Tugas Terstuktur Cover.docx

Tugas Terstuktur

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelebihan Dan Kekurangan Otonomi Daerah

Oleh KELOMPOK 5 1. Reza Kurniaty Umasangadji 2. Masahat M. Yamani 3. Akbar Hi. Ali

JURUSAN DIII KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TERNATE TAHUN AJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang “KELEBIHA DAN KEKURANGAN OTONOMI DAERAH ”

Tujuan penulis membuat makalah ini adalah dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . Dalam penyusunan makalah ini penulis banyak menemukankesulitan maupun hambatan dalam hal materi yang akan dibahas, buku referensi yang akandigunakan, keterbatasan buku referensi yang ada di perpustakaan, dan keterbatasan waktudalam penyusunan makalah ini. Walaupun

ditemukan

kesulitan

maupun

hambatan

dalam penyusunan makalah ini, penulis tetap berusaha dan bekerja keras untuk meng hadapi berbagai kesulitan maupun hambatan tersebut, sehingga makalah ini dapat ters elesaikan dengan baik dan maksimal.

TERNATE, 29 OKTOBER 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 4 A.

Latar Belakang................................................................................................... 4

B.

Tujuan Penulisan ............................................................................................... 5

C.

Rumusan Masalah .............................................................................................. 5

BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................. 6 A. Pengertian Otonomi Daerah .............................................................................. 6 B . Visi Otonomisasi Daerah ..................................................................................... 7 C. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Otonomi Daerah Kelebihan Otonomi Daerah . 8 BAB III PENUTUP .................................................................................................... 14 A. Kesimpulan ...................................................................................................... 14 B. Saran .................................................................................................................. 14 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 16

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959. Garis

perkembangan

sejarah

tersebut

membuktikan

bahwa

cita

desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya. Sebagai perwujudan dari cita desentralisasi tersebut, maka langkahlangkah penting sudah dilakukan oleh pemerintah. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah membuktikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini terus berlanjut. Sekalipun demikia, kenyataan membuktikan bahwa cita tersebut masih jauh dalam realisasinya. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah terwujud sebagaimana yang diharapkan. Kita nampaknya baru menuju kea rah Otonomi Daerah yang sebenarnya

4

B.

Tujuan Penulisan Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah tingkat I maupun Tingkat II mampu mengelola daerah nya sendiri. Untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sosial ekonomi yang merata.

C.

Rumusan Masalah Makalah ini di buat dengan rumusan masalah: 1. Apa itu Otonomi Daerah? 2. Apa itu visi otonomi daerah 3. Apa Kelebihan Dan kekurangan Otonomi Daerah

5

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Otonomi Daerah Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan.Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri.Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang di tetapkan oleh Pemerintahan Daerah. Pengertian yang memliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang,yaitu sebagai berikut: a. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah. b. Penyelenggaran urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksudkan di dalam UUD 1945. c. Pemerintah Daerah itu meliputi Bupati atau Walikota, perangkat daerah seperti Lurah,Camat serta Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi. d. DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat.Selain itu DPRD adalah suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Otonomi daerah adalah wewenang,hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus

6

berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batasbatas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah di mana prngaturan nya berdasarkan prakarsa sendiri namum sesuai dengan sistem NKRI. g. Di dalam otonomi daerah di jelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaiman tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B . Visi Otonomi Daerah Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan

pemerintahan

yang

responsif

terhadap

kepentingan

masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan 7

proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

C. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Otonomi Daerah Kelebihan otonomi daerah sesuai tujuannya terlihat jelas. Kelebihan ini diharapkan dapat benar-benar terjadi jika pelaksanaan otonomi daerah sesuai aturan. Kelebihan tersebut dilihat dari sudut pandang masyarakat daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 1. Prioritas Pembangunan Jelas Kelebihan pertama otonomi daerah adalah prioritas pembangunan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran. Karena jika semua diatur oleh pemerintah pusat, maka ada kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi daerah, kebutuhan masyarakatnya, dan aspirasi atau keinginan dari masyarakat daerah sendiri. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah bebas mengatur dan menyesuaikan pembangunan dengan kondisinya. Jika daerah mempunyai banyak sumber daya pertanian, maka pembangunan diprioritaskan kepada pertanian. Jika daerah membutuhkan banyak infrastruktur, maka alokasi dana pembangunan untuk infrastruktur.

8

2. Pembangunan Daerah Lebih Maju Pembangunan daerah dapat menjadi lebih maju. Ini adalah akibat dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan. Pelayanan dan kesejahteraan meningkat karena pembangunan lebih tepat sasaran. Daerah yang sebagain besar wilayahnya di tepi pantai dan penduduk bermatapencaharian nelayan, maka kebijakan akan diarahkan untuk pembangunagan perairan dan perikanan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan lebih cepat dirasakan. 3. Daerah Mengatur Pengelolaan Sendiri Otonomi daerah memungkinkan daerah mengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri. Pengelolaan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga tidak ada daerah yang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensinya. Dan daerah yang mempunyai lebih banyak sumber daya alam dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Daerah mengatur pendapatan dan pengeluarannya sesuai RAPBD yang telah disusun. 4. Kerjasama Terjalin dengan Rakyat Pemerintah daerah adalah yang paling dekat dengan rakyat. Seharusnya dengan otonomi daerah, aspirasi rakyat dapat lebih terserap dan diutamakan. Secara tidak langsung aka nada kerja sama yang terjalin baik antara pemerintah dengan rakyat 5. Mengurangi Tugas Pemerintah Pusat Adanya otonomi daerah mengurangi menumpuknya pekerjaan pemerintah pusat. Dengan demikian pekerjaan pemerintah pusat akan lebih efisien. Pemerintah akan lebih bisa berfokus kepada tugas yang menyangkut negara secara keseluruhan dan hubungan dengan luar negeri. Pemerintah pusat hanya tinggal menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya

9

pemerintah daerah, untuk selanjutnya membuat kebijakan yang bersifat nasional dan dapat diterapkan di semua daerah. 6. Mudah Menyesuaikan dengan Kebutuhan Khusus Daerah Otonomi daerah membuat pemerintah lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus daerah. Contoh dengan adanya daerah-daerah tertentu, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tentunya mendapat perlakukan berbeda sebagai ibu kota negara. Atau daerah Istimewa Yogyakarta yang arah pemerintahannya bergaya keraton sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Atau Nagroe Aceh Darusalam yang kebijakan pemerintahan daerahnya Islam sesuai aspirasi masyarakatnya. 7. Lebih Cepat dalam Menangani Kebutuhan Mendesak Untuk kebutuhan mendesak, adanya otonomi daerah akan mengefisiensikan waktu yang ada. Tidak perlu persetujuan dari pemerintah pusat untuk tindakan darurat. Misalnya untuk daerah yang terkena bencana alam longsor, maka pemerintah daerah dapat dengan cepat menyalurkan bantuan tanpa persetujuan pusat. 8. Mengurangi Kemungkinan Kesewenangan Pemerintah Pusat Otonomi daerah juga memnbatasi kekuasaan pemerintah pusat secara tidak langsung. Hal ini mengurangi kemungkinan kesewenangan pemerintah pusat menerapkan aturan dan kebijakan yang tidak sesuai aspirasi rakyat. Atau bahkan mencegah terjadi kediktatoran. 9. Meningkatkan Kualtas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik juga dapat ditingkatkan di daerah, karena pemerintahan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Kualitasnya dapat terjaga dan dapat diawasi.

10

10. Hubungan Harmonis Antar Daerah dan Pusat Adanya otonomi daerah juga menciptakan hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menjadi lebih harmonis. Karena setiap daerah mempunyai kewenangan mengatur daerah, tidak akan ada ketidakpuasan di sana. Tidak ada konflik kepentingan yang terjadi. 11. Efisiensi Waktu dan Biaya Otonomi daerah membuat efisiensi waktu dan biaya dalam segala bidang. Tidak semua

permasalahan

harus

diselesaikan

ke

pemerintah

pusat

yang

membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak. 12. Mengurangi Birokrasi Efisiensi waktu dan biaya akibat otonomi daerah juga mengurangi birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Bisa dibayangkan, jika hanya untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk saja harus ke pemerintah pusat.

Selain kelebihan, otonomi daerah mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan yang harus disadari sehingga bisa diminimalisir kejadiannya. Kekurangan yang dapat memacu semua pihak terkait untuk selalu intropeksi agar lebih banyak kelebihan yang dicapai daripada kekurangan. Kekurangan otonomi daerah tersebut, antara lain : 1.Pertentangan Peraturan Otonomi dapat membuat terjadinya pertentangan peraturan antara pemerintah daerah. Namun, meskipun demikian selama peraturan yang berbeda tersebut bisa saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah. Contoh pertentangan peraturan adalah adanya peraturan pelaksanaan hukum Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam. Bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia. Karena hal tersebut adalah keinginan

11

masyarakat dan dalam pelaksanaannya dalam saling melengkapi, juga menciptakan ketertiban, maka tidak ada hal negatif yang terjadi. 2. Pengawasan Lemah Pengawasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lemah. Pada beberapa kasus, hal tersebut memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa daerah yang sewenang-wenang. Untuk mengawasi hal ini, maka masyarakat daerah yang harus berperan aktif dalam daerahnya. 3. Rentan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pengawasan yang lemah, juga menyebabkan mudahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat pemerintah daerah. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara secara pribadi dapat terjadi. Korupsi dana pembangunan daerah yang paling banyak dilakukan. Selain itu, penyalahgunaan dalam bentuk kolusi dan nepotisme, di mana tidak adanya profesionalisme dalam pekerjaan juga marak. Setiap proyek pembangunan diserahkan kepada perusahaan milik pribadi atau keluarga tanpa melalui proses seharusnya banyak dilakukan. 4. Kesenjangan Antar Daerah Dampak negatif selanjutnya adalah kesenjangan antar daerah. Karena tidak semua wilayah mempunyai sumber daya yang banyak. Atau mungkin sumber daya yang banyak tetapi tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, terjadi kesenjangan antar daerah. Wilayah yang satu lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain. Cara mengatasi kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi harus diupayakan karena dapat memicu konflik antar daerah. 5. Koordinasi Sulit Banyaknya pemerintah daerah, berarti juga banyak organisasi dan instansi di bawahnya. Selain membuat lemahnya pengawasan, hal ini menyebabkan 12

koordinasi sulit. Pemerintah pusat tidak bisa melakukan kebijakan yang berada di luar wewenangnya dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Karena nantinya pemerintah daerah harus diikutsertakan dalam kewenangan tersebut. 6. Keseimbangan Kepentingan Sulit Tercapai Keseimbangan kepentingan sulit tercapai karena setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda. Untuk menyatukannya menjadi hal sulit. Apalagi menyeimbangkan kepentingan daerah yang satu dengan daerah lain. Perlu kebijakan kepala daerah dan ketegasan pemerintah pusat untuk mencapai keseimbangan. 7. Perlu Biaya Desentralisasi Seperti telah disebutkan, bahwa otonomi daerah atau desentralisasi berarti membuat bertambahnya pejabat di daerah. Secara birokrasi, ini lebih efisien waktu, tenaga , dan biaya. Namun secara keorganisasian, membutuhkan biaya lebih banyak. Sistem di daerah juga harus dibangun dengan biaya tidak sedikit hingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. 8. Kedaerahan Seharusnya, setiap wilayah mengusahakan upaya menjaga keutuhan NKRI. Otonomi daerah membuka peluang kedaerahan atau kelompok menjadi terbuka. Jika tidak dijaga, sikap mementingkan kelompok / wilayah / daerahnya lebih terasa dibandingkan kepentingan nasional 9. Keputusan Lebih Panjang Dalam hal yang mendesak, keputusan menjadi lebih cedpat. Namun, mencakup keputusan nasional alurnya bertambah panjang. Karena untuk menerapkan kebijakan nasional, pemerintah pusat harus mempertimbangkan aspirasi dari semua daerah. jJngan sampai kebijakan hanya menguntungkan daerah tertentu saja.

13

BAB III PENUTUP

A.

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi.

B. Saran Analisis Langkah-Langkah Yang Harus Diambil Pemerintah Dalam Mengontrol Otonomi Daerah: a. Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat propinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap. b. Menyusun

sebuah

rencana

implementasi

desentralisasi

dengan

memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut penjaminan kesinambungan pelayanan pada masyarakat,perlakuan perimbangan antara daerah-daerah,dan menjamin kebijakan fiskal yang berkelanjutan. c. Untuk mempertahankan momentum desentralisasi,pemerintah pusat perlu menjalankan segera langkah desentralisasi,akan tetapi terbatas pada sektor14

sektor yang jelas merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota dan dapat segera diserahkan. d. Proses otonomi tidak dapat dilihat sebagai semata-mata tugas dan tanggung jawab dari menteri negara otonomi atau menteri dalam negeri,akan tetapi menuntut koordinasi dan kerjasama dari seluruh bidang dalam kabinet (Ekuin,Kesra & Taskin, dan Polkam).

Upaya Yang Menurut Saya harus Dilakukan Pejabat Daerah Untuk Mengatasi Ketimpangan Yang Terjadi : 1) Pejabat harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga SDM yang berada di pusat dapat terdistribusi ke daerah. 2) Pejabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik dan keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa dan lainnya. 3) Pejabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur. 4) Adanya kerjasama antara pejabat dan masyarakat. 5) Dan yang paling penting pejabat harus tahu prinsip-prinsip otonomi.

15

DAFTAR PUSTAKA

Riwu Kaho, Josef, 1988, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

DR. Kaloh J, 2007, Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Jakarta, Rhineka Cipta.

http://susisitisapaah.blogspot.com/2011/03/sejarah-perkembangan-otonomidaerah-di.html

Marbun, BN. Otonomi Daerah 1945-2005. Jakarta: CV Muliasari, 2005. Mughni, A. Syafig. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Papringan Yogyakarta, 2007.

16