Tugas Pa Afif.docx

MAKALAH KEDUDUKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia Dosen pengajar : Afif Khalid, S.H.I, S.H, M.H.

Disusun oleh : NAMA : PRAYUDA WIJAYA KUSUMA NPM : 17810139

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL–BANJARI FAKULTAS HUKUM 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik, dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi siapa pun.

Banjarbaru, Desember 2017

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN Latar belakang............................................................................................................................1 1.1 Rumusan Masalah................................................................................................................1 1.2 Tujuan Penulisan..................................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian hukum perdata, baik dalam arti luas maupun arti sempit...................................2 2.2 Hukum perdata material dan hukum perdata formal............................................................3 2.3 Sumber hukum perdata.........................................................................................................3 2.4 Kedudukan hukum perdata di Indonesia..............................................................................4 BAB III PENUTUP 3.1 SIMPULAN..........................................................................................................................5 3.2 SARAN.................................................................................................................................5 DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang diatur dalam Hukum Perdata hanya hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang perorang, jika diluar dari itu bukan termasuk wewenang hukum perdata. Hukum perdata dapat lahir dari UU dan Perjanjian. Hukum Perdata mempunyai sumber referensi utama yang disebut dengan KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau yang biasa dikenal dengan sebutan BW (Burgerlijk Wetboek). Jadi jangan bingung kalau sewaktu-waktu ada keterangan pasal yang ditulis Pasal 1028 BW, itu sama saja dengan Pasal 1028 KUHPer. Pembagian Hukum Perdata dapat dikelompokkan berasal dari dua kategori. Pertama, pembagian Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan, yang menyebutkan bahwa Hukum Perdata terdiri atas hal-hal tentang orang, tentang keluarga, tentang harta kekayaan, tentang waris. Kedua, pembagian hukum menurut KUHPer disesuaikan dengan buku-buku yang ada di KUHPer.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa pengertian hukum perdata, baik dalam arti luas maupun arti sempit ? 2. Apa maksud dari hukum perdata material dan hukum perdata formal ? 3. Apa sumber hukum perdata ? 4. Bagaimana kedudukan hukum perdata di Indonesia ? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian dari hukum perdata, baik dalam arti luas maupun arti sempit 2. Untuk mengetahui maksud dari hukum perdata material dan hukum perdata formal 3. Untuk mengetahui sumber hukum perdata 4. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perdata di Indonesia

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Perdata Arti Luas dan Sempit Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu burgerlijkrecht Wetboek (B.W) pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah: “Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi” Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah: “Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan juga Kitab Undang-Undang hukum dagang Wetboek van Koophandel (WVK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya seperti peraturan yang ada dalam KUHPerdata, KUHD, serta sejumlah undangundang tambahan (UU pasar modal, UU tentang PT dan sebagainya)). Hukum perdata dalam arti sempit yaitu hukum perdata sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata saja.

2

2.2 Pengertian Hukum Perdata Material dan Formal 1. Hukum Perdata Material Pengertian hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. 2. Hukum Perdata Formal Pengertian hukum perdata formal adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum Acaara. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/ melaksanakan isi peraturan. 2.3 Sumber Hukum Perdata Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat dima na hukum perdata di temukan. Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam. Yaitu KUH perdata ,traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu: 1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia Belanda 2. KUHPerdata (BW) 3. KUH dagang 4. UU No 1 Tahun 1974 5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.

3

2.4 Kedudukan hukum perdata di Indonesia Kedudukannya sekarang adalah sebagai Kitab Undang-Undang Perdata saja yaitu acuan dari unsur keseluruhan kegiatan hukum perdata tetapi menurut saya kuhperdata yang sekarang lebih pantas di sebut sebagai pedoman saja karena di dalam KuhPerdata tersebut banyak pasal-pasal yang tidak lengkap dan bertentangan dengan undang-undang sehingga lebih pantas di sebut sebagai Pedoman saja.

4

BAB III PENUTUP

3.1 SIMPULAN Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum perdata

formal adalah menunjukkan

cara

mempertahankan

atau

menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Dalam hukum perdata juga ada asas-asa dan juga sumber-sumber hukum, sejarah hukum perdata di Indonesia juga tak lepas dari Belanda. Kedudukannya sekarang adalah sebagai Kitab Undang-Undang Perdata saja yaitu acuan dari unsur keseluruhan kegiatan hukum perdata tetapi menurut saya kuhperdata yang sekarang lebih pantas di sebut sebagai pedoman saja karena di dalam KuhPerdata tersebut banyak pasal-pasal yang tidak lengkap dan bertentangan dengan undang-undang sehingga lebih pantas di sebut sebagai Pedoman saja.

3.2 SARAN Saya menyadari bahwa makalah yang saya buat jauh dari pada sempurna dan juga masih banyak kesalahan, untuk itu saya harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dalam pembuatan makalah selanjutnya menjadi lebih baik, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita.

5

DAFTAR PUSTAKA

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-hukum-perdata.html http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html http://rezarizkyfarza.blogspot.co.id/2013/05/hukum-perdata.htm

2