Tugas 2 Kelompok 2.pptx

MATA KULIAH PERPAJAKAN I ALUR PENAGIHAN AKTIF, PBB, DAN BPHTB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Oleh: Yogeswari Sista Shintyamani Yustica Rachma Arifiandani Elleta Mauliazhara Aura Madina Ajmar Jauharotul Faridah Kevin Prianto Aliyah Radita Diniswara Violeta Lanona Maharani

(041711333071) (041711333075) (041711333077) (041711333094) (041711333098) (041711333181) (041711333242) (041711333275)

PENAGIHAN PAJAK Menurut PMK No: 24/PMK.03/2008 jo PMK No:85/PMK.03/2010: Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita

GARIS BESAR PENAGIHAN PAJAK (PMK 24/2008 jo PMK 85/2010) 1 bulan

DPP

1. 2. 3. 4.

21 hari

7 hari

Surat Teguran

2 x 24 jam

Surat Paksa

Surat Sita

14 hari

Lelang

Surat Teguran: DPP jatuh tempo lewat 7 hari tidak dilunasi. Surat Paksa: Surat Teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari; dikeluarkan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan Rp 50.000 (PNBP). Surat Sita: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 2x24jam setelah surat paksa; biaya pelaksanaan sita Rp 100.000 (PNBP). Lelang: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita maka objek sita akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara.

DASAR PENAGIHAN PAJAK

A

WAJIB PAJAK

SELF ASSESTMENT 1. NPWP 2. Lapor SPT 3. Bayar Pajak berupa SSP BAB II PASAL 2—11 UU No.16 Tahun 2009

C PEMBUKUAN&PENCATATAN BAB VI PASAL 28 UU No.16 Tahun 2009

OFFICIAL ASSESTMENT • •

B PEMERIKSAAN PAJAK BAB VI PASAL 29—31 UU No.16 Tahun 2009

Penetapan : STP Ketetapan : SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN BAB III PASAL 12 UU No.16 Tahun 2009

A BAB II PASAL 2—11 UU No.16 Tahun 2009 Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self Assessment terdiri dari: NPWP >> Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) >>

Pembayaran Pajak berupa SSP (Surat Setoran Pajak). •

Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan akan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) , tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU 16 Tahun 2009

•

Setelah memiliki NPWP, WP diwajibkan untuk mengambil sendiri, mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP. Setelah mengisi SPT, WP melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang menggunakan SSP untuk dibayar di bank serta melaporkan ke KPP.

B BAB VI PASAL 28—31 UU No.16 Tahun 2009

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas

dan

Wajib

Pajak

badan

di

Indonesia

wajib

menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28) Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Pasal 29)

C BAB III PASAL 12 UU No.16 Tahun 2009

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Official Assessment terdiri dari Penetapan dan Ketetapan Pajak. •

Penetapan Pajak: STP (Surat Tagihan Pajak)

•

Ketetapan Pajak: SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dan SKPKBT

(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).

UU No. 16 Tahun 2009  STP  SKPKB  SKPKBT

   

SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding Putusan Peninjauan Kembali

Jatuh Tempo ; 1 Bulan sejak terbit MENGAKIBATKAN PAJAK YANG DIBAYAR BERTAMBAH

(Pasal 9 ayat 3) UU No. 16 Tahun 2009

BUNGA PENAGIHAN Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP

2 % PER BULAN (1) Pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/ kurang dibayar

(2) Pajak yang terutang dalam hal WP diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran

(3) Kekurangan pajak yang belum dilunasi, apabila diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh

BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN Pasal 48 PP No. 74 Tahun 2011

 STP  SKPKB  SKPKBT

SK Pembetulan  SK Keberatan  Putusan Banding  Putusan Peninjauan Kembali Mengakibatkan pajak tambah bayar 

DALAM WAKTU TUJUH HARI TIDAK DIBAYAR, SETELAH JATUH TEMPO

SURAT TEGURAN

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Peraturan Menteri Keungan No. 24/PMK.03/2008

SURAT TEGURAN

DALAM WAKTU 21 HARI TIDAK DIBAYAR (Pasal 12 ) Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008

SURAT PAKSA

• Diberitahukan oleh

Jurusita •Dituangkan dalam berita acara (Pasal 10) UU No. 19 Tahun 2002

SURAT PAKSA LEWAT 2 X 24 JAM SEJAK SURAT PAKSA DIBERITAHUKAN, TIDAK JUGA DIBAYAR (Pasal 11 UU No. 19 Tahun1997)

DITERBITKAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN PENYITAAN

• Dilakukan Jurusita+2 Orang Saksi •Ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak (Pasal 10) UU No. 19 Tahun 2002

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT SITA UU No. 16 Tahun 2009

SETELAH 14 HARI DITERBITKAN SURAT SITA

LUNAS

TIDAK LUNAS

PENCABUTAN SITA

DILAKUKAN PENGUMUMAN LELANG

(Pasal 22) UU No. 1 Tahun 2002

UNTUK BARANG BERGERAK 1 KALI DAN BARANG TIDAK BERGERAK 2 KALI (PASAL 21 UU NO. 16 Tahun 2009)

SETELAH 14 HARI •Biaya penagihan pajak •dan utang pajak •Berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 22) UU No. 1 Tahun 2002

PELAKSANAAN LELANG

PBB

RUMAH BARU

Tidak menyampaikan

Tidak Menyampaikan

MENGISI

SPOP

Max 30 hari

Penyampaian/pengisian lebih kecil dari sebenarnya

Sanksi PS 24  karena kealpaan Sanksi PS 25  secara sengaja

Kantor pelayanan pajak

mengeluarkan

Menghitung NJOP, DPD, tarif, dll.

SKP

Dibayarkan paling lama 6 bulan (PS 11)

WP setuju

SSP WP tidak setuju

mengajukan

Apabila lebih dari 6 bulan (PS 11) Keberatan /banding

Max 3 bulan setelah muncul SKP&SPPT (PS 15)

Putusan Pemberitahuan max. 12 bulan

Sanksi

PBB tersampaikan

RUMAH BARU

MENGISI

Menyampaikan kepada

SPOP

KPP

Kemudian

Max 30 har (no. 254/PMK03/2014 PS. 4) Dan UU no 12 th 1985

UU no 12 th 1985 ps 11 Diterbitkan oleh DJP

Maks 6 bulan setelah terbit

SSP

WP setuju WP tidak setuju

SPPT

Menganalisis NJOP tarif, DLL.

UU no 12 th 1985 ps 10

UU nomor 12 tahun 1985 pasal 6 dan pasal 7

1.

2.

3.

4.

Pembelian rumah baru oleh wajib pajak dan seorang wajib pajak wajib melaporkan objek pajak dengan mengisi SPOP (Surat Pelaporan Objek Pajak ) Dan SPOP yang telah diisi akan dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) maksimal 30 hari dan hal ini telah diatur dalam no. 254/PMK03/2014 PS. 4) Dan UU no 12 th 1985 Berikutnya data akan di periksa oleh DJP dan hitung dengan ketentuan UU no 12 th 1985 ps 6-7 dan akan diterbitkannya SPPT UU no 12 th 1985 ps 10,serta penetapan tarif pengenaan pbb 0,5% dari nilai NJOP Kemudian SPPT yang diterbitkan dapat diterima ataupun ditolak oleh Wajib Pajak

PBB tidak tersampaikan

RUMAH BARU

Tidak menyampaikan

SPOP ke KPP

mendapatkan

Surat teguran UU no. 12 tahun 1985 PS. 10 diterbitkan

SKP UU no. 19 tahun 1985 PS. 10 ayat 3

1. Seorang wajib pajak membeli rumah baru dan setiap wajib pajak wajib melaporkan objek pajak dengan mengisi SPOP dan setelah mengisi SPOP seorang wajib pajak wajib melaporkan SPOP tersebut ke KPP. 2. Apabila seorang wajib pajak melaporkan objek pajaknya ke KPP namun dengan jumlah yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka wajib pajak tersebut terkena sanksi yang berupa denda ( UU nomor 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 2b) 3. DJP kemudian menerbitkan SKP yang memberitahukan mengenai denda administrasi yang harus dibayarkan sebesar 25% dihitung dari pokok pajak (UU nomor 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 4) 4. Dan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang ditujukan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajak

Menyampaikan kekecilan

RUMAH BARU

Menyampaikan lebih kecil

SPOP ke KPP

UU no. 12 tahun 1985 PS. 2b

mendapatkan

DENDA UU no. 12 tahun 1985 ayat 4

SKP

1. Seorang wajib pajak membeli rumah baru dan setiap wajib pajak wajib melaporkan objek pajak dengan mengisi SPOP dan setelah mengisi SPOP seorang wajib pajak wajib melaporkan SPOP tersebut ke KPP. 2. Apabila seorang wajib pajak melaporkan objek pajaknya ke KPP namun dengan jumlah yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka wajib pajak tersebut terkena sanksi yang berupa denda ( UU nomor 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 2b) 3. DJP kemudian menerbitkan SKP yang memberitahukan mengenai denda administrasi yang harus dibayarkan sebesar 25% dihitung dari pokok pajak (UU nomor 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 4) 4. Dan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang ditujukan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajak

WP tidak setuju

WP tidak setuju

Ke DJP Max. 3 bulan

Keberatan dan Banding

PS 16 Dibalas DJP max. 1 tahun

Balasan surat DJP

PS. 15 UU no. 12 tahun 1985

Diterima sebagian

Diterima seluruhnya

Ditolak

Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang

1. Apabila wajib pajak tidak setuju terhadap keputusan fiskus akan ketetapan nilai pajak terutang yang telah ditetapkan maka wajib pajak berhak mengajukan keberatan atau banding maksimal 3 bulan setelah penetapan pajak terutang (UU Nomor 12 Tahun 1985 pasal 15) 2. Wajib pajak yang mengajukan banding atau keberatan menunggu balasan dari DJP maksimal selama 12 bulan. 3. DJP memberikan surat balasan berupa keputusan ( UU Nomor 12 tahun 1985 pasal 16) 1. 2. 3. 4.

Diterima sebagian Diterima seluruhnya Ditolak Merubah besarnya jumlah pajak yang terutang

PERDA 11 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Disetiap proses pada umumnya tidak ada dasar hukum, namun terdapat SOP yang mengatur tentang alur atau tata cara membayar BPHTB. Alurnya adalah sebagai berikut: Notaris mengajukan surat ke BPKPD

mendapatkan user dan password

SSPD dan syarat lain dibawa ke BPN untuk penerbitan sertifikat

Mencetak SSPD BPHTB

BPN menerbitkan sertifikat

Memasukkan data objek secara online

SPTPD dibawa ke bank untuk pembayaran

Mendapatkan code billing berbentuk SPTPD BPHTB

SPTPD BPHTB diberikan kepada WP

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Notaris mengajukan surat ke BPKPD Notaris akan mendapatkan username dan password dari PEMKOT Setelah mendapatkan username dan password, notaris akan memasukkan data objek secara online Setelah memasukkan data, notaris akan mendapatkan code billing berbentuk SPTPD BPHTB SPTPD BPHTB diberikan kepada WP oleh notaris SPTPD dibawa oleh WP ke Bank BNI/Bank Jatim, karena untuk saat ini hanya bisa dibayarkan di kedua bank tersebut, untuk melakukan pembayaran Setelah dibayar, WP melalui notaris mencetak SSPD BPHTB SSPD dibawa ke BPN bersama kelengkapan lainnya sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat. Syarat lainnya tersebut adalah SSPD PPh, SSPD BPHTB, Akte Jual Beli, dan surat-surat tanah Diproses di BPN untuk menerbitkan sertifikat sesuai permohonan

Pasal 11 WP membayar dengan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

5 thn sesudah saat terutangnya pajak

Pasal 12 Kepala daerah menerbitk an SKPDKB

dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan akibat salah tulis dan/atau salah hitung

Pasal 14 Menerbitkan STPD

Pasal 12 Sanksi bunga 2% per bulan

5 thn sesudah saat terutangnya Pasal 13 pajak

Kepala daerah menerbitkan SKPDKBT

Pasal 13

Pasal 14 Sanksi bunga 2%

Sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak

1. WP BPHTB membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT 2. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar 3. Jumlah kekurangan pajak tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% dari pajak kurang bayar paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak 4. Dalam jangka waktu 5 bulan sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru / data yang sebelumnya belum terungkan, yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKBT

5. Jumlah kekurangan pajak terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut 6. Apabila dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung, kepala daerah dapat menerbitkan STPD 7. Jumlah kekurangan pajak tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak

Pasal 17 SKPDKB SKPDKBT SKPDLB SKPDN

3 bln

WP dapat mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan

Pasal 18 12 bln

Kepala Daerah memberikan keputusan dengan Surat Keputusan Keberatan

3 bln

Pasal 19

Pasal 19

WP dapat mengajukan banding dengan lampiran Salinan dari Surat Keputusan Keberatan

Kepala Daerah memberikan Putusan Banding

Pasal 20

Keberatan / banding dikabulkan

Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan + bunga 2%

Keberatan ditolak/diteri ma sebagian

Banding ditolak/dikabul kan sebagian

Sanksi administratif denda 50%

Sanksi administratif denda 100%

1. WP dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dengan Surat Keberatan 2. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat 3. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan Surat Keputusan Keberatan 4. WP dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan 5. Kepala Daerah mengeluarkan putusan banding

6. Apabila Keputusan Keberatan/Banding dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama 24 bulan 7. Apabila keberatan ditolak atau diterima sebagian, WP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan 8. Apabila banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan