Tugas Individu 1.docx

NAMA : FADLI HIDAYAT NIM : 1765342011 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

TUGAS INDIVIDU 1. Cari satu kebijakan yang bersifar botton up dan satu kebijakan yang bersifat top down dan deskrifsikan kebijakan tersebut.! a. Kebijakan yang bersifat top down.

Kebijakan tentang BPJS kesehatan tidak kalgi di gratiskan untuk warga pra-sejahtera.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengeluarkan peraturan baru yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan dan selisih biaya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan kalau BPJS Kesehatan tidak lagi gratis. Kondisi ini dilihat sebagaian bagian strategi pemerintah menekan defisit menahun terhadap BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beleid tersebut terbit sebagai upaya menekan defisit BPJS dengan tetap memperhatikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. "Menyeimbangkan jaminan kesehatan namun biaya tetap sustainable," jelas Sri Mulyani, Selasa (22/1).

Menurut Menkeu, dalam program jaminan kesehatan nasional tersebut, banyak kepentingan yang terlibat. Mulai dari kepentingan masyarakat untuk mendapatkan jaminan hak kesehatan, kepentingan rumah sakit untuk tetap berkelanjutan, dokter dan paramedik, hingga kesedian obat, serta keuangan negara. Ke depan, Sri Mulyani berjanji akan menunggu audit dari Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang perlu dibuat. "Semua harus dijaga untuk keseimbangannya, dan pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk bisa mendukung program kesehatan," jelas Sri Mulyani. Pada September 2018, Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memberikan suntikan dana senilai Rp 4,9 triliun pada lembaga tersebut. Kemudian pada Desember 2019, Kemkeu kembali memberikan suntikan dana senilai Rp 5,2 triliun b. Kebijakan yang bersifat botton up

Pemkab Belitung Gratiskan Biaya BPJS Kesehatan Masyarakatnya

USAI dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Sahani Saleh dan Isyak Meirobie langsung bergerak cepat merealisasikan visi-misi mereka di bidang perlindungan jaminan sosial (BPJS) Kesehatan bagi seluruh masyarakat Belitung.

Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, mengatakan jaminan kesehatan khusus untuk seluruh masyarakat Belitung sudah tertuang dalam jaminan kesehatan yang tertuang dalam peraturan Bupati no.36 tahun 2018. Ia menyebutkan dalam peraturan tersebut, semua masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dapat langsung didaftarkan kepesertaannya dikantor BPJS kesehatan hanya dengan KTP elektronik dan kartu keluarga yang telah memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) kabupaten Belitung. Namun, masyarakat yang dibiayai pemerintah tersebut memiliki syarat bersedia dilayani di kelas 3 dan tidak dapat naik kelas. Kartu kepesertaan langsung jadi/terdaftar hari itu juga tanpa dipungut biaya apapun (gratis) dan tanpa iuran/Premi bulanan.