Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 1. Demokrasi liberal di masa Orla Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Namun setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 2. Dampak Demokrasi Liberal dalam pemerintahan: a. Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih berganti, karena masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. b. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang diantara kepentingan banyak partai. Maka pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karena tidak ada partai yang pionir (pelopor), istilah Bung Karno Ini membahayakan untuk negara yang berkembang. c. dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif. 3. Dampak Demokrasi Liberal dalam masyarakat: a. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DI/TII, Permesta, APRA, RMS) b. Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada saat itu. 4.

Beberapa permasalahan yang muncul pada masa Demokrasi Liberal: a. perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat mengalami jalan buntu. b. Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia yang dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia

c. d. e. f.

yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan. krisis ekonomi Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia.

5. Daftar Kabinet pemerintahan yang ada pada masa Demokrasi Liberal di indonesia: 1. Kabinet Natsir (Sept 1950 – Mar 1951)

Mohammad Natsir Perdana Menteri Indonesia ke-5 Masa jabatan 5 September 1950 – 26 April 1951 Pendahulu Abdoel Halim Pengganti Sukiman Wirjosandjojo Partai politik Masyumi Pekerjaan Politikus 2. Kabinet Sukiman (Apr 1951 – Apr 1952)

Soekiman Wirjosandjojo

Perdana Menteri Indonesia ke-6 Masa jabatan 26 April 1951 – 1 April 1952 Pendahulu Mohammad Natsir Pengganti Wilopo Partai politik Masyumi Pekerjaan Politikus 3. Kabinet Wilopo (Apr 1952 – Jun 1953) Wilopo

Perdana Menteri Indonesia ke-7 Masa jabatan 1 April 1952 – 30 Juli 1953 Pendahulu Soekiman Wirjosandjojo Pengganti Ali Sastroamidjojo Partai politik Partai Nasional Indonesia Pekerjaan Politikus 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Jul 1953 – Agt 1955)

midjojo Perdana Menteri Indonesia ke-8 (Periode ke 1)

Masa jabatan 30 Juli 1953 – 11 Agustus 1955 Pendahulu Wilopo Pengganti Burhanuddin Harahap Perdana Menteri Indonesia ke-8 (Periode ke 2) Masa jabatan 20 Maret 1956 – 9 April 1957 Pendahulu Burhanuddin Harahap Pengganti Djuanda Kartawidjaja Partai politik Partai Nasional Indonesia Pekerjaan Politikus 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agt 1955 – Mar 1956)

Burhanuddin Harahap

Perdana Menteri Indonesia ke-9 Masa jabatan 11 Agustus 1955 – 20 Maret 1956 Pendahulu Ali Sastroamidjojo Pengganti Ali Sastroamidjojo Partai politik Pekerjaan

Masyumi Politikus

Burhanuddin Harahap (lahir di Medan, Sumatera Utara 1917 - Jakarta, 14 Juni 1987) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-9 yang bersama Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Burhanuddin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia bergabung dengan Partai Masyumi pada tahun 1946 dan kemudian diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRS RI. Ia meninggal di RS Jantung Harapan Kita dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Mar 1956 – mar 1957) Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957. Susunan kabinet masa bakti : 24 Maret 1956-14 Maret 1957 No Jabatan Nama Menteri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo 1 Mohammad Roem [1] Wakil Perdana Menteri Idham Chalid 2 Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani [1] 3 Menteri Dalam Negeri Soenarjo 4 Menteri Pertahanan (a.i.)Ali Sastroamidjojo 5 Menteri Kehakiman Muljatno [1] 6 Menteri Penerangan Soedibjo [1] 7 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono [1] Menteri Perekonomian Barhaduddin 8 Menteri Muda Perekonomian FF Umbas Menteri Pertanian Eny Karim 9 Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban [1] Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana [1] 10 Menteri Muda Perhubungan AS de Rozari 11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur [1] 12 Menteri Agraria AA Suhardi 13 Menteri Sosial Fattah Jasin 14 Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad 15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto 16 Menteri Kesehatan H. Sinaga 17 Menteri Agama Mohammad Iljas Djuanda(Urusan Perencanaan) 18 Menteri Negara Rusli Abdul Wahid [1](Urusan Umum) Dahlan Ibrahim [1](Urusan Veteran) 7. Kabinet Juanda (Apr 1957 – Jul 1959) masa bakti : 9 April 1957 -10 Juli 1959 No Jabatan Perdana Menteri Djuanda Hardi 1 Wakil Perdana Menteri Idham Chalid J. Leimena

Nama Menteri

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri Menteri Pertahanan Menteri Kehakiman Menteri Penerangan Menteri Keuangan Menteri Pertanian Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan Laut Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Menteri Perburuhan Menteri Sosial Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama Menteri Kesehatan Menteri Agraria

20 Menteri Negara

Subandrio Sanusi Hardjadinata Djuanda GA Maengkom Soedibjo Sutikno Slamet Sadjarwo Prof. Drs. Soenardjo [1] FJ Inkiriwang Sukardan Nazir Pangeran Mohammad Nur Samjono J. Leimena [2] Prijono Mohammad Iljas Azis Saleh R. Sunarjo AM Hanafi(Urusan Tenaga Kerja) Chaerul Saleh(Urusan Veteran) FL Tobing(Urusan Hubungan Antar Daerah) Suprajogi(Urusan Stabilitasi Ekonomi) Wahid Wahab(Urusan Kerjasama Sipil Militer) FL Tobing(Urusan Transmigrasi) AM Hanafi Mohammad Yamin

Djoeanda Kartawidjaja

Perdana Menteri Indonesia ke-10 Masa jabatan 9 April 1957 – 9 Juli 1959 Pendahulu Ali Sastroamidjojo Pengganti Tidak ada,jabatan kosong Partai politik Pekerjaan

Partai Nasional Indonesia Politikus

Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (ejaan baru: Juanda Kartawijaya) (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911 – wafat di Jakarta, 7 November 1963 pada umur 52 tahun) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Selain itu namanya juga diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur yaitu Bandara Djuanda karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Kabinet pemerintahan Indonesia Presidensial · Sjahrir I · Sjahrir II · Era perjuangan kemerdekaanSjahrir III · Amir Sjarifuddin I · Amir Sjarifuddin II · Hatta I · Darurat · Hatta II RIS · Susanto · Halim · Natsir · SukimanSuwirjo · Wilopo · Ali Sastroamidjojo I · Era demokrasi parlementer Burhanuddin Harahap · Ali Sastroamidjojo II · Djuanda Kerja I · Kerja II · Kerja III · Kerja IV · Era demokrasi terpimpinDwikora I · Dwikora II · Dwikora III · Ampera I · Ampera II Pembangunan I · Pembangunan II · Pembangunan III · Pembangunan IV · Era Orde Baru Pembangunan V · Pembangunan VI · Pembangunan VII Reformasi Pembangunan · Persatuan Era reformasiNasional · Gotong Royong · Indonesia Bersatu