Tugas Uts Analisa Kekerasan Demokrasi (syavita).docx

NAMA : SYAVITA WIRARTI NIM : 12103173001 KELAS : HTN 4A TEMA : KEKERASAN DALAM DEMOKRASI KASUS : PEMILUKADA KABUPATEN MOJOKERTO A. Abstrak Kasus amuk massa dalam pilkada seringkali terjadi. Tidak hanya sekali atau dua kali, setiap ada event demokrasi tersebut selalu rentan dengan kekerasan. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 di Mojokerto, Jawa Timur. Gara-gara tak lolos menjadi calon bupati/wakil bupati, massa pendukung cabup/cawabup marah. Kerusuhan berlangsung ketika ratusan massa Arkam (Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto) yang diangkut sebanyak empat unit truk mengamuk di kantor DPRD dan kantor Pemkab mojokerto pada Jumat 21 mei 2010. Tanpa negosiasi atau proses dialogis yang jelas mereka langsung melempari halaman yang di dalamnya terdapat puluhan mobil dan kendaraan lainnya dengan bom Molotov, tak puas hanya melempari halamannya, mereka kemudian juga melemparkan bom Molotov dan batu ke gedung. Kerusuhan itu mengakibatkan 10 buah mobil dinas terbakar dan 15 buah mobil dinas lainnya rusak berat. Selain itu, terdapat delapan mobil pribadi, dua di antaranya turut terbakar. Kerugian ditaksir mencapai mencapai hampir Rp 2 milyar. Sebanyak 13 orang jadi tersangka. Massa yang anarkis itu menuding KPUD telah berlaku tak adil. Banyak kecurangan yang dilakukan komisi dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Mereka pun menuduh pemilihan bupati sarat dengan rekayasa. Pilbup Mojokerto yang digelar 7 Juni 2010 yang diikuti tiga pasangan, yakni pasangan Mustofa Kamal Pasha–Hj Choirun Nisa (Manis) yang diusung PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan Partai Patriot. Lalu, pasangan incumbent H Suwandi–H Wahyudi Iswanto (Wasis) yang diusung

PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Juga pasangan independen, Khoiil Badik – Yasid Qohhar (Koko). Pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel tak lolos dari seleksi kesehatan. Dimyati menyangkal tudingan bahwa ia terlibat dalam kerusuhan itu. Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini malah berbalik menyiapkan gugatan pencemaran nama baik karena dituduh menggerakkan massa yang anarkis. Ia juga melayangkan gugatan ke KPUD Mojokerto dan RS Dr Soetomo atas kegagalannya masuk bursa calon dengan alasan medik. B. Analisa Pada dasarnya penyebutan anarkis terhadap suatu kelompok dicirikan dengan sikap pemberontakan dan tidak menuruti kemauan pemerintah. Istilah anarkis sendiri menjadi melebar di telinga dan merayapi benak masyarakat karena propaganda media massa yang turut mengkampanyekan makna anarkis sebagai sebuah tindakan kekerasan, sering merusak fasilitas publik, atau menutup jalan raya. Anehnya lagi, aksi-aksi mahasiswa yang kerap berakhir bentrok dengan aparat juga di sebut sebagai tindakan anarkisme. Jadi sejauh ini belum bisa dibedakan antara anarkis dengan tindakan brutal. Karena kurangnya minat untuk menelaah dan mempelajari sebuah pemahaman, terlebih karena aksi-aksi yang dilihat lebih dititik beratkan pada akibat yang ditimbulkannya. Padahal pengaruh sebuah sebab jauh lebih penting untuk di telaah sehingga tidak memunculkan kerancuan dalam menanggapinya. Kita seringkali menghakimi sebuah fenomena atau kasus tertentu hanya dengan informasi-informasi media yang belum tentu benar. Kita sering melupakan aspek terpenting dari sebuah kasus, yaitu pertanyaan

kenapa

seseorang

atau

kelompok

melakukan

tindakan

tersebut. Bisa saja dalam kasus pemilukada mojokerto sebenarnya mereka melakukan tindakan anarkis bukan karena mereka brutal, tapi keterbatasan informasilah yang menyebababkan mereka seperti itu. Dalam teori yang dicantumkan diatas, dapat diketahui bahwa tindakan anarkisme yang dilakukan oleh pendukung KH. Achmad Dimyati Rosyid merupakan suatu bentuk dari kekecewaan karena yang mereka dukung tidak terpilih menjadi

ketua daerah. Juga tidak menutup kemungkinan di awal memang terjadi jalinan kerja sama yang dilakukan oleh KH. Achmad Dimyati Rosyid dengan para pendukung yang bertujuan untuk membantu antara satu dengan yang lainnya. Secara status social memang para pendukung tersebut bukan termasuk dari familinya. Akan tetapi karena sudah terjadi kesepakatan kerja sama untuk menyongsong pilkada agar KH. Achmad Dimyati Rosyid dapat terpilih menjadi Ketua daerah. Namun fakta berkata lain. KH. Achmad Dimyati Rosyid kalah dalam pilkada tersebut. Sehingga timbullah tindakan anarkis yang dilakukan oleh mereka para pendukung KH. Achmad Dimyati Rosyid. Seperti yang telah diketahui , hanya dalamn hitungan menit masa sudah membakar 12 unit mobil dan merusak 21 mobil lainnya. Ada 10 unit mobil plat merah dan 2 mobil pribadi dibakar, 15 unit mobil plat merah lainnya dan 6 mobil pribadi dirusak. Tidak hanya itu, massa yang mendukung KH. Achmad Dimyati Rosyid juga melemparbom-bom Molotov ke beberapa kantor. Seperti ruang bagian keuangan, dan kantor Bapeda. Yang lebih parah yakni saat diruangan arsip bagian keuangan sehingga banyak arsip yang tertbakar. Untung tidak terdapat korban jiwa tragedi ini.

C. Penyelesaiain Masalah Selama ini konsolidasi politik dalam pesta demokrasi masih diwarnai sejumlah instabilitas yang menunjukan ada kelemahan dalam demokrasi. Yakni praktek kekerasan di masyarakat, terutama dalam Pemilu dan Pemilukada, politik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Problem pokoknya bukanlah karena masyarakat mojokerto memiliki watak dasar yang keras. Tapi lebih dikarenakan pendidikan politik dalam masyarakat sangatlah minim. Informasi-informasi yang muncul dari ego seseorang yang di inputkan kedalam pikiran masyarakat begitu melekat. Ditambah lagi dengan pemberitaan media yang selalu provokatif. Hal ini memicu sifat agresi yang memang sudah ada dalam setiap individu. Oleh karena itu sebaiknya

pemerintah ataupun elit politik melakukan tindakan represif untuk menghindari kekerasan seperti ini berupa : 1. Masalah demokrasi di pemilu harus diperhatikan regulasi, aktoraktor, dan kelembagaan parpol agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. 2. Sistem politik yang ada harus lebih baik, tidak tumpang tindih dll, sehingga

menciptakan

pemerintahan

yang

melindungi

masyarakatnya. Juga didukung etika agar menghasilkan demokrasi yang ada dan terbukanya konsolidasi demokrasi. 3. Media harus memberitakan segala informasi dengan berimbang. 4. Tokoh parpol/ calon pemimpin harus meninggalkan egonya demi kemslahatan bersama. 5. Masyarakat harus lebih jeli dalam menangkap informasi, agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.