Tugas Politik

CONTOH UMPAN BALIK DALAM SISTEM POLITIK Oleh: Febbie Ardilla Antriksa (0921105027) Sebelum masa jabatannya berakhir, DPR periode 2004/2009 mengesahkan beberapa undang-undang. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah pengesahan undangundang(UU) perfilman. Pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya. Dalam UU perfilman yang baru disahkan ini terdapat sejumlah pasal yang mengandung aturan baru dan sangat berbeda dengan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman. Beberapa pasal yang berbeda tersebut antara lain: 1. Pasal 6 yang mengatur secara rinci sejumlah larangan isi yang boleh ditampilkan dalam film. Film dilarang mendorong khalayak umum untuk melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, menonjolkan pornografi dan merendahkan harkat martabat manusia 2. Pasal 75 yang mengatur tentang hokum pidana bagi orang atau kelompok yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Pasal 18, mengatur tentang pembuatan film yang harus mengajukkan pendaftaran kepada menteri disertai judul, isi cerita dan rencana pembuatan film paling lambat 3 hari sebelum film mulai diproduksi. 4. Pasal 49, mengandung ketentuan bahwa insan perfilman berkewajiban memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat profesi dalam bidang perfilman yang dalam pasal 68 diatur bahwa sertifikasi profesi harus dilakukanoleh organisasi profesi , lembaga sertifikasi profesi, dan atau perguruan tinggi. Pengesahan UU ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat terutama dari insan perfilman yang sebagian besar menolak dan kecewa terhadap pengesahan UU ini, alasan mereka tidak setuju karena UU tentang perfilman ini dianggap dapat mematikan perfilman nasional yang mulai tumbuh dan mengekang kreativitas para sineas perfilman untuk mengeksplorasi peran. Selain itu beberapa orang beranggapan bahwa UU perfilman tersebut lebih mirip KUHP karena isinya tentang pidana, sanksi dan lebih banyak mengatur mengenai tata niaga perfilman. Salah satu cara agar tidak kecewa dengan keputusan pemerintah itu adalah dengan berpikir positif menganggap bahwa pemerintah membuat keputusan itu untuk memajukan industri perfilman agar bias sejajar dengan industri perfilman seperti Hollywood dan Bollywood. Namun bagaimanapun juga seharusnya pemerintah mendengarkan masukkan atau saran dari perwakilan insan perfilman karena mereka yang berkecimpung dalam bidang itu jadi mereka lebih mengerti tentang bidang yang ditekuninya. Lagipula pembiayaan pembuatan film ditanggung sendiri bukan dari pemerintah, maka berikanlah para pembuat film untuk menciptakan filmnya sendiri. Berkualitas atau tidak film yang dihasilkan, pasar yang akan menilainya.