Tugas Makalah Ips Masa Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin.docx

TUGAS MAKALAH IPS

KONDISI MASYRAKAT INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Disusun oleh : Kelompok 2 (dua) 1. Istina Meldiana 2. Arya Anggara 3. Dimas Mulyana 4. Candra Cahyadi 5. Julian Kelas 9C

MTs NEGERI BANJAR KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2018-2019

KONDISI MASYRAKAT INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN A. KONDISI MASYRAKAT INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN Indonesia dalam waktu cukup lama mengalami masa demokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga awal pemerintahan Orde Baru. Dalam masa Demokrasi Liberal, rakyat suaranya terpecah dalam berbagai aliran. Sementara, pers yang diberi kebebasan penuh menyuarakan pendapat masing-masing dan saling serang tanpa adanya larangan. Setelah Dekrit 5 Juli 1959, kekuasaan pemerintahan lebih banyak di tangan Bung Karno, baik dalam kegiatan politik maupun ekonomi. Sebagai hasil Pemilu 1955, PKI menduduki peringkat keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Karena itu, Bung Karno melontarkan gagasan Kabinet Berkaki Empat dengan mengikutsertakan PKI. Namun, gagasannya menimbulkan pro dan kontra. Termasuk, PNI yang dekat dengan Bung Karno, turut menolaknya. Jangan ditanya bagaimana sikap Masyumi yang menganggap PKI sebagai musuh bebuyutannya. Dalam situasi politik yang memanas ini tidak mengurangi kegiatan remaja dalam mencari hiburan yang kala ini masih sangat minim. Yang paling banyak kami datangi adalah bioskop yang terbagi dalam kelas-kelas; balkon, loge, dan stales. Sayangnya bioskop satu-satunya hiburan yang paling digandrungi oleh rakyat kala itu juga tidak luput dari aksi-aksi protes dari kelompok kiri yang makin berperan setelah Dekrit Presiden. Menjelang G30S/PKI, tepatnya pada 1965, bioskop tidak boleh lagi memutar film-film Barat dan digantikan dengan film-film dari negara-negara sosialis yang berbau politik dan ideologi kiri. Rakyat yang haus hiburan merasakan hilangnya film-film Barat. Apalagi, di masa itu belum satu pun mal yang muncul yang sekarang ini jumlahnya se-abreg-abreg. Pada 1960-an sering disebut sebagai zaman Orde

1

Lama dengan semboyan "politik sebagai panglima". Terus terang, PKI waktu itu sudah memiliki kader-kader yang tangguh dalam bidang politik. Banyak pelajar yang tergabung dalam organisasi IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) yang prokiri. Untuk mengimbangi kelompok kiri ini, pemuda pelajar nonkomunis mendeklasikan IPPI Pancasila. Pertentangan paling keras pun terjadi dalam organisasi mahasiswa antara kelompok kiri yang dimotori CGMI dan lawannya HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam. Menjelang meletusnya G30S/PKI, organisasi mahasiswa kiri makin sering melakukan demo-demo menuntut HMI dibubarkan. Dalam salah satu rapat CGMI di Istora Senayan, di hadapan Bung Karno Ketua CC PKI DN Aidit mengatakan dengan lantang: CGMI lebih baik mengganti celana dengan kain jika tidak sanggup membubarkan PKI. Dalam situasi politik yang makin panas, harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras makin naik harganya. Karena, sebagian rakyat harus antre untuk mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya, pers asing (Barat) waktu itu menuduh "Indonesia akan kolaps" yang dibantah keras Bung Karno. Di masa Bung Karno ini, terutama saat pembebasan Irian Barat (kini Papua), perusahaan-perusahaan Belanda dinasonalisasi. Termasuk, perusahaan minyak Pertamina dengan mengangkat Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama. Dia ditunjuk Jenderal Nasution. Waktu itu, warga Belanda yang tinggal di Indonesia makin menciut jumlahnya. Meski Hotel Indonesia (HI) baru dibangun pada awal 1960-an menjelang Asian Games II, Jakarta sudah memiliki hotel yang megah yang terletak di Jalan Gajah Mada, yakni Hotel Des Indes (baca Disain) dalam bahasa Prancis yang berarti Hindia. Sejak dibangun pada abad ke-19, tamu-tamu yang menginap di hotel yang memiliki pekarangan luas ini adalah para pejabat kolonial, para sultan, dan bupati. Setelah kemerdekaan, hotel ini menjadi tempat sementara para diplomat asing. Hidangan yang terkenal di hotel ini adalah rijstafel. Hotel yang telah berusia satu abad ini dihancurkan pada 1970-an dan dijadikan pertokoan Duta Merlin hingga sekarang.

2

B. MASA DEMOKRASI LIBERAL 1. Kehidupan Politik a. Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang berdiri sebagai hasil dari KMB berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS didirikan di atas Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan pada tanggal 14 Desember 1949. Negara federal RIS berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 dan terdiri atas 16 negara bagian. b. Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan konstitusi RIS negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut. 1) Negara Republik Indonesia 2) Negara Indonesia Timur 3) Negara Pasundan 4) Negara Sumatra Timur 5) Negara Sumatra Selatan 6) Negara Jawa Timur Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah-daerah bagian Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka timbul pertentangan antara dua golongan, yaitu sebagai berikut. a. Golongan Unitaris adalah golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin. b. Golongan federalis adalah golongan yang menghendaki negara serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel. Pertentangan dua golongan ini di menangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 18 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut satu-persatu negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara RI di

3

Yogyakarta. Sehingga sampai bulan April 1950 negara RIS hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka usaha membangun gejolak rakyat indonesia, pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatra Timur serta Negara Indonesia Timur yang menyerahkan persoalan kepada pemerintar RIS. Sementara itu pada bulan Mei 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan

perundingan.

Hasil

perundingan

berupa

Piagam

Persetujuan tgl 19 Mei 1950. Isi pokok Piagam Persetujuan itu antara lain: 1) Kedua pemerintah berserikat membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. 2) Presidennya adalah Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut. Perjuangan mewujuangan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berhasil. Setelah pada tgl 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tgl 17 Agustus 1950 Negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasannya: 1) Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan citacita proklamasi 17 Agustus 1945. 2) Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS, menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia. 3) Dengan sistem pemerintaha Federal berarti melindungi manusia indonesia

yang setuju dengan penjajah Belanda.

c. Penggantian Kabinet 1) Kabinet Natsir (6 September 1950) Program kerja Kabinet Natsir : a) Meningkatkan keamanan negara dan ketertibanmasyarakat b) Memperbaiaki susunan pemerintah

4

c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat d) Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke dalam RI 2) Kabinet Sukiman (26 April 1951) 3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952) Program kerja Kabinet Wilopo: a) Mempersiapkan pemilihan umum b) Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam RI c) Meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan 4) Kabinet Ali I (31 Juli 1953) Program kerja kabinet Ali: a) Menumpas pemberontakkan DI/TII diberbagai daerah b) Melaksanakan pemilihan umum c) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI d) Menyelenggaarakan Konferensi Asia Afrika 5) Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955) Prestasi yang menonjol dari kabinet Burhanudin Harahap adalah di selenggarakannya pemilu pertama tahun 1955. d. Gangguan keamanan dalam negeri 1) Pemberontakkan PKI Madiun (18 September 1948) 2) Pemberontakkan DI/TII di Jawa Barat 3) Pemberontakkan DI/TII di Aceh 4) Pemberontakkan DI/TII di Kalimantan Selatan 5) Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan 6) Pemberontakkan DI/TII di Jawa Tengah 7) Pemberontakan Angkatan Peramg Ratu Adil (APRA) Pemberontakan tersebut dilancarkan oleh: a) Bekas tentara Belanda KNIL b) Pelarian pasukan payung c) Barisan pegawai Stroottroepen d) Polisi Belanda 8) Pemberontakan Andi Azis di Makasar 9) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

5

10) Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) 11) Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) e. Pemilihan Umum Sesudah beberapa kali berganti kabinet pemerintah, akhirnya Kabinet Baharudin Harahap dapat melaksanakan pemilu sukses. Pada tanggal 29 September 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota konstituante { badan pembuat UUD}. Sekitar 39 juta rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih berduyung

duyung

menuju

tempat

pemungutan

suara

untuk

melaksanakan hak pilihnya. Setelah diadakan perhitungan suara, muncul empat partai besar sebagai pengumpul suara terbanyak yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 57 kursi, majelis Syuro Muslimin Indonesia {Masyumi} memperoleh 57 kursi,Nahdatul Ulum {NU} memperoleh 45 kusi, dan Partai komunis Indonesia{PKI} memperoleh 39 kursi. Pemilihan umum tahap berikutnya untuk memilih anggota konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk anggota konstituante, hasilnya di antara empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) tetap berimbang. Hasil pemilu pertama ternyata tidak memenuhi harapan rakyat. Rakyat menghendaki pemerintahan yang stabil ternyata tidak terwujud. Wakil-wakil rakyat yang terpilih tetap memperjuangkan kepentingan partainya sendiri. Pertentangan partai politik semakin hebat. f. Dekret Presiden 5 juli 1959 Salah Satu hasil penting dari pemilu l (1955) adalah terbentuknya badan konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Pada tanggal 20 November 1956, konstituante mulai bersidang yang dibuka oleh Presiden Soekarno. Walaupun telah tiga tahun bersidang, namun konstituante belum menyelesaikan tugasnya sebab setiap kali sidang selalu terjadi

6

perdebatan sengit di antara anggotanya. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1959 Presiden Soekarno berpidato lagi di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpim, konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi UUD negara Republik Indonesia yang tetap. Pada tanggal 3 juni 1959, konstituante mengadakan reses yang kemudian ternyata untuk selamanya. Sehubungan dengan itu, maka KSAD Letjen A.H Nasution melarang anggota konstituante melakukan kegiatan politik. Berdasarkan hukum darurat perang maka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pada jam 17.00, dalam upacara resmi di istana negara, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden sebagai berikut : 1) Membubarkan Konstituante. 2) Memberlakukan kembali UUD 1945 3) Menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi 4) Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS

2. Kehidupan Ekonomi Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil KMB, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini : a. Gunting Syafruddin Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 maret 1950 Menteri keuangan Syafruddin mengambil

tindakan

memotong

uang

dengan

memberlakukan

setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp. 2,50,00 ke atas. b. Nasionalisme de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia Pada masa kabinet Sukiman, pemerintah berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh adalah menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

7

Lebih lanjut dalam rangka menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis. c. Sistem ekonomi Gerakan Benteng Gerakan Benteng pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk melidungi usaha pribumi.Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal. d. Sistem Ekonomi Ali-Baba Tujuan sistem ekonomi Ali-Baba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Kehidupan Politik Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut. a. KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959 b. Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret Presiden tersebut. c. DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945 Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan demikian kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

8

Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut : a. Pembentukan DPR Berdasarkan Penetapan Presiden no.1 Tahun 1959, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1959 atas dasar UU no. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya. b. Pembentukan MPRS Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun berhubung belum melaksanakan pemilu maka MPR dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, Ketua MPR adalah Chaerul Saleh. c. Pembentukan DPAS Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) Pada bulan Agustus 1959 dibentuk dewan perancang nasional yang di ketuai oleh Muh.Yamin. Pada Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancang Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh Presiden sendiri. e. Pembentukan Front Nasional Pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia. f. Pembentukan DPR-GR Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak

Anggaran

Belanja

Negara

yang

diajukan

oleh

Presiden.Kemudian Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 24 Juni 1960.

9

2. Kehidupan Ekonomi Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi Indonesia Masih sangat suram akibat timbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk Merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 maka dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipmpin oleh Muh.Yamin. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

3. Kebijakan Politik Luar Negri a. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah melaksanakan politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan di mata dunia Internasional. Tindakan pemerintah yang menyimpang dari pelaksanaan politik luar negri bebas aktif sebagai berikut : 1) Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua sebagai berikut : a) Old Established Forces (Oldefo) terdiri atas negara-negara imperalis, negara kapitalis, dan negara berkembang yang cenderung imperialis. b) New Emerging Forces (Nefo) terdiri dari negara-negara berkembang anti imperalis, negara sosialis, dan negara komunis. 2) Dalam rangka politik mercusuar, pemerintah RI menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo pada tahun 1963. Kegiatan tersebut dinamakan Ganefo. 3) Pembentukan Jakarta-Peking. Kenyataan ini membuktikan bahwa Indonesia betul-betul melibatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok komunis.

10

b. Indonesia keluar dari PBB Penyebab indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan masuknya malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, maka presiden Soekarno menyampaikan pidato di depan sidang umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Indonesia mengancam jika Malaysia tetap diangkat menjadi anggota dewan keamanan PBB, maka Indonesia akan keluar dari PBB. Ternyata Malaysia tetap diangkat menjadi anggota Dewan keamanan PBB sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari anggota PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, maka Indonesia semakin terpencil dari pergaulan dunia. c. Konfrontasi dengan Malaysia Presiden Soekarno beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah

proyek

neokolonialisme

imperialisme

(nekolim)

yang

membahayakan revolusi Indonesia, maka Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk kepentingan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi sebagai berikut : 1) Perhebatan ketahanan revolusi Indonesia. 2) Bantulah Perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak.

11