Trips Wto.docx

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (World Trade Organization/WTO)

Para Pihak pada Persetujuan ini, Mengakui bahwa hubungan mereka di bidang perdagangan dan ekonomi harus diupayakan guna meningkatkan standar kehidupan, menjamin tersedianya kesempatan dan pertumbuhan secara pesat dan mantap dari volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan dalam barang-barang dan jasa-jasa, sambil memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dunia sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan upayaupaya dalam melakukannya melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya. Mengakui lebih lanjut bahwa perlu adanya upaya positif yang dirancang untuk menjamin negara-negara berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang di antara mereka, agar dapat mengamankan peranannya dalam pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi mereka, Berkeinginan untuk memberi sumbangan pada sasaran-sasaran ini melalui pengaturanpengaturan yang saling menguntungkan dan timbal balik, yang diarahkan untuk menurunkan tarif bea masuk sebesar-besarnya dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta penghapusan perlakuan diskriminasi di dalam hubungan perdagangan internasional, Memutuskan oleh karenanya, untuk membentuk suatu sistem perdagangan multilateral yang terpadu, lebih bergairah dan bertahan lama meliputi Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, hasil-hasil dari upaya liberalisasi perdagangan sebelumnya, dan semua hasil Putaran Uruguay dari Perundingan Perdagangan Multilateral, Menetapkan untuk melestarikan prinsip-prinsip

1

dasar dan untuk mencapai sasaran-sasaran yang melandasi sistem perdagangan multilateral ini, Setuju sebagai berikut : A. Pasal I Pembentukan Organisasi Dengan ini menyatakan membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (untuk selanjutnya disebut organisasi perdagangan dunia/ WTO) B. Pasal II Ruang Lingkup World Trade Organization (WTO) 1) WTO memberikan kerangka kelembagaan umum bagi pelaksanaan hubungan perdagangan diantara anggotaanggotanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan persetujuan-persetujuan dan instrumen-instrumen hukum terkait yang tercakup di dalam Lampiranlampiran pada Persetujuan ini.2 2) Persetujuan-persetujuan dan instrumen-instrumen hukum terkait yang tercakup dalam Lampiran 1,2 dan 3 (selanjutnya disebut "Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral") adalah bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini, mengikat semua anggota. 3) Persetujuan-persetujuan dan instrumen-instrumen hukum terkait yang tercakup dalam Lampiran 4 (selanjutnya disebut "Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral") juga merupakan bagian dari Persetujuan ini yang berlaku bagi anggota-anggota yang telah menerimanya, dan mengikat anggotaanggota tersebut. Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral tidak menimbulkan baik kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi anggota yang tidak menerimanya. 4) Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 sebagaimana disebutkan didalam Lampiran 1A (selanjutnya disebut "PUTP 1994") secara hukum

2

berbeda dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan tertanggal 30 Oktober 1947, terlampir pada Persetujuan Akhir yang diterima pada penutupan Sidang Kedua Komite Persiapan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Ketenagakerjaan, yang selanjutnya telah diperbaiki, diubah dan dimodifikasi (selanjutnya disebut "PUTP 1947"). C. Pasal III Fungsi-fungsi WTO 1) WTO harus memperlancar pelaksanaan, administrasi dan operasi, dan mencapai sasaransasaran dari Persetujuan ini serta Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral, dan juga harus memberi suatu kerangka kerja bagi pelaksanaan, administrasi dan operasi Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral. 2) WTO harus menyediakan forum perundingan untuk anggota-anggotanya yang berhubungan dengan hubungan perdagangan multilateral mereka dalam bidang yang diatur didalam persetujuan-persetujuan yang dilampirkan dalam Persetujuan ini. WTO dapat juga menyediakan suatu forum bagi perundinganperundingan lebih lanjut diantara anggota-anggotanya mengenai hubungan-hubungan perdagangan multilateral mereka, dan suatu kerangka kerja pelaksanaan hasil-hasil dari perundingan-perundingan tersebut, sebagaimana yang dapat diputuskan oleh Konperensi Tingkat Menteri. 3) WTO harus mengatur kesepakatan mengenai Tata Tertib aturan dan prosedur Penyelesaian Sengketa ( "Kesepakatan Penyelesaian Sengketa" atau "KPS") dalam Lampiran 2 pada Persetujuan ini. 4) WTO harus mengatur Mekanisme Pemantauan Kebijaksanaan Perdagangan ("MPKP") seperti yang terdapat pada Lampiran 3 Persetujuan ini.

3

5) Untuk mencapai keterkaitan yang lebih besar dalam pengambilan kebijaksanaan ekonomi global, WTO harus bekerjasama, sebagaimana mestinya, dengan Dana Moneter Internasional dan dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan serta badanbadan afiliasinya. D. Pasal IV Struktur WTO 1) Harus ada suatu Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari wakil-wakil semua anggota, yang harus mengadakan pertemuan sedikitnya sekali dalam dua tahun. Konperensi Tingkat Menteri harus melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil langkah-langkah yangdiperlukan untuk pelaksanaannya. Konperensi Tingkat Menteri mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan untuk semua hal yang diatur oleh Persetujuan Perdagangan Multilateral, apabila diminta oleh salah satu anggota, sesuai dengan persyaratan khusus untuk pengambilan keputusan dalam Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang relevan. 2) Harus ada suatu Dewan Umum yang terdiri dari wakilwakil semua anggota, yang harus mengadakan pertemuan bilamana dianggap perlu. Dalam masa-masa tenggang diantara pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Menteri, fungsinya harus dilaksanakan oleh Dewan Umum. Dewan Umum harus juga melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya oleh Persetujuan ini. Dewan Umum harus membuat peraturan tata tertibnya sendiri dan menyetujui peraturan tata tertib dari komite-komite yang dibentuk sesuai ayat 7. 3) Dewan Umum harus menyelenggarakan pertemuan bilamana perlu untuk membahas halhal yang merupakan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa seperti yang diatur dalam kesepakatan

4

penyelesaian sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa dapat memilih ketuanya sendiri dan harus membuat peraturan tata tertib manakala dianggap perlu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. 4) Dewan Umum harus menyelenggarakan pertemuan bila dianggap perlu untuk membahas hal-hal yang merupakan tanggung jawab Badan Pemantauan Kebijaksanaan Perdagangan yang diatur dalam MPKP. Badan Pemantauan Kebijaksanaan Perdagangan dapat memilih ketuanya sendiri dan harus membuat peraturan tata tertib manakala dianggap perlu untuk memenuhi tanggungjawab tersebut. 5) Harus ada satu Dewan Perdagangan di bidang Barangbarang, satu Dewan Perdagangan di bidang Jasa-jasa dan satu Dewan untuk Aspek-aspek perdagangan dari Hak-hak Intelektual (HKIBP) (selanjutnya disebut "Dewan HKIBP"), yang harus bekerja dibawah tuntunan umum Dewan Umum. Dewan Perdagangan di bidang barang-barang harus menangani fungsi-fungsi dari Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 1A. Dewan perdagangan di bidang jasa-jasa harus menangani fungsi-fungsi dari Persetujuan Umum mengenai Perdagangan di bidang jasa (selanjutnya disebut "PTPJ"). Dewan HKIBP harus menangani fungsi Persetujuan tentang Aspek-aspek Perdagangan dari Hak atas kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Persetujuan tentang HKIBP"). Dewan-dewan ini harus melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka oleh persetujuannya masing-masing dan oleh Dewan Umum. Dewan-dewan tersebut harus membuat peraturan tata tertibnya masing-masing dengan persetujuan Dewan Umum. Keanggotaan di dalam Dewan-dewan ini harus terbuka bagi wakil-wakil dari semua anggota. Dewan-dewan ini harus mengadakan pertemuan bilamana perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.4 6) Dewan perdagangan di bidang barang-barang, Dewan perdagangan di bidang jasa-jasa dan Dewan HKIBP

5

harus membentuk badan-badan subsider sesuai kebutuhan. Badan-badan subsider ini harus membuat peraturan tata tertib masing-masing dengan persetujuan dari Dewannya masing-masing. 7) Konferensi Tingkat Menteri harus membentuk satu Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan, satu Komite tentang Pembatasan-pembatasan Neraca Pembayaran dan satu Komite tentang Anggaran, Keuangan dan Administrasi, yang harus melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan pada mereka oleh Persetujuan ini dan oleh Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral, serta setiap fungsi tambahan lainnya yang dibebankan oleh Dewan Umum, dan dapat membentuk Komite-komite tambahan dengan fungsifungsinya apabila dianggap perlu. Sebagai bagian dari fungsi-fungsinya, Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan harus memantau secara berkala ketentuan-ketentuan khusus dalam Persetujuanpersetujuan Perdagangan Multilateral yang menguntungkan anggota-anggota negara yang sedang berkembang dan melaporkan pada Dewan Umum untuk mendapatkan tindakan yang layak. Keanggotaan di dalam Komite-komite ini harus terbuka bagi wakil-wakil semua anggota. 8) Badan-badan seperti yang diatur dalam Persetujuanpersetujuan Perdagangan Plurilateral harus melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya sesuai dengan Persetujuan tersebut dan harus bekerja didalam kerangka kelembagaan OPD. Badan-badan ini harus menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan mereka kepada Dewan Umum secara teratur. E. Pasal V Hubungan Dengan Organisasi-Organisasi Lain 1) Dewan Umum harus membuat pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya untuk tercapainya kerjasama

6

yang berhasil guna dengan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang mempunyai tanggungjawab berkaitan dengan tanggungjawab WTO. 2) Dewan Umum dapat membuat pengaturan sebagaimana mestinya untuk mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah terkait dengan masalahmasalah yang ditangani WTO. F. Pasal VI Secretariat 1) Harus ada satu Sekretariat WTO (selanjutnya disebut "Sekretariat") yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. 2) Konferensi Tingkat Menteri harus menunjuk Direktur Jenderal dan menetapkanketentuan-ketentuan yang mengatur wewenang, tugas-tugas, masalah kedinasan dan masa jabatan Direktur Jenderal. 3) Direktur Jenderal harus mengangkat anggota-anggota staf Sekretariat dan menetapkan tugas-tugas dan persyaratan mereka sesuai dengan aturan-aturan yang disahkan olehKonferensi Tingkat Menteri. 4) Tanggung jawab-tanggung jawab Direktur Jenderal dan Staf Sekretariat harus secara eksklusif bercirikan internasional. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direktur Jenderal dan Staf Sekretariat tidak boleh mencari atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah manapun atau dari kekuasaan lain di luar WTO. Mereka harus menghindar dari setiap tindakan yang bertentangan dengan kedudukan mereka sebagai pejabat-pejabat internasional. Anggota-anggota WTO harus menghormati sifat internasional dari tanggung jawab Direktur Jenderal dan Staf Sekretariat serta tidak boleh berusaha untuk mempengaruhi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya. G. Pasal VII Anggaran Dan Kontribusi-Kontribusi

7

1) Direktur Jenderal harus mengajukan perkiraan anggaran tahunan dan nota keuangan dari WTO kepada Komite tentang Anggaran, Keuangan dan Administrasi. Komite tentang Anggaran, Keuangan dan Administrasi harus mengkaji perkiraan anggaran tahunan dan nota keuangan yang diajukan oleh Direktur Jenderal dan membuat rekomendasi-rekomendasi selanjutnya kepada Dewan Umum. Perkiraan anggaran tahunan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Umum. 2) Komite tentang Anggaran, Keuangan dan Administrasi harus mengusulkan kepada Dewan Umum ketentuanketentuan keuangan yang harus mencakup aturanaturan yang menetapkan: a. Skala kontribusi dari masing-masing anggota sesuai proporsinya pengeluaran WTO b. Tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap tunggakan anggota-anggota. Peraturan-peraturan keuangan harus berdasarkan, sejauh dapat dilakukan, pada ketentuanketentuan dan praktekpraktek PUTP 1947. 3) Dewan Umum harus menerima peraturan-peraturan keuangan dan perkiraan anggaran tahunan dengan mayoritas dua pertiga yang dihadiri oleh lebih dari setengah anggota WTO. 4) Setiap anggota harus memberi sumbangan kepada WTO sesuai bagiannya masing-masing terhadap pengeluaran-pengeluaran WTO berdasarkan pada peraturan-peraturan keuangan yang diterima oleh Dewan Umum.6 H. Pasal VIII Status WTO 1) WTO harus memiliki kepribadian hukum, dan setiap anggotanya harus memberikan kapasitas hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

8

2) Setiap anggota harus memberikan kepada WTO hakhak istimewa dan kekebalan hokum yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. 3) Setiap anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada pejabat-pejabat WTO dan perwakilanperwakilan dari para anggota hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang secara bebas diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi mereka dalam hubungannya dengan WTO. 4) Hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang diberikan oleh suatu anggota kepada WTO, pejabat-pejabatnya, dan perwakilan-perwakilan dari para anggotanya harus sama dengan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang tercantum dalam konvensi tentang hak-hak istimewa dan kekebalan hukum dari Badan-badan Khusus, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 November 1947. 5) WTO dapat menandatangani suatu persetujuan markas besar. I. Pasal IX Pengambilan keputusan 1) WTO harus melanjutkan praktek pengambilan keputusan secara konsensus yang berlaku menurut PUTP 1947. Kecuali dimana suatu keputusan tidak dapat tercapai dengan konsensus, masalah yang dibahas dapat diputuskan dengan pemungutan suara. Pada pertemuan-pertemuan Konperensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum, setiap anggota WTO harus mempunyai satu suara. Apabila Masyarakat Eropa melaksanakan haknya dalam pemungutan suara, mereka harus mempunyai sejumlah suara yang setara dengan jumlah negara-negara anggota mereka yang merupakan anggota WTO. Keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum harus diambil berdasarkan mayoritas perhitungan suara, kecuali ditentukan lain di

9

dalam Persetujuan ini atau di dalam Persetujuan Perdagangan Multilateral yang relevan. Badan yang terkait harus dianggap telah memutuskan secara konsensus mengenai suatu masalah yang disampaikan kepadanya untuk dipertimbangkan, jika tidak ada anggota, yang hadir dalam pertemuan ketika keputusan diambil, secara resmi berkeberatan terhadap keputusan yang diajukan. Jumlah suara Masyarakat Eropa dan negara-negara anggotanya harus tidak boleh melebihi jumlah negaranegara anggota Masyarakat Eropa. Keputusan-keputusan Dewan Umum yang diselenggarakan sebagai Badan Penyelesaian Sengketa harus diambil hanya sesuai dengan ketentuanketentuan ayat 4 Pasal 2 Ketentuan 7 2) Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum harus mempunyai wewenang eksklusif untuk menerima penaksiran-penaksiran dari Persetujuan ini dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral. Dalam hal suatu penaksiran dari suatu Persetujuan Perdagangan Multilateral didalam Lampiran 1, mereka harus melaksanakan wewenang atas dasar rekomendasi oleh Dewan yang menangani pelaksanaan fungsi Persetujuan tersebut. Keputusan untuk menerima suatu penaksiran harus diambil dengan mayoritas tiga perempat anggota. Ayat ini harus tidak digunakan dalam cara sedemikian yang dapat merusak ketentuanketentuan mengenai amandemen didalam Pasal X. Penyelesaian Sengketa. 3) Dalam keadaan tertentu, Konferensi Tingkat Menteri dapat memutuskan untuk melepaskan kewajiban yang ditentukan kepada suatu anggota oleh Persetujuan ini atau oleh suatu Persetujuan Perdagangan Multilateral, menetapkan bahwa setiap keputusan demikian harus diambil dengan tiga perempat anggota jika tidak disebutkan lain menurut ayat ini :

10

a. Suatu permintaan terhadap pengecualian (sementara) mengenai Persetujuan ini harus disampaikan kepada Konferensi Tingkat Menteri untuk dipertimbangkan sesuai dengan praktek pengambilan keputusan secara konsensus. Konferensi Tingkat Menteri harus menentukan suatu periode waktu, yang mana tidak boleh melebihi 90 hari, untuk membahas permintaan tersebut. Jika konsensus tidak tercapai selama periode waktu tersebut, setiap keputusan untuk memberikan suatu pengecualian harus diambil dengan tiga perempat anggota. b. Suatu permintaan terhadap pengecualian (sementara) mengenai Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 1A atau 1B atau 1C dan Lampiran-lampirannya harus disampaikan secara dini kepada Dewan Perdagangan di bidang barang-barang, Dewan Perdagangan di bidang jasa-jasa atau Dewan HKIBP berturut-turut, untuk dibahas selama periode waktu yang tidak boleh melebihi 90 hari. Pada akhir periode waktu tersebut, Dewan yang bersangkutan harus menyampaikan suatu laporan kepada Konperensi Tingkat Menteri. 4) Suatu keputusan oleh Konperensi Tingkat Menteri yang memberikan suatu pengecualian (sementara) harus menyatakan keadaan perkecualian yang merupakan pembenaran keputusan tersebut, masa berlakunya dan syarat-syarat yang mengatur penerapan pengecualian, dan tanggal berakhirnya pengecualian. Setiap pengecualian yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari pada satu tahun harus dikaji ulang oleh Konferensi Tingkat Menteri selambat-lambatnya satu tahun setelah pengecualian tersebut diberikan, dan selanjutnya setiap tahun sesudahnya sampai masa pengecualian berakhir. Di dalam setiap pengkajian, Konferensi Tingkat Menteri harus memeriksa apakah keadaan kekecualian yang merupakan pembenaran pengecualian masih ada dan

11

apakah istilah-istilah dan syarat-syarat yang melekat pada pengecualian sudah terpenuhi. Konferensi Tingkat Menteri, berdasarkan pengkajian tahunan, dapat memperpanjang, memodifikasi atau mengakhiri pengecualian. 5) Keputusan-keputusan dibawah Persetujuan Perdagangan Multilateral, termasuk setiap keputusan atas penaksiran dan pengecualian, harus diatur dengan ketentuan-ketentuan pada Persetujuan itu. J. Pasal X Amandemen-Amandemen 1) Setiap anggota WTO dapat memprakarsai usul perubahan ketetapan-ketetapan dari Persetujuan ini atau Persetujuan Perdagangan Multilateral pada Lampiran 1 dengan menyerahkan usulan tersebut ke Pertemuan Tingkat Menteri. Dewan-dewan yang tercantum dalam ayat 5 dari Suatu keputusan untuk memperoleh pengecualian sehubungan dengan setiap kewajiban yang tergantung pada suatu periode transisi atau suatu periode untuk pelaksanaan bertahap bahwa anggota yang mengajukan belum menunjukkan menjelang berakhirnya periode yang terkait harus diambil hanya dengan konsensus. Pasal IV dapat juga menyampaikan kepada Pertemuan Tingkat Menteri usulan untuk mengubah ketetapanketetapan dari Persetujuan Perdagangan Multilateral yang sama pada Lampiran 1, yang merupakan tanggung jawab dari Dewan tersebut. Kecuali Pertemuan Tingkat Menteri memutuskan dengan waktu yang lebih lama, untuk masa 90 hari setelah pengusulan diajukan secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri, setiap keputusan oleh Pertemuan Tingkat Menteri untuk menyampaikan usulan amandemen untuk penerimaan para anggota harus diambil secara konsensus. Kecuali ketentuan-ketentuan dari ayat 2, 5 atau 6 berlaku, keputusan tersebut harus

12

menjelaskan apakah ketetapan-ketetapan dari ayat 3 atau 4 harus berlaku. Bila konsensus telah dicapai, Pertemuan Tingkat Menteri harus dengan segera menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk diterima. Bila konsensus tidak dicapai dalam suatu Pertemuan Tingkat Menteri dalam waktu yang ditentukan, Pertemuan Tingkat Menteri harus memutuskan dengan mayoritas dua pertiga anggotaanggota, apakah menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk diterima. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 2,5 dan 6, ketentuan dalam ayat 3 harus berlaku untuk usulan amandemen tersebut, kecuali Pertemuan Tingkat Menteri memutuskan dengan mayoritas tiga perempat anggota bahwa ketentuan dalam ayat 4 harus berlaku. 2) Amandemen-amandemen untuk ketentuan dari pasal ini dan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal berikutnya hanya akan berlaku setelah diterima oleh semua anggota : a. Pasal IX dari Persetujuan ini b. Pasal I dan II dari PUTP 1994 c. Pasal II:1 dari PTPJ d. Pasal 4 dari Persetujuan untuk HKIBP. 3) Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini atau dari Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 1A dan 1C selain yang tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang dapat merubah hak dan kewajiban para anggota, akan berlaku untuk para anggota yang telah menerimanya dengan dua pertiga suara dan selanjutnya untuk setiap anggota lainnya yang telah menerimanya. Pertemuan Tingkat Menteri dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota bahwa setiap amandemen yang diberlakukan berdasarkan paragraf ini sesuai dengan sifatnya memperbolehkan setiap anggota yang tidak menerimanya dalam periode yang sudah ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri untuk setiap saat bebas menarik diri dari WTO, atau tetap

13

4)

5)

6)

7)

sebagai anggota dengan persetujuan Pertemuan Tingkat Menteri. Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini atau dari Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 1A dan 1C, selain yang tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang tidak akan merubah hak dan kewajiban anggotaanggota, harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan penerimaan oleh dua pertiga dari anggota. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 2 di atas, amandemen-amandemen terhadap Bagian I, II dan III dari PTPJ dan Lampiran-lampirannya harus berlaku bagi para anggota yang telah menerimanya berdasarkan dua pertiga suara anggota dan selanjutnya bagi setiap anggota yang menerimanya. Pertemuan Tingkat Menteri dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota bahwa setiap amandemen yang berlaku sesuai dengan 10 ketentuan-ketentuan sebelumnya yang sesuai dengan sifatnya membolehkan setiap anggota yang belum menerimanya dalam suatu periode yang ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri setiap saat bebas untuk menarik diri dari OPD atau tetap sebagai anggota dengan persetujuan Pertemuan Tingkat Menteri. Amandemen terhadap Bagian IV, V dan VI dari PTPJ dan Lampiranlampirannya harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan penerimaan dua pertiga suara anggota. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dari Pasal ini, amandemen-amandemen terhadap Persetujuan HKIBP yang memenuhi persyaratan dalam ayat 2 Pasal 71 dapat diterima oleh Pertemuan Tingkat Menteri tanpa proses penerimaan formal lebih lanjut. Setiap anggota yang menerima satu amandemen terhadap Persetujuan ini atau terhadap suatu Persetujuan Perdagangan Multilateral pada Lampiran 1 harus menyampaikan suatu instrumen penerimaan kepada Direktur Jenderal WTO dalam masa penerimaan yang telah ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri.

14

8) Setiap anggota WTO dapat memprakarsai suatu usul untuk merubah ketentuan-ketentuan Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 2 dan 3 dengan menyampaikan usulan tersebut pada Pertemuan Tingkat Menteri. Keputusan untuk menerima amandemen-amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 2 harus dilakukan dengan konsensus dan amandemenamandemen ini harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan Pertemuan Tingkat Menteri. Keputusan untuk menerima amandemen-amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Lampiran 3 harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan Pertemuan Tingkat Menteri. 9) Pertemuan Tingkat Menteri, atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan pihak-pihak terhadap suatu persetujuan perdagangan dapat memutuskan secara tersendiri melaluikonsensus untuk menambah persetujuan pada Lampiran 4. Pertemuan Tingkat Menteri, atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan pihak-pihak dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral dapat memutuskan untuk menghapus Persetujuan itu dari Lampiran 4. 10) Amandemen-amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Plurilateral harus diatur oleh ketentuanketentuan dari Persetujuan tersebut. K. Pasal XI Keanggotaan Asli 1) Pihak Penandatangan PUTP 1947 sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan Masyarakat Eropa, yang menerima Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral dan untuk mana Daftar Konsesi dan Komitmen dilampirkan pada PUTP 1994 dan untuk mana daftar dari Komitmen Khusus yang dilampirkan pada PTPJ menjadi anggota asli dari WTO.11

15

2) Negara-negara terbelakang yang dikatagorikan seperti itu oleh PBB hanya diminta untuk menyampaikan komitmen-komitmen dan konsesi-konsesi sesuai dengan kebutuhan pembangunan, keuangan dan perdagangan atau kemampuan kelembagaan dan administratifnya. L. Pasal XII Aksesi 1) Setiap negara atau wilayah Pabean terpisah yang memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan hubungan perdagangan luar negeri dan masalah-masalah lain yang ditentukan dalam Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral dapat masuk menjadi pihak Persetujuan ini, berdasarkan syarat-syarat yang disetujui antara mereka dan WTO. Aksesi tersebut harus berlaku bagi Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang merupakan lampirannya. 2) Keputusan-keputusan mengenai aksesi harus diputuskan oleh Pertemuan Tingkat Menteri. Pertemuan Tingkat Menteri harus mengesahkan persetujuan atas syarat-syarat aksesi melalui mayoritas dua pertiga suara anggota WTO. 3) Aksesi terhadap Persetujuan Perdagangan Plurilateral harus diatur berdasarkan ketentuanketentuan dari Persetujuan tersebut. M. Pasal XIII Non-Aplikasi Dari Persetujuan Perdagangan Multilateral Antara Anggota-Anggota Tertentu 1) Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral pada Lampiran-lampiran 1 dan 2 harus tidak berlaku antara setiap anggota dan anggota lainnya jika salah satu anggota tersebut, pada saat salah satu menjadi anggota, tidak menyetujui penerapannya.

16

2) Ayat 1 dapat diberlakukan antara anggota-anggota asli WTO yang merupakan pihak penandatangan PUTP 1947, hanya apabila Pasal XXXV dari Persetujuan tersebut telahdiberlakukan sebelumnya dan telah berlaku antara pihak penandatangan tersebut pada saat berlakunya Persetujuan ini terhadap mereka. 3) Ayat 1 dapat berlaku antara satu anggota dengan anggota lainnya yang telah masuk menjadi pihak Persetujuan ini berdasarkan Pasal XII hanya apabila anggota tersebut tidak setuju terhadap aplikasi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang telah disampaikan pada Pertemuan Tingkat Menteri sebelum pengesahan persetujuan mengenai syarat-syarat Aksesi oleh Pertemuan Tingkat Menteri. 4) Pertemuan Tingkat Menteri dapat mengkaji pelaksanaan Pasal ini dalam kasus-kasus tertentu atas permintaan setiap anggota dan memberikan rekomendasi sebagaimana mestinya. 5) Non-Aplikasi dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral antara pihak-pihak dalampersetujuan tersebut harus diatur oleh ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tersebut. N. Pasal XIV Penerimaan, Pemberlakuan dan Deposit 1) Persetujuan ini harus terbuka untuk diterima, dengan penandatanganan atau lainnya, oleh pihak penandatangan PUTP 1947 dan Masyarakat Eropa, yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota asli WTO sesuai dengan Pasal XI Persetujuan ini. Penerimaan tersebut harus berlaku bagi Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang merupakan lampirannya. Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang terlampir harus berlaku pada tanggal ditentukan oleh para Menteri sesuai dengan ayat 3 dari Persetujuan Akhir Yang Memuat Hasil-hasil Putaran

17

Uruguay Dari Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral dan harus tetap terbuka untuk penerimaan untuk jangka waktu 2 tahun setelah tanggal tersebut kecuali para Menteri memutuskan lain. Suatu penerimaan setelah berlakunya Persetujuan ini harus berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal penerimaan tersebut. 2) Suatu anggota yang menerima Persetujuan ini setelah berlakunya persetujuan harus melaksanakan konsesikonsesi dan kewajiban-kewajiban dalam Persetujuan PerdaganganMultilateral yang akan dilaksanakan setelah jangka waktu tertentu sejak berlakunya Persetujuan ini seolah-olah dia telah menerima Persetujuan ini pada tanggal berlakunya. 3) Sampai berlakunya Persetujuan ini, teks dari Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral harus disimpan pada Direktur Jenderal Pihak Penandatangan PUTP 1947. Direktur Jenderal harus menyampaikan salinan asli dari Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral dan notifikasi dari penerimaan itu kepada masing-masing pemerintah dan Masyarakat Eropa yang telah menerima Persetujuan ini. Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral, dan setiap amandemennya, setelah berlakunya Persetujuan ini, harus disimpan Direktur Jenderal WTO. 4) Penerimaan dan berlakunya Persetujuan Perdagangan Plurilateral harus diatur oleh ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tersebut. Persetujuan itu disimpan Direktur Jenderal Pihak Penandatangan PUTP 1947. Setelah berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan tersebut harus disimpan pada Direktur Jenderal WTO. O. Pasal XV Penarikan Diri 1) Setiap anggota dapat menarik diri dari Persetujuan ini. Penarikan tersebut berlaku baik bagi Persetujuan ini

18

maupun Persetujuan Perdagangan Multilateral dan harus berlaku setelah terlampaunya waktu 6 bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal WTO. 2) Penarikan dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral diatur oleh ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tersebut.13 P. Pasal XVI Ketentuan-Ketentuan Lain 1) Kecuali ditentukan lain oleh Persetujuan ini atau Persetujuan Perdagangan Multilateral, WTO harus berpedoman pada keputusan-keputusan, prosedurprosedur dan praktek-praktek kebiasaan yang diikuti oleh Pihak Penandatangan PUTP 1947 dan badan-badan yang dibentuk dalam kerangka PUTP 1947. 2) Sejauh dapat dilaksanakan, Sekretariat PUTP 1947 harus menjadi Sekretariat WTO dan Direktur Jenderal dari Pihak Penandatangan PUTP 1947, akan bertindak sebagai Direktur Jenderal WTO sampai pada waktu Pertemuan Tingkat Menteri menunjuk seorang Direktur Jenderal sesuai dengan ayat 2 Pasal VI Persetujuan ini. 3) Dalam hal terdapat konflik antara suatu ketentuan dari Persetujuan ini dan suatu ketentuan dari Persetujuan Perdagangan Multilateral, ketentuan dari Persetujuan ini harus diterapkan terhadap konflik demikian. 4) Setiap anggota harus menjamin keselarasan dari Undang-undangnya, Aturan-aturan dan prosedurprosedur administratifnya dengan kewajibankewajibannya sebagaimana yang terdapat pada lampiran Persetujuan-persetujuan. 5) Tidak diperkenankan mengajukan keberatan terhadap setiap ketentuan dari Persetujuan ini. Keberatankeberatan terhadap setiap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Perdagangan Multilateral hanya dapat diajukan untuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan tersebut. Keberatan-keberatan terhadap

19

satu ketentuan dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral diatur oleh ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tersebut. 6) Persetujuan ini didaftarkan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 102 Piagam PBB. Dibuat di Marrakesh 15 april 1994 dalam satu salinan, dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol, masing-masing teks adalah asli. Catatan Penjelasan : Istilah "negara" atau "negara-negara" yang digunakan dalam Persetujuan ini danPersetujuan Perdagangan Multilateral mencakup setiap wilayah-wilayah pabean terpisah anggota WTO. Dalam hal suatu wilayah pabean terpisah Anggota dari WTO, yang menurut Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Multilateral diartikan sebagai istilah "nasional", pengertian tersebut harus dipahami sebagai wilayah pabean dimaksud, kecuali disebutkan lain.14

20

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN 1 Lampiran IA :  Persetujuan-persetujuan Multilateral di bidang Perdagangan Barang-barang.  Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.  Persetujuan tentang Pertanian.  Persetujuan tentang Penerapan Ketentuan-ketentuan Sanitary dan Phytosanitary.  Persetujuan tentang Tekstil dan Pakaian.  Persetujuan tentang Hambatan-hambatan tehnis terhadap Perdagangan.  Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berhubungan dengan Perdagangan.  Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.  Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.  Persetujuan tentang Inspeksi Pra-pengapalan.  Persetujuan tentang Peraturan Asal Barang.  Persetujuan tentang Prosedur-prosedur Perijinan Impor.  Persetujuan tentang Subsidi-subsidi dan Tindakan Balasan.  Persetujuan tentang Pengamanan Lampiran 1B :  Persetujuan Umum tentang Perdagangan di bidang Jasajasa dan Lampiran-lampiran Lampiran 1C :  Persetujuan tentang Aspek-aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Perdagangan.

21

B. LAMPIRAN 2  Kesepakatan mengenai Aturan-aturan dan Prosedurprosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa. C. LAMPIRAN 3  Mekanisme Pemantauan Kebijaksanaan Perdagangan. D. LAMPIRAN 4 Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral Persetujuan tentang Perdagangan di Bidang Pesawat Sipil. Persetujuan tentang Pengadaan Pemerintah. Persetujuan Internasional mengenai susu dan produk susu (dairy).  Persetujuan Daging Sapi Internasional    

22

DAFTAR PUSTAKA

 Afianita, Nirma. 2015, Isi Perjanjian WTO., http//www.documents.tips. Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016.

23