Tugas Ayu Pak Janu.docx

Info Loker 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,

Seleb

BANDAR

LAMPUNG

- Bupati

Mesuji

Khamami menjadi 1 dari 11 orang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung sejak Rabu (23/1/2019). Sebelum

Khamami,

tercatat

enam

orang bupati di Lampung

pernah terjerat kasus korupsi dan suap. Pembongkaran kasus korupsi tersebut dilakukan KPK maupun kejaksaan.

1. Kasus Suap Bupati Mesuji, KPK Geledah 5 Tempat di Lampung

Petugas KPK menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi di Kabupaten Mesuji, Lampung. tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 5 tempat untuk mencari bukti terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Provinsi

Lampung,

Senin

(28/1/2019).

"Penggeledahan dilakukan selama 2 hari," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis kepada Tirto, Selasa (29/1/2019).

Febri mengatakan, penggeledahan hari pertama pada Senin (28/1/2019) dengan menyasar tiga tempat, yakni, rumah Bupati Mesuji Khamami di Bandar Lampung, Kantor perusahaan salah satu tersangka pemberi suap, dan rumah salah

satu

tersangka

pemberi

suap.

Pada Selasa (29/1/2019), KPK menggeledah dua tempat lagi, yakni kantor Bupati Mesuji dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mesuji. Dari sana, petugas KPK menyita sejumlah dokumen diduga terkait

proyek

yang

terindikasi

korupsi.

"Dari sejumlah lokasi tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap yang ditangani KPK saat ini," kata Febri. Penggeledahan ini terkait dengan pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Mesuji yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (24/1/2019). KPK mengamankan uang tunai Rp1,28 miliar dari OTT. KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Kabupaten Mesuji, Khamami dan adik Khamami Taufik Hidayat sebagai tersangka dalam kasus pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

2. Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (30/1) kembali menetapkan Bupati non aktif Lampung Tengah, Mustafa sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp95 miliar yang terkait jabatannya. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan aturan dan kewajibannya sebagai pejabat publik. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Mustafa menerima gratifikasi dan suap itu pada periode Mei 2017 hingga Februari 2018. "MUS (Mustafa) diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut ke Direktorat Gratifikasi KPK," ujar Alex ketika memberikan keterangan pers pada Rabu (30/1) di gedung KPK. Uang tersebut, kata Alex, berasal dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, berapa lama ancaman hukuman yang kali ini menghantui politisi dari Partai Nasdem tersebut? Untuk keperluan apa saja uang senilai Rp95 miliar tersebut?

1. Total suap dan gratifikasi berasal dari 235 calon rekanan IDN Times/Cije Khalifatullah

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, total uang gratifikasi dan suap senilai Rp95 miliar diperoleh Mustafa dari 235 calon rekanan. Rinciannya sebagai berikut: 

Uang sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan



Uang sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan

Dana tersebut dikumpulkan oleh dua orang pengusaha yakni Budi Winarto alias Awi yang merupakan pemilik PT Sorento Nusantara dan Simon Susilo, pemilik PT Purna Arena Yudha. Mereka lah yang diduga mengumpulkan uang dari para calon rekanan untuk diserahkan ke Mustafa. 3. KPK Tetapkan Bupati Lampung Selatan Tersangka Kasus Dugaan Pencucian

Uang

DYLAN

APRIALDO

RACHMAN

Kompas.com

-

19/10/2018, 18:20 WIB Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (tengah) bersama Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Zainudin Hasan menjalani pmeriksaan perdana sebagai tersangka pascaditahan KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan

tahun

anggaran

Akbar/aww/18.(Aprillio

Akbar)

2018. JAKARTA,

ANTARA

FOTO/Aprillio

KOMPAS.com

-

Komisi

Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Zainudin sebelumnya sudah terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pada saat pengembangan kasus sebelumnya, KPK menemukan dugaan penerimaan dana melalui tersangka lainnya, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho. Baca juga: Kasus Bupati Lampung Selatan, KPK Temukan Indikasi Penerimaan Rp 56 Miliar sejak 2016 Dugaan penerimaan dana itu bersumber dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp 57 miliar. "Diduga persentase fee proyek sekitar 15 sampai 17 persen dari nilai proyek. Diduga ZH melalui ABN membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut," kata Febri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Zainudin diduga menggunakan penerimaan dana

tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah, bangunan hingga kendaraan dengan

mengatasnamakan

pihak

keluarga

atau

pihak

lainnya.

4 Tersangka Korupsi Islamic Center Lampung Timur Dijebloskan ke Rutan Way Huwi, Segera Jalani Sidang Senin, 3 Desember 2018 20:22 WIB

TRIBUN LAMPUNG/HANIF MUSTAFA MR, PPK sekaligus KPA Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur, digiring petugas Kejati Lampung ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke Rutan Way Huwi, Lampung Selatan, Senin, 3 Desember 2018. Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Kejaksaan Tinggi Lampung menerima pelimpahan

empat

tersangka

kasus

dugaan

penyelewengan

dana

pembangunan Islamic Center Lampung Timur. Keempatnya langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Way Huwi, Lampung

Cara menangani korupsi di lampung

Korupsi merupakan penyakit akut Bangsa Indonesia yang sudah membuat sebagian besar rakyat Indonesia menjadi menderita. Korupsi seolaholah telah membudaya di Indonesia, hal ini tentu harus dihilangkan agar nantinya korupsi di Indonesia tidak semakin parah. Maka diperlukan suatu cara untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Caranya yaitu : 1.

Dengan Menambahkan wawasan tentang korupsi dan hukum kepada

masyarakat dengan lebih gencar melakukan sosialisasi ke lapanagan maupun sosialisasi melalui media massa sehingga diharapkan masyarakat bisa sadar akan apa itu korupsi dan bagaimana cara melaporkannya ke aparat penegak hukum. 2.

Menghindari politisasi dan intervensi politik terhadap upaya hukum

penanganan korupsi. Hal ini strategis mengingat fenomena maraknya korupsi di Indonesia juga sangat potensial dipolitisir oleh elite-elite politik kita, sehingga kecenderungan terjadinya intervensi terhadap upaya penegakan korupsi cukup dominan mewarnai pengadilan-pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Baik dilakukan oleh penguasa maupun dilakukan oleh para elit politik kita. Dalam suasana euforia demokrasi dan reformasi seperti sekarang ini, persoalan korupsi juga telah merebak dalam proses-proses politik yang terjadi di Indonesia, baik di tingkat legislasi maupun dalam proses politik yang lain, seperti suksesi. Maka menjadi sangat penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip etika politik karena telah tereduksir sedemikian rupa yang lambat laun akan menjadi krisis etika politik, sehingga elit politik tidak sadar lagi akan posisinya atas hak dan kewajiban yang harus ditanggungnya sebagai konsekuensi dari kekuasaannya di dalam lembaga publik yang juga berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. 3.

Melakukan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menjadi penting untuk

menjaga profesionalisme kelembagaan. Hal ini menjadi strategis untuk menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam rangka pembuatan

kebijakan-kebijakan publik. Serta dalam rangka meminimalisir segala bentuk intervensi kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legeslatif. Pada sisi lain pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga tinggi negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif menjadi penting untuk sama-sama menjalankan fungsinya secara substantif dan prinsipiil. Serta melakukan pembagian kerja dalam struktur pemerintahan secara profesional sesuai dengan

pembidangan masing-masing. Dengan tetap menempatkan fungsi pengawasan dan kontrol sebagai manifestasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pembagian kekuasaaan ini juga strategis dalam rangka untuk mewujudkan profesional kelembagaan, khususnya KPK sebagai lembaga yang berkompeten

terhadap

penanganan

korupsi

di

Indonesia.

Selain

itu

penanggulangan secara berkelanjutan dengan kerjasama semua aparatur penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, hakim, MA dan pemerintah itu sendiri. 4.

Meletakkan persoalaan korupsi dalam perspektif sistem, khususnya sistem

negara sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Hal ini penting mengingat kejahatan korupsi adalah crime against constitution, sehingga meletakkan penanganan korupsi dalam konstitusi atau undang-undang menjadi satu langkah maju penanganan. Selain itu persoalan korupsi menyangkut seluruh aspek dan sisi kehidupan rakyat dan negara. Maka, dengan menempatkan persoalan korupsi sebagai persoalan sistem maka langkah-langkah penanggulanganya tidak bisa dilakukan secara parsial. Tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah strategis dalam kerangka sistem itu, yaitu melakukan perubahan konstitusi yang akan mengatur mekanisme penanganan dan sanksi atas para koruptor. Baik dari sisi pembuatan kebijakan, aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan (jaksa dan hakim), masyarakat itu sendiri maupun lembaga-lembaga yang berkompeten dalam pemberantasan korupsi yang dalam hal ini adalah KPK. Sebab terjadinya korupsi adalah adaya niat, kesempatan dan kewenangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................... KORUPSI DI LAMPUNG TENGAH............................................ KORUPSI DI LAMPUNG SELATAN .......................................... KORUPSI DI LAMPUNG TIMUR .............................................. CARA MENANGANI................................................................... DAFTAR PUSTAKA .

MAKALAH KORUPSI DI LAMPUNG

DISUSUN OLEH : AYU CANTIKA SARI FERDY BAYU SAPUTRA LISA JULIANA SARI WARTINI TINGKAT 2 B

YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO TAHUN AJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga makalah ini bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah tentang Korupsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini. Penulis sadar makalah ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Muzadi, H. 2004. MENUJU INDONESIA BARU, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang : Bayumedia Publishing. Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia .Bandung : Penerbit Sinar Baru. Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . Jakarta : GhaliaIndonesia