Warta Bea Cukai Edisi 393

TAHUN XXXIX EDISI 393

AGUSTUS 2007

Pengawasan & Pelayanan BARANG PENUMPANG

& BARANG KIRIMAN PROFIL

WAWANCARA

“LAKUKAN SETIAP TUGAS DENGAN BAIK”

“IDEALNYA DJBC HARUS MEMPUNYAI X-RAY YANG CUKUP”

MENUNGGU IMPLEMENTASI SUKARNO

HERU SANTOSO

DARI REDAKSI

B

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

INDONESIA

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

ulan Juli lalu ada dua peristiwa yang punya arti penting buat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Yang pertama diluncurkannya Kantor Pelayanan Utama (KPU) di Tanjung Priok pada 2 Juli. Dan yang kedua, disetujuinya RUU Cukai oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 20 Juli. Bagaimana KPU berjalan dalam dua-tiga bulan ke depan, serta bagaimana proses penetapan UU Cukai yang baru, masingmasing akan redaksi bahas lebih dalam pada rubrik laporan utama edisi mendatang sambil kami mengumpulkan bahan-bahan penulisan. Dua bulan berturut-turut, laporan utama WBC membahas mengenai pengawasan oleh DJBC. Pada edisi Juli, redaksi menulis mengenai pokokpokok peningkatan pengawasan dalam undang-undang pabean yang baru, UU No.17/2006, sementara pada edisi Agustus ini kami membahas soal pengawasan terhadap barang penumpang dan barang kiriman. Salah satu alasan redaksi mengangkat masalah pengawasan terhadap barang bawaan penumpang baik di bandara maupun pelabuhan laut internasional adalah upaya untuk membantu menyosialisasikan keberadaan customs declaration (CD). Dokumen pabean ini dimaksudkan agar para penumpang yang datang dari luar negeri melaporkan dengan benar jumlah dan jenis barang bawaannya yang terkait dengan peraturan. Yang terjadi di lapangan, cukup banyak masyarakat yang tidak tahu apa maksud dari CD tersebut, atau, pura-pura tidak tahu apa fungsi CD dengan maksud menyembunyikan barang yang dibawanya. WBC edisi Maret, April dan Mei 2007 memuat berita tegahan KPBC Soekarno-Hatta terhadap barang-barang bawaan penumpang yang tidak dilaporkan maupun yang dilaporkan dengan tidak benar. Barang-barang tersebut diantaranya laptop, HP, sepatu, tas, DVD, majalah porno, obatobatan, senjata, hingga perhiasan berupa emas dan berlian. Yang menarik, dalam beberapa bulan belakangan ini, perhiasan menjadi produk yang kerap dibawa secara ilegal. Sebuah tayangan berita di satu televisi swasta pada pertengahan bulan Juli lalu mengulas secara khusus mengenai maraknya pemasukan barang-barang perhiasan melalui bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau ada yang menawarkan kepada pembaca perhiasan dalam bentuk anting, gelang, kalung yang bertahtakan emas dan berlian dengan harga miring, mungkin perlu hati-hati, jangan-jangan perhiasan tersebut masuk ke Indonesia dengan tidak benar. Redaksi menyampaikan terima kasih atas undangan dan sambutan selama liputan WBC di KPBC Palembang, KPBC Kudus dan PT Pura pada akhir bulan Juli. Kunjungan di dua tempat terakhir dilakukan bersamasama dengan sekitar 40-an wartawan desk ekonomi dan keuangan yang dikoordinir Humas Departemen Keuangan. Sebagai penutup, selayaknya di bulan Agustus ini kita ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-62 tahun. Sekalipun beberapa peristiwa terdekat seperti Candi Borobudur yang tidak lagi dianggap tujuh keajaiban dunia, timnas sepakbola gagal di Piala Asia, serta Uni Eropa melarang maskapai penerbangan Indonesia masuk ke wilayahnya, menyiratkan sepertinya negara ini ‘bukan apa-apa’, bagaimanapun juga, Indonesia adalah negara kita yang kita cintai. Right is right, wrong is wrong, this is my country, INDONESIA. Lucky R. Tangkulung

PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Hanafi Usman Direktur Teknis Kepabeanan Drs. Teguh Indrayana, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Heru Santoso, SH Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Inspektur Bea dan Cukai Edy Setyo Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Bambang Prasodjo Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Drs. Joko Wiyono KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Dr. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Drs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi, Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA. Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M. Drs. Martediansyah M.P.M, J. Didit Krisnady, SH Ir. Sucipto, M.M, Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Ifah Margaretta Siahaan, Zulfril Adha Putra FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Bambang Wicaksono (Surabaya) Ian Hermawan (Pontianak) KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M., Untung Sugiarto IKLAN Wirda Renata Pardede SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 47865608, 47860504, 4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353 E-Mail : - [email protected] - [email protected] REKENING GIRO WARTA BEA CUKAI BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTA Nomor Rekening : 8910841 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

1

DAFTAR ISI

5-19

1 3 4 24

Masih adanya penumpang dari luar daerah pabean yang tidak memberitahukan barang bawaannya melalui Customs Declaration (CD), begitu juga keberatan atas bea masuk yang ditentukan, menunjukkan bahwa masyarakat umum masih banyak yang belum paham akan ketentuan ini. Laporan utama kali ini akan mengupas mengenai hal yang terkait masalah tersebut.

44

Laporan Utama

46 48

76-79

Profil

Berbekal uang dari hasil penjualan jam tangannya, pergilah ia ke Jakarta untuk mengadu nasib. Di kota inilah kisah suka duka hidup merantau dimulai, hingga akhirnya nasib baik berpihak pada Sukarno dengan menjadi seorang PNS di DJBC.

54 57

58

28-36

Daerah ke Daerah Menampilkan keberhasilan KPBC Dumai menggagalkan upaya penyelundupan kayu balak. Keberhasilan KPBC Palembang menegah ballpressed dan pesawat handphone. Disamping itu juga rubrik daerah juga diisi dengan berita kerjasama penanganan penyelundupan Malaysia-Indonesia.

60

62

67 69

37-43

Selak

Kisah kali ini adalah pengalaman menyelam anggota Customs Diving Club dan beberapa kru televisi Trans 7 dan stasiun televisi lokal di Tarakan (Tarakan TV) untuk melihat keindahan alam bawah laut Derawan, Sangalaki dan Kakaban.

2

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

70

72

73

74

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA KARIKATUR KOPERASI - Hari Ulang Tahun Koperasi Ke-60 - Meningkatkan Partisipasi Anggota : Tantangan Koperasi Pegawai Negeri SIAPA MENGAPA - Rosira Ren - Baco. M - Edward CUKAI - Disain baru Pita Cukai 2007 INFO PEGAWAI - Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan Mulai Disosialisasikan - Peluncuran Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok - Pegawai Pensiun Per-1 Agustus 2007 SEPUTAR BEACUKAI PENGAWASAN KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Tegah Eksportasi Rotan dan kayu PUSDIKLAT DJBC dan Pusdiklat BC Bentuk Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai KEPABEANAN Sosialisasi Aturan baru Penyelenggaraan KB dan TPS OPINI - Manajemen Risiko dan Intelejen - Sanksi Hukum Terhadap PFPD yang Salah Dalam Menghitung Bea Masuk/Keluar (Tinjauan Yuridis Pasal 113B) KOLOM Sisi Unik Bola dan bea Cukai PERISTIWA Inkado Korda Jabar Pertahankan Gelar Juara Umum Pada Kejurwil III Wilayah barat RENUNGAN ROHANI Umat Islam dan Perjuangan Kemerdekaan RUANG KESEHATAN Mangatasi Bintik Kecoklatan Bekas jerawat APA KATA MEREKA - Nabila Marsya Nada - Misye Arsita RUANG INTERAKSI Liburan

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI DJBC (I) Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-61/BC/1996 tanggal 11 September 1996 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kesejahteraan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami sampaikan hal-hal sebagai berikat : 1. Pada Lampiran XXIV menyatakan jenis dan besarnya bantuan dari Dana Kesejahteraan Pegawai, dengan nilai nominal/rupiah. 2. Mengingat perkembangan situasi saat ini, kami rasa sudah tidak sesuai lagi mengenai besarnya masing-masing jenis bantuan tersebut, terutama bila dikaitkan dengan pemotongan Tunjangan Khusus yang menggunakan persentasi (2%), yang meskipun ketentuannya dibuat tahun 1996, tetap bisa mengikuti perkembangan jaman. Memperhatikan butir 1 dan 2 diatas, kami berharap agar Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 61/BC/1996 ditinjau kembali, terutama pada Lampiran XXIV-nya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal serta dimuatnya surat ini pada WBC kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, SUTADIR NIP 060040364

DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI DJBC (II) Melihat besarnya bantuan dari Dana Kesejahteraan Pegawai DJBC sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : KEP-61/BC/1996, menurut pendapat saya kiranya dapat dilakukan perubahan atas besarnya dana yang diberikan dari setiap jenis bantuan. Hal ini mengingat : 1. Bahwa besarnya dana bantuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi dan perkembangan harga saat ini, dimana keputusan tersebut ditetapkan saat krisis moneter belum terjadi; 2. Potongan DKP sejumlah 2% yang setiap bulannya diambil dari Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) otomatis menyesuaikan jika adanya perubahan besarnya TKPKN. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan sekarang, besarnya TKPKN telah mengalami kenaikan beberapa kali, sehingga menurut hemat saya besarnya dana bantuan DKP harus disesuaikan dengan kenaikan besarnya TKPKN dimaksud. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, DJOKO YUWONO NIP 060057964

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

3

KARIKATUR

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Aturan & Mekanisme

PENGAWASAN BARANG PENUMPANG, PJT DAN KIRIMAN MELALUI KANTOR POS Masih banyaknya penumpang dari luar pabean Indonesia yang tidak memberitahukan barang bawaannya melalui Customs Decklaration (CD), dan masih banyaknya penerima barang kiriman yang keberatan akan beban bea masuk yang ditentukan, menunjukkan sosialisasi maupun pemahaman masyarakat umum akan ketentuan ini masih belum mencapai sasaran.

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tiga tugas yang harus diemban, yaitu community protector, revenue collector, dan trade facilitator. Sebagai community protector, DJBC dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri. Sebagai revenue collector, DJBC dituntut untuk dapat menghimpun penerimaan negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri. Sedangkan sebagai trade facilitator, DJBC diharuskan untuk dapat memfasilitasi industri dalam negeri untuk dapat bersaing dan mempermudahkan dalam proses ekspor impornya. Terkait dengan tugas sebagai community protector dan revenue collector, DJBC yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, telah berupaya dengan semaksimal mungkin melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin upaya pemasukan barang ilegal ke dalam negeri dan berusaha semaksimal mungkin memberikan penerimaan negara dari barang-barang yang dikenakan bea masuk.

DASAR HUKUM PENGAWASAN BARANG PENUMPANG Kebijakan yang telah dikeluarkan untuk pengawasan barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos telah diakomodir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan, serta Keputusan Direktur Jenderal bea dan cukai nomor: Kep-78/BC/1997, yang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomo: Kep-83/BC/2002 yang mana secara detail dijelaskan mengenai mekanisme dan tatacara barang, nilai maupun berat yang dapat dibawa maupun dikirim. Sementara itu untuk kiriman barang melalui kantor pos, DJBC juga telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pos

dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang dituangkan ke dalam surat keputusan bersama (SKB) dan surat edaran bersama (SEB) nomor SE-20/BC/2000 dan SE-35/Dirutpos/2000 tentang tatacara penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dengan menggunakan layanan logistik dan komunikasi. Lalu bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengantisipasi pemasukan barang ilegal yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri dan kiriman barang melalui perusahaan jasa titipan (PJT). Lalu, bagaimana sebenarnya SE bersama DJBC dengan Ditjen Postel dapat mengakomodir kepentingan pengirim barang, sudah efektifkah kebijakan tersebut hingga kini? Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC maupun SE bersama antara DJBC dan Ditjen Postel, sebenarnya seluruhnya sudah cukup mengakomodir bahkan sudah disesuaikan dengan perkembangan bisnis pengiriman barang saat ini. Sebagai contoh, untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri, pada Kep-78/BC/1997 telah diatur dengan sangat jelas pada Bab I pasal 1 ayat 4 yang berbunyi,”Barang penumpang adalah barang impor milik penumpang yang tiba bersama penumpang, sebelum atau setelah kedatangan penumpang bersangkutan, yang dapat berupa : a. Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru atau bekas pakai yang wajar diperlukan selama dalam perjalanannya. b. Barang bawaan penumpang yaitu barang yang bukan merupakan barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang”. Selain di pasal 1 ayat 4, untuk barang penumpang juga dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 hingga 5, yang menerangkan tentang ketentuan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, wajib memberitahukannya melalui Customs Declaration (CD). Dengan CD ini maka barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dapat dikategorikan masuk ke dalam jalur hijau dan merah oleh pejabat bea cukai yang menerima CD, yang selengkapnya diatur pada pasal 3 ayat 1 hingga 4. Sementara itu untuk ketentuan nilai barang yang boleh dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, juga EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA WBC/ATS

ketentuan yang ada di Kep83/BC/2003 khususnya pasal 11 tentang barang kiriman melalui PJT sudah tidak berlaku lagi, dan memang jika melihat kondisi perkembangan saat ini peraturan tersebut sudah tidak dapat mengakomodir masing-masing pihak, baik DJBC, PJT, dan pengirim barang. Sebagai contoh, dengan lebih menekankan pada berat tidak lagi pada nilai, maka pengirim dan PJT dapat lebih leluasa menerima barang asalkan tidak melebihi 100 kg, sementara pengirim dapat menikmati kebebasan bea masuk walaupun nilai barang tersebut melebihi US$ 5000.

DASAR HUKUM PENGAWASAN DAN PELAYANAN KIRIMAN MELALUI KANTOR POS SOSIALISASI. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pelaksanaan kebijakan masyarakat masih banyak yang awam..

telah dijelaskan secara detail pada pasal 4 ayat 1 hingga 5. Dari seluruh penjelasan Kep-78/BC/1997 khususnya pada Bab I dan II, jelas sekali kalau DJBC telah mengatur sekaligus melayani kepentingan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengakut, secara adil namun tidak merugikan negara.

PENGAWASAN PJT DENGAN KEBIJAKAN BARU Terkait dengan kepentingan masyarakat akan pengiriman barang yang kini sudah menjadi kebutuhan primer baik untuk perorangan maupun perusahaan, DJBC juga telah melakukan suatu terobosan besar yang sebenarnya sangat diharapkan oleh para perusahaan jasa titipan (PJT) yang melayani pengiriman barang tersebut. Terobosan besar ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jendaral Bea dan Cukai nomor: P-05/BC/2006, tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan. Sebenarnya untuk kiriman melalui PJT, telah diatur dalam Kep-78/BC/1997 tepatnya pada Bab IV pasal 11 hingga 14, yang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: Kep-83/BC/2002, dimana dijelaskan pengiriman melalui PJT untuk nilai, tidak melebihi freight and board (FOB) US$ 5000 dan berat tidak melebihi 100 kilogram. Namun dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang menuntut kecepatan dan efiensi waktu pengiriman, maka DJBC juga telah berupaya agar pengiriman barang melalui PJT, selain dapat mengakomodir kepentingan pengirim, juga kepentingan para PJT. Ada empat hal baru yang menjadi terobosan DJBC untuk pengiriman barang melalui PJT di P-05/BC/2006 ini pertama, kriteria barang kiriman melalui PJT hanya mengacu pada berat barang yaitu tidak melebihi 100 kg. Kedua, penyampaian pemberitahuan pabean (PIBT) dapat dilakukan secara elektronik tanpa wajib menyerahkan hardcopy PIBT. Ketiga, setiap house Air Way Bill (AWB) dengan nilai melebihi FOB US$ 50 wajib dibuatkan satu PIBT. Dan keempat, dikenal adanya jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik barang). Dengan dilahirkannya P-05/BC/2006, tentunya segala 6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Lalu bagaimana dengan kiriman barang melalui kantor pos. Untuk pengirimdirasakan kurang efektif karena an barang melalui kantor pos, pada SE bersama antara DJBC dan Ditjen Postel nomor 20/BC/2000 dan nomor 35/Dirutpos/2000, tentang tatacara penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dengan menggunakan layanan logistik dan komunikasi, jelas telah diatur bagaimana mekanisme pengawasan dan pelayanan barang kiriman melalui kantor pos yang tepatnya diatur pada Bab II hingga Bab X. Sementara itu untuk pengiriman pos dengan layanan ekspres atau yang disebut dengan express mail service (EMS), juga tertuang dalam SE bersama nomor 21/BC/2000 dan nomor 36/ Dirutpos/2000, tentang tatacara penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalu pos dengan menggunakan jasa express mail service (EMS). Pada SEB ini untuk pengawasan dan pelayannnya jelas tertuang pada Bab II hingga Bab IX. WBC/ATS

DJBC. Telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang, PJT, dan kiriman melalui kantor pos.

Satu hal yang cukup membedakan pengiriman barang melalui PJT dan kantor pos ini adalah, pada pengiriman melalui kantor pos, nilai FOB yang ditentukan adalah US$ 50 dan berat maksimal hanya 20 kg. Ketentuan nilai FOB dan berat pada pengiriman melalui kantor pos hingga kini masih tetap mengacu pada Kep-78/BC/1997 tepatnya pada Bab V yang mekanisme pelaksanaannya juga mengacu pada SE 20/BC/2000 dan SE 35/Dirutpos/2000, juga SE 21/BC/2000 dan SE 36/Dirutpos/2000. Dengan adanya SE bersama ini, maka segala bentuk dokumen atau model-model yang dipergunakan dalam tata cara penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui kantor pos, dengan nilai FOB dan berat yang telah ditentukan, maka dokumennya mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pihak kantor pos. Sementara itu untuk barang yang nilai FOB dan beratnya melebihi ketentuan Kep-78/BC/1997, dokumennya tetap menggunakan dokumen pabean seperti biasa. Dengan kebijakan atau landasan hukum akan pengawasan barang bawaan penumpang, PJT dan kiriman melalui kantor pos, khususnya yang tertuang dalam Kep-78/ BC/1997, P-05/BC/2006 dan SEB DJBC dan Ditjen Postel, jelas terlihat barang-barang yang akan masuk ke dalam daerah pabean Indonesia sangat diatur dengan selektif namun tetap memperhatikan berbagai kepentingan. Namun kenyataan kini, khususnya untuk barang bawaan penumpang dan kiriman melalui pos, masih banyak masyarakat yang kurang paham bahkan awam akan segala peraturan tersebut. Salah satu kurang pahamnya masyarakat akan peraturan barang bawaan penumpang, terkadang ada yang tidak menyebutkan barang bawaannya pada CD, sementara untuk kiriman melalui pos, masih banyak masyarakat yang komplain karena harus dikenakan bea masuk, karena mereka merasa telah membayar ongkos kirim yang cukup mahal. Maka sudah sepatutnya DJBC lebih pro aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum, baik melalui media maupun dengan sarana lainnya. Memang sifat peraturan adalah mengikat, dengan dikeluarkannya peraturan maka masyarakat diangap telah tahu. Namun semua itu masih perlu sosialisasi yang intensif hingga masyarakat dapat benar-benar memahaminya. Jika masyarakat telah paham, tentunya tidak akan ada lagi ditemukan penumpang pesawat atau kapal laut dari luar negeri yang membawa barang melebihi FOB karena tidak tahu, dan tidak ada lagi masyarakat yang komplien dengan pengenaan bea masuk terhadap barang kirimannya. adi WBC/ATS

PELANGGARAN BARANG BAWAAN PENUMPANG

Bisa Jadi Trend,

Bisa Karena Tidak Tahu Dari peraturan yang ada, jelas disebutkan ketentuan nilai barang yang boleh dibawa oleh penumpang asal luar negeri menuju Indonesia ada batasannya. Namun dari sekian banyak penumpang, ada yang masih awam akan ketentuan bahkan tidak mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika mereka membawa barang yang nilainya lebih dari yang ditentukan.

S

udah menjadi tradisi jika kita bepergian keluar negeri, biasanya ada banyak barang-barang souvenir yang akan dibawa. Namun sadarkah kita jika semua barang yang kita bawa tersebut akan dihitung nilainya pabeannya. Kondisi dan kenyataan seperti ini adalah keadaan sehari-hari yang harus dihadapi oleh petugas bea cukai di pintu-pintu gerbang kedatangan luar negeri baik yang di bandara internasional, maupun di pelabuhan laut internasional, yang diharuskan mengetahui berapa nilai barang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Menurut ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan nomor: 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan, tepatnya pada Bab I pasal II, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: Kep-78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan, dan kiriman pos, tepatnya pada Bab II pasal 4, nilai barang yang boleh dibawa oleh satu orang penumpang adalah tidak melebihi freight on board (FOB) USD 250 atau FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga.

CUSTOMS DECLARATION PENENTU PENGAWASAN BARANG PENUMPANG

DITEGAH. Dengan dasar hukum yang ada saat ini DJBC dapat mencegah barang-barang yang masuk wilayah pabean Indonesia yang melebihi ketentuan.

Selain ketentuan akan nilai barang yang boleh dibawa, pada kedua peraturan tersebut juga menyebutkan keharusan para penumpang yang masuk ke daerah pabean Indonesia untuk memberitahukan segala barang bawaannya ke dalam Customs Declaration (CD) yang pada dokumen bea cukai disebut juga dokumen BC. 2.2. Bentuknya yang kecil namun berisikan hal-hal yang harus diisi oleh penumpang ini, terkadang sering dilupakan bahkan banyak yang tidak paham akan manfaat CD ini. Menurut Kepala Seksi Penindakan II Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Iwan Hermawan, CD secara internasional diketahui merupakan dokumen pemberitahuan pabean yang diwajibkan kepada setiap penumpang dan awak sarana pengangkut yang datang ke wilayah suatu negara/ EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA WBC/KY

PELABUHAN PENUMPANG INTERNASIONAL. Pengunaan CD pada pelabuhan penumpang internasional di daerah masih kurang efektif ketimbang bandara internasional.

kategori barang komersial, maka ketentuannya sesuai demasuk kedalam daerah pabean suatu negara tertentu dalam ngan nilai FOB yang ada, namun jika barang tersebut masuk rangka memenuhi kewajiban pabeannya sesuai peraturan dalam larangan pembatasan, maka kita tidak akan melihat perundang-undangan yang berlaku di negara yang FOB barang tersebut tapi yang kita lakukan adalah didatanginya, dengan memberitahukan/menulis didalam CD, penegahan, karena barang-barang tersebut memang tidak barang-barang yang dibawa saat memasuki daerah pabean dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia,” jelas Eko. negara yang bersangkutan. “Berdasarkan data yang diberitahukan pada CD/BC 2.2, petugas bea cukai melakukan penelitian secara profesional PELANGGARAN BARANG BAWAAN PENUMPANG SIKLUS YANG apakah terhadap barang penumpang BERPUTAR WBC/ATS tersebut telah diberitahukan dengan benar Tegahan terhadap barang bawaan terutama jenis, jumlah dan nilai pabeannya. penumpang, memang kerap dilakukan oleh Artinya nilai pabeannya tidak melebihi KPBC Soekarno-Hatta, namun demikian ketentuan pembebasan bea masuk dan baik Iwan maupun Eko menyatakan kalau pajak dalam rangka impor sebesar FOB hal tersebut bukanlah menjadi trend saat USD 250 per orang atau maksimal USD ini, karena modus pelanggaran pada 1.000 per keluarga. Serta meneliti apakah umumnya tidak mengalami perubahan dari barang yang dibawa termasuk barang waktu ke waktu, hanya mengalami larangan dan pembatasan yang ditetapkan perputaran. oleh instansi terkait,” ujar Iwan Hermawan. “Kalaupun saat ini yang berhasil diungLebih lanjut Iwan menjelaskan, bagi kap dengan modus barang bawaan penumpetugas bea cukai, CD juga menjadi salah pang khususnya untuk komoditi narkotika, satu sumber informasi/bahan analisa prekursor, obat-obatan terlarang, perhiasintelijen dalam melakukan pengawasan an, senjata api, mainan berbentuk senjata khususnya terhadap pemasukan barangapi dan/atau replikasinya, tidak berarti barang larangan dan pembatasan. kecenderungan pelanggaran kepebeananSementara itu menurut Kepala Seksi nya hanya dengan menggunakan modus Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor tersebut. Pengawasan terhadap barang Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A1 bawaan penumpang, barang-barang kargo/ Soekarno-Hatta, Eko Dharmanto, untuk kiriman melalui PJT, yang melalui bandara barang bawaan penumpang sebenarnya tetap dilakukan, karena masih diduga dapat dibagi menjadi dua, pertama barang menjadi modus yang dilakukan oleh pelaku EKO DHARMANTO : Terkait dengan kegunaan penumpang komersial dan kedua yang CD, KPBC Soekarno-Hatta selalu aktif dalam pelanggaran,” kata Iwan. masuk ke dalam larangan Sementara itu menurut Eko, terkait memberikan sosialisasi baik kepada maskapembatasan.”Untuk yang masuk ke dalam dengan maraknya barang penumpang yang pai maupun kepada masyarakat umum.. 8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

ditegah, sebenarnya yang akan berkembang adalah bagaidiindikasikan dengan sengaja memakai barang bawaannya mana cara mengemasnya agar jangan sampai barang yang guna menghindari pembayaran bea masuk dan PDRI.” sekiranya masuk dalam kategori larangan pembatasan bisa dideteksi bea cukai.” Jadi yang berkembang itu cara dia SAKSI PELANGGARAN BARANG BAWAAN PENUMPANG mengemas, dulu mungkin dia taruh di kaleng permen dan Lebih lanjut dijelaskan juga oleh Iwan, pada Undang-Undibungkus pakaian, sekarang sudah menjadi satu dengan dang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, ketentuan bagian tas seperti dibagian-bagian dalam tas tersebut dan itu tentang barang bawaan penumpang diatur pada pasal 10B akan berkembang terus, tapi secara garis besar modusnya ayat 3 dan pasal 25 ayat 1 huruf m. Sedangkan sanksi atas tetap, mereka bawa dari luar daerah pabean ke daerah pelanggaran ketentuan barang bawaan penumpang diatur pabean tanpa dilengkapi dokumen,” pada pasal 25 ayat 4, yang berbunyi “Pelanggaran atas ketNamun cukupkah CD dapat memberikan informasi akan entuan pembebasan bea masuk dikenakan sanksi adminisbarang bawaan penumpang yang harus ditegah ini. Menurut trasi sebesar paling sedikit 100 % atau 500 % dari bea masuk Eko, ada tiga cara yang dilakukan KPBC untuk mengetahui yang seharusnya dibayar”. secara pasti barang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Selain itu sanksi juga diatur pada pasal 102 huruf e yang Pertama, dengan adanya informasi masyarakat yang akan berbunyi,“Setiap orang yang menyembunyikan barang impor dikembangkan dalam operasi intelijen. Kedua, informasi yang secara melawan hukum yaitu menyimpan barang ditempat didapat dari unit kerja, seperti Direktorat P2 Kantor Pusat yang tidak wajar (seperti dinding koper, di dalam tubuh) dan/ DJBC yang selalu akan memberikan informasi jika ada surat atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang, di pidana atau data-data dari customs negara luar. Dan ketiga, dengan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling cara operasi di lapangan baik yang akan mempergunakan lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. alat X-Ray ataupun anjing pelacak narkotika (APN). 50.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000”. Dengan metode-metode yang dilakukan saat ini, dapat Aturan lainya juga pada pasal 102 huruf h yang berbunyi, diketahui kalau pelaksanaan pengawasan sehari-hari serta “Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis pelayanan atas kelancaran arus barang bawaan penumpang dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi pengawasan secara salah di pidana dengan pidana penjara paling singkat rutin dari KPBC atau Kantor Wilayah yang mengawasi 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling bandara internasional atau pelabuhan internasional yang sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000” bersangkutan. Juga pada pasal 103 huruf h yang berbunyi,“Setiap orang Dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terseyang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak but, maka Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC apabila benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean dipandang perlu juga dapat menugaskan petugas ke suatu di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan bandara atau pelabuhan internasional guna membantu dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. berkoordinasi dengan KPBC atau Kantor Wilayah DJBC 100.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000” setempat untuk bersama-sama atau melakukan sendiri pengDengan sanksi dan ketentuan yang sudah sangat jelas awasan untuk mencegah pelanggaran ataupun penindakan tersebut, seharusnya masyarakat berusaha semaksimal terhadap satu target operasi/pelanggaran. mungkin memenuhi ketentuan yang ada, sayangnya kenyaPengawasan barang bawaan penumpang tidak hanya taan tidak selalu sesuai yang diinginkan, masih banyak pedilakukan pada apa yang dibawanya. Salah satu pengawasan numpang dari luar negeri yang tidak memberitahukan barang terhadap penumpang dari luar negeri juga pada apa yang bawaannya pada CD yang menyebabkan pengawasan harus dikenakan oleh penumWBC/ATS pang tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri kalau banyak barangbarang yang nilainya sangat besar dan melebihi FOB yang ditentukan, dapat lolos ke luar karena dipakai oleh penumpang. Menyikapi hal tersebut, Iwan menyatakan pengawasan barang penumpang yang sengaja dipakai penumpang untuk menutupi ketentuan nilai FOB, pada dasarnya dapat dideteksi melalui profil penumpang. “Apabila satu penumpang memakai pakaian, aksesoris perhiasan, atau membawa barang keperluan pribadi yang melebihi kewajaran pemakaian selama perjalanan yang bersangkutan atau terlebih pula jika barangbarang bawaan penumpang tersebut dalam kondisi baru, maka penumpang tersebut dapat PEMERIKSAAN BARANG PENUMPANG. Pengawasan barang bawaan penumpang juga dilakukan melalui unit anjing pelacak. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA WBC/ATS

luruhnya dilakukan pemeriksaan 100 persen. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan konsep pelayanan dan pengawasan yang saat ini diterapkan oleh DJBC, namun demikian pihak KPBC yang memiliki wilayah perbatasan mengaku telah berusaha untuk menerapkan CD pada pelayaran internasional, sayangnya pihak pelayaran yang masih kurang mendukung kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini DJBC. Terkait hal tersebut, Iwan menyatakan, fungsi pengawasan pabean atas barang bawaan penumpang, PJT, maupun kiriman melalui kantor pos tersebut melekat pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan sehari-hari oleh KPBC dan Kantor Wilayah DJBC. Sehingga, pada dasarnya PEMERIKSAAN 100 PERSEN. Penumpang yang tidak menyerahkan dan mengisi CD pemeriksaan barang bawaannya dilakukan 100 persen atau masuk jalur merah. sudah menjadi tugas KPBC dan Kantor Wilayah DJBC untuk selalu meningkatkan kemampuan pengawasan dilakukan dengan 100 persen atau memasukannya pada jalur atas setiap objek pengawasan dalam daerah wewenangnya. merah. “Pola pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat P2 Hal ini tentunya bukan suatu cara yang selalu diinginkan Kantor Pusat DJBC, adalah sama seperti pola pengawasan oleh penumpang, penumpang yang tidak tahu kegunaan CD kegiatan kepabeanan dan cukai umumnya, yaitu mengedepanbahkan tidak pernah dijelaskan apa CD tersebut dan bagaimana cara mengisinya, tentunya sangat keberatan kan pemberdayaan kemampuan pelaksanaan tugas oleh dengan pemeriksaan 100 persen ini. Hal ini diakui oleh salah KPBC dan Kanwil DJBC secara mandiri, berupa pemantauan seorang TKI yang bernama Sinta, yang baru tiba dari dan pelaksanaan kegiatan intelijen, pemberian informasi, Thailand, dirinya mengaku tidak pernah disosialisasikan oleh serta jika diperlukan memberikan bantuan dan bimbingan perusahaan kerja mereka bahwa jika kembali ke Indonesia teknis/asistensi kepada KPBC maupun Kanwil DJBC, sesuai harus mengisi CD. dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat P2,” ungkap Iwan. “Saya baru tahu harus mengisi CD waktu di pesawat, dan Lebih lanjut Iwan menjelaskan, wujud pemberian bantuan itupun saya tidak mengerti apa saja yang harus saya isi. Ya kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan karena tidak tahu, saya jawab saja isi tidak semua, kan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan nantinya juga bakal diperiksa di bandaranya,” ujar Sinta. dan cukai yang rutin dilakukan oleh Direktorat P2 KP. DJBC, adalah melakukan operasi terhadap barang bawaan penumpang, PJT, dan kiriman melalui kantor pos, yang PERLU SOSIALISASI TENTANG CUSTOMS DECLARATION dilaksanakan pada KPBC-KPBC yang dalam daerah Jika CD saja mereka tidak dapat mengerti cara mengisiwewenangnya terdapat Kantor Pos Lalu Bea, pelabuhan laut nya, sudah barang tentu mereka pun tidak paham akan internasional dan/atau bandara internasional yang larangan apa saja yang tidak boleh dibawa dan berapa nilai memberikan kegiatan pelayanan barang bawaan penumpang yang seharusnya mendapat pembebasan bea masuk. Akan dan/atau PJT maupun kiriman pos, dengan fokus utama pada hal ini, Eko menjelaskan, pihak KPBC Soekarno-Hatta selalu pengawasan atas pemasukan narkotika dan psikotropika aktif dalam melakukan sosialisasi kepada maskapai, bahkan yang dalam pelaksanaannya memberdayakan unit anjing pertemuan satu bulan sekali selalu diisi dengan pemaparan pelacak narkotika (APN) sebagai ujung tombaknya. akan peran maskapai dalam menjelaskan sekaligus membeKebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini rikan CD kepada para penumpang. Menteri Keuangan dan DJBC, tentunya memiliki tujuan agar “Tidak sedikit memang penumpang yang tidak mengisi negara ini tidak menerima barang yang berbahaya sekaligus CD, jika kedapatan seperti itu maka kami akan melakukan merugikan negara yang dibawa oleh penumpang dari luar pemeriksaan 100 persen artinya semua barang yang dibawa daerah pabean Indonesia. Namun kembali lagi, upaya ini akan kita masukan ke dalam X-Ray, selain itu pada juga membutuhkan mekanisme sekaligus pola pengawasan penerbangan yang mendapat attention, kita juga melakukan yang akurat dan efektif. Jika pengawasan yang dilakukan pengawasan dengan anjing pelacak, hal ini dilakukan untuk sudah mencapai sasaran tentunya tinggal melihat apa yang mencegah masuknya barang bawaan penumpang yang belum dilaksanakan selama ini untuk mewujudkan disimpan pada tempat-tempat tersebunyi ataupun barang pengawasan barang penumpang menjadi lebih efekif lagi. larangan pembatasan,” jelas Eko. Pelanggaran akan barang bawaan penumpang, memang Arti CD memang kadang terabaikan, bahkan pada bebebanyak alasannya, untuk itu yang difokuskan saat ini adalah, rapa pelabuhan penumpang internasional di daerah seperti di mampukah DJBC memilah pelanggaran-pelanggaran daerah Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tersebut apakah memang tengah menjadi trend, atau Singapura dan Malaysia, penggunaan CD tidak seefektif memang para penumpang tidak mengerti akan tatacara dan yang dilakukan pada bandara internasional Soekarno-Hatta, nilai barang bawaan yang seharusnya mereka bawa. adi dengan kondisi demikian barang bawaan penumpang pun se10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA

Pengawasan & Pelayanan PADA PERUSAHAAN JASA TITIPAN

Untuk lebih memperlancar pelayanan dan pengawasan kiriman barang melalui perusahaan jasa titipan (PJT), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengeluarkan terobosan kebijakan dimana para PJT dapat lebih leluasa dalam mengirim barang karena penekanannya kini pada berat dan bukan lagi pada nilai barang.

P

“ ”

ADA DUA HAL YANG MELATARBELAKANGI PENGATURAN KEMBALI PELAYANAN BARANG KIRIMAN MELALUI PJT

barang kiriman yang menurut sifat dan jumlahnya tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, yang dikirim oleh pengirim tertentu dari luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri dalam bentuk dokumen, sekogram, paket dan bungkusan kecil yang beratnya tidak melebihi 20 kilogram netto. Dengan ketentuan tersebut, maka pengawasan dan pelayanan yang dilakukan DJBC pada pengeluaran barang impor melalui PJT, dilaksanakan setelah diajukan pemberitahuan impor barang tertentu (PIBT) BC 2.1 dalam 2 lembar atau dokumen pelengkap pabean yang dilampiri, bill of landing atau air way bill, invoice, packing list dan daftar barang impor per master airway bill.

erusahaan jasa titipan (PJT) merupakan stakeholder DJBC yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kerjasama antara DJBC dan PJT yang memang telah terjalin sejak berkembangnya era peAWAL PENETAPAN NILAI DAN BERAT BARANG ngiriman barang baik antar pulau maupun antar Namun seiring dengan berkembangnya era globalisasi negara, membutuhkan suatu tatanan dan ketentuan khusus dan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan agar bisnis yang dijalankan PJT dapat berjalan dengan pengiriman barang melalui PJT ini, DJBC pun merasa lancar, dan negara pun mendapatkan penerimaan negara daperlu untuk merubah ketentuan yang ada agar dapat ri bea masuk yang ditentukan. mengakomodir segala kepentingan baik PJT, masyarakat Bertolak dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor: umum, namun tetap tidak menghilangkan fungsi sebagai 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana WBC/ATS penerima pemasukan negara melalui impor barang penumpang, awak sarana bea masuk. pengangkut, pelintas batas, kiriman pos Akhirnya pada tahun 2002 dikeluarkandan kiriman melalui perusahaan jasa lah kebijakan yang menurut sebagian besar titipan. Dan Keputusan Direktur Jenderal PJT sebagai kebijakan adil yang sangat Bea dan Cukai Nomor: Kep-78/BC/1997 mendukung perkembangan bisnis PJT saat tentang petunjuk pelaksanaan penyeleitu. Kebijakan tersebut tertuang pada saian barang penumpang, awak sarana Keputusan Direktur Jenderal Nomor: Keppengangkut, pelintas batas, kiriman me83/BC/2002 tentang perubahan keputusan lalui perusahaan jasa titipan dan kiriman Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: pos, segala ketentuan baik tatacara Kep-78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksapendirian maupun penerima-an barang naan penyelesaian barang penumpang, oleh PJT telah diatur dengan sangat awak sarana pengangkut, pelintas batas, bijaksana. kiriman melalui perusahaan jasa titipan dan Seperti pada Kep. Menkeu nomor 490/ kiriman pos. KMK.05/1996, dijelaskan bahwa untuk Pada Kep-83/BC/2002 ini ketentuan barang impor yang dikirim melalui PJT tidak akan berat dan nilai FOB yang ditetapkan melebihi freight on board (FOB) USD 50, berubah cukup signifikan, dan ini tertuang maka diberikan pembebasan bea masuk pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya “Barang kiriman adalah barang yang dikirim atas kelebihan nilai FOB terhadap barang oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada kiriman tersebut, dikenakan bea masuk dan penerima tertentu di dalam negeri pajak dalam rangka impor. sebagaimana tercantum dalam house Selanjutnya pada Kep. Dirjen Bea dan AWB, dengan ketentuan harus memenuhi TEGUH INDRAYANA. Ada empat hal baru Cukai nomor: Kep-78/BC/1997 dijelaskan, salah satu kriteria berat tidak melebihi 100 yang diatur dalam P-05/BC/2006.

12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

hasil scan X-Ray, profil pengirim, komoditi dan lain-lain,” ujar Iwan. Namun demikian menurut para PJT, untuk Kep-83/BC/ 2002 ini belum banyak mengakomodir kepentingan mereka, hal ini mereka nyatakan kalau penetapan nilai dan berat yang PENGAWASAN DAN PELAYANAN DILIHAT DARI BERAT DAN ditentukan masih belum memberikan pelayanan yang NILAI BARANG konsisten kepada para pelanggan. Menurut Kepala Seksi Pembebasan Mutlak, Direktorat Menurut Customs Manager TNT, Tengku Rizal pada KepTeknis Kepabeanan, Priyono Triatmojo, mekanisme 83/BC/2002, PJT mengalami kesulitan akan adanya dualisme pelayanan yang dilakukan DJBC terhadap barang kiriman penetapan batas maksimum barang yang dapat dikirim, yaitu melalu PJT adalah, setelah menerima pemberitahuan pabean antara batas nilai maksimum USD 5.000 (PIBT) dari PJT, pejabat Bea dan Cukai WBC/ATS atau batas berat maksimum 100 kilogram melakukan penelitian atas PIBT, menetapnetto. Sehingga PJT merasakan hal ini kukan jalur pengeluaran barang, melakukan rang tegas diatur. pemeriksaan fisik (jika ditetapkan jalur “Dengan kondisi tersebut, maka TNT merah), menetapkan tarif dan nilai pabean, tetap selalu berusaha memberikan solusi menghitung besar bea masuk dan pajak yang terbaik untuk pelanggannya supaya dalam rangka impor yang wajib dilunasi, importasi dari pelanggan tetap dapat dan memberikan persetujuan pengeluaran berjalan dengan baik dan selalu mengacu barang. dan berpedoman pada peraturan yang berSementara itu menurut Kepala Seksi laku,” jelas Tengku Rizal. Penindakan II Direktorat Penindakan dan Sementara itu menurut Corporate AfPenyidikan (P2), Iwan Hermawan, pola fairs Manager, PT. DHL, Lien Abdul pengawasan yang dilakukan DJBC terhaRochman, kendala yang dihadapi DHL dap pengeluaran barang dari PJT pada Kep-83/BC/2002 adalah tidak daadalah, setiap barang kiriman melalui pat memberikan pelayanan yang konsisPJT dilakukan pemeriksaan awal melalui ten terhadap para pelanggan yang disemesin X-Ray sebagai alat pengawasan babkan proses administrasi pengeluaran pertama guna mendeteksi pemasukan barang yang masih dilakukan secara barang larangan dan pembatasan. manual dan pengenaan jalur merah “Pengawasan lebih lanjut dilakukan terhadap hampir semua barang kiriman. melalui mekanisme pemeriksaan pabean “Hal ini dapat terjadi karena pada Kepyang meliputi penelitian dokumen dan PRIYONO TRIATMOJO. Mekanisme pelayan83/BC/2002 yang berlaku sebelumnya, papemeriksaan fisik barang, yang dalam an yang dilakukan DJBC terhadap barang da pasal 13d menyebutkan bahwa pejabat pelaksanaannya dilakukan secara selek- kiriman melalui PJT adalah setelah meneribea cukai yang melaksanakan pengeluaran tif berdasarkan berbagai kriteria seperti ma pemberitahuan pabean (PIBT) dari PJT. kilogram netto atau nilai (harga) barang tidak melebihi FOB USD 5.000, dan untuk tujuan tempat penimbunan berikat tidak dibatasi berat dan nilainya.

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

13

LAPORAN UTAMA WBC/ATS

dengan aturan yang lama. Hal yang sangat berbeda adalah masalah kriteria barang kiriman dan kewajiban satu PIBT untuk satu house AWB. Ini menuntut PJT untuk membuat PIBT dalam jumlah yang lebih banyak dari pada yang selama ini.” Kata Teguh. Dari penjelasan tersebut, Teguh menilai dari kacamata kepabeanan, dengan adanya ketentuan yang baru tersebut tentunya PERATURAN BARU YANG MENEKANKAN akan lebih baik, karena DJBC telah PADA BERAT melakukan segmentasi terhadap pelayanan Dengan berbagai kendala yang dihapemasukan barang, mana yang barang dapi tersebut, maka seiring dengan kargo dan mana yang barang kiriman. perkembangan bisnis, DJBC kembali Selain itu, DJBC juga dapat mengetahui mengeluarkan kebijakan yang dianggap uraian barang yang diberitahukan dengan cukup spektakuler bagi para PJT yang lebih jelas dan data yang lebih akurat. tertuang dalam Peraturan Direktur Namun demikian Teguh juga mengaJendaral Bea dan Cukai: P-05/BC/2006 kui, kalau sekarang ini masih ada bebetentang petunjuk pelaksanaan penyelerapa hal yang masih harus diperbaiki, saian impor barang kiriman melalui pernamun ini belum bisa dikategorikan usahaan jasa titipan. sebagai kendala, permasalahan tersebut Menurut Direktur Teknis Kepabeanan, adalah untuk PJT saat ini penyampaian Teguh Indrayana, ada dua hal yang mela- LIEN ABDUL RACHMAN. Kendala saat ini tarbelakangi pengaturan kembali pelayanadalah tidak dapat memberikan pelayanan PIBT secara elektronik belum dapat dilayang konsisten kepada pelanggan. kukan sehingga harus dilakukan secara an barang kiriman melalui PJT. Pertama, manual. Dengan demikian, PIBT masih hasil evaluasi pelayanan dan pengawasan perlu mencetak PIBT untuk setiap house AWB. yang menuntut adanya penegasan ketentuan, terciptanya terDengan adanya ketentuan baru ini, maka pola pengawastib administrasi, dan terjaminnya penerimaan negara. Kedua, an yang dilakukan juga mengalami perubahan. Menurut Iwan, sebagai legalitas dalam penerapan sistem otomasi pelayanan dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka pengawasan impor barang kiriman. guna menetapkan suatu barang kiriman atau bukan, menjadi Lebih lanjut Teguh menjelaskan, ada empat hal baru lebih mudah karena hanya dilakukan penimbangan untuk yang diatur dalam P-05/BC/2006. Pertama, kriteria barang mengetahui berat barang. kiriman melalui PJT hanya mengacu pada berat barang yaitu “Namun dari sisi pengawasan, terhadap nilai pabean mentidak melebihi 100 kilogram netto. Dua, penyampaian pemberitahuan pabean (PIBT) dapat dilakukan secara elektronik jadi lebih sulit, karena sangat mungkin PJT dengan sengaja tanpa kewajiban penyerahan hardcopy PIBT. Tiga, setiap memberitahukan nilai barang dengan harga yang lebih house AWB dengan nilai melebihi FOB USD 50 wajib rendah tidak melebihi FOB USD 50 (underinvoice) guna mendibuatkan 1 PIBT. Dan keempat, dikenal adanya jalur hijau dapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka (tanpa pemeriksaan fisik). impor, mengingat dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor “Secara prinsip, aturan yang baru tidak jauh berbeda 10 tahun 2005 , ditetapkan pula bahwa barang kiriman yang nilainya tidak melebihi WBC/ATS FOB USD 50 diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor,” jelas Iwan. Lalu bagaimana para PJT menyikapi peraturan baru yang dinilai sebagai “surga” bagi PJT. Menurut Lien Abdul Rachman, pada intinya peraturan baru tersebut sudah cukup baik, selain lebih detail juga ada terobosan baru yaitu, dapat dilakukan secara elektronik dan paperless, atau lebih maju dari sistem PIB yang berlaku saat ini. Hanya sampai satu tahun setelah P-05/BC/2006 diberlakukan, sistem elektronik untuk PIBT belum juga diimplementasikan. Masih menurut Lien, saat ini ada tiga hambatan yang dialami DHL pada P05/BC/2006 yang dirasa perlu mendapat perhatian dari DJBC. Pertama, kriteria barang kiriman pada P05/BC/2006 mengacu paX-RAY. Salah satu sarana pengawasan barang kiriman melalui PJT adalah dengan melakukan X-Ray terhadap da berat, sementara pada semua barang.. barang melakukan pemeriksaan fisik barang, walaupun sebenarnya di dalam Kep. Menkeu No. 490/KMK.05/1996 pasal 13 disebutkan bahwa pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif tetapi di lapangan tetap mengacu pada Kep-83/BC/2002 sebagai petunjuk pelaksanaan barang kiriman,” kata Lien

14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WBC/ATS

immediate release guideliness yang dikelupara PJT, mereka memang diharuskan arkan oleh WCO, barang-barang yang dapaperless ke DJBC tapi ke pihak lain DJBC pat di release dengan cepat dibagi berdatidak mengaturnya,” ujar Teguh. sarkan nilai barang kiriman, hal ini banyak menimbulkan pertanyaan dari negara lain. PJT MELARANG KIRIMAN BARANG Kedua, secepatnya mengimplementasikan LARANGAN sistem PIBT-PDE atau elektronik, karena Namun demikian baik DHL maupun selama sistem elektronik ini belum TNT merasa pengawasan yang dilakukan diimplementasikan, maka ini menjadi DJBC saat ini untuk PJT sudah lebih baik kendala dan beban bagi PJT dan juga bagi dan mencapai sasaran, menurut Rizal bea cukai di lapangan, karena volume dengan ketentuan yang baru maka pengadokumen PIBT yang diproses cukup besar wasan yang dilakukan lebih terkontrol deseharinya. ngan fokus pada berat barang bukan nilai. Dan ketiga, jika sistem elektronik yang “Menurut pihak kami, pengawasan yang paperless diterapkan, maka perlu koordinasaat ini dilakukan DJBC terhadap PJT akan si antara pihak DJBC dengan Direktorat lebih efektif dan efisien jika telah ada Jendaral Pajak (DJP) untuk membuat sistem PDE manifes dan PDE PIBT, mekanisme dengan tidak adanya hardcopy sementara itu secara fisik seluruh impor PIBT, karena sering didengar dari para barang PJT dilakukan X-Ray,” ujar Lien. pelanggan, bahwa pada saat DJP melakuLien juga menambahkan, sebagai PJT kan audit, dokumen PIBT sering dipertayang masuk dalam kategori empat besar, nyakan. sarana dan prasarana untuk pengawasan Sama halnya dengan DHL, pihak TNT sudah cukup memadai, sebagai contoh TENGKU RIZAL. Mekanisme pengawasan menurut Rizal juga mempunyai hambatan DHL, selain menggunakan sistem akses menjadi lebih terkontrol dengan fokus terhadap berat barang bukan nilai. dengan dikeluarkannya P-05/BC/2006. terbatas ditambah dengan menempatkan Hambatan tersebut menurut Rizal, terdapat security untuk menggunakan CCTV yang pada pasal 4 ayat 4 dan 5 tentang batasan sebanyak-banyakdapat dimonitor dari mana saja, selain itu DHL memiliki QCC nya 10 house AWB atau house B/L dalam 1 PIBT tersendiri (Quality Control Center) yang secara proaktif memonitor untuk nama di house AWB. segala pergerakan barang. “Akibatnya adalah bertumpuknya dokumen yang harus Dengan kerjasama yang baik antara DJBC dan PJT baik dibuat. Salah satu core business PJT adalah pengiriman dodibidang pengawasan maupun pelayanan, kedua belah pihak kumen yang jumlahnya sangat besar per harinya. Pengaturan juga saling mendukung terhadap kemungkinan masuknya pasal 4 ayat 4 dan 5 menyebabkan pemborosan jumlah barang-barang larangan pembatasan ke Indonesia. Sebagai dokumen yang harus dibuat dan penyiapan waktu dokumen contoh, kedua PJT ini telah mengeluarkan larangan yang bertambah,” terang Rizal. pengiriman barang berbahaya untuk masuk ke Indonesia, Menanggapi hal tersebut, Teguh menyatakan jika kita kecuali dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang telah membuat suatu peraturan yang baru, maka yang harus siap diaudit sebelumnya dan memiliki kejelasan penggunaannya adalah kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah DJBC di dalam negeri. dan PJT. Dari DJBC sudah siap dengan peraturan baru terseMenurut Government and Regulatory Affairs Manager but, namun apakah PJT telah siap, itu juga perlu dipertanyakan. DHL, Adenan Tampubolon, DHL memiliki peraturan yang melarang menerima kiriman barang tertentu, termasuk “Dari sisi kita kalau kita mengeluarkan peraturan, masak barang-barang berbahaya (dangerous goods), pengangkutan kita gak siap, ya kemungkinan ada itu, mungkin kurang sembarang-barang berbahaya hanya diijinkan untuk pelanggan purna, iya mungkin. Jadi jika ada suatu permasalahan seperti besar dan itupun setelah pihak DHL melakukan audit itu lebih baik kita rembukkan apa permasalahan sebenarnya, terhadap pelanggan tersebut mengenai kelayakan prosedur nah setelah itu kita akan beri solusinya. Jika hanya bisa penanganan termasuk pengemasan atas barang berbahaya bicara ini akan menghambat tapi tidak dijelaskan secara baik, yang dimilikinya.” Dan jika dinilai prosedur kita juga akan tanya dimana menghambatWBC/ATS penanganannya kurang maka DHL akan nya,” jelas Teguh. menolak untuk mengangkut barang Masih menurut Teguh, terkait dengan tersebut,” terang Adenan. belum dapat diimplementasikannya sistem Sementara itu menurut Rizal, TNT elektronik PIBT setelah P-05/BC/2006 bermemiliki peraturan mengenai dangerous jalan, DJBC sudah mengundang para PJT goods, dan disamping itu TNT juga yang akhirnya dibuat tim bersama antara memakai, mematuhi aturan dangerous asosiasi PJT dengan tim dari Direktorat Ingoods yang diatur oleh IATA. TNT pun formasi Kepabenan dan Cukai (IKC), untuk hanya menerima paket kiriman dangerous membuat modul agar dapat disepakati oleh goods di negara-negara yang memiliki kedua belah pihak, dan ini sudah berjalan kemampuan untuk menangani barang bahkan kemajuannya sudah banyak. tersebut seperti, trained staff, depot Terkait dengan keluhan DHL akan facilities, procedures, vehicle equipment, ketentuan berat yang menjadi pertanyaan dan lain-lain. bagi beberapa negara, Teguh mengatakan Dengan kerjasama ini, maka sudah hingga saat ini belum ada satu negara pun dapat dipastikan kalau pengawasan yang yang keberatan dengan peraturan yang dilakukan DJBC dan PJT sendiri sudah dikeluarkan oleh DJBC. Hal ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diharapkan kewenangan dari negara masing-masing bangsa ini. Kini peningkatan kerjasama dan berat itu termasuk didalamnya. tersebut tentunya harus lebih ditingkat“Kalau untuk ketentuan paperless, kan lagi, karena semakin ke depan maka sebenarnya itu hanya dilakukan oleh PJT pola pengiriman akan lebih simpel dan ke DJBC, untuk ke DJP kita tidak mengaefisien yang tentunya membutuhkan suturnya, masak mereka membuat dokumen ADENAN TAMPUBOLON. DHL memiliki atu kebijakkan yang lebih memihak serta tapi tidak membuatnya juga dalam bentuk aturan yang melarang menerima barang pengawasan yang lebih melekat. adi manual. Ini yang harus diluruskan kepada kiriman tertentu. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

15

LAPORAN UTAMA

Pengawasan dan Pelayanan

Kiriman PT. Pos MENGACU PADA DUA KETENTUAN

Sebagai jasa kiriman barang tertua, Kantor Pos sejak dulu hingga kini terus menjalin hubungan pengawasan dan pelayanan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hubungan ini tertuang melalui surat keputusan bersama (SKB) dan surat edaran bersama (SEB). Ketentuan yang telah dijalankan lama ini, hingga kini terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan jasa kiriman barang.

S

ejarah perkembangan pengiriman barang di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari jasa yang telah dijalani oleh PT. Pos. Sejak masa pengiriman surat antar daerah atau antar negara, hingga mengalami perkembangan dengan elektronik, pelayanan jasa kiriman barang melalui Kantor Pos terus mengalami perkembangan, hingga akhirnya harus bersaing dengan perusahaan jasa titipan (PJT) yang terus tumbuh subur hinga kini. Sebagai perusahaan milik negara, PT. Pos juga terus memacu pelayananWBC/ATS nya agar dapat terus eksis dan mampu bersaing dengan para PJT. Salah satu bentuk pelayanan dan pengawasan yang terus disempurnakan oleh Kantor Pos, adalah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait agar apa yang selama ini dilayani dan diawasi dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh negara.

KERJASAMA DJBC DENGAN PT. POS INDONESIA BAMBANG SUMARSONO. Berdasarkan AP7 inilah KPBC Kantor Pos pasar Baru melakukan pengawasan dan pelayanan kiriman barang.

16

WARTA BEA CUKAI

DJBC sebagai penjaga pintu gerbang bangsa juga tak luput dari jalinan kerjasama yang dilakukan oleh PT.

EDISI 393 AGUSTUS 2007

“

BERDASARKAN DOKUMEN AP7 INILAH KPBC MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK NILAI DAN BERATNYA BERSAMA-SAMA DENGAN PETUGAS KANTOR POS

”

Pos. Akan bentuk kerjasama ini, dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) nomor: Kep-34/BC/2000 dan Nomor : 41/Dirjen/2000 yang secara struktural membawahi kegiatan Kantor Pos. Dan surat edaran bersama (SEB), antara DJBC dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia, nomor: SE-20/BC/2000 dan nomor: SE-35/Dirutpos/2000. Dengan SKB dan SEB ini, segala ketentuan berat dan nilai barang yang dapat masuk ke Indonesia juga diatur dengan seksama, sama seperti halnya pada PJT. Untuk kiriman melalui Kantor Pos, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 490/KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan, pada Bab IV pasal 10 ayat 1 disebutkan,”Terhadap barang kiriman melalui pos yang nilainya tidak melebihi freight on board (FOB) USD 50 untuk setiap orang kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor” Sementara itu menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kantor pos, tepatnya paDOK. WBC da pasal 15 ayat 1, ditetapkan nilai barang tidak melebihi FOB USD 50. Selengkapnya isi pasal tersebut adalah,”Terhadap barang kiriman pos yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50 untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor” Dengan adanya kedua keputusan tersebut, maka segala dokumen pengiriman barang mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Kantor Pos. Untuk itu, pada SEB disebutkan khususnya Bab IV pasal 7 dan 8, yang berbunyi, HANA SURYANA. SKB dan ”Atas kiriman pabean SEB masih relevan namun perlu sebagaimana dimaksud penyempurnaan lagi.

WBC/ATS

KANTOR POS UDARA LALU BEA Soekarno-Hatta dan KANTOR POS Pasar Baru.

pada pasal 7 dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabat bea dan cukai untuk penetapan bea yang harus dibayar oleh penerima kiriman pabean. “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang”.

PENGAWASAN AWAL BARANG KIRIMAN POS

petugas akan mengambalikan kepada pihak pos untuk mengirim paket-paket tersebut sesuai dengan wilayahnya. Jika kedapatan paket atau barang tersebut melebihi ketentuan berat dan nilai FOB, maka pihak pos lah yang akan melakukan pemberitahuan atau pemanggilan kepada pemilik barang, jika barangnya telah sampai. Namun jika kedapatan barang tersebut ada yang masuk dalam barang larangan pembatasan, maka barang tersebut akan langsung ditegah oleh petugas bea cukai, dan pemilik akan diberitahukan melalui pos. “Dengan penegahan ini, maka petugas akan membuat dokumen rangkap tiga, satu untuk bea cukai, satu untuk pos dan satu lagi untuk pemilik barang, dan terhadap barang tersebut petugas berhak menahannya selama tiga bulan sampai pemilik paket datang untuk mengurus ijin atau lainnya, namun jika dalam waktu tiga bulan pemilik tidak datang walaupun sudah diberitahukan melalui pos, maka terhadap barang atau paket tersebut akan langsung dilakukan penegahan,” jelas Bambang Sumarsono. Hal ini juga diamini oleh Kepala Seksi Pabean III KPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta, Slamet Mulyono, yang juga membawahi pengawasan dan pelayanan Kantor Pos Udara lalu bea Soekarno-Hatta. Menurutnya pengawasan dan pelayanan di Kantor Pos udara lalu bea WBC/ATS Soekarno-Hatta tidak berbeda jauh dengan Kantor Pos Pasar Baru, hanya bedanya untuk di Seokarno-Hatta khusus untuk kiriman EMS. “Untuk Kantor Pos udara lalu bea Soekarno-Hatta hanya melayani kiriman EMS, jadi jika kiriman tersebut EMS maka akan kita hitung dan timbang beratnya, jika barang tersebut tidak memenuhi salah satunya, maka akan kita hitung berapa bea masuk yang harus dikenakan. Itu untuk EMS, untuk diluar EMS akan langsung kita kirim ke Pasar Baru,” kata Slamet Mulyono.

Menurut Kepala Seksi Penindakan II Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), Iwan Hermawan, pengawasan awal terhadap barang kiriman pos juga dilakukan melalui mesin XRay pada pos lalu bea di bandara, atas setiap barang kiriman pos bersangkutan guna mendeteksi ada atau tidaknya barang larangan dan pembatasan. “Pengawasan lebih lanjut dilakukan pada kantor Pos Pasar Baru, yaitu melalui pemeriksaan mesin X-Ray dan pemeriksaan fisik barang pada saat dilakukan pencacahan dan pembeaan kiriman pos (PPKP). Untuk itu dengan adanya SKB dan SEB antara DJBC dan Ditjen Postel justru efektif memberikan kekuatan serta memberdayakan fungsi pengawasan yang dimiliki DJBC,” ujar Iwan. Sementara itu menurut Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Kantor Pos Pasar Baru, Bambang Sumarsono, barang kiriman yang diterima dari pos bisa diterima dari kiriman udara atau laut yang umumnya dalam bentuk kantung-kantung pos dengan dokumen AP7. Berdasarkan dokumen AP7 inilah KPBC melakukan pengawasan untuk nilai dan beratnya bersama-sama dengan petugas Kantor Pos. “Setelah diteliti di Kantor Pos lalu bea, akan dilakukan pembukaan kantung-kantung dan dipisahkan karena untuk Kantor Pos Pasar Baru hanya menerima yang reguler saja, sedangkan untuk Express Mail Service (EMS) penghitungannya dilakukan di pos udara lalu bea Soekarno-Hatta yang diawasi oleh KPBC Soekarno-Hatta. Sehingga kami hanya menghitung bea masuk yang reguler saja dan itupun untuk wilayah Jabodetabek,” kata Bambang Sumarsono. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bambang, setelah diadakan pemeriksaan fisik dan penghitungan nilai barang, petugas bea cukai akan membuat nota pemeriksaan dan penghitungannya lalu mengembalikan barang tersebut dalam bentuk asalnya SLAMET MULYONO. Di Kantor Pos Udara sekaligus memberikan tanda pengaman. Soekarno-Hatta hanya melayani kiriman EMS Setelah itu dengan dilampirkan PPKP-nya, dan dihitung langsung beban bea masuknya.

KURANG SOSIALISASI AKAN PENGENAAN BEA MASUK Bambang Sumarsono menambahkan, jika ada barang yang harus dikenakan bea masuk, maka setelah barang tersebut dihitung, pihak pos akan mengirim surat kepada penerima barang untuk melunasi bea masuk. Untuk itu, pihak KPBC Pasar Baru sebenarnya sudah memiliki data penerimaan dari PPKP, tinggal mendefinitif-

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

17

LAPORAN UTAMA kan penerimaan tersebut setelah barang diambil oleh pemilik dan membayar bea masuknya. “Jika pemilik sudah mengambil dan membayar bea masuk, maka pihak pos akan menyerahkan kembali bukti pembayarannya. Itu semua adalah paket impor yang pengawasannya juga dibantu oleh unit anjing pelacak dan dua unit X-Ray. Namun terkadang kami juga menggalami kendala, para pemilik barang karena merasa telah membayar ongkos kirim cukup mahal, maka mereka berpikir ongkos tersebut sudah termasuk beban bea masuk, padahal belum,” ungkap Bambang. Dengan kendala tersebut, pihak KPBC Pasar Baru pun selalu berusaha untuk memberikan pengertian kepada pemilik barang. Memang pada awalnya banyak yang keberatan, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang diberikan DJBC kepada pemilik barang akan ketentuan nilai FOB dan berat yang diperbolehkan. Namun dengan penjelasan akan ketentuan dan peraturan yang ada, para pemilik barang pun dapat memahami pembebanan bea masuk yang dikenakannya. Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan barang keluar dari Kantor Pos ini? Menurut Iwan, sesuai ketentuan, barang kiriman yang dikirim melalui Kantor Pos dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif. “Setiap barang dilakukan pemeriksaan melalui mesin XRay dan/atau pemeriksaan fisik serta penetapan nilai pabean barang kiriman pos impor yang bersangkutan secara manual (pada saat pelaksanaan PPKP) oleh petugas KPBC setempat dengan disaksikan oleh petugas PT. Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai wakil pemilik barang,” jelas Iwan. Selanjutnya Bambang Sumarsono menambahkan, untuk barang kiriman yang kedapatan berisi larangan pembatasan, maka barang tersebut selain langsung dilakukan penegahan, pihak KPBC juga akan berkoordinasi dengan KP-DJBC

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

dalam hal ini Direktorat P2 untuk memprosesnya, dan bisa juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian atau BNN, jika barang yang dimaksud adalah psikotropika dan narkotika.

KURANGNYA SARANA X-RAY DI KANTOR POS Sementara itu menurut Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Hana Suryana, pengawasan kiriman barang dimulai pada saat pengeposan di loket berkaitan dengan isi dan kemasan (packaging), pengawasan proses, angkutan, hingga ke pengantaran (delivery). Khusus untuk kiriman barang tujuan luar negeri, dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman yang termasuk larangan pembatasan, bekerja sama dengan pihak bea cukai. “Kendala yang kami hadapi pada umumnya bila isi kiriman yang dicantumkan pada resi tidak sesuai dengan barang. Selain itu, keterbatasan sarana, misalnya loket pelayanan tidak dilengkapi scanner/X-Ray untuk mendeteksi isi/jenis barang yang akan dikirim, juga dapat menjadi kendala kami dalam memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap barang kiriman,” ujar Hana Suryana. Terkait dengan nilai FOB dan berat yang telah ditentukan saat ini, Hana berkomentar kalau FOB bebas yang berlaku saat ini adalah USD 50, sedangkan ketentuan berat barang untuk kiriman internasional tergantung pada ketentuan masing-masing negara, sedangkan untuk kiriman domestik ditentukan kiriman maksimal 30 kilogram. Untuk kiriman internasional di beberapa negara (seperti untuk kiriman ke Jepang) menerapkan pembatasan berat sampai dengan 20 kilogram. “Saat ini banyak kiriman barang dari luar negeri yang dikirim oleh para TKI dan dimaksudkan sebagai hadiah/souvenir dengan nilai barang lebih dari USD 50, sehingga penerima merasa keberatan dalam membayar bea masuk, contoh kiriman hanya berisi satu buah handphone. Sebaiknya ketentuan FOB juga tetap mempertimbangkan jumlah barang dalam satu kiriman dan WBC/ATS maksud dari pengiriman (non commercial value), sedangkan ketentuan berat saat ini masih dapat dilaksanakan,” ungkap Hana Suryana. Terkait dengan banyaknya pihak yang berasa keberatan akan pengenaan beban bea masuk yang ditetapkan, karena pengirim merasa telah membayar ongkos kirim yang cukup mahal, maka pihak Kantor Pos juga telah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan kiriman barang yang berasal dari luar negeri melalui website, yaitu Forum Pelanggan Pos Indonesia Pos Online (PIOL). Selain itu pihak Pos juga memberikan penjelasan secara lisan kepada penerima barang pada saat pengambilan barang kiriman yang dikenakan bea masuk. Lalu masih relevan-

WBC/ATS

kah SKB dan SEB antara DJBC dengan Ditjen Postel dan Dirut Pos saat ini? Menurut Hana Suryana, SKB dan SEB hingga saat ini masih dirasakan relevan, namun perlu penyempurnaan sehingga lebih dapat dimengerti secara teknis oleh petugas lapangan baik pos maupun bea cukai. Hana mencontohkan, untuk teknis penegahan kiriman dan maksimal waktu pemrosesan kiriman oleh pihak bea cukai masih banyak yang belum jelas. Untuk itu, saat ini Ditjen Postel dan DJBC tengah melakukan proses penyempurnaan untuk kasuskasus tersebut. Sementara itu menurut Iwan BERHASIL DITEGAH. Dengan kerjasama yang baik antara DJBC dan pihak pos, berbagai barang larangan pun berhasil Hermawan, SKB dan ditegahnya. SEB antara DJBC dan Ditjen Postel masih dirasakan relevan, bahkan dengan lebih mendukung kinerja bea cukai, pihak pos pun telah SKB dan SEB tersebut efektif memberikan kekuatan serta mengeluarkan peraturan untuk barang-barang apa saja memberdayakan fungsi pengawasan yang dimiliki DJBC. yang dapat dikirim ke Indonesia. “Saat ini, kiriman melalui pos memang dibagi menjadi “Saat ini Direktorat P2 KP-DJBC sebagai unit penyiapdua. Pertama, kiriman perorangan yang umumnya berupa an kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan barang-barang kiriman TKI, buku-buku, sample barang DJBC pada tingkat pusat, selalu memberikan dukungan dagangan dan lain-lain. Kedua, kiriman yang dikirim oleh yang diperlukan dan berkoordinasi dengan KPBC Kantor perusahaan, umumnya berupa barang-barang niaga/ Pos Pasar Baru dalam upaya pencegahan penyelundupperdagangan dan dokumen berharga,” kata Hana. an, khususnya penyampaian informasi intelijen guna Untuk peraturan yang dikeluarkan PT. Pos Indonesia ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan atau terhadap barang-barang yang tidak boleh masuk ke penindakan, maupun secara rutin menugaskan pegawai Indonesia, adalah barang-barang purbakala dan bahan dari Direktorat P2 untuk melakukan operasi pencegahan tumbuh-tumbuhan. Dengan ketentuan yang telah pemasukan narkotika dan psikotropika melalui Kantor Pos disebarkan keberbagai negara ini, maka pengirim yang Pasar Baru dengan menggunakan anjing pelacak akan memasukan barang-barang tersebut ke Indonesia narkotika (APN),” ujar Iwan. melalui pos akan dapat ditegah sebelumnya di Kantor Namun demikian Iwan menambahkan, kendala saat ini Pos awal atau negara pengirim. untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap Pengawasan dan pelayanan terhadap kiriman melalui barang kirman melalui pos masih belum memadai, karena Kantor Pos memang memiliki karateristik tersendiri jika mesin X-Ray dan APN jumlahnya belum memadai jika dibandingkan dengan barang kiriman lainnya. Proses dibandingkan dengan volume impor yang harus dilayani, penegahan yang hanya dapat dilakukan pada barang banyak mesin X-Ray yang dimiliki dalam kondisi rusak, bukan pada pemilik, menunjukan perlu dibuat suatu jumlah petugas pengawasan yang kurang memadai, dan aturan yang lebih tegas, sehingga penegahan bukan informasi yang minim. hanya pada barangnya saja tapi juga dapat dilakukan Akan hal ini juga diakui oleh Hana Suryana, terhadap penerima barang. menurutnya PT.Pos saat ini hanya memiliki empat mesin Akan keluhan terhadap nilai FOB dan berat yang X-Ray, yaitu pertama di Kantor Pos Banda Aceh. Kedua, ditentukan, memang diperlukan sosialisasi yang lebih Kantor Pos Denpasar. Dan dua unit di Kantor Pos udara intensif kepada masyarakat, karena dengan persaingan Jakarta Soekarno-Hatta, untuk kepentingan pengawasan. pelayanan jasa pengiriman yang lebih kompetitif saat ini, Ini tentunya masih kurang, karena menurut Hana idealnya pihak pos tentunya juga telah melakukan berbagai di setiap loket di Kantor Pos tersedia sarana X-Ray/ terobosan yang tentunya harus didukung oleh sosialisasi scanner untuk mendeteksi isi/jenis kiriman barang. dan penyempurnaan baik sarana dan prasarana yang ada saat ini. KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN Jika kedua hal tersebut telah dijalankan, tentunya baik piSeiring dengan perkembangan era globalisasi, maka hak pos maupun bea cukai, akan lebih mudah dalam pemesanan barang pun kini dapat dilakukan melalui memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap barang elektronik atau dengan internet. Menanggapai hal kiriman. Untuk itu penyempurnaan SKB dan SEB akan lebih tersebut, Hana mengatakan, untuk kiriman impor yang menentukan langkah selanjutnya kerjasama DJBC dan Ditjen dipesan melalui internet, maka pengawasan kiriman Postel untuk menuju kearah yang lebih baik. adi dilakukan sama dengan kiriman lainnya. Namun untuk EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

19

WAWANCARA

10 20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Heru Santoso

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

“Diperlukan Semangat Juang dan Komitmen Yang Tinggi Dalam Melakukan Pengawasan” Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap barang penumpang, barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT), dan kiriman melalui kantor pos. Diperlukan suatu keahlian khusus untuk dapat menaksir berapa nilai barang yang dibawa masuk dengan ketiga cara tersebut. Kendati secara ketentuan telah diatur akan nilai dan berat yang dibebaskan dari bea masuk, namun kenyataan masih banyak yang belum tahu bahkan dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pengawasan terhadap barang- barang kiriman tersebut, dan kendala apa yang dihadapi petugas di lapangan, berikut wawancara Reporter WBC Supriyadi.W dan Fotografer Andy Tria Saputra, dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Heru Santoso Santoso. Berikut petikan wawancaranya: Saat ini bagaimana pola pengawasan yang dilakukan Direktorat P2 untuk barang bawaan penumpang, PJT dan kiriman melalui kantor pos? Mengingat jumlah kemasan/pallet yang relatif banyak dan pergerakan yang cepat maka pola pengawasan adalah dengan meningkatkan kegiatan intelijen berupa pengumpulan informasi, profile negara asal, profile penumpang, profile pengangkut, berat dan dipergunakan X-Ray dan dilakukan pemeriksaan fisik.

lebih ketat dengan undercover mulai dari pintu pesawat udara, di koridor, sebelum pelayanan imigrasi, kamar kecil, membaur dengan penumpang dan dibelakang conveyor, termasuk koordinasi dengan imigrasi jika ada penumpang yang dicurigai.

Dari beberapa daerah perbatasan, seperti Batam dan Tanjung Pinang, penggunaan CD tidak se-efektif seperti di Soekarno-Hatta, padahal mereka samasama pelabuhan internasional. Bagaimana menurut Bapak hal tersebut? Bagaimana dengan pengawasan melalui Customs Declaration (CD)? Untuk sosialisasi kepada Sebetulnya, kondisinya sama baik di Batam, penumpang dan maskapai penerbangan Tanjung Pinang maupun di Soekarno-Hatta apakah sudah dilakukan? bahwa CD berlaku untuk semua penumpang dari CD berlaku umum dan internasional sehingga BELUM ADA luar negeri yang masuk ke Indonesia, hanya mungkin didaerah perbatasan melalui ferry semua maskapai penerbangan/pelayaran TREND kebanyakan adalah penumpang yang sering internasional mengetahui tentang CD yang juga BARANG bepergian karena kegiatan pekerjaan, sekedar merupakan salah satu pelayanan maskapai kepada penumpangnya. Usaha lain yang dilakuILEGAL DARI jalan-jalan atau berkunjung ke keluarga sehingga jarang sekali mereka membawa kan untuk sosialisasi ketentuan dengan BAWAAN barang-barang dagangan yang perlu dilaporkan penyebaran papan-papan informasi di bandara, PENUMPANG dengan CD. Namun pemberitahuan kewajiban pamflet dan brosur, termasuk kepada penumpang mengisi CD tetap dilakukan oleh pegawai ferry yang datang di meja pemeriksaan pabean tersebut kepada setiap penumpang. apakah sudah mengisi Customs Declaration.

“ ”

Saat ini apakah trend pemasukan barang ilegal memang dari barang bawaan penumpang? Belum ada trend barang ilegal dari bawaan penumpang. Usaha penyembunyian melalui penumpang memang selalu ada tapi terus diupayakan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum. Dan untuk penerbangan tertentu dilaksanakan pengawasan yang

Bagaimana dengan pengawasan barang penumpang yang sengaja digunakan pada tubuh (arloji) yang sebenarnya melebihi FOB yang ditentukan? Barang-barang yang dipakai ditubuh seperti jam tangan/ perhiasan, topi, kaca mata, tidak termasuk barang bawaan. Namun apabila bisa dibuktikan ada kotak perhiasan/arloji atau kuitansi pembelian dari luar negeri EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

11 21

WAWANCARA berarti harus diperhitungkan sebagai barang penumpang. Kelebihan dari hak penumpang itu yang dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya. Bagaimana dengan rencana pemeriksaan outlet dan mall terkait barang-barang penumpang yang lolos dari pemeriksaan petugas? Dalam proses pembahasan, karena harus benar-benar diperhatikan efek hukumnya. Bagaimanakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur barang bawaan penumpang termasuk sanksinya? Secara khusus barang penumpang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 pasal 25 (1) namun secara umum aturan/sanksi barang bawaan penumpang sama dengan ketentuan barang impor/ekspor.

Kerjasama yang dilakukan terutama untuk pengawasan adalah saling tukar menukar informasi, dan PJT memberitahukan apabila dicurigai ada barang larangan dan pembatasan. Untuk kiriman barang dari kantor pos, apakah pengawasan yang dilakukan sama dengan PJT? Apakah dengan adanya SKB dan SEB antara DJBC dengan Ditjen Postel fungsi pengawasan DJBC menjadi kurang efektif ? Pengawasan barang kantor pos dengan PJT relatif sama, dengan SEB justru menjadi lebih baik karena ada dua pihak yang mengawasi masing-masing kantor pos dan bea cukai untuk barang via pos serta PJT itu sendiri untuk barang-barang jasa titipan. Selain dengan SKB dan SEB tersebut, apakah ada bentuk kerjasama lain dengan Kantor Pos untuk pengawasan barang kiriman melalui kantor pos? Kerjasama yang dilakukan adalah saling tukar menukar informasi apabila ada barang yang dicurigai sebagai barang LARTAS (Larangan Pembatasan-red).

Bisa dijelaskan tentang ketentuan baru pada PJT yang saat ini lebih menekankan pada berat bukan nilai FOB, apakah pengawasannya menjadi lebih sulit? Ketentuan mengenai PJT adalah merupakan peraturan dari Dirjen Pos dan Telekomunikasi, sehingga ijin pengusahaan jasa titipan dikeluarkan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang diatur dalam Lalu bagaimana dengan pengawasan yang peraturan Menteri Perhubungan No. 5 tahun dilakukan pada kantor pos lalu bea, apakah 2005 tentang penyelenggaraan jasa titipan sama pengawasannya dengan yang dilakuSAAT INI KITA kan oleh KPBC Kantor Pos Pasar Baru? dan keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi SELALU nomor: 108/Dirjen/1994 tentang petunjuk Ada perbedaan, pos lalu bea hanya diawasi BERUSAHA pelaksanaan perijinan pengusahaan jasa bahwa barang-barang tersebut benar-benar titipan, sehingga dalam setiap ijin melakukan MENGOPTIMALKAN dikirim ke kantor pos tujuan, sedangkan di kegiatan jasa titipan juga memperhatikan Pasar Baru sendiri dilakukan pemeriksaan fisik SARANA DAN batasan berat masing-masing jenis kiriman, satu persatu baik dibuka atau dengan X-Ray, PRASARANA YANG sedangkan baik barang cetakan, surat kabar, sekogram, untuk pelayanan cepat kantor pos ADA UNTUK bungkusan kecil, paket dan uang. PJT juga (Express Mail Service) dimana dijanjikan oleh diatur dalam Kep Menkeu RI nomor: 490/ kantor pos barang akan sampai di alamat tujuan PENGAWASAN KMK.05/1996 tentang tatalaksana impor bapaling lambat 24 jam dilaksanakan oleh kantor rang penumpang, awak sarana pengangkut, pos bandara Soekarno-Hatta. pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos. Pengawasan tetap dilaksanakan baik Bagaimana dengan pengawasan barang yang dari tukar menukar informasi, dengan X-Ray, dengan transaksinya melalui media elektronik? pemeriksaan fisik termasuk party barang yang tidak dapat Bila yang dimaksud adalah pembelian software atau diselesaikan dengan PIBT tetapi harus dengan PIB, dan hak siar hingga saat ini belum diatur, namun yang nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah bea masuk dimaksud adalah proses pembayarannya/pemesanan dan pungutan pabean lainnya yang telah ditentukan, saja melalui media elektronik maka prosesnya sama karena barang keluar lebih dahulu, baru untuk PIBT dengan proses impor/ekspor biasa. pembayaran bea masuk dan pungutan pabean lainnya dilaksanakan. Kendala apa yang dihadapi DJBC untuk melakukan pengawasan pada ketiga barang tersebut (barang penumpang, barang kiriman melalui PJT, dan barang Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki DJBC kiriman melalui kantor pos)? untuk melakukan pengawasan pengeluaran barang dari PJT. Apakah sudah cukup memadai? Kendala, bahwa baik barang penumpang/kiriman melalui PJT/pos, bea dan cukai dihadapkan pada barang Saat ini kita selalu berusaha mengoptimalkan sarana dalam volume yang kecil dan jumlah satuan kemasan dan prasarana yang ada untuk pengawasan. Memang yang banyak serta perlu kecepatan pergerakan barang idealnya DJBC harus mempunyai X-Ray dengan jumlah sehingga diperlukan semangat juang dan komitment yang cukup di semua pelabuhan internasional yang dilalui yang tinggi dari para pegawai bea dan cukai dalam melabarang-barang jasa titipan. kukan pengawasan, maupun pelaksanaan risk manajemen, dan penempatan petugas pada tempat deBentuk kerjasama apa saja yang telah dilakukan ngan jam-jam tertentu, dan waktu maupun penerbanganDJBC dengan PJT terkait masalah pengawasan penerbangan yang rawan. barang kiriman?

“ ”

12 22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

PENGAWASAN WBC/ATS

selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik 100 persen atas partai barang yang rencananya akan di ekspor ke India (Source (HK) Limited A/C Saturn Intel Co) dan Hongkong (Fok Hing (HK) Trading Limited). Hasilnya, dalam dua kontainer berukuran 40 feet, kedapatan 22.000 kg dan 25.000 kg rotan asalan yang belum dikerjakan. Potensi kerugian negara akibat eksportasi rotan tersebut senilai kurang lebih Rp. 337.883.000 (dengan perkiraan HPE: US$ 0.79/kg). Namun demikian, terdapat pula kerugian yang bersifat immaterial, diantaranya terjadi kelangkaan bahan baku rotan yang dapat mengganggu industri kerajinan rotan dalam negeri. Serta, kerusakan hutan dan ekosistem sebagai akibat penebangan rotan secara liar yang potensi kerugiannya tidak ternilai.

PENYELUNDUPAN KAYU CENDANA

MEMBERI KETERANGAN PADA PERS. Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Jakarta I, Agung Kuswandono didampingi Direktur Audit, Thomas Sugijata, dengan berlatar belakang kayu Cendana Semut, memberikan keterangan pada pers seputar penegahan yang dilakukan petugas bea cukai KPU Tanjung Priok.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

Tegah Eksportasi Rotan dan Kayu

Eksportasi rotan dan kayu yang berhasil ditegah tersebut senilai Rp. 1.233.087.300.

B

au rotan dan kayu cendana langsung menyengat hidung saat kontainer yang ditempeli segel merah Bea dan Cukai dibuka oleh petugas. Di balik kontainer-kontainer tersebut, terpampang rotan dan kayu yang berhasil digagalkan eksportasinya oleh petugas bea cukai. Hari itu (10/7), Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, menggelar jumpa pers di lapangan Terminal Peti Kemas Koja, Tanjung Priok, berkaitan dengan penegahan yang dilakukan petugas atas puluhan ribu kilo rotan dan kayu cendana serta ratusan ribu kubik kayu olahan. Agung Kuswandono, Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Jakarta I, yang didampingi oleh Direktur Audit, Thomas Sugijata yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai, mengatakan bahwa penegahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis intelijen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Ia menjelaskan, penegahan terhadap kayu dan rotan itu dilakukan karena barang tersebut merupakan barang yang memerlukan ijin dari instansi terkait (untuk mengekspornya-red) dan termasuk barang yang dilarang untuk diekspor. Dari analisis intelijen tersebut, terdapat indikasi adanya pelanggaran pemberitahuan dalam hal ekspor. Indikasi pertama adalah yang dilakukan oleh PT. SE dan PT. KSP. Dalam dokumen pabeannya diberitahukan bahwa partai barang tersebut merupakan fox crystal mix fruit (permen) dan nata de coco. Atas dasar kecurigaan tersebut, dikeluarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk

Tak hanya itu, berkat hasil kegiatan intelijen, petugas juga berhasil menggagalkan penyelundupan satu kontainer 20 feet kayu Cendana Semut dan kayu Papi (dari Nusa Tenggara) tujuan China (Xiamen Contro Imp & Exp Co Ltd). Dalam dokumen pabeannya, kayu tersebut diberitahukan sebagai kayu kecapi (untuk obat) untuk menghindari aturan larangan ekspor kayu Cendana Semut dari pemerintah. Adalah PT. BJPP yang hendak menyelundupkan 300 batang (14.000 kg) kayu Cendana Semut dan kayu Papi. Akibat pelanggaran tersebut, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp. 700.000.000 (perkiraan harga Rp. 50.000/kg). Tak hanya kerugian materil, penyelundupan tersebut juga menyebabkan kerugian immaterial, yakni makin langkanya kayu cendana yang dilindungi kelestariannya. “Penegahan ini bukan hanya terkait dengan ekonomi tapi juga lingkungan. Kayu Cendana ini sudah langka, kalau sekian banyak diekspor tanpa kita ketahui tentu sebentar lagi kita tidak akan punya kayu Cendana. Jadi, yang jadi masalah adalah lingkungan, ini kan kayu langka yang harusnya kita lindungi, kita jaga,” tandas Agung.

PENYELUNDUPAN KAYU OLAHAN Selain itu, petugas bea cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok juga berhasil menyita 3 kontainer 40 feet kayu olahan jenis kayu Nangka, Mahoni, Kecapi, Medang, Merbau dan kayu rimba lainnya tujuan Jepang (GT Freight Forwarders (S) Pte Ltd). Untuk menghindari aturan larangan/pembatasan ekspor dari pemerintah, modus operandi yang digunakan adalah dengan memberitahukan dalam dokumen pabean sebagai butelnuts (biji buah pinang). Dua dari tiga kontainer tersebut memuat 78 pallet atau sama dengan 15.600 pieces atau 85,8 m3 kayu balok (kaso), yang diketam di keempat sisinya dan merupakan jenis barang yang dilarang di ekspor sesuai Permendag No. 09/M-DAG/Per/2/2007. Sementara satu kontainer lainnya berisi 20 pallet atau sama dengan 7.852 pieces atau 44,3362 m3 kayu olahan seperti solid door, jamb, door lipping, finger jointed laminating dan finger jointed stick. Kayu tersebut merupakan jenis barang yang hanya dapat diekspor oleh perusahaan pemegang ETPIK (eksportir terdaftar produk industri kehutanan). Atas upaya penyelundupan 130,1362 m3 kayu olahan oleh PT. PU, potensi kerugian yang dialami negara mencapai sekitar Rp. 195.204.300 (perkiraan harga Rp. 1.500.000/m3). Tak hanya itu, penyelundupan terhadap kayu tersebut juga menyebabkan kerugian immaterial, yakni kerusakan hutan dan ekosistem sebagai akibat penebangan liar. Agung melanjutkan, saat ini tersangka penyelundup kayu dan rotan tersebut sudah ada tapi masih dalam proses penyelidikan. “Beberapa pihak sudah dicurigai, jadi ada perusahaan yang sebenarnya sudah tidak terdaftar tapi masih melakukan kegiatan. Dari analisis tersebut, kita coba telusuri dan akhirnya menghasilkan seperti yang kita lihat sekarang ini,” ungkap Agung. Selanjutnya, atas pelanggaran tersebut telah terjadi tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A huruf (b) jo. Pasal 103 huruf (a) UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan yang telah dirubah dengan UU No. 17/2006 dengan sanksi minimal penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5 milyar. ifa EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

23 3

KOPERASI

Hari Ulang Tahun

Koperasi Ke-60

D

alam rangka hari ulang tahun Koperasi ke-60 tanggal 12 Juli 2007, Pengurus Koperasi Pegawai Kantor Pusat (Kopesat) DJBC menyelenggarakan rangkaian kegiatan diantaranya donor darah, lomba karya tulis, lomba mewarnai dan menggambar, senam aerobik bersama hingga acara puncak kegiatan bazar yang diadakan di KP-DJBC. Acara donor darah yang diselenggarakan pada 10 Juli 2007 merupakan kerjasama antara Kopesat dengan Palang Merah Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Utama KP-DJBC dan diikuti 98 pegawai yang mendaftar sebagai pendonor. Dari jumlah tersebut yang memenuhi kriteria dan dapat diambil darahnya sebanyak 82 pegawai. Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi ikut berpartisipasi menyumbangkan darahnya beserta para pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan KP-DJBC. Untuk pertama kalinya pengurus Kopesat menyelenggarakan Lomba Karya Tulis dengan mengambil tema tentang koperasi. Lomba ini sendiri terbuka bagi para pegawai dilingkungan Kantor Pusat, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dari tulisan-tulisan yang masuk, juri akhirnya memutuskan 3 tulisan terbaik yaitu : a. Juara I : Heri Winarko (060103248) dari Direktorat PPKC dengan judul tulisan Meningkatkan Partisipasi anggota : Tantangan Keoperasi Pegawai Negeri. b. Juara II : Beni Novri (060097691) dari Direktorat Cukai dengan judul tulisan Strategi Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. c. Juara III : Muammar Khadafi (060083381) dari KWBC Banten dengan judul tulisan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Koperasi Di Era Kapitalisme. Puncak rangkaian acara diselenggarakan pada 12 Juli 2007 dengan mengadakan bazar yang dihadiri oleh para pegawai, para pejabat serta Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang membuka bazar. Dirjen dalam acara pembukaan sekaligus menyerahkan piala kepada para pemenang lomba karya tulis. Seusai membuka acara Dirjen kemudian ditemani Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai

24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Kamil Sjoieb, Ketua Koperasi M. Azis Syamsul Arifin, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Erlangga Mantik, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Bambang Prasodjo dan pejabat lainnya meninjau stan-stan yang ada. Bazar dilaksanakan selama dua hari yakni dari tanggal 12 dan 13 Juli 2007, lokasi penyelenggaraan bazar ini terletak mulai didepan koperasi memanjang hingga di depan kantor WBC dan diikuti oleh 63 peserta yang menawarkan beragam perlengkapan yakni mulai dari barang elektronik, pernik-pernik, pakaian, keramik, peralatan dapur, mainan anak-anak, tanaman dan minuman, serta makanan. Selain itu juga ada stan motor, mobil dan asuransi. Bersamaan dengan acara bazar tanggal 12 juli 2007 juga dilaksanakan lomba mewarnai dan menggambar bagi anak-anak pegawai beacukai usia TK dan SD yang kali ini diikuti oleh 23 peserta dan diselenggarakan di Aula Koperasi. Pada hari kedua bazaar diumumkan para pemenang sekaligus pemberian hadiah kepada para juara lomba mewarnai dan menggambar yang diserahkan oleh Ketua Koperasi M. Azis Syamsul Arifin. Adapun para pemenangnya adalah sebagai berikut : l

Kategori Juara I Juara II Juara III

Mewarnai Tingkat Taman Kanak Kanak : Litha : Hagi Maulana : Chorida Ulya Nabila

l

Kategori Mewarnai Tingkat SD Kelas I sampai dengan Kelas III Juara I : Resi Juara II : Aisyah Raisah Juara III : Kensita Aurora

l

Kategori Menggambar Tingkat SD Kelas IV sampai dengan Kelas VI Juara I : Hidayaning Nur S Juara II : Nala Zafira Juara III : Dina Bestika

1

2

4 3

6

5 Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi memberikan sambutan sekaligus membuka acara bazar (Foto 1) Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi meninjau stan-stan bazaar yang ada (Foto 2) Bazaar Kopesat DJBC (Foto 3) Kegiatan donor darah (Foto 4) Foto bersama para pemenang Lomba Karya Tulis dengan Dirjen Bea Cukai dan staf Inti (Foto 5) Senam aerobic di halaman parkir KP-DJBC dalam rangka hari kopersi (Foto 6) Suasana lomba mewarnai yang diikuti anakanak pegawai DJBC dari tingkat TK dan SD (Foto 7)

7 EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

25

KOPERASI JUARA I LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HARI KOPERASI

Meningkatkan Partisipasi Anggota :

Tantangan Koperasi Pegawai Negeri Oleh : Heri Winarko

K

operasi adalah bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan1 . Di negara-negara barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Di Indonesia cikal-bakal ide perkoperasian dimunculkan oleh R. Aria Wiraatmadja ketika mendirikan bank untuk pegawai negeri pada tahun 1896.2 Di masa kemerdekaan, koperasi dijadikan gerakan ekonomi rakyat yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memegang tugas berat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi dalam hal ini diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional. ”Sokoguru” adalah istilah dari bahasa Jawa yang artinya ”pilar utama”.3 Pemahaman atas posisi koperasi yang sangat penting inilah yang mewarnai pemikiran para peserta kongres gerakan koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres yang disponsori oleh Jawatan Koperasi di bawah pimpinan R. Suria Atmadja itu menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, yang hingga kini kita peringati setiap tahun. Di peringatan Hari Koperasi yang ke-60 kali ini, sudahkah koperasi telah menjadi pilar utama perekonomian nasional? Jawabannya adalah belum. Jangankan menjadi pilar utama, koperasi bahkan belum cukup sebanding peranannya dengan badan usaha yang lain, terutama dengan badan usaha swasta seperti Perusahaan Terbatas (PT)4 . Dalam hal kesadaran berkoperasi, bahkan terdapat fenomena unik, yakni koperasi yang telah mapan justru membentuk PT untuk mengelola salah satu unit usahanya.5

PERAN PEMERINTAH Dari sisi peran pemerintah, terdapat dua pendapat yang berseberangan. Pendapat pertama melihat pemerintah sudah cukup berperan dalam pengembangan (dan pembinaan) koperasi, terbukti dengan berdirinya koperasi hingga ke pelosok desa (KUD) dan ditunjuknya seorang menteri di kabinet yang khusus menangani koperasi. Pendapat kedua melihat bahwa pemerintah salah arah dalam pembentukan koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) memang didirikan di setiap desa, namun prinsip dan nilai-nilai koperasi tidak ditularkan secara memadai. Hasilnya, KUD-KUD tidak banyak yang berhasil sebagai gerakan koperasi untuk memberdayakan kekuatan ekonomi anggota. KUD menjadi sekadar ”koperasi pengurus”6 . Koperasi semacam ini akhirnya berkembang sebagai ”koperasi proyek”, yang cenderung menjadi semacam makelar atas proyek-proyek yang diselenggarakan pemerintah. Pembentukan unit khusus di lingkaran eksekutif yang menangani koperasi pun memunculkan kritik. Suatu saat koperasi disatukan dengan bidang perdagangan, di saat lainnya digabungkan dengan bidang transmigrasi dan pembangunan masyarakat desa, kemudian dengan bidang pembinaan pengusaha kecil, dan akhirnya saat ini koperasi di bawah Menteri Negara Koperasi dan 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Usaha Kecil dan Menengah. Posisi di kabinet yang berubah-ubah setidaknya menunjukkan bahwa kebijakan koperasi di negeri ini tidak cukup konsisten.

PERAN MASYARAKAT Tetapi semata berharap pada pemerintah juga tidak tepat. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat secara bersama-sama7 . Dengan demikian, anggota masyarakat pun seharusnya terlibat dalam pengembangan koperasi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan perkoperasian ”nyaris tak terdengar,” baik pemerintah maupun koperasi tampaknya tidak cukup telaten menyelenggarakan pendidikan perkoperasian, padahal hal tersebut adalah salah satu prinsip untuk mengembangkan koperasi sesuai UU Perkoperasian. Pendidikan perkoperasian mestinya juga dilakukan oleh koperasi, setidaknya terhadap para anggotanya. Tidak berlebihan kiranya koperasi mensyaratkan anggotanya mengikuti pendidikan dasar perkoperasian sebelum ia diterima menjadi anggota. Pengetahuan, nilai dan prinsip-prinsip koperasi tidak diwariskan, sehingga kita harus melakukan pendidikan perkoperasian secara berkesinambungan. Dengan cara itu koperasi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Melihat kondisi saat ini, mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat adalah hal yang masih (sangat) mungkin untuk dilakukan. Salah satu varian koperasi yang potensial untuk dikembangkan adalah koperasi yang basis anggotanya pegawai negeri sipil. Koperasi macam ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat direkayasa untuk menjadikannya mampu berkembang dengan pesat. Tentu saja, hal itu juga harus dibarengi dengan langkah-langkah untuk mengeliminasi atau meminimalisir kekurangan-kekurangan yang juga melekat pada dirinya. Koperasi Pegawai Negeri (KPN), sebagaimana koperasi pada umumnya, lahir dari kebutuhan para anggotanya. Karena itu, jangan heran apabila dilakukan survei terhadap anggota KPN, barangkali asosiasi yang muncul pertama kali dalam pikiran mereka ketika disebutkan kata ”koperasi” adalah ”toko” dan ”nyicil”. KPN umumnya memang bergerak di dua bidang tersebut, yaitu bidang konsumsi (melalui toko koperasi) dan bidang kredit (simpan-pinjam).8

KELEBIHAN KPN Beberapa ciri KPN yang merupakan kelebihan antara lain adalah, pertama, kemudahan mengumpulkan simpanan wajib. Berbeda dengan koperasi lainnya yang harus menghadapi permasalahan kesulitan mengumpulkan simpanan wajib dari anggotanya, KPN justru sangat diuntungkan karena simpanan wajib biasanya dikumpulkan dengan cara memotong gaji para anggotanya. Para pengurus KPN yang sebelumnya tidak berpengalaman sebagai aktivis koperasi kerapkali tidak menyadari bahwa “di luar sana” mengumpulkan simpanan wajib sulitnya setengah mati. Pengurus KPN seringkali menganggap uang yang tiap bulan

masuk ke kas koperasi adalah uang mudah, atau kredit dengan bunga 0 % dari sumber yang anonim. Pada masa lalu, konon pengurus koperasi bahkan hanya mempunyai catatan berdasarkan golongan para pegawai saja. Sekian rupiah dari pegawai golongan I, sekian rupiah dari pegawai golongan II, dan seterusnya. Komponen simpanan wajib pun tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembagian SHU. Sebagai anggota koperasi yang sudah membayar simpanan wajib selama 5 tahun (60 bulan), saya akan mendapatkan SHU yang sama dengan rekan segolongan saya yang baru menjadi anggota selama 6 bulan! Kedua, adanya “kebiasaan buruk” pegawai negeri yang cenderung berutang pada sepertiga akhir bulan. Alasannya, gaji yang dibayarkan di awal bulan saat itu sudah habis, sehingga mereka tidak bisa berbelanja di pasar atau toko konvensional. Kebiasaan semacam ini, meskipun tidak sehat, sesungguhnya dapat diarahkan (baca: dimanfaatkan) untuk memperbesar omzet koperasi konsumsi, yang pada gilirannya akan memperbesar SHU yang akan dibagikan setelah tutup buku. Ketiga, perilaku anggota yang ”nrimo”, cenderung tidak banyak tuntutan kepada pengurus. Alhasil, pengurus pun dapat bekerja menjalankan program-programnya dengan terfokus, tanpa gangguan kritik tajam dan macam-macam tuntutan dari anggota.

KEKURANGAN KPN Sementara itu, kekurangan yang melekat pada KPN, di antaranya adalah, pertama, basis data anggota yang terus berubah. Kondisi semacam ini terjadi karena anggota KPN umumnya berbasiskan kantor kerja sedangkan para anggota harus berpindah-pindah kantor karena tuntutan mutasi ataupun promosi. Namun kekurangan ini sebetulnya mudah diatasi dengan sedikit kemauan, mengingat saat ini telah banyak dirilis program komputer yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data yang terus berubah tersebut.9 Kedua, kurangnya rasa memiliki dari anggota. Rapat Anggota yang formalistis, keanggotaan menafikan prinsip kesukarelaan dan keterbukaan, tidak terakomodasinya kepentingan anggota, dan kesenjangan posisi antara anggota-pengurus (pengurus memerankan diri sebagai pemilik atau investor sementara anggota hanya sebagai konsumen semata), menjadi faktor yang menyebabkan anggota merasa terasing dari koperasinya sendiri. Ketiga dan paling penting, kurangnya peran aktif anggota, baik sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Kurang aktifnya anggota disebabkan karena kurangnya rasa memiliki dan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Kurangnya partisipasi anggota merupakan masalah umum yang dihadapi sebagian besar KPN, sehingga perlu segera dicari solusi untuk mengatasinya agar koperasi dapat berkembang lebih pesat lagi.

MENAWARKAN SOLUSI Solusi yang dapat ditawarkan tentu saja berbeda-beda, harus mempertimbangkan kekhasan kasus pada masing-masing KPN. Namun demikian, setidaknya meliputi tiga langkah yang tidak sederhana. Langkah-langkah itu, pertama, mengintensifkan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat umum. Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip dalam pengembangan koperasi sesuai Pasal 5 ayat (2) UU Perkoperasian10 . Pendidikan perkoperasian setidaknya memberikan pengetahuan tentang koperasi serta mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Secara khusus, pendidikan perkoperasian dapat dilakukan dalam bentuk diklat, seminar, atau kelas diskusi. Sementara secara luas, pendidikan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau metode dengan menggunakan berbagai macam media. Misalnya dengan membuat poster, selebaran, buku, talkshow di radio, dan menyelenggarakan lombalomba bertema koperasi. Dana yang digunakan untuk pendidikan perkoperasian ini dialokasikan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai kesepakatan Rapat Anggota.11 Kedua, mengintensifkan komunikasi pengurus-anggota. Komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota dilakukan agar prinsip pengelolaan secara demokratis dapat dilaksanakan. Keterbukaan informasi dalam sebuah koperasi adalah hal yang

penting, mengingat koperasi bukanlah milik pengurus semata, melainkan milik seluruh anggota. Komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota akan memunculkan rasa saling-percaya, sehingga pada gilirannya akan memompa rasa kebersamaan dan rasa memiliki anggota atas koperasi tersebut. Dan ketiga, melakukan langkah-langkah pragmatis untuk meningkatkan partisipasi anggota. Meski langkah pertama dan kedua telah dilakukan, langkah pragmatis atau praktis tetap perlu dilakukan. Langkah terakhir inilah yang paling mudah untuk diukur (dideteksi secara fisik) karena berkaitan langsung dengan keterlibatan anggota. Contohnya, sebuah koperasi dapat mengukur peningkatan partisipasi anggotanya dalam berbelanja di toko koperasi sebelum dan sesudah diterapkannya sistem poin (yang akan digunakan dalam menghitung pembagian SHU) atas pembelanjaan di toko tersebut. Akhirnya, harus disadari bahwa mengembangkan koperasi memang bukan pekerjaan mudah. Diperlukan kemauan, kesungguhan, dan kerja keras dari semua pihak. Namun demikian, cita-cita mulia untuk mengembangkan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat tidak boleh terhambat oleh semua rintangan itu. Dimulai dari diri kita sendiri, mari kita jadikan rintangan itu sebagai tantangan. Dimulai dari diri sendiri, mari kita tingkatkan partisipasi kita sebagai anggota koperasi. Koperasi adalah milik kita bersama. Seperti slogan pariwisata Malaysia, ”koperasiku, koperasi kamu juga...” 1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

11

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen juga disebutkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bank tersebut hingga sekarang masih eksis, bahkan menjadi bank pemerintah yang memiliki wilayah pelayanan paling luas, menjangkau hingga ke kecamatan-kecamatan, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Istilah “sokoguru” mengacu pada konsep bangunan rumah adat Jawa (rumah joglo), di mana terdapat empat tiang utama yang menopang bangunan rumah. Keempat tiang itulah yang disebut dengan “sokoguru”. Memang ada beberapa koperasi sekunder yang cukup berperan dalam pentas perekonomian nasional, misalnya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), Inkud (Induk Koperasi Unit Desa), dan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat), namun secara umum belum cukup signifikan untuk dibandingkan dengan sektor swasta. Pada dasarnya tidak ada hal yang salah dengan pembentukan PT oleh koperasi, namun dari fenomena ini dapat dilihat bahwa para pengurus koperasi tersebut tidak lagi memandang prinsip-prinsip koperasi sebagai prinsip ideal untuk melakukan kegiatan usaha. Di beberapa tempat bahkan populer plesetan akronim KUD = Ketua Untung Dulu. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jarang ada KPN yang bergerak sebagai koperasi produksi, karena basis anggota KPN umumnya bukan produsen. Pengelolaan basis data anggota yang baik akan berguna untuk menghitung jumlah SHU yang akan diterima oleh masing-masing anggota. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, “Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a. Pendidikan perkoperasian, b. Kerja sama antarkoperasi”. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, “Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”.

Rujukan : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (beserta amandemennya). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Mubyarto, “Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi”, artikel pada www.ekonomirakyat.org. 4. Noer Soetrisno, “Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan Global dan Regionalisme Baru”, artikel pada www.ekonomirakyat.org. 5. Bayu Krisnamurthi, “Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat”, artikel pada www.ekonomirakyat.org.

Data Penulis Nama : Heri Winarko NIP : 060103248 Jabatan : Pelaksana pada Subdit Penyuluhan dan Publikasi Direktorat PPKC EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

27

DAERAH KE DAERAH FOTO : DONNY

JUSUF INDARTO tampak bersama istri, ketika memberikan kata-kata perpisahan.

PISAH SAMBUT KAKANWIL XVI DJBC SULAWESI

“Meskipun di Ujung Tapi Keinginan Mengabdi Luar Biasa…” Enam bulan lamanya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) XVI DJBC Sulawesi, Jusuf Indarto telah melaksanakan tugas di Kanwil XVI Sulawesi. Banyak suka maupun duka yang dialaminya selama bertugas.

H

al tersebut terungkap dalam sambutan Jusuf Indarto ketika acara pisah sambut Kakanwil XVI Sulawesi dari Jusuf Indarto kepada Bachtiar sebagai Kakanwil XVI Sulawesi yang baru. Pisah sambut yang diadakan pada 18 Juni 2007 dengan mengambil tempat di Hotel Sahid Makassar ini selain dihadiri para pejabat eselon III, IV serta staff di jajaran Kanwil XVI Sulawesi, turut dihadiri pula jajaran pejabat dilingkungan Departemen Keuangan yang meliputi Kakanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara. Meskipun hanya enam bulan saja, akan tetapi Jusuf Indarto telah menorehkan berbagai prestasi gemilang dalam memimpin Kanwil XVI Sulawesi selama ini. Sembilan (9) kasus tangkapan berbagai komoditi barang yang hendak diselundupkan, saat ini statusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) dengan nilai total barang mencapai Rp. 6.076.000.000 (baca WBC edisi 392 bulan Juli 2007). Selain itu, keberhasilan dalam tiga (3) kasus penangkapan rokok illegal juga berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.166.330.672. “Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggitingginya, sejujur-jujurnya saya mengucapkannya atas pencapaian kinerja selama ini dan Alhamdulillah target bea masuk sudah terlewati dan cukai sudah (mencapai) 80 persen meskipun baru lima bulan,” kata Jusuf dengan penuh kebanggaan. Lebih lanjut, bagi Jusuf Indarto sendiri maupun jajaran dibawahnya, prestasi tersebut memberikan kesan dan kebanggaan yang mendalam. “Bahwa meskipun diujung, tapi ternyata keinginan untuk mengabdi sangat luar biasa…”

TEGAS TETAPI LENTUR Waktu enam bulan memang terasa sangat cepat berlalu, tidak hanya bagi Jusuf Indarto saja, tapi juga bagi segenap pegawai di Kanwil XVI Sulawesi. Para pegawai sangat merasakan 28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

FOTO : DONNY

CINDERA MATA berupa karikatur ini menggambarkan prestasi Jusuf Indarto selama menjabat Kakanwil XVI Sulawesi

‘kehilangan’ seorang pemimpin yang mampu mengayomi para bawahannya. Gaya kepemimpinan Jusuf Indarto yang mau menampung semua saran, kritik, maupun keluhan, baik dalam rangka tugas dinas maupun diluar kedinasan memberikan motivasi tersendiri bagi para pegawai. “Kami menikmati kebersamaan itu, menikmati dalam melaksanakan tugas, baik tugas rutin maupun diluar hal-hal lain diluar tugas, seperti kuliner bersama atau olahraga,” kata Kepala Bagian Umum Kanwil XVI Sulawesi, Tutung Budi karya. Diluar tugas kedinasan, Jusuf memang kerap mengajak para pegawai untuk menikmati makan malam bersama atau bahkan menyempatkan diri untuk berolahraga bulutangkis bersama di lapangan kompleks rumah dinas Bea Cukai. Tidak ada jarak yang membatasi antara pimpinan dengan bawahan.

PULANG KAMPUNG Dilain pihak, bagi Kakanwil XVI Sulawesi yang baru, Bachtiar, bertugas di Makassar kali ini ibaratnya seperti ‘pulang kampung’. Pasalnya, pada tahun 1990-1991 dia pernah bertugas di Makassar. Kala itu ia bertugas sebagai Kasubsi Hanggar di Kantor Inspeksi Makassar. “Ada dua kebanggaan yang saya rasakan (sebagai Kakanwil XVI Sulawesi). Pertama, saya menggantikan seorang Jusuf Indarto yang begitu perfect memimpin kantor ini. Kedua, (selama) saya bertugas sebagai kakanwil, yang pertama di daerah Teuku Umar (Pahlawan Aceh) dan yang kedua sekarang dipindahkan di daerah Sultan Hasanuddin (Pahlawan Sulsel). Semua daerah pahlawan. Mudah-mudahan saya menjadi pejuang bagi Bea Cukai,” kata Bachtiar yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil I NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) Bachtiar sendiri mempunyai harapan besar untuk tempat tugas barunya ini. ”Kita mencoba mengetengahkan Kanwil XVI Sulawesi ini menjadi kantor yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat diandalkan DJBC,” harapannya. Dalam kesempatan pisah sambut itu, diserahkan pula penghargaan kepada beberapa pegawai yang berprestasi dalam melakukan beberapa penangkapan. Selanjutnya acara yang dipandu oleh MC Miskam ini dimeriahkan dengan beberapa sumbangan lagu termasuk dari Jusuf Indarto dan Bachtiar. Sebagai kenang-kenangan, diserahkan beberapa cindera mata yang diberikan oleh beberapa pejabat dan masing-masing Kepala KPBC di lingkungan Kanwil XVI Sulawesi. Salah satu cindera mata adalah karikatur yang diberikan oleh Tutung Budi Karya mewakili para pegawai Kanwil XVI Sulawesi. Karikatur tersebut memuat gambar Jusuf Indarto dengan background gambar hasil tangkapan selama ini. Keakraban makin terjalin tatkala ditengah – tengah suasana ramah tamah, Jusuf Indarto berjalan mendatangi meja-meja para hadirin untuk sekedar menyapa dan berdiskusi ringan. Tidak ada sedikitpun kecanggungan. Akhirnya, selamat bertugas ditempat yang baru, Pak Yosi… dons, makassar

DOK. KANWIL I

PARA PEMAKALAH. Tampak dalam gambar para pemakalah dari IOO dan DJBC memberikan materi pada seminar pengembangan investasi di Aceh.

Menuju Perekonomian Aceh Baru yang Modern dan Kompetitif Seminar pengembangan investasi oleh IOO dan Kantor Wilayah I DJBC NAD.

N

anggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salah satu propinsi dengan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam adalah modal dasar stimulus bagi kemajuan perekonomian di Aceh. Namun untuk mengelola potensi sumber daya tersebut dibutuhkan para investor. Untuk mencapai suatu iklim investasi yang dinamis ada DOK. KANWIL I

MEMBERIKAN SAMBUTAN. Kakanwil I DJBC NAD, Drs. Bachtiar, Msi (sekarang menjabat sebagai Kakawil XVI DJBC Sulawesi (Makassar)) saat memberikan sambutannya di depan peserta seminar.

beberapa faktor yang turut andil didalamnya, diantaranya faktor keamanan, stabilitas politik, infrastruktur yang memadai dan juga yang sangat penting adalah regulasi dan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendukung investasi di Aceh. Setiap negara berkembang berlomba-lomba untuk memberikan insentif dan membuat regulasi semudah mungkin untuk menarik para investor. Bayangkan saja, negara sekecil Kamboja memberikan insentif berupa kebijakan fiskal dan perpajakan. Oleh karena itu Investor Outreach Office (IOO) mendukung upaya Pemerintah NAD bersinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nanggroe Aceh Darussalam, mengadakan seminar yang bertemakan ‘Regulasi dan Insentif Pemerintah untuk Mendukung Kemudahan Investasi di NAD’. Seminar yang diadakan pada hari Rabu, 20 Juni 2007 ini, dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah tingkat I, pihak swasta dan para calon investor. Seminar dibuka dengan kata sambutan dari Gubernur Propinsi NAD, Irwandi Yusuf yang berharap, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), regulasi investasi baru serta di dukung oleh potensi yang ada di Aceh, dapat menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Aceh. Sementara dalam pengantar seminar tersebut, Kepala Kantor Wilayah I DJBC NAD, Drs. Bachtiar, M.Si (saat ini menjabat sebagai Kakanwil XVI DJBC Sulawesi (Makassar) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai trade facilitator dan industrial assistant, Direktorat Jenderal bea dan Cukai berupaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi, termasuk di Aceh. “Misalnya, dengan memberikan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan kawasan berikat, gudang berikat dan intensif untuk pemasukan barang modal yang dapat berupa fasilitas penangguhan, pembebasan serta keringanan bea masuk, serta pajak dalam rangka impor. Ini merupakan kunci yang dapat membawa Aceh menjadi daerah industri,” katanya. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menugaskan Drs. Kusdirman Iskandar, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC untuk menyampaikan materi berupa : kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung regulasi dan insentif investasi di NAD. Materi yang disampaikan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan ini antara lain mencakup semua hal yang berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh instansi kepabeanan, yaitu tempat penimbunan berikat (kawasan berikat dan gudang berikat), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan fasilitas penanaman modal bagi industri/industri jasa (135/ KMK.05/2000). Pemakalah lainnya adalah Kepala BKPM yang menyatakan keyakinannya bahwa Undang-undang investasi yang baru akan membuat Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh investor, lewat fasilitas one stop investor facility sehingga pengurusan lisensi dan prosedur investasi menjadi lebih mudah. “Bentuk insentif lain berupa bentuk ijin kepemilikan tanah bagi investor luar. Jika negara China menawarkan hak guna tanah hingga 90 tahun, maka Indonesia menawarkan lebih, yaitu 95 tahun,” ujarnya. Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha BRR NAD-Nias menambahkan, “Regulasi dan insentif investasi yang kompetitif diharapkan dapat menjadi solusi tepat untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di Aceh.” Dari seminar ini muncul sedikit asa semoga perekonomian Aceh baru yang modern dan kompetitif bukan lagi menjadi mimpi. Jika berbagai pihak memiliki keinginan kuat dan serius berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka kesejahteraan masyarakat Aceh akan segera tercapai.

Handoko Nindyo Wardono, Kasi Keberatan dan Banding I, Kanwil I DJBC NAD

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

29

DAERAH KE DAERAH DOK. KPBC DUMAI

KAPAL beserta muatannya diamankan di KPBC Dumai.

KPBC TIPE A 3 DUMAI

Kembali Gagalkan Upaya Penyelundupan Kayu Balak Hanya dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan, dari 7 Juni sampai dengan 12 Juli 2007, tim patroli laut Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 Dumai sudah berhasil menggagalkan empat kali upaya penyelundupan kayu balak sejumlah kurang lebih 220 ton jenis campuran dan meranti yang diangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

D

i tengah gencarnya kampanye terkait pemberantasan praktek illegal logging, KPBC Tipe A3 Dumai di bawah pimpinan Saipullah Nasution, kembali berhasil menjalankan perannya dalam mengawasi lalu lintas arus barang ekspor-impor dan dalam rangka mengamankan aset-aset negara. Dengan posisi Dumai yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran internasional, maka kerja keras dan kesigapan petugas sangat diperlukan. Penegahan pertama kali dilakukan oleh Kapal Patroli bernomor lambung BC 15016 dengan Kopat Ali Tahir dan dinahkodai oleh Rela Ginting pada hari Kamis 7 Juni 2007 di sekitar Perairan Sungai Penuntun (dekat Pulau Babi), Rupat Utara, Kab. Bengkalis, sebagaimana telah diberitakan pada WBC edisi sebelumnya. Dua minggu kemudian, tepatnya Kamis, 21 Juni 2007, berawal dari informasi adanya aktifitas di suatu tempat yang mengindikasikan ke arah pelanggaran di bidang kepabeanan,

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

berdasarkan informasi tersebut, oleh tim intelijen di analisis untuk mendapatkan suatu data yang akurat. Selanjutnya Kasi P2, Arie Papiano langsung mengumpulkan anggota tim patroli untuk diadakan briefing tertutup guna memberikan penjelasan dan mengatur strategi. Tepat pukul 20.00 WIB tim patroli yang dipimpin oleh Yusuf Effendy Harahap dan nahkoda Rela Ginting mulai melakukan pergerakan menuju lokasi target dengan dilengkapi persenjataan dan menggunakan armada BC 15016. Perjalanan ke lokasi kira – kira membutuhkan waktu 2 jam. Setelah mengapung di sekitar lokasi selama 5 jam akhirnya pukul 03.30 WIB dari muara Sungai Penuntun terdengar suara mesin kapal sayup-sayup. Kopat langsung memerintahkan nahkoda untuk mendekati sumber bunyi tersebut dan didapatkan kapal dengan muatan kayu balak. Selanjutnya anggota tim langsung turun ke kapal dan memeriksa kelengkapan dokumen. Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal motor tanpa nama bernomor S.21 No.2982 tersebut diketahui tidak dilengkapi

dengan SIB (Surat Izin Berlayar) dari Syahbandar setempat dan atas muatannya tidak diajukan dokumen outward manifest ke kantor pabean setempat serta tidak dilengkapi SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang sebelumnya dikenal dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau SAL (Surat Angkut Lelang) sebagai prosedur pengangkutan kayu hasil hutan. Sementara awak kapal membawa Seaman’s Book (Buku Pelaut) sebagai pengganti PasporMenurut pengakuan nahkoda KM. tanpa nama S.21 No. 2982, kayu tersebut berasal dari daerah Hutan Ayu, Rupat Utara, Kab. Bengkalis yang akan dibawa ke Kuala Linggi, Malaysia. Selang 30 menit kemudian tepatnya pukul 04.00 WIB, tidak jauh dari lokasi penegahan pertama, kembali terdengar suara mesin kapal. Berdasarkan gelagat tersebut Kopat memerintahkan sebagian crew (sebagian lagi stand by di KM sebelumnya) untuk mengarahkan kapal patroli ke arah target dan didapatkan kapal dengan nama KM. Parmonangan II yang memuat kayu balak yang berasal dari daerah yang sama dengan KM sebelumnya. Muatan tersebut juga akan di bawa ke Kuala Linggi, Malaysia. Modus operandi yang digunakan masih seputar membawa kayu balak tanpa memberitahukan / melapor ke kantor pabean yang membawahi dan tidak dilengkapi dokumen yang sah. Setelah berkoordinasi dengan Korlak Patroli Operasi KPBC

BARANG BUKTI yang disimpan di KPBC Dumai

Tipe A3 Dumai, Tery Zakiar Muslim, maka KM beserta muatan dan awaknya ditarik ke Pelabuhan Dumai untuk diserahkan kepada PPNS KPBC Tipe A3 Dumai guna penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, maka ditetapkan nahkoda dengan inisial SBJ dan ABK sebagai tersangka. Untuk sementara para tersangka dititipkan di Rutan Dumai sambil menunggu proses pengadilan. Tidak berhenti disitu, tindak penyelundupan kayu balak masih marak terjadi. Hal ini terbukti pada Kamis, 12 Juli 2007 tim patroli laut KPBC Tipe A3 Dumai untuk ke empat kalinya kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan oleh KM. Musarni Jaya di sekitar Perairan Tanjung Medang, Kab. Bengkalis. Disinyalir kayu sejumlah kurang lebih 100 ton tersebut berasal dari daerah Titi Akar masih di wilayah Rupat Utara. Untuk sementara kapal, muatan beserta awaknya diamankan di KPBC Tipe A3 Dumai. Terkait mengenai jumlah, jenis, kualitas kayu tersebut serta besarnya kerugian negara, masih menunggu hasil pemeriksaan Tim Ahli Dinas Kehutanan Kota Dumai. Menurut Husni Mawardi, Korlak Penyidikan dan Barang Bukti KPBC Tipe A3 Dumai, atas perbuatan para tersangka tersebut, mereka dijerat melakukan tindak pidana penyelundupan ekspor yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102A huruf (a) “Mengekspor barang tanpa meDOK. KPBC DUMAI nyerahkan pemberitahuan pabean”; huruf (c) “Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean” dan huruf (e) “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean”. Ancaman pidana penjara atas pelanggaran di atas paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan masih maraknya tindak penyelundupan yang terjadi di wilayah kerja KPBC Tipe A3 Dumai khususnya untuk komoditi kayu balak, ke depan perlu dipikirkan masalah kesulitan tempat penyimpanan barang bukti. Mengingat kapasitas tempat penimbunan yang kurang memadai sehingga penimbunan dilakukan di halaman kantor yang membuat pemandangan kantor jadi kurang tertata. Ditengah keterbatasan sarana dan SDM yang ada pada KPBC Tipe A3 Dumai serta kondisi geografis yang sangat rawan terhadap praktikpraktik penyelundupan, diharapkan adanya suatu sistem reward, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai yang pada akhirnya dapat menjalankan tugas dan fungsi DJBC secara keseluruhan. ndri EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

31

DAERAH KE DAERAH DOK. KPBC PALEMBANG

WBC/ATS

HANDPHONE. Dua kopor handphone yang berhasi ditegah KPBC Palembang karena ditinggalkan pemiliknya di bandara kini menunggu proses pemusnahan.

L LIMA TRUK. Pengejaran darat terhadap lima truk yang penuh risiko ini, akhirnya dapat diselesikan dengan bantuan KPBC Jambi dan pihak Kepolisian.

KPBC PALEMBANG

Berhasil Tegah Ballpressed dan Handphone Dengan berbagai kendala yang dihadapi akhirnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 Palembang yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah V DJBC Sumatera Bagian Selatan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 Jambi berhasil menegah 2.016 ball pakaian bekas (ballpressed) ilegal asal Malaysia. Tegahan yang dilakukan di darat dan sungai ini juga mendapat dukungan yang positif dari masyarakat sekitar. 32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

uas wilayah pengawasan KPBC Tipe A3 Palembang memang terbentang cukup luas, dimulai dari perbatasan Propinsi Lampung hingga ke perbatasan Propinsi Jambi, wilayah ini juga banyak dilintasi oleh pecahan alur sungai-sungai. Dengan banyaknya pecahan alur sungai ini, membuat wilayah Palembang menjadi salah satu celah bagi upaya penyelundupan barangbarang ilegal yang memanfaatkan tangkahan-tangkahan untuk menurunkan barang-barang selundupan. Upaya KPBC Palembang untuk mencegah aksi penyelundupan memang terkadang terbentur oleh kondisi yang sulit dan rawan, namun semua itu selalu dapat dihadapi dengan baik walaupun dari segi sarana dan prasarana sangat kekurangan sekali. Salah satu upaya maksimal yang dilakukan KPBC Palembang dalam mencegah penyelundupan, terbukti ketika KPBC Palembang mendapat informasi akan adanya dua kapal yang sedang melakukan pembongkaran ballpressed ilegal asal WBC/ATS Malaysia yang dilakukan di dermaga Merki, Sungai Lalan, Mendis, Kecamatan Banyung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

TEGAHAN DARAT TERHADAP LIMA TRUK BERMUATAN BALLPRESSED Berdasarkan informasi yang diterima dari Direktorat P2 Kantor Pusat yang diteruskan kepada Kepala Bidang P2 Kantor Wilayah V DJBC Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada tanggal 21 Juni 2007 tersebut, KPBC Palembang bersama tim P2 Kantor Wilayah V Sumbagsel segera menurunkan tim surveillance untuk melakukan

BAMBANG I ARIBASAR: Luasnya wilayah pengawasan KPBC Tipe A3 Palembang, menuntut petugas untuk bekerja semaksimal mungkin.

DOK. KPBC PALEMBANG

monitoring dan penegahan terhadap sarana pengakut dan barang yang diduga ilegal asal Malaysia tersebut. Tiga personil tim KPBC Palembang bersama empat personil dari tim P2 Kantor Wilayah V Sumbagsel, bergerak menuju lokasi Kecamatan Bayung Lencir yang berjarak kurang lebih tiga ratus kilometer dari kota Palembang. Untuk menuju lokasi dermaga Merki yang berjarak kurang lebih 3 kilometer dari jalan raya Palembang-Jambi, ternyata tidak semudah yang dibayangkan, dengan melalui jalan tanah yang berliku-liku dan naik turun, jarak tiga kilometer itupun akhirnya harus ditempuh dalam waktu 30 menit. Setiba dilokasi pada 22 Juni 2007, tim yang melakukan pengamatan melihat adanya lima truk telah memuat ballpressed ilegal, sementara kapal yang memuatnya sudah melarikan diri. Menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPBC Tipe A3 Palembang, Gerendra, kondisi penegahan saat itu tidak dapat langsung dilakukan, hal itu mengingat jumlah personil bea cukai yang kurang dan kondisi daerah yang rawan menyebabkan tim melalui Kepala Bidang Penindakan dan KM. SRI RAHAYU. Kapal yang kedapatan membawa ballpressed ilegal asal Singapura tanpa Penyidikan (P2) KWBC V Sumbagsel, dokumen ini, berhasil ditegah KPBC Palembang. kembali meminta bantuan dari KPBC Tipe A3 Jambi yang wilayahnya lebih dekat dengan lokasi tegahkurang lebih sebanyak 2.016 bales yang nilai barangnya an. Di samping itu tim yang bergerak di lapangan juga memindiperkirakan lebih dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dan hingga kini kasusnya masih dilakukan ta bantua pihak kepolisian setempat (Polsek Bayung Lencir) penyidikan dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi untuk menghentikan truk-truk tersebut, sekaligus mem-back (pengemudi truk dan ABK KM. Sri Rahayu). up terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan. “Apabila dari hasil penyelidikan terdapat indikasi tindak “Kondisi saat itu memang sangat tidak mungkin untuk pidana, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun langsung dilakukan penegahan, suasana saat itu sangat hingga saat ini pemilik barang maupun pemilik KM. Sri Rahategang, bahkan jumlah mereka sangat banyak sementara yu belum diketemukan. Sementara itu untuk jumlah kerugian kami hanya berjumlah tujuh personil dan kami pun tidak negara masih dalam tahap penghitungan, namun yang lebih dilengkapi dengan senjata. Untuk itu kami pun meminta berbahaya adalah jika barang tersebut dapat masuk ke bantuan dari P2 KPBC Jambi yang wilayahnya lebih dekat ke wilayah pabean Indonesia, maka sudah dapat dipastikan lokasi,” ujar Gerendra. industri garmen dalam negeri akan rusak, dan itu merupakan Penegahan pun langsung dilakukan, namun para kerugian negara yang tiada nilainya,” ujar Bambang Aribasar. penyelundup tidak menyerah begitu saja, mereka langsung melarikan truk-truk yang telah memuat ballpressed illegal kea rah jalan lintas timur menuju kota Palembang Tiga truk DUA KOPOR BERISI HANDPHONE ILEGAL berhasil ditegah sementara dua truk lainnya yang sempat Lebih lanjut Bambang I. Aribasar menjelaskan, selain meloloskan diri dapat dihentikan setelah tim berkoordinasi tegahan ballpressed tersebut, tahun lalu tepatnya pada 5 dengan petugas bantuan dari KPBC Palembang dan KWBC Oktober 2006 KPBC Palembang berhasil menegah satu V Sumbagsel yang belakangan bergerak juga menuju lokasi kopor yang berisi handphone ilegal asal Singapura merek LG Kecamatan Bayung Lencir. sebanyak 487 unit yang ditinggalkan pemiliknya di bandara internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. “Dari tegahan handphone tersebut, kami juga tidak SATU KAPAL JUGA BERHASIL DITEGAH menemukan pemiliknya, dan selang beberapa bulan Setelah penegahan truk berhasil dan dengan tibanya bantuan kemudian tepatnya pada 25 Januari 2007 kami kembali dari Tim P2 KPBC Jambi, tim pun melakukan penyisiran melalui berhasil menegah satu kopor berisi 465 handphone tanpa sungai untuk mencari kapal lain yang menurut informasi telah memerek asal Singapura yang ditinggalkan pemiliknya. Dari dua ninggalkan dermaga Merki. Dengan jarak 20 menit antara Kamtegahan tersebut masing-masing dibawa oleh orang yang pung Mendis (tepi jalan raya Palembang-Jambi) menuju dermaga tidak diketahui hingga kini dengan menggunakan pesawat Merki, tim yang menggunakan speedboat sewaan, akhirnya meliSilk Air asal Singapura. Sementara kerugian negara jika hat kapal motor (KM) Sri Rahayu sedang lego jangkar beberapa handphone tersebut lolos adalah sebesar Rp. 28.013.182,-,” kilometer dari dermaga Merki, yang diketahui barang tersebut kata Bambang Aribasar. adalah ballpressed ilegal. Dari dua tegahan handphone tersebut, untuk proses Melihat hal tersebut, tim langsung melakukan penegahan selanjutnya KPBC Palembang telah menerima keputusan dan meminta dokumen atas barang yang dibawanya, namun Menteri Keuangan untuk proses pemusnahan pada tegahan dari sekian banyak ABK tidak ada yang mengaku sebagai handphone pertama dan masih menunggu keputusan Menteri nakhoda, karena nakhoda telah melarikan diri sebelumnya. Keuangan untuk proses pemusnahan terhadap tegahan Dengan berhasilnya tegahan ini, kini ke lima truk dan satu handphone kedua. kapal dengan bantuan Tim P2 KWBC V Sumbagsel dan Tim Dengan berhasilnya KPBC Tipe A3 Palembang menegah Patroli Laut KPBC Tipe A3 Jambi diamankan di KPBC barang-barang ilegal yang diupayakan masuk ke Indonesia, Palembang untuk proses lebih lanjut. menunjukkan bahwa dengan kondisi pengawasan yang Menurut Kepala KPBC Tipe A3 Palembang, Bambang I cukup luas dan sarana yang minim, KPBC Palembang tetap Aribasar, dari kelima truk dan satu kapal tersebut, jumlah dapat melakukan pengawasan secara maksimal. adi ballpressed yang diduga diimpor secara ilegal, berjumlah EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

33

DAERAH KE DAERAH DOK.KANWIL XIV DJBC

FOTO BERSAMA. Tim Teknik Pencegahan Penyelundupan Peringkat Negeri Sarawak, Malaysia dengan Tim Teknis Penyelundupan Daerah Kalimantan Barat Republik Indonesia berpose bersama di Kuching, Sarawak saat pertemuan SOSEK MALINDO, 2 - 3 juli 2007.

Kerjasama Penanganan Penyelundupan

Malaysia - Indonesia Penyelundupan yang marak terjadi hingga perlukannya kerjasama antar negara yang berbatasan langsung, menjadi dasar diadakannya kerjasama dan penaganan serius mengenai aktivitas penyelundupan di daerah perbatasan.

B

elum tertatanya stuktur alam di sekitar daerah perbatasan yang menjadi lintas keluar masuknya orang dan barang menjadi sebuah peluang emas untuk memudahkan orang beraktifitas tanpa mengindahkan peraturan yang ada. Apalagi krisis ketidaktahuan warga di daerah perbatasan mengenai peraturan ataupun ‘kenakalan’ eksportir dan importir selalu menjadi titik awal aktivitas penyelundupan. Untuk itulah pada tanggal 2 - 3 Juli 2007 diselenggarakan kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (SOSEK MALINDO) untuk membahas permasalahan seputar kegiatan sosial ekonomi kedua negara. Dalam hal ini, Bea dan Cukai melakukan kerja sama penanganan penyelundupan di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia untuk wilayah pengawasan Kanwil XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat. “Kesepakatan yang akan disahkan, diharapkan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak terutama dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan ilegal lintas batas. Dengan tersusunnya suatu kesepakatan atau kesepahaman dalam penanganan penyelundupan diharapkan kegiatan penyelundupan ataupun perdagangan ilegal dapat dikurangi seminimal mungkin sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan,” ungkap Muhammad Chariri, Kepala Kanwil

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat pada saat pidato pembukaan SOSEK MALINDO tahun 2007. Masalah krusial yang diangkat pada pertemuan tersebut adalah penyeludupan kayu, ekspor gula pasir ke Indonesia, kegiatan ekspor impor ternakan, produk/hasil ternakan, biologik ternak/sarana produksi ternakan serta hasil olahan ternak, buah segar, sayur segar, tumbuhan dan ikan. Kegiatan ekspor impor obat-obatan termasuk vaksin, obatobatan tradisional, makanan, minuman, barangan kosmetik, produk komplemen/food supplement, narkotika, psikotropika serta alat kesehatan, kegiatan ekspor impor beras, rokok, batik sarung, senjata api, senjata api mainan (imitation gun), mercon/bunga api dan VCD porno, penjualan barang-barang eceran oleh warga negara Indonesia di Pekan Serikin dan permasalahan lain yang berkaitan dengan impor/ekspor barang-barang larangan serta pembatasan lainnya.

HASIL PERTEMUAN Hasil pertemuan yang dicapai di antara Tim Teknik Pencegahan Penyeludupan Peringkat Negeri Sarawak-Malaysia dengan Tim Teknis Penyelundupan Daerah Kalimantan Barat - Republik Indonesia di Kuching - Sarawak pada 2 Juli 2007 sebagai berikut : Dalam Hal Perdagangan : A. Penyeludupan Kayu Pertama, adanya kesepakatan antara Malaysia – Indonesia untuk saling membantu menangani masalah penyeludupan kayu dengan menahan dan tidak mengijinkan kendaraan/alat angkut yang membawa muatan kayu masuk melintasi batas tanpa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan berdasarkan pengajuan dari Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan (ETPIK), dasar dokumen kehutanan berupa surat ketera-

DOK. WBC

ngan sahnya hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Nota Perusahaan, Endorsement yang dikeluarkan oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dan Laporan Surveyor (LS) yang ditunjuk Pemerintah Indonesia. Kedua, adanya kesepakatan untuk lebih menyosialisasikan peraturan mengenai ekspor impor kayu-kayu olahan kepada ekportir/importir yang secara resmi ditunjuk pemerintah. B. Ekspor Gula Pasir ke Indonesia Pertama, pihak Bea dan Cukai Indonesia setuju untuk memberikan informasi terbaru (up to date) mengenai nama/list importir yang resmi/legal kepada pihak Kastam di Malaysia. Kedua, pihak Malaysia setuju untuk lebih menyosialisasikan kepada eksportir gula di Malaysia bahwa gula pasir adalah barang yang GEDUNG KANTOR WILAYAH XIV DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT dilarang untuk di ekspor ke Indonesia. Ketiga, pihak Bea dan Cukai Indonesia setuju untuk di atas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. menahan dan merampas gula pasir yang di impor ke IndoKedua belah pihak juga setuju untuk saling membantu nesia oleh importir ilegal. dalam menangani impor ternakan, produk/hasil C. Kegiatan ekspor impor ternakan, produk/hasil ternakan, biologic ternakan/sarana produksi ternakan ternakan, biologik ternak/sarana produksi ternakan serta hasil olahannya, buah segar, sayur segar, tumbuhan, serta ikan melalui sempadan/perbatasan serta hasil olahan ternak, buah segar, sayur segar, negara masing-masing dengan menahan dan tidak tumbuhan dan ikan. mengijinkan masuknya/impor produk-produk tersebut Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling memdi atas yang tidak sesuai dengan peraturan yang bantu dalam menangani ekspor ternakan, produk/hasil ternakan, biologic ternakan/sarana produksi ternakan berlaku di negara masing-masing. serta hasil olahannya, serta buah segar, sayur segar, tumbuhan, serta ikan melalui sempadan/perbatasan D. Kegiatan ekspor impor obat-obatan termasuk vaksin, obat-obatan tradisional, makanan, minuman, negara masing-masing dengan menahan dan tidak barangan kosmetik, produk komplemen/food supplemengijinkan keluarnya/ekspor produk-produk tersebut ment, narkotika, psikotropika serta DOK. WBC alat kesehatan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling membantu dalam menangani impor/ekspor obat-obatan termasuk vaksin, obat-obatan tradisional, makanan, minuman, kosmetik, alat kesehatan seperti disposable syringe serta infusion set, produk komplemen/food supplement, narkotika serta psikotropika melalui sempadan/perbatasan masing-masing negara dengan menahan dan tidak mengijinkan keluar masuk produk-produk tersebut di atas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

PPLB ENTIKONG

E. Kegiatan ekspor impor beras, rokok, batik sarung, senjata api, senjata api mainan (imitation gun), mercon/bunga api dan VCD porno. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling membantu dalam menangani impor/ekspor beras, rokok, batik sarung, senjata api, senjata api mainan (imitation gun), mercon/bunga api dan VCD porno melalui sempadan/perbatasan masing-masing negara dengan menahan dan tidak mengEDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

35

DAERAH KE DAERAH ijinkan keluar masuk produk-produk tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masingmasing. F. Penjualan barang-barang eceran oleh warga negara Indonesia di Pekan Serikin, Bau. Pihak Indonesia setuju untuk membantu dengan memberi penyuluhan/penerangan kepada warga negara Indonesia yang menjual barang eceran ke Malaysia agar mematuhi peraturan yang berlaku di Malaysia. Pihak Malaysia setuju untuk menahan dan merampas barang-barang eceran yang dijual oleh warga negara Indonesia yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Malaysia. G. Isu-isu lain berkaitan dengan impor/ekspor barangbarang larangan dan pembatasan lainnya, termasuk pupuk, makanan dan minuman, barang kategori bahan berbahaya beracun (B3) dan bahan

berbahaya (B2), serta barang impor tertentu yang wajib penerapan standar nasional Indonesia (SNI). Kedua belah pihak setuju untuk meningkatkan pengawasan serta pematuhan terhadap masuk dan keluarnya semua barang-barang larangan dan pembatasan selain dari yang dinyatakan pada butir A - G di atas, termasuk pupuk, makanan dan minuman, barang kategori bahan berbahaya beracun (B3) dan bahan berbahaya (B2), serta barang impor tertentu yang wajib penerapan standar nasional Indonesia (SNI). H. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama di atas dengan cara : Melakukan pertukaran informasi terus-menerus mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di negara masingmasing. Mekanisme yang digunakan sebagai contoh antara lain dengan pembuatan dan pemasangan brosur, poster atau pamflet pada tempat-tempat yang strategis di perbatasan kedua belah pihak. Pihak Indonesia meminta supaya pihak DOK. WBC Malaysia menginformasikan daftar kendaraan termasuk motosikal yang dilaporkan hilang di Malaysia kepada Bea dan Cukai Indonesia agar dapat membantu penyelesaian persoalan yang ada. Dalam hal lainnya : a. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan patroli bersama dalam rangka pencegahan penyeludupan berdasarkan informasi yang diperoleh kedua belah pihak. b. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan program sebagai berikut: - Meneruskan kegiatan patroli bersama di sempadan. - Mengadakan kerjasama antar perbatasan di Tebedu/Entikong, Lubok Antu/Badau, Biawak/Aruk dan Serikin/ Jagoi Babang. - Ekspedisi peninjauan lintas batas Biawak/Sambas pada tahun 2007. c. Saling meningkatkan koordinasi melalui komunikasi antar negara. d. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan satu kali dalam satu tahun untuk membahas masalah yang belum dapat diselesaikan pada pertemuan kali ini. Sekiranya ada keppentingan yang mendesak, dengan persetujuan kedua belah pihak dapat dilakukan pertemuan lebih dari satu kali. e. Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan pertemuan berikutnya berdasarkan hasil keputusan SOSEK - MALINDO tahun 2007.

USUL BARU -

-

PENYELUNDUPAN SENJATA API. Merupakan salah satu masalah krusial yang diangkat pada pertemuan SOSEK MALINDO.

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Adanya pos kawalan tambahan di Sempadan Serikin/Jagoi Babang. Pihak Malaysia meminta kerjasama pihak Indonesia untuk menginformasikan kepada warganegara Indonesia di Sempadan Jagoi Babang mengenai cadangan pos kawalan tambahan Malaysia ini yang bertujuan untuk mengawasi keluar/masuk barang dan penduduk Indonesia yang melakukan perdagangan di Pekan Serikin. Penanganan permasalahan pada tahun 2006 mengenai keluar masuknya kendaraan pribadi/kendaraan bermotor wisatawan melalui PPLB Entikong/Pos Kawalan Sempadan Tebedu dianggap telah berjalan dengan baik dan lancar. ian

SELAK

Eksotisme Bawah Laut DERAWAN, SANGALAKI DAN KAKABAN

DOK. CDC

Pertengahan Mei lalu (15/5), WBC mengunjungi Kota Tarakan, yang terletak di Kalimantan Timur. Dalam perjalanan tersebut, WBC mendapat kesempatan untuk turut serta dalam ekspedisi penyelaman bawah laut bersama-sama dengan Customs Diving Club, Jejak Petualang Trans7 dan Tarakan TV.

P

agi hari (16/5), dari Tarakan tim ekspedisi berangkat menuju gugusan Kepulauan Derawan. Perjalanan dari Tarakan ke Kepulauan Derawan cukup jauh dan dapat ditempuh melalui laut dan udara. Cuaca pagi itu sangat cerah ketika kami tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan menaiki pesawat bermesin baling-baling kami terbang menuju Pulau Berau. Sekitar 22 menit kami melayang diketinggian 8000 kaki dan mendarat di Bandara Kalimaru, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada pukul 08.50 WITA. Usai mendarat, kami langsung menuju Dermaga Berau Coal yang letaknya tidak jauh dari Kantor Bantu Bea dan Cukai Tanjung Redeb. Sekitar pukul 09.40 WITA kami berangkat meninggalkan Dermaga Berau Coal menuju Pulau Derawan dengan menggunakan speed boat bermesin 200 PK. Dengan kecepatan tinggi, speed boat yang membawa kami melaju di atas sungai Segah. Sungai Segah memiliki lebar kira-kira 200 m. Disepanjang sungai, banyak ditumbuhi pohon nipah, bakau dan pohon tropis lainnya. Sesekali boat yang kami tumpangi berjalan zig-zag menghindari sampahsampah kayu yang ada di sepanjang sungai. Beberapa kali boat juga harus terhempas saat melaju di atas riak gelombang yang ditimbulkan kapal lain.

BERMAINMAIN dengan ubur-ubur di Danau kakaban.

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

37

SELAK Entah karena tidak banyak penduduk di sepanjang sungai Segah atau tidak banyak penduduk yang menggunakan transportasi air, disepanjang perjalanan kami jarang melihat kapal kayu maupun speed boat yang melintas. Hanya saja beberapa kali kami berpapasan dengan kapal tongkang yang mengangkut batu bara milik PT. Berau Coal, itu pun bisa dihitung dengan jari. Kebayang… hanya speed boat yang kami tumpangi saja yang melaju sendiri di atas sungai Segah yang panjang, meliuk-liuk bagaikan ular naga yang besar. Perjalanan siang itu terasa begitu lama karena disepanjang sungai tidak banyak pemandangan yang bisa kami lihat. Sekitar pukul 11.00 WITA, speed boat mulai meninggalkan sungai Segah dan memasuki lautan lepas. Siang itu laut begitu biru dan tenang, tidak bergelombang, hmm… setidaknya kami bisa segera tiba di Pulau Derawan. Empat puluh lima menit kemudian, dari kejauhan kami melihat Pulau Derawan. Senang rasanya mengetahui kami telah tiba di Pulau Derawan, pulau yang terkenal dengan pasir putih dan keelokkan biota lautnya. Saat menginjakkan kaki di Dermaga P. Derawan, bibir ini tidak putus-putusnya mengagumi keindahan P. Derawan. Apalagi siang itu air laut sedang surut sehingga dasar laut terlihat jelas. Tampak ikan-ikan laut dengan warnanya yang indah wara-wiri disekitar dermaga. Beberapa ekor penyu hijau berukuran cukup besar pun terlihat berenang dengan tenangnya di pinggir dermaga seolah hendak mengucapkan selamat datang ke Pulau Derawan. Pulau Derawan merupakan salah satu pulau dari 21 pulau yang ada di gugusan Kepulauan Derawan yang dikembangkan menjadi kawasan wisata laut dan konservasi biota laut. Pulau Derawan terkenal sebagai salah satu kawasan pengembangbiakkan penyu hijau untuk melindungi satwa ini dari kepunahan. Usai istirahat, sekitar pukul 16.30 WITA kami menuju ujung dermaga untuk mempersiapkan diri melakukan penyelaman disekitar dermaga Pulau Derawan, tepatnya di Jetty Spot. Setelah menyiapkan alat-alat scuba diving, kami pun melakukan briefing dan berdoa sejenak yang dipandu oleh dua orang dive guide setempat. Ada 9 orang yang melakukan penyelaman, terdiri dari tiga orang kru Jejak Petualang Trans7, redaktur WBC dan Customs Diving Club (Heru Hariadi, Marlon W, Bambang Wahyudi, M. Syawal, Otto). Setelah briefing dan berdoa, berikutnya adalah penentuan buddy (mitra/rekan saat penyelaman). Kebetulan yang menjadi buddy redaktur WBC adalah Dive Master, Marlon W. (Customs Diving Club) yang sekaligus merupakan pelatih selam redaktur WBC. Kemudian, para diver satu persatu mulai

menceburkan diri ke dalam air laut yang mulai pasang. Hari itu air laut cukup jernih dengan tingkat visibility (jarak pandang di dalam laut) sekitar 15 - 20 m sehingga WBC mampu melihat dengan jelas indahnya terumbu karang di dasar laut. Berbagai macam sponges (bunga karang) tampak menghiasi dasar laut. Ada giant barrel sponge (seperti gunung dengan lubang ditengahnya), spiky sponge, tube sponge, giant clam (sejenis molluscs) dan sponge lainnya. Berbagai bentuk coral (karang) pun bisa dijumpai di perairan ini, seperti Table Coral, Wire Coral, Gorgonian Fan, Dome Coral, Wrinkled Soft Coral (bentuknya seperti otak manusia) dan masih banyak lagi. (Berkat buku ‘Marine Life of Southeast Asia and The Pasific’, published by Periplus Nature Guides, written by Gerald Allen, makanya sedikit banyak WBC tahu nama-nama biota laut yang ada di Kepulauan Derawan). Tak hanya coral dan sponge, berbagai warna bintang laut serta ikan-ikan yang melayang disekitar kami terlihat sangat indah. Diantaranya jenis Lionfish, Butterflyfish, pufferfish, Parrotfish (kebanyakan yang kami temui berwarna biru) dan Crocodilefish. WBC juga melihat berbagai ikan jenis Clown Anemonefish, Palette Surgeonfish dan Mooris Idol, hmm… jadi inget film ‘Nemo… Sebenarnya masih banyak lagi jenis ikan yang WBC lihat, tapi karena keterbatasan pengetahuan, WBC tidak tahu semua nama-nama ikan laut yang ditemui. Saat sedang asyik menikmati pemandangan laut, sambil berfoto-foto dan melihat rekan dari Jejak Petualang Trans7 mengambil gambar dengan kameranya, beberapa kali kami terkena arus laut yang cukup kuat. Kalau sudah begitu, kami segera meraih karang yang ada didekat kami untuk berpegangan agar tidak terbawa arus. Sekitar 35 menit WBC berada di kedalaman 17,4 m. Begitu melihat tanda di regulator bahwa persediaan oksigen sudah menipis, WBC segera memberi tanda pada buddy dan kami pun memutuskan untuk naik kepermukaan. Sebelum naik ke permukaan, kami harus berhenti dulu di kedalaman 4 - 5 m untuk melakukan safety stop selama tiga menit. Safety stop atau berhenti sejenak dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada diver (paru-paru bisa pecah jika penyelam langsung naik ke permukaan dengan cepat tanpa melakukan safety stop). Alhamdulillah, penyelaman pertama berhasil kami lalui dengan baik. Usai penyelaman pertama, kami pun beristirahat sejenak sambil menunggu penyelaman yang kedua, night dive (menyelam di malam hari). Menjelang malam, kami pun bersiap-siap untuk melakukan penyelaman yang kedua. Sempat terbersit rasa khawatir dalam diri WBC ketika hendak

WBC/KY

BERSIAP-SIAP untuk melakukan penyelaman sore dan malam hari di Dermaga Pulau Derawan.

38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WBC/KY

WBC/KY

PARA DIVER berpose bersama di depan Danau Kakaban.

melakukan night dive. Pasalnya, ini pertama kali WBC mencoba menyelam di malam hari. Untung saja teman-teman diver terus menyemangati sehingga perlahan-lahan rasa khawatir pun terkikis. Sekitar pukul 20.00 WITA persiapan night dive dimulai. Persiapan yang dilakukan tidak berbeda dengan penyelaman sebelumnya, hanya saja kami perlu menggunakan senter sebagai alat penerang di dalam air. Saat sedang melakukan persiapan dive, tiba-tiba kami dikejutkan dengan munculnya penyu hijau yang cukup besar di pinggir dermaga. Kami pun segera berhamburan ke tepi dermaga untuk sekedar melihat penyu tersebut. Buat kami, yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, melihat penyu bukanlah pemandangan sehari-hari. Jadi, norak sedikit gak papa ya… Usai briefing dan berdoa, satu persatu diver mulai menceburkan diri ke dalam air laut yang mulai bergelombang. Karena gelombang arus laut terlihat kuat, kali ini kami menyelam persis di dekat dermaga. Takjub… itu yang WBC rasakan saat berada di dalam air, malam hari. Sinar dari lampu senter cukup terang untuk menyinari kedalaman laut. Beberapa ikan laut tampak cuek berenang hilir mudik, tak peduli ada makhluk darat yang sedang mengamatinya. Saat menggunakan senter di dalam air, sinar senter tidak bolah langsung menyinari mata ikan karena dapat membuat ikan menjadi panik dan pergi. Setelah beberapa saat berada di bawah laut, tiba-tiba salah seorang diver menggerak-gerakkan senternya ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Itu pertanda, ia menemukan biota laut yang unik. Kami pun segera menghampiri, ternyata di dasar laut tampak seekor stonefish sedang berdiam diri. Stonefish merupakan ikan yang memiliki kulit unik. Warna tubuhnya bercak-bercak tak beraturan, hampir sama dengan karang, di beberapa bagian tampak seperti tembok tua yang terkelupas. Dengan warna kulit seperti itu, Stonefish merupakan spesies laut yang ahli dalam melakukan undercover atau menyamar. Ikan ini juga memiliki racun yang berguna untuk menjerat mangsanya. Selain Stonefish, kami juga menemukan Cleaner Coral Shrimp (warnanya belang, merah-putih) sedang bertengger di atas coral. Beberapa ikan jenis parrotfish juga terlihat sedang

bersembunyi di balik karang dan masih banyak biota laut lainnya. Setelah hampir 36 menit menyelam dikedalaman 20 m, WBC dan buddy naik kepermukaan. Saat sedang berada di posisi safety stop, tiba-tiba seekor penyu hijau yang cukup besar melintas tenang diatas kami, so beautiful… Waktu menunjukkan pukul 21.30 WITA saat kami berada di atas dermaga. Ternyata lumayan lama juga persiapan kami menyelam malam itu. Usai menyelam, kami bergegas menuju resort untuk membersihkan diri, makan malam dan beristirahat.

SANGALAKI, MANTA RAY SPOT Keesokan paginya (17/5), sekitar pukul 07.50 WITA, kami telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan untuk melakukan penyelaman di perairan Pulau Sangalaki, masih di gugusan Kepulauan Derawan. Perjalanan kami sedikit terhambat karena tabung oksigen untuk diving belum tiba. Akhirnya, kami baru bisa bergerak menuju Sangalaki sekitar pukul 08.30 WITA. Sekitar satu jam perjalanan, kami tiba di perairan P. Sangalaki. Sembilan orang diver plus dua orang diver guide, akan melakukan penyelaman di Manta Point. Kali ini kami hendak memburu ikan Pari Manta (Manta Ray). Ikan Pari Manta biasanya hidup berkelompok di perairan pulau ini. Mereka mencari makan berupa plankton yang banyak terdapat di perairan ini. Dari literatur yang WBC baca, Pari Manta ini jinak dan tidak berbahaya. Sekitar pukul 11.00 WITA, kami mulai melakukan penyelaman. Hari itu cuaca begitu tenang dan air laut tidak bergelombang. Perlahan kami turun ke kedalaman 15,2 m. Tingkat visibility di bawah laut begitu jelas, sekitar 25 – 30 m. Sambil menunggu Pari Manta, kami melihat-lihat biota laut yang ada di perairan pulau ini. Hampir semua biota laut yang WBC lihat di perairan P. Derawan juga ada di Sangalaki. Beberapa ikan jenis Unicornfish (ikan bertanduk) tampak wara-wiri di depan kami. Ikan jenis Moorish Idol dan Batfish (mirip Moorish Idol dengan sirip pendek) tampak berenang bergerombol. Ditempat ini banyak juga ikan jenis Suregeonfish (bentuk ekor seperti mata pisau) berwarna hitam dan ikan jenis Many Spotted Sweetlips (corak totol-totol hitam) berenang hilir mudik. Beberapa blue spotted fantail stingray atau pari tutul biru berukuran kecil tampak berusaha sembunyi dengan membenamkan tubuhnya di dasar laut sehingga menimbulkan riak pasir putih. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

39

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

41

SELAK WBC/KY

TUKIK atau anak penyu hijau yang baru menetas di penangkaran penyu yang terdapat di Pulau Derawan

Hingga 45 menit berlalu, pari manta yang kami cari belum juga menampakkan wujudnya. Sepertinya kali ini kami kurang beruntung karena tidak mendapat kesempatan bermain-main dengan Pari Manta. Persediaan oksigen WBC semakin menipis. Sampai akhirnya WBC memberikan kode pada buddy untuk naik ke permukaan. Saat kami sedang berada di safety stop, tiba-tiba salah seorang diver (B. Wahyudi) datang mendekat sambil membekap seekor ikan many spotted sweetlips ditangannya. Surprise…sebab, kemungkinan untuk menangkap ikan dengan tangan di dalam laut bisa dikatakan mustahil. Setelah diteliti, ternyata ikan tersebut tidak dapat melihat alias buta akibat racun yang ditebarkan nelayan untuk menangkap ikan. Ikan tersebut berhasil selamat dari racun tetapi harus kehilangan indra penglihatannya, kasihan… Usai penyelaman pertama, kami kembali ke atas boat untuk beristirahat dan bersiap-siap melakukan penyelaman kedua. Tetapi mengingat waktu kami yang sangat terbatas (karena hari itu juga kami harus kembali ke Berau), penyelaman kedua pun ditiadakan. Untuk menghemat waktu kami langsung menuju Pulau Kakaban untuk bersnorkling di Danau Kakaban.

BERMAIN BERSAMA UBUR-UBUR DI KAKABAN Boat yang kami tumpangi melaju kencang menuju Pulau Kakaban yang masih berada di gugusan Kepulauan Derawan. Sekitar 20 menit perjalanan, kami tiba di Pulau Kakaban yang bagian luarnya berupa tebing karang yang tinggi. Boat tidak dapat merapat ke pulau lantaran bagian WBC/KY

DI ATAS BOAT menuju Manta Ray Spot di perairan Pulau Sanglaki.

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

depan pulau bukan terdiri dari hamparan pasir tetapi berupa karang-karang yang tajam. Untuk menuju P. Kakaban, kami harus berenang. Melihat dasar laut yang begitu jernih, terbersit di pikiran WBC untuk bersnorkling sebentar di pinggir boat dan wuih…pulau yang sebagian besar terdiri dari karang itu menyimpan sejuta pesona bawah lautnya. Ikan-ikan kecil dengan beraneka warna terlihat asyik hilir mudik di antara batu-batu karang dan sea anemone (sejenis tanaman laut). Usai bersnorkling, kami bergerak menuju kaki tebing P. Kakaban. Beberapa kali kami harus meringis menahan sakit saat kaki tergores tajamnya batu karang. Kami memang harus ekstra hati-hati melewati batu-batu karang tersebut, selain karena tajam, sayang kan kalau terinjak… Untuk menuju Danau Kakaban, kami harus menaiki anak tangga setinggi kira-kira 100 m. Kemudian, kami harus berjalan meniti anak tangga yang terbuat dari kayu meranti. Disepanjang titian anak tangga tampak rimbunan pohon tropis dan di beberapa bagian tanah yang terbuka mencuat batu karang yang tajam dan berpori. Tak heran jika pulau ini dikenal sebagai pulau karang atau pulau atol. Rasa lelah meniti anak tangga yang naik turun musnah seketika saat pandangan kami tertuju pada sebuah laguna yang membentang luas di depan mata. Laguna itulah yang disebut dengan Danau Kakaban. Menurut literatur, pada mulanya Danau Kakaban merupakan laguna dari sebuah atol yang terbentuk lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Bagian dalam atol merupakan laguna yang tertutup dan terpisah dari laut di sekitar Kakaban. Namun, lewat pori-pori karang itu air laut dapat masuk ke laguna, bercampur dengan air hujan yang tertampung di dalamnya. Hal itulah yang menyebabkan air di cekungan itu payau. Sebagai pulau atol yang memiliki laguna berair payau di dalamnya, Kakaban tergolong langka. Diketahui hanya ada dua laguna di dunia yang memiliki kondisi serupa, yang lainnya berada di Pulau Palau di Mikronesia, Filipina. Setibanya di bibir danau, kami segera menceburkan diri ke dalam danau untuk bersnorkling. Karena kurang hati-hati saat menceburkan diri, air danau langsung keruh sebab pasir yang ada di dasar danau langsung terangkat. Dari balik kaca masker, tampak ubur-ubur dengan berbagai ukuran, menari-nari di danau yang dasarnya ditutupi rumput laut berwarna hijau tua. Dari literatur yang WBC baca, ternyata beragam biota laut yang menghuni Danau Kakaban mengalami evolusi selama terkurung di dalamnya sehingga memiliki sifat dan tampilan fisik yang berbeda dengan spesies sejenisnya yang berada di laut. Makanya, ubur-ubur yang ada di Danau Kakaban telah kehilangan kemampuan untuk menyengat. Tanpa ragu, kami pun bermain-main dengan ubur-ubur tersebut dan memegangnya… kenyal seperti agar-agar. Di antara ubur-ubur itu ada yang berbadan bening layaknya piring kaca (Aurelia Aurita) dan beberapa jenis lain yang jauh lebih mungil seukuran ujung jari telunjuk (Tripedalia Cystophora). Sedangkan yang berukuran sekepalan tangan, berwarna coklat dengan tubuh seperti bohlam lampu (Martigias Papua), jumlahnya lebih dominan. Di dasar danau tampak ubur-ubur jenis Cassiopeia Ornata menempel pada rumput laut. Uniknya, ubur-ubur jenis ini berenang secara terbalik. Selain ubur-ubur, kami juga melihat beberapa jenis ikan-ikan kecil seperti teri karang dan ikan julung-julung. Puas bermain-main dengan ubur-ubur, kami pun beranjak meninggalkan Kakaban. Hati terasa senang menikmati dan mengagumi indahnya ciptaan Tuhan. Tapi terbersit rasa khawatir, apa yang terjadi jika kawasan konservasi biota laut Danau Kakaban didatangi oleh rombongan wisata dalam jumlah besar. Terbayang terumbu karang yang terinjak-injak, sampah yang dibuang sembarangan, akan membuat kerusakan yang permanen di kawasan ini. Semoga kekhawatiran tadi tidak menjadi kenyataan, semoga… ifa

3 FOTO 1,2,3,5/KY

2

FOTO 4,6,7/DOK. CDC

1

5

4

6

7

(1) Pulau Derawan (2) Snorkling di Pulau Sangalaki (3) WBC bersama buddy (4) Persiapan diving di tangga dermaga Pulau Derawan. (5) Danau Kakaban (6) Pemandangan bawah laut (7) Lionfish di perairan Pulau Derawan. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

43

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

SIAPA MENGAPA

R

O S A R E N I T Setelah menyelesaikan sekolah perawat di Rumah Sakit Umum Bukit Tinggi Sumatera Barat, Rosita yang lahir di Banda Aceh tahun 1953 bekerja di Departemen Kesehatan (Depkes). Saat itu, oleh Depkes ia ditugaskan menjadi tenaga honorer di KPBC Halim Perdanakusuma. “Bisa dibayangkan waktu itu saya bekerja di instansi lain, bukan di Depkes, dengan status honorer,” katanya. Setelah 6 tahun 6 bulan, menjadi honorer, perjuangannya untuk mendapat status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sia-sia. Tahun 1980 ia mendengar ada pengumuman penerimaan untuk menjadi pegawai bea cukai. Tanpa ragu, ia pun mengikuti tes dan diterima. Kemudian, ia ditugaskan di KPBC Soekarno-Hatta, itupun dengan gaji yang masih harus diambil di Depkes. Setelah dua tahun berjalan barulah ia bisa mengambil gajinya di Bea dan Cukai. “Itulah perjuangan saya yang menjadi kenangan tak terlupakan,” ujarnya mengenang. Sekian lama bekerja di KPBC Soekarno Hatta sebagai tenaga medis di poliklinik, ia memiliki kesan tersendiri. Sejak bekerja di Bea dan Cukai karirnya mentok disitu-situ saja. “Kalau berdinas dirumah sakit jenjang karirnya pasti ada, saya bisa jadi kepala ruangan atau yang lainnya,” imbuh Rosita yang saat ini merupakan pegawai golongan IIIC. Walau karirnya terhambat, ia mengaku bangga bisa bekerja di Bea dan Cukai. Saat ditanya apakah ia tidak merasa jenuh sekian lama bertugas di bagian medis, Rosita mengaku bahwa rasa jenuh itu terkadang datang menghinggapi dirinya. Namun ia menolak saat ada yang menawarkan padanya untuk pindah ke bidang lain. Ia berpikir bahwa masa kerjanya di Bea dan Cukai tinggal tiga tahun lagi. Anak-anaknya berjumlah tiga anak pun sudah besar semua sehingga ia sudah tidak memiliki tanggungan lagi. “Untuk itu saya sangat berterimakasih sekali ada yang memperhatikan

B

A C O . M M. Lewat olahraga sepak bola Baco berkenalan dengan Bea dan Cukai. Waktu itu akhir tahun 1981, Baco baru saja lulus SMU di Jakarta. Ia tinggal di rumah kerabatnya (H. Omon Miftahudin, orang tua angkat) yang bekerja sebagai pegawai bea cukai. Kerabatnya ini tahu bahwa Baco sangat menyukai olahraga sepak bola. Olehnya, Baco dimasukkan menjadi anggota klub sepak bola Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Awal tahun 1982, Baco mendengar ada penerimaan menjadi pegawai bea dan cukai dengan menggunakan ijasah SMP. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Baco pun mengikuti tes penerimaan yang diselenggarakan di Surabaya pada Pebruari 1982. Oktober 1982, dari sekitar 5000 orang yang mengikuti tes penerimaan, hanya sekitar 350 orang yang lulus tes, termasuk Baco. Pertama kali bertugas, Baco ditempatkan di Kanwil Surabaya. Selanjutnya, ia dipindahkan ke Kantor Inspeksi Tanjung Perak. Kemudian, Juli tahun 1996 ia dimutasi ke Kantor Inspeksi Sampit, Kalimantan Tengah selama kurang lebih satu setengah tahun sebagai Pelaksana. Awal 1998, tepatnya bulan Pebruari, ia dimutasi kembali ke Kanwil Surabaya. Kemudian, pertengahan tahun 2002 ia diangkat menjadi Korlak Administrasi Ekspor di KPBC Tanjung Perak hingga akhir 2005. Lalu, ia dipromosi menjadi Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di KPBC Tipe A4 Tarakan. Terakhir, ia menjabat sebagai Kasi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen KPBC Tipe A4 Tarakan, hingga saat ini. Pria kelahiran Jakarta, 2 Pebruari 1962 ini mengaku terkesan saat bertugas di Surabaya. “Karena saya sudah lama tinggal di Surabaya dan menikah juga di Surabaya,” ujar suami dari Sony Rita ini seraya tersenyum. Ayah tiga orang anak ini juga mengaku terkesan saat bertugas di KPBC Tanjung Perak. Waktu itu ia bertugas di dinas laut (boatzooking) selama dua setengah tahun. Sebagai anggota, ia memperoleh banyak pengetahuan tentang karakter anak buah kapal dari berbagai bangsa dan negara. Tak hanya itu ia juga mendapatkan pengalaman yang menarik saat E

D W A R D Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tampaknya berlaku bagi Edward. Pria asli Sumatera Utara yang lahir (17 Januari 1963) dan besar di Tanjung Balai Karimun (TBK) ini, mengikuti jejak ayahnya menjadi pegawai bea cukai. “Saya ingat waktu itu, dalam pikiran saya, pekerjaan bea cukai adalah memberantas penyulundupan, ini karena ayah saya tugasnya di kapal patroli di pangsarop (Pangkalan Sarana Operasi di TBK -red)”. Tahun 1982 ketika ada lowongan di Departemen Keuangan di TBK, Edward melamar. Tahun 1983, ia diterima dan resmi bergabung dengan Bea Cukai. Seperti ayahnya, Edward juga bertugas di kapal patroli yaitu sebagai ABK Kapal BC 7003 di bagian mesin, yang dulu disebut sebagai juru minyak. Di tempat inilah Edward ditempatkan untuk pertama kali sebagai pegawai bea cukai. Edward mengaku pada awalnya ia merasa asing dengan mesin kapal berhubung latar belakangnya yang SMA. Namun pada akhirnya ia menikmati tugasnya tersebut, kegiatan rutin di kapal patroli menjadi hal yang menarik. Edward misalnya menjadi tahu bagaimana cara merawat mesin kapal yang besar. ”Dalam kecepatan memburu kita harus di kamar mesin untuk melihat bagian mesin mana yang bekerja dengan normal atau tidak”. Hanya enam bulan Edward ditempatkan di bagian mesin, setelah itu ia pindah ke bagian navigasi. Cukup panjang masa kerja Edward di pangkalan sarana operasi TBK, terhitung mulai tahun 1983 hingga 2002. Dalam rentang waktu tersebut, ia termasuk pegawai yang memiliki banyak pengalaman dengan kapal patroli. Tahun 1987, ketika pulang dari tugas patroli di daerah Tual menuju ke Ambon, di Laut Banda kapal BC 8002 yang mereka gunakan dihantam ombak besar hingga 4 meter, sedangkan kapal yang mereka gunakan hanya setinggi 3 meter dengan panjang 28 meter. Ombak besar tersebut berlangsung selama 4 jam. Saat itu, ia dan rekan-rekannya sempat berpikir tidak akan mau berlayar kembali. Lucunya, begitu tiba dengan selamat di dermaga, pikiran semacam itu lenyap. Ia kembali bercerita, pernah suatu kali bersama tim dengan menggunakan kapal patroli BC 10001, mereka memburu kapal yang membawa kayu dari daerah Bengkalis yang akan menuju Malaysia. Kapal tersebut melakukan perlawanan, padahal sudah

saya, terutama pada Kepala Kantor, Agung Kuswandono (sekarang Kepala Kanwil DJBC Jakarta I-red). Jadi, lebih baik suami saya saja yang berkarir lebih tinggi,” imbuh Rosita yang suaminya juga merupakan pegawai bea cukai. Saat kejenuhan itu melanda, Rosita menghilangkannya dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga, seperti senam, jalan santai dan lainnya. Karena kesibukannya dalam kegiatan berolahraga di DJBC, ia selalu ditunjuk sebagai koordinator apabila ada kegiatan lomba gerak jalan atau senam aerobik. Banyak keuntungan yang didapatnya dengan berolahraga, disamping badan menjadi sehat, ia juga merasa senang kalau teman-temannya juga ikut menjadi sehat. Rosita menerapkan hidup sehat di kantor dengan cara menyebarkan pamflet-pamflet tentang kesehatan. Namun, sebelum menyebarkan pamflet tersebut ia menjalankan hidup sehat pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Hingga usianya yang kini sudah menginjak kepala lima, ia merasa sehat dan aktif membina olahraga. Di akhir wawancara, Rosita yang juga aktif mempromosikan sebuah produk kesehatan dari Amerika ini berharap agar poliklinik tempatnya bekerja diberikan fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium. Ia juga berharap agar setiap pegawai yang akan melakukan medical cek up atau lainnya tidak perlu dikenakan biaya. ats mendapat kesempatan untuk ikut berpatroli dengan kapal patroli BC yang di BKO-kan di Surabaya. Saat itu tugas yang diemban adalah melakukan penegahan terhadap kapal barang yang dicurigai dari Singapura, dimana ABKnya berkebangsaan Indonesia, membawa buah-buahan yang akan diselundupkan ke Surabaya. Setelah dilakukan patroli pada malam hari dengan gelombang yang cukup besar, akhirnya kapal tersebut ditemukan di daerah Karang Jamuang. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang ingin diselundupkan dalam jumlah cukup besar. Berbeda dengan pengalamannya di Surabaya, selama dinas di Tarakan ia mengaku memperoleh pembelajaran dalam bekerja dan ibadahnya semakin meningkat. “Mungkin karena situasi dan kondisinya mendukung, ditambah pekerjaan di kantor juga tidak terlalu padat,” kata pria yang meraih gelar sarjananya di Universitas Yos Sudarso, Surabaya ini. Tak hanya itu, di Tarakan ia juga dapat menyalurkan hobinya bermain sepak bola. Dalam bekerja, ia selalu berpegang pada keikhlasan. “Kalau kita ikhlas apapun jadi enak. Makanya, apa yang saya peroleh hingga saat ini semuanya saya syukuri, alhamdulillah,” katanya merendah. Kedepannya ia berharap agar citra Bea dan Cukai semakin baik di mata masyarakat. Ia juga berharap agar pegawai bea cukai dapat lebih disiplin dalam bekerja. “Pegawai juga sebaiknya harus jujur, terus meningkatkan prestasi, menambah pengetahuan, supaya dapat meningkatkan citra bea dan cukai, sekarang dan akan datang,” imbuhnya. ifa diarahkan lampu sorot serta tembakan peringatan, namun kapal tidak mau berhenti. ”Kebetulan BC 10001 punya alat pemadam kebakaran yang kran airnya sangat kencang, jadi kami lepaskan tembakan semburan air di dek depan dan dek belakang yang menyebabkan ruang kemudi mereka porak poranda dan membuat mereka tidak dapat mengendalikan kapalnya. Akhirnya mereka menyerah kepada kita tanpa ada korban, ” tutur Edward. 15 Nopember 2002, Edward pindah ke KPBC Batam. Bertugas di bagian P2, Edward bersama rekan-rekannya berhasil melakukan beberapa penegahan. Prestasi tersebut membuat ia termasuk dalam daftar pegawai yang menerima penghargaan. Tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Januari pada upacara Hari Pabean Internasional (HPI), Edward bersama tim menerima penghargaan dari Dirjen (ketika itu masih dijabat oleh Eddy Abdurrachman) karena keberhasilan menangkap ekstasi di Terminal Batam Center yang dibawa oleh penumpang kapal fery. Di tahun berikutnya 2005, juga pada perayaan HPI, ia bersama tim kembali menerima penghargaan, kali ini karena keberhasilan sepanjang tahun 2004 dalam menegah hingga 14 kapal penyelundup. Edward yang masih menjabat sebagai Pelaksana P2 di KPBC Batam berharap, suatu saat nanti bisa kembali bertugas di tanah kelahirannya di Tanjung Balai Karimun. ”Tapi kalau bisa bukan di pangkalan lagi, ini karena usia dan daya tahan tubuh yang tidak sekuat dulu”. Ayah tiga orang anak yang telah mengikuti pendidikan DPT 2 Kepabeanan dan Cukai pada tahun 1997/1998 ini juga mempunyai harapan agar para pegawai bea cukai bisa memiliki kinerja yang baik dan integritas tinggi agar citra bea cukai di mata masyarakat dapat lebih baik dari sebelumnya. ky

info buku BILA ANDA BERMINAT,

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKAN BUKU SEBAGAI BERIKUT:

BUNDEL WBC 2006 Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (Edisi Januari - Desember)

Rp. 120.000

CATATAN: Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LANGGANAN MAJALAH WARTA BEA CUKAI

No Lama Berlangganan 1 3 Bulan (3 edisi) 2 6 Bulan (6 edisi) 3 1 Tahun (12 edisi)

Diskon Harga Jabotabek Rp. 40 0% 40..500 Rp. 78 0 5% 78..00 000 Rp. 1150 50 .000 10% 50.000

Harga luar Jabotabek Rp. 43 43..500 Rp. 84 0 84..00 000 Rp. 1162 62 .000 62.000

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

MAJALAH WARTA BEA CUKAI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230 Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154 Fax. (021) 4892353 / E-mail: wbc.cbn.net.id dengan Hasim / Kitty EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

45

CUKAI WBC/RIS

DISAIN BARU pita cukai untuk tahun 2007.

Disain Baru Pita Cukai 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), melalui Direktorat Cukai, telah mengeluarkan, disain pita cukai baru untuk produksi Hasil Tembakau (HT) dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2007.

F

ungsi pita cukai selain sebagai bukti pelunasan cukai, juga untuk pengamanan serta pengawasan, baik oleh pegawai bea cukai, masyarakat maupun oleh pengusaha pabrik hasil tembakau. Untuk tetap menjaga kualitas pita cukai sebagai alat pengamanan serta pengawasan, maka setiap tahun dilakukan perubahan disain pita cukai oleh Direktorat Cukai dengan melibatkan tiga unsur terkait yang menangani produksi pita cukai selama ini, yaitu PT Kertas Padalarang yang menangani fitur-fitur security pada kertas bandrol, PT Pura yang menangani tentang spesifikasi hologram pita cukai HT, dan PT Peruri sebagai pencetak pita cukai. Sejak 1 Juli 2007 telah diberlakukan pita cukai hasil tembakau yang menggunakan disain baru, setelah sebelumnya pada 12 Juni 2007 di lakukan sosialisasi. Mengenai waktu penerapan dan sosialisasi disain pita cukai 2007, Suparyanto, Seksi Penyediaan dan Penukaran, Subdirektorat Pita Cukai, Direktorat Cukai mengatakan, “sosialisasi yang biasanya dilakukan awal tahun (2007) untuk kali ini memang waktunya mundur karena adanya mutasi eselon IV, sehingga kalau dipaksakan awal tahun hal itu kurang efektif jika pejabat yang definitif tadi belum duduk sudah dipanggil untuk sosialisasi. Makanya baru terlaksana bulan Juni lalu. Sebab target sosialisasi yang dituju adalah eselon IV yang menangani bidang cukai dan P2. Untuk ke depan mudah-mudahan bisa diselenggarakan awal tahun,” demikian Suparyanto. Dalam sosialisasi yang dihadiri seluruh Kasi Cukai dan P2 di

46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

KPBC yang di wilayah kerjanya ada kegiatan cukainya, serta perwakilan Kanwil di seluruh Indonesia, lanjut Suparyanto, dikemukakan mengenai disain pita cukai 2007, meliputi profil pita cukai 2007, sistim pengaman pita cukai dan cara mendeteksi antara pita cukai asli dengan pita cukai palsu. “Minimal temanteman di pelayanan mengetahui cara mendeteksi awal untuk membedakan antara yang asli dengan yang palsu.” Sosialisasi ini selain disampaikan para pembicara dari Direktorat Cukai, juga disampaikan oleh tiga pihak yang terkait dengan pembuatan pita cukai, yaitu PT. Kertas Padalarang selaku penyedia kertas, PT Pura Nusantara Persada selaku pembuat hologram, dan Perum Peruri selaku pencetak pita cukai.

SULIT DITIRU MUDAH DIDETEKSI Disinggung mengenai profil disain pita cukai 2007, Suparyanto menjelaskan, bahwa antara pita cukai 2006 dengan pita cukai 2007 berbeda sama sekali, artinya di pita cukai memiliki tiga unsur yaitu kertas, hologram dan cetakan. Ketiga unsur ini setiap tahunnya diusahakan untuk selalu dirubah. Tetapi tetap dengan persyaratan dari Bea dan Cukai, yaitu mudah dideteksi dan sulit ditiru, layaknya mendeteksi uang. Sebaliknya jika sulit dideteksi untuk mengetahui apakah pita cukai itu asli atau palsu, maka akan menyulitkan aparat bea cukai di lapangan. Jadi kuncinya adalah sulit ditiru tetapi mudah dideteksi. Misalnya untuk pita cukai yang sebelumnya, kertas broken white dan warnanya agak kuning, pada disain baru warnanya agak hijau dan tampilan fisiknya agak kasar, ini disajikan dari PT Padalarang. Untuk hologram dibuat oleh PT Pura Nusa Persada, jika sebelumnya warna dasarnya agak kehijaun, untuk disain baru agak soft orange dan warnanya agak muda. Untuk cetakan dari PT Peruri, cetakan lebih jelas tampak ada perubahan dari sebelumnya. Secara kasat mata saja sudah bisa membedakan antara yang lama dengan yang baru. “Sebetulnya orang awam juga bisa menggunakan alat yang

WBC/RIS

dibawahnya tercantum Rp.3 per batang, maka dilakukan penyesuain lagi. Dan dalam rangka memudahkan identifikasi di lapangan, maka per 1 Juli 2007 untuk pita cukai, khusus HJE dan personalisasi akan dicetak dengan warna merah (tinta merah). “Untuk memudahkan identifikasi di lapangan, maka mulai 1 Juli jika pengajuan pita cukai dengan personalisasi pasti HJE-nya tercetak merah dan bisa dicirikan bahwa itu pasti pita cukai untuk bulan Juli,” ujar Suparyanto yang menjelaskan bahwa tidak semua jenis HT DISAIN DIGANTI SETAHUN SEKALI Upaya-upaya untuk menekan peredardikenakan tarif advelorum dan spesifik. an pita cukai palsu salah satu caranya adaHanya untuk SKM dan SPM golongan I, II, III dan SKT golongan I,II, IIIa dan IIIb yang lah dengan melakukan perubahan disain terkena tarif advelorum dan spesifik setiap tahun. “Artinya jika ditemukan bebesedangkan untuk jenis tembakau iris (TIS) rapa pita cukai yang dipalsukan, maka kita dan cerutu tidak dikenakan tarif tersebut. akan mulai melakukan perubahan disain. Ini yang bisa kami upayakan dari bagian DJBC dalam hal mengganti dan kami untuk mengurangi pemalsuan,” lanjut SUPARYANTO. Profil pita cukai antara mengerjakan disain pita cukai, telah lain sulit ditiru tetapi mudah dideteksi. memilih tiga pihak yang terlibat, yaiu PT. Suparyanto. Kertas Padalarang, PT Pura Nusapersada Dalam proses pengadaan disain baru dan PT Peruri. Jika diperhatikan selama ini pita cukai yang untuk pita cukai itu, menurut Suparyanto, dibentuklah sebuah dikerjakan oleh ketiga unsur terkait tadi sudah sangat baik, panitia yang disebut panitia pengadaan. Tugas panitia pengadaan, lanjutnya, dimulai dari pembuatan desain, artinya sebab selama ini aparat bea cukai tidak pernah menemukan tim meminta ketiga pihak yang terkait dengan pembuatan pita pita cukai palsu yang benar-benar seperti aslinya. Karena di tiga unsur tadi telah dilengkapi dengan pengaman. cukai ini memberikan disain terbarunya untuk disesuaikan “Kalau pun kita tahu dari tiga unsur pengaman ini, pasti dengan kemauan DJBC, termasuk cara-cara melakukan ada satu unsur lagi yang tidak disampaikan mereka, ini deteksi dan ukuran maupun bentuk pita cukai, dikarenakan karena memang betul-betul security sehingga hanya mereka DJBC tidak memiliki suatu tim yang khusus dibidang grafis. “Ibaratnya kita ini penilainya yang menentukan sampai ke yang mengetahui. Contohnya untuk kertas ada watermark, final. Sepanjang proses persetujuan itu, pihak-pihak terkait ada serat-serat fiber. Lalu di hologram banyak fitur-fitur dimasukkan dengan cetakan yang demikian rapihnya. Dari dialog dengan kita, apa yang kurang, apa yang harus hasil temuan kita di lapangan setelah di cek dengan aslinya ditambah atau yang harus dirubah. Hingga pada akhirnya belum pernah ada kejadian kertas asli tetapi hologram palsu, ada persetujuan disain,” ujar Suparyanto. Ia menambahkan cetakan asli tetapi kertas asli, atau hologram palsu tetapi untuk sekedar pengajuan desain waktu yang diperlukan relatif singkat antara tiga atau empat bulan, namun dalam hal cetakan palsu, kalau palsu pasti palsu semuanya, atau asli ini proses pengadaannya yang cukup memakan waktu. pasti asli semuanya. Maka itu kombinasi ini sampai sekarang Untuk disain tahun 2007, lanjutnya, sebenarnya sudah ada masih kita pertahankan,” demikian penjelasan Suparyanto. sejak 1 Januari sampai Desember namun dikarenakan pada 1 Juli terdapat kebijakan baru tentang tarif spesifik, yaitu menggunakan tarif advelorum dengan presentase dan pengenaan tarif MASA TRANSISI per batang, maka di pita cukai yang baru, misalnya, dicantumMengenai masa transisi pemberlakuan pita cukai dengan kan pada kolom yang berbentuk bulat tarif advelorum 4% dan desain tahun 2007, menurut Suparyanto, yang mengatur hal itu ada pada Peraturan Direktur Jenderal WBC/ATS Bea dan Cukai No.17 (P-17/BC/2007) tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. Sesuai dengan kebijakan, bahwa penyediaan dan pemesanan pita cukai untuk bulan Juni pemesanan dengan dokumen CK-1 hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 27 Juni 2007. Sedangkan untuk pelekatannya, ada keputusan yang mengaturnya yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Kep13/BC/2005 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau. Dalam aturan itu disebutkan bahwa perubahan tarif dan atau HJE yang dipesan sebelum berlakunya perubahan, paling lama 40 hari setelah diberlakukannya perubahan, berarti pelekatan pita cukai paling lama 40 hari setelah diberlakukannya pergantian dan perubahannya. “Jadi antara tanggal 9-10 Agustus 2007 sudah mulai bisa dilekatkan pita cukai dengan disain baru yang ada tarif spesifiknya dan antara tanggal itu sudah tidak boleh lagi melekati hasil tembakaunya dengan pita cukai yang lama. Itu kebijakan kita mengenai masa transisi,” tegasnya. ris DALAM PROSES PENGADAAN disain baru pita cukai dibentuk panitia pengadaan. sama seperti mendeteksi uang. Sedangkan untuk aparat bea cukai di lapangan bisa memakan luv atau ultra violet (UV). Jika menggunakan luv, deteksi bisa dilakukan secara detail dan terlihat secara fisik pita cukai yang rapi, halus dan tidak kasar. Begitu juga dengan hologramnya, karena untuk menciptakan hologram yang rapi itu agak sulit, karena banyak unsur didalamnya. Kalau dengan UV terutama dari cetakan kalau kita terawang akan terlihat violet hijau dengan logo BC,” jelasnya.

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

47

INFO PEGAWAI DOK. WBC

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 2007 Program utama dalam reformasi birokrasi tahun 2007 antara lain meliputi empat poin, yaitu penataan organisasi, perbaikan business process, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan remunerasi. Untuk penataan organisasi, pada tahun 2007 dilaksanakan reorganisasi diantaranya menghasilkan, pembentukan KPU DJBC dan transformasi Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM di Departemen Keuangan. Mengenai perbaikan Business Process, dilakukan tiga langkah, yaitu: 1. analisis dan evaluasi jabatan, 2. penyusunan SOP 3. analisis beban kerja.

Untuk analisis dan evaluasi jabatan, meliputi empat kegiatan yaitu penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan, peta jabatan dan peringkat jabatan yang tujuannya menghasilkan adanya peringkat jabatan yang akan digunakan sebagai input penyusunan struktur remunerasi berbasis pekerjaan. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan bertujuan untuk Dari hasil itu telah tersusun meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara 27 peringkat untuk seluruh jabatan fungsional, struktermasuk pasar modal, secara terencana dan bertahap tural dan pelaksana yang saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). epartemen Keuangan (Depkeu) merupakan departeUntuk penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) memen yang strategis dan kita kenal sebagai pengelola liputi 2 kegiatan, yaitu: penyusunan pedoman SOP dan penyusunfiskal. Instansi ini juga dikenal sebagai pengumpul dana terbesar dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan an SOP. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah peningkatan Belanja Negara) yang memiliki kantor vertikal yang efektivitas dan efisiensi melalui simplifikasi dan standarisasi tersebar di seluruh Indonesia dan bersifat holding type organizabusiness process. Untuk itu telah disusun 6.292 SOP untuk selution, dengan jumlah pegawai sekitar 60.000 orang. ruh unit di lingkungan Departemen Keuangan. Dari jumlah terseDepkeu yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebibut, 3.743 SOP mengalami revisi dan 535 SOP telah ditetapkan. jakan publik di bidang ekonomi dan fiskal sehingga terkait erat Untuk SOP layanan unggulan telah siap ditetapkan dengan PMK. dengan pasar, mulai melakukan reformasi birokrasi di tubuhnya, Selanjutnya direncanakan untuk dipublikasikan kepada sesuai dengan KMK 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi masyarakat. Birokrasi Departemen Keuangan dan KMK 31/KMK.01/2007 tenMengenai analisis beban kerja, meliputi dua kegiatan yaitu, tang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen mengkompilasi hasil analisis jabatan untuk dipergunakan sebagai Keuangan Tahun Anggaran 2007. input dalam melaksanakan analisis beban kerja dan melakukan Sehubungan dengan itu, pada 25 Juni 2007 bertempat di analisis beban kerja. Semua itu dilakukan bertujuan untuk peningKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tepatnya katan efektivitas dan efisiensi melalui rightsizing/ penataan PNS di Aula Loka Muda, berlangsung acara Sosialisasi Reformasi (kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan). Birokrasi Departemen Keuangan yang disampaikan oleh Tim Disamping itu, kuesioner analisis beban kerja akan segera Reformasi Birokrasi Pusat Departemen keuangan. Bertindak disebarkan ke seluruh unit kerja di lingkungan Eselon I Depkeu. sebagai pembicara adalah Eddy Abdurachman, Staf Ahli Menteri Tentang masalah remunerasi, Eddy Abdurachman Keuangan, Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional. mengatakan bahwa bisa berbentuk gaji. Sedangkan untuk Dalam sosialisasi yang dihadiri seluruh pejabat eselon II di pejabat yang menduduki suatu jabatan biasa disebut dengan DJBC dan beberapa pejabat eselon III serta beberapa Kepala tunjangan jabatan yang dikenal dengan istilah Tunjangan Khusus Kantor tersebut, materi yang diberikan selain mengenai Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) atau populer dengan Reformasi Birokrasi Depkeu yang disampaikan oleh Eddy sebutan TC (Tunjangan Khusus). Abdurachman, juga disampaikan materi mengenai Kantor Dalam sosialisasi, Eddy Abdurachman yang lebih khusus Pelayanan Utama Bea dan Cukai oleh Thomas Sugijata (Direktur membahas masalah remunerasi menyatakan, hal-hal yang harus Audit) dan Pokok-Pokok Penyempurnaan Instansi Vertikal DJBC dilakukan sebelum memberikan remunerasi atau untuk mencapai oleh Nofrial, Kabag Organisasi Tata Laksana (OTL) KP DJBC. ke arah perbaikan remunerasi maka langkah pertama adalah mePERINGKAT JABATAN. Ada 27 peringkat jabatan di lingkungan Departemen Keuangan.

REFORMASI BIROKRASI DI DEPARTEMEN KEUANGAN

Mulai Disosialisasikan

D

48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

DOK. ATS

lakukan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan dengan dua tahap yaitu job description (uraian jabatan) dan job spesification (spesifikasi jabatan). “Yang diuraikan disini bukan orangnya. Kalau sudah berbicara mengenai jabatan maka jabatan yang menjadi fokusnya, misalnya Direktur P2, maka yang dibahas adalah uraian jabatan dari Direktur P2, bukan orangnya misalnya, Pak Heru Susanto. Kemudian jabatan Sekditjen, yang kita bahas buat job description dari Sekditjen, bukan Pak Kamil Sjoeib,” ujar Eddy menjelaskan. Jabatan ini, lanjutnya, dimulai dari jabatan yang paling atas sampai yang terbawah. Di lingkup birokrasi, jabatan yang tertinggi mulai dari eselon I. Jika di Bea dan Cukai eselon I adalah Direktur Jenderal. Kemudian ada jabatan eselon II, eselon III eselon IV dan V (yang kini ada di DJBC) serta jabatan pelaksana. Terutama untuk jabatan pelaksana yang kenyataannya sangat banyak dan bervariasi. Dari jabatan-jabatan yang telah dibuat uraian jabatannya ( job description) lalu ditentukan spesifisikasi jabatannya untuk menduduki suatu jabatan berdasarkan pangkatnya. “Misalnya pangkatnya minimal sekian, range-nya sekian, pendidikan minimalnya sekian, apakah dia juga diperlukan suatu pengetahuan-pengetahuan tertentu atau pernah mengikuti beberapa training tertentu,” ujar Eddy. Setelah hal itu dilakukan, kemudian dibuatlah SUASANA SOSIALISASI Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. job evaluation, atau evaluasi pekerjaan. MasingKemudian untuk eselon II. Menurut penjelasan Eddy, di esemasing pekerjaan dievaluasi semua. Karena begitu besar dan lon II juga terdapat empat grade, mulai dari grade 20 sampai banyaknya jabatan serta hambatan yang ada, maka pendekatan grade 23. Jadi di eselon II grade yang tertinggi adalah grade 23 yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi adalah dengan sedangkan yang terendah peringkat 20. menggunakan jabatan-jabatan yang disebut dengan jabatan “Sekali lagi bukan orangnya, tetapi jabatannya. Orang benchmark. yang ditempatkan dijabatan eselon II, tidak dilihat berdasarDari eselon satu dipilihlah jabatan-jabatan tertentu yang akan kan pangkat, umur dan masa kerjanya, tetapi berdasarkan dijadikan sebagai benchmark. Jabatan yang benchmark inilah kompetensinya dan sebagainya untuk ditempatkan di suatu yang dilakukan evaluasi dengan menggunakan metode-metode jabatan eselon II. Ini sudah disusun dalam tabel dan ada tertentu untuk mendapatkan job peringkat jabatannya atau job PMKnya, misalnya kalau Kakanwil grade-nya berapa ini grade-nya sekaligus dilakukan grading. berkaitan dengan TKPKN yang akan dibayarkan. Begitu juga KPU grade-nya akan dibayarkan sesuai dengan tabel yang DUAPULUH TUJUH PERINGKAT JABATAN DI DEPKEU ada untuk grade KPU,” jelas Eddy. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, bahwa seluruh Untuk eselon III ada tiga grade mulai dari 17,18 dan 19. Esejabatan yang ada di lingkungan Depkeu ada 27 peringkat atau lon IV mulai dari 14,15,16. Karena saat ini di DJBC ada eselon V 27 grading, mulai yang terbawah peringkat pertama atau grade 1 maka grade-nya 13. Sedangkan untuk Pelaksana yang sangat sampai yang tertinggi peringkat 27. Grading ini dibuat setelah bervariasi dan banyak maka grade ditentukan oleh masingmelalui proses-proses di atas tadi, yaitu proses evaluasi jabatan masing atasan atau kepala satuan kerjanya, misalnya di Kanwil, dengan menggunakan DOK. WBC maka Kakanwil yang menentukannya. Di Kantor Pelayanan, metode dengan melihat maka Kepala Kantornya yang menentukan dan di Direktorat, aspek know how dan maka Kepala Direktorat (direktur) yang menentukannya. Terakhir problem solving untuk untuk Pelaksana, yang memiliki grade mulai dari 1 sampai 12. mengetahui score-nya Sekali lagi ditegaskan Eddy, bahwa semua pejabat eselon, dalam menentukan mulai dari eselon eselon I sampai eselon V di lingkungan Depkeu grade jabatan itu. sudah di grading. Dan metode dalam melakukan grading Dari 27 jabatan tadi berdasarkan evaluasi terhadap tiga aspek, yaitu know how untuk jabatan eselon satu (menyangkut technical dan managerial know how), pengetahuan ada 4 grade (band) dan human relation. Masih mengenai masalah remunerasi, untuk mulai dari grade 24 pejabat yang berada di Kantor Pusat dan Kanwil non KPU akan sampai 27 (24,25,26,27). menerima tunjangan TKPKN dalam bentuk tunjangan pokok saja, Meski sama-sama esesedangkan yang berada di KPU selain mendapat tunjangan lon satu tetapi grade-nya pokok juga mendapat tunjangan tambahan. Untuk jabatanbisa berbeda, misalnya jabatan tertentu di KPU misalnya pemeriksa barang atau PFPD Dirjen Bea Cukai ada di juga mendapatkan tunjangan tambahan. band berbeda dengan “Di KPU memang pegawai sangat dituntut peformanceDirjen Pajak, karena dilinya karena saat ini KPU merupakan upaya modernisasi untuk hat berdasarkan grademembedakan dengan yang lain, tetapi nantinya tunjangan nya. Faktor inilah yang tambahan itu akan dikaitkan dengan kinerja dan perforberkaitan dengan penenmance, dan kedepannya nanti akan dikaitkan dengan tuan remunerasi, artinya individual performance (kinerja perorangan), artinya ke depan pejabat yang menduduki UNTUK PERBAIKAN REMUNERASI maka hauntuk semua pegawai, tunjangan dikaitkan dengan kinerja grade lebih tinggi diberirus melakukan analisis jabatan. Analisis depegawai sehingga akan dihitung berdasarkan key perforngan melakukan job description (uraian jabat- kan gaji dan tunjangan mance individualnya,” tandasnya. ris an) dan job spesification (spesifikasi jabatan). yang lebih tinggi. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

49

INFO PEGAWAI

PERESMIAN PAPAN NAMA. Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi meresmikan papan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

PELUNCURAN

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Mulai tanggal 2 Juli 2007, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok secara resmi berjalan.

B

eberapa waktu yang lalu (22/6), lantai dasar gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tampak penuh sesak. Beberapa rekan-rekan pers tampak sibuk membidikkan lensanya ke arah seorang perempuan yang sedang melakukan tanya jawab dengan para pejabat bea dan cukai (eselon I dan eselon II) yang berada di tempat itu. Orang-orang pun berebutan untuk melihat lebih dekat sosok perempuan yang ternyata adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Hari itu Menkeu, didampingi Menteri Perhubungan, Jusman Syafei Djamal, melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Menkeu yang hadir lebih dulu (Menhub menyusul kemudian-red) melihat-lihat situasi di lantai dasar gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Pada kesempatan itu, Menkeu juga melakukan tanya jawab dengan para stakeholder yang ada disana mengenai keluhan mereka dan tanggapan mereka seputar KPU. Suasana ditempat itu tampak akrab. Sesekali gelak tawa membahana di seluruh ruangan kala Menkeu dan para stakeholder saling melempar joke. Selama kurang lebih 30 menit, Menkeu dan Menhub berada di lantai dasar gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Setelah itu, rombongan bergerak menuju dermaga container

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

terminal 009. Sekitar 20 menit Menkeu dan Menhub melihat dan bertanya-tanya tentang keadaan dan situasi di tempat itu. Kemudian, rombongan bergerak lagi menuju TPS (tempat penimbunan sementara), Terminal Peti Kemas Koja. Di tempat itu Menkeu dan Menhub melihat barang-barang yang terkena pemeriksaan fisik (jalur merah). Setelah itu, rombongan bergerak kembali menuju gedung hi co x-ray scan untuk melihat dan bertanya mengenai proses pemeriksaan kontainer dengan menggunakan hi co x-ray scanner. Kepada pers Menkeu mengatakan bahwa tujuannya melakukan inspeksi mendadak ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bersama dengan Menhub adalah ingin melihat secara fisik sehubungan dengan beberapa pemberitaan di media massa yang akhir-akhir ini mengatakan bahwa di Tanjung Priok terdapat masalah, terutama terkait dengan arus barang masuk maupun keluar. “Kebetulan tanggal 1 Juli akan dimulai secara resmi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, dimana para pegawai yang duduk di kantor tersebut merupakan pegawai baru yang disaring melalui suatu seleksi untuk melihat kapasitas dan integritasnya. Sistem yang digunakan juga baru, seperti reward dan disiplin yang berbeda. Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah juga merapikan TPS, mendisiplinkan perusahaan konsultan jasa kepabeanan,” kata Sri Mulyani. Ia menambahkan dengan terbentuknya KPU, diharapkan Bea dan Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang secara formal

telah ditetapkan. Namun demikian, Bea dan Cukai tidak dapat bekerja sendiri. Banyak instansi yang juga berada di pelabuhan, seperti Departemen Perhubungan. Untuk itu, dengan kerjasama antar instansi, akan tercipta koordinasi sehingga memiliki spirit yang sama untuk memperbaiki. Menhub yang saat itu datang bersama dengan Tim Percepatan Arus Barang Ekspor Impor mengatakan, tujuannya datang ke pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk memusatkan perhatian pada penataan atau tata ruang pelabuhan Tanjung Priok. “Dengan adanya perbaikan yang telah dilakukan DJBC, dalam arti melakukan percepatan dokumen dan sebagainya, maka pekerjaan kita berikutnya adalah penataan pelabuhan Tanjung Priok,” tambah Jusman. Hal pertama yang akan ditata adalah ISPS (International Ship Port Security) Code. Dengan adanya ISPS Code , semua tata letak pelabuhan Tanjung Priok dapat dikelola, dengan adanya spesifikasi atau pemisahan. Jusman mencontohkan, saat ini barang untuk interinsuler dan barang untuk internasional bercampur jadi satu di pelabuhan. Oleh sebab itu, tata ruangnya harus dibuat dengan baik agar terjadi pemisahan barang interinsuler dan internasional. Dengan demikian hal tersebut akan mempercepat proses pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Selain itu, nantinya orang-orang yang tidak berkepentingan di pelabuhan tidak diperkenankan untuk masuk ke areal pelabuhan. Diharapkan lay out untuk tata ruang pelabuhan Tanjung Priok dapat selesai pada Oktober 2007. Saat ditanya mengenai KPU Bea dan Cukai di Batam, Sri Mulyani menjawab bahwa KPU Batam masih belum siap untuk di launch, berbeda dengan Tanjung Priok. Hal itu disebabkan KPU Batam baru di mulai bulan Juni 2007. Sehingga, launching untuk KPU Batam belum bisa dilakukan dan masih harus dilakukan persiapan. Diharapkan dalam 3 4 bulan kedepan Batam sudah bisa menjadi KPU. Kepada WBC Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi juga mengatakan bahwa KPU di Batam bukan ditunda karena masih diperlukan uji coba terlebih dahulu. Waktu satu bulan (sejak 1 Juni sudah dilakukan uji coba KPU Batam-red) belum cukup untuk melihat hasilnya. “Minimal waktu yang diperlukan untuk uji coba adalah 3 bulan, jadi kita tidak sembarangan dalam melakukan penilaian, apakah Batam layak untuk menjadi KPU. Namun kita berharap sekitar akhir September 2007 diharapkan KPU di Batam sudah berjalan,” tambah Anwar. Berbicara mengenai sarana, Anwar mengatakan, sarana di KPU Batam sudah cukup tersedia, yang kini sedang disiapkan adalah SDM-nya. Sedangkan untuk KPU Tanjung Priok, sarana dan SDM-nya telah siap. Sejak uji coba KPU

Tanjung Priok yang dilakukan sejak 2 April 2007, hasil yang dicatat cukup bagus. Terdapat peningkatan penerimaan ratarata perbulan hingga Rp. 200 milyar.

BRIEFING Jumat, 29 Juni 2007, dua hari sebelum soft launching KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, para pejabat eselon III dan eselon IV yang baru dilantik untuk menempati posisi di KPU Tanjung Priok dan Batam, menghadiri acara briefing yang dilakukan di Ruang Loka Muda, Gedung B, Kantor Pusat DJBC. Dalam kesempatan tersebut, hadir untuk memberikan pengarahan pada pejabat yang baru dilantik adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, Sekretaris DJBC Kamil Sjoeib, Direktur Penindakan dan Penyidikan Heru Santoso, Direktur Teknis Kepabeanan, Teguh Indrayana, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar, serta Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Jakarta I, Agung Kuswandono. Dalam pengarahannya, Dirjen Bea dan Cukai meminta agar pegawai yang baru dilantik menjadi pegawai KPU dapat bekerja dengan lebih baik. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam KPU, antara lain mengenai pemeriksaan barang, PFPD serta task force dalam rangka kepatuhan internal. Kalau unsur-unsur tersebut bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan remunerasi yang lebih tinggi dari pegawai yang tidak duduk di KPU, maka kinerja yang diharapkan juga dapat lebih tinggi. Khusus untuk pegawai yang duduk di KPU Batam, Dirjen meminta agar para pegawai menunjukkan kesungguhannya dalam uji coba KPU Batam. “Hal itu supaya kinerja yang dihasilkan cukup signifikan sehingga saya bisa dengan bangga hati ikut memperjuangkan remunerasi yang sama dan model yang sama dengan KPU yang lainnya. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik,” tambah Anwar. Kemudian, Dirjen juga berpesan agar pegawai yang menangani kepatuhan internal dapat mencatat dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai dan menyampaikannya pada pimpinan agar diberikan sanksi. Untuk itu ia berharap agar KPU menjadi kantor pelayanan prima, cepat, transparan, efektif dan efisien.

SOFT LAUNCHING Senin, tepatnya 2 Juli 2007, Soft Launching Implementasi Tahap Awal Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok digelar diaula Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok. Hadir pada acara tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar

DOK. ATS

KETERANGAN PADA PERS. Menteri Keungan, Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan, Jusman Syafei Djamal, saat memberikan keterangan pada pers di gedung hi co x-ray scan container.

DOK. ATS

SIDAK MENKEU DAN MENHUB. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan, Jusman Syafei Djamal, saat berbincang-bincang dengan para stakeholder di gedung KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

51

INFO PEGAWAI DOK. ATS

PAKTA INTEGRITAS. Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta I, Agung Kuswandono.

Suprijadi, beberapa pejabat eselon II DJBC, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan, perwakilan KPK, Kepala Badan POM, perwakilan dari instansi pemerintah lainnya, asosiasi dan mitra kerja DJBC, serta rekan-rekan pers. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi mengatakan, Tanjung Priok dipilih untuk melakukan reformasi karena berdasarkan Laporan Hasil Kerja Kajian Sistem Administrasi Impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Direktorat Monitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaksanakan observasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Priok I, II dan III sejak 8 Januari - 8 Maret 2007. Dari laporan tersebut diperoleh perhitungan estimasi pungutan liar sebesar Rp. 890 juta/bulan dan perhitungan estimasi nilai kolusi sebesar Rp. 12,795 miliar/bulan. Bea dan Cukai juga dituntut dalam perbaikan indeks pelayanan publik dan indeks persepsi korupsi. Sebenarnya, DOK. ATS

SAAT BRIEFING. Dirjen Bea dan Cukai didampingi oleh pejabat eselon II DJBC saat memberikan pengarahan pada pejabat eselon III dan IV yang akan duduk di KPU Tanjung Priok dan KPU Batam.

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

sejak tahun 2002 DJBC telah melakukan perubahan secara dinamis melalui upaya reformasi tapi ternyata hal itu belum mendapat respon yang positif dari dunia usaha. Sehingga DJBC perlu melakukan reformasi dalam rangka meningkatkan good governance, pelayanan, pengawasan dan integritas melalui pembentukan Kantor Pelayanan Utama. Sesuai dengan tuntutan dan beban kerja yang tinggi, maka pegawai KPU juga harus memiliki dedikasi dan sikap professional dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu dilakukan assessment test yang dilakukan oleh P3M Universitas Indonesia untuk menjamin objektifitas dan transparansi dalam seleksi pegawai. Karena KPU di Tanjung Priok membuat organisasi lebih sederhana dan fungsional, maka kebutuhan pegawai pun menjadi efisien. Dari sebelumnya sejumlah 1351 orang menjadi 842 orang. “Saya berharap KPU ini dapat tepat sasaran, karena hal ini sangat penting bagi kita semua mengingat pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang sangat strategis. Kita juga akan terus mengembangkan dan mengevaluasi KPU dan kita juga tidak bisa berpuas diri terhadap tuntutan masyarakat,” kata Anwar. Usai memberikan kata sambutan, Dirjen Bea dan Cukai serta Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta I, Agung Kuswandono menandatangani pakta integritas yang berisi tentang komitmen bersama pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok yang akan melaksanakan tugas secara profesional dan integritas tinggi, transparan, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan perbuatan tercela lainnya. Juga akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil terbaik juga akan memenuhi segala ketentuan kode etik dan perilaku pegawai DJBC yang diatur dalam peraturan yang ada. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan peresmian papan nama KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dalam wawancaranya dengan WBC, Agung Kuswandono, Kepala Kantor Wilayah VII DJBC Jakarta I mengatakan, keunggulan dari KPU yang paling utama adalah mempercepat proses kepabeanan dan adanya client coordinator. Mengenai sarana dan SDM saat ini telah ditingkatkan dan terus diperbaiki. Kalau ada sarana yang kurang akan terus ditambah. KPU juga akan menerapkan pemeriksaan yang proporsional. Dalam dua bulan terakhir ini, yang tadinya hanya 12 kontainer yang diperiksa dengan menggunakan high container x-ray, sekarang meningkat menjadi sekitar 120 kontainer per hari. “Kedepannya kita ingin agar KPU ini dapat melayani dan mengawasi masyarakat dengan baik. Mengenai remunerasi, seperti kita ketahui bahwa standar penggajian kita tidak imbang dengan scope pekerjaan yang ada. Dengan adanya remunerasi maka tidak ada lagi alasan bahwa pegawai tidak punya uang. Saat ini belum diketahui berapa besarnya remunerasi tersebut tapi yang jelas jumlahnya cukup signifikan. Sehingga tidak boleh ada lagi istilah neko-neko,” tandas Agung. Mengenai meningkatnya penerimaan negara atau tidak dengan adanya KPU, menurut Agung hal itu merupakan variable eksternal, karena kegiatan impor dan ekspor bukan ditentukan oleh Bea dan Cukai. Tetapi setidaknya kebocoran tersebut tidak terjadi dengan demikian penerimaan negara bisa meningkat dari sebelumnya. Agung mengatakan bahwa mulai dari Pelaksana hingga Kepala Kantor, semuanya memiliki komitmen yang sama. Tidak ada perbedaan, no pungli, no deal, no family, semuanya equal treatment. Sementara mengenai PFPD, terkait dengan pasal 113B, UU No. 17/2006, ia menyarankan agar PFPD tidak perlu takut pada pasal tersebut. “Kalau kita bekerja dengan baik dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, pasal itu tidak berlaku. Tapi kalau mau ‘main-main’ silahkan saja, kita punya kepatuhan internal, kita punya pengawasan,” tegas Agung yang berharap dengan adanya KPU akan ada perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tidak ada lagi ‘main-main’. ifa

PEGAWAI PENSIUN

T.M.T 01 AGUSTUS 2007 NO

NIP

NAMA

GOL

JABATAN

KEDUDUKAN

1

Hartono Singgih, S.H. 060035359

IV/b

2

Slamet, S.E.

060035428

IV/a

3

Waris Munadhi

060040552

IV/a

4

Sri Yuliarti Sudibyo

060034358

III/c

5 6 7 8 9

Baster Manurung Sugijo Sumandoyo Karmadji Tarmidji

060049455 060040240 060045243 060048009 060045291

III/c III/c III/c III/b III/a

Kepala Subdirektorat Penerimaan Kepala Seksi Tempat Penimbunan III Kepala Seksi Tempat Penimbunan II Koordinator Pelaksana Administrasi Impor dan Ekspor Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

10 11

Aris Munandar Batjok

060056775 060045368

II/d II/d

Pelaksana Pelaksana

12 13 14

Muhari Umar bin Amat Walu

060041502 060032050 060032154

II/d II/b II/b

Pelaksana Pelaksana Pelaksana

Kantor Pusat DJBC Direktorat PPKC Kantor Pusat DJBC Direktorat Fasilitas Kepabeanan KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II KPBC Tipe B Bogor

KPBC Tipe A Jakarta KPBC Tipe A Khusus Soekarno-Hatta KPBC Tipe A Tg. Balai Karimun Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun KPBC Tipe A Khusus Soekarno Hatta Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun KPBC Tipe A Khusus Tg. Priok I KPBC Tipe A Khusus Tg. Priok III KPBC Tipe C Fak-Fak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Per Juli 2007 No.

Peraturan

P

Nomor

Tanggal

1.

60/PMK.04/2007

14-06-07

2. 3.

65/PMK.04/2007 70/PMK.04/2007

20-06-07 27-06-07

E

R

I

INFO PERATURAN

H

A

L

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 Tentang Pelunasan Cukai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per Juli 2007 PERATURAN No.

Nomor

Tanggal

1.

P-15/BC/2007

04-06-07

2.

P-20/BC/2007

28-06-07

3.

P-22/BC/2007

04-07-07

P

E

R

I

H

A

L

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan Dan Perhiasan Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per Juli 2007 PERATURAN No.

Nomor

Tanggal

1.

SE-11/BC/2007

20-06-07

P

E

R

I

H

A

L

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 61/PMK.011/2007 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/ 2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

53

SEPUTAR BEACUKAI WBC/ATS

JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi pada 22 Juni 2007 menghadiri acara serah terima jabatan 15 pejabat eselon II DJBC di Aula Loka Muda gedung B lantai 5. (data lengkap lihat edisi Juli WBC 392). Acara diawali penandatanganan naskah jabatan dan penyerahan memorandum jabatan yang dilakukan dalam tiga tahap. Usai serah terima Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi memberikan briefing kepada pejabat didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoeib. WBC/ATS

JAKARTA. Bertempat di Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat DJBC, pada 29 Juni 2007 dilaksanakan pelantikan pejabat eselon III dan IV untuk ditempatkan di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan Batam. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang melantik 85 orang, terdiri dari 18 pejabat eselon III dan 67 pejabat eselon IV. Acara diawali dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Dirjen, dan selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan naskah sumpah jabatan serta penyematan tanda jabatan.

6 54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

FOTO : KIRIMAN

ACEH. Pada 21 Juni 2007, di Banda Aceh berlangsung acara pisah sambut pejabat Kepala Kantor Wilayah I DJBC NAD dari pejabat lama Drs. Bachtiar, M.Si kepada pejabat baru, Drs. Achmad Riyadi. Dalam acara tersebut dilakukan pula pelepasan bagi pegawai pelaksana Kanwil I NAD yang dimutasikan ke Kanwil VII DJBC Jakarta II, serta pemberian tanda mata kepada Kakanwil I DJBC NAD yang lama, Bachtiar, yang selanjutnya akan menempati posnya yang baru di Kanwil XVI DJBC Sulawesi di Makassar. Tampak pada gambar Kakanwil I DJBC NAD, Bachtiar, sedang memberikan tanda mata kepada para pelaksana pemeriksa Kanwil I DJBC NAD yang dimutasikan ke Kanwil VII DJBC Jakarta II. Selain itu juga diserahkan cindera mata kepada Bachtiar dari Kepala KPBC Lhoksemauwe, Sugeng Aprianto, dengan diakhiri foto bersama Pejabat Kakanwil I DJBC NAD yang lama, Bachtiar beserta ibu dengan Pejabat Kakanwil I DJBC NAD yang baru, Achmad Riyadi beserta ibu. Kiriman Handoko Nindyo Wardono, Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

s

DENPASAR. Musholla Al Muhajirin Kanwil XIII DJBC Bali, NTB, dan NTT diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah XIII DJBC Bapak Faried Syibli Barchia pada tanggal 20 Juni 2007. Musholla ini dibangun di halaman depan kantor wilayah, dengan swadaya dari pegawai pada kantor wilayah, KPBC Ngurah Rai, KPBC Benoa, dan sumbangan-sumbangan pribadi yang tidak mau disebutkan. Acara tersebut juga disertai dengan santunan kepada anak-anak yatim piatu dari Yayasan Hidayatullah dan taushiah dari Ustadz Hasibli, diakhiri dengan sholat dzuhur berjamaah. Selaku ketua panitia pembangunan musholla adalah Kepala Bidang Audit Bapak Siswa Murwono. Kiriman Kanwil XIII DJBC Bali, NTB, dan NTT

JAKARTA. Pada 13 Juli 2007 Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Nasir adenan menerima kunjungan teman lamanya, Mr. Kahramon A. Shakirov, Charge d’Affairs (kuasa Hukum) yang baru Kedutaan Republik Uzbekistan di Jakarta. Sebelumnnya Mr. Sakirov adalah Counselor Ekonomi pada Kedutaan Republik Uzbekistan di TokyoJepang. Kiriman Kanwil DJBC Jakarta EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

55 7

SEPUTAR BEACUKAI FOTO : BAMBANG WICAKSONO

SURABAYA. Serah terima sekaligus pisah sambut Dharma Wanita Kanwil XI DJBC Jawa Timur I berlangsung di ruang perpustakaan Kanwilpada 28 juni 2007 yaitu dari ketua lama Ny. Bambang Prasodjo kepada ketua baru Ny. Djasman Soetedjo. Acara ini dihadiri oleh pengurus dan para anggota serta dihadiri pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil XI DJBC Jawa Timur I serta para stake holder. Tampak pada gambar kiri usai serah terima dilakukan foto bersama dengan para pejabat, dan gambar kanan, Dharma Wanita foto bersama dengan ketua lama dan baru. Bambang Wicaksono, Surabaya FOTO : KIRIMAN

SEMARANG. Kantor Wilayah X DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 – 31 Mei 2007 menyelenggarakan cukai tentang Perijinan Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai, yang berlangsung diberbagai daerah meliputi KPBC Tipe B Pekalongan (22/5), KPBC Tipe B Tegal (23/5), KPBC Tipe A4 Cilacap (24/5), KPBC Tipe A4 Yogyakarta (26/5), KPBC Tipe A3 Surakarta (29/5), KPBC Tipe A2 Kudus (30/5) dan KPBC Tipe A1 Tanjung Emas (31/5). Dalam sosialisasi tersebut hadir sebagai pembicara Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY, Iwan Riswanto, Kepala Seksi Tempat Penimbunan IV KPBC Tipe A2 Tangerang Moch Ma’mun dan Kepala Seksi Keberatan Banding II Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kunawi. Tampak pada gambar kiri, dalam sosialisasi yang diadakan di KPBC Tipe A4 Cilacap, Kepala Kanwil Z. A. Likumahwa hadir sebagai narasumber dan gambar kanan, suasana sosialisasi yang diadakan di Yogyakarta. Kiriman Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY FOTO : KIRIMAN

SEMARANG. Pada 10 Mei 2007 dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY. Pelantikan dilaksanakan diaula Kanwil yang dipimpin langsung oleh Z. A. Likumahwa sebagai Inspektur Upacara. Tampak pada gambar kiri, pegawai yang dilantik dan diambil sumpahnya dan gambar kanan, dilakukan foto bersama usai pelantikan. Kanwil X DJBC Jawa Tengah dan DIY

8 56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

FOTO : KIRIMAN

PALEMBANG. Bertempat di lapangan olah raga Kanwil V Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) diselenggarakan acara peresmian sarana olahraga di Kanwil V Sumbagsel (Palembang) pada tanggal 8 Juni 2007, yang dihadiri para pejabat eselon III dan IV serta para pegawai dilingkungan Kanwil V dan KPBC Tipe A3 Palembang. Peresmian dilakukan dengan acara pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita oleh Kepala Bagian Umum (KBU) Achjar serta ditutup dengan pertandingan Futsal antara para pejabat dan pegawai. Lapangan olah raga multifungsi ini dapat digunakan sebagai lapangan futsal, bulutangkis serta bola voli. Kiriman Toupik Kurohman, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan WBC/IFA

JAKARTA. Bertempat di Pulau Sangyang, Anyer, beberapa pegawai bea cukai Kantor Pusat dan Soekarno Hatta yang tergabung dalam Customs Diving Club, menempuh ujian selam untuk mendapatkan sertifikat star one. Dalam ujian yang dilaksanakan pada 17 Juli 2007 tersebut, para peserta menyelam sebanyak dua kali dan harus mampu mempraktekkan teori dan pelatihan yang sebelumnya dilakukan di kolam renang Senayan, Jakarta. Tampak dalam gambar, para pegawai bea cukai berpose bersama sebelum melakukan penyelaman. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

57 9

PUSDIKLAT DOK. WBC

DJBC dan Pusdiklat BC

Bentuk Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan kesepakatan tentang Pembentukkan Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai DJBC.

K

esepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan yang berlangsung pada 17 Januari 2007, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya keputusan bersama antara Sekretaris DJBC dan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai dengan Nomor : 03/BC.1/2007 dan Nomor : 036/PP.5/2007 pada 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai DJBC yang diketuai oleh Kapusdiklat dan Sekretaris DJBC. Tim tersebut mulai bekerja pada 26 Februari 2007 dengan 11 prioritas tugas pengkajian. (lihat box) Setelah adanya kesepakatan tersebut, DJBC bersama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tetap melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) DJBC, salah satunya melalui pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJBC (KPDJBC) pada 15 Juni 2007, yang dihadiri oleh Dirjen Bea dan Cukai beserta beberapa pejabat KP-DJBC, Kepala BPPK, Kapusdiklat Bea dan Cukai, Direktur Sekolah Akuntansi Negara (STAN) dan pihak lain dibawah BPPK yang terkait dengan masalah SDM (lihat WBC 392) Menurut Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Endang Tata, dalam kesepakatan yang dibuat pada pertemuan 17 Januari 2007 lalu, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi menyatakan, pihaknya sebagai user bersedia untuk membantu Pusdiklat Bea dan Cukai apabila dalam penyelenggaraan diklat meng-

58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

hadapi suatu kendala yang diakibatkan oleh keterbatasan dari BPPK. Dirjen mencontohkan keberadaan tiga tenaga pengkaji DJBC yang bisa membantu Pusdiklat Bea dan Cukai dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Selain itu, Dirjen Bea dan Cukai juga menyarankan untuk membentuk tim kecil yang segera melakukan pertemuan untuk mengkaji pola diklat. Ketika ditanya mengenai rancangan Pusdiklat Bea dan Cukai agar suatu diklat dapat mencapai suatu keberhasilan, Tata mengatakan, ada beberapa hal seperti, harus disiapkannya program diklat yang sesuai dengan kebutuhan user dalam hal ini DJBC, dan adanya koordinasi yang intensif antara DJBC dengan Pusdiklat Bea dan Cukai dalam merencanakan dan menyelenggarakan diklat dan rekrutmen siswa yang harus benar. Hal lainnya adalah, perkuliahan atau proses pembelajaran yang harus benar, penempatan yang benar setelah menyelesaikan diklat, adanya evaluasi pasca diklat, adanya feed back dari DJBC sehubungan dengan penggunaan lulusan diklat dan tersedianya sarana dan anggaran yang cukup.

DIKLAT YANG EFEKTIF Endang Tata mengatakan, maksud dari kesepakatan bersama tersebut adalah untuk mengatur kedudukan dan hubungan kerja antara DJBC dengan BPPK dalam menyelenggarakan diklat bagi pegawai DJBC. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara DJBC dan BPPK dalam menyelenggarakan diklat bagi pegawai DJBC yang efektif dan efisien. Ada beberapa ruang lingkup dari kesepakatan tersebut

DOK. WBC

yang harus dijalankan seperti, peningkatan koordinasi dan sinergisitas antara DJBC dan BPPK dalam bentuk pertemuan secara berkala antara Sekretaris DJBC dengan Kapusdiklat Bea dan Cukai, tukar menukar informasi yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan pegawai, perencanaan kepegawaian, pola pembinaan dan pengembangan pegawai serta pemanfaatan lulusan diklat. Ruang lingkup lainnya adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat yang meENDANG TATA. penyelenggaraan diklat liputi pemebentukkan pegawai DJBC oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dan atau penentuan pomenjadi lebih efektif dan efisien. la dan jenis diklat, penyusunan kurikulum sesuai dengan standar kompetensi jabatan,penyusunan modul diklat dan pembahasan current issue sebagai bahan ajar pada peserta diklat. Ruang lingkup lainnya adalah fasilitasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan kesepakatan bersama.

PERAN PUSDIKLAT DAN DJBC

Prioritas Tugas Pengkajian oleh Tim Pengkaji Pola Pendidikan 1. Pengkajian pola koordinasi antara BPPK dan DJBC 2. Pengkajian Standar kompetensi jabatan 3. Pengkajian jenis-jenis diklat; l Teknis l Fungsional l Penyegaran l Kerjasama dengan pihak ketiga l Current issue 4. Pengkajian kurikulum diklat 5. Pengkajian modul diklat 6. Pengkajian rencana dan program diklat 7. Pengkajian kebutuhan tenaga pengajar 8. Pengkajian penyelenggaraan diklat 9. Pengkajian evaluasi dan pengembangan diklat 10. Pengkajian sarana dan prasarana diklat 11. pengkajian anggaran penyelenggaraan diklat *

sumber; wawancara dengan Endag Tata, Kapusdiklat Bea dan Cukai.

pegawai DJBC oleh Pusdiklat Bea dan Cukai menjadi lebih efektif dan efisien. Karena selama ini menurutnya, penyusunan rencanan dan program diklat, kurikulum dan modul bisa dibilang hanya dilakukan sendiri oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. “Dengan adanya kajian bersama oleh penyelenggara diklat dan pengguna lulusan diklat, diharapkan hasilnya menjadi lebih berkualitas,”terangnya kembali. Tata kembali menerangkan, dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diharapkan, pegawai lulusan Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki kualifikasi yang diharapkan atau diperlukan oleh DJBC. “Diharapkan setiap pegawai DJBC menjalankan tugas pokok dan fungsi DJBC sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat mewujudkan visi dan misi DJBC,”terang Tata mengenai harapannya dengan adanya kesepakatan bersama tersebut. zap

Endang Tata lebih lanjut mengatakan, Pusdiklat Bea dan Cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK, secara bersama-sama dengan DJBC sesuai dengan keputusan bersama tadi, melakukan berbagai pengkajian seperti, pengkajian jenis-jenis diklat, pengkajian kurikulum diklat,pengkajian modul diklat, pengkajian rencana dan program diklat,pengkajian kebutuhan tenaga pegajar, pengkajian penyelenggaraan diklat, pengkajian evaluasi dan pengembangan diklat, pengkajian sarana dan prasarana diklat dan pengkajian anggaran penyeDOK. ATS lenggaran diklat. Sedangkan DJBC lanjut Tata berperan untuk melakukan standar penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai,perencanaan kepegawaian, penyusunan pola pembinaan dan pengembangan pegawai dan pemanfaatan lulusan diklat. Tentang implementasi dari kesepakatan tersebut Tata kembali menjelaskan, Tim Pengkaji Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai DJBC telah melakukan kajian sesuai dengan nomor urut prioritas (lihat box) dengan mengadakan pertemuan maupun rapat pengkajian yang dilakukan setiap dua kali dalam seminggu. Persiapan pun dilakukan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dalam bentuk penyusunan kurikulum dan modul yang disesuaikan dengan hasil kajian. Kurikulum lanjut Tata mengalami perubahan karena disesuaikan dengan kompetensi jabatan atau kebutuhan DJBC. “Perubahan kurikulum saat ini masih pada tahap pembahasan dalam tim dan belum final,”ujarnya . Dengan adanya kesepakatan bersama ini, penyelenggaraan diklat KESEPAKATAN BERSAMA. Menyamakan visi untuk menghasilkan diklat yang berkualitas dan efektif. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

59

KEPABEANAN

MULAI 1 JULI 2007 dilakukan pembaruan mengenai penetapan KB dan TPS

Dari Sosialisasi Aturan Baru

Penyelenggaraan KB dan TPS Perlunya fasilitas Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan dan Tempat Penimbunan untuk mendukung tugas Bea dan Cukai.

B

ertempat di Auditorium Gedung B, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 29 Juni 2007 berlangsung sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 70/ PMK 04/ 2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Kawasan Pabean (KB) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Acara ini dihadiri selain dihadiri para pegawai bea cukai juga pengusaha KB dan TPS di wilayah Jabodetabek dan otoritas pelabuhan. Beberapa hal penting dan ajakan kepada para pengusaha disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi melalui sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut. Ia menyatakan, latar belakang dikeluarkannya aturan yang baru mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara karena adanya tuntutan dari berbagai pihak khususnya dari dunia usaha kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang memadai. Untuk memenuhi tuntutan tersebut salah satunya adalah dengan telah keluarnya satu produk dari Menteri Keuangan mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK04/2007 tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini, lanjut Anwar adalah upaya yang utama dari DJBC untuk membenahi kelancaran arus barang khususnya di pelabuhan dan bandar udara. Hal ini sangat diperlukan karena dunia usaha kini semakin tidak kompetitif.

60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Untuk itu Anwar Suprijadi mengajak semua pihak khususnya dirinya sendiri dan rekan-rekan di Bea Cukai untuk bisa mengantisipasi tuntutan tersebut. “Kami mengajak supaya kita (Bea Cukai.red) patuh pada peraturan. Ini sangat mendesak, di Tanjung Priok dalam hal ini Pelindo II sudah mulai mencoba menata lini 1 pada restrict area dengan memanfaatkan shuttle bus,” ujar Anwar Suprijadi. Untuk itu dan bersamaan pada 1 Juli diresmikan KPU (Kantor Pelayanan Utama) di Tanjung Priok, merupakan jawaban dan salah satu solusi mengatasi permasalahan di Tanjung Priok. “Karena yang menjadi sasaran dari permasalahan selama ini ditujukan kepada Bea dan Cukai, akhirnya kami coba lakukan pembenahan dari diri kita sendiri yang sudah dimulai sejak 1 April. Dalam uji coba memang ada beberapa hal yang dulu biasa salah dianggap sesuatu yang benar misalnya penempatan kontainer ekspor dan kontainer lokal, itu dijadikan satu dianggap sesuatu yang biasa, tetapi sebenarnya adalah salah,” imbuh Anwar Suprijadi. “Kemudian kebiasaan kami biasanya barang tidak dibongkar, setelah ‘tengok’ kiri kanan lalu di-release, itu dianggap sesuatu yang biasa dan benar, padahal itu salah. Terus terang kami melakukan pembenahan, khususnya di Tanjung Priok, posisi semula 1300 pegawai kami coba menjadi 842 pegawai, caranya kita tawarkan pada 11.000 pegawai DJBC, yang melamar 4000, lulus 1700, sisanya akan kami tempatkan pada KPU yang lainnya, kemudian teman-teman yang tidak lulus seleksi kita sudah ambil training dan ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat. Karena Tanjung Priok adalah sesuatu yang strategik bagi kami hingga kami pilih SDM Bea dan Cukai yang terbaik, supaya kami bisa menjadi pelayan yang terbaik untuk ini,” tegas Anwar.

DOK. WBC

Di dalam proses pelayanan, ternyata tidak “Karena itu kami minta mengenai jaminan, hanya tergantung pada institusi Bea dan Cukai, sebagai wujud komitmen untuk tanggung jatetapi juga pada sistem yang ada di bandara wab. Karena kita membutuhkan teman-teman maupun pelabuhan laut yang melibatkan unyang profesional. Disamping juga mengenai sur antara lain Pelindo, Terminal Operator, penyelenggaraan diklat aplikasi dan pengolahJICT, Koja, dan PPJK, sehingga DJBC harus an data secara elektronik. Untuk itu nantinya menata kembali tentang hal yang berkaitan harapan kami ada TPS online. Makanya, silahdengan masalah kepabeanan. Karena itu ada kan pengusaha TPS memilih provider yang dibeberapa hal yang melatarbelakangi terbitnya kehendaki, kami tidak memonopoli tetapi yang peraturan ini, lanjut Anwar Suprijadi yang mepenting sistim aplikasinya comply dengan nurutnya, latar belakang itu antara lain; kami di Bea Cukai,” ujarnya. 1. Kawasan pabean dan tempat penimbunan DJBC juga menghendaki adanya laporan sementara memegang peranan yang sayang proaktif dan akuntabel, karena itu dalam ngat penting dalam mendukung kelancaran ketentuan baru ini ada penegasan ketentuan arus barang dan jasa di pelabuhan laut mengenai penimbunan barang di TPS, penemaupun bandar udara. gasan tentang tanggung jawab TPS terhadap 2. Pencanangan program pemerintah tentang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor peningkatan penanaman modal investasi di serta ketentuan KB yang lebih tegas. Indonesia dan program peningkatan kelan“Termasuk penegasan dari Menkeu, caran arus barang baik impor maupun eksbahwa di TPS harus dilengkapi dengan rompi ANWAR SUPRIJADI. Tujuan dikeluarkannya dan kita juga harus comply terhadap ini. Kalau por. peraturan ini adalah upaya yang utama dari otoritas pelabuhan menghendaki kita comply 3. UU No.10 tahun 1995 junc to UU N0.17 DJBC untuk membenahi kelancaran arus tahun 2006 tentang kepabeanan mengbarang khususnya di pelabuhan dan bandar kami juga harus comply . Ini yang perlu kita atur peran dan tanggung jawab kawasan udara. lakukan,” ujar Dirjen. pabean terutama tempat penimbunan Sosialisasi yang diisi dengan penyampaian sementara dalam kaitannya dengan tatalaksana di bidang materi yang oleh tim sosialisasi yang diketuai oleh Direktur Teknis kepabeanan. Kepabeanan, Teguh Indrayana, juga diisi dengan tanya jawab 4. Makin tingginya dunia usaha untuk mendapatkan dari para peserta sosialisasi. pelayanan yang cepat dan murah, aman dalam kegiatan Teguh Indrayana menggarisbawahi apa yang telah diinforimpor dan ekspor. masikan Dirjen, bahwa mulai 1 Juli 2007 telah dilakukan 5. Perlunya dukungan fasilitas sarana dan prasarana kepelabuhpembaruan mengenai penetapan KB dan TPS yang selama anan dan tempat penimbunan dalam mendukung tugas Bea ini masih banyak kerancuan dan ketidakpastian yang menyedan Cukai, seiring dengan program percepatan reformasi babkan juga terhambatnya arus barangnya. Dan pada kekebijakan di bidang kepabeanan yang efektif dilaksanakan di sempatan tersebut sosialisasi tidak hanya memanggil stakeTanjung Priok pada 1 Juli 2007. holder tetapi juga otoritas pelabuhan yang juga mendukung diberlakukannya secara baik peraturan ini. “Kami menyadari bahwa waktu yang sangat sempit antara soBerangkat dari latar belakang tersebut serta pertimbangan sialisasi dengan pemberlakuan peraturan per 1 Juli 2007 mengyang matang, lanjut Anwar Suprijadi, maka dilakukan reformasi di haruskan sosialisasi digabungkan antara petugas bea cukai delingkungan Bea dan Cukai, yang ditangani sendiri secara dana ngan stakeholder. Diharapkan pegawai yang diundang bisa menmandiri oleh Bea dan Cukai. “Dalam hal ini kami tidak jadi trainer dari pada materi ini. Karena itu perwakilan pegawai damenggunakan bantuan pinjaman asing, tidak menggunakan ri seluruh Indonesia kita panggil,” tandas Teguh Indrayana. ris expert, tetapi menggunakan tenaga-tenaga yang dimiliki DJBC.” DOK. WBC

PMK NO. 70/ PMK 04/ 2007 Ada beberapa hal mendasar yang diatur dalam peraturan KB dan TPS. Mengenai tata cara penetapan sebagai KB dan TPS, status dan batas-batas KB, tanggung jawab dan kewajiban TPS, antara lain diharuskan pihak TPS untuk menyediakan tempat pemeriksaan barang. Tempat pemeriksaan ini yang sangat diperlukan para pemeriksa Bea Cukai. Dalam beberapa pengalaman tenaga pemeriksa Bea Cukai yang didatangkan untuk memeriksa, dituntut untuk memeriksa secara benar, namun seringkali menghadapi kendala terutama pada saat hujan tidak punya tempat untuk melanjutkan pemeriksaan. “Untuk itu kami minta secara bertahap TPS bisa menyiapkan tempat yang terlindung dari hujan. Ini kami perlukan supaya seandainya ada komplain dari pemilik barang, akibat barangnya rusak karena kehujanan Bea Cukai tidak disalahkan.” Untuk penyerahan jaminan, dibuat konsep penyerahan jaminan yang aman dan lebih sederhana. Terus terang saja, TPS saat ini tidak memiliki jaminan, lantas jika terjadi kasus adanya kontainer hilang, yang dipertanyakan adalah siapa yang bertanggung jawab ? Karena yang menjadi bagian akhir dari proses tersebut ada di pabean, otomatis Bea dan Cukai yang sering dipersalahkan.

SUASANA SOSIALISASI Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Sementara EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

61

OPINI

Manajemen

Risiko dan Intelejen

S

ewaktu bertugas di Kantor Pusat pada tahun 2002 saya ditunjuk menjadi salah satu anggota Tim Reformasi Kepabeanan. Tim ini dibentuk sebagai pelaksanaan rekomendasi IMF (International Monetary Funds). Sebagaimana diketahui setelah krisis ekonomi tahun 1998 Indonesia meminta bantuan dari IMF dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan program-program penyembuhan seperti yang disarankan oleh IMF. Di bidang Bea Cukai, IMF juga memberikan saran-saran dan rekomendasi. Rekomendasi yang telah disetujui oleh pimpinan Bea dan Cukai harus dilaksanakan dan untuk melaksanakan ini dibentuk Tim Tindaklanjut Rekomendasi IMF yang kemudian disebut sebagai Tim Reformasi Kepabeanan. Tiga bulan sekali orang-orang IMF datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan Bea Cukai berikut anggota Tim Reformasi untuk mengevaluasi program yang sudah dibuat. Pertemuan evaluasi itu biasanya diisi dengan diskusi dan tanya jawab tentang kemajuan program yang sudah dibuat. Dalam suatu pertemuan, salah seorang anggota IMF mengajukan pertanyaan kepada Tim kita, mengapa di Bea Cukai Indonesia ada Subdirektorat Manajemen Risiko dan ada Subdirektorat Intelejen, bukankah kedua bidang itu sama saja dan biasanya di negara lain dijadikan satu unit kerja. Karena tidak ada yang menjawab saya jawab saja sekenanya, kalau Subdit Manajemen Risiko itu menangani informasi-informasi yang bersifat strategis dan konsepsional sedangkan Subdit Intelejen menangani informasi yang bersifat operasional dan taktis. Orang IMF itu rupanya tidak puas dengan jawaban saya dan bertanya lebih lanjut bagaimana membagi informasi yang strategis dan yang operasional itu. Saya jawab kalau kita sudah mempunyai panduan dan ukuran-ukurannya untuk itu. Memang orang IMF tadi langsung diam tetapi dari raut mukanya nampak tidak puas dengan jawaban saya. Dalam hati saya mengaku kalau jawaban saya itu jawaban asal-asalan daripada tidak ada yang menjawab. Sejujurnya saya sependapat dengan orang IMF itu bahwa manajemen risiko dan intelejen itu hakekatnya sama saja dan harusnya berada dalam satu unit kerja saja. Setelah pertemuan itu bubar saya juga mengaku kepada rekan-

62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Oleh : Wirawan Sahli

“

RISK MANAGEMENT MENGARAHKAN PENGGUNAAN SUMBERDAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA AGAR MEMPEROLEH KEMANFAATAN YANG MAKSIMAL

”

rekan anggota Tim kalau saya tadi menjawab sekenanya dan sebenarnya saya sependapat dengan orang IMF tadi. Saya tidak tahu pasti riwayatnya mengapa ada Subdit Manajemen Risiko padahal sudah ada Subdit Intelejen. Kalau tidak salah Subdit Manajemen Risiko dibentuk sejak tahun 2000. Mungkin Subdit Manajemen Risiko dibentuk setelah adanya pelatihan Risk Management yang diberikan oleh para penatar dari Bea Cukai Australia. Saya ingat pada tahun 1997 ada pelatihan manajemen risiko yang diberikan oleh pejabat Bea Cukai Australia kepada pejabat-pejabat Bea Cukai Indonesia. Pelatihan ini sebagai bagian dari program WCO (World Customs Organization) untuk mengenalkan Risk Management kepada negara-negara anggota. Buku yang digunakan dalam pelatihan itu adalah “Risk Management: A Customs Perspective” karya Colin Vasarotti seorang pakar Bea Cukai Australia. Menurut Vasarotti dalam bukunya tersebut risk management sudah lebih dulu diterapkan di perusahaan asuransi, perbankan dan investasi portofolio. Khusus di Bea Cukai, risk management digunakan untuk law enforcement (penegakan hukum). Bidang-bidang tugas yang menggunakan risk management adalah : audit, control dan interdiction (anti-smuggling). Audit adalah pemeriksaan pembukuan perusahaan, control yang dimaksud disini adalah patroli atau pengawasan laut dan perbatasan dan juga pengawasan terhadap pengangkutan barang ke kawasan berikat. Sedangkan yang dimaksud interdiction adalah pencegahan atau penangkapan atas barang-barang yang disembunyikan (concealment). Risk management mengarahkan penggunaan sumberdaya dengan sebaik-baiknya agar memperoleh kemanfaatan yang maksimal. Manajer-manajer di Bea Cukai diharapkan bisa mengambil keputusan dimana dan kapan sumber daya (orang dan dana) harus ditempatkan dan digunakan untuk menjawab kebutuhan. Aplikasinya yang lebih teknis lagi adalah dalam rangka seleksi dan targeting. Menyeleksi barang impor yang harus diperiksa, menyeleksi penumpang atau kapal yang harus diperiksa dan menyeleksi perusahaanperusahaan yang akan diaudit. Seleksi dan penetapan sasaran (targeting) itu mau tidak mau harus dilakukan di Bea Cukai karena Bea

Cukai tidak mungkin mampu memeriksa seluruh barang impor, penumpang atau kapal laut yang memasuki Indonesia karena jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia sangat terbatas. Lagipula jika seluruh barang impor diperiksa akan menimbulkan hambatan di pelabuhan dan menimbulkan biaya tinggi. Penyeleksian dan penetapan sasaran itu dapat dilakukan dengan manajemen risiko. Dengan manajemen risiko tugas Bea Cukai dapat dijalankan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan lebih akuntabel. Kalau dikaji substansinya manajemen risiko memang sama saja dengan intelejen. Dalam intelejen kita harus melakukan analisa risiko (risk analysis) dan sumber daya harus diarahkan kepada importasi yang berisiko tinggi karena tidak mungkin semua barang impor, penumpang, kapal dan pesawat udara akan diperiksa. Demikian pula perusahaan yang jumlahnya ribuan itu tidak mungkin diaudit seluruhnya. Akhirnya kembali lagi kepada seleksi dan targeting. Karena jumlah tenaga dan sumber dana terbatas harus dilakukan seleksi untuk memilih mana sasaran yang paling berisiko dan yang paling berisiko ini dijadikan target pemeriksaan.

TIGA LAPIS

s

s s

Risk Management juga terdiri dari tiga lapis atau tiga tingkat yaitu : Strategic Risk Management, Operational Risk Management dan, Tactical Risk Management. Strategic Risk Management menangani risiko yang bersifat umum misalnya kalau disini importir produsen dinilai berisiko rendah dibandingkan dengan importir umum. Operational Risk Management menangani risiko yang lebih teknis misalnya mengatur tingkat pemeriksaan fisik apakah 10% atau 30%. Tactical Risk Management menangani risiko yang sangat teknis misalnya menentukan barang atau penumpang yang harus diperiksa dan keputusan ini harus diambil oleh petugas di lapangan. Dalam intelejen kita juga mengenal tiga lapis yaitu Intelejen Strategis, Intelejen Operasional dan, Intelejen Taktis dengan ukuran pembeda yang sama, makin ke bawah semakin teknis. Siklus Manajemen Risiko adalah : Risk Identification------ Risk Analysis------ Risk Management Solution------ Evaluation and Audit------ Performance Measurement------ Review. Siklus ini juga mirip dengan siklus intelejen yang dimulai dari pengumpulan data------ evaluasi data-----pengolahan data (analisis)------ penyebaran data-----tindakan (action)------ kaji ulang dan seterusnya. Dalam manajemen risiko setelah proses analisis ada proses solusi manajemen risiko yang sebenarnya ini adalah tindakan yang harus diambil atau dilakukan dan sesudah itu ada review atau kaji ulang. Dalam siklus intelejen setelah proses analisis pasti juga ada tindakan yang harus diambil dan sesudah itu pasti juga ada review atau kaji ulang dan hasilnya akan menjadi informasi baru. Prinsip dan cara kerjanya sama saja. Memang harus diakui bahwa istilah intelejen itu terasa menakutkan dan tidak akrab dengan dunia usaha. Istilah manajemen risiko terasa lebih bersahabat. Dahulu Bea Cukai hanya mengenal istilah intelejen saja sedangkan manajemen risiko sudah lama digunakan di dunia asuransi dan perbankan. Namun karena adanya perubahan paradigma dalam dunia pabean yang harus lebih mengutamakan kemitraan dengan dunia usaha maka istilah manajemen risiko lebih sering digunakan karena lebih bersahabat. Dahulu intelejen digunakan oleh kalangan militer untuk kepentingan pertahanan. Baru kemudian diadopsi oleh kalangan pabean untuk keperluan seleksi dan targeting. Menyusul kemudian manajemen risiko juga diadopsi oleh pabean untuk keperluan yang sama. Sebenarnya intelejen bukan suatu kata yang menakutkan atau yang buruk artinya. Intelejen dapat berarti kecerdasan. s s

s

s

s

s

s

Kalau disebut Customs Intelligence Systems artinya sistem komputerisasi data dan pemrosesannya yang secara cepat bisa dipakai mengambil keputusan apakah suatu importasi harus diperiksa atau suatu perusahaan harus diaudit atau suatu kapal laut harus diperiksa. Karena sistem tadi bisa mengambil keputusan dengan cepat berarti cerdas atau intellegence. Tidak ada hubungannya dengan mata-mata atau spionase. Ini semata-mata adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk seleksi dan targeting. Tahun 1996 dahulu pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada Bea Cukai Indonesia untuk melakukan studi dan perancangan komputerisasi pabean. Rancangan yang dibuat tersebut terdiri dari dua sistem yaitu Customs Service Systems dan Customs Intelligence Systems. Waktu itu tidak disebut Customs Risk Management Systems. Customs Intelegence Systems yang dirancang ini dapat digunakan untuk kepentingan seleksi dan targeting dalam rangka audit, pemeriksaan kargo atau penumpang. Manajemen Risiko adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru sebagai bagian dari ilmu manajemen umum. Intelejen pada hakekatnya juga manajemen karena ada perencanaan, pembiayaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, kepemimpinan dan sebagainya. Menurut hemat saya, Manajemen Risiko di Bea Cukai sebenarnya merupakan pengembangan intelejen yang sudah lama ada dan dipraktekkan di kalangan pabean. Saya berani mengatakan demikian karena kerangka kerjanya sama dan tujuan akhirnya juga sama yaitu seleksi dan targeting. Bahan baku yang diolah juga sama yaitu data atau informasi. Informasi ini diolah untuk mengambil keputusan. Kalau kita bicara intelejen atau risk management di kalangan pabean ini berarti data dan informasi yang diolah dan disediakan untuk pengambilan keputusan baik strategis, operasional maupun taktis. Intelejen dan risk manajement juga sama penggunaannya yaitu di bidang penegakan hukum (law enforcement) karena itu jika ada pelatihan di bidang intelejen atau risk management umumnya yang dilatih adalah orang-orang yang bertugas di unit P2 (Penindakan dan Penyidikan). Sebelumnya di kalangan pabean internasional sudah dikenal adanya risk analysis dan risk assessment, tetapi dalam perkembangannya risk assessment ini dikembangkan lebih luas menjadi risk management seperti sekarang ini. Dalam bidang lain juga terjadi pengembangan dan pencabangan misalnya dalam akuntansi (accounting) ada akuntansi biaya. Dalam manajemen ada Management By Objectives (MBO), Planning Programing Budgeting Systems (PPBS) dan sebagainya. Masalahnya apakah cabang-cabang ilmu pengetahuan tadi perlu dibuat wadah tersendiri dalam organisasi kita. Apakah kita perlu membentuk Subdirektorat Akuntansi meskipun akuntansi sebagai disiplin ilmu itu sudah diterapkan di Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan misalnya. Demikian juga, apakah kita perlu membentuk Subdirektorat Manajemen Resiko kalau sebenarnya substansinya sudah ditangani oleh Subdirektorat Intelejen. Mungkin dibentuknya Subdirektorat Manajemen Resiko oleh pimpinan Bea Cukai waktu itu adalah sebagai respons atas pelatihan yang diberikan oleh pejabat Bea Cukai Australia, namun dalam pemikiran saya mereka tentu tidak merekomendasikan dibentuknya satu unit kerja baru kalau sudah ada unit yang menangani bidang tersebut. Manajemen Resiko adalah alat yang digunakan untuk keperluan penegakan hukum (enforcement) karena itu sudah selayaknya kalau yang mengkoordinasikan kegiatan ini adalah Direktorat P2 meskipun data dan informasi yang digunakan itu disimpan dan disiapkan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan. Dalam pelaksanaannya manajemen resiko ini akan dioperasikan oleh unit masing-masing yang memerlukannya misalnya menetapkan sasaran audit, pemeriksaan barang, penumpang dan sarana pengangkut.

Penulis adalah pensiunan Bea dan Cukai

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

63

OPINI

Sanksi Hukum TERHADAP PFPD YANG SALAH DALAM MENGHITUNG BEA MASUK/ BEA KELUAR (Tinjauan Yuridis Pasal 113B)

“

Oleh: Sutardi

BANYAK PARA PFPD YANG TAKUT MENGAMBIL RISIKO UNTUK DIANGGAP MELANGGAR PASAL 113B...

”

(Bagian II - Tamat)

U

ntuk menghindari adanya tuntutan aparat penegak hukum berdasarkan pelanggaran pasal 113B tersebut seorang pejabat PFPD, atau pejabat yang bertugas untuk menetapkan nilai pabean dan/atau tarif dan/atau menghitung bea masuk dan bea keluar harus: 1. Dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan UndangUndang nomor 10 tahun 1995, dan keputusannya tersebut tidak mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara; atau 2. Dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar meskipun tidak sesuai dengan UndangUndang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995, akan tetapi keputusannya tersebut harus tidak mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara; atau 3. apabila penetapan pejabat tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, maka dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Berkenaan dengan butir 3, meskipun pejabat bea cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 yang merupakan perubahan UndangUndang nomor 10 tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya akan tetapi mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, maka meskipun terhadap pejabat tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 113B, akan tetapi yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman jabatan PP30 Tahun 1980, apalagi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Untuk menguji apakah perhitungan atau penetapan pejabat tersebut terbukti mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, tentu saja putusan pejabat tersebut harus dimintakan suatu putusan yang putusannya merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Lalu kapan suatu putusan dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tersebut dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Pada tingkat pertama, putusan pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tersebut dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila suatu putusan pejabat bea dan cukai tentang perhitungan bea masuk atau bea keluar telah disetujui oleh si pemberitahu. Keputusan PFPD di front line yang tidak diajukan keberatan oleh si pemberitahu merupakan suatu keputusan yang telah punya keputusan hukum yang tetap. Demikian juga keputusan atas keberatan ke Kantor Pusat yang tidak dilakukan banding ke Pengadilan Pajak, serta putusan Pengadilan Pajak yang tidak dimintakan upaya hukum luar biasa dalam hal ini (d.h.i.) peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA), atau putusan MA. Masing-masing putusan tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang telah punya keputusan hukum yang tetap. Keputusan PFPD di front line yang memenuhi unsur delik berdasarkan pasal 113B, belum dapat dipakai untuk menguji/ membuktikan bahwa suatu penetapan pejabat telah terbukti mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, karena keputusan PFPD di front line masih belum final (dapat diajukan keberatan), demikian juga keputusan atas keberatan oleh Kantor Pusat, karena keputusan atas keberatan tersebut masih dapat dimintakan banding ke Pengadilan Pajak. Sarana yang dapat dipakai sebagai alat uji/ alat bukti bahwa suatu penetapan pejabat telah terbukti mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara adalah keputusan pengadilan pajak yang tidak dimintakan upaya hukum luar biasa d.h.i. peninjauan kembali atau Putusan Mahkamah Agung, hal ini karena sudah menyangkut masalah pidana dimana dalam hukum pidana dianut kebenaran materiel (kebenaran hakiki), bukan kebenaran formil, oleh karenanya hanya alat uji yang telah punya kekuatan hukum yang tetaplah yang dapat dipakai untuk menguji apakah putusan pejabat bea cukai yang dituntut telah melanggar pasal 113B tersebut telah terbukti mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara apa tidak. Pasal 113B Undang-Undang nomor 10 tahun 1995

belum dilakukan penyidikan atas pelanggaran pasal 113B sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 17 tersebut, apabila ada indikasi tindak pidana kepabeanan, tahun 2006 dikelompokkan/ dimasukkan ke dalam BAB maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus melaporkan XVA Pembinaan Pegawai bukan dalam BAB XV kepada Menteri Keuangan, kemudian hal ini tergantung Ketentuan Pidana, pasal 113C mengamanatkan bahwa kepada Menteri Keuangan apakah memerintahkan terhadap pelanggaran pasal 113B yang berindikasi tindak kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan investigasi pidana kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat pra penyidikan, atau langsung memerintahkan kepada Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit Dirjen agar dilakukan penyidikan oleh PPNS Bea Cukai. pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan Berkenaan dengan hal tersebut sebaiknya diatur (Inspektorat Jenderal), sehingga apabila pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan karena memang suoleh Inspektur Jenderal dinyatakan merupakan suatu dah dimandatkan oleh Undang-Undang kepada Menteri tindak pidana kepabeanan, maka sebagai konsekuensi untuk mengaturnya (lihat ayat (2) Pasal 113C UU No.17/ yuridisnya, penyelesaian atas pelanggaran pasal tersebut 2006), dan untuk membuat peraturan Menteri sebagai secara otomatis melalui proses penyidikan sebagaimana peraturan pelaksanaan ayat (2) Pasal 113C tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa hendaknya ada pejabat Inspektorat Jenderal yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri menangani masalah bea cukai diikutkan sebagai anggota Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. tim dalam menyususn draft Peraturan Menteri tersebut. Sedangkan Pasal 113C secara lengkap berbunyi Apabila di dalam unit organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut: Departemen Keuangan dibentuk unit PPNS, maka penyi(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan dikan dapat juga dilakukan dari awal berupa pemeriksayang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea an pendahuluan, dibuatkan pemberitahuan dimulainya dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa penyidikan sampai pemberkasan sebelum internal di lingkungan Departemen Keudiserahkan kepada penuntut umum oleh angan untuk melakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal. Akan tetapi hal ini tipegawai guna menemukan bukti permusecara eksplisit diamanatkan oleh laan. PESAN MORAL DARI dak Undang-Undang yaitu dalam pasal 113C, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada selain daripada itu dalam pasal 112 ayat (1) ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraPASAL 113B INI secara eksplisit bahwa penyidikturan menteri. ADALAH AGAR TIDAK dinyatakan an terhadap tindak pidana kepabeanan Sebagaimana telah dijelaskan dimuka ADA PENYIMPANGAN dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. Oleh karena bahwa yang dimaksud dengan pemeriksa (KKN) YANG itu penulis setuju apabila penyidikan tetap internal di lingkungan Departemen dilakukan oleh PPNS Bea Cukai yang secaKeuangan adalah Inspektorat Jenderal DILAKUKAN OLEH ra teknis maupun substansil telah menguaDepartemen Keuangan, faktanya bahwa PEJABAT BEA CUKAI sai masalah kepabeanan. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tidak mempunyai PPNS. Yang TERUTAMA YANG dipunyai oleh Inspektorat Jenderal SYNDROMA EKSISTENSI PASAL 113B ? BERTUGAS UNTUK Departemen Keuangan adalah Inspektorat Pesan moral dari pasal 113B ini adalah Bidang Investigasi yang tugasnya melakuMENETAPKAN TARIF agar tidak ada penyimpangan (KKN) yang kan investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat bea cukai terutama DAN NILAI PABEAN yang bertugas untuk menetapkan tarif dan dilakukan oleh pejabat di lingkungan unit Eselon I Departemen Keuangan di bidang nilai pabean (dalam menghitung atau Hukum Administrasi Negara, bukan melamenetapkan bea masuk atau bea keluar), kukan penyidikan yang merupakan proses sehingga Undang-Undang mewajibkan penyelesaian dibidang hukum pidana. Akan tetapi setidakmereka untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Kepabeanan dan peraturan-peraturan nya ada room untuk Inspektorat Jenderal untuk melakukan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan pemeriksaan sebelum dilakukan proses pidana sesuai keMenteri Keuangan, maupun Peraturan Direktur Jenderal tentuan yang berlaku. Bea dan Cukai, serta putusannya tidak mengakibatkan Mengingat pelanggaran pasal 113B, apabila ada indibelum terpenuhinya pungutan negara. Penciptaan pasal kasi tindak pidana, adalah merupakan Tindak Pidana Ketersebut seperti apa yang dimaksudkan oleh Roscoe pabeanan yang terkait dengan Hukum Pidana dan telah Pound bahwa hukum merupakan alat pembaharuan mempunyai hukum acara sendiri yaitu Undang-Undang dalam tata kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka yang menjadi sasaran utamanya adalah pihak fiskus, pelaksanaan penyidikannya, sebagaimana telah kami tepatnya perilaku/ sikap tindak fiskus. jelaskan dimuka, mau tidak mau harus dilakukan oleh Efek psikologis pasal tersebut pada kinerja pejabat PPNS Bea Cukai, akan tetapi sesuai bunyi pasal 113C bea cukai terutama yang bertugas untuk menetapkan tarif tersebut diatas, sebelum dilakukan penyidikan, atas kasus dan nilai pabean (PFPD) berimbas juga pada perfomantersebut Menteri dapat memerintahkan agar kasusnya ce-nya dan sedikit banyak mempengaruhi performance/ diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal citra bea cukai. Secara sadar banyak para PFPD yang Departemen Keuangan yang dalam hal ini dilakukan oleh tidak mau ambil risiko sehingga menghindari untuk melaInspektorat Bidang Investigasi yang proses kukan penetapan nilai pabean dan klasifikasi HS yang pemeriksaannya merupakan kegiatan pra-penyidikan. Hal mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan ini dipertegas dalam frasa terakhir pasal 113C ayat (1) bea keluar, apalagi kebijakan Kantor Pusat dengan mengeyang berbunyi .... guna menemukan bukti permulaan, yang merupakan starting point untuk dilakukannya suatu luarkan profil harga yang seakan-akan merupakan harga penyidikan. mati yang harus dipedomani oleh para PFPD, sehingga Secara implisit, pasal 113C mewajibkan kepada Direkdalam banyak hal suatu nilai pebean yang didasarkan tur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaporkan kepada pada transaction value yang benar dan yang berdasarkan Menteri Keuangan apabila ada pelanggaran atas UndangUndang-Undang merupakan nilai pabean sebagai dasar Undang Kepabeanan yang menyangkut pegawai Direkperhitungan bea masuk sering dikalahkan dengan harga torat Jenderal Bea dan Cukai, dan pelanggaran tersebut berdasarkan profil yang payung yuridisnya hanya terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan, sehingga sePeraturan Menteri bahkan peraturan Direktur Jenderal.

“ ”

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

65

OPINI tuan undang-undang, dengan tujuan agar pejabat terseDalam beberapa kasus yang terpantau oleh penulis, but dianggap sekali lagi dianggap ketat/ “bersih” bahwa banyak para PFPD yang takut mengambil risiko sebagaimana yang sempat penulis amati, tanpa menghiuntuk dianggap melanggar pasal 113B dengan tetap raukan kepentingan industri dan perdagangan yang legal menetapkan nilai pabean berdasarkan harga profile tanpa (legitimate trade), maka hal tersebut berarti pejabat didasari adanya profesional judgement meskipun si tersebut dapat dianggap egois, yaitu mementingkan diri pemberitahu sudah melampirkan bukti-bukti transaction sendiri akan tetapi merugikan orang lain bahkan merusak value seperti telegraphic transfer (TT), dan barangnya citra bea cukai, karena pejabat tersebut menyampingkan pun bukan merupakan barang yang dijual bebas di prinsip hukum yang tertuang dalam adagium “Lex pasaran atau yang dapat mendistorsi pasar, bahkan Superiori Derogat Lex Inferiori” yang dalam konteks merupakan peralatan pabrik yang sangat diperlukan bagi tulisan ini bahwa instruksi Direktur Jenderal oleh pejabat kelangsungan proses produksi, dan telah beberapa kali tersebut dipakai untuk menyampingkan ketentuan yang dilakukan importasi, serta bukan merupakan Very High diatur Undang-Undang, yang ujung-ujungnya adalah Risk Importers (VHRI) sehingga akibatnya terjadi suatu berefek negatif pada kualitas pelayanan. in-efisiensi, dan sangat merugikan pemakai jasa Untuk menghilangkan hal-hal tersebut yang tentunya kepabeanan terutama dibidang industri. secara akumulatif akan menciptakan citra buruk bagi Hal ini karena bagi PFPD penetapan Nilai Pabean Departemen Keuangan pada umumnya, khususnya berdasarkan harga profile tidak mempunyai efek instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebaiknya kepegawaian (civil effect), lebih mudah, lebih terukur diberikan dorongan kepada market forces yang serta dianggap taat kepada pimpinan (compliance) dalam mendapatkan perlakuan yang tidak proporsional dan/atau hal ini Kantor Pusat, sedangkan penetapan nilai pabean irasional dari oknum aparat Bea Cukai terutama yang berdasarkan transaction value bahkan truly transaction berada di front line tersebut baik PFPD, Kasi Pabean, value dianggap masih mengandung resiko kepegawaian, PFPB, maupun Petugas Pelaksana lainnya atau petugas bahkan apabila ada komplain dari pemakai jasa yang P2 yang mengada-ada, untuk segera melaporkan hal dirugikan dengan enteng mereka menjawab “bukan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan urusan gue”. Cukai dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Bagi PFPD yang bertugas dengan prinsip, yang Departemen Keuangan yang merupakan pengawas penting “safety for myself,” tersebut memang putusannya Internal Departemen Keuangan. tidak merugikan keuangan negara akan tetapi Inspektorat Jenderal pasti akan merespon hal tersebut dapat menurunkan citra/perfomandemi terciptanya tata kelola pemerintahan ce bea cukai sehingga ada kesan berurusan yang baik, bersih dan transparans (good dengan bea cukai selalu dihadapkan pada governance), yang penting laporan jelas time consuming dan high cost. Pejabat yang PADA KPU dengan menyebutkan nama pejabat, tempat demikian seharusnya tidak dapat ditempatkan HARUS ADA dan waktu terjadinya perlakuan tidak di front line seperti PFPD, karena menurunkan citra institusi sebenarnya hampir sama SUATU STANDAR proporsional/irasional tersebut, kemudian nama dan alamat pelapor juga harus jelas, dengan merugikan keuangan negara. SebaPELAYANAN yang penting jangan merupakan suatu fitnah, gaimana pernah diucapkan Permana Agung semasa menjabat Direktur Jenderal Bea dan YANG BAKU ... penulis yakin Dirjen Bea dan Cukai pun juga akan merespon demi perbaikan citra Cukai, bahwa “untuk membangun citra bea Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. cukai diperlukan kerjasama oleh banyak orang Jangan sampai KPU yang merupakan dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama singkatan dari Kantor Pelayanan Utama, yang (perlu dilakukan oleh seluruh pegawai), akan diharapkan merupakan masterpiece produk Direktorat tetapi untuk merusak citra bea cukai hanya perlu waktu Jenderal Bea dan Cukai dibidang pelayanan yang singkat dan tidak perlu dilakukan oleh orang banyak, semboyannya adalah pelayanan prima dan efektifitas bahkan cukup satu orang oknum pejabat bea cukai saja”. pengawasan, kemudian berubah menjadi Kantor Apabila melihat beberapa kesepakatan institusi kepaPengawasan Utama yang mengakibatkan pelayanan beanan internasional maupun dalam praktek kepabeanan menjadi amburadul, dikarenakan semua pejabat di front internasional (Best Customs Practices) bahwa sebagai line memposisikan dirinya sebagai yang penting safety for institusi bea cukai yang modern hendaknya pabean tidak myself players, penuh hati-hati dan rasa takut, acuh dan menjadi faktor penghambat (barrier) terhadap pergerakan masa bodoh tanpa memperhatikan kepentingan market penumpang internasional maupun nasional juga terhadap transaksi perdagangan (Modern Customs Administration forces, serta perekonomian nasional yang belum involves minimal intervention by officials in travel movesepenuhnya pulih. ments and trade transaction), dan ini telah tercermin Yang pada gilirannya apabila tidak ada perubahan dalam pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) oleh yang signifikan terutama dibidang pelayanan di KPU, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang untuk tahap orang dapat saja mengatakan bahwa pembentukan KPU pertama baru dilaksanakan di Tanjung Priok dan Batam hanya membuang waktu tenaga pikiran dan (lihat Laporan Utama WBC bulan Mei 2007). Dengan misi penghamburan dana, karena toh tidak ada bedanya peningkatan pelayanan dan efektifitas pengawasan, oleh antara KPU dengan Kantor Pelayanan (KPBC) karenanya pada KPU harus ada suatu standar pelayansebelumnya, dan sayangnya prinsip “hati-hati” dan “rasa an yang baku sehingga untuk kasus yang sama harus di takut” berbuat salah tersebut ditunjukkan kepada treatment sama meskipun dilakukan oleh pejabat yang market forces yang kurang dikenal meskipun most of berbeda, selain daripada itu secara periodik perlu them adalah legitimate traders, bukan kepada mahluk dievaluasi ada beberapa kasus penerapan profil harga yang disebut “family” yang tentu saja ada udang dibalik yang mengesampingkan “truly transaction value”, batu. sehingga kesan high cost dan time consuming setiap Kalau demikian halnya, apakah hal ini merupakan akiberurusan dengan bea cukai tersebut dapat dihilangkan. bat dari adanya pasal 113B (merupakan syndroma pasal Oleh karena itu apabila fenomena yang kami 113B), atau inikah barangkali coreng-moreng atau carut kemukakan diatas dibiarkan terus menerus, yaitu dalam marut wajah sebagian birokrasi di Indonesia saat ini. beberapa kasus penetapan tarif dan/atau nilai pabean Silahkan pembaca melakukan evaluasi sendiri. dilakukan secara yang penting safety for myself bagi Penulis adalah pengamat masalah bea cukai, pejabat yang bersangkutan, dengan mengabaikan ketensekarang menjabat sebagai Inspektur Bidang VII pada Itjen Depkeu

“ ”

66

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

KOLOM

SISI UNIK

Bola dan Bea Cukai T

ulisan pertama saya yang mengungkap sisi unik bola dan Bea Cukai (BC) berkaitan dengan momen Piala Dunia. Tulisan lanjutan kali ini akan bertepatan dengan momen Piala Asia 2007. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 yang dimulai awal bulan Juli. Sebelumnya penulis telah mengemukakan mengenai pemanfaatan waktu dan manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini, penulis yang mengumpulkan dari berbagai sumber akan mengupas bola dan BC dari sisi strategi, disiplin, dan kompetensi.

A. STRATEGI Dalam bahasa umum, strategi didefinisikan sebagai sekumpulan langkah-langkah yang terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan SDM, strategi merupakan rangkaian tindakan SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran (Gary Dessler). Jadi segala aktifitas untuk mencapai suatu tujuan pasti menggunakan strategi, termasuk permainan sepakbola. Tentunya pembaca masih ingat, istilah ‘sepakbola gajah’ yang dipopulerkan oleh salah satu kesebelasan papan atas di negara kita, dengan cara mengalah 12-0 kepada lawan yang di atas kertas sangat mudah dikalahkan. Contoh lain, ketika salah seorang pemain timnas Indonesia (yang notabene juga salah satu pemain dari klub papan atas tadi) melakukan gol ke gawangnya sendiri alias bunuh diri ( silahkan tebak sendiri nama klubnya). Apakah ini salah? Jawabannya adalah ‘salah’ kalau tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan, tapi bisa berarti ‘tidak salah’ kalau tujuannya adalah untuk memilih lawan di pertandingan berikutnya untuk memenangkan turnamen. Strategi diperlukan karena sepakbola merupakan permainan tim. Bila tim yang dihadapi cukup baik dan kita bermain tanpa strategi tentunya hasilnya pasti dapat ditebak. Penulis jadi teringat tatkala menyusun strategi bersama untuk memenangkan kejuaraan bola antar direktorat KP-DJBC (7 tahun penulis ikut ambil bagian, tapi belum pernah juara…). Jose Maurinho pelatih Chelsea pernah berujar, ‘I hate to

“

Oleh: Suko Wibowo

IMPIANLAH YANG MEMBUAT ANDA MEMULAI. SEMENTARA DISIPLIN MEMBUAT ANDA MAJU TERUS

”

speak about players individually. Players don’t win trophies, squad win tropies’. Pernyataan Jose Maurinho tersebut seperti juga apa yang diinginkan Pak Dirjen yang dimuat WBC edisi 391 Juni 2007. Beliau berharap agar pegawai BC dapat menyingkirkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Beliau mengatakan, “Saya berharap teman-teman di BC berani menerapkan peraturan dan tidak kompromi meskipun kadangkala resiko jabatan menjadi taruhannya. Sebab, jabatan itu tidak tergantung pada manusia tetapi pada Tuhan dan reputasi kita. Kalau mencari kecukupan, manusia mana yang ada yang cukup. Untuk itu, apa yang kita perolah harus kita optimalkan dan syukuri“.

B. DISIPLIN Dalam bukunya Bussiness and the Beatiful Game karya Theo Theobald & Cary Cooper, ada istilah ‘Impianlah yang membuat Anda memulai. Sementara disiplin membuat Anda maju terus‘. Disiplin merupakan unsur penting dalam lingkup sepak bola maupun kerja. Disiplin apabila diterapkan pada diri kita sendiri akan menghasilkan hal yang bermanfaat. Dalam sepakbola kita kenal tendangan bebas nan indah ala David Beckham dan pemain Indonesia Bima Sakti. Mereka adalah orang-orang yang terlatih. Prinsip mereka tiada hari tanpa melatih diri untuk membuat tendangan akurat. Semuanya tidak datang dengan secara instan dan otomatis. Semua adalah berkat kerja keras dan punya sikap menuntut diri untuk menang. Kita juga bisa mengambil contoh dalam buku serial Franklin karya Paulette dan Brenda Clark, “Franklin Bermain Sepakbola“. Disana diceritakan bahwa Franklin si kura-kura dan teman-temannya merasa sangat sedih karena tidak pernah mencetak gol dan selalu kalah dalam pertandingan. Pelatih dan ayah Franklin selalu memotivasi Franklin, Rabbit, Beaver dan Goose. Sebelum bertanding, mereka selalu berlatih dan berlatih bahkan ketika hujan turun. Akhirnya, dalam pertandingan melawan tim Bear, tim Franklin mampu mencetak gol untuk pertama kalinya, walaupun pada akhirnya tim Bear lah yang tetap memenangkan pertandingan dengan skor 2 – 1. Belajar secara tekun dan berhati-hati dalam mengambil tindakan ‘action’ akan membuat seseorang pemula menjadi mahir dalam bekerja. Modalnya adalah panduan EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

67

dan adanya update knowledge, tukar menukar info yang jelas bagi pegawai, jangan sampai pengalaman penulis dahulu yang masuk pertama IKC (dulu PUSLATASI ) bingung apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dibaca? Semua pada “sibuk sendiri”? Ataukah penyusun sendiri yang memang bingung ..he he.. Sabar, pantang menyerah dan ambil hikmahnya (terima kasih atas semuanya). Hal inilah yang membuat penyusun mengambil inisiatif untuk membuat sebuah catatan panduan buat para pemula.

C. KOMPETENSI Kompetensi dapat digambarkan sebagai karakteristik dasar, kepribadian yang paling dalam dan mempengaruhi perilaku seorang pekerja ketika ia menghadapi pekerjaan, dimana karakteristik dasar tersebut pada akhirnya berpengaruh pada efektifitas kerja. Pendapat (Spencer) yang menyatakan bahwa faktor terpenting yang dapat mempengaruhi pencapain hasil kerja seseorang adalah faktor kompetensi orang bersangkutan. Indikator kompetensi dapat dibagi dalam tiga bagian besar yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap individu. Sebagai contoh, Andriy Shevcenko atau sering dipanggil Sheva juga berasal dari individu yang belajar dari bawah. Dari Ukraina klub Dynamo Kiev bisa bergabung ke tim AC Milan dan sekarang bermain di Chelsea. Selain itu, penulis ketika memulai awal karir di Bea Cukai (IKC) tidak memiliki pengetahuan mengenai seluk beluk sistem komputer, aplikasi dan lain sebaginya. Seiring dengan perjalanan waktu, penulis bisa belajar dan mengasah kompetensi di bidang komputer. Harapannya, kemampuan penulis dan teman-teman pegawai IT lainnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan BC. Keahlian pegawai diharapkan tidak dipakai untuk mengutak atik sistem dalam arti “ngakali“ sistem. Tentunya, pegawai IT yang “expert” di bidangnya begitu diharapkan bisa menjaga amanah yang diembankan kepadanya, bukan malah menggunakan kunci password yang dimilikinya untuk mengakali sistem, bukan seperti “pagar makan tanaman” kayak lagunya Megi Z, mending sedikit tahu tapi amanah. Kata seorang teman “Itu jiwanya bukan IT “. Semoga tetap langgeng dan istiqomah. Amin. Tentunya orang lebih pengen dikenal kebaikannya daripada perbuatan tidak baiknya. Pembaca, sebagai anggota keluarga besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penulis berpikir bahwa kita semua punya hak dan kewajiban untuk mencermati strategi yang dimainkan oleh ’kesebelasan’ DJBC yang sama-sama kita cintai ini. Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri sendiri untuk mengukur kecermatan kita dalam berpartisipasi mensukseskan kemenangan kesebelasan DJBC dalam jangka panjang. Apakah kita semua paham benar dengan strategi yang sedang diterapkan oleh manajer tim kita? Kalau belum apakah kita yang kurang aktif mencari tahu, kita tidak mau tahu atau memang strategi itu belum pernah dijelaskan pada kita? Apakah dalam pertandingan yang sedang kita hadapi saat ini kita harus menang besar, cukup bermain seri saja atau justru harus mengalah? Lantas apakah kita dapat menjadi bagian kesebelasan DJBC ini untuk memenangkan pertandingan demi pertandingan? Di stadion KPU? Di turnamen Kediri-Malang-Kudus? Di kompetisi Ngurah Rai, Balikpapan, Makasar? Apakah manajer kita telah memilih pemain yang benar-benar mempunyai kompetensi sesuai dengan posisinya masing-masing? Adakah ’Yohannes Karubun’ yang dipaksa jadi bek? Atau justru ’Ponirin Meka’ ngotot minta jadi striker? Banyak, dan banyak lagi pertanyaan yang dapat kita tanyakan pada diri sendiri, dan karena pertanyaan itu diajukan pada diri sendiri maka penulis pikir kita juga punya hak untuk menjawabnya sendiri. Mohon maaf dan tetap semangat. Salam olah raga !

Penulis adalah pelaksana DIKC, Pengawas Pertandingan Pengda PSSI

68

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Iklan Keluarga Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai menyediakan halaman untuk mempublikasikan Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar, kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di seluruh Indonesia tentang :

PERNIKAHAN KELAHIRAN ANAK u UCAPAN TERIMA KASIH u UCAPAN DUKA CITA u INFORMASI LAINNYA u u

Dengan memasang iklan keluarga di majalah Warta Bea Cukai ini, apapun informasi anda tentang keluarga bisa sampai kepada kerabat anda, dengan harga yang cukup terjangkau seperta tabel berikut : UKURAN Halaman

HARGA

Cm

Hitam/Putih

Berwarna

1

21x28

2.000.000

3.000.000

1/2

14x21

1.000.000

1.500.000

1/4

10x14

500.000

750.000

1/8

7x10

300.000

500.000

1/2 Halaman 14 x 21

1 Halaman 21 x 28 1/4 Halaman 10 x 14

1/8 Halaman 7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambat tanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksi dan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukai sesuai pada kolom redaksi. Informasi hubungi : Wirda, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353

PERISTIWA

Inkado Korda Jabar

WBC/ATS

Pertahankan Gelar Juara Umum PADA KEJURWIL III WILAYAH BARAT Dengan persaingan yang sangat ketat dan diramaikan dengan aksi protes kepada para wasit, akhirnya Indonesia Karete-Do (Inkado) Koordinator Daerah (Korda) Jawa Barat, berhasil mempertahankan gelar juara umum untuk yang kedua kalinya, dengan mengalahkan Korda Sumatera Barat dengan selisih satu emas.

U

ntuk yang ketiga kalinya Inkado wilayah barat yang meliputi Sumatera dan Jawa, mengadakan kejuaraan wilayah (kejurwil). Kejurwil ketiga kali ini yang bertemakan “Raih prestasi dengan semangat dan sportifitas, jadilah karateka sejati,” berlangsung di gelanggang olahraga (GOR) Saburai Bandar Lampung pada 13 hingga 15 Juli 2007. Dengan diikuti 315 atau 12 Korda se-Sumatera dan Jawa, kejuaraan karate yang cukup bergengsi ini, dibuka oleh Gubernur Propinsi Lampung, yang diwakili oleh Sekretaris Propinsi, M.S. Djoko Umar Said. Sejak hari pertama pertandingan, para atlet karateka berjuang dengan penuh persaingan karena masingmasing Korda ingin menunjukan kalau atletnya yang paling terbaik dan berhak atas gelar juara umum. Korda

JUARA UMUM. Tim Korda Jawa Barat untuk yang kedua kalinya meraih gelar juara umum, dengan meraih 11 emas, 11 perak, dan 21 perunggu.

WBC/ATS

KEJURNAS MENDAGRI. Di Kejurnas Mendagri, walaupun PB. Inkado hanya menurunkan 19 atlet, namun bisa mengimbangi permainan lawan.

WBC/ATS

PERINGKAT ENAM. Walaupun hanya mengirimkan 17 atlet lapis kedua, namun tim Korda DKI Jaya berhasil meraih peringkat enam. EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

69

RENUNGAN ROHANI

Jawa Barat yang dipimpin oleh Agustinus Djoko Pinandjojo, yang juga merupakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A2 Belawan, pada kejurwil kali ini menurunkan atlet-atlet terbaiknya guna mempertahankan gelar juara umum yang diraihnya pada kejurwil II di Pekanbaru dua tahun lalu. “Pada kejurwil kali ini kami menurunkan 55 atlet untuk mengikuti 54 kelas pertandingan, persiapan yang kami lakukan cukup matang karena selain training center yang kami lakukan tiap minggu, para atlet juga digembleng dengan mengikuti beberapa kejuaraan sebelumnya,” ujar Agustinus. Masih menurut Agustinus, dengan target juara umum, para atlet sudah bermain dengan sangat memuaskan dan ini terbukti dengan diraihnya kembali gelar juara umum ke dua untuk korda Jawa Barat dengan meraih 11 emas, 11 perak dan 21 perunggu. Dengan hasil tersebut, korda Jawa Barat unggul satu emas atas korda Sumatera Barat yang keluar sebagai runer up, dengan meraih 10 emas, 5 perak, dan 8 perunggu. Dari hasil tersebut, maka kejurwil yang diadakan tiap dua tahun ini, pada 2009 mendatang Korda Jawa Barat akan menjadi tuan rumah dan, perjuangan untuk meraih kembali gelar juara umum yang ketiga kalinya semakin lebar. Sementara itu korda DKI Jaya yang dipimpin oleh Maman Anurachman, yang juga merupakan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pusar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Ketua Bidang Pembinaan PB. Inkado, pada kejurwil kali ini hanya menurunkan 17 atlet dan berada di posisi enam, dengan meraih 4 emas, 6 perak dan 3 perunggu. “Secara keseluruhan dengan melihat meratanya hasil perolehan medali, pembinaan karateka Inkado boleh dikatakan sudah berhasil, baik hasil yang diperoleh DKI Jaya maupun Korda lainnya, menunjukkan masing-masing Korda telah mempersiapkan atletnya untuk menggantikan atlet senior, sehingga walaupun mereka ini adalah lapis kedua dari masing-masing Korda, tapi prestasi mereka bisa menyamai lapis pertamanya,” jelas Maman Anurachman.

KEJURNAS PIALA MENDAGRI Sementara itu pada kejuaraan nasional (kejurnas) piala Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berlangsung di Palembang pada 6 hingga 8 Juli, PB. Inkado berhasil meraih 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Dengan hasil tersebut, baik Agustinus maupun Maman Anurachman menyatakan, cukup bangga karena walaupun pada kejurnas kali ini PB. Inkado hanya menurunkan 19 atletnya, namun secara keseluruhan atlet-atlet Inkado banyak yang diminta untuk mewakili propinsi, sehingga secara keseluruhan dari kejurnas tersebut perolehan medali hampir seluruhnya direbut oleh atlet Inkado. “Rencana kami kedepan adalah mempersiapkan atlet-atlet Inkado untuk persiapan PON 2008 di Kalimantan Timur, dan terus mencari bibit-bibit baru untuk dipersiapkan menjadi atlet nasional, karena sampai saat ini Inkado masih sebagai penyumbang atlet nasional terbanyak, dengan 4 atlet dan 1 pelatih, untuk persiapan Sea Games mendatang. Selain itu kami juga akan terus menambah jam terbang dari para atlet dengan mengikuti setiap event baik yang diadakan Forki maupun oleh nasional,” tandas Maman Anurachman. adi 70

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

Umat Islam

dan Perjuangan Kemerdekaan “Dan janganlah kalian merasa lemah (hina) dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kalian adalah orang-orang yang (benar-benar) beriman,” (Ali Imran (3) ayat : 139)

P

ada awal da’wah Islam telah menghantarkan ummatnya pada kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki. Itulah sebabnya, kita dapat mudah melihat keistimewaan masyarakat muslim yang merdeka dan tampilnya kaum muslimin disetiap perjuangan kemerdekaan. Kalaupun umat islam memasuki suatu wilayah, maka sesungguhnya tujuan utamanya bukanlah untuk menjajah atau megurangi kemerdekaan masyarakat setempat, seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa dan umat lain, yakni menjajah. Tidak ada dalam catatan sejarah di belajan dunia manapun bahwa islam datang untuk menjajah. Bahkan kehadiran kaum muslimin itu justru untuk membebaskan dan melepaskan masyarakat yang didatanginya dari segala bentuk belenggu dan perbudakan, sehingga mereka hanya terikat dengan garis-garis serta ketentuan Allah yang maha kuasa. Tidak lagi bergantung kepada sesama mahluk; Katakanlah: Dia-lah yang Maha Esa; Allah (semata) tempat kita bergantung (meminta).´(Q.S.112:1-2) Lantas mengapa kemudian keadaannya justru berbalik? Setidak-tidaknya, pada periode abad ke tujuh belas sampai pertengahan abad kedua puluh, hampir semua dunia islam berada di bawah telapak kaki penjajahan yang kotor dan hina. Tentu banyak faktor penyebabnya.di satu sisi, para penjajah itu memiliki kemampuan fiskal untuk melakukan dominasi, ditambah dengan sifat mereka yang rakus harta dan kekuasaan yang dipergunakan untuk memperkuat dominasi mereka, juga disertai dengan misi-misi tertentu, seperti menyebarkan agama yang akan mendukung upaya penjajahan yang mereka lakukan.. Perhatikanlah sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, umpamanya; sebagian besar gerak perlawanan terhadap penjajah relative hanya timbul dari kalangan umat islam; dimotori oleh para tokoh pesantren, ulama dan kyai; sedangkan yang menjadi antek-antek imprelialis boleh dikata mereka yang bukan muslim. Di sisi yang lain, dan ini tampaknya yang terpenting,

mereka, bukan pula karena berambisi agar dihargai, tetayakni kaum muslimin berada dalam kondisi yang lemah; pi semua itu harus dipahami demi keadilan dan amanah terutama kelemahan di bidang Aqidah yang kemudian sejarah yang harus disampaikan kepada umat islam, termenimbulkan kelemahan-kelemahan lainnya; seperti utama kaum mudanya. Membicarakan sejarah menyebarkan penyakit materialisme(Hubud-dunya) dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak mungkin dileketakutan dalam menghadapi resiko (Karahiyatul-maut). paskan dari perjuangan kaum muslimin. Sebab, perjalanAkibatnya musuh dengan mudah dan leluasa menyerobot an bangsa Indonesia merupakan perjalanan muslimin itu kebebasan dan potensi yang ada pada kita, kaum juga, yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini. muslimin. Itulah penjajahan. Sekaligus sebagai negeri dengan jumlah muslimin terbeDisebutkan dalam sebuah riwayat yang maksudnya, sar di dunia. Kamu akan diperebutkan oleh umat-umat (lain) sebagaiKebanggan terhadap para mujahidin muslim itu sammana diperebutkannya makanan di meja. Seorang pai kini masih terus terjaga denga baik, dan tidak mung(sahabat) ada yang bertanya,”Apakah karena kami ketika kin dihapus begitu saja diberbagai kota, kita dapat deitu dalam keadaan sedikit (minoritas)?” Beliau pun ngan mudah menemukan Jalan Diponegoro, Imam Bonjol, menjawab,”Bahkan ketika itu kamu banyak (Mayoritas) Hasanuddin, Teuku Umar dan lain sebagainya. Begitu tetapi kalian itu ibarat buih di air bah. Allah cabut rasa juga nama besar itu banyak dipergunakan sebagai nama takut musuh-musuh kalian dari dada mereka, dan yayasan, bahkan juga perguruan tinggi.Setelah proklama(sebaliknya) di dalam hatimu (justru) tertanam (Penyakit) si pun, ketika Belanda mencoba menjajah kembali, kaum Wahn.” Lantas ada seseorang yang bertanya,”Ya muslimin-lah yang tampil lagi di panggung perjuangan. Rasulullah,apakah Wahn itu?” Beliau menjawab,”Cinta Diantaranya adalah dibawah pimpinan Bung Tomo, Arekdunia dan takut mati,”(HR. Abu Dawud dan Baihaqi) arek Suroboyo menghalau penjajah itu dengan jihad yang Manakala materialisme yang menjadikan kebendaan nyata, mengorbankan harta dan nyawa di tengah teriakan sebagai standar nilai, tumbuh dan berkembang di kalangtakbir yang membahana “Allahu Akbar” an umat, maka hilanglah idealisme. Dan itu Berkat peran serta tokoh-tokoh islam adalah sebagian dari pertanda ke- jatuhan pula, kemerdekaan Indonesia diakui dan suatu umat dan ancamanpun akan mudah diterima oleh dunia internasional. Bahkan diarahkan kepada mereka. Hilangnya idealisme menjadikan MENYEBUT JASA-JASA negara-negara islam-lah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia pada umat tidak lagi memiliki Izzah (harga PARA PAHLAWAN masa-masa awal yang sangat genting dan diri), terutama dalam menghadapi musuh-musuhnya. Padahal kalau saja MUSLIM BUKAN BERARTI rawan. Maka kalau kini peran umat islam akan dilecehkan, jelas itu merupakan ironi muslimin sadar, niscaya mereka akan KITA MENGHILANGKAN yang harus diluruskan kembali, juga mudah memahami bahwa dengan gerak perjuangan da’wah yang sesuangguhnya kemuliaan dan harga NILAI KEIKHLASAN ikhlas, untuk menegakkan agama Allah di diri itu terletak pada keimanan yang PERJUANGAN MEREKA, muka bumi ini hingga akhir nanti. benar sebagaimana dimaksud dalayan ayat yang telah dikutip di muka tulisan BUKAN PULA KARENA ini (QS.3:139) juga sura An-Nisa 104; NI’MAT KEMERDEKAAN BERAMBISI AGAR Yunus 65;Fathir 10 dan Al Munafiqun 8. Kemerdekaan merupakan ni’mat Allah karena Izzah dan semangat jihad-lah, dan rahmatNya yang wajib kita syukuri. DIHARGAI, TETAPI tokoh-tokoh kaum muslimin dan para Hal ini pun diakui pula secara nyata dan SEMUA ITU HARUS ulama memobilisasi, mengerahkan termaktub di dalam konstitusi, mukadimah massa umat islam, masyarakat muslim UUD 1945 DIPAHAMI DEMI untuk mengusir penjajah dan membeBersyukur terhadap ni’mat Allah tentu KEADILAN DAN AMANAH saja bukan hanya sekedar pada ucapan baskan wilayah negeri ini dari penjajahan, sehingga kemudian umat atau dengan acara-acara syukuran SEJARAH YANG HARUS lisan dapat melaksanakan tugas ibadah keyang diadakan di mana-mana yang sebaDISAMPAIKAN KEPADA hagiannya dalam bentuk yang sangat lopada Allah dengan baik apa hubungan syukur dengan UMAT ISLAM, TERUTAMA gis.seperti, bermain di Lumpur, umpamanya,atau DUKUNGAN DUNIA ISLAM KAUM MUDANYA anak dara dan ibu-ibu yang bermain seGerak perjuangan mengusir penjajah pak bola dengan pakaian yang seadanya itu bukan hanya dilakukan oleh muslimin ditonton oleh khalayak yang bersorakdi dalam negeri, melainkan oleh umat sorai seperti yang banyak dilakukan islam di berbagai belahan dunia. Bahkan tercatat dalam sejarah nasional, wilayah dalam perayaan 17-an tetapi syukur dalam (kerajaan) Islam Aceh relatif tidak dapat ditaklukkan oleh pengertian yang sebenarnya, yang dinyatakan dengan penjajahan Belanda, karena dalam perjuangannya, umat lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. islam disana mendapat bantuan material serta dukungan Sebagaimana dikemukakan oleh Syeikh Ahmad Mustafa militer dari kekhalifahan Utsmaniyah, yang berpusat di Al Maraghi di dalam kitab tafsirnya, bahwa syukur itu Turki sekarang ini. Sehingga kemudian, wilayah ini adalah mendayagunakan segala pemberian dan karunia memperoleh status yang khusus dalam pemerintahan Allah, yang sesuai dengan tuntunan dan kehendakNya. Indonesia: Daerah Istimewa Aceh atau Nanggroe Aceh Dengan cara demikian, Insya Allah akan terasalah Darussalam berkah kemerdekaan ini, dan karunia Allah yang lain pun Demikian juga,proklamasi kemerdekaan Indonesia sebercucuran. Namun jika teryata kita melakukan hal-hal gera diakui dan diterima muslimin sedunia seperti Mesir, yang sebaliknya, meskipun dipoles dan diatasnamakan Turki dan negara islam lainnya di wilayah Arab dan lainsyukur, maka bukan tidak mungkin jika Allah akan lain. Sementara sekutu barat justru sangat menentang mengurangi ni’matnya itu, atau bahkan mencabutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Buktinya mereka sehingga apa yang ada pada kita berupa materi, hanya terus merongrong dan menggugat keberadaan Indonesia menimbulkan ketidaktentraman. Na’udzubilahi mindzalik. Indonesia merdeka, yang harus dihadapi melalui berbagai Sebagaimana maksud firman Allah, “ Jika kamu bersyukur perundingan yang sengit dan berat. niscaya akan aku tambah (ni’mat lagi) kepadamu, namun Menyebut jasa-jasa para pahlawan muslim bukan berjika kamu kufur (ni’mat) maka sesungguhnya adzabKu arti kita menghilangkan nilai keikhlasan perjuangan sangat pedih,” (Qs. 14:7) As-Salaam

“ ”

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

71

RUANG KESEHATAN

Anda Anda Bertanya Bertanya Dokter Menjawab Dokter Menjawab

Mengatasi Bintik Kecoklatan

DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Bekas Jerawat

S

aya seorang gadis berusia 23 tahun, memiliki jenis kulit berminyak. Wajah saya mudah berjerawat. Ketika jerawat muncul saya obati dengan salep anti jerawat. Setelah sembuh, jerawat menimbulkan bekas kecoklatan. Memang bekas kecoklatan itu akan hilang sendiri, tetapi cukup lama. Menyiasati masalah ini selalu memakai alas bedak sedikit tebal, hanya saja bedak yang saya pakai mudah luntur, terutama bila berkeringat dan saya harus memakai bedak kembali, cara ini tentu merepotkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menghilangkan flek coklat bekas jerawat supaya tidak timbul lagi dan bagaimana mengurangi kadar minyak pada kulit wajah ?

Jawab : Saya turut prihatin dengan keadaan anda yang mudah berjerawat yang dalam istilah kedokterannya disebut acne (Akne). Akne adalah penyakit kulit yang terjadi akibat peradangan menahun folikel pilosebasea yang ditandai dengan adanya komedo, popul, pastul, modus dan kista pada tempatnya. Biasanya timbul pada umur 12 sampai 24 tahun. Komedo, popul, pastul, modus adalah beberapa bentuk akne yang hilang sembuh tidak menghilangkan bekas flek di wajah, kista yang merupakan bentuk akne yang meninggalkan flek berupa parut yang dapat sembuh dengan perawatan secara teratur pada dokter. Anda memiliki jenis kulit wajah berminyak sehingga harus dilakukan pencegahan dengan cara : A. Menghindari peningkatan jumlah sebum a. Diet rendah lemak dan kabohidrat. Hindari makan kacang-kacangan seperti somay, satai, ketoprak dan gado-gado b. Harus rutin melakukan perawatan kulit dengan perawatan dasar dan melakukan facial di klinik perawatan. Sebaiknya tiap dua minggu sekali harus kontrol sampai keadaan minyak agak berkurang kemudian dilakukan teratur sebulan sekali untuk regenerasi kulit dan untuk mencegah terjadinya keratinisasi kulit wajah, setiap 1 bulan sekali. Saat ini keratinisasi (terjadinya sel-sel mati yang dihasilkan kulit wajah setiap 1 bulan sekali) dapat dibersihkan dengan teratur memakai Adapalene 0,2 gel untuk jerawat dengan lesi beradang dan lesi tidak beradang. Saya anjurkan konsultasi segera ke dokter kulit untuk 72

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

pemakaian adapalene gel 0,2 ini. Sebagai obat yang bersifat retinoids (memperbaiki sel-sel kulit) karena pemakaiannya harus teratur sampai 1 bulan dan memerlukan pemakaian secara maintenance setiap hari. Jika jerawat anda termasuk yang berat dan sangat beradang diberikan terapi kombinasi, yaitu : l Topical di wajah dengan retinoid seperti adapalene gel 0,2 l Sistemik (minum obat) dengan antibiotika. B. Menghindari factor pemicu a. Melakukan gaya hidup sehat b. Penggunaan kosmetika sesuai jenis kulit. Sebaiknya memakai satu seri kosmetik seperti pelembab, foundation dan bedak harus tabur dalam 1 seri/ 1 merek, karena tiap-tiap bagian seperti pelembab, foundation, bedak tabur tersebut telah diatur komponen-komponen untuk wajah dengan jenis kulit tertentu. Sebaiknya cari produk yang tidak komedogenik. Setiap pagi dan malam harus memakai sunblok yang diatas 20 SPF. Sebaiknya 25 atau 30 SPF yang oil free berupa lotion. Pemakaian sunblock untuk malam hanya untuk menghindari lampulampu berhalogen yang ternyata memberikan efek seperti cahaya matahari pada kulit wajah di siang hari. Sunblock pada pagi hari dipakai sesudah pelembab, baru diberikan sunblock, foundation dan bedak tabur. c. Menjauhi minuman keras, alkohol, merokok dan lain-lain. d. Menghindari polusi debu, pemencetan jerawat . Untuk pemencetan jerawat ini penting sekali dihindari karena infeksi/ akne yang beradang menjadi lebih serius dan bisa meninggalkan flek kecoklatan. Cara menghilangkan flek cokelat bekas jerawat adalah mengikuti pencegahan yang diatas dan paling utama mendisiplinkan diri membersihkan muka dengan facial wash berupa sabun muka sebelum tidur malam dan penggunaan krim malam secara teratur. Besok paginya diulang, dicuci muka dengan facial wash sebelumnya, kemudian ditepuk-tepuk dengan kapas memakai toner, baru diberi pelembap, sublock, foundation, bedak tabur. Untuk flek coklatnya tersebut bisa diupayakan

APA KATA MEREKA FOTO : ISTIMEWA

Acara pencarian bakat memiliki banyak manfaat bagi anak-anak muda. Pasalnya, selain menghindari kebosanan, mereka jadi memiliki banyak kegiatan di luar kegiatannya seharihari (sekolah-red). “Dari pada melakukan kegiatan yang tidak jelas di luar, anak-anak muda ini bisa mengembangkan bakat mereka. Paling tidak mereka memiliki kegiatan yang positif,” kata Misye Arsita saat ditemui WBC usai acara pencarian bakat di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Depok. Saat ditanya pengalamannya de- Misye Arsita ngan petugas bea cukai, Misye mengaku hingga saat ini ia belum pernah berurusan dengan petugas bea cukai di bandara internasional, seperti Bandara Soekarno Hatta. “Sejauh ini semuanya lancar-lancar saja, mungkin karena aku juga memiliki surat-surat yang lengkap,” katanya. Sebelumnya, ia kerap melakukan perjalanan ke Perth, Australia, karena ia pernah memiliki sebuah rumah di negara itu. Tak hanya itu, terkadang ia juga sering berpergian ke Singapura atau Timur Tengah dalam rangka jalan-jalan dan refreshing. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara petugas bea cukai Indonesia dan petugas bea cukai di luar negeri. Pasalnya, selama ini perjalanannya ke luar negeri di urus oleh travel yang bersangkutan sehingga, ia tidak pernah menemui kesulitan. “Tau beresnya saja hehe…kalau mengurus sendiri mungkin aku bakal kesulitan kali ya karena aku gak mengerti aturannya. Jadi, aku serahkan saja semuanya ke biro travel. Aku pun cari biro travel yang sudah qualified sehingga aku gak pernah mengalami kesulitan,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa barang bawaannya tidak pernah ditegah oleh petugas bea cukai. “Malahan aku pernah bawa tanaman, kan seharusnya tidak boleh dibawa tuh... Aku masukkan tanaman itu ke dalam koperku dan itu gak ketahuan. Padahal koper aku diperiksa oleh petugas,” katanya. Waktu itu ia membawa tanaman yang berasal dari Mesir, sejenis tanaman zaitun tetapi masih berupa bibit. Ia juga tidak mengerti apa karena petugas mengenal dirinya sebagai public figure sehingga kopernya tidak diperiksa secara teliti. Saat ditanya apakah ia tahu tugas dan fungsi Bea dan Cukai, Misye mengatakan bahwa sepengetahuan dirinya, tugas Bea dan Cukai adalah memeriksa identitas penumpang dan memeriksa segala macam bentuk bawaan penumpang, apakah legal atau tidak. Tak hanya itu, petugas juga bertugas menjaga agar barang-barang terlarang tidak lolos atau tidak bisa masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Kedepannya, ia menyarankan agar petugas bea cukai perlu memasang tampang nice. “Soalnya kalau tidak begitu nanti penumpang pada takut. Saya lihat pemeriksaan petugas juga sudah bagus, makanya banyak barang terlarang yang tidak lolos, kalaupun ada yang lolos mungkin itu karena faktor x ya,” tambah Misye yang saat ini lebih banyak syuting sinetron lepas dan mengajar di beberapa tempat kursus akting miliknya. ifa

Nabila Marsya Nada, Indonesia Idol

“Gak Pernah Mengalami Kendala…” Sore itu (25/6) bundaran HI, Jakarta, terlihat berbeda dari biasanya. Saat itu sejumlah artis ibukota hadir di bundaran HI untuk membagi-bagikan bunga maupun brosur pada pengendara roda dua maupun roda empat yang melintasi tempat tersebut. Gerangan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ditemui WBC usai membagi-bagikan bunga, Nabila Marsya Nada, salah satu finalis Indonesia Idol mengatakan, dirinya datang ke bundaran HI hari itu dalam rangka memperingati hari anti madat atau anti narkoba yang jatuh pada 26 Juni 2007. Saat ditanya komentarnya mengenai pengalamannya dengan petugas bea cukai dibandara internasional, seperti Soekarno Hatta, Marsya, begitu ia biasa dipanggil mengatakan bahwa selama ini ia belum pernah berurusan dengan petugas bea cukai sepulangnya dari luar negeri. “Alhamdulillah Marsya gak pernah mengalami kendala dengan petugas bea cukai baik saat berangkat maupun keluar negeri,” katanya. Cewek hitam manis dan bertubuh mungil ini melihat, selama ini petugas bea cukai sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Menurutnya, tugas bea cukai di bandara memang sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya narkoba. Hanya saja, ia menyayangkan ada petugas yang bersikap berbeda antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. “Kadang aku ngeliat ada orang yang diperiksa secara detail, sementara penumpang yang lainnya tidak diperiksa sedetail itu, jadi ada perbedaan perlakuan,” imbuh cewek yang lahir tanggal 14 Maret 1991 ini. Saat ditanya mengenai pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai, Marsya mengaku tidak tahu soal itu. “Soalnya kalau menyangkut barangbarang biasanya urusan mama sama papa. Mereka yang ngurusin soal barang, kalau passport baru aku sendiri yang ngurusin,” ujar cewek yang telah memiliki album solo dan ikut membintangi film Sumanto ini. Hingga saat ini ia mengaku telah mengunjungi Singapura dan Thailand dalam rangka mengisi waktu liburan. Selain menyanyi, kegiatan Marsya sekarang adalah sibuk belajar. Saat ini ia merupakan siswi kelas 1 dari SMU Labs School.

“Tau Beresnya Saja…”

ifa

TO FO

A EW TIM S I :

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

73

RUANG INTERAKSI Oleh: Ratna Sugeng

Liburan Rencanakan transportasi dan akomodasi jauh hari sebelum berangkat.

M

asa liburan panjang sekolah menjelang. Banyak keluarga mempersiapkan untuk bersama menikmatinya. Liburan tidak selamanya berbiaya mahal, kesempatan memanfaatkan fasilitas terkait pekerjaan termasuk sebuah strategi menikmati liburan. Saya coba mendekati kawan-kawan yang memang senang menikmati liburan. Berikut ini ceritanya.

um yang menggambarkan sejarah negeri maupun sejarah kerajaan dan intrik-intriknya. Topik pembicaraan dengan anak adalah diskusi tentang kebesaran sebuah negeri, kejayaan pemimpinnya, dan kejatuhan negeri karena kegagalan atau kekalahan pemimpinnya, menjadikan pencerahan pikiran dari pembelajaran keberhasilan dan kegagalan seorang tokoh negeri. Cerita Frans Frans, 60 tahun senantiasa memperpanjang masa tinggalnya selama beberapa hari di tempat ia ditugaskan sebagai konsultan, sebelum ia kembali ke Jakarta. Ia kemudian menikmati perjalanan ke hutan, gunung, danau atau laut seorang diri. Dikatakannya, kala menikmati pemandangan membuatnya merasa dekat dengan Tuhan sambil merenung apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya. Ia hanya memerlukan tambahan sedikit uang hotel untuk dapat menikmati hidupnya dengan alam, sementara transportasi sudah masuk dalam biaya perjalanan konsultannya. Bagaimana proses menentukan tujuan, menjalaninya bahkan mengganti tujuan tempat liburan, merupakan hal yang memperkuat kemampuan anggota keluarga dalam membangun kebersamaan dan kesatuan keluarga dapat kita ikuti tutur mereka sebagai bahan renungan yang memperkaya wawasan.

Cerita Dyah Dyah, seorang manajer program, 45 tahun, yang sering menjalani rute penerbangan dalam negeri maupun luar negeri, mengambil kesempatan liburan tahun ini ke negeri kanguru. Ia dan ketiga anaknya (berumur 17, 15 dan 7 tahun) telah jauh hari menyiapkan dokumen perjalanan, tempat berlibur, apa yang akan dilihat dan dinikmati, siapa yang terlibat didalamnya, tempat menginap. Dyah senantiasa menyiapkan liburan setahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dengan maksud memberi imbalan atas prestasi anak, memperluas wawasan mereka, mendekatkan diri satu sama lain sambil memotivasi ke arah cita-cita mereka. Biasanya ia berlibur ke tempat adik-adiknya tinggal MELIHAT sehingga efisiensi biaya akomodasi dapat dilakukan.

“

Ide yang mencetuskan penyusunan rencana dapat datang dari anak atau orangtua. Dyah menentukan rencana atas dasar permintaan anaknya ketika mereka santai mengobrol bersama, dengan pertimbangan ke negeri kanguru sekaligus menengok adik perempuannya yang sedang menuntut ilmu S3 di Melbourne. Maka surat menyurat pun diurus, mulai menyiapkan undangan untuk datang ke Australia sebagai persyaratan permohonan visa, mengurus paspor, visa, jadwal penerbangan, jadwal kunjungan ke tempat yang diminati untuk berlibur, dan transportasi yang dipilih. Faktor pendukung anggaran pun disiapkan. Anak dilibatkan memilih tempat liburan ke kota sekitar Melbourne, dengan pandangan yang jelas dari sang ibu tentang The Great Barrier, studio film, pantai selatan Australia yang indah dengan batu karangnya. Kebetulan adik ibu Dyah bekerja di agen perjalanan, dan mereka ke Melbourne tak perlu tinggal di hotel, dengan begitu terjadi penghematan uang menginap, dan kemudahan mengatur rute perjalanan. Anggaran telah disiapkan setahun sebelumnya, karena merupakan budaya keluarga ini untuk memberikan imbalan prestasi puteri-puteranya dengan berlibur kenaikan kelas ke negeri dimana anggota keluarga mereka tinggal. Kebetulan anggota keluarga mereka ada yang tinggal di negara Paman Sam, dan negeri kanguru. Utami dan suami memimpin ‘rapat’ skenario liburan karena tempat tujuan liburan semula tidak dapat dikunjungi. Mengatasi kekecewaan bermain dilaut bagi anak-anak dilakukan melalui pendekatan logika akan risiko, serta mengalihkannya berlibur ke gunung. Suatu contigency plan.

PEMANDANGAN DISEPANJANG PERJALANAN DAPAT MERUPAKAN TOPIK BAHASAN YANG HANGAT

Cerita Utami Utami, 45 tahun, wakil direktur sebuah organisasi, bersama suami yang direktur sebuah perusahaan perkapalan dan keluarga besarnya menjalani liburan di Pangandaran pada bulan lalu. Ketika itu air gelombang pasang laut meninggi. Pemerintah daerah setempat mengumumkan bahwa wilayah tersebut tidak aman dari terpaan gelombang laut, maka mereka sesampainya di Pangandaran memutuskan mengalihkan rute perjalanan ke Garut dan menikmati keindahan bumi Garut. Keluarga ini lebih sering berliburan bersama keluarga besar, satu nenek dengan banyak cucu. Tujuannya lebih pada mengakrabkan para anggota keluarga, mempelajari hubungan hirarki generasi pertama sampai ketiga, memahami posisi dan peran masing-masing.

”

Cerita Nani Nani, 57 tahun, hampir dipastikan tak pernah merencanakan cuti sepanjang hidupnya. Perjalanannya ke berbagai negeri karena tugasnya seringkali dimulai atau diakhiri dengan perjalanan ‘cuti’. Jadwal tugasnya biasanya dapat diadaptasi oleh anaknya. Tugas ke Eropa di bulan Juli misalnya, membuat sang anak dapat mengawal ibundanya. Hitung-hitung gratis hotel dan kemudahan mendapatkan visa. Ketika ia bekerja di suatu tempat selama beberapa hari, anaknya dapat menikmati perjalanan di sekitar tempat tersebut yang tujuannya telah dipelajari sebelumnya melalui internet. Biasanya Nani akan memperpanjang masa tinggal di negeri tempat tugasnya dua hari, agar dapat bersama anaknya menikmati keindahan pemandangan, menelusuri muse74

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

PERENCANAAN

Nani dan Frans tidak menentukan tujuan dan waktu berlibur, karena tergantung pada waktu dan tempat tugas. Perencanaan tetap dilakukan terutama terkait pada perihal yang akan dinikmati sambil dipelajari, dokumen perjalanan serta penambahan anggaran untuk akomodasi.

buat hubungan antar orang demikian intensifnya, mengingat ruang dan waktu yang terbatas, dan tak memungkinkan seorangpun lepas dari kontak. Dinding tempat dan waktu membuat kebersamaan semakin kental. Interaksi yang rekat ini akan membuncahkan berbagai emosi, dari senang, tersinggung, marah dan kembali berbaikan. Masa inilah yang PERSIAPAN mematangkan diri individu dalam berinteraksi, dan membuat Untuk persiapan pergi Dyah telah menganggarkan setahun diri dalam keseimbangan baru paska turbulensi emosi. sebelumnya. Anak-anak Melihat pemandangdiminta membuat visa an disepanjang perjalansendiri, sehingga mereka an dapat merupakan belajar bagaimana cara topik bahasan yang hamemperolehnya dan perngat. Disaat ini persepsi syaratan apa yang diperluyang berbeda atas apa kan. Baju dan oleh-oleh yang dilihat beserta latar pesanan dari negeri sebebelakangnya, memperrang mereka siapkan juga. kaya pikiran dan perasaBepergian di dalam an. Tanpa disadari negeri sering merupakan pelajaran bergulir ketika rencana yang hanya persepsi dan pikiran dibuat beberapa minggu seseorang berbeda dari saja oleh keluarga ibu apa yang dimiliki. TerUtami. Saat mereka sannyata satu benda atautai, anak-anak mengajupun persoalan menjadi kan usulan ke pantai, ke berbeda makna bagi segunung atau ke perkeorang ke orang lainnya. mahan. Biasanya mereBagi mereka yang ka kemudian menelpon berjalan seorang diri seadik-kakak ibu Utami dan perti Frans, sepanjang mengajak mereka pergi perjalanan ia menikmati bersama beriringan. kedekatannya dengan Pembagian tugas persialam, mempelajari apan pun dilakukan. perilaku tumbuhan dan 1. Rencanakan transportasi dan akomodasi jauh hari sebelum Biasanya menu dan mabinatang, juga perilaku berangkat. Banyak penerbangan yang memberikan harga tiket kanan merupakan tugas masyarakat sekitarnya. dan hotel lebih murah jika dipesan jauh hari sebelumnya. ibu Utami, sementara Ia merenung memaknai Hotel memberikan harga khusus untuk peserta dalam jumlah logistik lainnya disiapkan hidupnya. banyak dan periode waktu tertentu terkait dengan kegiatan kakaknya. Bagi keluarga seminar, lokakarya, konferensi oleh institusi. Jadi masa tinggal yang ekonominya tak TEMPAT TUJUAN di hotel sebelum dan paska pertemuan tugas dapat dimintakan terlalu bagus, memberiLIBURAN harga yang sama (potongan harga bagi perusahaan). kan ide dan tenaganya Sesampainya di tem2. Pelajari lingkungan sekitar kota tujuan, jika masih dalam guna kesuksesan perjapat tujuan, tim ibu Utami jangkauan dan berharga untuk dilihat, maka jangan lewatkan. lanan, semisal informasi langsung bergerak melak3. Bepergian ke luar negeri memerlukan perhatian khusus atas perjalanan. sanakan tugas masingpaspor, visa, airport service charge. Pada beberapa negara Mempersiapkan pergi masing sesuai pembagian visa dapat diurus on arrival, beberapa negara tidak. Beberapa ke Pangandaran telah deyang telah direncanakan. negara tidak mensyaratkan visa untuk paspor dinas. ngan masak-masak mereAnak yang tadinya tak ter4. Larangan membawa makanan, barang dari hewan atau ka susun seperti peralatan gerak untuk serta menjadi tumbuhan dilakukan oleh Australia. Karena itu petunjuk saat pantai, jenis permainan, termotivasi bergabung mengurus visa tentang negara yang bersangkutan perlu penggolongan tim permainuntuk bersama-sama dadimintakan. an dan jenis hadiah bagi lam tim. Permainan meru5. Sesuaikan pakaian dengan iklim, etika dan budaya setempat yang menang. Pembagian pakan alat penguji 6. Bawalah stop kontak listrik untuk bepergian ke luar negeri, kerja dalam masa sportivitas masing-masing sebab seringkali stop kontaknya tidak sama dengan di Indonepersiapan biasanya atas anggota tim. Pembagian sia. Stop kontak sangat perlu untuk batere komputer, batere kehendak anak-anak, dan ruang, pendominasian telpon genggam atau bahkan pemanas air minum. Beberapa orangtua memfasilitasi. mungkin muncul, dan hotel seperti rumah kuno di Eropa tidak menyediakan pemanas Sesampainya mereka mekanisme meluruhkan air minum di kamar. di pantai Pangandaran keakuan yang terlampau 7. Gunakan pemandu resmi untuk wisata ke wilayah yang akan dan ternyata pantai Pabesar terjadi secara dieksplorasi. Biasanya hotel dapat memberikan petunjuk. ngandaran tidak ramah, pelahan dalam hubungan 8. Jaga makan agar tak bermasalah dengan pencernaan. anak-anak dan para ibutimbal balik. Bawalah obat-obatan yang biasa digunakan untuk penyakit bapak berembug hendak Bilamana seseorang yang sering menghampiri anda. meneruskan liburan dan mengajukan usul untuk Selamat menikmati liburan. pilihan jatuh ke Garut. menikmati sesuatu, baik Terlihat betapa serunya permainan, pemandangdialog antar anak, dipanan ataupun melihat-lihat du ibu-bapak menentukan rencana berikut dan mengganti sekeliling sampai membeli cinderamata, maka akan terlihat indivipersiapan permainan yang direncanakan untuk laut menjadi du yang kuat memberi pengaruh, individu yang bertindak sebagai untuk permainan di gunung. pemecah kesulitan, individu yang mementingkan diri sendiri, dan mereka yang bisa saling asah-asuh berdiri diatas kepentingan baPERJALANAN nyak orang dengan membuat urutan pemenuhan keinginan. Perjalanan merupakan bagian yang mungkin paling memRatna Sugeng adalah seorang Psikiater, bisa dihubungi di [email protected]

TIPS LIBURAN

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

75

PROFIL

SUKARNO KEPALA SEKSI PABEAN I KPBC BANDUNG

“Jangan Merasa Bisa, Tapi Harus Bisa Merasa...” Kemauannya untuk menjadi seorang yang mandiri menguatkan tekad Sukarno memutuskan untuk merantau mengikuti seorang kawan yang mengajaknya untuk mengadu nasib di Jakarta.

K

eputusan Sukarno, sosok profil WBC kali ini, datang ke Jakarta pada 12 Januari 1973, sebenarnya tidak mendapat persetujuan dari ayahnya, almarhum Ronowiyono, seorang petani di Ngawi Jawa Timur, karena sang ayah sudah mempersiapkan Sukarno bekerja sebagai pegawai di salah satu pabrik gula di Ngawi. Namun Sukarno ketika itu tidak ingin menjadi pegawai pabrik gula karena ia ingin mencoba merubah nasibnya di Jakarta agar wawasannya berkembang tidak hanya sebatas di Ngawi tempat kelahirannya.“Wawasan yang luas ketika itu cuma bisa di dapat di Jakarta,karena itu saya berangkat ke Jakarta,”terang Karno sapaan akrab Sukarno. Ia mengisahkan, orang tuanya ketika itu tidak membekali sepeser pun uang untuknya merantau ke Jakarta. Akhirnya ia menjual jam tangan kesayangannya sebagai modal untuk merantau ke Jakarta. Setelah memiliki ongkos dan persyaratan untuk mencari kerja yang menurutnya ketika itu cukup dengan ijasah, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian dan juga surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI, maka pergilah Sukarno ke Jakarta bersama dengan seorang sahabatnya. Tidak ada perasaan was-was atau bingung pada dirinya walaupun perjalanan ke Jakarta adalah yang pertama kali buatnya. Bagi Sukarno, sikap dan tingkah laku haruslah baik dimana pun dan kepada siapa pun, sehingga buah dari kebaikan akan dirasakan tanpa disadari. Ia kembali mengisahkan, dalam perjalanannya dari Madiun menuju Jakarta menggunakan kereta api, ia bertemu dengan seorang penumpang yang membawa serta anaknya yang masih kecil. Sepanjang perjalanan anak tersebut selalu menangis dan rewel karena udara dalam kereta yang panas. Ia melihat bagaimana payahnya orang tua anak tersebut membujuk agar si anak tadi bisa diam dan tidak rewel. Setelah meminta ijin dari orang tua si anak untuk membujuk anak yang rewel tersebut, Sukarno menggendong anak tersebut dan mengajaknya bermain. Ternyata si anak tadi tidak rewel dan tidak menangis lagi, bahkan anak tadi sempat tertidur di gendongan Sukarno. Ketika si anak tadi tertidur terjadilah pembicaraan dengan orang tua si anak tadi. Dari pembicaraan tersebut, orang tua si anak tadi mengajaknya untuk tinggal bersama mereka di daerah Kampung Melayu dan bahkan diajak bekerja ditempat orang tua sang anak tadi (yang kemudian menjadi kakak angkatnya di Jakarta). “Mungkin karena prinsip saya tersebut, makanya Allah memberikan kemudahan bagi saya sampai ke Jakarta dengan

76

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

mempertemukan saya dengan kakak angkat saya tadi,”ujar pria kelahiran Ngawi 24 Agustus 1951. Kakak angkatnya Bambang Sugianto adalah seorang anggota Brimob (Brigade Mobil) yang ditugaskan di Departemen Hankam. Kakak angkatnya bertanggung jawab menyediakan keperluan makan siang para pegawai Hankam dan disanalah Sukarno bekerja di bagian dapur mencabuti bulu ayam membantu kakaknya. Rupanya Sukarno tidak puas dengan pekerjaannya, ia pun minta ijin kepada kakaknya untuk tidak bekerja satu hari untuk melihat-lihat Jakarta dan mencari informasi lowongan pekerjaan lain. Dari Kampung Melayu, Sukarno naik angkutan umum menuju daerah Gandaria daerah yang cukup banyak pabrik di daerah Jakarta Timur. Sampai di Gandaria hari sudah siang, dan ia pun singgah di sebuah rumah makan untuk mengisi perutnya. Rumah makan tersebut mulai dipenuhi oleh para pegawai pabrik yang ingin makan siang. Ia pun semakin punya keinginan kuat untuk menjadi pegawai. Melihat upaya Sukarno yang begitu gigih mencari pekerjaan, salah seorang kerabat kakak angkatnya menyarankan Sukarno untuk mengurus kartu pencari kerja atau kartu kuning untuk mencari lowongan pekerjaan di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti Sukarno ke Kantor Departemen Tenaga Kerja dan pada Oktober 1973 ia lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes penerimaan pegawai Departemen Keuangan yang diselenggarakan melalui Depnaker.

MENITI KARIR SEBAGAI OPERATOR RADIO Tes yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berlangsung di Jalan Bojana Tirta tepatnya di Puspla (Pusat Pelatihan Bea Cukai yang kini menjadi Pusdiklat Bea Cukai). Serangkaian tes yang diikuti Sukarno ternyata kembali membuahkan hasil. Ia pun lulus tes. “Dari hasil tes tersebut baru diketahui kalau saya akan ditempatkan di Departemen Keuangan, dan dilimpahkan ke Bea Cukai, sebagai tenaga operator radio telegrafis,”kenang kakek dua cucu yang masih aktif bermain tenis. Pendidikan operator radio diikuti Sukarno di daerah Gambir Jakarta Pusat tepatnya di di Kantor Postel (Pos dan Telekomunikasi) selama satu tahun. “Untuk mendapatkan uang saku, pagi hari sebelum mengikuti pendidikan, saya menjaga kios penyewaan komik,”kenangnya kembali. Pada 20 Februari 1975 Sukarno resmi menjadi pegawai Bea Cukai sebagai operator radio di Kantor Pusat DJBC. Menjadi operator radio menurut Sukarno mempunyai suatu tantangan tersendiri, dimana ia harus cekatan dalam menyampaikan informasi ke daerah dan cekatan pula menerima informasi dari daerah. “Informasi yang kita terima atau yang kita kirimkan itu harus tepat dan cepat karena dikirim dengan menggunakan kode morse,” terang Sukarno. Walaupun sudah memiliki dasar pendidikan operator radio, Sukarno harus bisa mengikuti irama kerja. Ia mencontohkan persepsi penerimaan dari berbagai kantor di

daerah ketika itu disampaikan dalam bentuk kode morse. “Saya pernah harus menyampaikan informasi melalui radio ke Surabaya, pegawai di Surabaya itu jago morse, kalau kita salah atau telat merespon bisa di marahin sama dia, nah supaya gak dimarahin saya terus menekuni pekerjaan saya dan bisa mengikuti irama kerja lawan bicara kita di sana,”kenang Sukarno yang bekerja sebagai operator radio selama sepuluh tahun. Satu hal yang tidak mungkin dilupakannya adalah ketika harus turut serta dalam proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia. Ketika itu Bea Cukai menurut Sukarno mendapat tugas untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan dan mobilisasi pasukan ke TimorTimur dalam rangka integrasi dengan menggunakan kapal patroli. Sukarno pun ikut dalam kapal patroli BT (ejaan lama dari BC.red) 802 sebagai operator radio. Ketika itu dirinya seperti orang gunung yang baru tahu laut dengan ombaknya dan kapal patroli dengan segala fasilitasnya. Karena baru sekali menumpang kapal patroli, Sukarno mengaku mabuk laut dan tidak bisa tidur karena gelombang laut yang menghempas badan kapal.”Waktu pertama kali lihat kapal patroli saya seperti orang bingung, grogi. Sampai-sampai saya tidur di atas kap mesin buritan kapal, bawa bantal, bawa sarung supaya hangat. Selama perjalanan perut juga mual karena kapal patroli goyang dihantam gelombang laut, nah pada tugas itu saya baru ‘kenalan’ sama laut,” kenang Sukarno yang pernah bertugas di Kanwil III DJBC Tanjung Balai Karimun . Di kapal patroli Sukarno bertugas untuk mengirimkan segala macam informasi yang dibutuhkan oleh Jakarta mengenai berbagai keadaan di Timor-Timur melalui radio. Keberhasilan Sukarno menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil membuat kedua orang tuanya bangga. Ia menceritakan bagaimana orang tuanya yang seorang petani dan seorang ibu rumah tangga bangga melihat anaknya yang pergi ke kota tanpa bekal yang cukup dan tanpa bantuan orang tua mampu mencari kerja di Jakarta. Namun ada sedikit penyesalan dari dalam hatinya karena Sukarno belum

EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

77

PROFIL DOK. PRIBADI

Malang, Jawa Timur. Ia tidak tahu sebelumnya kalau ayam yang ia ternakkan dan dijual tersebut menjadi ayam aduan dan terkenal.”Terus terang saja saya gak tau kalau orang yang beli ayam hasil ternak saya menjadi ayam aduan dan terkenal pula,”ungkap Sukarno. Begitu pula ketika ia bertugas di Tanjung Balai Karimun tahun 2000, disela-sela kesibukkannya disana ia masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ia menceritakan ketika hari Minggu atau hari libur nasional, ia sengaja berburu barang-barang elektronik bekas dalam berbagai kondisi. Dengan pengetahuan kelistrikkan yang cukup memadai Sukarno berhasil merekondisi barang-barang elektronik tadi dan menjualnya ke Jakarta. “Hasilnya lumayan buat BERSAMA KELUARGA. Selalu untuk bisa membimbing keluarga walau jauh dari keluarga nambah-nambah uang dapur,”ujar Sukarno suami dari Henny Sri Poerwanti. sempat membalas budi kepada ayahnya yang meninggal paNamun diakui Sukarno yang saat ini bertugas di KPBC da tahun 1975 ketika baru bertugas selama empat bulan di Bandung sebagai Kasi Pabean I sejak 2004, hal tersebut Kantor Pusat DJBC,“Saya cuma bisa mendoakan beliau agar tidak sempat ia lakoni kembali karena volume kerja yang diberi tempat yang layak di sisiNya,”kata Sukarno. begitu padat. Ia berprinsip kegemarannya untuk mencoba

BERTANGAN DINGIN

Ada suatu hal yang sempat membuatnya merasa waswas ketika ia menjabat sebagai Kasubsi Hanggar pada KPBC Tanjung Pandan, ketika itu Sukarno pada 1989 dipanggil secara mendadak ke Kantor Pusat,”Ketika saya dipanggil ke Kantor Pusat saya bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan pekerjaan saya?”kenang Sukarno yang ketika itu sampai harus memeriksa berkas-berkas pekerjaannya karena khawatir telah berbuat salah dalam menjalankan tugas, karena dipanggil mendadak dan dibriefing oleh Dirjen yang ketika itu dijabat oleh Sudjana. Ketika mengikuti briefing di kantor pusat, barulah Sukarno mengetahui bahwa dirinya bersama dengan ke-60 pegawai yang dipanggil mendadak akan dipindahtugaskan, dan Sukarno dipindahkan ke KPBC Soekarno-Hatta sebagai Kasubsi Penelitian Dokumen (pendok) selama tiga tahun yang kemudian pindah ke KPBC Kebumen sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Selama bertugas di Kebumen Sukarno mengaku mempunyai banyak teman, mulai dari para pegawai sampai masyarakat biasa. Dari pergaulan dengan masyarakat setempat lanjutnya, banyak manfaat yang bisa ia peroleh, salah satunya adalah pengetahuan mengenai pemeliharaan ayam jago. Pengetahuan yang diperolehnya tersebut ia coba terapkan dan ternyata berhasil, ayam jago yang ia ternakkan berhasil dan selalu dicari oleh para penggemar ayam jago. Pada awalnya lanjut Sukarno, ia berniat membiakkan ayam jago karena kesibukanya di Kebumen tidak terlalu banyak sehingga ia memanfaatkan waktu luang untuk membiakkan ayam jago. Ayam jago yang dipelihara Sukarno terkenal karena memiliki kualitas yang sangat baik dan terkenal sampai ke 78

WARTA BEA CUKAI

EDISI 393 AGUSTUS 2007

DOK. PRIBADI

SUKARNO. Berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi DJBC.

DOK. PRIBADI

hal baru yang menghasilkan jangan sampai mengganggu pekerjaan utamanya sebagai pegawai DJBC.

HARUS BISA MERASA Berbagai tempat yang pernah ia singgahi diakui Sukarno memberikan kesan tersendiri. Terutama ketika harus bergaul dengan orang-orang sekitar. Menurutnya ketika berada disuatu tempat baru, maka yang harus pertama kali diketahui adalah budaya masyarakat setempat,dimana dirinya harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia kembali menceritakan mengenai keberhasilannya membiakkan ayam jago. Ia peroleh pengetahuan tersebut dari masyarakat Kebumen yang gemar memelihara ayam jago. “Saya memperhatikan bagaimana cara memelihara, bagaimana cara memberi makan dan bagaimana merawat ayam yang sakit. Saya ikuti saja apa yang dibicarakan dan ternyata berhasil,”ungkap Sukarno. Selain itu pergaulannya dengan berbagai macam tipe orang juga mengharuskan dirinya untuk mampu merasa apa yang dirasa oleh orang lain. Ia mencontohkan dalam bertugas ia harus bisa merasakan kesulitan pimpinan, rekan kerjanya atau anak buahnya dalam menjalankan pekerjaan. Jangan sampai seseorang tersebut menjadi orang yang paling bisa dan tidak merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain pimpinan, rekan kerja atau bahkan anak buah. ”Kalau kita bisa meraskan sulitnya jadi pimpinan, maka BERSEPEDA. Sukarno (paling depan) ketika menyalurkan hobi bersepeda usahakan jangan sampai menyulitkan pimpinan dalam bersama rekan-rekannya memimpin kita, usahakan peduli dan bantu pimpinan kita dalam melaksanakan tugas,” ujarnya. akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan,”Lakukan se“Kalau suatu saat kita mendapatkan kesulitan dalam betiap tugas yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawabkerja atau apa saja, kemudian kesulitan kita tidak mampu an kita kepada Tuhan karena Tuhanlah yang maha menilai,berusahalah yang terbaik bagi DJBC,”pesan Sukarno. dirasa oleh orang lain atau atasan kita, itu yang paling susah, Selanjutnya kepada para pegawai yang akan memamakanya saya berusaha sedapat mungkin untuk bisa merasakan dan tidak merasa bisa…,”papar Sukarno mengenai suki masa pensiun Sukarno juga menghimbau agar penprinsip hidupnya. siun jangan dijadikan sebagai suatu hal yang menakutkan Hal serupa juga ia terapkan dalam mendidik ketiga anak“Masa pensiun masih bisa diisi dengan hal-hal yang bernya Muhammad Mansur, Syani Sarifatun dan Yuli Sukaesih guna yang tidak sempat kita lakukan ketika masih aktif, jalani dengan ikhlas lilahi ta’ala,” ujarnya menutup pembiserta dua cucunya dalam menghadapi suatu masalah. caraan dengan WBC. zap Menurutnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. “Suatu permasalahan harus diseDOK. PRIBADI lesaikan secara bersama dan setidaknya dapat dirasa oleh lingkungan kita,” ujarnya. Begitu juga mengenai etika sopan santun, ia mengatakan jika melihat ada salah satu anak atau cucunya kurang berlaku sopan, maka ia akan menegurnya dan menasehati, agar selalu berlaku sopan jangan sampai nanti ketika menjadi orang tua tidak diperlakukan secara sopan oleh anak cucu. Menjelang masa pensiun pada 1 September 2007 Sukarno berpesan kepada para rekan-rekan yang masih aktif maupun juga yang masih baru bekerja di DJBC agar dapat menjalankan tugas dengan baik, karena menurutnya tugas yang diemban setiap petugas Bea Cukai adalah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada atasan, tetapi nanti DI GEDE BAGE BANDUNG. Saat sedang melaksanakan tugas rutin sebagai Kasi Pabean I Kanwil IX DJBC Bandung EDISI 393 AGUSTUS 2007

WARTA BEA CUKAI

79

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat usaha dan efisiensi penyediaan pita cukai, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan : 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2. Direktur adalah Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau lokasi tempat usaha importir hasil tembakau. 5. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau lokasi tempat usaha importir hasil tembakau. 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 7. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai adalah Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, atau A4. 8. Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai adalah Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 9. Kepala Seksi Perbendaharaan adalah Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, atau A4. 10. Kepala Subseksi Perbendaharaan adalah Kepala Subseksi Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. 11. Pengusaha adalah pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau atau kuasanya. 12. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan CK-1. 13. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (P3CT) adalah dokumen yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai dalam hal jumlah yang diajukan dengan P3C tidak mencukupi. 14. Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai (DP3C) adalah dokumen yang digunakan Kantor Pelayanan untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ke Kantor Pusat yang merupakan rekapitulasi P3C yang pita cukainya disediakan di Kantor Pelayanan.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

1

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

15. Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (DP3CT) adalah dokumen yang digunakan Kantor Pelayanan untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ke Kantor Pusat yang merupakan rekapitulasi P3CT yang pita cukainya disediakan di Kantor Pelayanan. 16. Produksi adalah produksi pabrik yang direalisasikan dengan dokumen CK-1. 17. Biaya Pengganti adalah biaya yang harus dibayar oleh Pengusaha atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C dan/atau P3CT tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1. BAB II PENYEDIAAN PITA CUKAI Pasal 2 (1) Pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pelayanan. (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C, P3CT, DP3C, dan/ atau DP3CT. (3) Tata cara penyediaan pita cukai hasil tembakau dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 3 (1) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, disediakan di Kantor Pusat. (2) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/ atau gram, disediakan di Kantor Pelayanan. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan yang bersangkutan dapat mengambil sendiri pita cukainya di Kantor Pusat. Pasal 4 (1) Untuk penyediaan pita cukai, Pengusaha wajib mengajukan P3C dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini kepada Kepala Kantor. (2) Untuk Pengusaha golongan I, II, III, dan IIIA, P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan periode 1 (satu) bulan berikutnya. (3) Untuk Pengusaha golongan IIIB, P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan periode 3 (tiga) bulan berikutnya. (4) Batas waktu pengajuan P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pengecualian dalam hal: a. Pengusaha mengalami kenaikan golongan; atau b. Pengusaha yang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut. (5) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor menyampaikan P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3C diterima. (6) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pelayanan, Kepala Kantor menyampaikan DP3C ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3C diterima. (7) DP3C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 5 (1) Dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3CT kepada Kepala Kantor dan diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1 dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. (2) Pengajuan P3CT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah didahului dengan pengajuan P3C untuk jenis pita cukai dengan spesifikasi jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, dan Harga Jual Eceran (HJE) yang sama. (3) Batas waktu pengajuan P3CT pada akhir tahun dan menjelang adanya kebijakan baru di bidang cukai diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan pengajuan CK-1. (4) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor menyampaikan P3CT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3CT diterima. (5) Untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pelayanan, Kepala Kantor menyampaikan DP3CT ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya setelah P3CT diterima. (6) DP3CT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 6 (1) Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C: a. Untuk Pengusaha golongan I, II, III, dan IIIA paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; b. Untuk Pengusaha golongan IIIB paling banyak 200% (dua ratus persen) dari rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; c. Dalam hal rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C kurang dari 500 (lima ratus) lembar, jumlah pita cukai yang dapat diajukan dalam P3C paling banyak 1.000 (seribu) lembar dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau d. Dalam hal data rata-rata bulanan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang diajukan sesuai kebutuhan bulanan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. (2) Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3CT paling banyak 50% dari P3C yang telah diajukan untuk periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. (3) P3C dan P3CT yang jumlahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui Kantor Pelayanan untuk mendapat izin Direktur Jenderal u.p. Direktur. (4) Jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C atau P3CT harus dalam kelipatan 10 (sepuluh) lembar. BAB III PEMESANAN PITA CUKAI Pasal 7 (1) Untuk mendapatkan pita cukai, Pengusaha mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) kepada Kepala Kantor. (2) Tata cara pemesanan pita cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. BAB IV PENGEMBALIAN PITA CUKAI Pasal 8 (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran dan/atau berlakunya kebijakan baru di bidang cukai, terhadap pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C, DP3C, P3CT, dan/atau DP3CT yang belum direalisasikan dengan CK-1 yang masih berada di Kantor Pelayanan dan Kantor Pusat dilakukan pencacahan. (2) Pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari oleh: a. Kepala Kantor atas sisa persediaan pita cukai di Kantor Pelayanan; dan b. Kasubdit Pita Cukai atas nama Direktur atas sisa persediaan pita cukai di Kantor Pusat. (3) Hasil pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan: a. Asli untuk Kepala Kantor Pelayanan; dan b. Tembusan untuk Kepala Kantor Wilayah. (4) Hasil pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan dan disampaikan kepada Direktur. (5) Sisa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Berita Acara Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan oleh Kepala Kantor ke Kantor Pusat, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan pencacahan. (6) Kantor Pusat melakukan pemusnahan atas sisa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku. (7) Pemusnahan atas pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala Kantor atau Kepala Kantor Wilayah setelah mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal. BAB V BIAYA PENGGANTI PENYEDIAAN PITA CUKAI Pasal 9 (1) Pengusaha yang telah mengajukan P3C dan/atau P3CT yang tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

3

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dalam hal terjadi: a. perubahan Tarif dan/atau HJE sebagai akibat dari kebijakan pemerintah atau temuan audit; b. kenaikan golongan pengusaha pabrik; c. kenaikan HJE karena Harga Transaksi Pasar melebihi HJE; d. yang bersangkutan tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya; atau e. karena kesalahan pengadministrasian oleh Pejabat Bea dan Cukai. (3) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut : a. Pita cukai seri I : Rp 18,00 (delapan belas rupiah); b. Pita cukai seri II : Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah); dan c. Pita cukai seri III : Rp 18,00 (delapan belas rupiah). (4) Terhadap sisa pita cukai yang tidak diselesaikan dengan CK-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, Kepala Kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) kepada Pengusaha. (5) Terhadap sisa pita cukai yang tidak diselesaikan dengan CK-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, Direktur memberitahukan kepada Kepala Kantor untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) kepada Pengusaha. (6) Pembayaran biaya pengganti dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) sebagai Penerimaan Cukai Lainnya dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411519. (7) Biaya pengganti harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPBP. (8) Dalam hal biaya pengganti tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemesanan CK-1 berikutnya tidak dilayani. (9) Format SPPBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) P3C dan/atau DP3C untuk pita cukai kebutuhan bulan Juli 2007 diterima di Kantor Pusat DJBC paling lambat tanggal 15 Juni 2007. (2) P3C dan DP3C yang diajukan sebelum tanggal 1 Juni 2007, pengajuan CK-1: a. diterima di Kantor Pelayanan paling lambat tanggal 27 Juni 2007, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pelayanan; dan b. diterima di Subdit Pita Cukai paling lambat tanggal 27 Juni 2007, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat. (3) P3CT dan/atau DP3CT untuk pita cukai kebutuhan bulan Juni 2007 sudah harus diterima di Kantor Pusat DJBC paling lambat tanggal 12 Juni 2007. (4) Pengajuan permohonan penyediaan/pemesanan yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dilayani. BAB VII PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-04/BC/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007 TATA CARA PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU A. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PUSAT 1. Pengusaha melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengisi format P3C atau P3CT dengan lengkap dan benar; dan b. mengajukan kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai. P3C atau P3CT dibuat rangkap 3, terdiri dari: lembar pertama untuk Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; lembar kedua untuk Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai; dan lembar ketiga untuk pengusaha yang bersangkutan. 2.

3.

4.

5.

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima P3C atau P3CT dari pengusaha; b. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya; c. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, P3C atau P3CT dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; d. meneliti kebenaran pengisian P3C meliputi seri, warna, tarif, peruntukan, HJE, dan kode personalisasi jika ada, dan periode pengajuan P3C; e. meneliti apakah P3C untuk periode yang sama pernah diajukan dalam hal pengusaha mengajukan P3CT; f. mengembalikan dokumen tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan untuk diperbaiki dalam hal pengisian P3C atau P3CT tidak lengkap dan/atau tidak benar; g. menandatangani, memberi nomor dan membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu P3C dan/atau P3CT dalam hal P3C atau P3CT lengkap dan benar; dan h. mengarsipkan lembar pertama P3C dan/atau P3CT untuk diperhitungkan dengan CK-1nya, mengirimkan lembar kedua untuk Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai, dan lembar ketiga untuk pengusaha yang bersangkutan. Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima P3C atau P3CT dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; dan b. meneruskan P3C atau P3CT tersebut kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima P3C atau P3CT dari Kasubdit Pita Cukai; b. membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu; c. membuat usulan pesanan pita cukai hasil tembakau kepada Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; d. mengarsipkan P3C atau P3CT tersebut; e. menerima pita cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; dan f. menyimpan pita cukai yang diterima. Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima usulan pesanan pita cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; b. meneliti usulan pesanan pita cukai; c. membuat daftar pesanan pita cukai kepada penyedia pita cukai; d. menerima pita cukai dari penyedia pita cukai; e. menyerahkan pita cukai kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; dan f. mengarsipkan usulan pesanan pita cukai tersebut.

B. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PELAYANAN 1. Pengusaha melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengisi format P3C atau P3CT dengan lengkap dan benar; dan b. mengajukan kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai. P3C atau P3CT dibuat rangkap 3, terdiri dari: lembar pertama untuk Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; lembar kedua untuk Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan; dan lembar ketiga untuk pengusaha yang bersangkutan.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

5

K E P U T U S A N 2.

3.

4. 5.

6.

7.

&

K E T E T A P A N

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima P3C atau P3CT dari pengusaha; b. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya; c. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, P3C atau P3CT dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; d. meneliti kebenaran seri, warna, tarif, peruntukan, HJE, dan kode personalisasi jika ada; e. meneliti perhitungan jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C atau P3CT tersebut dengan memperhatikan batasan produksi pabrik untuk golongan pengusaha tersebut; f. meneliti periode P3C atau P3CT yang diajukan; g. mengembalikan dokumen tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan untuk diperbaiki dalam hal pengisian P3C atau P3CT tidak lengkap dan/atau tidak benar; h. menandatangani, memberi nomor dan membukukan P3C atau P3CT dalam buku bambu P3C atau P3CT dalam hal P3C atau P3CT lengkap dan benar; dan i. mengarsipkan lembar pertama P3C atau P3CT untuk diperhitungkan dengan CK-1-nya, menyerahkan lembar kedua kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan dan lembar ketiga kepada pengusaha yang bersangkutan. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. merekapitulasi P3C atau P3CT lembar kedua yang diterima ke dalam DP3C atau DP3CT; b. mengirimkan DP3C atau DP3CT yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai; dan c. mengarsipkan P3C atau P3CT lembar kedua. Kasubdit Pita Cukai menerima dan meneruskan DP3C atau DP3CT kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian setelah menerima DP3C atau DP3CT melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membukukan DP3C atau DP3CT dalam buku bambu dan menatausahakannya; b. membuat usulan pesanan pita cukai hasil tembakau kepada Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; c. menerima pita cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran Pita Cukai dan menyimpannya di gudang pita cukai; d. mempersiapkan pita cukai yang akan dikirimkan sesuai seri, warna, tarif, HJE dan kode personalisasi yang ada dalam DP3C kemudian membuat Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dan Daftar Sisa Pita Cukai yang Belum Dikirim atas nama Kasubdit Pita Cukai; dan e. mengirimkan atau menyerahkan pita cukai dilampiri dengan DPPC dan Daftar Sisa Pita Cukai Yang Belum Dikirim kepada Kepala Kantor tujuan. Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima usulan pesanan pita cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; b. meneliti usulan pesanan pita cukai; c. membuat daftar pesanan pita cukai kepada penyedia pita cukai; d. menerima pita cukai dari penyedia pita cukai; e. menyerahkan pita cukai kepada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; dan f. mengarsipkan usulan pesanan pita cukai tersebut. Kepala Kantor u.p. Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima dan meneliti kebenaran seri, warna, tarif, HJE, dan kode personalisasi pita cukai yang diterima dengan DPPC; b. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Kasubdit Pita Cukai u.p. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian dalam hal jumlah pita cukai yang diterima kedapatan tidak sesuai dengan DPPC; c. menyimpan pita cukai yang diterima; d. meneliti dan mencocokkan Daftar Sisa Pita Cukai Yang Belum Dikirim dengan data yang ada di Kantor Pelayanan; dan e. mengkonfirmasikan kepada Kasubdit Pita Cukai jika Daftar Sisa Pita Cukai yang Belum Dikirim dengan data yang ada di Kantor Pelayanan kedapatan tidak sesuai. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

K E T E T A P A N & K E P U T U S A N

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttd-

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

7

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttd-

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

8

K E T E T A P A N & K E P U T U S A N

K E T E T A P A N & K E P U T U S A N

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttd-

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

9

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttd-

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

10

K E T E T A P A N & K E P U T U S A N

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007 TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU A. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PUSAT 1.

Pengusaha mengajukan CK-1 kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai dengan cara mengisi dan menandatangani CK-1 paling sedikit rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut: a. Lembar pertama untuk Direktorat Cukai; b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan; c. Lembar ketiga untuk Pengusaha; d. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah DJBC; dan e. Lembar kelima untuk Kantor Pelayanan Pajak.

2.

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya; b. dalam hal pengusaha tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, dokumen CK-1 dikembalikan pada yang bersangkutan dengan mengunakan format Nota Penolakan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; c. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1 meliputi: 1) nama pengusaha atau kuasanya yang berhak menandatangani CK-1; 2) nama dan alamat perusahaan; 3) NPPBKC; 4) merek, HJE, dan tarif cukai dari jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya; 5) isi per kemasan hasil tembakau; 6) jumlah lembar dan seri pita cukai yang dipesan; dan 7) kebenaran perhitungan dan jumlah cukai, PPN, dan PNBP. d. meneliti apakah saldo P3C dan/atau P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untuk memenuhi CK-1 yang diajukan; e. dalam hal pengisian CK-1 telah lengkap dan benar serta saldo P3C dan/atau P3CTnya mencukupi, mencatat data CK-1 pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai (BDCK-3) dan memberi nomor CK-1 dari buku BDCK-3; f. dalam hal pengisian CK-1 tidak lengkap atau tidak benar atau saldo P3C dan P3CT-nya tidak mencukupi, CK-1 dikembalikan kepada Pengusaha untuk dilengkapi/diperbaiki atau mengajukan P3C/P3CT terlebih dahulu; g. untuk pemesanan pita cukai secara kredit, CK-1 diteruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan / Kepala Subseksi Perbendaharaan; h. untuk pemesanan pita cukai secara tunai CK-1 lembar ketiga dikembalikan kepada Pengusaha agar dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut: 1) pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi yang sewilayah/sekota dengan Kantor Pelayanan; 2) dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi yang sewilayah/sekota dengan Kantor Pelayanan maka pembayaran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang sewilayah / sekota dengan Kantor Pelayanan; dan 3) apabila telah dilunasi, CK-1 lembar ketiga dan SSCP diserahkan kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai / Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai. i. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai menandatangani halaman pertama CK-1 dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan / Kepala Subseksi Perbendaharaan.

3.

Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1 dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; b. untuk CK-1 kredit, meneliti batasan kredit, mencatat jumlah dan tanggal jatuh tempo utang cukai, dan melakukan pengurangan saldo penundaan cukai pada Buku Rekening Kredit (BCK-7) dan pada carik I;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

11

K E P U T U S A N c. d. e. f. g.

&

K E T E T A P A N

untuk CK-1 tunai, meneliti kebenaran pembayaran cukai dan pungutan lainnya pada SSCP atau SSPCP dan mencatat nomor dan tanggal SSCP atau SSPCP pada carik I; menandatangani CK-1 pada carik I; CK-1 lembar pertama diserahkan kepada Pengusaha untuk diteruskan ke Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai di Kantor Pusat; CK-1 lembar ketiga diserahkan kepada Pengusaha untuk arsip yang bersangkutan; dan CK-1 lembar kedua, lembar keempat dan lembar kelima diteruskan kepada Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen untuk didistribusikan.

4.

Pengusaha menyerahkan CK-1 lembar pertama kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai guna pengambilan pita cukai.

5.

Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1 dari pengusaha; dan b. meneruskan CK-1 kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.

6.

Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1 dari Kasubdit Pita Cukai; b. memeriksa ulang kebenaran pengisian CK-1, meliputi seri, merek, HJE, tarif cukai, dan jumlah pita cukai; c. meneliti apakah saldo P3C dan P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untuk memenuhi CK-1 yang diajukan; d. apabila pengisian CK-1 kedapatan benar serta saldo P3C dan P3CT-nya mencukupi, Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai mencatat pada buku bambu (Buku Daftar CK-1) dan memberi nomor penerimaan dokumen CK-1; e. dalam hal ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian CK-1 atau saldo P3C dan P3CT tidak mencukupi, maka CK-1 tersebut tidak dilayani dan dikembalikan kepada Kepala Kantor; f. menyetujui pengeluaran pita cukai untuk diserahkan kepada Pengusaha dengan membuat tanda terima pita cukai; g. menyerahkan pita cukai sesuai CK-1 kepada Pengusaha; h. mengirimkan carik III CK-1 kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan Kantor Pelayanan asal CK-1; dan i. mengarsipkan CK-1 lembar ke 1 tanpa carik III beserta tanda terima pita cukai.

7.

Pengusaha pada saat menerima pita cukai melakukan kegiatan: a. mencocokkan seri, warna, tarif, HJE dan personalisasi (jika ada) serta jumlah pita cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1; dan b. menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap dan benar. Setelah berakhirnya tahun anggaran atau setelah berlakunya kebijakan, Kepala Kantor segera menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) pita cukai setelah mendapat pemberitahuan dari Direktur.

8.

B. PITA CUKAI DISEDIAKAN DI KANTOR PELAYANAN 1.

Pengusaha mengajukan CK-1 kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai dengan cara mengisi dan menandatangani CK-1 paling sedikit rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut: Lembar pertama untuk Direktorat Cukai; Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan; Lembar ketiga untuk Pengusaha; Lembar keempat untuk Kantor Wilayah DJBC; dan Lembar kelima untuk Kantor Pelayanan Pajak.

2.

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang dapat atau tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya; b. Dalam hal pengusaha yang bersangkutan termasuk dalam daftar pengusaha yang tidak dapat dilayani pemesanan pita cukainya, dokumen CK-1 dikembalikan kepada pengusaha yang bersangkutan dengan format Nota Penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; c. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1 meliputi: 1) nama pengusaha atau kuasanya yang berhak menandatangani CK-1; 2) nama dan alamat perusahaan;

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

K E P U T U S A N

d. e. f. g.

h. i.

&

K E T E T A P A N

3) NPPBKC; 4) merek, HJE dan tarif cukai dari jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya; 5) isi per kemasan hasil tembakau; 6) jumlah lembar dan seri pita cukai yang dipesan; dan 7) kebenaran perhitungan dan jumlah cukai, PPN serta PNBP. meneliti apakah saldo P3C dan/atau P3CT untuk pita cukai dimaksud cukup untuk memenuhi CK-1 yang diajukan; dalam hal pengisian CK-1 telah lengkap dan benar serta saldo P3C dan/atau P3CT-nya mencukupi, mencatat data CK-1 pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai (BDCK-3) dan memberi nomor CK-1 dari buku BDCK-3; dalam hal pengisian CK-1 tidak lengkap atau tidak benar atau saldo P3C dan P3CTnya tidak mencukupi, CK-1 dikembalikan kepada Pengusaha untuk dilengkapi/diperbaiki atau mengajukan P3C/P3CT terlebih dahulu; untuk pemesanan pita cukai secara tunai CK-1 lembar ketiga dikembalikan kepada Pengusaha agar dilakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut: 1) pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi yang sewilayah / sekota dengan Kantor Pelayanan; dan 2) dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi yang sewilayah / sekota dengan Kantor Pelayanan maka pembayaran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang sewilayah/sekota dengan Kantor Pelayanan; apabila telah dilunasi, CK-1 lembar ketiga dan SSCP/SSPCP diserahkan kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai / Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; dan menandatangani halaman pertama CK-1 dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan.

3.

Kepala Seksi Perbendaharaan/Kepala Subseksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1 dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai; b. untuk CK-1 kredit, meneliti batasan kredit, mencatat jumlah dan tanggal jatuh tempo utang cukai, melakukan pengurangan saldo penundaan cukai pada Buku Rekening Kredit (BCK7) dan pada carik I; c. untuk CK-1 tunai, meneliti kebenaran pembayaran cukai dan pungutan lainnya pada SSCP atau SSPCP dan mencatat nomor dan tanggal SSCP atau SSPCP pada carik I; d. Menandatangani CK-1 pada carik I; e. CK-1 lembar ketiga diserahkan kepada Pengusaha, CK-1 lembar pertama, keempat dan kelima diteruskan kepada Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen untuk didistribusikan; f. menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai untuk diserahkan kepada Pengusaha dengan membuat tanda terima pita cukai; dan g. menyerahkan pita cukai dengan seri, warna, tarif, HJE, personalisasi, dan jumlah pita cukai yang sesuai dengan yang dimintakan dengan CK-1 bersangkutan kepada Pengusaha.

4.

Pengusaha pada saat menerima pita cukai melakukan kegiatan: a. mencocokkan seri, warna, tarif dan HJE, personalisasi serta jumlah pita cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1; dan b. menandatangani CK-1 lembar kedua pada carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap dan benar.

5.

Setelah berakhirnya tahun anggaran atau setelah berlakunya kebijakan, Kepala Kantor segera melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membuat Berita Acara Pencacahan Pita Cukai Sisa Persediaan di Kantor Pelayanan; dan b. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) pita cukai jika ada. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

13

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-17/BC/2007 TANGGAL : 06 JUNI 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332 PETUNJUK PENGISIAN P3C DIISI PENGUSAHA YANG BERSANGKUTAN: NOMOR 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24

K

E

T

E

R

A

N

G

A

N

Nama pabrik hasil tembakau sesuai yang tersebut dalam NPPBKC Kota lokasi pabrik hasil tembakau tersebut berada sesuai NPPBKC NPPBKC pengusaha pabrik bersangkutan Untuk periode bulan P3C tersebut dibuat contoh : Januari 2007. Cukup jelas Jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya Kode personalisasi hanya diisi untuk jenis pita yang menggunakan kode personalisasi yaitu : untuk jenis hasil tembakau SKT golongan pengusaha pabrik IIIA dan IIIB, untuk jenis hasil tembakau SKM golongan pengusaha pabrik III. Untuk yang pita cukai selain tersebut diatas kode personalisasinya dikosongkan. Seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III Warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh Hijau Kombinasi Coklat Tarif cukai: - Kolom % diisi tarif advalorum, misalnya 4, untuk 4%; - Kolom Rp./btg diisi tarif spesifik, misalnya 3, untuk Rp3/btg Harga Jual Eceran (dalam Rupiah), contohnya 4.000 Isi perbungkus dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam batang/gram) contohnya 10 Jika pita cukai tersebut untuk pihak ketiga (tamu) diisi UT dan untuk karyawan diisi UK. Untuk peruntukan biasa kolom ini tidak perlu diisi Jumlah pita cukai yang dipesan Nama kota lokasi pabrik Tanggal P3C dibuat Diisi sama dengan nomor 4 Nama pengusaha atau kuasanya. P3C diisi dan ditandatangani pengusaha pabrik bersangkutan atau kuasanya. Kemudian dibubuhi stempel resmi dari perusahaan bersangkutan.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007

15

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

DIISI PETUGAS KPBC YANG BERSANGKUTAN: NOMOR 1 2 3 20 22 23

K

E

T

E

R

A

N

G

A

N

Diisi nomor P3C dari buku bambu P3C yang ada di KPBC. Tanggal P3C tersebut disetujui KPBC dan diberi nomor dari buku bambu P3C. Coret yang tidak perlu, sesuai dimana pabrik tersebut dilayani pita cukainya. KPBC dimana P3C tersebut diajukan Kasi Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe A1,A2, A3 dan A4 atau Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe B NIP. (cukup jelas)

PETUNJUK PENGISIAN P3CT DIISI PENGUSAHA YANG BERSANGKUTAN: NOMOR 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25

K

E

T

E

R

A

N

G

A

N

Nama pabrik hasil tembakau sesuai yang tersebut dalam NPPBKC Kota lokasi pabrik hasil tembakau tersebut berada sesuai NPPBKC NPPBKC pengusaha pabrik bersangkutan Untuk periode bulan P3C tersebut dibuat contoh : Januari 2007. Cukup jelas Jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya Kode personalisasi hanya diisi untuk jenis pita yang menggunakan kode personalisasi yaitu : untuk jenis hasil tembakau SKT golongan pengusaha pabrik IIIA dan IIIB, untuk jenis hasil tembakau SKM golongan pengusaha pabrik III. Untuk yang pita cukai selain tersebut diatas kode personalisasinya dikosongkan. Seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III Warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh Hijau Kombinasi Coklat Tarif cukai: - Kolom % diisi tarif advalorum, misalnya 4, untuk 4%; - Kolom Rp./btg diisi tarif spesifik, misalnya 3, untuk Rp.3/btg Harga Jual Eceran (dalam Rupiah), contohnya 4.000 Isi perbungkus dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam batang/gram) contohnya 10 Jika pita cukai tersebut untuk pihak ketiga (tamu) diisi UT dan untuk karyawan diisi UK. Untuk peruntukan biasa kolom ini tidak perlu diisi Jumlah P3CT yang telah diajukan. Misalnya P3CT untuk bulan Pebruari 2007, (yang bisa diajukan sampai dengan tanggal 15 Maret 2007) maka butir 17 diisi dengan jumlah permohonan P3C untuk periode bulan Februari 2007. Jumlah pita cukai yang dipesan Nama kota lokasi pabrik Tanggal P3C dibuat Diisi sama dengan nomor 4 Nama pengusaha atau kuasanya. P3C diisi dan ditandatangani pengusaha pabrik bersangkutan atau kuasanya. Kemudian dibubuhi stempel resmi dari perusahaan bersangkutan.

DIISI PETUGAS KPBC YANG BERSANGKUTAN: NOMOR

K

E

T

E

R

A

N

G

A

N

1

Diisi nomor P3CT dari buku bambu P3CT yang ada di KPBC.

2 3

Tanggal P3CT tersebut disetujui KPBC dan diberi nomor dari buku bambu P3CT Coret yang tidak perlu, sesuai dimana pabrik tersebut dilayani pita cukainya.

21 23

KPBC dimana P3C tersebut diajukan Kasi Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe A1,A2, A3 dan A4 atau Kepala Subseksi

24

Kepabeanan dan Cukai untuk KPBC Tipe B NIP. (cukup jelas)

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 393 AGUSTUS 2007