimation)

yang mengatakan bahwa Komunitas Asia Timur sebagai sasaran yang akan ditindaklanjuti menyusul pertemuan puncak Jepang dengan 10 negara anggota ASEAN pada bulan Desember lalu. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kalinya bagi pemimpin ASEAN yang diselenggarakan di luar kawasan. Kemudian pernyataan di atas menjadi agenda resmi bagi pertemuan kawasan berikutnya. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh filsuf Jerman di atas, masih jelas dalam ingatan bahwa gagasan Mahathir Muhammad di awal 1990 untuk membentuk Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) ditolak oleh Amerika Serikat dan Jepang (it is ridiculed). Lagi-lagi pada tahun 1998, ditengah krisis regional keuangan Asia, inisiatif Jepang untuk membentuk mekanisme keuangan regional, seperti Asian Monetary Fund, yang ditujukan untuk menolong negara-negara Asia yang tertimpa krisis, gagal karena ditentang keras oleh IMF (it is violently opposed). Pemerintah negara-negara Asia Timur-pun agak skeptis mengenai realisasi komunitas regional secara lebih awal, mengingat adanya sejumlah kesulitan yang menghalangi penggabungan tersebut. Oleh karena itu, adalah sangat kontras antara sikap negatif atau pesimis di atas dengan munculnya tanda-tanda yang menunjukkan adanya percepatan tibatiba ke arah komunitas dimaksud yang terjadi akhir-akhir ini. Belakangan, gagasan tersebut diterima secara alami. Proses ke arah pembentukan Komunitas Asia Timur dilihat sebagai logis. Nilai dari Komunitas Asia Timur itu sendiri dianggap sebagai pembuktian (accepted as self-evident). Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN + 3 di Jakarta awal Juli 2004 lalu, Malaysia menunjukkan keinginannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak Asia Timur yang pertama pada tahun 2005. Jika terealisasi, hal ini akan menjadi tanda langkah maju pertama menuju komunitas Asia Timur.

SIKAP JEPANG TERHADAP PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASIA TIMUR (KAT) Pada simposium mengenai masa depan Asia tahun 2004 lalu, mantan perdana menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone menyarankan agar ketiga pemimpin negara-negara Jepang, China dan Korea Selatan mengadakan pertemuan regular, tidak seperti saat ini hanya sebagai bagian dari pertemuan ASEAN + 3. Menurutnya, tanpa insiatif ketiga negara ini untuk bergandeng tangan mencapai sasaran, yaitu Komunitas Asia Timur, gagasan tersebut akan tetap sulit menjadi

kenyataan, dan faktanya bahwa ketiga negara ini belum akan mengadakan pertemuan diantara mereka. Yang berarti satu sama lain masih ada masalah, yang dihantui latar belakang sejarah, yang harus diselesaikan. Setelah terbentuknya ”Network of East Asian Community” (Jejaring tangki pemikir Asia Timur ) di Beijing-China dan ”The East Asia Forum” (Forum Asia Timur) di Seoul-Korea pada tahun 2003, konsep suatu Komunitas Asia Timur mulai menarik lebih banyak lagi perhatian dari berbagai pihak di Jepang, yang berakhir kepada suatu keputusan mengenai perlu tidaknya membentuk jaringan intelektual bagi yang tertarik dengan masalah ini untuk mempelajari dan menyatukan pendapat terhadap konsep tersebut. Berdasarkan konsensus, pada tanggal 18 Mei 2004 terbentuklah lembaga yang dikenal dengan nama ”Council on East Asia Community (CEAC)” yang diketuai oleh Yasuhiro Nakasone, mantan perdana menteri Jepang dengan anggota yang datang

PROSES KE ARAH PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASIA TIMUR DILIHAT SEBAGAI LOGIS

transparansi dan ”inclusion”. Keterbukaan berarti bahwa kerangka kerjasama harus terbuka bagi banyak negara dan kawasan. Transparansi berarti semua kesepakatan yang dicapai melalui diskusi-diskusi di Asia Timur harus dipublikasi dan mudah dimengerti oleh setiap orang. “Inclusion” berarti terbuka bagi negara-negara lain untuk menjadi anggota KAT 3. promosi kerjasama fungsional 4. pengembangan suatu indentitas “lunak”(soft identity) Sejak terbentuk pada tahun 2004, sampai saat ini CEAC telah menyelenggarakan delapan kali pertemuan, Pertama pada tanggal 4 juni 2004 dan terakhir tanggal 25 Maret 2005. CEAC beranggapan bahwa konsep Komunitas Asia Timur yang ada tidak cukup dan belum matang, oleh karenanya perlu diadakan diskusidiskusi intensif dengan tujuan utama adalah, pertama, melakukan analisis komprehensif secara sistimatis terhadap konsep KAT dengan penekanan pada orisinalitas, sejarah, latar belakang, fakta, status saat ini, serta perspektif masa depan dari konsep KAT itu. Kedua, membuat parameterparemeter untuk menentukan arah strategi Jepang menuju tercapainya konsep KAT yang diinginkan.

PENUTUP

dari berbagai kalangan seperti mantan wakil menteri keuangan (Zembei Mizoguchi), mantan menteri luar negeri (Koji Kakizawa), anggota parlemen, swasta, berbagai lembaga ekonomi, dan profesor-profesor terkenal dari hampir seluruh universitas di Jepang. Dewan KAT ini telah mempelajari prinsip-prinsip yang dapat dipakai sebagai penuntun strategi Jepang menuju terbentuknya Komunitas Asia Timur. Prinsip-prinsip tersebut mempertimbangkan 3 aspek kepentingan nasional Jepang, yakni : l Pembentukan Komunitas Asia Timur harus dapat meningkatkan lingkungan keamanan internasional; l Pembentukan Komunitas Asia Timur harus dapat mengembangkan/ memperluas perekonomian global; l Pembentukan Komunitas Asia Timur harus dapat meningkatkan rasa hormat terhadap nilai-nilai seperti nilai kemerdekaan/kebebasan dan demokrasi. Konsep Komunitas Asia Timur menurut the Council on East Asian Community (CEAC) adalah terdiri dari : 1. prinsip-prinsip perdamaian, kemakmuran dan kemajuan 2. prinsip-prinsip keterbukaan,

Sejak bergulirnya gagasan Komunitas Asia Timur (KAT), Jepang bersama sekutunya Amerika Serikat yang sejak semula menolak, belakangan semakin menyadari perlunya pembentukan KAT. Namun jalan menuju ke arah itu tampaknya cukup berliku. Hal ini terlihat saat negara-negara Asia mengalami krisis pada tahun 1998. Ke depan, untuk membantu negara-negara Asia menghadapi krisis, Jepang mencoba untuk menggagaskan terbentuknya lembaga keuangan semacam Asia Monetary Fund. Namun, gagasan tersebut kandas di tangan IMF. Sejak itu Jepang mulai terlibat dalam pertemuan-pertemuan ASEAN + 3, yang merupakan salah satu cara menuju ke arah terbentuk KAT. Tetapi ada hal lain yang yang agaknya menjadi faktor penghambat, yakni latar belakang sejarah antara Jepang, China dan Korea Selatan. Terbentuknya Council on East Asian Community (CEAC) merupakan bukti banyaknya berbagai pihak di Jepang yang sangat concern terhadap KAT. Salah satu tugas CEAC adalah untuk menganalisis konsep KAT dari latar belakang sejarah, yang menjadi salah satu faktor yang dapat memuluskan terbentuknya KAT. Nasir Adenan, Kepala KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan Kedubes RI di Jepang

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

47

KEPABEANAN INTERNASIONAL WBC/ATS

SUASANA PEMAPARAN. Delegasi Vietnam sedang menyimak pemaparan yang diberikan oleh Direktorat P2 di Kantor Pusat.

PEMBERIAN SOUVENIR. Delegasi Vietnam Customs dan DJBC saling bertukar cenderamata.

Kunjungan Vietnam Customs ke DJBC Vietnam Customs ingin belajar, berbagi pengalaman, informasi serta kegiatan dengan DJBC.

P

ada 6 – 9 Desember 2005, Vietnam Customs berkunjung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Delegasi Vietnam Customs tersebut dipimpin oleh Mr. Pham Duc Hanh selaku Deputy Director of Vietnam Customs Research Institute (VCRI) dan didampingi oleh Ms. Nguyen Binh Minh dan Ms. Ngo Mai Hanh selaku Customs Officer- VCRI, serta Ms. Nguyen Phuong Lien selaku Customs Officer, International Affair Departement. Selama empat hari berada di Indonesia, delegasi Vietnam Customs memperoleh pemaparan materi-materi dari Direktorat-direktorat yang ada di DJBC, misalnya mengenai organisasi dan manajemen DJBC, manajemen SDM, administrasi penerimaan DJBC, sistem informasi kepabeanan, pengawasan dan audit kepabeanan. Selain itu, delegasi Vietnam Customs juga berkesempatan mengunjungi Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok (8/12). Ketika ditemui WBC usai pemaparan mengenai intelijen yang diberikan oleh Direktorat P2, KP DJBC, Pham Duc Hanh mengatakan, tujuannya datang ke Jakarta adalah sebagai VCRI, dimana ia bertugas menset up rencana untuk mengembangkan Vietnam Customs. Untuk itu, pihaknya bertugas melakukan customs protection dengan berkoordinasi bersama unit-unit fungsional, seperti customs information and consul departement, import and export departement dan lainnya. Sehingga, ia harus menciptakan proyek yang tidak menghambat perkembangan customs operation. “Jadi, selain untuk belajar pada Indonesia Customs, tujuan delegasi Vietnam Customs ke Indonesia adalah untuk berbagi pengalaman, informasi serta kegiatan yang berhubungan dengan kepabeanan,” kata Pham.

48

WARTA BEA CUKAI

Selain Indonesia, Vietnam Customs juga menugaskan delegasinya untuk mengunjungi dan belajar pada Customs Administration di negara lain di Asia, misalnya Malaysia, Singapura, Philipina, China, Korea dan Jepang. Untuk kunjungan kali ini, Vietnam Customs memilih Indonesia karena Indonesia dianggap memiliki karakteristik ekonomi dan beberapa hal lain yang sama dengan Vietnam. Pham mengatakan, pada saat ia berkunjung ke Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta, ia mendapatkan pemaparan mengenai sistem customs clearance. Selain itu, ia dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi beberapa tempat di Pelabuhan Tanjung Priok seperti x-ray container, container terminal dan beberapa tempat pengeluaran barang. Jika dilihat dari customs prosedur, antara Vietnam Customs dan DJBC terdapat kesamaan. “Tetapi kalau mengenai peralatan yang dimiliki, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki x-ray container yang besar sementara kami tidak memilikinya, kami hanya memiliki mobile x-ray container,” imbuh Pham. Selain itu kalau mengenai customs otomasi, sistem otomasi di Vietnam hanya terdapat di dua propinsi saja. “Tapi Indonesia Customs memiliki long periode of customs otomation, jadi kami sangat menghargai upaya yang anda lakukan dalam customs organization,” kata Pham. Ketika ditanya apakah Vietnam Customs akan mengimplementasikan apa yang mereka peroleh dari DJBC, Pham menjawab, tiap negara memiliki customs administration yang berbeda-beda. Selain studi visit ke Indonesia, pihaknya juga melakukan studi visit ke negara lain. “Jadi, setelah semua informasi tersebut kami kumpulkan, kami bisa menemukan hal-hal penting dan berguna bagi kami. Berdasarkan itulah kami dapat

EDISI 374 JANUARI 2006

membangun dan membuat rencana untuk mengembangkan Vietnam Customs Organization,” ucap Pham. Setelah studi visit ini, Pham berharap dapat menemukan hal-hal yang sesuai dan bagus dari pengalaman yang dimiliki DJBC sehingga ia dapat menerapkannya dalam rencana pengembangan Vietnam Customs Organization. Ia juga berharap agar kerjasama antara Vietnam Customs dan DJBC lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan antar dua negara juga diharapkan dapat lebih erat. Di akhir wawancara, Pham mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada DJBC. “Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu kami. Kami harap dengan kunjungan ini kami dapat mengerti tentang intelijen customs dan juga mendapatkan informasi berguna dalam hal kepabeanan,” kata Pham. ifa WBC/ATS

PHAM DUC HANH. Berharap agar kerjasama antara Vietnam Customs dan DJBC lebih baik di masa yang akan datang.

PANITIA PERINGATAN HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-54 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

P E N G U M U M A N Dengan ini diumumkan kepada seluruh karyawan/karyawati DJBC bahwa :

I.

LOMBA KARYA TULIS BAHASA INDONESIA l Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Karya Tulis Bahasa Indonesia dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-54 tahun 2006, ditetapkan pemenang lomba sebagai berikut : a. Pemenang I

:

b. Pemenang II

:

c. Pemenang III

:

DARMAWAN SIGIT PRANOTO NIP. 060108173 Unit Kerja : KPBC Tipe B Kendari DONNY ERIYANTO, SE, MM. NIP. 060086451 Unit Kerja : KPBC Balikpapan AMIRUDIN, S.Sos. NIP. 060090817 Unit Kerja : KPBC Tipe A Tanjung Priok III

II. LOMBA KARYA TULIS BAHASA INGGRIS l Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Karya Tulis Bahasa Inggris dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-54 tahun 2006, ditetapkan pemenang lomba sebagai berikut : a. Pemenang I

:

b. Pemenang II

:

c. Pemenang III

:

DAYU HANDOKO, MPM. NIP. 060081917 Unit Kerja : KPBC Tipe B Yogyakarta YULIA ANNA SURYA, SS., MA. NIP. 060090133 Unit Kerja : KPBC Tipe A Soekarno Hatta DAYU HANDOKO, MPM. NIP. 060081917 Unit Kerja : KPBC Tipe B Yogyakarta

III. LOMBA KARIKATUR l Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Karikatur dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-54 tahun 2006, ditetapkan pemenang lomba sebagai berikut : a. Pemenang I : SUNARDI NIP. 060040348 Unit Kerja : KPBC Tipe A Palembang b. Pemenang II : REDY BAMBANG NIP. 060067184 Unit Kerja : KPBC Tipe B Kotabaru c. Pemenang III : M. TAKARI NIP. 060072103 Unit Kerja : Kantor Wilayah VI DJBC Semarang

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

49

KEPABEANAN INTERNASIONAL JUARA I LOMBA KARYA TULIS BAHASA INDONESIA DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-54

Cultural Development SEBAGAI STRATEGI BERKELANJUTAN MENUJU DJBC MASA DEPAN Oleh: Darmawan Sigit Pranoto

U

paya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di tengah situasi politik, ekonomi dan sosial masyarakat dewasa ini, kehadiran pemerintahan yang efektif sekaligus efisien memang menjadi semacam konsekuensi. Belum lagi untuk menghadapi iklim global yang semakin kompetitif. Tanpa efektivitas dan efisiensi pemerintahan, bangsa Indonesia akan menemui kesulitan berbicara di tingkat dunia. Berbagai kajian kontemporer mengenai perbaikan pemerintahan yang kita temui, lebih banyak menggunakan asumsi bahwa organisasi pemerintah sama dengan organisasi bisnis. Sehingga resepresep perbaikan untuk organisasi bisnis diterapkan untuk memperbaiki organisasi pemerintah. Kita mengenal konsep Total Quality Management (TQM), rekayasa ulang proses bisnis, restrukturisasi, perampingan, reengineering, redesain atau semacamnya, yang diterapkan untuk memperbaiki pemerintahan. Namun harus diakui, konsep tersebut (selanjutnya kita sebut dengan konsep perubahan) belum sepenuhnya cespleng untuk memperbaiki kinerja organisasi pemerintah, bahkan ada pula yang justru menemui kebuntuan. Kekeliruan mendasar adalah pada pemakaian asumsi tadi. Organisasi bisnis memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi pemerintah. Organisasi bisnis hidup dalam sistem yang relatif stabil dan

50

WARTA BEA CUKAI

pada umumnya berfungsi dengan baik, yaitu pasar. Organisasi bisnis menghadapi persaingan, memiliki misi yang jelas terhadap laba yang mereka inginkan, mengukur kinerja dan bertanggung jawab terhadap pelanggan. Sedang organisasi pemerintah berada dalam sistem yang lebih besar di luar kendali mereka, mencakup sistem pemerintahan di atasnya. Sistem yang tidak bisa lepas dari upaya-upaya politik. Organisasi pemerintah tidak terbiasa

ORGANISASI PEMERINTAH TIDAK TERBIASA MENGHADAPI PERSAINGAN... menghadapi persaingan, jarang yang memiliki misi yang jelas, jarang pula yang dapat mengukur kinerja, apalagi pertanggungjawabannya kepada pelanggan (stakeholder)1 .

merupakan subsistem yang keberadaannya strategis, bahkan menentukan hingga ke taraf pencitraan publik. Contoh sederhananya adalah ketika orang mengenal pemerintah karena budayanya yang berbelit-belit lagi korup. Oleh karena itu, untuk memperbaiki organisasi pemerintah, dimensi budaya harus dilibatkan. Budaya menjadi variabel tetap perubahan. Dengan kata lain, konsep perubahan yang dicanangkan, entah itu konsep manajemen bisnis, reformasi ataupun program kebijakan lain, harus dijadikan sebagai bagian dari budaya pada organisasi pemerintah tersebut. Menjadikan konsep perubahan sebagai budaya inilah yang kita sebut sebagai pengembangan kultural (cultural development)2 . Cultural merupakan bentuk adjective dari culture (budaya), sedang development memiliki makna developing; come or bring gradually into existence3 . Sehingga secara harfiah, cultural development kurang lebih merupakan proses bertahap menuju sebuah realitas budaya.

DEFINISI CULTURAL DEVELOPMENT

SYARAT-SYARAT CULTURAL DEVELOPMENT

Perbedaan karakter yang dimiliki, melahirkan budaya organisasi yang berbeda pula pada organisasi bisnis dan pemerintah. Inilah yang terabaikan dari pemakaian asumsi tadi. Budaya pada organisasi pemerintah tidak dapat didefinisikan sebagai budaya organisasi dalam teori manajemen umum. Dalam pemerintahan, budaya

Pengembangan kultural merupakan “perubahan” manusia. Dilakukan oleh manusia, yang diubah pun manusia, bukan organisasi. Syarat dasar dari adanya perubahan ini adalah adanya manusia yang menjadi pionir perubahan. Sang pencetus gagasan, yang jumlahnya dalam organisasi biasanya tidak signifikan4 . Karena objeknya adalah manusia,

EDISI 374 JANUARI 2006

yang memiliki ciri yang khas, maka pengembangan kultural menjadi sebuah proses yang lama. Lebih dari itu, dalam sebuah institusi, orangorang memiliki kelompoknya masingmasing, yang dalam kaca mata budaya disebut sebagai subkultur. Subkultur dalam sebuah institusi terbentuk karena berbagai kesamaan yang dimiliki, bisa kesamaan angkatan masuk, jender, daerah asal, unit kerja, almamater atau yang lain. Di tingkat subkultur inilah penghambat utama perubahan berada 5 . Dengan karakteristik demikian, maka syarat-syarat untuk melakukan pengembangan kultural adalah adanya: a. Komitmen pemimpin di setiap level. Pengembangan kultural harus dimulai dengan goodwill pengambil kebijakan dari struktur paling atas. Kemudian juga pemimpin pada level di bawahnya. Tugas pemimpin di setiap level ini adalah mengkomunikasikan nilai-nilai baru kepada bawahannya. Tanpa kemauan dan komitmen pemimpin, perubahan kultural mustahil dilakukan. b. “Kesepakatan” subkultur. Merubah secara kultur mensyaratkan adanya kesediaan setiap anggota organisasi terhadap perubahan itu sendiri. Oleh karenanya anggota organisasi harus dilibatkan dalam perubahan. Buat mereka berpartisipasi, bahkan berikan kepemilikan perubahan kepada mereka 6 . Karena pada umumnya anggota organisasi mengelompok pada subkulturnya, maka perubahan kultural harus pula ‘disepakati’ oleh subkultur yang ada. Hal ini bisa diupayakan dengan jalan mencari nilai-nilai kolektif lintas subkultur untuk dijadikan perangkat ‘kesepakatan’7 . c. Adanya stamina dan daya tahan yang cukup. Sebagaimana disebutkan di atas,

proses pengembangan kultural merupakan proses yang panjang. Proses ini mensyaratkan komitmen kepemimpinan, komunikasi yang rutin, hingga pengendalian subkultur, yang tentunya memerlukan stamina dan daya tahan yang cukup bagi para pemimpin, agen perubahan dan organisasi itu sendiri.

TAHAPAN CULTURAL DEVELOPMENT Penulis membagi tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses pengembangan kultural ini. Masingmasing tahapan tersebut adalah culture mapping (pemetaan budaya), culture building (pembangunan budaya) dan culture maintenance (pemeliharaan budaya). 1. Culture mapping Tahap awal yang harus dilakukan adalah memetakan budaya yang sudah ada pada suatu organisasi. Tujuannya setidaknya ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui secara umum corak budaya yang ada, apakah cocok dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep perubahannya atau tidak. Dan yang kedua, sekaligus untuk mengidentifikasi melalui pintu mana konsep perubahan tersebut akan dikembangkan sebagai budaya, tergantung dari sifat budaya yang ada terhadap konsep perubahan yang diajukan. Di sini penulis menawarkan tiga alternatif pintu masuk, yakni adaptasi, sinergi dan substitusi kultur8 . Sekarang mari kita memetakan budaya yang ada pada organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi ciptaan sektor politik, strukturnya hierarkis berlapislapis serta diorganisir secara spesifik dan birokratis9 . Aturan kepangkatan sangat menentukan, hingga membelenggu keberanian pegawai 10 . Job description diuraikan sedemikian rupa secara rinci, begitu juga dengan prosedur dan aturan kerja. Apa yang harus dikerjakan sudah digariskan di muka, pegawai tinggal melaksanakannya saja. Corak sistem seperti ini akan melahirkan kondisi di

mana inisiatif menjadi berisiko11 , sekaligus lingkungan yang statis (lihat tabel). Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kondisi yang tercipta dari sistem yang terlalu hierarkis, rinci dan prosedural akan memunculkan kecenderungan sikap pegawai yang takut untuk berinisiatif dan membuat keputusan, penyimpangan, serta kehilangan motivasi. Ketidakberanian berinisiatif dan membuat keputusan, secara akumulatif dapat melemahkan kadar kepemimpinan seseorang12 , penyimpangan akan berpengaruh pada moralitas13 , sedang kehilangan motivasi akan berdampak pada hilangnya harapan akan masa depan 14 . Jika kita lihat, secara umum15 budaya pada organisasi pemerintah merupakan budaya yang kontraproduktif dengan konsep perubahan manapun. Budaya takut, perilaku menyimpang (korupsi, kolusi, nepotisme) dan minim motivasi, merupakan budaya yang berlabel negatif, tidak menunjang, bahkan resisten terhadap perbaikan. Kalau demikian adanya, maka cara yang paling masuk akal untuk membudayakan konsep perubahan pada organisasi pemerintah adalah dengan substitusi kultur 16 . 2. Culture building Culture building merupakan proses artikulasi nilai-nilai pada konsep perubahan menjadi bagian dari budaya yang ada, sesuai dengan pintu masuk yang dilalui pada tahap 1. Pintu masuk yang dipilih akan menentukan pola pembangunan pada tahap ini. Pola di sini lebih diartikan sebagai “sikap” perubahan terhadap unsur-unsur pembentuk budaya. Budaya sendiri terbentuk dari pola pikir, perasaan dan kebiasaan 17 . Pola pikir merupakan peta mental dan persepsi anggota organisasi. Pola pikir sangat terkait dengan paradigma (cara pandang) yang ada. Sedang perasaan lebih terkait akan adanya komitmen emosional18

Tabel

CORAK BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH Corak Sistem

Kondisi yang Tercipta

Kecenderungan Sikap yang Mungkin

Ekses Derivatif

spesifik,

inisiatif berisiko

takut

kepemimpinan rendah

penyimpangan

moralitas rendah

kehilangan motivasi

kehilangan harapan

hierarkis, rinci, statis prosedural

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

51

KEPABEANAN INTERNASIONAL Bagan

ARAH CULTURAL DEVELOPMENT s

budaya disiplin

adaptasi

s

building

maintenance

s

sinergi

s

mapping

s

s

konsep

budaya baru

s

substitusi : arah cultural development pada organisasi pemerintah anggota organisasi terhadap keberadaan organisasi itu sendiri. Dan komitmen emosional terwujud dari motif-motif yang ada dalam diri anggota organisasi. Paradigma dan motif bersama-sama mempengaruhi attitude anggota organisasi, yang diaktualisasikan melalui kebiasaankebiasaannya. Dengan kata lain, paradigma, motif dan attitude-lah unsur-unsur yang membentuk budaya. Sebagaimana telah kita petakan pada tahap 1 di atas, konsep perubahan pada organisasi pemerintah akan dibangun melalui pintu substitusi kultur19 . Terhadap unsur pembentuk budaya, proses substitusi kultur menawarkan nilainilai yang sama sekali baru. Substitusi kultur berarti mengupayakan hadirnya paradigma, motif dan attitude yang baru. Lagilagi bukan untuk menggeser budaya lama, tetapi lebih kepada menjadikannya pijakan bagi kulturisasi konsep perubahan yang diajukan. Lalu bagaimanakah upaya menghadirkan paradigma, motif, dan attitude yang baru itu? a. Menghadirkan paradigma baru. Stephen Covey menyebutkan bahwa paradigma adalah cara kita “melihat” dunia, berkaitan dengan persepsi, mengerti, menafsirkan 20 . Paradigma memberikan kita asumsi terhadap sesuatu. Secara umum orang akan sulit melepas asumsinya. Untuk menghadirkan pardigma baru, kita harus menyajikan suatu realitas yang tidak dapat diasumsikan. Fakta yang sulit dipersepsikan dengan perangkat paradigma lama. Kita memberikan keadaan-keadaan yang berbeda. Kita berikan anomali 21 - pengecualian. Ketika 52

WARTA BEA CUKAI

anomali menumpuk, orang mulai dapat meninggalkan paradigma lamanya. Namun proses anomali ini panjang, sehingga kita perlu mempercepatnya dengan pemberian sugesti. Dr. Gerungan memaparkan bahwa sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Secara umum orang akan menerima sugesti karena disosiasi, suara mayoritas, otoritas, ‘will to believe’ dan terhambat pikirannya22 . Sebagai akselerator, sugesti harus dilakukan secara rutin. Sugesti dapat dilakukan melalui pertemuan formal di setiap atau lintas unit kerja. b. Menghadirkan motif baru. Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu23 . Dia adalah reason to do 24 . Dengan alasan-alasan inilah kita membuat komitmen emosional terhadap sesuatu (organisasi). Untuk menghadirkan motif baru pada diri seseorang, kita harus mengetahui apa saja yang membuat seseorang itu termotivasi (memiliki motif terhadap sesuatu). Menurut John Maxwell, hal-hal yang memotivasi orang adalah adanya partisipasi mereka dalam peran dan tujuan, keberadaannya diakui, mengalami kekecewaan positif, serta memiliki harapan yang jelas25 . Dari sini dapat kita lakukan upaya menghadirkan motif baru dengan melibatkan anggota organisasi dalam perubahan 26 ,

EDISI 374 JANUARI 2006

mengadakan mekanisme reward and punishment yang adil, terukur dan transparan27 untuk mengakui keberadaan dan kekecewaan positif yang mereka alami, serta melakukan manajemen harapan28 yang benar. c. Menghadirkan attitude baru. Attitude dapat kita definisikan sebagai sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek itu 29 . Dari pengertian tersebut tampak bahwa attitude dipengaruhi oleh paradigma (sikap pandangan) dan motif (penggerak sikap perasaan)30 . Karena pada dasarnya attitude itu terbentuk karena pengaruh paradigma dan motif yang ada, maka upaya menghadirkan attitude baru tergantung dari upaya menghadirkan paradigma dan motif yang baru pula. Namun untuk menjadikannya attitude, diperlukan sebuah pembiasaan. Pembiasaan inilah yang harus diupayakan. Pembiasaan (upaya menjadikan sesuatu, kebiasaan) dapat dilakukan dengan cara menciptakan iklim pembiasaan. Iklim pembiasaan tercipta dari dinamisasi sengaja31 lingkungan yang mendukung perubahan secara terus-menerus, disertai fasilitas yang menunjang. Dinamisasi ini dapat dibuat secara fisik dan psikologis di lingkungan organisasi. 3. Culture-maintenance Tahap ini merupakan tahap yang menentukan akan bernafas atau tidaknya proses cultural development

yang dilakukan. Pada dasarnya maintenance di sini berarti menjaga agar kulturisasi yang dilakukan tetap eksis (keep in existence), hingga tujuannya tercapai. Maintenance dilakukan terkait dengan sifat perubahan kultural yang rumit, lama, sekaligus membutuhkan energi yang besar. Dan untuk mengelola sesuatu yang besar dibutuhkan disiplin tinggi yang berkesinambungan. Oleh karenanya maintenance dapat dilakukan dengan memoles segala proses yang berjalan dengan budaya disiplin. Budaya disiplin berarti menjaga kepatuhan terhadap ketentuanketentuan perubahan yang seharusnya dijaga32 . Budaya disiplin diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan stagnasi proses perubahan kultural dengan tingkat keberhasilan berapapun. Rhenald Khasali menyebutkan bahwa pilar budaya disiplin adalah discipline people, discipline action dan discipline thought. Menurutnya, dalam memperkuat budaya suatu institusi, discipline people merupakan prasyarat yang sangat mutlak. Discipline people itu sendiri, menurut Rhenald, dapat dibentuk dengan rekrutmen yang terbaik, berikan orientasi dan standar yang terbaik, jalankan ritual yang benar, letakkan pada kursi yang tepat, keluarkan yang di bawah standar dan adanya jiwa kepemimpinan ekstra 33 . (lihat diagram)

Customs Reform merupakan konsep perubahan paling aktual bagi DJBC sekarang ini. Oleh karenanya, cultural development pada DJBC dapat didefinisikan sebagai upaya menjadikan Customs Reform sebagai bagian dari budaya DJBC itu sendiri. Artinya, Customs Reform akan efektif dan berkontribusi nyata terhadap tujuan, ketika ia menjadi budaya. Sehingga otomasi sistem dan kecepatan pelayanan, kemitraan yang benar dengan stakeholder, anti penyelundupan dan under valuation, serta adanya integritas 37 , bukanlah sekedar program saja, melainkan menjadi budaya baru di DJBC. 1

2

3 4

5 6

7 8

CULTURAL DEVELOPMENT PADA DJBC Sebagai salah satu organisasi pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), juga menemui tantangan yang sama sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini. Terlebih DJBC sebagai institusi global, yang diharapkan juga mampu menangani global operation 34 . Sebagaimana kita ketahui, perubahan lingkungan strategis di tingkat global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap kinerja institusi kepabeanan di setiap negara 35 . Sehingga perubahan menjadi institusi yang lebih baik, bagi DJBC memang sudah tidak dapat dielakkan lagi. DJBC sendiri telah mentargetkan dirinya di masa yang akan datang sebagai institusi pabean kelas dunia di bidang kinerja dan citra. Salah satu upaya serius untuk mewujudkan visi tersebut adalah adanya penyusunan Program Reformasi di Bidang Kepabeanan atau yang sering dikenal dengan Program Reformasi Kepabeanan (Customs Reform)36 .

9 10 11 12

13

14

15

16

17 18 19

Lihat David Osborne dan Peter Plastrik. Memangkas Birokrasi. Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha hal. 14-15. Poin penting dari pengertian ini adalah bahwa cultural development bukanlah upaya untuk membuat budaya organisasi baru, melainkan mengembangkan sesuatu secara kultural sehingga menjadi budaya pada organisasi tersebut. Cultural development juga tidak hanya dapat diterapkan untuk pemerintahan, tetapi juga organisasi lain. Namun karena dalam organisasi pemerintah budaya adalah variabel tetap perubahan, maka cultural development menjadi strateginya. Oxford Learner’s Pocket Dictionary hal.102 dan 115. John Maxwell (1995) menyebut golongan ini sebagai inovator, dengan jumlah hanya 2% dari total anggota organisasi, sedang David Osborne (2004) menyebut tidak lebih dari seperlimanya. Lihat Rhenald Kasali, Ph.D. Change! hal. 307. Lebih lanjut mengenai bagaimana cara menawarkan kepemilikan perubahan kepada orang lain, lihat John Maxwell. Mengembangkan Kepemimpinan di dalam Diri Anda hal 73-74. Selengkapnya mengenai penyatuan nilai-nilai subkultur, lihat op. cit hal 310-324. Adaptasi kultur dilakukan ketika corak budaya yang ada cenderung menerima nilai-nilai yang ada pada konsep perubahan. Sinergi kultur dilakukan ketika corak budaya yang ada relatif berimbang dengan nilai-nilai pada konsep perubahan. Sedang substitusi kultur dilakukan ketika corak budaya yang ada cenderung resisten terhadap konsep perubahan. Lihat Osborne. Memangkas Birokrasi hal. 255. Ibid. Ibid. hal. 49. Tidak mungkin orang yang takut berinisiatif dan membuat keputusan, cakap memimpin, sedang keduanya adalah tugas seorang pemimpin. Lebih lanjut mengenai hubungan antara perilaku menyimpang dengan moralitas, lihat S. Anwary. Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat BPKP. Kehilangan motivasi secara terus-menerus dapat mengikis struktur emosional seseorang tentang harapan. Lihat Kasali. Change! hal 400. Budaya seperti pola hologram, setiap bagiannya mengandung partikel yangmewakili keseluruhan. Oleh karenanya sepotong realitas budaya pemerintahan yang penulis angkat, dapat mewakili keseluruhan budaya pemerintahan. Lihat ibid hal 302. Substitusi kultur memiliki tingkat risiko tertinggi dari kedua alternatif pintu masuk lainnya (lihat catatan kaki no. 4). Yang harus digarisbawahi adalah, bahwa substitusi kultur tidaklah kongruen dengan membuat budaya organisasi baru, melainkan lebih kepada starting point yang menentukan pola tahap cultural development selanjutnya, sebagaimana adaptasi dan sinergi kultur. Diadopsi dari pemikiran Osborne (2004) tentang tiga pendekatan dalam strategi budayanya. Lihat Osborne. Memangkas Birokrasi hal. 270. Untuk selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada pintu substitusi kultur saja, tidak untuk adaptasi dan sinergi kultur.

20 Lihat Stephen Covey. The 7 Habits of Highly Effective People hal. 11-12. 21 Op. cit hal 262-263. 22 Lebih lanjut mengenai proses sugesti, lihat Dr. Gerungan. Psikologi Sosial hal 65. 23 Ibid. hal 151. 24 Darmawan Sigit P. “Menemukan Kembali Motivasi Berbangsa”, Kendari Ekspres, 4. 25 Maxwell. Mengembangkan Kepemimpinan.. hal 128. 26 Lihat Syarat-syarat Cultural Development poin no. 2. 27 Muhammad Mufti Arkan. “Integritas dan Profesionalisme DJBC dalam Perspektif SWOT”,dalam Warta Bea Cukai Edisi 352, 69. 28 Lebih lanjut mengenai manajemen harapan, lihat Kasali. Change! hal. 399. 29 Dr. Gerungan. Psikologi Sosial hal. 160-161. 30 Lihat paragraf kedua poin culture building. 31 Seringkali kebiasaan merupakan pola yang tidak kita sadari (Covey. The 7 Habits.. hal 35), sehingga untuk membuat kebiasaan kita harus mengintervensi pola tidak sadar itu. 32 Kasali. Change! hal 329. 33 Ibid. hal 330-333. 34 Permana Agung, Ph.D. Mengantisipasi Masa Depan DJBC: Implementasi dan Pasca UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hal. pengantar. 35 Pokok Penjelasan Program Reformasi di Bidang Kepabeanan hal. 1. 36 Ibid. Customs Reform ini direalisasikan dalam Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-07/BC/ 2003. 37 Empat poin ini adalah empat prakarsa bidang dalam Customs Reform. DAFTAR PUSTAKA Agung, Permana. Ph.D. Mengantisipasi Masa Depan DJBC: Implementasi dan Pasca UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Materi presentasi, 1997 Anwary, S. Dr., SH. 2005. Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya. Jakarta: Iseps-Amra Arkan, Muhammad Mufti. SE., SST, Ak. “Integritas dan Profesionalisme DJBC dalam Perspektif SWOT”, dalam Warta Bea Cukai Tahun XXXV Edisi 352 Covey, Stephen R. 1997. The 7 Habits of Highly Effective People (Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif). Jakarta: Binarupa Aksara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2003. Pokok Penjelasan Program Reformasi di Bidang Kepabeanan. Jakarta Djamhari, Saleh A. 2004. Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830. Jakarta: Komunitas Bambu Gerungan, WA. DR., Dipl. Psych. 2004. Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama Gasperz, Vincent. 2003. Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Khasali, Rhenald. Ph.D. 2005. Change!. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Maxwell, John C. 1995. Mengembangkan Kepemimpinan di dalam Diri Anda. Jakarta: Binarupa Aksara Osborne, David dan Peter Plastrik. 2004. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: PPM Oxford Learner’s Pocket Dictionary. 1995. Oxford University Press Pranoto, Darmawan Sigit. “Menemukan Kembali Motivasi Berbangsa”, dalam Kendari Ekspres Selasa 16 Agustus 2005 Tim Pengkaji SPKN BPKP. 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. Jakarta: BPKP

Biodata Penulis : Nama : Darmawan Sigit Pranoto NIP : 060108173 Unit kerja : KPBC Tipe B Kendari

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

53

KEPABEANAN INTERNASIONAL JUARA I LOMBA KARYA TULIS BAHASA INGGRIS DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-54

Contra Productive Policy and Behaviour :

Nature and Its Impacts To The Directorate General Of Indonesian Customs and Excise By. Dayu Handoko,MPM,

T

his paper will discuss performance management in my organisation, the Directorate General of Indonesian Customs and Excise. I will discuss the nature of the current key performance indicators in the Indonesian Customs. I will also try to discuss to what extent the Indonesian Customs measure what is really important. A problem of contra productive policies and or behaviour as one of the consequences of the current organisation performance measurement will be looked at as the main focus of this paper. Finally I will conclude this paper with some recommendations on control approach and performance management practises that should be implement by the Indonesian Customs.

THE NATURE OF THE CURRENT INDONESIAN CUSTOMS KEY PERFORMANCE INDICATORS Basically, what almost Indonesian Customs officers think whether they are doing a good job or not is measured by revenue collected and seizures made. These benchmarks have embedded in officers mind because the only heard that government always emphasises Customs to meet the targeted revenue. On the other hand, the community or society asks Customs to protect them from illegal drugs, weapon and other restricted and or prohibited goods. In general, there are four basic key performance indicators applied by the Indonesian Customs so far, as set in its Strategic Planning, to measure whether they are doing a good job or not. They are revenue collection achievement, domestic 54

WARTA BEA CUKAI

market stability industry, society or government. As for revenue collection achievement, it has been a standard measure for Customs that revenue collected is a significant performance indicator, The reason why it is a significant indicator is because the government of Indonesia still relies on tax as the biggest contributor to the national revenue to pay the development and other government spending. Therefore, as a revenue collector, the government closely looks at Customs ability to meet the targeted revenue (Customs duty, excise, export duty and other taxes imposed by customs). Actually, there is at least one thing that has to be considered by the government in terms of revenue collected by Customs. It is that the government cannot continuously rely on Customs revenue to significantly contribute the national budget. By the time the regional and or global free trade regime takes place, Customs will be no longer able to collect as much revenue as it used to be. This is due to the regional or global commitment to gradually reduce import tariff to up to 0 to 5 %. Both government and Customs have to shift their paradigm in revenue collection performance management. The second key performance indicator is the domestic market stability, especially for sensitive products, like basic needs (rice, sugar, and flour), electronic products, motor vehicles, textiles products and oil. The government should not have protected the domestic industries too much, so that they can rely on themselves to compete in the global market by ensuring their quality and

EDISI 374 JANUARI 2006

reasonable price. Free trade concept has been a dilemma for several countries, especially developing countries, which are not quite ready to compete in the global market. Many times, Customs has to carefully consider the current condition of the domestic market for certain products. For cheap Chinese electronic products flooding the market since 1998. The local products sale dropped drastically since their price could not compete with the Chinese made ones. Although the quality of Chinese electronic products is lower than Japanese or not really concern about the quality. They will buy it as long as it is cheap. Apart from its original cheap price, the domestic industries complained to Customs for not being able to detect and solve the undervaluation or under-invoicing practices, which made the price of the imported good in the domestic market much lower, because they did not pay the appropriate amount of Customs duty. Therefore, Customs is very concerned about this phenomenon and focuses their efforts to ensure that domestic markets for certain sensitive products are stable. The third key performance indicator is the number of seizures made. It is always not easy to that the number of seizure can determine whether. Customs has done a good job or not. There is no positive correlation between number of seizure and Customs performance. On one hand, the output (actually outcome-for example, reduction in drug abuse) can be measured. But on the other hand, it is difficult to assess the connection between

Customs action and the outcome of those actions. The fourth key performance indicator is the number of complaint made by stakeholders. This is mostly related to policies and regulations issued by Customs that are seemed to be inappropriate by the industries or market forces. If there are many complaints or objections to Customs regulations or policies , Customs might tend to think that they have not done an appropriate job. But, does it always happen like that? No matter what policy or regulation issued, an objection or complain will be raised by those whose interests being disturbed by the policy or regulation. It is hard to meet every stakeholders’ interests in the same time. Although consultation has been made beforehand, there is nothing we can do stop complains. This is a common problem for organizations that administer unpopular policiespeople get the policy mixed up with its administrations.

WHAT IS REALLY IMPORTANT? Having discussed the four key performance indicators mentioned above, it seems that the Indonesian Customs has missed some issues in each indicator. I will try to explore to what extent the Indonesian Customs measure what is really important. With regard to revenue collection issue, when Customs tries to urgently meet its targeted revenue, due to the approaching end of the year or there is a budget revision, sometimes the policies made without proper and sufficient consideration would produce opposite outputs. For example, many times Customs conducted a special operation program towards imported goods in order to get higher revenue. By emphasising in-depth physical examination and intensify the intelligence works, Customs hoped that there would be less commercial fraud took place, therefore, higher revenue would be collected. The effect of this kind of operations program was that clearance time for many importers (mostly ‘Very High Risk importer) would postpone or even cancel their shipping to avoid intensive examination during the operation period (a.k.a Gaming) Consequently, less revenue will be collected by Customs. What needs to be done is to change this approach. It is time to shift focus from revenue collection function, at least not to put it as a prime one, because shortly the government cannot rely on Customs to contribute as much revenue as it used to be, that is when the tariff reduction scheme completes and the

free trade regime takes place. As long as Customs is only concerned about meeting the targeted revenue, it may forget to look at broader issues (goals) like market stability, economic growth, business competitiveness, etc. Another option is to foster a conducive business environment by focusing on employees’ integrity. This will minimise collusion practice and other commercial frauds practices so as to enable Customs to collect maximum revenue. The problem here it is that Customs may be able to influence these outcomes, but it cannot control them. Again, integrity plays a significant role in creating a stable domestic market for certain sensitive products. This is because if Customs can achieve the highest possible level of employees’ integrity, it will stop under-invoicing or under-valuation and any other commercial fraud practices that made imported product sold unreasonably cheap in the domestic market. Apart from anti-dumping and countervailing duty measures, there is no other mean to minimise cheap product from coming in to compete with domestic products. The best thing Customs can do is to ensure that all imported products pay the appropriate Customs duty and other relevant taxes and that both importers and officers conform to the existing laws and regulations. It is also another integrity issue to ensure that there is no collusion and or corruption takes place. As for number of seizure measurement, Customs has to change its perception of ‘the more you seize, the better you perform’. It does not always work that way. People might think that the more Customs seize (for example firearms), they might think that more firearms are coming in, and they might also wonder how many firearms were not detected by Customs and reached the domestic users or market. People might also think that if Customs did not make many seizures, they might also think that Customs did not perform well. Therefore, what needs to be done is to ensure the outcome of any Customs action. As discussed above, it is difficult task to link or to assess a Customs action and its outcome. Perhaps what Customs can do is to intensify cross-agency performance through policy networking, centralised taskforce or active integrators, as proposed by Laking (2002). Here, Customs should openly, carefully and comprehensively draw the most appropriate collaboration strategy, as well as determine which agencies to collabo-

rate with, since accountability assignation will be the major issue.

RECOMMENDATIONS In order to secure compliance from its employees and other agents with its performance requirements, the Indonesian Customs should address and work on the followings:

INTEGRITY As mentioned earlier, integrity of Customs officers plays an important role in ensuring and securing performance requirements. Sometimes it is true to say that everything is depending on ‘the man behind the gun’. No matter how good the system, procedures, regulation or anything else, but if the people who carry out those things are not good, things might turn to custard. Customs managers should create and attract employees’ initiatives to respond to the key performance indicators. I think it will not be that simple to tell people what to do and what not to do in order to meet organisation objectives. For example, if Customs keep forcing the officers to comply with all regulations and system, otherwise severe penalties will be imposed; will not do much different in attempting to increase their integrity. They may fell reluctant and arrogant to do that. In contrast, if the officers are involved actively to find the integrity solution, they may feel attracted and motivated to do so. Simons (1995) says that today’s manager must encourage employees to initiate process improvement and new ways of responding to customers’ needs, but in a controlled way. In order to harness the creativity of employees, Customs can implement the Beliefs System as proposed by Simons (1995). This system empowers individuals and encourages them to search for new opportunities. Customs can do this by actively embedding things like how organisation creates value, the level of performance the organization strives for, and how individual are expected to manage both internal and external relationships. If the senior management is seeking to co-opt employees’ belief systems towards organizational goals, in return the organization needs to pay attention to the “hygiene factors” like adequate pay, security of employment etc.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) The HRM unit of the Indonesian Customs should align its policies and actions with the strategic objectives. Until now, the HRM unit has been

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

55

KEPABEANAN INTERNASIONAL dealing only with personnel administration stuff like promotion, rotation, employees’ leaves, reward and punishment, and training. Another fact is that there is no adequate or appropriate Union in the organization. Customs should change the HRM Unit status into independent unit and treat or see it as counterpart of the organization as a whole. By doing so, the HRM Unit has more power and authority to act in aligning its policies with the strategic objectives. This is to avoid competing objectives and to foster check and balance culture within the organization. The Indonesian Customs is a large-scale organization with more than 11,000 officers; therefore, giving an independent status to the HRM Unit will enable Customs to create a new paradigm and culture, especially in terms of employees’ behaviour and attitude. It is going to take times and has to be done bit by bit to achieve the desired culture.

INDIVIDUAL SAFETY BEHAVIOUR When Customs being criticized for not being able to meet the targeted revenue, or for any other cases occurred related to Customs performance, there has been a tendency that the Minister of Finance or the House of Representative (Parliament) will invite the Director General of Customs and Excise to seek clarification of what really happened. The other parties that might interest in the issues are related industry association and the media or press. In its attempt to clarify what had happened, the Customs management would have to prepare and present facts, reasons, and or arguments. In order to satisfy (or temporarily calming down the tension of) those interested parties, it happened that the Customs managers did the measure fixation, misrepresentation, misinterpretation, and or gaming phenomenon. Smith (1995) defines that measure fixation is an emphasis on measures of success rather than the underlying objectives. He defines misrepresentation as the deliberate manipulation of data so that reported behaviour differs from actual behaviour. As for misinterpretation, Simons defines it as sending the wrong policy signals to the agent or other related parties. While as for gaming, he describes that although managers had a modest incentive to fulfil targets, they had a much stronger incentive to keep future targets modest by chronically underperforming. The reason why Customs manag56

WARTA BEA CUKAI

ers displayed these behaviours is that they did not want their position to be threatened. They were afraid of losing their positions, being sacked or replaced by someone else. This problem can be possibly solved by establishing an independent body to act as Customs ombudsman or internal auditor, which its function is to critically and closely look at Customs policies, regulations, and actions to ensure Customs best performance. But, we have to be honest that part of the problem may lie in poor design of performance measures or in reliance on inappropriate modes of control, or both.

POLITICAL INFLUENCE It is always not an easy job to deal with political influence. The first reason is because political influence often creates competing objectives. Secondly, since it may have different objective, so it may have different performance measurement criteria. Lastly, the abuse of political power may force an organization to shift or sacrifice its objectives. With regard to performance management issue, the best thing can do by an organization is to foster and keep the transparency and open for public account. By doing this, the public can be self-explained and justified when any political influence occurs. Efforts have also to be carried out to attract public to raise their judgements, comments and critical assessments. These efforts can be used to reduce and minimise the political influence.

CONCLUSION The Indonesian Customs major key performance indicators consist of revenue collection achievement, domestic market stability for sensitive products, number of seizures and number of complaints raised either by industry, society or government. It is time to shift the focus from revenue collection function, at least not to put it as a prime one, because shortly the government cannot rely on Customs to contribute as much revenue as it used to be, that is when the tariff reduction scheme completes and the free trade regime takes place. The relative competitiveness of domestic manufacturer is one of the factors contributing the market stability, although it can not affect or influence directly. What Customs can do to contribute the stability is by enforcing the law with zero tolerance towards infringements or fraud, as well as updating valuation database to control undervaluation practices. These intervention logic approaches will boost revenue collected and

EDISI 374 JANUARI 2006

performance of the organization in facilitating legitimate trade. Integrity plays a significant role in both meeting the targeted revenue and creating a stable domestic market for certain sensitive products. This is because if Customs can achieve the highest possible level of employees’ integrity, it will stop under-invoicing or under-valuation and any other commercial fraud practices that made imported product sold unreasonably cheap in the domestic market. Therefore, Customs should broaden its perspective to what extent it measures what is really important and put integrity as one of the most important issues to be addressed and looked at. Customs can implement the Beliefs System as proposed by Simons (1995). This system empowers individuals and encourages them to search for new opportunities. There are three other issues to be considered and worked on, in order to achieve better performance management within the Indonesian Customs. The first is change the status of the HRD unit into independent unit and treat or see it as counterpart of the organization as a whole. By doing so, the HRM Unit has more power and authority to act in aligning its policies with the strategic objectives. This can be started by implementing the Stafford Beer’s Viable System Model. Secondly, establishing an independent body to act as Customs ombudsman or internal auditor, which its function is to critically and closely look at Customs policies, regulations, and actions to ensure Customs best performance and to avoid the measure fixation, misrepresentation, misinterpretation, and or gaming phenomenon. Lastly, fostering and keeping the transparency and open for public account, in order to reduce and minimize political influence in Customs performance management system. References : Indonesian Customs Strategic Planning; Laking, R. (2002). MMPM525 (Performance Management) Module 5 Hand-out in Strategic Control. Wellington: Victoria University of Wellington; Simons, R. (1995). Control in an Age of Empowerment. Harvard Business Review. March-April 1995; Smith, P. (1995). On the Unintended Consequences of Publishing Performance Data in the Public Sector. International Journal of Public Administration. 18 (2&3). York.

Biodata Penulis Nama : DAYU HANDOKO, MPM NIP : 060081917 Unit kerja : KPBC Tipe B Yogyakarta

INFO PERATURAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Per Desember 2005 No.

K E P U T U S A N Nomor Tanggal

1.

104/PMK.01/2005

28-10-05

2. 3.

93/PMK.02/2005 94/PMK.02/2005

10-10-05 10-10-05

4.

97/PMK.03/2005

13-10-05

5.

101/PMK.04/2005

19-10-05

6.

114/PMK.04/2005

22-11-05

7.

105/PMK.06/2005

9-11-05

8.

102/PMK.010/2005

24-10-05

9. 10. 11.

103/PMK.010/2005 108/PMK.010/2005 109/PMK.010/2005

25-10-05 11-11-05 11-11-05

12.

110/PMK.1010/2005 11-11-05

13.

111/PMK.010/2005

P

E

R

I

H

A

L

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pungutan Ekspor Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Penyesuaian Harga Satuan Dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Pati Jagung Dan Pati Ubi Kayu Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS. 1101.00.10.00) Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) Dan Completely Built Up (CBU) Dari Malaysia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per Desember 2005 No. 1. 2.

K E P U T U S A N Nomor Tanggal P-21/BC/2005 P-22/BC/2005

24-11-05 01-12-05

P

E

R

I

H

A

L

Pedoman Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Penyediaan Dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL Per Desember 2005 No.

E D A R A N Nomor Tanggal

1

26/BC/2005

19-10-05

2.

27/BC/2005

24-10-05

3. 4.

28/BC/2005 29/BC/2005

26-10-05 01-11-05

5.

31/BC/2005

24-11-05

6. 7.

32/BC/2005 33/BC/2005

25-11-05 02-12-05

8.

34/BC/2005

02-12-05

P

E

R

I

H

A

L

Pengawasan Secara Aktif Terhadap Pembawaan Uang Tunai Keluar Masuk Wilayah Republik Indonesia Perubahan SE DJBC No SE-26/BC/2002 Tentang Pemasukan Barang Modal/Mesin/ Peralatan Pabrik Bukan Baru Asal Impor Dari Pelabuhan Bongkar (TPS) ke Kawasan Berikat Pelayanan Kepabeanan Pada Hari Sabtu, Minggu Dan/Atau Hari Libur Lainnya Penegasan Kembali Pemakaian Pakaian Dinas Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol Izin Pembongkaran Beras Dan Gula Impor Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum Pelayanan Pita Cukai Dalam Rangka Pergantian Tahun Anggaran 2005 Dan Tahun Anggaran 2006 EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

57

KOLOM

Oleh: Hasanudin, S.Sos., M.Si

Stakeholders dan Birokrat JUGA MANUSIA

K

onon kabarnya beberapa tahun yang lalu, ada seorang gubernur di wilayah Indonesia timur mengeluh, “Saya tidak tahu bagaimana caranya agar birokrasi di tempat saya bisa melayani rakyat lebih baik lagi. Saya tidak mau ada filsafat kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat atau kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah,“ katanya. Pak gubernur yang baik hati ini sebenarnya bukan satu-satunya pejabat pemerintah yang benarbenar concern perihal lembeknya peran birokrasi dalam melayani rakyat. Hal serupa juga dilakukan oleh bos kami saat ini. Tidak terhitung dengan jari beliau mengadakan briefing kepada bawahannya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholders. Bahkan di salah satu briefing, beliau berbicara cukup keras (marah), padahal kami tahu persis, beliau bukanlah tipe seorang leader yang suka meledakledak. Namun mutu pelayanan hingga saat ini berjalan di tempat, bak pepatah, “Anjing menggonggong kafilah terus berlalu”. Pelayanan yang memuaskan, kata-kata itu sangat sederhana tetapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak mudah diukur

58

WARTA BEA CUKAI

dengan pasti. Pelayanan yang diterima oleh pelanggan dikatakan memuaskan apabila persepsi pelanggan terhadap kinerja pelayanan atau kualitas pelayanan yang diterima sama atau melebihi ekspektasi pelanggan. Dengan kualitas pelayanan disini dimaksudkan tidak hanya menyangkut teknis pelayanan, tetapi juga proses pelayanan itu sendiri.

TUGAS PELAYANAN UMUM ADALAH TUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM TANPA MEMBEDABEDAKAN... Disamping kualitas pelayanan dimensi lain yang mempengaruhi kepuasaan pelanggan adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan. Stakeholders akan semakin puas apabila relatif mudah, efisien dan aman dalam mendapatkan pelayanan dari pemberi jasa. Selanjutnya, biaya atau harga termasuk pula sasaran penilaian yang turut menentukan tingkat kepuasan pelanggan.

EDISI 374 JANUARI 2006

Pelanggan akan menilai apakah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan, lebih rendah daripada manfaat dari pelayanan yang diperolehnya. Bagi instansi pemerintah kepuasan pelanggan itu penting, karena dengan kepuasan pelanggan yang tinggi produktivitas kerja juga berarti meningkat, loyalitas pelanggan atau yang memerlukan pelayanan juga akan lebih besar.

PELAYANAN ADALAH HAK DASAR MANUSIA Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia monodualis, artinya tidak sekedar sebagai yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai mahluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya. Sebagai mahluk sosial itulah manusia dalam memenuhi kebutuhannya sangat bergantung dan membutuhkan pelayanan. Pelayanan dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara pelanggan dengan pihak pemberi jasa. Tujuan interaksi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam suatu cara yang dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan memberikan keuntungan kepadanya. Pada masyarakat umum, baik sebagai kelompok sosial maupun sebagai manusia pribadi, melekat hak-hak dasar untuk memperoleh

pelayanan umum. Yang dimaksud hak-hak dasar bukanlah hak yang otomatis melekat di dalam diri manusia seperti hak untuk hidup dan berkembang biak. Hak dasar adalah hak yang muncul dari sebab adanya hubungan sosial dengan manusia lain, artinya hak yang dapat dicabut jika yang bersangkutan melanggar aturan-aturan, atau pelaksanaannya melanggar aturan-aturan yang berlaku di komunitas tersebut. Bertolak dari adanya hak-hak dasar atau hak asasi manusia, maka manusia tanpa kecuali berkeinginan untuk dapat memperoleh hak-haknya itu meski harus melalui suatu perjuangan. Perjuangan untuk memiliki hak asasi atau hak dasar tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Oleh karena kegiatan pelayanan menyangkut pemenuhan suatu hak, maka ia menjadi hak ikutan yang juga melekat pada setiap orang. Jadi memperoleh pelayanan yang memuaskan adalah suatu hak juga. Hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organisasi apa pun yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan terlebih bagi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan umum. Tugas pelayanan umum adalah tugas memberikan pelayanan umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok yang paling tidak mampu pun dapat menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN Pelayanan yang memuaskan adalah salah satu sasaran manajemen publik, hal ini harus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, karena pelayanan umum merupakan hak dasar atau hak asasi manusia sebagai manusia monodualis yang harus dihormati keberadaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayananan, yaitu : Pertama, faktor kesadaran para pejabat atau petugas. Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa seseorang. Proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang baik dalam hal

kecepatan maupun dalam hal kualitas. Hal itu tergantung dari kemampuan berpikir, penggunaan perasaan, pertimbangan dan pembandingan. Seringkali seseorang jika ditinjau dari jabatan atau pendidikannya memiliki kemampuan berpikir, merenungkan sesuatu, mempertimbangkan dan membandingkan tidak diragukan, pasti mampu, namun dalam proses menuju pada kesadaran tidak terlihat hasilnya. Hal sebaliknya dapat juga terjadi yaitu pada pegawai biasa yang dari segi kemampuan berpikir biasa-biasa saja bahkan cenderung rendah, daya renung, daya timbang dan daya banding juga rendah, namun ia cepat menyadari terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang telah ia lakukan. Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK PERLU BELAJAR DARI MANAJEMEN SEKTOR BISNIS, TETAPI TIDAK BERARTI KEMUDIAN MENJIPLAKNYA menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pejabat atau petugas, diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Jadi dampak kesadaran sangat luas dan akan menjiwai tingkah laku dan perbuatan seseorang. Kedua, faktor aturan kerja yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya. Dalam organisasi kerja, aturan dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tesebut. Oleh karena setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang, maka

masalah manusia serta sifat kemanusiannya harus menjadi pertimbangan utama. Aturan merupakan landasan berpijak dari kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai bingkai perubahan. Mengingat ekspektasi pelanggan selalu berubah, bingkainya juga harus selalu diperbaharui. Ibarat bayi dengan bajunya. Bajunya yang diganti, bukan bayinya yang dipotong-potong. Kepastian hukum realitasnya tidak selalu serasi dengan perubahan kebutuhan stakeholders. Adakalanya perubahan melampaui bingkainya, jika bingkainya dianggap ketinggalan jaman, maka bingkai tersebut tidak mampu mengelola perubahan. Untuk mengatasinya diperlukan kontrol dan evaluasi terus menerus agar antara bingkai dengan perubahan terjadi saling isi mengisi dan saling kontrol satu dengan yang lain. Ketiga, faktor yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai. Motif manusia bekerja didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan, yang dirasakan secara sadar atau tidak sadar. Abraham Maslow melihat kebutuhan manusia itu diatur dalam bentuk yang bertingkat-tingkat (hierarki), yaitu physiological need, security or safety need, social need, esteem need and self actualization need. Kebutuhan pertama dan kedua kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas ialah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan manusia berbeda dari satu orang ke orang yang lain karena manusia merupakan makhluk individu yang khas. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia semakin mendalam, maka teori klasik Maslow mesti disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

59

KOLOM Keempat, faktor keterampilan dan pengetahuan petugas. Untuk mempertinggi mutu pegawai, baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan, bakat maupun mentalnya, kepada para pegawai perlu diberikan berbagai macam pelatihan dan pendidikan. Membangun SDM yang unggul sungguh tidak mudah. Karena, pada akhirnya keunggulan SDM ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, bukan pengetahuan menguasai manusia. Jika pengetahuan menguasai manusia yang terjadi adalah para fisikawan yang membangun senjata pembunuh, kimiawan yang membuat bom kimia, pegawai yang menguasai aturan membodohi stakeholders. Jadi kata kunci membangun SDM yang unggul hanya satu yaitu pembelajaran. Manajemen sektor publik perlu belajar dari manajemen sektor bisnis, tetapi tidak berarti kemudian menjiplaknya. Ada sisi-sisi yang tidak dapat dipelajari dari sektor bisnis karena sifat-sifat khusus sektor publik, sehingga manajemen sektor publik harus pula mempelajari dari dalam dirinya sendiri melalui pengalaman masa lalu serta tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi. Menjalani hidup di masa depan tidak lebih mudah daripada hari kemarin. Kesalahan kita adalah gagal membangun diri kita menjadi seorang yang mau belajar dari masa lalu. Orang yang tidak mampu hadir sebagai seorang pembelajar ibarat pohon yang hadir, kering, tua dan meranggas. Pohon yang hidup idealnya memberi hidup bagi dirinya sendiri dan alam semesta. Demikian juga pelayan publik, ia bukan saja memberi manfaat bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungannya, kepada klien dan stakeholders. Kelima, faktor komunikasi. Bernard dalam Silalahi (2002:216) menekankan, “Komunikasi menempati posisi sentral dalam organisasi, sebab struktur organisasi, perluasan organisasi dan lingkup organisasi ditentukan oleh teknikteknik komunikasi”. Pendapat tersebut menegaskan, komunikasi merupakan inti organisasi. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Di dalam proses organisasi yang terpenting adalah kemampuan pimpinan dan bawahan dalam berkomunikasi terutama untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan menyampaikan keputusan tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Proses implementasi 60

WARTA BEA CUKAI

kebijakan pun, sukar sekali menemukan segi pekerjaan yang tidak berhubungan dengan komunikasi. Persoalan yang serius akan muncul apabila sebuah perintah salah dimengerti atau peringatan informal oleh seorang pimpinan puncak disampaikan dengan menyimpang dari maksudnya, ini semua disebabkan oleh kemacetan dalam proses komunikasi. Walaupun sudah ada kemajuan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi, namun komunikasi antara orang dengan orang dalam organisasi tetap diperlukan. Komunikasi antara orang dengan orang tidak tergantung dari teknologi, tetapi tergantung dari kekuatan dalam diri orang dan dalam lingkungannya. Pada organisasi harus memberi kemungkinan komunikasi dalam empat arah yang berbeda-beda yaitu dari atas ke bawah (upward communication), dari bawah ke atas (downward communication), komunikasi horisontal (horizontal communica-

KOMUNIKASI MERUPAKAN INTI ORGANISASI tion), dan komunikasi diagonal (diagonal communication). Karena arah-arah komunikasi tersebut menentukan kerangka kerja dimana komunikasi dilaksanakan dalam organisasi.

EPILOG Pelayanan merupakan kebutuhan manusia yang berbeda satu dibanding dengan yang lain, dan menyangkut hak-hak dasar manusia yang harus diakui, dipenuhi dan dilindungi. Dewasa ini pelan tapi pasti, berubah dari kebutuhan menjadi tuntutan. Proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparatnya yang disebut pegawai negeri. Untuk merespon hal tersebut diperlukan manajemen. Manajemen yang baik adalah manajemen yang efektif, untuk bisa efektif harus bisa membuat pilihanpilihan terbaik, dan melaksanakan pilihan-pilihan tersebut untuk memberikan hasil. Secara organisasi, kita (Bea Cukai) termasuk unggul dalam kemampuan membuat pilihan-pilihan yang baik melalui visi, misi, strategi, kode etik, lima komitmen harian, P2KP dan lain sebagainya. Namun belum mampu melaksanakan dengan konsisten

EDISI 374 JANUARI 2006

untuk memberikan hasil, karena kita sebagai anggota organisasi belum memiliki budaya manajemen. Dwijowijoto (2001:85) mengatakan, “Manajemen paling tidak mengandung empat nilai yaitu sistem, tim, displin dan pembelajaran”. Tanpa disiplin, maka kumpulan manusia sulit dibedakan dengan kumpulan hewan, kecuali bentuk fisiknya. Tanpa disiplin sulit untuk membangun tim. Tanpa adanya tim, yang ada adalah individuindividu yang berusaha mencapai tujuan pribadi, kepentingan pribadi, dan kemauan pribadinya sendiri. Tanpa sistem maka kumpulan manusia ibarat kerumunan massa yang tidak bisa diarahkan menuju sebuah tujuan bersama yang baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang berada dalam kumpulan tersebut. Yang lebih utama manajemen mengandung nilai pembelajaran. Tanpa pembelajaran, tim dan sistem tersebut hanya bekerja untuk hari ini karena tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global yang terjadi di masa depan bahkan hari esok. Perlu direnungkan, bahwa pada era serba global semua hal harus mengacu kepada pasar. Bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. Demikian pula dengan birokrasi, ia harus mampu melayani “pasar”. Siapa pasar birokrasi ? “Seluruh masyarakat”. Masyarakat dalam arti luas yaitu, masyarakat awam, pelaku bisnis, bahkan juga para anggota birokrasi itu sendiri yang notabene pastilah warga negara yang menjadi stakeholders birokrasi. Karena setiap bentuk pelayanan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang, maka masalah manusia serta sifat kemanusiannya harus menjadi pertimbangan utama, melalui aturan yang tidak menafikan keberadaan manusia. Manusia yang serba terbatas tingkat kesadaran dan kemampuannya. Manusia yang dalam melakukan aktivitas senantiasa didorong oleh motif memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan fisiologi semata, akan tetapi juga bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. Dengan memelintir judul lagu Seurieus Band, bahwa pada hakikatnya baik stakeholders maupun birokrat juga….. manusia, yang kadang berbuat salah, kadang berbuat benar. Untuk itu kode etik perlu dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Penulis adalah Korlak TPB pada KPBC Bandung

PERISTIWA WBC/ATS

PENANDATANGANAN SURAT serah terima jabatan dilakukan antara Aburizal Bakrie yang kini menjabat sebagai Menkokesra kepada penggantinya Boediono.

WBC/ATS

JABAT TANGAN antara Jusuf Anwar dengan Sri Mulyani sesaat setelah melakukan penandatanganan surat serah terima di Graha Sawala Departemen Keuangan.

SERAH TERIMA JABATAN MENTERI BIDANG PEREKONOMIAN

Siap Menjalankan Enam Program Kerja Ekonomi Para menteri yang baru dilantik menyatakan akan berbuat yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

S

eusai dilantik sebagai Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian pada 7 Desember 2005 di Istana Meredeka Jakarta, Sri Mulyani Indrawati dan Boediono melakukan acara serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya Jusuf Anwar dan Aburizal Bakrie. Mantan Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam sambutannya mengatakan, selama satu tahun masa jabatannya dirinya telah mengajukan beberapa RUU Fiskal kepada DPR diantaranya adalah RUU ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, RUU Pajak Penghasilan, RUU Pajak Pertambahan Nilai, RUU Kepabeanan dan RUU Cukai. Sementara Rancangan Perundangundangan yang masih dalam tahap finalisasi diantaranya adalah RUU Pengampunan Pajak, RUU Akuntan Publik, RUU Lelang dan Piutang Negara dan RUU Pajak dan Retribusi Daerah. Masih menurut mantan Direktur Eksekutif ADB (Asia Development Bank) ini, dirinya tidak menganggap pergantian ini sebagai hal yang harus ditakuti, mengingat jabatan yang diembannya sebagai menteri keuangan adalah amanah yang setiap saat harus dapat dilepasnya dan dipertanggung jawabkan. Jusuf mengaku, dirinya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan dirinya mengaku percaya kepada penggantinya yang baru mampu untuk meneruskan program kebangkitan ekonomi. Sementara itu Menteri Keuangan baru Sri Mulyani, tidak terlalu banyak menyampaikan pernyataan, namun secara eksplisit dirinya mengatakan, bahwa enam program kerja ekonomi yang disampaikan presiden kepada dirinya dan beberapa

menteri yang dilantik bersamanya harus menjadi perhatian serius dan untuk itu dirinya selalu siap untuk melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian yang baru Boediono. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, agar para pejabat yang berada dilingkungan Departemen Keuangan selalu membantunya untuk dapat menjalankan tugas yang diembannya. Masih ditempat yang sama, serah terima Menteri Koordinator Perekonomian juga berlangsung antara Aburizal Bakrie kepada Boediono.Dalam kesempatan tersebut, Boediono mengatakan bahwa dirinya akan menangani masalah inflasi yang cukup tinggi di Indonesia, untuk itu dirinya akan melakukan kerjasama dengan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia. Lebih lanjut Boediono mengatakan stabilitas ekonomi makro harus tetap dijaga.

SERAH TERIMA JABATAN MENNEG PPN/ KEPALA BAPPENAS Keesokan harinya pada 8 Desember 2005 di gedung Bappenas, acara serah terima serupa berlangsung antara Sri Mulyani kepada penggantinya Paskah Suzzetta. Acara serah terima yang dihadiri oleh mitra kerja Bappenas dari komisi XI DPR-RI, panitia anggaran, para pejabat dilingukungan Bappenas dan sesepuh Bappenas berlangsung cukup khidmat. Dalam sambutannya Sri Mulyani mengatakan bahwa masa jabatannya yang cukup singkat selama satu tahun di Bappenas, mungkin belum terlihat nyata hasilnya. Namun Sri melanjutkan, bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik pada bangsa ini. Mengenai penggantinya yang juga

merupakan mitra kerja Bappenas di DPR Paskah Suzzetta, Sri mengatakan harapannya, bahwa Bappenas kedepannya akan lebih baik lagi mengingat Paskah sudah mengetahui langkah-langkah yang diambil Bappenas karena selama berada di komis XI, Paskah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Bappenas. Paskah sendiri mengatakan, bahwa dirinya akan menjalankan program yang telah dibuat oleh Sri Mulyani selama di Bappenas, dan dia berharap pula agar komisi XI yang pernah ia pimpin selama di Senayan, mau meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dan jangan segan untuk memberikan kritikan yang sifatnya membangun. zap/ifa

ENAM PROGRAM KERJA EKONOMI l

l

l

l l l

Mempertahankan dan memperbaiki kondisi makro ekonomi dengan pengendalian inflasi. Menciptakan lapangan kerja baru dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur diseluruh Indonesia yang bersifat padat karya. Dan meningkatkan laju sektor riil melalui industri jasa dan pertanian. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan anggaran pendapatan negara. Dan mempertahankan nilai investasi dan ekspor yang telah dicapai saat ini. Perbaikan neraca pembayaran, baik Capital maupun Current Account. Mengurangi tingkat kemiskinan. Melindungi golongan ekonomi lemah terhadap inflasi.

Sumber : Pidato Presiden

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

61

RUANG KESEHATAN

Anda Anda Bertanya Bertanya Dokter Menjawab Dokter Menjawab

3. Terdapat penurunan thrombosit (trombositopenia) yaitu : 100.000/ cmm atau kurang) 4. Peningkatan hematokrit. 5. Pembesaran organ hati (hepar) 6. Dapat tanpa/disertai gejala shock.

DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Demam Berdarah

DAN PENANGANANNYA D ari kejadian yang saya alami, ketika waktu itu anak saya (10) tahun harus dirawat di ruang ICU karena terserang penyakit demam berdarah cukup parah, padahal anak saya sepertinya tidak merasakan tandatanda mengarah kepada demam berdarah. Tetapi setelah divonis dokter ternyata anak saya sudah menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) stadium II dan setelah dirawat selama kurang lebih 3 minggu anak saya dinyatakan sembuh. Agar hal itu tidak terulang lagi, saya ingin menanyakan pada dokter, bagaimana ciri gejala awal DBD, tindakan untuk menolongnya dan bagaimana pencegahan yang benar. Ny. FERIANTI – Jakarta. JAWAB : Dengue merupakan penyakit infeksi virus akut suatu penyakit yang di tularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit Dengue dapat muncul dalam jenis : 1. Undifferentiated fever (dengue dengan gejala non karakteristik) 2. Dengue Haemonhagic Fever (DHF) yang biasa di kenal sebagai DBD (Demam Berdarah) Sebagai penyebab Virus Dengue adalah golongan B ARBO Virus. ARBO singkatan dari ARTHROPOD BORNE, yang juga mempunyai golongan A penyebab Virus Chikungunya dengan gejala klinik seperti Dengue karakteristik maupun yang disertai manifestasi gejala perdarahan dalam bentuk yang lebih ringan. Pada jenis Undifferentiated fever, gejala yang tampak secara klinik tidak khas yaitu demam kurang dari 7 hari dan pada pemeriksaan darah menunjukkan infeksi Virus Dengue. Penderita waktu masuk untuk dirawat hanya sebagian saja yang menjadi Demam Dengue, sedangkan sebagian lagi bisa menimbulkan gejala seperti penderita typhus, tuberculosa paru, meningitis (peradangan otak), campak (morbilli), diptheria, tetanus, penderita muntah berak dan penderita febrile convulsion (kejang demam). Jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa infeksi Dengue harus dipikirkan walaupun gejalanya tidak menunjukkan kearah itu. 62

WARTA BEA CUKAI

Kewaspadaan ini penting untuk Indonesia, karena dengan memikirkan akan kemungkinan Dengue dengan sendirinya kita waspada akan komplikasi terberat yaitu DSS (Dengue Shock Syndrome) yang timbul dengan gejala shock (kehilangan kesadaran). Ciri khas untuk menjadi gejala awal DBD sulit terdeteksi, kemungkinan dari selalu waspada bila anak demam lebih dari 2 hari (kadang-kadang disertai batuk-pilek) dan anak lesu tidak mau makan karena mual merupakan tanda secepatnya dilakukan pemeriksaan darah rutin terutama thrombosit dan hematokritnya. Bila terjadi penurunan thrombosit dan peningkatan hematokrit segera konsultasi ke dokter. Selama dalam observasi demam 2 hari itu, anak diusahakan istirahat di tempat tidur, diawasi makan dan minumnya secara teratur terutama minum sebanyak-banyaknya. Karena terdapat mual, anak diberikan makanan lunak serta air sayuran seperti sop dan biskuit atau agaragar di selang-seling diantara waktu makan. Pada hari ketiga, bila tidak ada perubahan dalam keadaan umumnya seperti masih ada demam, masih lesu, masih mual walaupun sudah mendapat pengobatan segera dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk darah rutin sebagai pengecekan/pencegahan kearah DBD. Sedangkan pada jenis lain yaitu Dengue Haemonhagic Fever (DHF), terjadi Infeksi Dengue dengan panas, pendarahan akut dan keadaan umum yang memburuk pada hari ketiga sampai kelima dan terjadi kelainan pendarahan sehingga dapat terjadi shock. Ini yang membedakan dengan Dengue Fever Undifferentiated, tetapi dalam praktek terjadi kesulitan untuk diagnosa pasti DHF ini. WHO memberikan patokan kearah DHF tetapi perlu dibuktikan dengan pemeriksaan darah kearah Virus = Sero-Virologik yaitu : 1. Demam mendadak selama 2 sampai 7 hari. 2. Manifestasi pendarahan yaitu : merahmerah dikulit, pendarahan hidung, pendarahan gusi, muntah darah.

EDISI 374 JANUARI 2006

Pada penyakit Dengue ini ada 3 stadium/derajat : l Derajat 1 (ringan) : demam mendadak 2-7 hari disertai gejala seperti flu dengan merah-merah di kulit sangat ringan l Derajat 2 (sedang) : lebih berat dari 1, ditemukan pendarahan dibawah kulit dan manifestasi pendarahan lain yaitu epistoxis (mimisan), pendarahan gusi, muntah darah dan/atau BAB berdarah. l Derajat 3 (berat) : disertai shock. Penyakit Dengue dapat muncul dalam jenis : 1. Undifferentiated fever (dengue dengan gejala non karakteristik) 2. Dengue Haemonhagic Fever (DHF) yang biasa dikenal sebagai DBD. (Demam Berdarah). Penyebab : Virus Dengue adalah golongan B ARBO (ARTHROPOD BORNE) Virus. Terdapat Virus Chikungunya yang termasuk dalam golongan A ARBOVIRUS, yang dapat pula menimbulkan gejala klinik baik yang Dengue karakteristik maupun yang disertai manifestasi gejala pendarahan dalam bentuk yang lebih ringan. Gejala yang terparah secara klinik pada : Dengue Undifferentiated fever tidak khas gejala yang timbul yaitu demam kurang dari 7 hari dan pada pemeriksaan darah menunjukkan infeksi Virus Dengue yang pada waktu masih untuk dirawat hanya sebagian kecil sebagai demam dengue, sedangkan sebagian lagi bisa menimbulkan gejala seperti typhus, tuberculosa paru, meningitis (peradangan otak), campak (morbilli) , diptheria, tetanus, penderita muntah berak dan penderita febrile convulsion (kejang demam). Jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa infeksi Dengue harus dipikirkan walaupun gejalanya tidak menunjukkan kearah itu. Kewaspadaan ini penting untuk Indonesia, karena dengan memikirkan akan kemungkinan Dengue dengan sendirinya kita waspada akan komplikasi terberat yaitu DSS (Dengue Shock Syndrome) yang timbul dengan gejala shock dan kehilangan kesadaran. Sehingga ciri khas untuk menjadi gejala awal DBD sulit terdeteksi kemungkinan kita selalu waspada bila arah demam lebih dari 2 hari dan anak tidak mau makan karena mual, secepatnya dilakukan pemeriksaan darah rutin terutama thrombosit dan hematokritnya. Bila terjadi penurunan segera konsultasi ke dokter.

RENUNGAN ROHANI

“Hanyalah orang-orang yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat, tidak takut selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang QS. At Taubah;18) mendapatkan petunjuk. (QS.

B

eberapa saat berselang Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah al-Munawarah dalam rangka hijrah dari kota suci Makkah ke Yatsrib (Madinah), Rasulullah SAW meletakkan tiga pondasi peregerakkan dakwahnya disana yaitu; memperkokoh hubungan ummat islam dengan Rabbnya, Mempererat hubungan internal ummat islam, yaitu sesama kaum muslim dan membuat regulasi hubungan antara umat islam dengan umat lainnya. Tiga kebijkan strategis tersebut itulah yang menandai keberadaan Negara Islam Madinah sekaligus. Namun kali ini marilah kita fokuskan pembahasan kita pada misi pertama dakwah Nabi SAW ini, yakni memperkokoh hubungan ummat Islam dengan Rabbnya. Hal ini sangat penting mengingat landasan dari ajaran mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah tauhid, dimana manusia dibawa dan diarahkan dengan seluruh potensi dirinya, pikiran, jasad dan ruhnya untuk berorientasi kepada sang khalik SWT. Karena hanya dengan demikianlah manusia akan dapat menikmati hidup layak sebagai mahluk-Nya didunia ini dan di akhirat tentunya. Allah SWT berfirman:”Dan barangsiapa menjadikan selain islam panduan hidupnya didunia maka semua amalnya tidak akan diterima dan di akhirat kelak akan merugi” Adapun bentuk konkrit dari sendi pertama ini adalah membangun mesjid Rumah Allah inilah yang akan menjadi pusat syi’ar islam yang selama ini terus menerus dimusuhi dan di perangi. Mesjid yang dibangun Nabi SAW diatas sebidang tanah milik dua orang asuhan As’ad bin Zararah di Mirbad, diserahkan kepada Rasulullah SAW secara Cuma-Cuma semata mengharap keridhaan-Nya, namun demikian Rasulullah SAW tetap membayar sesuai harganya. Sebelum dibangun masjid, tanah itu ditumbuhi pohon kurma liar dan didalamnya terdapat beberapa buah kuburan orang-orang musyrik. Setelah status tanah diselesaikan,

Rasulullah SAW segera memerintahkan penebangan pohon-pohon kurma liar tersebut dan pembongkaran kuburan yang terdapat di dalam tanah itu hingga rata. Pohon-pohon kurma yang telah ditebang kemudian dipasang berjajar sebagai kiblat bagi mesjid yang sedang dibangun. Ketika itu kiblat masih mengarah ke Baitul Maqdis. Mulai dari tempat kiblat hingga bagian belakangmesjid, panjangnya kurang lebih seratus hasta, demikian pula dibagian samping kanan dan samping kirinya. Bagian kanan dan bagian kiri diperkuat dengan batu dan untuk pemasangan pondasi , tanahnya digali sedalam tiga hasta, kemudian dipasang batu bata. Dalam pekerjaan membangun masjid itu, Rasulullah SAW dan para sahabtanya mengangkut batu-batu lainnya dengan pundak mereka, seraya bersyair sebagai cara untuk melupakan lelah dan capai selama bekerja sepenggal baitnya adalah sebagai berikut; “Ya Allah tiada kehidupan bahagia selain kehidupan akhirat. Limpahkan ampunan-Mu kepada kaum Anshar dan Muhajirin” masjid selesai dibangun dalam bentuk yang sangat sederhana. Lantainya terbuat dari kerikil dan pasir, atapnya terbuat dari pelepah daun kurma dan tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma. Bila hujan turun mungkin tanahnya akan berlumpur dan menarik selerabinatang tertentu untuk berada diantara lantainya. Pada masa Rasulullah SAW masjid telah memainkan peranan yang sangat penting dan ikut serta pembentukan generasi Rabbani pengemban dakwah islamiyah, diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, merupakan symbol hubungan antara bumi dan langit, karena masjid itulah yang menghubungkan antara Allah SWT dengan para hambanya sepanjang zaman. Dan ini sekaligus dijadikan sebagai tonggak sebuah peradaban manusia yang sesungguhnya, dimana sendi utama kehidupan manusia

dengan ilmu, teknologi, buda yanya dibangun diatas tauhidullah. Kedua, di dalam masyarakat Islam masjid berkedudukan sebagai pusat penggemblengan mental spiritual dan fisik material, sekaligus pula tempat beribadah, tempat belajar menuntut ilmu dan tempat pertemuan-pertemuan, seminar sastra,pembinaan moral, akhlak dan tradisi Islam yang merupakan bagian dari instisari ajaran Islam,semua hal itu terjalin erat dengan kewajiban shalat yang ditegakan secara disiplin serta tersusun rapi. Ketiga, masjid di masa Nabi SAW telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memberikan solusi bagi problematika ummat saat itu. Rasulullah SAW menjalankan fungsi eksekutifnya bagi pemerintahan baru islam Madinah di dalam masjid. Bersama para sahabatnya beliau memecahkan problematika dakwah Islam di kala itu. Beliau juga kerap kali menerima pengaduan ummat tentang berbagai hal dalam kehidupan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanya dan memberikan fatwa terhadap hokum yang berlaku atas kasus-kasus mereka. Dibagian lain, diserambi masjidnya beliau bersama kaum muslimin berlatih untuk mempersiapkan fisik dan meningkatkan keterampilanmemainkan senjata sebagai upaya menjaga dan membentengi diri mereka dari serangan musuh-musuh Allah SWT. Namun demikian beliaupun sangat mengutamakan agar masjid dapat berfungsi sebagai universitas bagi para penuntut ilmu, hingga lahir dari suffah belaiu para ulama besar yang menjadi pewaris misi kenabiannya. Menjalankan dan memfungsikan masjid sebagaimana masjid hijrah diatas yang dibangun oleh Rasulullah SAW, semestinya telah menjadi teladan dan cermin bagi kita semua. Terlebih lagi di masa krisis yang tengah melanda bangsa ini, kenapa kita tidak jadikan masjid sebagai titik tolak kebangkitan ummat dari krisis. Wallahu a’alam bishawab.

Abu Faqih. Lembaga Da’wah Ruhama

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

63

KONSUL TASI Kepabeanan & Cukai Dengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupun e-mail, agar dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akan memproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

E D I Langsung saja saya ingin menanyakan tentang Electronic

meningkatnya volume transaksi impor, terutama di kantor pelayanan utama DJBC.

Data Interchange yang diterapkan di beberapa KPBC di

Disamping itu, penggunaan EDI juga sesuai dengan

Indonesia.

rekomendasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga

1. Sistem EDI tersebut apakah diadopsi dari ketentuan INCOTERM 1996 atau dari kebijakan WTO karena

internasional terkait dengan perdagangan (WCO, WTO)

Indonesia adalah anggota WTO dan juga WCO.

yang mengarah pada fasilitasi perdagangan dan percepatan waktu clearance kepabeanan.

2. Apakah EDI tersebut di ambil dari United Nation on

Setelah menerapkan sistem EDI sejak 1998, DJBC

Commision and Trade Law (UNCITRAL) 1966 ? 3. Apakah sebagai dasar hukum penerapan sistem EDI

menyadari bahwa pelayanan prima di bidang kepabeanan hanya akan dapat dilakukan melalui sistem pertukaran data

tersebut ?

secara elektronik, dan oleh karenanya DJBC secara konsisAtas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.

ten akan menerapkan sistem pertukaran data elektronik (PDE) dalam seluruh proses pelayanan kepabeanan.

JOEY NIP : 060098346 KPBC Belawan

Standar format dokumen yang dipertukarkan dalam sistem EDI kepabeanan adalah standar UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce

Jawaban :

and Transportation). Dasar hukum penerapan sistem PDE adalah Keputusan

Menjawab pertanyaan tentang Electronic Data Inter-

Menteri Keuangan (KMK) dan Keputusan Direktur Jenderal

change yang diajukan oleh pembaca Warta Bea dan Cukai,

Bea dan Cukai tentang tatalaksana kepabeanan. Maksudnya,

dengan ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

dasar hukum sistem PDE dalam pelayanan impor adalah KMK dan Kep. Dirjen tentang tatalaksana kepabeanan di

Penggunaan Electronic Data Interchange (EDI) dalam

bidang impor, dan dasar hukum sistem PDE ekspor adalah

proses pelayanan kepabeanan dilakukan oleh DJBC

KMK dan Kep. Dirjen tentang tatalaksana kepabeanan di

berdasarkan kebutuhan untuk menyediakan sistem

bidang ekspor. Demikian juga untuk bidang-bidang

pelayanan kepabeanan yang cepat dan transparan. Pada

pelayanan kepabeanan dan cukai lainnya, penggunaan

saat dikembangkan tahun 1997, tujuan utama

sistem PDE akan diatur dalam KMK dan Kep. Dirjen tentang

penggunaan EDI dalam proses pelayanan impor adalah

tatalaksana kepabeanan yang terkait. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama

untuk : a. mengurangi tatap muka yang tidak perlu antara importir

Saudara kami ucapkan terima kasih.

dan pegawai di kantor pelayanan b. mempercepat proses pelayanan impor Hal ini dilakukan karena Customs Fast Release System (CFRS) sudah tidak memadai lagi dengan semakin 64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai JODY KOESMENDRO NIP 060054087

SEKRETARIAT WBC/ADI

82 PEJABAT esselon IV dilingkungan KP-DJBC yang diambil sumpahnya oleh Sekditjen DJBC

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT EESELON IV DILINGKUNGAN KP-DJBC

“Jaga dan Jalankan

Amanat yang Diberikan Dengan Baik” Ke 82 pejabat tersebut akan menjalankan tugasnya di Direktorat terkait di lingkungan KP-DJBC.

M

enyusul pelantikan pejabat eselon II dan III dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu, kini pejabat eselon IV mendapat giliran untuk dilantik dan diambil sumpahnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon IV yang bertugas di direktorat terkait di Kantor Pusat DJBC tersebut berlangsung pada 16 Desember 2005 di Gedung Auditorium Kantor Pusat DJBC dan dipimpin langsung Sekertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Drs. Syahrir Djamaludin. Turut hadir para pejabat eselon III dan empat lainnya di lingkungan Kantor Pusat DJBC. 82 pejabat eselon empat dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilantik ini merupakan sebagian dari 655 pejabat eselon IV DJBC yang tersebar diseluruh Indonesia, hasil dari proses mutasi dan promosi yang biasa dilakukan dilingkungan DJBC. Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon IV lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia dilakukan di masing-masing Kantor Wilayah DJBC. Dalam sambutannya, Syahrir mengatakan bahwa promosi,mutasi dan rotasi pada tubuh DJBC merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dan tentunya dirancang dengan mempertimbangkan berbagai syarat organisasi dan lain sebaginya. Lebih lanjut Syahrir mengatakan, ditengah berbagai sorotan terhadap DJBC yang sangat gencar saat ini, diharapkan

agar para pejabat mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa DJBC berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan selalu menjalankan koordinasi dengan baik dengan unit kerja maupun juga dengan instansi terkait baik secara formal maupun juga secara informal dalam koridor yang telah ditentukan. Masih menurutnya, ungkapan the

man behind the gun yang biasa digunakan pada prinsip kemiliteran merupakan suatu ungkapan yang bisa dipergunakan secara umum, sehingga para pejabat harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya. “Jaga dan jalankan amanat yang telah diberikan dengan baik,”tutur Syahrir pada sambutannya. zap WBC/ADI

PENANDATANGANAN surat penempatan baru dilakukan secara simbolis disaksikan oleh Sekditjen DJBC Syahrir Djamaluddin. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

65

SEKRETARIAT

Pelantikan Pejabat Eselon III DI LINGKUNGAN DJBC

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman pada 25 November 2005 di aula gedung utama Kantor Pusat Direktorat Jendaral Bea dan Cukai (DJBC) melantik 147 pejabat eselon III, selain itu pada pelantikan kali ini juga satu pejabat mendapatkan kehormatan untuk ditetapkan menjadi widyaiswara.

P

enantian selama kurang lebih tiga tahun terjawab sudah, demi memberikan penyegaran kepada pejabat eselon III di lingkungan DJBC, akhirnya mutasi dilakukan tepat satu bulan menjelang tahun anggaran baru. Sebanyak 147 pejabat eselon III kembali mendapatkan mutasi untuk yang kesekian kalinya, dan satu pejabat mendapatkan kehormatan dan dipercayakan sebagai widyaiswara di Pusdiklat Bea dan Cukai. Dari 147 pejabat eselon III yang mendapatkan mutasi kali ini, 34 diantaranya adalah pejabat eselon IV yang mendapatkan promosi sebagai pejabat eselon IIIA dan eselon IIIB, sementara itu tiga pejabat

66

WARTA BEA CUKAI

diperbantukan pada Departemen Luar negeri sebagai Kepala Bidang Keuangan di Brussel, Jepang, dan Singapura. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman, mutasi kali ini memang sudah waktunya dilakukan, selain untuk penyegaran kepada para pejabat eselon III, juga ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.“Yang lebih utama lagi, mutasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Eddy Abdurrachman.

MUTASI DEMI PENCAPAIAN VISI DAN MISI Berkaitan dengan peningkatan

EDISI 374 JANUARI 2006

kinerja, lebih lanjut Dirjen mengatakan, perubahan APBNP kedua yang dirasakan cukup berat memang membutuhkan kinerja yang lebih baik lagi, sementara disisi target penerimaan bea masuk untuk tahun 2005 masih belum terpenuhi, sedangkan untuk penerimaan cukai sudah melampaui target. Acara pelantikan yang cukup sederhana namun penuh hikmat ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Kantor Pusat. Adapun alasan pemusatan pelantikan di Kantor Pusat, Dirjen mengatakan langkah ini dilakukan agar pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan menjadi lebih efisien dan praktis.

Dalam kata sambutannya kepada pejabat yang baru dilantik Dirjen mengatakan, dalam rangkaian pengelolaan sumber daya manusia, mutasi dan promosi merupakan bagian dari proses pembinaan karir pegawai dan dilakukan dengan banyak pertimbangan, antara lain syarat-syarat jabatan dan kebutuhan organisasi dalam konteks Depertemen Keuangan (Depkeu) maupun Direktorat Jenderal. “Mutasi dan promosi ini juga merupakan perwujudan amanah dan kepercayaan organisasi melalui pimpinan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian, amanah tersebut dapat ditunjau kembali oleh organisasi apabila berdasarkan evaluasi kinerja yang terukur diperlukan adanya penyesuaian sesuai dengan dinamika tantangan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya mutasi juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi,” papar Dirjen. Selain itu pada sambutannya Dirjen juga menekankan tiga hal utama yang berkaitan dengan tugastugas secara umum, yaitu pertama peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta para stakeholders, baik dari lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta, kedua perlindungan kepada masyarakat terhadap masuk dan keluarnya barang-barang yang dilarang, dibatasi maupun diatensi karena memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, serta yang ketiga optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai serta pungutan-pungutan negara lainnya yang dibebankan kepada DJBC. Berkaitan dengan telah masuknya RUU kepabeanan dan cukai yang telah di godok di DPR, Dirjen juga mengharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar terus mengikuti perkembangannya dan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk sosialisasi yang pelaksanannya nanti akan dikoordinir oleh Kantor Pusat.

akan selalu menjadi sorotan masyarakat dan menjadi tolak ukur kinerja DJBC, kedua setiap pimpinan unit kerja mempunyai tanggung jawab terhadap program-program tersebut melalui pengarahan, pengawasan, dan pembinaan pegawai. Dan yang ketiga, harus ada perubahan pola pikir dan pola tindak disesuaikan dengan programprogram, pelayanan dan pengawasan yang berbasis teknologi informasi yang objektifitas dan mengurangi personal contact, pelayanan yang baik kepada pengguna jasa yang bereputasi baik dan peningkatan pengawasan terhadap pengguna jasa yang berindikasi melakukan pelanggaran dan memiliki track record bekerja tidak sesuai ketentuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap setiap pelaksanaan tugas, dan peningkatan profesionalisme dan integritas pegawai melalui cara-cara yang memungkinkan dan sesuai di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu juga, diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan DJBC dan Depkeu pada khususnya dan dengan instansiinstansi terkait pada umumnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan penerimaan negara, penanganan importasi barang-barang yang sensitif antara lain, gula, beras, tepung terigu, mainan anak-anak, elektronik, produk kulit, dan lain-lain, juga peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya juga adalah, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan

MENYAMAKAN PERSEPSI Pada acara pelantikan tersebut, Dirjen juga mengarahkan kepada kepada seluruh pejabat untuk menyamakan persepsi dalam rangka melaksanakan dan melanjutkan program-program reformasi kepabeanan serta mendukung program-program pemerintahan yang baru. Arahan tersebut adalah, pertama pelaksanaan program reformasi dan peningkatan kinerja DJBC telah dan

PADMOYO TRIWIKANTO. Tantangan baru bagi Batam adalah pilot project Asean Single Windows.

anggaran dan pemeliharaan asetaset negara, serta meningkatkan peran seluruh unsur pimpinan pada semua tingkatan sebagai pembina pegawai di lingkungan kerja masingmasing. Dengan menyamakan persepsi ini diharapkan seluruh pejabat yang baru dilantik maupun pejabat yang tidak mendapatkan mutasi kali ini, akan lebih kooperatif lagi dalam membangun kinerja dan citra DJBC. Akan hal tersebut beberapa pejabat yang baru dilantik khususnya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang juga ujung tombak pelayanan, mengemukakan akan lebih meningkatkan lagi kinerja yang ada sehingga pencapaian visi dan misi akan dapat terwujud. Menurut Padmoyo Triwikanto yang kini menjabat sebagai kepala KPBC Tipe A Batam, melihat perkembangan Batam ke depan memang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang dinamis, selain itu letaknya yang cukup strategis karena berbatasan dengan dua negara, maka dituntut pelayanan yang sempurna sehingga proses pengeluaran arus barang akan lebih cepat, namun tidak menghilangkan unsur pengawasan yang melekat sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik. “Mudah-mudahan kita dapat menjalaninya dengan baik, apa lagi Batam akan dijadikan sebagai pilot project dari kebijakan internasional yaitu Asean Single Windows sehingga ini menjadi tantangan yang cukup berat juga bagi kami,” ujar Padmoyo Sementara itu menurut Agus Hermawan yang kini menjabat sebagai kepala KPBC Tipe B Amamapare, untuk pelayanan memang akan ditingkatkan terus mengingat kegiatan dominan disana adalah perusahaan tambang internasional, sedangkan pengawasan juga tidak akan dihilangkan karena itu sudah menjadi bagian penting dari tugas DJBC. “Untuk sisi peningkatan kinerja, yang utama mungkin kami akan memfokuskan kepada kesejahteraan pegawai dimana saat ini masih banyak pegawai yang belum memiliki tempat tingal, selain itu kami juga akan lebih intensif lagi dalam mengusulkan kepada pimpinan di pusat agar pegawai dapat mengikuti diklat-diklat yang ada,” kata Agus Hermawan. Acara pelantikan yang diakhiri dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari dirjen dan pejabat eselon II, ditutup dengan acara ramah-tamah. adi

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

67

INFO PEGAWAI

Perayaan

Natal DJBC 2005 Tema: Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau (Yes. 41 : 10). Sub tema: Dengan semangat Natal kita tetap teguh melaksanakan tugas.

M

alam 17 Desember 2005, ruang auditorium yang terletak di sayap kiri gedung utama Kantor Pusat DJBC tampak semarak. Cahaya lampu benderang mendominasi di pintu masuk. Wajah-wajah ceria yang datang tak henti menebar senyum. Sapaan dan tawa riang terdengar disana-sini. Suasana akrab lebih terasa seperti acara temu kangen. Natal telah tiba, dan keluarga besar umat Kristiani DJBC turut merayakannya. Jam 19.00 tepat, Direktur Jenderal Bea dan Cukai beserta Ibu Eddy Abdurrachman tiba di tempat acara. Suasana yang sesaat senyap menjadi riang ketika Dirjen memasuki auditorium. Paduan suara Kantor Pusat DJBC yang tampil dengan nuansa oranye cerah, membuka acara dengan mengalunkan lagu Christmas Tree dan O Come Little Children. Tak kalah indahnya, paduan suara asuhan Partogi Siburian ini juga memperlihatkan kualitas suaranya saat membawakan Hallelujah versi Mozart dengan megah. Perayaan Natal umat Kristiani DJBC ini merupakan acara rutin tahunan. Meski dimaksudkan untuk pegawaipegawai yang berkantor di wilayah Jakarta dan sekitarnya, perayaan Natal di Kantor Pusat DJBC selalu didatangi oleh pegawai-pegawai yang bertugas di daerah yang jauh seperti Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar dan sebagainya. “Natal harus dapat dirasakan setiap orang,” kata Ketua Panitia Natal DJBC 2005, Soesilo. “Karenanya kita selalu menyambut dan mengharapkan setiap orang bisa datang ke perayaan Natal ini. Saat-saat seperti ini harus dimanfaatkan untuk menebarkan kasih kepada sesama. Dan malam ini adalah puncak sukacita, dimana kita dapat bertemu dengan rekan-rekan be-

68

WARTA BEA CUKAI

DOK. PANITIA

SAMBUTAN DIRJEN dalam perayaan Natal DJBC.

EDISI 374 JANUARI 2006

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA PERAYAAN NATAL DJBC WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA 17 DESEMBER 2005 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua Mengawali sambutan saya, marilah kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasihnya bagi kita semua, hingga malam ini kita dapat berkumpul disini dengan hati penuh suka cita. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, malam ini kita hadir di sini sebagai satu keluarga besar, yang rukun penuh damai dan kasih, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Lebih daripada itu, selayaknya kita bersyukur karena malam ini kita bersama-sama berkesempatan untuk merenungi kembali setahun yang hampir berlalu. Setahun dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara Saudari sekalian, Dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat merasakan betapa denyut kehidupan bangsa Indonesia bergerak begitu dinamis dan diwarnai perubahan-perubahan cepat dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan jaman yang berjalan tak kalah cepatnya. Hal yang sama juga terjadi pada institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kita cintai. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat seiring kemajuan-kemajuan pembangunan dibidang ekonomi dan politik. Hal ini telah menuntut kita masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik, mengutamakan kualitas dalam pekerjaan, serta senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Saudara Saudari yang berbahagia, Semangat untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, akan selalu kita akomodasi dari waktu ke waktu . Dalam dua bulan terakhir, kita telah melakukan mutasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya untuk merevitalisasi setiap bagian yang ada, sehingga dapat bekerja secara lebih terpadu, efisien, dan efektif. Dan tentu saja, ke depan kita akan terus melakukan segala upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang ada di institusi ini. Dengan demikian, kita harapkan bahwa dari hari ke hari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus mempersembahkan karya-karya dan pengabdian terbaiknya bagi bangsa Indonesia. Saudara Saudari terkasih, Mengharapkan sesuatu yang lebih baik, bukanlah hal yang mudah, tetapi juga tidak mustahil. Yang diperlukan adalah semangat mengabdi dan kerja keras tak henti. Dalam hal ini mantan Menteri Keuangan, Bapak Jusuf Anwar, memberi tiga pesan penting untuk kita laksanakan bersama yaitu : bekerjalah lebih keras. Dengan bekerja keras, kita layak untuk mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Panitia Natal Bea dan Cukai tahun 2005, rupanya menangkap pesan ini sehingga mereka merumuskan sub tema Natal: “Dengan Semangat Natal, Kita Tetap Teguh Melaksanakan Tugas.” Kiranya semangat yang sama tetap menyala dalam hati kita masing-masing, karena bangsa kita memerlukan orang-orang berintegritas yang mau bekerja keras. Saudara Saudari sekalian, Mengakhiri sambutan saya, saya mengajak kita semua untuk selalu memiliki harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tuhan menciptakan kita dengan segala kemampuan untuk berjuang dalam kehidupan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa dan kalah oleh keadaan yang mungkin terasa sulit dan keras. Mengutip tema Natal malam ini, saya juga ingin menegaskan: jangan takut, Tuhan menyertai kita semua dalam tugas-tugas dan pekerjaan kita; membangun Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, bagi Saudara Saudari pegawai Kristiani dan para pensiunan DJBC beserta keluarga, saya mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga kita semua senantiasa diterangi oleh kebijaksanaan Ilahi dalam berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras kita bersama di tahun 2005. Marilah dengan penuh optimisme kita menyongsong tahun baru 2006 yang penuh tantangan sekaligus penuh harapan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 17 Desember 2005 Direktur Jenderal, Eddy Abdurrachman serta keluarga dari berbagai tempat.” Dalam sambutannya, Ketua Panitia Natal DJBC mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi dalam berbagai bentuk sehingga perayaan malam itu

bisa terlaksana. Dipaparkan pula berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial yang dilakukan panitia Natal sebagai upaya untuk membagikan sukacita natal bagi sesama. Kegiatan sosial tersebut antara lain

pemberian bantuan kepada eks penderita kusta di Sitanala dan Panti Jompo di Tangerang, bantuan bagi anak-anak pinggir Kali Ciliwung, para gelandangan di kawasan rel kereta api Senen, penjaga pintu kereta, beberapa

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

69

INFO PEGAWAI DOK. PANITIA

PADUAN SUARA membawakan lagu-lagu Natal.

PESAN NATAL

pensiunan, serta bantuan pembangunan beberapa gereja. Dimasa-masa mendatang, diharapkan untuk semakin memperbesar anggaran kegiatan sosial agar Natal sungguh menyentuh lebih banyak orang, terutama mereka yang kurang beruntung. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman menegaskan kembali perlunya kerja keras bersama untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang lebih baik (selengkapnya dapat dilihat di bagian tersendiri). Yang diperlukan adalah semangat dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tampak diantara undangan malam itu, Thomas Sugijata dan istri, Frans Rupang serta beberapa pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan DJBC, baik yang Kristiani maupun nonKristiani. Para sesepuh DJBC juga hadir. Semua melebur menjadi satu, menikmati acara demi acara.

Pesan natal disampaikan oleh Pendeta Immanuel Adam yang menggambarkan kehidupan ini sebagai tunas yang tak pernah berhenti tumbuh. Tanpa kita sadari Tuhan bekerja menumbuhkan tunas-tunas kehidupan dengan harapan-harapan yang selalu baru. Bila keadaan menjadi sulit, ranting-ranting kehidupan kita bahkan dipotong, pemeliharaan Tuhan selalu menumbuhkan tunas-tunas harapan yang baru. Semangat inilah yang muncul dalam Natal. Manusia harus senantiasa menyadari dan mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini agar mampu melihat hal-hal yang baik dan menghasilkan hal-hal yang baik pula bagi sesama dan Tuhan. Akan selalu ada harapan. Acara puncak perayaan Natal DJBC menampilkan satu drama yang dibawakan oleh Teater Audit 04 dari Institut Kesenian Jakarta. Panggung dibuka dengan memperlihatkan kondisi suatu Negara yang kacau dengan

BERITA DUKA CITA Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga dengan tenang HULDA MANALU (72 tahun), Ibunda dari Kitty Hutabarat, Sekretaris Redaksi Warta Bea Cukai pada Rabu, 23 Nopember 2005 di Medan, pukul 07.15 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada Sabtu, 26 Nopember 2005 di Simamora Nabolak, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Pimpinan dan seluruh Staf Warta Bea Cukai menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan memberikan ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin.

○

segala masalah seperti bencana alam yang datang ditengah senyap tanpa diduga. Masalah lainnya adalah perselisihan para pemimpin, kerusuhan, demonstrasi, ledakan bom, penyakit, kelaparan serta kehidupan remaja yang menyimpang. Bayi-bayi tak berdosa lahir dan menemui situasi buruk yang tidak disadarinya. Dalam kondisi demikian, masih adakah harapan? Teater Audit 04 menampilkan tata gerak yang cukup memikat, dipadu dengan penampilan Prilly (IKJ) dan Vanstenes KD (DJBC) bergantian mengisi agedan-adegan tertentu dengan lagu-lagu merdu. Selain Paduan Suara Kantor Pusat DJBC, perayaan Natal DJBC kali ini juga dimeriahkan oleh penampilan Parasian Silitonga (DJBC) dan David Lumbantoruan (DJP) yang membawakan lagu You’ve Got a Friend. Paduan Suara Ditjen Pajak turut hadir membawakan lagu-lagu seperti Christmas Carol dan Jingle Bells yang semarak. Drama natal berakhir dengan pesan bahwa ditengah segala kesulitan saat ini, selalu ada harapan. Sepanjang manusia mau kembali menaruh harapan dalam Tuhan yang datang menawarkan pemecahan bagi setiap masalah yang ada. Harapan itu selalu ada, semuanya kembali kepada iman kita untuk berpasrah kepada-Nya. Pukul 21.30 acara berakhir. Semua pendukung acara tampil di atas panggung diiringi meriahnya paduan suara yang menyanyikan We Wish You a Merry Christmas. AL/Persekutuan Warga Kristiani KP-DJBC

70

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

DAFTAR PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 JANUARI 2006 PERIODE T.A 2006

NO.

N A M A

NIP

GOL

JABATAN

K E D U D U K A N

1.

Saimo

060041170

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe B Bogor

2.

Moedjiono Hardioetomo

060049066

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak

3.

Aenong Amboatjo

060032139

III/c

Pelaksana

KPBC Tipe A Kediri

4.

Ristina Isti Wahyuni

060056570

II/a

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak

5.

Daldiri

060061669

III/c

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I

6.

Mohamad S.

060045514

III/a

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III

7.

Radia Fransiskus Marbun

060064503

III/c

Pelaksana

KPBC Tipe B Teluk Nibung

8.

Slamet Arisno, SH

060035357

IV/b

Kepala Kantor

KPBC Tipe A Cirebon

9.

Muksin

060040546

IV/a

Kepala Kantor

KPBC Tipe C Bengkalis

10.

Tatang Muchtar

060041112

IV/a

Kepala Seksi

KPBC Tipe A Jakarta

Kepabeanan I 11.

Nurmadi

060058887

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak

12.

Iksan

060059409

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe A Gresik

13.

Suparno

060040356

III/b

Pelaksana

Kanwil VI Tipe A Semarang

14.

Soemitro

060030035

III/a

Pelaksana

KPBC Tipe A Tanjung Emas

15.

Daniel Kanawadu

060028603

III/d

Kepala Seksi

KPBC Tipe A Ngurah Rai

OKDD 16.

Karjata

060040756

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III

17.

Rismono Margadhi

060040537

IV/a

Kepala Seksi

KPBC Tipe A Bekasi

Tempat Penimbunan III 18.

Hasnah

060058418

II/c

Pelaksana

Kanwil XI Tipe B Makassar

19.

Djuwijardi

060032044

II/c

Pelaksana

KPBC Tipe A Jakarta

20.

Ruzuar

060046888

III/a

Pelaksana

KPBC Tipe A Medan

21.

Ismail Salam

060051867

III/c

Kepala Seksi

KPBC Tipe A Juanda

Cukai I 22.

Muhammad Deka

060027911

III/c

Pelaksana

KPBC Tipe A Juanda

23.

Muhammad Nur

060028481

II/d

Pelaksana

KPBC Tipe C Bajoe

24.

Suriadi

060041676

II/b

Pelaksana

KPBC Tipe A Batam

25.

Ni Nyoman Manik

060028705

II/b

Pelaksana

KPBC Tipe A Malang

BERITA DUKA CITA Telah meninggal dunia, Djoko Joeono, S.H., Pelaksana pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, pada hari Kamis, 24 Nopember 2005 di RS Panti Waluyo Surakarta. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat, 25 Nopember 2005 di Klaten, Jawa Tengah. Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

71

INFO PEGAWAI DAFTAR NAMA MUZAKKI RAMADHAN 1426 HIJRIAH

BIDANG PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH (BP-ZIS) MASJID BAITUT TAQWA KP DJBC NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

EDDY ABDURRACHMAN SJAHRIR DJAMALUDDIN M. WAHYU PURNOMO TEGUH INDRAYANA IBRAHIM KARIM ENDANG TATA ABDUL AZIZ ABU BAKAR ADE FIRMAN ADE FITRIANSYAH ADI CAHYANTO ADI SUMARTA ADRIAN AGUNG KUSWANDODO AGUNG WIDODO AGUS RIFA’I AGUS RIYANTO AIQO SAQY ADNINA AL FADHIL ABDULLAH ALAMSYAH ALAN MARTON AMINAH SAFITRI AMIRIL MUKMININ ANDI BANJUNASTI ANGGRENI ANITA ISKANDAR ANTO APRILYAN SELFIANA D AQBAL QOSIM ARIF RAMDHAN ARIF WICAKSONO ARONA A ARWANSYAH ARYA MABRURI ARYONI ASRIZAL AZ AYU PRAMESWARI BACHTIAR BAMBANG HERU S BAMBANG INSUNDARTO BAMBANG S BARID EFENDI BENI NOVRY BIER BUDI K BOGI YANIARTO BUDHI SUKO BUDI SATRIA BUSTOMI CHANDRA HERLAMBANG CIPTONO SETIABUDI DARWANTO DARYANTI DEDY ISKANDAR DESTIN SUSI DEVY RAHAYU

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

E WARJAT E.LUDIYANTO EKA SAPTA NUGRAHA ELLY SAFRIDA ENDAH DWI W ENDANG P ENDANG WIJAYANTI ENDRO YUWONO ERI FARIDA ENAWATI FAUZI RAHMAN FINARI MANAN FITRAH FRIENY AMERA FRISCA G D GANI GATOT KUNCORO GATOT SUGENG W GH. SUTEJO GHAZALI WIJAYA GUNAWAN GUSTI M ALIF GUSTI MUHAMMAD YUSUF GUSTI RAHMANTA C K H. SUROSO H.SUHERMAN (ALM) H.T. MARWATO HALIMAH HAMBA ALLAH HAMZAH ANDIN HANDOYO SUBROTO HARI MUNSJARIF HARI SUBIANTORO HARYANTO HASANUDDIN HASNIDAR HELMI RIVAI HENDRA KURNIA HERI SUSTANTO HERIANTO HERLIN ABDURAHMAN HERU WIDIYANTO HJ. RENY HAIRANI HJ.ZUWERNI HUDA ADIASA ICHLAS MARADONA IDA ARYANI IDA M IIN INDRIYANI IING SHOLIHIN IKHSAN IMAM BASUKI IMAM SUPRIYADI INDAH W INDRA COSBARA

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

JUARI JUSRIL CHANIAGO KARILAN KARLAN KARSUDI KARYONI ARDI KHAIRUNNISA INDAH KHAYLA RAHMA AURELIA KI AGUS NURZAMAN KRISNA WARDHANA KRISTANTO KUKUH S BASUKI KUNTO ARIAWAN LAILLY NAJWA NUGRAHA LIRA F.A LUKI KURNIAWAN LUKMANUL HAKIM LUSIANI W M. CHARIRI M. IWAN SUNANDAR M.AGUS ROFIUDIN M.MUFTI ARKAN M.SADIATMO M.SOFATUL N MAIKEL HARRIS MAKMUR MARJENI M MARSITO MIRSJAFRI MOEHAMAD ALI MUHAMMAD HILAL MUKHLIS S MUKIMUN MULDANI MUNAWAROH MUQOROBIN MURTINI NAILAH NASYWA RUCITA NETTY HERAWATI NOVA ASRIYANTI NOVEMBRIYANTO NOVENTRIYANTO NURBAETI HIJRIYANTI NURHAYATI NURINDYAH SJAHETI NURTANTI NY.TOERSILOWATI OENTARTO WIBOWO PANJI PURWOKO PARDJIJA PRIYONO PUDJASWORO PURNAMA R. DODDY ARMIANTO R. EHA SALHAH

72

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

56 57 58 59 60 61 62 63 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

DHANIARSO ADITOMO DHONY EKO N DJAROT NUSWANTORO DONA FEBRIYANTI DRA.MULYATI DRS.SINDARTO DIWERNO P DWI AGUS ASHADI DWI APRIYANTI RISKA MAYA RITA ARRISAWATI RM. FARCHAN ADHA ROCHEMAN, SIP,MM ROMY WINDU RONNY PATILLA ROSITA REN ROZAR INDRAWAN RULIYANA RURAINA RUSTINAH S DWI SUKMA S. EFFENDI, SH SAFIANTY ANWAR SAHERI SARI WULAN SARTONO SATYA NUGRAHA SETYADI CAHYADI SIGIT PURNOMO SISWANTO SITI MARYAM SOEDIRMAN A. GHANI SOPINADI SRI HARTATI SRI HARTINI SRI LESTARI SUAIDI SUCIPTO SUDARWO SUGIRAH

119 120 121 122 123 124 125 126 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

INDRA G INDRA KUSUMA INDRA P BAHRI IRIN SAPTO WIDI ISMET QODAR IWAN LESMANA IYAN RUBIYANTO JOKO SUHARTANTO SUJUD RUSMANTO SULARWAN SULIS DWIYANDARI SUMANTRI SUNARYO YUSUF SUPRAPTI SUPRIATIN SUPRIYADI SUPRIYONO SUPRIYONO SURADI SUTARDI SUTRISNA SUWARNI SYAHRUL ALIM SYAHRUL ANWAR SYAIFUL G. SYARIEF TALIK SLAMET S TANTI TANTI RACHMAWATI TARMIZI B TARYONO EKSOWARDOYO TAUKMIN SS TEGUH MAWARDI TEGUH WIDODO THAMRIN M. TUMASIR TOTOK SUGIARTO TRI HARTATI

182 183 184 185 186 187 188 189 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

R. SYARIEF HIDAYAT R. VIRDI MAYANA R RAHMANTO RESTI KURNIASIH RIDA BUDI RIKA AYUNI RIMA DILIYANI RINI MULYANINGSIH TRI JOKO SANTOSO TRI MUHARAWERTI TUNJUNG SRI TUTIK HARTINAH USEP TAHRUDIN W. MAHADI WAHID ALI WANDA GINANJAR WAWA ABDULWASI WAWAN FITRI A WAYITNO WIDYANINGRUM WINDARTO WISMAN WURYANINGSIH AMBAR YENI FEBRIYATI YOGA PRATAMA RIYADI YOGA RUDYANA YUDI HASNAWAN YULIA DAMAYANTI YULIS YUNIA DANIATI ZAMALUDDIN ZELLY QODARISTANTO ZULFAHMI ZULKARNAEN

Alhamdulillah, Bulan Ramadhan 1426 Hijriah BP-ZIS telah menerima amanah dana sebesar Rp.275.264.500,00. ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus ). Dengan perincian sebagai Berikut : l Zakat Maal/Profesi Rp. 236.192.885,00 l Zakat Fitrah Rp. 12.008.500,00 l Infak Rp. 17.863.115,00 l Fidyah Rp. 3.820.000,00 l Lain-lain (Beasiswa,Parcel) Rp. 5.380.000,00. Kami segenap pengurus BP-ZIS Masjid Baitut Taqwa KP DJBC mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para muzakki di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, yang telah memberikan amanah kepada BP-ZIS untuk menyalurkan ZISnya. Kami mendo’akan : “ Semoga Allah memberi pahala kepada engkau pada barang apa saja yang telah engkau berikan, dan mudahmudahan Allah memberkahi apa saja yang masih ada pada engkau, semoga Allah mensucikannya bagi engkau.” Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua agar mampu berbuat banyak bagi kemaslahatan ummat dan menumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ayo berzakat, Ayo tumbuhkan harapan ! Ketua BP-ZIS Barid Efendi EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

73

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

Manajer DAN KEPRIBADIANNYA

Pemahaman akan ciri kepribadian akan memudahkan setiap orang, atasan, organisasi untuk menilik diri akan asset yang dimiliki, sehingga dapat memadukan unsur-unsur yang ada untuk berbagai pendekatan strategik.

S

ikap dan perilaku seseorang dituntun oleh ciri kepribadiannya. Ciri kepribadian dibentuk dan dipoles oleh tata nilai, suasana hati, etika, dan budaya dimana orang itu berdiam dan berkarya, yang juga mempengaruhi seorang manajer dalam berproses dalam organisasinya dan diluar organisasinya. Semua orang, juga manajer, mempunyai karakteristik tertentu yang memandu caranya berpikir, berperasaan dan berkelakuan di lingkungan kerja dan hidupnya. Karakteristik ini yang disebut sebagai ciri kepribadian. Ciri kepribadian ini juga mempengaruhi gaya manajerialnya dalam membawa organisasinya berkibar dan mempengaruhi kinerja mereka yang bekerjasama dengannya.

LIMA CIRI UTAMA KEPRIBADIAN Dalam psikologi para periset perilaku banyak menggolongkan ciri atau karakteristik kepribadian atas lima kelompok utama. Setiap jenis dalam kelompok utama dapat dipandang sebagai sebuah kesinambungan setiap individu, atau lebih spesifik, kejatuhan setiap manajer. Beberapa manajer berada dalam skala tinggi, beberapa menengah dan yang lainnya skala rendah. Tak satupun dari ciri kepribadian ini benar atau salah untuk jadi manajer yang efektif, sebab efektivitas merupakan jalinan kompleks interaksi antar orang dengan kepribadiannya, pekerjaan dan organisasi tempatnya bekerja. Disatu tempat mungkin suatu ciri kepribadian sangat cocok dan mendorong sebuah keberhasilan, di tempat lain mungkin gagal. Ekstroversi Merupakan kecenderungan pengalaman emosi positif, suasana hati dan perasaan tentang seseorang dan dunia yang dilihatnya. Manajer yang tinggi ciri ekstroversinya cenderung bersikap lebih sosial, afeksi, bersahabat. Manajer yang rendah 74

WARTA BEA CUKAI

ekstroversinya, sering disebut juga sebagai introversi, cenderung lebih sedikit bersosialisasi, dan lebih sedikit berpandangan positif. Mereka dengan kecenderungan tinggi ekstroversinya merupakan asset manajer yang bekerja untuk lingkungan dengan interaksi sosial yang tinggi. Manajer dengan introversi akan efektif dan efisien untuk pekerjaan yang membutuhkan sedikit interaksi sosial, dan mereka tampak lebih pendiam. Kelompok pengolah data memerlukan orang-orang seperti ini. Afeksi negatif Mereka dengan afeksi negatif mempunyai kecenderungan pengalaman emosi negatif, suasana perasaan tertekan, mudah mengkritik orang lain dan diri sendiri. Manajer yang ciri afeksi negatifnya tinggi, seringkali marah dan merasa tidak puas, banyak mengeluh dan menuntut atas kekurang berhasilan orang lain dan diri sendiri. Manajer dengan ciri afeksi negatif rendah, lebih sedikit permisif dan kritik kepada diri dan orang lain. Dalam hal organisasi yang membutuhkan banyak kritik untuk memperbaiki kinerja, mungkin tipe afeksi negatif tinggi diperlukan Penyetuju Ciri mereka yang tinggi skala penyetujunya dapat bekerja sama dengan banyak orang, sangat perhatian pada orang. Mereka yang rendah sifat penyetujunya akan kurang dapat mempercayai orang, tidak simpatik, tidak kooperatif dan mungkin antagonis. Mereka yang tinggi skala penyetujunya dibutuhkan di tempat yang tanggung jawab tinggi untuk membina orang, membina kedekatan. Mereka yang rendah sifat penyetujunya, merupakan asset di tempat kerja yang membutuhkan sikap antagonis, diperlukan di bidang pertempuran. Cermat dan tekun Mereka cenderung penuh perhatian,

EDISI 374 JANUARI 2006

cermat dan tekun. Bila mereka berskala tinggi dalam ciri kepribadian ini, terlihat disiplin yang tinggi dalam berorganisasi, sementara mereka yang rendah cenderung tak terarah dalam bekerja dan disiplin diri. Dalam banyak organisasi, orang seperti ini dibutuhkan, dan merupakan predictor yang baik untuk jenis pekerjaan apapun. Mereka tahan bekerja dalam durasi panjang, memperhatikan detil, mampu mengatasi tanggung jawab multiple secara terorganisir. Orang bertipe ini banyak dicari oleh berbagai jenis organisasi. Pembuka pengalaman Mereka adalah orang-orang yang cenderung membuka wawasan baru dengan ide asli, punya banyak minat, terbuka untuk banyak rangsangan, berani dan tak takut risiko. Manajer dengan tinggi skala pembuka pengalaman merupakan orang yang inovatif, berani mengambil risiko. Contoh terkenal dari tipe ini adalah Bill Gates dari Microsoft, Jeff Bezos dari Amazon.com dan Anita Roddick dari The Body Shop. Karena lingkungan merangsang mereka, mereka terpicu berinovasi, dan membuka wawasan banyak orang, dan membawa kesuksesan bagi diri mereka. Mereka sangat menyukai tantangan dan bagi mereka tantangan berarti suatu tawaran bermain di dunia baru. Mereka yang rendah ciri pembuka pengalamannya adalah mereka yang cermat mempertimbangkan risiko untuk melangkah, sesedikit mungkin berisiko dan konservatif. Mereka cocok untuk mempertahankan beberapa tugas yang memerlukan tatacara tak banyak perubahan misalnya regulasi anggaran di sekolah.

CIRI LAINNYA Banyak dari kita mempunyai campuran dari kelima ciri utama di atas dalam skala yang berbeda-beda. Pemahaman akan ciri kepribadian akan

memudahkan setiap orang, atasan, organisasi untuk menilik diri akan asset yang dimiliki, sehingga dapat memadukan unsur-unsur yang ada untuk berbagai pendekatan strategik. Selain kelima ciri utama kepribadian masih ada beberapa kecenderungan kepribadian yang mempengaruhi perilaku manajerial. Gareth R Jones

BILL GATES GATES. Bos Microsoft ini termasuk tipe inovatif

dan Jennifer M George dalam Contemporary Management menguraikannya sebagai bereikut; Kendali diri. Mereka yang mempunyai kendali dari dalam dirinya meyakini bahwa perjalanan keberhasilan atau kegagalan mereka banyak terletak di tangan mereka, mereka melihat bahwa tindakan dan perilaku merupakan hal penting dan menentukan pada kinerja, promosi dan penempatan mereka. Beberapa dari mereka percaya bahwa diatas pundak merekalah keberhasilan ditumpukan. Sementara mereka yang meletakkan kendali dirinya diluar dirinya, menganggap kekuatan diluar dirinya sangat mempengaruhi penentuan peker-

jaannya dan upaya mereka hampir tak berpengaruh atas pekerjaan. Karena itu mereka tidak melakukan intervensi untuk mengubah situasi atau mencari solusi masalah, dan meletakkan penyelesaiannya pada orang lain. Percaya diri. Percaya diri merujuk pada derajat ditingkat mana orang merasa nyaman dan menghargai kemampuannya. Mereka dengan percaya diri tinggi yakin bahwa mereka kompeten, mampu, terampil mengatasi berbagai situasi dalam organisasi karena ia merasa akuntabel dan responsible. Mereka dengan rasa percaya diri rendah tak yakin akan kemampuan dirinya, dan tak yakin akan berhasil. Setiap orang akan memilih aktivitas sesuai dengan taraf rasa percaya dirinya. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, afiliasi dan kekuasaan. Psikolog David Mc Clelland menggarap riset di bidang ini secara mendalam. Kebutuhan untuk aktualisasi diri adalah keinginan kuat individu untuk menguasai tugas-tugas menantang dan mempunyai standar untuk kepuasan diri pribadi. Mereka yang mempunyai aktualisasi diri tinggi senantiasa mempunyai tujuan yang jelas untuk dirinya sendiri dan berharap ada umpan balik atas kinerjanya. Kebutuhan untuk afiliasi merupakan perluasan fokus pemikiran individu memantapkan dan memelihara hubungan baik antar pribadi, ingin disukai, dan dapat bersama serta seiring dengan orang-orang lain. Kebutuhan akan kekuasaan adalah perluasan minat individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Riset membuktikan kebutuhan yang tinggi untuk aktualisasi diri dan kekuasaan merupakan aset bagi manajer lini pertama dan menengah, kebutuhan kekuasaan yang tinggi khususnya sangat menonjol pada mereka yang menduduki tingkat tertinggi dari organisasi. Kebutuhan afiliasi yang tinggi tidak selalu diinginkan karena menyulitkan buat seseorang untuk dapat membuat senang setiap orang dan seiring dengan banyak orang. Menelaah informasi diatas, kecenderungan kepribadian yang paling diminati dari seorang manajer adalah kuatnya kendali dari dalam diri, rasa percaya diri yang cukup tinggi, kebutuhan yang tinggi untuk aktualisasi diri dan kekuasaan, memberikan gambaran bahwa manajer adalah seorang yang dapat membawa orang dan organisasi, dengan kemampuan dirinya dalam mempengaruhi orang serta tepat mengambil keputusan dalam tindakan.

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

75

PROFIL

Slamet Arisno, SH KEPALA KPBC TIPE B CIREBON

“Hanya Pengabdian Yang Dapat Diberikan Kepada Bangsa Ini”

Dari semua penempatannya boleh dikatakan selalu di kepulauan yang jauh dari harapan banyak orang, namun semangat untuk mengabdi kepada institusi dan negara yang dicintainya ia hadapi pantang menyerah. Merangkak dari keluarga sederhana, dirinya pun sudah terbiasa untuk hidup apa adanya tanpa harus meminta belas kasihan orang lain.

T

ekadnya untuk mengabdi kepada negara dan institusi memang tidak dapat diragukan lagi, pendiriannya yang teguh dan keyakinannya yang kuat akan pekerjaan yang dijalaninya, membuat dirinya selalu bersyukur akan apa yang telah ia dapatkan selama ini. Terlahir dari seorang pejuang yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, membuatnya yakin kalau kesederhanaan bukanlah suatu musibah, melainkan suatu berkah yang tiada tara, karena Tuhan selalu mencintai orang-orang yang sabar dan menerima apa yang telah digariskan oleh-Nya. Slamet Arisno, SH tokoh profil kita kali ini, adalah anak pertama dari delapan bersaudara pasangan Soeprayitno (Ayah) dan Sri Poerwaningsih (Ibu), yang dalam perjalanan hidupnya dipenuhi oleh berbagai cobaan dan tantangan yang harus dihadapi dengan keikhlasan. Lahir di Yogyakarta pada 11 Desember 1949, yang mana pada saat itu tengah terjadi pergolakan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Bahkan saat itu bangsa Indonesia mulai berubah status dari Republik menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).”Karena keadaan seperti itu maka nama saya dimasukan kata-kata RIS untuk mengingat kejadian masa lalu, namun saya di Yogya hanya numpang lahir saja, selanjutnya mulai dari anak-anak sampai dewasa saya dibesarkan di kota Jepara,” ujar Slamet Arisno mengawali cerita perjalanan hidupnya.

KECIL SUKA SAKIT-SAKITAN Diboyongnya Slamet ke Jepara tidak lain karena saat itu sang ayah dan ibu yang pejuang, tidak punya banyak waktu 76

WARTA BEA CUKAI

untuk merawat Slamet, sehingga sejak kecil Slamet dititipkan kepada nenek dan kakek di Jepara. Slamet kecil mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak pada umumnya, dirinya yang selalu sakitsakitan membuat tubuhnya terlihat kurus dan tidak dapat bermain-main selayaknya anak-anak diusianya. Memasuki masa sekolah, Slamet memang tidak semenonjol temantemannya, dirinya yang lemah dalam pelajaran berhitung, namun sedikit lebih pada pelajaran mengarang dan sejarah.”Kalau sejarah itu saya selalu unggul, karena saya suka membaca jadi pelajaran sejarah saya anggap cerita saja. Sementara untuk pelajaran mengarang juga saya cukup baik mungkin itu karena saya suka membaca,” tutur Slamet. Walaupun sering sakit-sakitan, namun pada usia dininya Slamet juga memiliki pengalaman menarik yang sampai saat ini selalu dikenangnya. Waktu itu letak rumahnya yang berdekatan dengan sungai tentunya tidak disia-siakan begitu saja, apalagi sungai sangat mengiurkan untuk diarungi bagi anak seusianya. “Sungai di dekat rumah saya itu berdekatan juga dengan industri mebel, jadi kayu-kayu bekasnya yang dibuang ke sungai dapat kami gunakan sebagai kayu bakar. Suatu ketika besama dua orang teman saya ingin mencari kayu bakar, namun sebelumnya kami ingin berenang dulu, saya yang saat itu belum pandai berenang hanya di tempat yang dangkal saja, namun entah kenapa tibatiba saya ingin mencoba ketempat galian yang ada disungai yang ternyata cukup dalam bagi saya,” tutur Slamet

EDISI 374 JANUARI 2006

Karena keingintahuannya itu dirinya pun terperosok masuk ke dalam lubang bekas galian dan akhirnya tengelam. Teman-temannya yang berusaha menolongpun akhirnya ikut tengelam. Dengan usaha kerasnya walau muncul tengelam, akhirnya ia sampai juga ke pinggir sungai dan bersama temantemannya dapat selamat. Memasuki sekolah lanjutan pertama hingga SMA, Slamet tetap berada di kota Jepara, dan untuk sekolah itu Slamet pun harus berjalan kaki kurang lebih 10 KM pulang pergi. Itu dijalaninya dengan penuh semangat, karena hanya pendidikan yang dapat mengubah dirinya dan dengan sekolah dirinya dapat mengapai cita-cita. Lulus SMA, Slamet harus melanjutkan untuk kuliah di perguruan tinggi, pada saat itu dirinya bertekad untuk mendaftar di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).”Sebenarnya saya tidak tahu kok daftar di Fakultas Kehutanan, hanya waktu itu fakultas itu yang telah buka penerimaan sedangkan yang lainnya belum buka. Karena tidak memiliki bekal yang cukup akhirnya saya mendaftar saja di Fakultas Kehutanan,” kata Slamet Sambil menunggu hasil tesnya di Fakultas Kehutanan UGM, Slamet pun mencoba untuk mendaftar di AKUBA (Akademi Keuangan dan Perbankan) yang ada di Semarang. Dipilihnya kota Semarang karena di kota tersebut Slamet memiliki famili dan sejak SMA dulu dirinya sudah sering berkunjung kesana. Karena tidak ada pemberitahuan di Fakultas Kehutanan, akhirnya Slamet memutuskan untuk kuliah di AKUBA dan menjalaninya

EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

77

PROFIL DOK KELUARGA

untuk melamar. Selesai mengikuti beberapa tes Slamet tidak langsung diterima, karena pengumunan itu satu tahun kemudian baru didapatkannya.

AWAL KARIR DI DJBC Sambil menunggu pengumuman di Depkeu Slamet terus menjalankan pekerjaannya sebagai kasir keliling, dan genap satu tahun bekerja, pengumuman di Depkeu pun keluar dan dirinya dinyatakan diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Saat itu yang ada dalam pikiran Slamet, bidang pekerjaan bea cukai adalah di pelabuhan saja, dan keluarga pada saat itu juga mendukung karena bekerja di bea cukai banyak yang mengatakan gajinya sembilan kali lipat dari pegawai negeri lainnya. Masuk ke jajaran DJBC pada tahun 1971, Slamet ditempatkan di Ujung Pandang.”Di Ujung Pandang saya ditempatkan di bagian kepegawaian. Ada kesan tersendiri di Ujung Pandang, waktu itu kakanwilnya Pak Muhammad, dan sebelum kami tiba di sana, beliau merasa skeptis karena menerima pegawai diluar dari sekolah khusus yang tentunya belum dapat menjalankan tugas dengan baik,” tutur Slamet Lebih lanjut Slamet menceritakan, saat ia bersama kawan-kawannya hendak berangkat pendidikan di Jakarta, mereka sengaja dikumpulkan di rumah kakanwil dan kakanwil waktu itu merasa sangat bangga sekali, karena perkiraannya terhadap pegawai baru yang tidak dapat bekerja dengan baik, justru sebaliknya. Para pegawai baru ini lebih baik dari yang ada dan cenderung dipertahankan oleh para pimpinannya. Setelah satu tahun menjalani pendidikan di Jakarta, Slamet ditempatkan di Semarang sebagai pemeriksa. Sebagai pemeriksa tentunya Slamet memiliki pengalaman dan tantangan kerja baru dibidangnya, namun ini semua tidak semulus yang dibayangkan, ketatnya persaingan waktu itu membuat dirinya bersama kawan-kawan seangkatan lebih banyak waktu luangnya ketimbang waktu bekerja. Delapan tahun di Semarang sebagai BERSAMA KELUARGA. Satu pesan orang tua yang ada dibenaknya hingga kini adalah, janganlah menjadi orang yang selalu kurang dalam segala hal, karena itu akan membuat kita sengsara.

dengan penuh tantangan, karena dirinya yang sejak awal lemah dalam hal berhitung.

MENJADI KASIR KELILING Ditengah kuliah di AKUBA, sang ibu memberitahukan kalau sebenarnya Slamet diterima di Fakultas Kehutanan UGM, namun karena telah keluar biaya banyak di AKUBA pengumuman itupun tidak diberitahukan kepada Slamet. Mendengar penjelasan ibunya, Slamet merasa terpukul sekali, karena siapa pun pasti ingin kuliah di UGM, tapi mengingat biaya yang dikeluarkannya juga sudah banyak Slamet pun akhirnya dapat menerima. Lulus dari Akademi sambil menunggu 78

WARTA BEA CUKAI

ujian negara, Slamet mencoba untuk melamar pekerjaan, berkat bantuan kakeknya yang juga pensiunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Slamet akhirnya dapat bekerja sebagai kasir keliling, yang tugasnya menagih pinjaman yang diberikan bank kepada para petani.”Sebenarnya saya tidak tega untuk melakukan pekerjaan itu, tapi karena saya kepingin bekerja jadi saya jalani juga, namun saya terus mencari pekerjaan yang sesuai dengan kata hati saya,” ungkap Slamet. Ditengah pekerjaan yang memang kurang disenanginya itu, Slamet melihat berita di koran kalau Departemen Keuangan (Depkeu) menerima pegawai baru. Dengan semangat dirinya pun mencoba

EDISI 374 JANUARI 2006

DOK PRIBADI

JALUR TIKUS. Slamet Arisno saat berada di jalur tikus untuk kegiatan ilegal logging yang cukup marak waktu itu.

DOK PRIBADI

TAMBANG EMAS. Slamet Arisno (2 dari kiri) saat berada di pulau Wetan, ketika mengunjungi penambangan emas yang ada di wilayah KPBC Dili.

pemeriksa, Slamet mendapatkan mutasi pertamanya ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tegal dan masih sebagai pemeriksa. Namun karena dirinya yang masih suka sakit-sakitan akhirnya di Tegal ini Slamet tidak lama, hanya kurang lebih satu tahun bertugas, Slamet kembali ditugaskan ke Semarang. “Di Semarang pada priode ke dua ini saya juga masih sakit-sakitan, bahkan yang parah waktu itu adalah saya terkena sakit ginjal, karena sakit ini pekerjaan saya pun tidak begitu berat walaupun saya tetap sebagai pemeriksa,” kenang Slamet Tahun 1990 akhirnya Slamet kembali dimutasikan ke KPBC Sibolga sebagai kasubsi pabean. Di Sibolga memang menjadi pengalaman baru bagi Slamet, setelah sekian tahun di pulau Jawa, maka pada penempatannya kali ini Slamet akan menghadapi tantangan baru yang bukan saja berkaitan dengan tugas melainkan juga dengan keluarga yang terpaksa harus ditinggalkan. “Karena saya suka sakit-sakitan itu, saya memutuskan untuk memboyong keluarga ke Sibolga, akhirnya saya putuskan untuk menjual semua milik kami yang ada di Semarang. Ya setelah 13 tahun bekerja di Semarang saya dapat menjual rumah dan sebagainya seharga Rp 20 juta, itulah milik kami setelah 13 tahun bekerja,” ungkap Slamet. Dengan bermodalkan uang Rp 20 juta, Slamet menjalani hidup baru di Sibolga, namun baru satu tahun bekerja, ada kesempatan untuk menjadi pemeriksa barang dan Slamet terpilih untuk mengikuti pendidikannya. Selesai mengikuti pendidikan pemeriksa barang tahun 1991, Slamet ditempatkan di KPBC Tanjung Priok hingga tahun 1993.

Intelejen Operasi dan Penyidikan (Pencegahan dan Penyidikan saat iniRed). Ada pengalaman menarik di Dili ini ketika dirinya akan menyita minuman beralkohol yang pada saat itu baru dikenakan cukai. “Saat akan menyegel, saya ditentang habis-habisan oleh pemilik toko, bahkan ada gelagat tidak baik dari para pekerja toko, yang nasibnya bakalan dipecat jika toko mereka di segel. Akhirnya dengan sedikit berdiplomasi walau hati saya juga deg-degan, mereka dapat menerima dan penyegelan pun berjalan dengan lancar,” ujar Slamet. Empat tahun di KPBC Dili tepatnya pada 1997, Slamet kembali di mutasi ke Kanwil IX DJBC Pontianak sebagai Kepala Seksi Harga, dan satu tahun kemudian Slamet mendapat mutasi kembali, masih di Kanwil IX, sebagai Kepala Seksi Ekspor dan Cukai. Dua tahun menjabat di Pontianak, tahun 1998 Slamet kembali dimutasikan sebagai kepala KPBC Tipe C Sintete Kalimantan Barat. Banyak pengalaman menarik di Sintete ini, mulai dari jauhnya letak kantor dan rumah dinas yang harus ditempuh 100 KM pulang pergi setiap harinya, hingga luasnya wilayah kerja dari KPBC Sintete. “Satu tahun menjabat sebagai kepala KPBC Tipe C Sintetet, mutasi kembali begulir di DJBC dan adanya kenaikan tingkat dari beberapa KPBC termasuk Sintete yang naik tingkat menjadi tipe B. Saya tidak kepikiran akan ditetapkan kembali, namun perkiraan itu ternyata benar, saya kembali dikukuhkan sebagai kepala KPBC Tipe B Sintete,” kata Slamet. Lima tahun di Sintete hingga tahun 2003, menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Maraknya kegiatan ilegal logging di daerah perbatasan itu mengharuskan dirinya bersama jajarannya bekerja keras untuk dapat mencegahnya. Namun semua tidak dapat dijalani dengan sempurna, kebiasaan masyarakat sekitar

dan tradisi warganya yang sudah turun temurun menjalani kegiatan ilegal logging, menjadikan tantangan itu semakin berat namun tetap dijalaninya. Kini sebagai kepala KPBC Tipe B Cirebon, Slamet Arisno dapat merasakan sedikit ketenangan dalam bekerja, tantangan yang begitu berat di daerah perbatasan dalam waktu yang tidak lama akan segera menjadi kenangan yang indah dalam hidupnya. Suami dari Retno Hermawati dan ayah dari Bimo Anindito, Fajrian Noor Fanani, dan Oktarisa Halida, tepat pada 1 Januari 2006 akan memasuki masa pensiun. Banyak hal yang sudah dijalani oleh Slamet Arisno, namun memasuki masa pensiun ini dirinya pun masih belum tahu apa sekiranya yang akan dijalaninya kelak, karena dirinya hanya memiliki pengabdian yang tulus kepada tugas sementara untuk bidang yang lain dirinya belum yakin akan dapat menjalaninya. Kepada seluruh jajaran DJBC, Slamet Arisno memohon pamit dan meminta maaf jika ada hal yang selama ini kurang berkenan, baik dalam hal tugas maupun dalam pergaluan sesama pegawai. Slamet Arisno juga berpesan kepada seluruh jajaran DJBC agar terus konsisten dalam menjalankan tugas ini, karena dengan konsisten terhadap kebijakan yang ada maka citra DJBC lambat laun akan semakin baik di mata masyarakat dan bangsa ini. Masa pensiun bukanlah masa yang perlu ditakuti, masa pensiun adalah awal dari pengabdian seseorang terhadap tugas lain yang telah menanti. Itulah yang Slamet Arisno akan jalani kelak, bersama keluarga yang dicintainya Slamet akan memasuki babak baru dalam kehidupan ini. Selamat jalan Slamet Arisno, selamat menjalani hidup baru bersama keluarga, dan pengabdian yang telah dijalani selama ini tentunya akan selalu di kenang dan dijunjung tinggi oleh DJBC. adi DOK PRIBADI

KENANGAN INDAH DI PERBATASAN Tiga tahun sebagai pemeriksa barang di Tanjung Priok, tahun 1993 Slamet mendapatkan promosi menjadi eselon IV di KPBC Dili sebagai Kepala Seksi

KANTOR BANTU. Jagoibabang yang berada di wilayah KPBC Sintete yang mempunyai peran cukup signifikan dalam hal pengawasan daerah perbatasan. EDISI 374 JANUARI 2006

WARTA BEA CUKAI

79

APA KATA MEREKA

M

Ana Tarigan

“DALAM BEKERJA HARUS IKHLAS...”

ungkin sudah cukup lama anda tidak melihat wajahnya di layar televisi. Hal itu diakui Ana Tarigan karena kesibukannya mengurus keluarga. Ketika ditemui WBC di sela-sela syuting sinetron Sayangi Ananda, ia mengaku telah tiga tahun absen pergi keluar negeri karena melahirkan anaknya yang keempat. Walaupun demikian, pada awal 2006 ini, Ana telah bersiapsiap untuk sering melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka keperluan bisnis. “Kalau mau buang duit harus di Indonesia dong, supaya devisa negara kita tetap besar. Tapi kalau cari duit harus dari luar terus kita masukin ke Indonesia, itu yang benar…,” ujarnya sumringah. Perempuan yang kerap mendapatkan peran antagonis ini mengatakan, tidak pernah menemui masalah dengan petugas di Bandara Soekarno Hatta saat pulang dari luar negeri. Ia memaklumi jika petugas yang melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang membongkar tas penumpang, karena hal itu merupakan bagian dari pekerjaan. Namun ia menyayangkan petugas yang tidak mau membantu merapihkan kembali barang penumpang yang telah diperiksa tadi. “Mungkin karena waktunya sempit, jadi kita sendiri yang musti rapih-rapihin koper,” katanya. Ia menyarankan agar petugas bea cukai bisa lebih ramah kepada para penumpang, misalnya dengan permisi dahulu sebelum membongkar barang penumpang. Menurutnya, kalau petugas mampu memberikan pelayanan yang baik, pasti tidak ada orang yang komplain. Ia menambahkan bahwa sistem yang ada juga perlu dibenahi. “Saya dengar katanya penghasilan orang bea cukai itu bagus ya, kalau penghasilannya bagus ada baiknya kita ikhlas juga dalam bekerja. Karena bekerja di pintu gerbang negara maka berikanlah yang terbaik karena menyangkut nama bangsa, bukan nama perorangan atau nama instansi,” imbuhnya. Menurutnya, saat ini banyak sekali orang dari instansi manapun yang tidak ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya, dengan alasan hanya menerima bayaran yang sedikit. Padahal, tambah Ana, kalau orang itu memberikan yang terbaik maka ia akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Untuk itu ia berharap agar instansi manapun, termasuk Bea dan Cukai bisa menjadi instasi yang lebih baik. ifa

S

enada dengan Ana Tarigan, Surya Saputra yang juga ditemui WBC di sela-sela syuting sinetron Sayangi Ananda, mengaku tidak pernah menemui kendala ketika berhadapan dengan petugas bea cukai di Bandara Soekarno Hatta. “Alhamdulillah selama ini gue nggak pernah mengalami kendala dan nggak pernah ada masalah dengan petugas bea cukai di bandara,” ucap Surya yang mengaku dalam setahun tidak tentu berapa kali pergi keluar negeri. Biasanya ia pergi keluar negeri untuk berlibur. Ia pun mengatakan bahwa kinerja pegawai bea cukai di bandara sudah cukup baik, namun masih perlu dibantu dengan peralatan yang memadai untuk mendukung proses pemeriksaan. “Kan tidak mungkin dari segitu banyaknya orang semuanya diperiksa. Jadi semuanya harus melewati alat sensor yang lebih merata. Sebab yang saya lihat ada beberapa kali barang yang lewat ya lewat aja… tidak diperiksa,” ujar cowok yang kerap dijuluki duren (duda keren-red). Menurut mantan suami penyanyi Dewi Sandra ini, akan terasa menyenangkan kalau petugas tetap ramah kalau meminta pada penumpang untuk membongkar barangnya. “Misalnya dengan mengatakan permisi untuk membuka tas, jadi tidak hanya asal tunjuk ini itu…,” katanya. Ia sering memperhatikan orang-orang yang berada didepannya ketika diperiksa oleh petugas bea cukai. Ia menyayangkan petugas yang setelah memeriksa barang penumpang, tidak membantu penumpang tersebut untuk membereskan kembali barang bawaannya. “Mungkin petugasnya lagi bete atau apa, jadi setelah diberantakin barangnya terus penumpang itu disuruh jalan,” timpalnya. Surya yang saat ini juga tengah disibukan dengan syuting sinetron serial Arisan ini mengaku, kalau ada petugas yang berlaku tidak sopan padanya, ia juga tidak akan berlaku sopan. Tetapi sebaliknya, kalau petugas bertanya dan meminta dengan sopan maka ia akan berlaku jauh lebih sopan lagi. Surya juga tidak merasa diperlakukan secara istimewa oleh petugas di bandara. Ia tetap diperlakukan sama dengan penumpang lainnya walaupun ia seorang selebritis. Diakhir wawancara Surya mengaku tidak terlalu mengenal institusi Bea dan Cukai Indonesia. “Soalnya gue nggak pernah mengalami masalah ekspor impor yang menyulitkan, jadi belum pernah ada kasus dengan petugas bea cukai,” imbuhnya. Di akhir kata, pria yang pada bulan Ramadhan lalu tampil dalam film layar lebar berjudul Untuk Rena, mengucapkan selamat bekerja pada petugas bea cukai. Oke deh Sur, thanks ya. ifa

80

WARTA BEA CUKAI

EDISI 374 JANUARI 2006

Surya Saputra “GUE NGGAK PERNAH MENGALAMI KENDALA...”

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531); 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang ekspor. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dilaksanakan atas barang ekspor tertentu. 2. Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan berdasarkan harga rata - rata internasional. 3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Pasal 2 Terhadap barang ekspor tertentu dikenakan Pungutan Ekspor. Pasal 3 (1) Jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

1

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

(2) Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku atas ekspor Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein) dalam kemasan maksimal 5 kg dan bermerk. Pasal 4 (1) Perhitungan Pungutan Ekspor adalah sebagai berikut ; a. dalam hal tarif Pungutan Ekspor ditetapkan secara advalorum, penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan rumus: Tarif Pungutan Ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Jumlah Satuan Barang x Nilai Kurs b. dalam hal tarif Pungutan Ekspor ditetapkan secara spesifik, penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan rumus: Tarif Pungutan Ekspor dalam satuan mata uang tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Kurs (2) Tarif Pungutan Ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Tarif Pungutan Ekspor yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. (3) HPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. (4) Dalam hal tidak ada Harga Patokan Ekspor (HPE) penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan Harga Free on Board (FOB) yang tercantum dalam PEB dengan rumus sebagai berikut : Tarif Pungutan Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Harga Free On Board (FOB) x Nilai Kurs (5) Nilai Kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Nilai Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan. Pasal 5 Terhadap barang ekspor yang dikenakan Pungutan Ekspor berlaku tata niaga ekspor. Pasal 6 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya; dinyatakan tidak berlaku Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 MENTERI KEUANGAN, ttd,JUSUF ANWAR

2 2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92 / PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU NO

I

U

I

A

N

Kelapa sawit/Tandan Buah Segar Inti (Biji) Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) Crude Olein (CRD Olein) Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO) Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)

R O T A N a. b. c. d.

III

A

TERMASUK DALAM POS TARIF

TARIF PUNGUTAN EKSPOR

KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA a. b. c. d. e.

II

R

Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerengi dari segala jenis Rotan sudah dipoles halus Hati Rotan Kulit Rotan

1207.10.00.00 1511.10.00.00 1511.90.90.20 1511.90.90.10 1511.90.90.31 1511.90.90.39

3% 3% 1% 1% 1%

ex. 1401.20.00.00

15%

ex. 1401.20.00.00 ex. 1401.20.00.00 ex. 1401.20.00.00

15% 15% 15%

4408.10.10.00 s/d 4408.90.90.00

15%

ex. 4403.10.20.00 ex. 4403.10.40.00 ex. 4403.10.90.00 ex. 4403.20.13.00 ex. 4403.20.15.00 ex. 4403.20.19.00 ex. 4403.20.23.00 ex. 4403.20.25.00 ex. 4403.20.29.00 ex. 4403.20.33.00 ex. 4403.20.35.00 ex. 4403.20.39.00 ex. 4403.20.93.00 ex. 4403.20.95.00 ex. 4403.20.99.00 ex. 4403.41.13.00 ex. 4403.41.15.00 ex. 4403.41.19.00 ex. 4403.41.23.00 ex. 4403.41.25.00 ex. 4403.41.29.00 ex. 4403.41.33.00 ex. 4403.41.35.00 ex. 4403.41.39.00 ex. 4403.49.13.00 ex. 4403.49.15.00 ex. 4403.49.19.00

15%

K A Y U a.

Veneer

b.

Bahan Baku Serpih

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

3 3

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

ex. 4403.49.23.00 ex. 4403.49.25.00 ex. 4403.49.29.00 ex. 4403.49.33.00 ex. 4403.49.34.00 ex. 4403.49.36.00 ex. 4403.49.39.00 ex. 4403.49.93.00 ex. 4403.49.95.00 ex. 4403.49.99.00 ex. 4403.91.30.00 ex. 4403.91.50.00 ex. 4403.91.90.00 ex. 4403.92.30.00 ex. 4403.92.50.00 ex. 4403.92.90.00 ex. 4403.99.30.00 ex. 4403.99.50.00 ex. 4403.99.90.00 c.

IV

Kayu olahan (kayu gergajian yang telah diproses melalui mesin pengering/Klin Dried dengan kandungan air/MC (Moister Contens) = 16% dan diproses melalui mesin moulder serta mempunyai akurasi ketebalan dan lebar diseluruh permukaan yang sama dan ketebalan tidak melebihi 12 cm dan lebar tidak lebih dari 25 cm)

15%

2505.10.00.00 2505.90.00.00

15% 15%

ex. 4101.20.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00

25%

P A S I R Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam : a. Pasir silika dan pasir kwarsa b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pada pasir silika dan pasir kwarsa

V

ex. 4407.10.10.00 s/d ex. 4407.99.90.00

K U L I T 1.

2.

Jangat dan Kulit Mentah /Pickled, dari hewan : a. Sapi dan Kerbau

b.

Biri – biri

4102.10.00.00 4102.29.00.00 4102.29.00.00

25%

c.

Kambing

4103.10.00.00

25%

ex. 4104.11.10.00 ex. 4104.19.10.00

15%

Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan : a. Sapi dan Kerbau

b.

Biri – biri

4105.10.30.00

15%

c.

Kambing

4105.21.20.00

15%

4 4

MENTERI KEUANGAN, ttd,JUSUF ANWAR

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

N

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: P- 19 /BC/2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara perlu dilakukan optimalisasi pemeriksaan pabean secara efektif dan efisien; b. bahwa untuk menjamin dipenuhinya penerimaan negara yang berasal dari kekurangan pembayaran bea masuk dan pungutan impor lainnya sebagai akibat dari adanya penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dipandang perlu untuk mengubah prosedur penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2002; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/ KMK.04/2003; 6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/ 2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-178/BC/2003 diubah sebagai berikut.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

5

K 1.

2.

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

P

A

N

Diantara ayat 4 dan ayat 5 Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut. “(4a) Dalam hal barang impor ditetapkan jalur merah dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM importir atau kuasanya: a. tidak menyerahkan hard copy PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean; b. tidak menyiapkan barang untuk diperiksa; atau c. tidak hadir untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik; maka dapat dilakukan pemeriksaan jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas risiko dan biaya importir. (4b) Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik.” Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut.

(1)

(2) (3)

“Pasal 19A Penelitian dan penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean untuk PIB yang ditetapkan jalur merah dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean yang melayani pengajuan PIB secara elektronik melalui jaringan PDE Kepabeanan, secara elektronik melalui media disket, dan secara manual. Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode VI, data harga yang digunakan adalah data yang tersedia di Kantor Pabean. Dalam hal penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tambah bayar, SPPB diterbitkan: a. setelah importir melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau b. setelah importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.

Pasal 19B Penelitian dan penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean untuk PIB yang ditetapkan jalur hijau dilakukan oleh: a. Bidang Verifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal secara selektif, untuk Kantor Pabean yang melayani pengajuan PIB secara elektronik melalui jaringan PDE Kepabeanan; b. Pejabat Pemeriksa Dokumen, untuk Kantor Pabean yang melayani pengajuan PIB secara elektronik melalui media disket dan secara manual. (2) Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode VI, data harga yang digunakan adalah data yang tersedia di Kantor Pabean atau Kantor Wilayah. (3) Dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, hasil penetapan segera disampaikan ke Kantor Pabean terkait untuk diterbitkan Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/ atau Sanksi Administrasi berupa denda. (4) Dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, tetapi jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB telah dilewati, Bidang Verifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal merekomendasikan pelaksanaan Audit Kepabeanan. (5) Penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (6) Penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean yang dilakukan melalui mekanisme Audit Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai pelaksanaan Pasal 17 Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengubah judul Bab IV sehingga judul Bab IV berbunyi sebagai berikut. “PENEGAHAN, PEMERIKSAAN MENDADAK (SPOT CHECK), NOTA HASIL INTELIJEN, PEMERIKSAAN MELALUI HI-CO SCAN, DAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN” (1)

3.

A

6 6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K 4. 5.

6.

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, Barang Larangan dan Pembatasan. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut. “Pasal 31A Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut.

“Pasal 38 (1) Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB: a. sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir Jalur Prioritas; b. paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi importir lainnya. (2) Pelayanan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan penyelesaian barang impor untuk dipakai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal ini. (3) Dalam hal PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan jalur merah dan pemeriksaan fisik barang tidak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM dengan alasan barang impor belum bongkar, dilakukan pemblokiran terhadap importir yang bersangkutan.” 7. Ketentuan Pasal 52 dihapus. 8. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. 9. Ketentuan Lampiran VIII huruf B dihapus. 10. Ketentuan Lampiran X dihapus. Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2005 DIREKTUR JENDERAL, ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

7

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

LAMPIRAN SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: P- 19 /BC/2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/ BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK A. IMPORTIR 1. Importir Jalur Prioritas Menyiapkan PIB dengan menggunakan program aplikasi PIB modul importir miliknya sendiri, dan selanjutnya: a. Melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan, apabila tidak memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala; b. Mengirimkan data PIB ke Kantor Pabean, setelah diisi secara lengkap dan benar dengan mencantumkan: 1) nomor surat persetujuan/izin yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan perizinan/rekomendasi; 2) nomor dan tanggal bukti jaminan perusahaan (corporate Guarantee)/STTJ apabila importasi dilakukan dengan mempertaruhkan jaminan; c. Menerima respons berupa penolakan data PIB; d. Mengirim kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki; e. Menerima respons nomor pendaftaran PIB; f. Menerima respons dan mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) serta membawa dan menyerahkan SPPB tersebut kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; g. Menyerahkan hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran (SSPCP) dan surat izin/rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan izin/rekomendasi kepada Bidang Verifikasi Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPB dengan mendapat tanda terima; h. Dalam hal Importir Jalur Prioritas memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala: 1) Mengisi kolom jenis pembayaran pada PIB dengan “Pembayaran Berkala”; 2) Melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan dengan mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada SSPCP; 3) Menyerahkan SSPCP dan 1 (satu) lembar hard copy PIB yang telah ditandasahkan oleh Bank Devisa Persepsi ke Kantor Pabean yang bersangkutan paling lama pada akhir bulan setelah bulan pendaftaran PIB; 4) dalam hal Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak, polis asuransi dalam negeri dan atau Form D belum dapat diserahkan pada saat penyerahan hard copy PIB, importir membuat pernyataan kepada Kepala Kantor yang diserahkan kepada Bidang Verifikasi Kantor Wilayah bahwa dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan paling lama pada saat penyerahan SSPCP; i. Dalam hal Importir Jalur Prioritas mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk : 1) Menyerahkan copy master list untuk ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas/ jaminan dengan menunjukkan asli master list pada saat pertama kali melakukan importasi; 2) Menerima copy master list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas/ jaminan dan selanjutnya setiap importasi membawa copy master list tersebut ke Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan tempat pemasukan barang untuk dilakukan pengurangan jumlah pembebasan; 3) Pengurangan jumlah pembebasan dilakukan sebelum menyerahkan hard copy PIB; j. Dalam hal Importir Jalur Prioritas mendapat fasilitas Impor Sementara atau Re-impor: 1) Menerima respons dan mencetak Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) yang sekaligus merupakan izin pengeluaran dan pemeriksaan fisik barang di lokasi importir; 2) Menyerahkan hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Barang; 3) Mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk perbaikan persetujuan fasilitas Impor Sementara, dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan atau jenis barang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang; 4) Menerima persetujuan Impor Sementara atau Re-impor berupa SPPB yang ditandasahkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.

8 8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

2. Importir lainnya Importir menyiapkan PIB dengan menggunakan program aplikasi PIB, dan selanjutnya : a. Melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi yang telah on-line dengan PDE Kepabeanan; b. Menyerahkan jaminan atas PIB yang mendapat fasilitas Impor Sementara atau penangguhan atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) apabila mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan dan mendapatkan bukti penerimaan jaminan/STTJ; c. Mengirimkan data PIB ke Kantor Pabean paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembongkaran barang impor, setelah diisi secara lengkap dan benar dengan mencantumkan : 1) nomor surat persetujuan/izin yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan perizinan/rekomendasi; 2) nomor dan tanggal bukti pembayaran dan/atau bukti penerimaan jaminan/STTJ; d. Menerima respons permintaan bukti penerimaan jaminan, dan menyerahkan bukti penerimaan jaminan atau STTJ kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan, dalam hal jaminan tidak dipertaruhkan di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang; e. Menerima respons berupa penolakan data PIB. f. Mengirimkan kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki kecuali terhadap impor barang larangan; g. Menerima respons nomor pendaftaran PIB; h. Dalam hal importir mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk: 1) Menyerahkan copy master list untuk ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas/ jaminan dengan menunjukkan asli master list pada saat pertama kali melakukan importasi; 2) Menerima copy master list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat yang mengelola fasilitas/ jaminan dan selanjutnya setiap importasi membawa copy master list tersebut kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan tempat pemasukan barang untuk dilakukan pengurangan jumlah pembebasan; 3) Pengurangan jumlah pembebasan dilakukan sebelum menyerahkan hard copy PIB; i. Dalam hal importasi ditetapkan melalui Jalur Hijau: 1) Menerima respons dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang atau SPPB dengan tanda “melalui Hi Co Scan”; 2) Menyerahkan hard copy PIB rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean beserta SSPCP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPB kepada: i. Bidang Verifikasi Kantor Wilayah; atau ii. Pejabat Pemeriksa Barang khusus terhadap PIB Jalur Hijau yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dan diperlukan pemeriksaan fisik barang ; 3) Menerima respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean, dan menyerahkan bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean kepada Bidang Verifikasi paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi; 4) Menerima respons dan mencetak Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Adminsitrasi (SPKPBM) untuk selanjutnya melunasinya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM, dan menyerahkan SSPCP kepada Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; 5) Dalam hal tidak menerima keputusan penetapan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi adminsitrasi berupa denda, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean dengan mempertaruhkan jaminan sebesar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; j. Dalam hal importasi ditetapkan melalui Jalur Merah: 1) Menerima dan mencetak respon SPJM dan permintaan informasi tentang nilai Pabean dalam hal tingkat pemeriksaan 30% dan 100%, 2) Menyerahkan hard copy PIB rangkap 3 (tiga) lengkap dengan 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean beserta SSPCP dan/atau bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Barang untuk kepentingan pemeriksaan fisik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM; 3) Menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan fisik; 4) Mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan jabatan beserta alasannya; 5) Menerima tembusan instruksi pemeriksaan jabatan dari Pejabat Seksi Pabean jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tidak menyerahkan dokumen, tidak menyiapkan barang, dan tidak menghadiri pemeriksaan fisik;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

9

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

6)

Menerima respons Nota Pemberitahuan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam hal barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan; 7) Menerima respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean, dan menyerahkan bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi dalam hal tingkat pemeriksaan 10%; 8) Menerima respons dan mencetak SPKPBM untuk selanjutnya melunasinya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM, dan menyerahkan SSPCP kepada Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; 9) Dalam hal tidak menerima keputusan penetapan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi adminsitrasi berupa denda, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean dengan mempertaruhkan jaminan sebesar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi adminsitrasi berupa denda kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; 10) Menerima respons SPPB untuk PIB Jalur Merah yang telah selesai diproses dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang; B. SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR DI KANTOR PABEAN: 1. Meneliti data PIB yang dikirim oleh importir; 2. Mengirimkan respons kepada importir yang belum teregistrasi agar segera melakukan registrasi, terhadap importasi yang pertama kali, 3. Meneliti dan mencocokkan credit advice dengan data PIB, dan apabila credit advice belum dikirimkan oleh Bank Devisa Persepsi, maka data PIB akan dimasukkan dalam Status Tunggu paling lama 1 (satu) hari untuk menunggu credit advice dikirimkan oleh Bank Devisa Persepsi; 4. Meneruskan data PIB kepada Pejabat di Analyzing Point untuk penelitian lebih lanjut dalam hal barang impor termasuk dalam kategori barang larangan atau pembatasan; 5. Mengirim respon permintaan izin/rekomendasi dari instansi teknis dalam hal barang impor merupakan barang pembatasan/tataniaga 6. Mengirim respons permintaan bukti jaminan/STTJ atau Dokumen Pelengkap Pabean/master list kepada importir, untuk diserahkan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 7. Mengirim respons berupa penolakan data PIB, apabila: a. data PIB tidak diisi dengan lengkap dan benar; b. setelah importasi yang pertama kali, importir belum mempunyai Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR); c. importir belum melunasi hutang Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM; d. data nomor B/L, AWB atau nomor pengajuan yang berulang; e. kode valuta asing tidak tercantum dalam data NDPBM, dan atau pos tarif tidak tercantum dalam BTBMI; f. Importir Jalur Prioritas: 1) belum menyerahkan berkas PIB sampai dengan hari kerja ke 5 (lima) sejak SPPB diterbitkan; 2) tidak menyerahkan SSPCP atas PIB dengan fasilitas Pembayaran Berkala sampai dengan saat jatuh tempo; g. importir lainnya belum menyerahkan berkas PIB sampai dengan hari kerja ke 3 (tiga) sejak SPPB diterbitkan; h. PPJK mencantumkan Nomor Pokok PPJK (NPP) yang tidak benar dan atau masa berlaku NPP sudah habis; i. importir/PPJK termasuk dalam daftar tidak boleh dilayani (black list) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pabean; j. barang impor termasuk barang larangan dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan k. importir tidak menyerahkan izin/rekomendasi dari instansi teknis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal respon dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan; 8. Memberikan nomor pendaftaran PIB dan mengirimkan respon nomor pendaftaran PIB kepada importir; 9. Menetapkan jalur pengeluaran barang yaitu : a. Jalur Prioritas : mengirim respons dan mencetak SPPB b. Jalur hijau : mengirim respons dan mencetak SPPB c. Jalur Merah : 1) menentukan tingkat pemeriksaan fisik barang 10% (sepuluh persen), 30% (tiga puluh persen) atau 100% (seratus persen); 2) mengirimkan respon SPJM dan permintaan informasi tentang Nilai Pabean terhadap

10 10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

importasi yang tingkat pemeriksaannya 30% (tiga puluh persen) atau 100% (seratus persen) serta permintaan untuk segera menyiapkan barang guna dilakukan pemeriksaan, 3) mencetak Instruksi Pemeriksaan dan SPJM 4) Mengirimkan respons berupa instruksi pemeriksaan jabatan dari Pejabat Seksi Pabean kepada importir dalam hal dilakukan pemeriksaan jabatan; 10. Untuk kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan: a. melakukan pemilihan acak terhadap PIB Jalur Hijau untuk pemeriksaan melalui Hi-Co Scan; b. Mencetak dan mengirimkan respons SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”; c. Mencetak BCF 2.3. C, yaitu hasil cetak uraian barang secara lengkap yang tercantum dalam PIB; d. Mencetak Instruksi Pemeriksaan terhadap SPPB dengan tanda melalui Hi-Co Scan yang diputuskan Pejabat Analis Hi-Co Scan perlu dilakukan pemeriksaan fisik; 11. Mengirimkan respons dan mencetak permintaan informasi tentang Nilai Pabean; 12. Mengirimkan respons dan mencetak SPKPBM; 13. Mengirimkan respons dan mencetak Nota Pemberitahuan, dalam hal barang imopr merupakan barang larangan atau pembatasan; 14. Mengirimkan respons dan mencetak SPPB untuk PIB Jalur Merah yang telah selesai diproses. C. PEJABAT DI ANALYZING POINT 1. Meneliti data PIB tentang persyaratan impor dalam hari kerja yang sama dengan pengajuan PIB dan mengirim respon: a. pemberitahuan berupa permintaan izin/rekomendasi dari instansi teknis dan permintaan agar menyerahkan hard copy izin/rekomendasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan apabila barang impor termasuk barang pembatasan/tataniaga. b. pemberitahuan penolakan PIB apabila barang impor termasuk barang larangan dengan tembusan kepada pejabat yang melakukan pengawasan; 2. Merekam data izin / rekomendasi dari instansi teknis. D. PEJABAT ANALIS HI-CO SCAN : 1. Menerima SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”, BCF 2.3 C, dan invoice/ packing list yang telah ditandasahkan dari Pejabat yang Dendistribusikan Dokumen; 2. Melakukan analisis image/hasil cetak Hi-Co Scan; 3. Membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D dan merekam hasil keputusannya ke dalam komputer: a. Dalam hal diputuskan bahwa pemeriksaan fisik barang tidak perlu dilakukan, maka BCF 2.3 D dan hasil cetak Hi-Co Scan diserahkan kepada Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen dan mengirimkan SPPB kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; b. Dalam hal diputuskan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik barang, maka BCF 2.3 D, hasil cetak Hi-Co Scan dan SPPB diserahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan pemeriksaan fisik; ; 4. Menerima salinan LHP dari Pejabat Pemeriksa Barang dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan BCF 2.3 D; 5. Dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik barang; 6. Terhadap SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan”, atau barang eksep yang karena sifat barangnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan, dilakukan pemeriksaan fisik barang impor di lokasi importir oleh Pejabat yang melakukan pengawasan. E. PEJABAT PEMERIKSA BARANG : 1. Menerima BCF 2.3 D dan hasil cetak Hi-Co Scan dari Pejabat Analis Hi-Co Scan apabila pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan putusan Pejabat Analis Hi-Co Scan; 2. Mencetak Instruksi Pemeriksaan; 3. Menerima dan meneliti kelengkapan hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) dan 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean : a. dari Importir Jalur Prioritas yang impornya ditetapkan jalur merah karena menggunakan fasilitas impor sementara atau re-impor; b. dari importir jalur hijau yang oleh Pejabat Analis Hi-Co Scan ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik; atau c. dan bukti-bukti kebenaran nilai pabean (untuk tingkat pemeriksaan 30% dan 100%) serta SSPCP dari importir lainnya yang impornya ditetapkan jalur merah; 4. Merekam data PIB dalam komputer dan memberikan tanda terima kepada importir apabila berkas PIB lengkap; 5. Menerima persetujuan pemeriksaan barang di lokasi importir apabila pemeriksaan dilakukan di lokasi importir; 6. Membuat laporan tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik barang beserta alasannya

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

11

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

kepada Pejabat Seksi Pabean jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM, importir atau kuasanya: a. tidak menyerahkan daftar barang (packing list dan/atau invoice); b. tidak menyiapkan barang untuk diperiksa; atau c. tidak hadir untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik; 7. Menerima instruksi pemeriksaan jabatan dari Pejabat Seksi Pabean; 8. Melakukan pemeriksaan fisik barang, mencatat waktu dimulainya dan berakhirnya pemeriksaan, menuangkan hasil pemeriksaan pada formulir Instruksi Pemeriksaan dan merekamnya ke dalam komputer dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja sejak: a. barang siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik; atau b. diterimanya instruksi pemeriksaan jabatan, kecuali dalam hal tertentu; 9. Mengirimkan berkas PIB dan LHP kepada : a. Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau b. Pejabat yang mendistribusikan Dokumen dalam hal hasil pemeriksaan fisik atas PIB jalur hijau yang dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan putusan pejabat analisa Hi-Co Scan kedapatan sesuai dan mengirim SPPB ke petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 10. Menerima kembali LHP yang kurang lengkap dari Pejabat Pemeriksa Dokumen dan mengirimkan LHP yang telah dilengkapi kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen; 11. Mengirimkan salinan LHP kepada Pejabat Analis Hi-Co Scan apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan putusan Pejabat Analis Hi-Co Scan. F.

PEJABAT SEKSI PABEAN : 1. Menerima laporan tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dari Pejabat Pemeriksa Barang; 2. Menerima permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan jabatan dari importir; 3. Melakukan penelitian tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik; 4. Membuat keputusan pada hari yang sama berupa: a. pemberian perpanjangan batas waktu pemeriksaan jabatan paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal importir dapat memberikan penjelasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik; atau b. penetapan pemeriksaan jabatan; 5. Mengirimkan instruksi pemeriksaan jabatan kepada Pejabat Pemeriksa Barang dengan tembusan kepada importir dan Pejabat yang melakukan pengawasan.

G. PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN : 1. Menerima berkas PIB dan LHP: a. PIB Jalur Merah; b. PIB Jalur Hijau yang oleh Pejabat Analis Hi-Co Scan ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan kedapatan tidak sesuai; atau c. PIB Jalur Prioritas yang ditetapkan jalur merah, dari Pejabat Pemeriksa Barang dan meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran pengisian PIB berdasarkan invoice, packing list dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; 2. Mengembalikan LHP yang kurang jelas kepada Pejabat Pemeriksa Barang disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan menerimanya kembali setelah diperbaiki; 3. Meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean serta pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dimana penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan LHP, kecuali dalam hal tertentu. ; 4. Mengirim contoh barang ke laboratorium dalam hal perlu dilakukan pengujian dan jika berdasarkan data PIB dan Dokumen pelengkap pabean: a. dapat diketahui bahwa barang impor bukan termasuk barang larangan dan/atau pembatasan, maka penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sampai dengan penerbitan SPPB dilakukan tanpa menunggu hasil laboratorium; b. tidak dapat diketahui bahwa barang impor bukan termasuk barang larangan dan/atau pembatasan, maka SPPB tidak dapat diterbitkan sebelum adanya hasil laboratorium; 5. Menerbitkan permintaan informasi tentang Nilai Pabean terhadap importasi yang tingkat pemeriksaannya 10% (sepuluh persen) apabila meragukan kebenaran Nilai Pabean yang diberitahukan, tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium (jika ada); 6. Meneliti bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean yang diterima dari importir; 7. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: a. lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; b. lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB; 8. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:

12 12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K

9. 10.

11.

12. 13.

14.

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

a. lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian; b. lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Dalam hal hasil laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda dengan pemberitahuan PIB, menetapkan kembali klasifikasi, pembebanan dan nilai pabean serta menerbitkan nota pembetulan. Dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar dalam PIB : a. menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1) lembar pertama untuk importir; 2) lembar kedua untuk Pejabat yang melakukan pengawasan; 3) lembar ketiga untuk disematkan pada berkas PIB; b. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melakukan pengawasan untuk selanjutnya barang impor dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara; Menerbitkan SPPB a. setelah selesainya proses penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean tersebut tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; b. setelah dilunasinya kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI,dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal penetapan klasifikasi, pembebanan, dan/atau nilai pabean tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; c. setelah diserahkannya jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi dalam hal importir mengajukan keberatan atas penetapan klasifikasi, pembebanan, dan/atau nilai pabean;” atau d. dalam hal dilakukan pemeriksaan jabatan, setelah importir membayar semua tagihan sebagai akibat dari pelaksanaan pemeriksaan jabatan; Mengirim berkas PIB dan LHP kepada Pejabat yang melakukan pengawasan, dalam hal terdapat kesalahan jumlah dan atau jenis barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari pungutan impor yang telah dibayar; Mengirimkan berkas PIB kepada: a. Pejabat yang mendistribusikan dokumen apabila terhadap PIB tersebut tidak diterbitkan SPKPBM; b. Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian apabila terhadap PIB tersebut diterbitkan SPKPBM Dalam hal terdapat barang impor berupa Barang Kena Cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, pengeluarannya dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan Pabean hanya dapat dilakukan setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

H. PETUGAS YANG MENGAWASI PENGELUARAN BARANG : 1. Menerima SPPB dari: a. Importir; b. Pejabat yang mendistribusikan Dokumen; c. Pejabat Analis Hi-Co Scan dalam hal SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dengan hasil analisa tidak perlu pemeriksaan fisik; atau d. Pejabat Pemeriksa Barang dalam hal SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dengan hasil analisa perlu pemeriksaan fisik dan kedapatan hasil pemeriksaan fisik sesuai; 2. Menerima SPJM dari Pejabat Pemeriksa Barang dan SPJM yang dicetak oleh importir dalam hal PIB Jalur Prioritas yang sekaligus merupakan izin pengeluaran barang untuk pemeriksaan fisik barang di lokasi importir; 3. Mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB/SPJM Importir Jalur Prioritas dan data komputer dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas atau jumlah barang curah yang bersangkutan : a. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; b. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan, SPPB dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk penyelesaian lebih lanjut; c. memberikan catatan pada SPPB dalam hal jumlah kemasan/peti kemas/barang curah kedapatan kurang (eksep), dan penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tatacara penyelesaian barang impor yang kedapatan eksep; 4. Memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB/SPJM Importir Jalur Prioritas, 5. Mengembalikan SPPB kepada importir setelah diberi catatan pengeluaran; 6. Melakukan penegahan pengeluaran barang impor dalam hal diterbitkan surat perintah penegahan atau surat perintah pemeriksaan mendadak dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB bersangkutan, dan menyerahkan SPPB tersebut kepada Pejabat yang melakukan pengawasan.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

13 13

K 7. 8. 9.

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

Merekam nomor PIB, data pengemas dan nomor polisi alat angkut darat ke dalam komputer; Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1; Mengirimkan SPJM Importir Jalur Prioritas kepada Pejabat Pemeriksa Barang untuk disematkan pada berkas PIB.

I.

PEJABAT YANG MENGELOLA MANIFEST : 1. Menerima SPPB dari Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 2. Menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan; 3. Mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen untuk disematkan pada PIB bersangkutan.

J.

PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGAWASAN : 1. Menerima tembusan penolakan PIB dari pejabat Analyzing point dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan menindaklanjutinya; 2. Menerima tembusan Instruksi Pemeriksaan Jabatan dari Pejabat Seksi Pabean dan melakukan penelitian tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran kepabeanan serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pemblokiran/sanksi lainnya; 3. Menerima berkas PIB dan Nota Pemberitahuan tentang adanya barang larangan/pembatasan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk selanjutnya melakukan penelitian mendalam dan menyatakan sebagai barang yang dikuasai negara. 4. Menerima berkas PIB dan LHP dari Pejabat Pemeriksa Dokumen terhadap barang impor yang kedapatan jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari pungutan impor yang telah dibayar; 5. Memproses PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 4 paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari untuk memutuskan: a. diteruskan ke proses penyidikan karena terbukti melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau b. dikembalikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti; 6. Menerbitkan NHI dan surat perintah penegahan; 7. Menerima dan menyimpan SPPB dari PIB Jalur Hijau yang terkena penegahan atau pemeriksaan mendadak dari Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 8. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap PIB yang terkena penegahan dan atau Pemeriksaan Mendadak yang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan; 9. Mengirimkan berkas PIB sesuai butir 8 ke Pejabat yang Mendistribusikan Dokumen apabila berdasarkan penelitian tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan; 10. Melakukan pemeriksaan atas barang impor yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan Hi-Co Scan.

K. PEJABAT YANG MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN : 1. Mencetak dan mengirimkan SPPB kepada Petugas yang mengawasi pengeluaran barang; 2. Mengirimkan SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” dan BCF 2.3C kepada Pejabat Analis Hi-Co Scan dalam hal diterbitkan SPPB dengan tanda “melalui Hi- Co Scan”; 3. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas PIB: a. dari Pejabat Pemeriksa Barang atas PIB jalur Hijau Hi-Co Scan yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan sesuai; b. dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atas PIB Jalur Hijau Hi-Co Scan yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan tidak sesuai; c. dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atas PIB Jalur Merah; 4. Menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest: a. atas PIB jalur hijau untuk diteruskan ke Bidang Verifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal; b. atas PIB jalur hijau Hi Co Scan untuk disematkan dalam PIB yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan ke Bidang Verifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal; 5. Menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, PIB Jalur Merah yang pengeluaran barangnya dengan mempertaruhkan jaminan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 6. Menerima berkas PIB fasilitas yang telah selesai dari Pejabat yang mengelola fasilitas/jaminan; 7. Mengirimkan berkas PIB Jalur Prioritas dan PIB jalur Hijau Hi-Co Scan yang ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan kedapatan sesuai ke Kantor Wilayah; 8. Menatausahakan PIB sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Penatausahaan Dokumen, Barang, dan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

K

E

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

L. PEJABAT YANG MENGELOLA FASILITAS/JAMINAN : 1. Menerima copy master list dari importir yang mendapat fasilitas pembebasan/ keringanan Bea Masuk untuk ditandasahkan berdasarkan master list asli dan melakukan pengurangan jumlah pembebasan/keringanan dalam copy master list untuk setiap kali importasi; 2. Menerima dan membukukan jaminan; 3. Menerima STTJ apabila importasi mendapat fasilitas KITE; 4. Menerima dan merekam nilai jaminan yang dipertaruhkan di Kantor Pabean tersebut; 5. Memberikan bukti penerimaan jaminan/STTJ; 6. Menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang mendistribusikan dokumen; 7. Melakukan pemantauan penyelesaian PIB fasilitas; 8. Menerima bukti penyelesaian PIB fasilitas; 9. Mencairkan jaminan yang telah jatuh tempo dan menyetorkannya berdasarkan masing-masing PIB ke Bank Devisa Persepsi; 10. Mengirimkan PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen. M. PEJABAT YANG MENGELOLA PENAGIHAN/PENGEMBALIAN : 1. Melakukan pemantauan atas penyelesaian tagihan yang telah jatuh tempo; 2. Menerbitkan Surat Tagihan terhadap utang yang belum dilunasi berdasarkan SPKPBM yang telah jatuh tempo; 3. Menerima SSPCP atas pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pungutan lainnya; 4. Menerima PIB yang diterbitkan SPKPBM dari Pejabat Pemeriksa Dokumen; 5. Menerima lembar pertama Nota Pembetulan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atau Bidang Verifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan menerbitkan: a. Surat Penetapan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; b. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; 6. Menerima laporan dari Bidang Verifikasi tentang PIB Jalur Prioritas dengan memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo; 7. Menerbitkan Surat Tagihan dan menghitung besarnya sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan hutang berdasarkan fasilitas Pembayaran Berkala dan menerima SSPCP atas tagihan tersebut; 8. Menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian yang diajukan oleh importir. N. BIDANG VERIFIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL: 1. Jalur Prioritas a. Menerima hard copy PIB dalam rangkap 3 (tiga) serta 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean dari importir dan mencocokkan kebenaran dokumen-dokumen tersebut dan memberikan tanda terima kepada importir; b. Memeriksa kebenaran hard copy PIB dengan cara membandingkan data PIB serta Dokumen Pelengkap Pabean dengan data PIB dalam komputer, yang meliputi: 1) nomor aju PIB; 2) identitas importir; 3) jumlah pungutan Bea Masuk, Cukai dan PDRI; 4) kebenaran izin dari instansi teknis apabila importasi tersebut memerlukan izin dari instansi teknis, dan apabila perizinan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, PIB dikembalikan dan membuat: i. Pemberitahuan kepada importir yang bersangkutan untuk mengganti dengan yang seharusnya; ii. laporan kepada Kepala Kantor Pabean bahwa importir dalam waktu yang ditetapkan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan persyaratan importasi yang diwajibkan. c. Mendistribusikan hard copy PIB untuk BI dan BPS; d. Menyimpan 1 (satu) lembar PIB beserta Dokumen Pelengkap Pabean untuk digabungkan dengan SSPCP dan PIB yang telah ditandasahkan oleh bank; e. Membuat laporan kepada Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian tentang PIB Jalur Prioritas dengan memanfaatkan fasilitas Pembayaran Berkala yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo. 2. Jalur Hijau a. Menerima hard copy PIB jalur hijau dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) set asli Dokumen Pelengkap Pabean serta SSPCP dari importir dan mencocokkan kebenaran dokumendokumen tersebut;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006

15 15

K

E b. c. d. e. f.

g. h.

i. j.

P

U

T

U

S

A

N

&

K

E

T

E

T

A

P

A

N

Merekam data PIB dalam komputer dan memberikan tanda terima kepada importir apabila berkas PIB lengkap; Meneliti kebenaran klasifikasi, pembebanan, dan Nilai Pabean, serta pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Hard Copy PIB, kecuali dalam hal tertentu ; Menerbitkan permintaan informasi tentang Nilai Pabean apabila meragukan kebenaran Nilai Pabean yang diberitahukan; Menerima dan meneliti bukti-bukti kebenaran Nilai Pabean yang diterima dari importir; Dalam hal hasil penelitian dan penetapan klasifikasi, pembebanan, dan/atau nilai pabean yang dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: 1) lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian di Kantor Pabean dan mengirimkannya pada kesempatan pertama; 2) lembar kedua disematkan pada berkas PIB; Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap PIB terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, tetapi jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB telah dilewati, menyampaikan rekomendasi pelaksanaan Audit Kepabeanan; Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : 1) lembar pertama untuk Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian di Kantor Pabean; 2) lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Menyimpan PIB jalur hijau yang diterbitkan Nota Pembetulan dan apabila telah diterima SSPCP dari Pejabat yang Mengelola Penagihan/Pengembalian di Kantor Pabean, menyematkan SSPCP pada PIB yang bersangkutan untuk selanjutnya ditatausahakan. Menatausahakan PIB sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Penatausahaan Dokumen, Barang, dan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.

O. KETENTUAN LAIN-LAIN : 1.

2. 3.

4. 5.

Dalam hal sistem komputer Kantor Pabean tidak dapat berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, tatakerja pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sistem aplikasi komputer dengan melampirkan tanda bukti pengiriman data PIB melalui PDE Kepabeanan dan SSPCP. Pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan tidak dilaksanakan. Untuk pelaksanaan hal tersebut dalam butir 1, Kepala Kantor Pabean menunjuk : a. Pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian PIB secara manual dan melakukan penunjukan : 1) Pejabat yang memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen serta penomoran PIB; 2) Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 3) Pejabat yang melakukan Pemeriksaan Dokumen; 4) Pejabat Pemeriksa Barang; b. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap perekaman data PIB berdasarkan hasil penetapan jalur secara manual. Untuk pelaksanaan ketentuan dalam butir 1 di atas, dipergunakan format PIB sebagaimana yang ada dalam modul importir pada sistem PIB PDE Kepabeanan. Dalam hal sistem komputer Kantor Pabean berfungsi kembali, maka : a. PIB yang telah mendapatkan SPPB secara manual, diselesaikan sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas; b. PIB yang belum mendapatkan SPPB secara manual, dikembalikan ke sistem komputer Kantor Pabean; c. Apabila terjadi perbedaan penetapan jalur antara komputer dengan penetapan secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf a terhadap data PIB yang telah dikirim melalui PDE Kepabeanan, pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang wajib membuat laporan tentang perbedaan tersebut kepada Kepala Kantor Pabean. DIREKTUR JENDERAL, ttd.

16

EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 374 JANUARI 2006