TUGAS SEJARAH INDONESIA ABAD KE-19 – 20 “MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA ABAD XIX”
Fauzan Risfar 1710713001 Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Padang 2019
MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA ABAD XIX
Setelah runtuhnya VOC, Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral bernama Herman Willem Deandels yang ditunjuk oleh penguasa Perancis pada tahun 1808. Akan tetapi kekuasaan itu tidak bertahan lama karena pada 1811 Inggris mengambil alih keuasaan di Hindia Belanda dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Dengan ditanda tanganinya Konvensi London, Hindia Belanda dikembalikan lagi ke Belanda pada tahun 1816. Belanda menghadapai berbagai permasalahan ekonomi dan oleh karena itu Belanda melakukan berbagai upaya agar bisa membantu keuangan di negeri induk, salah satunya adalah dengan cultuurstelsel. Ada berbagai kontroversi mengenai dampak dari cultuurstelsel, salah satunya adalah Boeke yang mengatakan sistem ini melahirkan ekonomi ganda yang merusak tatanan masyarakat desa prakapitalis (Elson, 1988:38-73). Namun, cultuurstelsel harus berakhir pada 1870 dan digantikan oleh ekonomi liberal. Setelah lahirnya Undang – Undang Agraria, pengusaha swasta Eropa diberikan peluang besar untuk melakukan usaha di Hindia Belanda. Akibatnya luas tanah yang dikuasai perkebunan swasta dan pemerintah untuk seluruh Jawa berbanding 97 : 3 (Simbolon,2006,154). Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Monetisasi tidak terjadi secara serentak di seluruh Jawa. Malahan monetisasi sudah dijalankan secara kecil – kecilan oleh penduduk
sebelum diberlakukannya
cultuurstelsel. Akan tetapi, sebagian besar monetisasi baru terjadi pada abad XIX melalui cultuurstelsel maupun perkebunan swasta. Monetisasi yang terjadi di Jawa
juga memberikan perubahan dalam struktur sosial ekonomi masyarakatnya, meskipun perubahan yang terjadi tersebut berbeda – beda setiap daerahnya.