BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter peserta didik sebagai hasil sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Proses tersebut memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang kita miliki menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap pengetahuan dan keterampilan. Guna merealisasikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, setiap satuan
pendidikan
melakukan
penyusunan
program
pembelajaran.
Pelaksanaan program pembelajaran dapat berlangsung di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan dilingkungan masyarakat. Pembelajaran yang secara khusus diprogramkan untuk diselenggarakan di masyarakat antara lain yang berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL).Program Praktek Kerja Lapangan( PKL) disusun bersama antara sekolah dan masyarakat (Institusi Pasangan atauIndustri), dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik. Konsep di atas berdasarkan landasan hukum Permendikbud No 60 tahun 2014 lampiran 1 a. III. B (point i sampai dengan l).
Praktik Kerja Lapangan dapat dilaksanakan menggunakan sistem blok selama setengah semester (sekitar 3 bulan), dapat pula dengan cara masuk 3 hari dalam seminggu, setiap hari 8 jam selama 1 semester.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.
SMK/MAK menyelenggarakan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bersama dengan institusi pasangan, yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan
1
keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di institusi pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.
Khusus untuk Madrasah Aliyah Kejuruan struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama.
B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain sebagai berikut: 1. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan (DU/DI) yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di dunia kerja (DU/DI). 2. Membagi topik-topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Institusi Pasangan (DU/DI) sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masingmasing pihak. 3. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 4. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global. 5. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja. 6. Menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kekeluargaan antara pihak sekolah dengan pihak perusaahaan. 7. Memberikan motivasi sehingga siswa atau siswi bersemangat dalam meraih cita-cita mereka.
2
C. Ruang Lingkup -Masa PKL (Praktik Kerja Lapangan) Mulai tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017. -Lokasi PKL (Praktik Kerja Lapangan) JL.JIMERTO NO. 25-27 Surabaya. -Jam Kerja PKL (Praktik Kerja Lapangan) Pukul 07:30 sampai pukul 16:00. Mulai hari senin-jumat.
3
BAB II. PROFIL PERUSAHAAN
A. Nama Perusahaaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang. B. Bidang Usaha: 1. Tata Ruang, mempunyai tugas pokok yaitu : a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusun program atau kegiatan perencanaan teknis tata ruang. b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis tata ruang. c. Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi
perencanaan tata ruang. d. Melakukan pendataan hasil kerja perencanaan teknis tata ruang. e.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya. f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang tata ruanga dan tata bangunan sesuai dengan
bidang
tugasnya. 2. Tata Bangunan, mempunyai tugas pokok yaitu : a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program atau kegiatan di bidang tata bangunan. b. Menyiapkan sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria tata bangunan. c.
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah tangga.
d. Melakukan upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara. e. Melakukan inventarisasi dan evaluasi harga bahan bangunan. f. Melakukan pendataan hasil kerja tata bangunan.
4
g.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur. Suatu perumahan dapat menciptakan suatu lingkungan hidup baru yang didalamnya mendapat rasa kebersamaan, hubungan antara individu yang erat, tanggung jawab dan kesamaan tujuan. Sebuah lingkungan perumahan merupakan tempat dimana tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki sense of belongingatas lingkungan tempat tinggalnya (Charles Abrams, 1964). Untuk melakukan interaksi tersebut perlu ditunjang dengan adanya kondisi perumahan yang baik, salah satunya dengan pembangunan perumahan yang seimbang antara luas lahan dengan kebutuhan ruang dan kepadatan penduduk. Pembangunan
dan
pengembangan
kawasan
lingkungan
perumahan pada dasarnya memiliki dua fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu fungsi pasif dalam artian penyediaan sarana dan prasarana fisik, serta fungsi aktif yakni penciptaan lingkungan yang sesuai dengan kehidupan penghuni 5
(Budiharjo, 1991) kedua fungsi ini lebih lanjut dijabarkan dalam suatu pedoman pokok perumahan atau habitat Bill of Right yang mengemukakan
pedoman
yang
menyangkut
lingkungan
permukiman dan bangunan perumahan dalam pedoman mengenai lingkungan permukiman disebutkan: a. Fisik lingkungan harus mencerminkan pola kehidupan dan budaya mesyarakat setempat, b. Lingkungan permukiman harus didukung oleh fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan ukuran/atau luas lingkungan serta jumlah penghuni, c. Pada lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah sedapat mungkin tersedia pula wadah kegiatan yang dapat menambah penghasilan, d.Taman, ruang terbuka atau penghijauan harus memanfaatkan bentuk topografis dan karakteristik alami ‘site’ setempat, e. Jalan masuk lingkungan harus berskala manusia, terdapat pemis ahan antara lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, serta sedapat mungkin diteduhi dengan pepohonan, f. Lingkungan permukiman harus menunjang terjadinya kontak sosial dan menciptakan identitas dari segenap penghuni.
4. Pemetaan Pekerjaan mengukur tanah dan pemetaan (Survei dan pemetaan) meliputi pengambilan/ pemindahan data-data dari lapangan ke peta atau sebaliknya. Pengukuran yang akan dipelajari dibagi bagi dalam pengukuran mendatar dari titik titik yang terletak diatas permukaaan bumi , dan pengukuran tegak guna mendapatkan beda tinggi antara titik titik yang
6
diukur diatas permukaan bumi yang tidak beraturan ,yang pada akhirnya dapat digambar diatas bidang datar (Peta). Ilmu
ukur
tanah
merupakan
ilmu
sebagai
dasar
dalam
melaksanakan pekerjaan survey atau ukur mengukur tanah.Dalam bidang teknik
sipil,
meliputi
pekerjaan-pekerjaan
untuk
semua
proyek
pembangunan, seperti perencanaan dan pembuatan gedung, jembatan, jalan, saluran irigasi. Sedangkan dalam bidang pertanian untuk perncanaan proyek seperti : pembukaan lahan baru, saluran irigasi dll. A.
TUJUAN PEKERJAAN SURVEI Secara umum tujuan pekerjaan survey adalah untuk : a.
Menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda diatas permukaan bumi
b.
Menentukan letak ketinggian (elevasi) segala sesuatu yang berbeda diatas atau dibawah suatu bidang yang berpedoman pada bidang permukaan air laut tenang
c.
Menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya
d.
Menentukan panjang, arah dan posisi dari suatu garisyang terdapat diatas permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu areatertentu.
7
C. Struktur Organisasi:
8
D. Visi dan Misi Perusahaan: Visi: Menuju surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas,manusiawi,bermartabat,dan berwawasan lingkungan.
Misi: 1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental - spiritual, ketrampilan serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. 3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. 4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.
9
BAB III. KEGIATAN DIPERUSAHAAN A. PELAYANAN IMB
IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Ada beberapa persyaratan IMB (Izin Mendirikan Bangun) yaitu: 1. Formulir permohonan. 2. Fotocopy KTP pemohon. 3. Surat pernyataan sesuai yang telah disediakan. 4. Surat kuasa penunjukan batas atau pengurusan SKRK atau IMB apabila dalam menunujukkan batas tanah atau IMB diwakilkan kepada orang lain disertai fotocopy kartu tanda penduduk. 5. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 6. Gambar sketsa persil baik ukuran maupun luasan yang di tanda tangani oleh pemohon. 7. Fotocopy SKRK/IMB lama/site plan. 8. Foto-foto bangunan/lokasi bangunan . 9. Fotocopy akta pendirian badan atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 10. SKRK asli apabila mengajukan revisi SKRK. 11. Rekomendasi cagar budaya apabila bangunan termasuk cagar budaya atau berada dikawasan cagar budaya. 12. PERSYARATAN TEKNIS
10
a. Gambar sketsa bangunan b. Gambar tambah menghadap jalan, apabila bangunan yang di mohon merupakan bangunan cagar budaya atau berada dikawasan cagar budaya.
PELAYANAN IMB DI KECAMATAN IMB yang dilayani di kecamatan adalah untuk rumah tinggal non pengembang, sampai dengan 2 lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 persegi. DASAR HUKUM IMB
Peraturam wali kota No 57 tahun 2015 tentang pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian bangunan
Peraturan wali kota No 58 tahun 2015 tentang pedoman teknis pelayanan izin.
JANGKA WAKTU
Proses SKRK
: 3 hari
Proses IMB
: 2 hari
Persetujuan melalui sistem informasi degan menerbitkan IMB : 2 hari kerja setelah dilakukan pembayaran .
IMB dibagi menjadi 2 yaitu : 1. IMB rumah tinggal 2. IMB non rumah tinggal
11
12
B. PELAYANAN IZIN REKLAME Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/ atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. 1. Jenis Reklame Jenis reklame meliputi: 1. Reklame papan/ billboard, megatron, videotron, electronic display; 2. Reklame kain; 3. Reklame melekat (stiker); 4. Reklame selebaran; 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 6. Reklame udara; 7. Reklame suara; 8. Reklame film/ slide; 9. Reklame peragaan; 10. Reklame lainnya. 2. Perizinan Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.
Untuk
memperoleh 13
izin
penyelenggaraan
Reklame
penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/ biro reklame apabila: 1. Melengkapi persyaratan administrasi; 2. Membayar pajak reklame terutang sebesar 25% dari tarif pajak; 3. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota; 4. Membayar nilai strategis reklame untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota; 5. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame. Kewajiban memperoleh izin tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame: 1. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/ penyuluhan; 2. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan; 3. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 m2 ; 4. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang
menempati
tanah/
bangunan
dimana
reklame
tersebut
diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 m2; 5. Di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan keputusan Gubernur; 6. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional;
14
7. Diselenggarakan
oleh
organisasi
politik
dan
atau
organisasi
kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan.
D. Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut : A.Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang pada UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari: 1. Untuk kategori P-1: a) Fotocopy KTP b) Fotocopy NPWD c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah d) Surat
pernyataan
kesanggupan
memenuhi
ketentuan
ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame e) Surat kuasa bermatrai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain 2.
Untuk kategori P-2: a) Fotocopy KTP b) Fotocopy NPWD c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah d) Surat
pernyataan
kesanggupan
memenuhi
ketentuan
ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame e) Surat kuasa bermatrai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain f) Fotocopy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan fotocopy ijazah serendah –rendahnya Strata 1(S1)
15
dibidang kontruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur atau kontruksi reklame. 3.Untuk kategori P-3: a) Fotocopy KTP b) Fotocopy Akte pendirian perusahaan atau perubahannya dengan menunjukkan aslinya c) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya d) Fotocopy NPWD e) Fotocopy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan
fotocopy
1(S1)dibidang
ijazah kontruksi
serendah-rendahnya yang
ditunjuk
Strata sebagai
penanggung jawab struktur atau kontruksi reklame f) Fotocopy Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah g) Surat
pernyataan kesanggupan memenuhi
ketentuan
mengenai penyelenggaraan reklame h) Fotocopy tanda anggota asosiasi penyelenggara reklame
16
17
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Setelah saya melakukan PKL(Praktek Kerja Lapangan) di Perusahaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang. Saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan dan semua yang terkait dalam dunia kerja.Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini,karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemapuan yang sudah saya dapatkan disekolah.Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya, karena sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman yang baik.
B. Saran
18
1. Untuk sekolah ..... Saya mengucapkan terimah kasih atas semua fasilitas yang memadahi kita untuk belajar dan berkembang dalam bidang organisasi dan prestasi disekolah,atas bimbingan bapak dan ibu guru kita bisa meraih prestasi disekolah. 2. Untuk industri / perusahaan / bengkel ..... Sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidaya-NYA saya dapat membuat dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar, kedua kalinya saya mengucapkan banyak terimah kasih kepada perusahaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Cipta Karya Dan Tata Ruang. Yang berkenan mengijinkan saya mengikuti PKL di perusahaannya. Juga kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses membuat Tugas Akhir ini, banyak pengalaman baru ketika saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.
19
DAFTAR PUSTAKA 1. www.surabaya co.id 2. http:/www.goole.co.id/search?q=printer&client=ms-androidhisense&source=inms&tbm=isch&sa=x&ved=0ahukewif5_gq8s7tahxipi8 khq1hakao_auiuygb&biw=320&bih=452#imgrc=sdiw6mf-4tba_m%3a
LEMBAR BIMBINGAN KARYA TULIS ......………………………………
20
21