Politik

Sistem Politik Indonesia Mata Kuliah yang disajikan oleh Penulis, mengasisteni Dr. Fisher Zulkarnaen, M.Sc. Berisi ringkasan materi dan informasi nilai yang diperoleh mahasiswa.

About Me Name: Uwes Fatoni Location: Bandung, Jawa Barat, Indonesia Staf Pengajar Fakultas Dakwah UIN SGD Bandung sejak tahun 2002.

Thursday, March 30, 2006 SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia Tanggal 28 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelakusaranan-tujuan dan pengambilan keputusan Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper). Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik : 1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang. 4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem. 5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. 6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang. Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal: a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik. b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik PROSES POLITIK DI INDONESIA Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini: - Masa prakolonial - Masa kolonial (penjajahan) - Masa Demokrasi Liberal - Masa Demokrasi terpimpin - Masa Demokrasi Pancasila - Masa Reformasi Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek : • Penyaluran tuntutan • Pemeliharaan nilai • Kapabilitas

• Integrasi vertikal • Integrasi horizontal • Gaya politik • Kepemimpinan • Partisipasi massa • Keterlibatan militer • Aparat negara • Stabilitas Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut : 1. Masa prakolonial (Kerajaan) • Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi • Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan • Kapabilitas – SDA melimpah • Integrasi vertikal – atas bawah • Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan • Gaya politik - kerajaan • Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan • Partisipasi massa – sangat rendah • Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang • Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah • Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang 2. Masa kolonial (penjajahan) • Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi • Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham • Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah • Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis • Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi • Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah) • Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat

• Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada • Keterlibatan militer – sangat besar • Aparat negara – loyal kepada penjajah • Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah 3. Masa Demokrasi Liberal • Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani • Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi • Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial • Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas • Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator • Gaya politik - ideologis • Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928 • Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta • Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil • Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai • Stabilitas - instabilitas 4. Masa Demokrasi terpimpin • Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas • Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah • Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju • Integrasi vertikal – atas bawah • Integrasi horizontal – berperan solidarity makers, • Gaya politik – ideolog, nasakom • Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik • Partisipasi massa - dibatasi • Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan • Aparat negara – loyal kepada negara • Stabilitas - stabil 5. Masa Demokrasi Pancasila

• Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi • Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM • Kapabilitas – sistem terbuka • Integrasi vertikal – atas bawah • Integrasi horizontal - nampak • Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan • Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI • Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi • Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI • Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar) • Stabilitas stabil 6. Masa Reformasi • Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi • Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi • Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah • Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas • Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia) • Gaya politik - pragmatik • Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi • Partisipasi massa - tinggi • Keterlibatan militer - dibatasi • Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah • Stabilitas - instabil

Berisi ringkasan materi dan informasi nilai yang diperoleh mahasiswa.

Thursday, March 30, 2006 KEWENANGAN DAN LEGITIMASI Materi Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik tanggal 29 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag KEWENANGAN Definisi Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral – menentukan siapa yang berhak memerintah - mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi Sumber kewenangan 1. Tradisi – keluarga atau darah biru 2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan 3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin 5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek Tipe kewenangan 1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan 2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap Peralihan kewenangan a. Turun temurun – keturunan atau keluarga

b. Pemilihan – langsung atau perwakilan c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan. Sikap terhadap kewenangan 1) Menerima 2) Mempertanyakan (skeptis) 3) Menolak 4) Kombinasi LEGITIMASI Definisi Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up) Objek legitimasi 1. Masyarakat politik - krisis identitas 2. Hukum - krisis konstitusi 3. lembaga politik - krisis kelembagaan 4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan 5. kebijakan - krisis kebijakan krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi. Kadar legitimasi a. pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya b. berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya. c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan. d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah. Cara mendapat legitimasi

1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan. 2. materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll. 3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum. Tipe legitimasi 1. Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan 2. ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya. 3. kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi 4. prosedural – peraturan perundang-undangan 5. instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil. Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental. Manfaat legitimasi 1. 2. 3. 4.

menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial mengatasi masalah lebih cepat mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan

Krisis legitimasi 1. 2. 3. 4.

peralihan prinsip kewenangan persaingan yang tajam dan tidak sehat pemerintah tidak memenuhi janjinya sosialisasi kewenangan berubah

timbullah kekecewaan dan keresahan yang menimbulkan krisis legitimasi. posted by Uwes Fatoni at 7:13 AM 0 comments

KEKUASAAN DAN PENGARUH POLITIK Materi Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik tanggal 22 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaan - Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela. - Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi

- Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari - Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan. - Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan. Jadi kekuasaan itu apa? Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum. Unsur kekuasaan terdiri dari ; • • •

Tujuan Cara Hasil

Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami makna kekuasaan, yaitu : 1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia 2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain 3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah 4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah 5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuasaan itu. 6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya. 7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk 8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan 9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum 10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu : a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual. b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif) c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.

d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang. e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan. Jadi kekuasaan biasanya berkaitan dengan ; - Bagaimana dilaksanakan - Bagaimana didistribusikan - Mengapa ada yang punya kekuasaan lebih dari yang lain Sumber kekuasaan terdiri dari ; 1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll 2. kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll 3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui. 4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola. 5. jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan. 6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll. 7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik. Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan • •

waktu dan keterampilan minat dan perhatian

Empat hal ini menjadi penunjang seseorang yang punya sumber kekuasaan menjadi penguasa. Karena kekuasaan cenderung berkembang biak Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal : a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll. b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat : - Kuat motivasi untuk mencapai tujuan - Mempunyai harapan untuk berhasil - Punya persepsi mengenai biaya dan resiko - Punya pengetahuan tentang cara mencapainya. Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari : 1- Jumlah individu yang dikendalikan 2- Bidang kehidupan yang dikendalikan 3- Kedalaman pengaruh kekuasaan Kekuasaan harus didistribusikan dengan cara ;

a- Model elit memerintah b- Model pluralis c- Model populis posted by Uwes Fatoni at 7:11 AM 0 comments

SEJARAH DAN TEORI ILMU POLITIK Materi Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik Tanggal 15 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut; a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles. b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra. c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah e. Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi. Sejarah secara sempit - Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara. - Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah - Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies - Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science - Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College. - Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA) - Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science Dalam Buku Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu: 1. Teori Politik

2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah) 3. Partai 4. Hubungan Internasional (politik internasional, organisasi, hukum) TEORI ILMU POLITIK Teori politik adalah generalisasi dari phenomena-phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari : - Tujuan politik - Cara mencapai tujuan politik tersebut - Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut - Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu : 1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis. 2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kekuasaan Pendidikan Kekayaan Kesehatan Keterampilan Kasih sayang Kejujuran/keadilan Keseganan

Adapun konsep-konsep dalam ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah: a. Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat dan pelaksanan kebijakan b. Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasi c. Konflik dan konsensus d. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan Ilmu politik tidak berdiri sendiri namun memiiki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sejarah, filsafat, hukum (tiga ilmu penting yang mempengaruhi politik), sosiologi, antrophologi, ekonomi, geographi dan psikologi sosial. posted by Uwes Fatoni at 7:04 AM 0 comments

Wednesday, March 08, 2006 Materi Perkuliahan tanggal 8 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag

Definisi Pengantar Ilmu Politik Ilmu Politik adalah ilmu yang mengkaji tentang politik Terdapat 5 pandangan tentang politik : 1. Klasik Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa berupa - Nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll - Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas Pandangan politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat realitas. 2. Kelembagaan Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komuntas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. 3. Kekuasaan Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia sedang berpolitik. Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll. 4. Fungsionalisme Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton “The Authoritative allocation of values for a society” Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when, how” Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana Siapa bisa orang, lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll. When ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu

How cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif. Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki kepentingan tersendiri. 5. Konflik Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik. Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi. Jadi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ilmu politik muncul sejak zaman Yunani dengan adanya polis (negara kota) Menjadi ilmu yang mapan sejak abad ke-18 Di indonesia juga ada buku tentang ilmu politik seperti kitab negara kertagama dan babad tanah jawi. Pendekatan dalam ilmu politik 1. Pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dll. 2. pendekatan tradisional berhubungan dengan nilai, filsafat. Ilmu politik berkaitan dengan a. Negara b. Kekuatan c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif) d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya) e. Pembagian atau alokasi sumber posted by Uwes Fatoni at 8:00 AM 0 comments

Saturday, February 25, 2006 SILABUS MATA KULIAH

PENGANTAR ILMU POLITIK Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik Bobot : 2 (dua) SKS Jurusan : se-Fakultas Dakwah UIN SGD Bandung Deskripsi : Politik memainkan peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan manusia. Tidak berlebihan bila ada pendapat yang menyatakan bahwa hampir sebagian besar kehidupan manusia ditentukan dan diatur oleh politik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia sebagai zoon politicon. Sebagai suatu ilmu,

politik tentu saja memiliki konsep, teori maupun metodologi tersendiri sebagaimana lazimnya ilmu-ilmu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini disajikan sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana politik yang sebenarnya. Secara spesifik, dalam pengenalan terhadap mata kuliah ini akan dikaji mengenai teori, konsep maupun analisis yang bersifat kritis terhadap 5 (lima) unsur pokok politik, yaitu: negara, kekuasaan, kebijakan, authority of delegation, dan nilai-nilai politik. Tujuan : 1. Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan. 2. 2. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis, partisipasif dan responsif terhadap berbagai persoalan perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Kompetensi : 1. Mampu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan politik yang menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. 2. Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebiajakan politik. 3. Keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis dan etis. 4. Mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut publk yang disebabkan oleh kebijakan politik. 5. Ikut serta dalam menciptakan dan mengembangkan kultur demokratis. Indikator Kompetensi : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan makna politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Memahami pengaruh kekuasaan politik pada kelembagaan-kelembagaan politik yang ada. 3. Dapat menjelaskan makna kewenangan dan legitimasi dalam proses politik di Indonesia. 4. Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh dan proses politik. 5. Mampu merumuskan proses penyelesaian konflik secara damai, etis dan demokratis. 6. Mampu merumuskan nilai-nilai politik yang demokratis dan berkeadaban. 7. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih bertanggung jawab dalam proses politik. 8. Mampu menganalisis peluang dan tantangan pembangunan di bidang politik Pokok bahasan : 1. Pengertian politik 2. Sejarah perkembangan ilmu politik 3. Konsep dan teori ilmu politik 4. Kekuasaan dan pengaruh politik 5. Kewenangan dan legitimasi struktur politik 6. Kepemimpinan politik 7. Keputusan politik dan kebijakan umum 8. Konflik dan proses politik 9. Perilaku dan partisipasi politik 10. Pendidikan politik 11. Nilai-nilai politik 12. Analisa politik Referensi :

1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996 2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992 3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988 5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997 6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980 7. Inu Kencana Syafe’I, P

Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini disajikan sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana sistem politik Indonesia. Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

BUDAYA DAN STRUKTUR POLITIK Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia Tanggal 21 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni, M.Ag Sistem politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern Sistem politik itu sangat luas namun bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut pandang yatu kultur (budaya) atau struktur (lembaga). BUDAYA POLITIK Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada teknologi. Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung atau antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum atau opini publik. Tipe budaya politik 1. Budaya parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya kepada pemimpin lokal seperti suku.

2. Budaya Kaula artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input. 3. Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik. 4. budaya politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu budaya, sekalipun sekarang banyak negara sudah maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. Ketika melihat budaya politik di Indonesia kita bisa melihat dari aspek berikut: a. Konfigurasi subkultur. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam, namun semuanya sudah melebur menjadi satu bangsa sehingga tidak muncul kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda dengan india yang subkulturnya sangat beragam bahkan terjadi sekat antar kasta. b. Bersifat Parokial kaula. Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih berpendidikan rendah maka budaya politiknya masih bersifat parokial kaula. c. Ikatan primordial, sentimen kedaerahan masih muncul apalagi ketika Otonomi Daerah diberlakukan. d. Paternalisme, artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS) e. Dilema interaksi modernisme dengan tradisi. Indonesia masih kuat dengan tradisi namun modernisme mulai muncul dan menggeser tradisi tersebut sehingga memunculkan sikap dilematis. STRUKTUR POLITIK Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik. Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan. Berdasarkan jenisnya mesin politik terbagi dua yaitu : 1. Mesin politik Informal - Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi • Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority) • Golongan buruh • Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority - Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau seniman - Kenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan penekan. 2. Mesin politik formal

Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika : - Legislatif - Eksekutif - Yudikatif Fungsi Politik 1. Pendidikan politik 2. Mempertemukan kepentingan atau mengakomodasi dan beradaptasi 3. Agregasi kepentingan yaitu menyalurkan pendapat masyarakat kepada penguasa, disini penyalurnya berarti pihak ketiga 4. Seleksi kepemimpinan 5. komunikasi politik yaitu masyarakt mengemukakan langsung pendapatnya kepada penguasa demikian pula sebaliknya.

KOMUNIKATOR POLITIK Materi Perkuliahan Komunikator Politik Tanggal 27 Maret 2006 Oleh Uwes Fatoni Siapapun yang berada dalam setting politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang disebut komunikator politik dalam peristiwa politik itu bisa anggota KPUD, kandidat cabup/cawalkot, tim suksesi bahkan masyarakat yang memilih dan tidak memilih sekalipun mereka semua merupakan komunikator politik. Dalam Kaitan materi ini komunikator yang dimaksud adalah komunikator politik yang utama atau komunikator utama dalam politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya kemudian komunikator politik ini akan dititiktekankan kepada pemimpin dalam proses politik. Terdapat 3 kategori komunikator politik utama yaitu: 1. Politikus (politics disingkat pols) Politikus adalah orang yang dipilih, ditunjuk ata pejabat karier yang direkrut menjadi pegawai negeri. Politikus terdiri dari 2 jenis a. wakil suatu kelompok/langganan, disebut juga makelar, yaitu orang yang melakukan politik dengan tujuan kepentingan politik kelompoknya. Ini seperti politik dagang sapi. b. Ideolog atau orang yang mengejar tujuan untuk kebajikan lebih luas, bahkan mereka ingin melakukan reformasi atau revolusi sekalian. Para ideolog ini biasanya disebut pesilat lidat yaitu orang yang menawarkan gagasan lebih baik. Politikus bisa dilihat dari 3 hal - orang yang berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah - berpandangan nasional atau subnasional (daerah)

- berurusan dengan masalah ganda atau tunggal. 2. Profesional (pros) Kelompok profesional ini muncul karena adanya media massa seperti koran atau televisi dan media khusus seperti majalah atau radio. Profesiona disebut juga makelar simbol yaitu orang yang menerjemahkan sikap pengetahuan dan minat suatu komunikast bahasa ke dalam komunitas bahasa lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional ini dapat dibagi menjadi 2 jenis : a. Jurnalis yaitu karyawan organisasi berita. Jurnalis ini memiliki fungsi : - Mengatur pemimpin pemerintah berbicara satu sama lain. - Menghubungkan pemimpin pemerintah dengan publik umum - Menghubungkan publik umum dengan pemimpin pemerintah. b. Promotor, yaitu orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu seperti : - Agen publisitas tokoh masyarakat - Personel humas organisasi masyarakat atau swasta. - Sekretaris pers kepresidenan. - Personel periklanan Perbedaan antara jurnalis dengan promotor adalah : • tingkat ketidakbergantungan pekerjaan pada perintah majikan • tergantung pada sumber/khalayak 3. Aktivis politik (voluntary disebut juga vols) Aktivis politik adalah orang yang terjun ke dalam politik hanya part time (waktu senggang) maka disebut juga volunteer atau sukarelawan. Aktivis politik terdiri dari 2 jenis : a. Juru bicara kepentingan terorganisasi. Ia menjadi juru bicara atau penyambung lidah kepentingan organisasi contohnya pemimpin gerakan sosial, hasyim muzadi juru bicara Ormas NU. b. Pemuka pendapat, yaitu orang yang dihormati, diminta petunjuk dan informasi oleh masyarakat berkaitan dengan suatu peristiwa politik. Biasanya pemuka pendapat berfungsi untuk : - Mempengaruhi keputusan orang lain - Meyakinkan orang lain kepada cara berpikir mereka - Meneruskan informasi politikd ari media ke masyarakat. Dari pembahasan tentang komunikator politik di atas kita bisa melihat tugas komunikator yaitu:

1) perwakilan, terdiri dari wakil partai, jurnalis, juru bicara 2) persuasif, terdiri dari ideolog, promotor dan pemuka pendapat. Ketika berbicara tentang kepemimpinan maka kita akan membahas tentang proses kelompok, pengaruh kepribadian, seni meminta kerelaan, pengaruh dan interaksi. Berdasarkan teorinya maka kepemimpinan terbagi kepada 3 hal: 1. Sifat tersendiri, ini sesuai dengan teori orang besar bisa manusia ulung, pahlawan atau pangeran yang menjadi penguasa, contohnya Napoleon, Gandhi. 2. Konstelasi sifat, pemimpin dalam teori ini memadukan sifat dalan sindrom kepemimpinan, seorang pemimpin muncul karena punya kelebihan tertentu dalam dirinya seperti lebih besar, lebih tinggi, lebih cerdas dll. 3. Situasional, kepemimpinan itu ditentukan oleh waktu, tempat dan keadaan. Situasi menentukan siapa pemimpin dan siapa yang dipimpin. Seorang pemimpin partai tingkat kecamatan dia adalah pemimpin di wilayahnya tapi menjadi yang dipimpin ketika berada di partai tingkat kabupaten. 4. interaksi, artinya kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dengan kebutuhan atau pengharapan pengikut serta situasi yang melingkupinya. Komunikator politik sebagai pemimpin politik dibahas dalam 6 aspek : a. Sifat kepemimpinan politik - Memimpin dengan titik tekan pada tugas, ini biasanya disebut administrator seperti Bung Hatta. - Memimpin berdasarkan emosi, ini disebut pula solidarity making (pencipta solidaritas) disimbolkan dalam diri Bung Karno yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan kemampuan retorikanya b. Tipe pemipin - Pemimpin organisasi yaitu pemimpin formal seperti politikus, profesional atau aktivis juru bicara - Pemimpin simbolik yaitu pemimpin nonformal seperti pemuka pendapat. c. Ikatan Komunikasi Ikatan komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan keuntungan yang diperoleh diantara keduanya. Keuntungan itu bisa berupa : - Keuntungan material seperti harta, tanah dll - Keuntungan solidaritas yaitu kebanggaan karena menjadi anggota organisasi tertentu. - Keuntungan ekspresif yaitu nilai seseorang atau juga keterwakilan pendapat masyarakat oleh seorang pemimpin. d. Citra pemimpin politik yaitu persepsi masyarakat tentang peran politik seseorang seperti pengalamannya dan gaya politik seseorang seperti kejujuran dan intelegensianya. e. Karakter komunikator. Seorang komunikator politik bisa dilihat dari karakter (ciri) yang dibawanya seperti sosioekonominya yang tinggi, gelar akademisnya, posisinya dalam organisasi dll.

f. Pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin dalam komunikasi politik dilakukan dengan pemilihan (umum) seperti presiden, ditunjuk seperti menteri atau diangkat melalui rekrutmen negara (pejabat karier) seperti dirjen. posted by Uwes Fatoni @ 7:03 AM 0 comments

Monday, March 20, 2006 Perkuliahan tanggal 20 Maret 2006 Oleh : Uwes Fatoni, M.Ag Kajian Komunikasi politik biasanya berpusat pada pembahasan tentang Opini publik. Hal ini terjadi karena sasaran komunikasi politik sendiri adalah bagaimana bisa menguasai dan mengarahkan opini publik sehingga bisa memberi manfaat bagi pelaku komunikasi politik (komunikator) Sebelum membahas opini publik terlebih dahulu akan dibahas tentang cara memahami perilaku manusia. Menurut Dan Nimmo perilaku manusia dibagi kepada 3 bagian yaitu: Aksi Diri, yaitu perilaku atau tindakan yang berasal dari kekuatan sendiri, perilaku ini berasal dari faktor psikologis pribadi seseorang. Seperti anak kecil yang senang bermain dengan teman-temannya atau ada juga yang senang menyendiri atau pemalu. Interaksi, yaitu perilaku yang muncul karena ada sebab akibat. Perilaku ini berasal dari faktor sosial. Seseorang melakukan kegiatan A karena melihat orang lain berbuat serupa, atau karena dibujuk oleh orang lain. Transaksi, yaitu perilaku yang berdasarkan nilai baik bersifat fisik, sosial atau abstrak. Perilaku seseorang muncul setelah adanya pertimbangan berdasarkan interpretasi. Perilaku ini termasuk kepada interaksionisme simbolik. Kita kaji kembali pengertian dari Komunikasi Politik. Komunikasi biasanya diartikan sebagai pembagian sesuatu diantara manusia, bisa berupa informasi, gagasan, perilaku, pengertian atau pengalaman. Menurut Dan Nimmo Komunikasi diartikan sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Komunikasi dalam pengertian yang dasar bisa dilihat dari pendapat Harold Laswell, yaitu who says what, in which channel, to whom with what effect. Dari pengertian ini diperoleh unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator (who), komunikan (whom), pesan (what), media (channel) dan pengaruh (effect). Adapun politik didefinisikan secara beragam. Ada yang mengartikannya sebagai kebijakan umum, ada juga kekuasaan, bahkan ada yang menyamakan politik dengan konflik. Menurut Harold Laswell politik adalah who gets what, when, how artinya siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Menurut Dan Nimmo politik diartikan sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik. Akhirnya kita bisa mengetahui apa itu komunikasi politik berdasarkan dua pengertian diatas. Komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, komunikan politik, pesan politik, media politik dan efek politik. Komunikator politik itu terdiri dari 3 jenis : a) Politikus, yaitu orang yang terjun dalam dunia politik, baik calon maupun yang memegang jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif (pols) b) Profesional, yaitu orang yang menginterpretasikan kejadian politik seperti wartawan, atau PR (humas). Kelompok ini dikenal dengan sebutan “profs” c) Aktivis, yaitu orang yang mempunyai kepedulian dengan masalah politik dalam istilah lain voluntary (sukarelawan) yang kemudian disebut “vols” Opini Publik Berbicara tentang opini publik maka kita harus mengkaji dulu definisi opini. Opini adalah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek dan situasi tertentu. Opini memiliki beberapa proses yang dikenal dengan konstruksi, yaitu : Konstruksi personal. Opini berupa pengamatan dan interpretasi atas sesuatu secara sendiri-sendiri dan subjektif. Konstruksi sosial. Konstruksi ini terdiri dari

- Opini kelompok. Opini pribadi di atas kemudian diangkat dalam kelompok tertentu. Maka jadilah opini kelompok. - Opini rakyat Opini yang tersistematiskan melalui jalur yang bebas seperti pemilihan umum atau hasil polling. - Opini massa yaitu opini yang berserakan, ini bisa berbentuk budaya atau konsensus. Inilah yang oleh para politikus disebut sebagai opini publik. Konstruksi politik. Ketiga opini hasil konstruksi sosial diatas dihubungkan dengan kegiatan pejabat publik yang mengurus masalah kebijakan umum. Inilah opini publik yang dikaji dalam komunikasi politik. posted by Uwes Fatoni @ 7:48 AM 0 comments

Tuesday, March 07, 2006 Materi Perkuliahan tanggal 6 Maret 2006 Oleh Drs. Zaenal Mukarrom, M.Si Komunikasi politik berbeda dengan politik komunikasi Komunikasi politik artinya politik sebagai pesan-pesan komunikasi Politik komunikasi maksudnya mengkaji komunikasi dari aspek politiknya. Politik terdiri dari 1. 2. 3. 4. 5.

Pengaruh Kewenangan Kebijakan Umum Distribusi Kekuasaan Nilai

Komunikasi politik terdiri dari 1. Komunikator politik Personal, kelompok, lembaga, atau negara 2. Komunikan politik Masyarakat lingkup kecil atau masyarakat umum 3. Pesan politik Kampanye, propaganda 4. Media Politik Mimbar, Pers, Elektrotik dll 5. Efek Persuasif dan koersif posted by Uwes Fatoni @ 3:05 AM 0 comments

Saturday, February 25, 2006 SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah : Komunikasi Politik Semester : VI Jurusan : Humas

Deskripsi Mata Kuliah ini menjelaskan gambaran umum tentang proses komunikasi dalam kegiatan politik. Komunikasi politik dibahas secara khusus karena perbedaan-perbedaan penting dari komunikasi pada umumnya. Karena itu, perkuliahan ini menjelaskan serta memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep, proses, model serta dimensi-dimensi komunikasi politik.

Materi Pokok 1. Pengertian Komunikasi Politik 2. Model Komunikasi Politik 3. Perkembangan Pemikiran Komunikasi Politik 4. Komunikator Politik 5. Bahasa Politik 6. Semiotik dan Pragmatik 7. Identifikasi dan Karakteristik Komunikasi Politik 8. Persuasif Politik 9. Media dan Saluran politik 10. Efek Komunikasi Politik 11. Opini Politik 12. Sosialisasi Partisipasi 13. Perubahan Politik