Tehnik Merancang Perjanjian Kerja Bersama

1

TEHNIK MERANCANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA Materi kuliah Legal Drafting Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Oleh Samuel Hutabarat

A. PENGERTIAN Adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat pekerja/buruh atau beberap serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha 2

KETENTUAN YANG TERKAIT  Disusun dan disepakati bersama oleh kedua

belah pihak yaitu antara pengusaha dengan Serikat Pekerja.

 Didasari dengan itikad baik.  Dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.  Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban

kedua belah pihak.

3

B. LATAR BELAKANG  Peraturan perundang-undangan

ketengakerjaan yang mengharuskan setiap usaha mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 buruh/pekerja membuat Peraturan Perusahaan (company regulation) ataupun Kesepakatan Kerja Bersama (collective labour agreement) (vide – pasal 108 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

 Asas keseimbangan dan kesaman dalam

kedudukan (UUD 1945)

4

Perlunya kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban antar pengusaha dengan buruh/pekerja serta tat tertib dalam bekerja dan dilingkungan kerja. Konvensi ILO No. 98 tentang Berlakunya Dasardasar dari Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha. 5

C. DASAR HUKUM Kepmenaker No. 408 tahun 2004 tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja bersama. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

6

Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Tata Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan. Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Majikan. 7

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PROSES PEMBUATN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  Unfair labour practice (perlakuan yang tidak

fair/jujur dari pengusaha kepada pekerja atau sebaliknya) jangan ada dusta diantara kita….  Kecurigaan yang berlebihan diantara para

pihak.  Perselisihan dan deadlock dalam proses

perundingan akibat kurang lancarnya komunikasi diantara para pihak. 8

Perselisihan/pertentangan akibat visi dan kepentingan yang berbeda/bersebrangan antar pengusaha dan pekerja. Tuntutan pekerja kepada pengusaha melalui pengadilan guna membatalkan PKB yang berlau sebagai akibat tim perunding/tim perumus tidak mewakili semua pihak.

9

HIRARKI PERATURAN DI PERUSAHAAN Jenis peraturan

Pihak yang membuat peraturan

AD/ART

Pemegang Saham dalam RUPS

PKB

Direksi bersama Serikat Pekerja

Keputusan Direksi, PP, Perjanjian Kerja

Direksi/Presiden Direktur

10

Keputusan Manajer, Kepala Bagian, Kepala Departemen (Untuk perusahaan yang memiliki model desentralisasi)

Dibuat oleh Kepala Departemen, Manajer, Kepala Bagian

11

Hal khusus dari PKB PKB merupakan produk hukum yang digunakan untuk merangkum hasil kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja. Hasil kesepakatan tersebut ditungkan dalam bentuk sebuah perjanjian, sehingga format dari PKB relatif sama dengan kontrak yang sudah dinegosiasikan (kontrak bisnis lainnya).

12

PKB tidak memerlukan konsideran seperti halnya terdapat dalam PP. Perbedaan antara format PKB dengan kontrak bisnis terletak pada bagian penutup :  Kontrak biasa hanya ditandatangani para pihak yang membuat kontrak.  PKB selain ditandatangani oleh para pihak juga oleh Pejabat Depnaker yang sifatnya hanya megetahui.  Setelah ditandatangani, maka didaftarakan di Kantor Depnaker setempat

13

D. TAHAPAN PERUNDINGAN TAHAP I PERSIAPAN TAHAP IV PELAKSANAAN

TAHAP II PERUNDINGAN

TAHAP III PENYUSUNAN ISI 14

TAHAP I : PERSIAPAN Para pihak telah memahami maksud dan tujuan membuat PKB serta tehnik pembuatannya. Para pihak telah mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam perundingan PKB. Para pihak telah membuat konsep PKB secara tertulis untuk ditukarkan antara kedua belah pihak.

15

Para pihak mempersiapkan Tim Perunding (Ketua, juru bicara & pembagian tugas antara kedua belah pihak).  Tim perunding harus menguasai Peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku baik pada sektor yang sama maupun sektor perusahaan.  Dimulai dengan itikad baik untuk menjadi lebih baik.

16

TAHAP II : PERUNDINGAN Dalam tahap perundingan hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut : 4.

Situasi dan kondisi perundingan yang meliputi tempat, waktu, biaya, penjadwalan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.

Terlebih dahulu melakukan pertukaran konsep PKB, sehingga dalam perundingan selanjutnya sudah dapat dimulai untuk perundingan materi PKB ;

17

3.

Menginventarisir butir-butir yang telah disepakati dan dirumuskan secara jelas serta diparaf secara bersama.

4.

Hal – hal yang belum disepakati, dibahas mulai dari hal-hal yang sederhana yang tidak begitu sukar untuk dimusyawarahkan yang sekiranya segera dapat dicapai kesepakatan dan setiap kesepakatan yang telah dicapai segera diparaf kedua belah pihak.

18

5. Dalam merundingkan isi dari PKB yang sulit disepakati, sebaiknya dilakukan konsultasi ; 6. Selama perundingan perlu dijaga suasana keterbukaan dan kekeluargaan. 7. Dalam keadaan yang memanas hendaknya diistirahatkan pada waktu istirahat dapat digunakan untuk melakukan pendekatan. 8. Dalam perundingan tim perundingan jangan lupa pada dasar falsafah hubungan industrial yaitu prinsip kekeluargaan, gotong royong, kemitraan, musyawarah mufakat.

19

TAHAP III : PENYUSUNAN ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Item-item yang telah disepakati dan diparaf perlu disusun menjadi naskah PKB yang formatnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menyusun redaksional PKB dengan membentuk tim kecil yang anggotanya mewakili para pihak ; Dalam menyusun redaksional PKB menggunakan kalimat sederhana dengan memperhatikan kaidahkaidah hukum. Bila diperlukan dibuat penjelasan dalam pasal2 PKB. Mengadakan rapat pleno membahas hasil perundingan tim kecil yang telah disepakati. Menyusun rumusan naskah PKB untuk ditandatangani.

20

TAHAP IV : PENANDATANGANAN, PENDAFTARAN & PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA. 1.

2.

3. 4.

Agar PKB memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara moral, maka ada baiknya penandatangan PKB tersebut dihadiri oleh sebanyak mungkin perwakilan dari pengusaha dan pekerja dan pejabat terkait. PKB yang suda ditandatangani disebarluaskan dan disosialisasikan dengan penjelasan mengenai isinya kepada para pekerja dan pengusaha dan pimpinan perusahaan. Mengajukan permohonan kepada kantor/dinas Depnaker untuk didaftarkan. Memperbanyk PKB tersebut untuk dibagikan kepada semua pekerja.

21

E. KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Untuk sahnya PKB, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat Materiil : d. Dilarang memuat hal-hal yang bersifat diskriminatif. e. Dilarang memuat aturan yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Syarat Formil :  Harus tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.  Memuat nama, tempat, kedudukan, alamat serikat pekerja dan pengusaha serta nomor dan tanggal pendaftaran Serikat Pekerja pada Depnaker.

22

F. KEWAJIBAN PARA PIHAK Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib memberitahukan isi PKB terhadap para anggotanya termasuk bila terjadi perubahan terhadap isi PKB tersebut. Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib mengusahakn agar anggotanya memenuhi isi PKB. Pengusaha & Serikat Pekerja wajib melaksanakan PKB dengan sebaik-baiknya. Pengusaha wajib mendaftarkan PKB yang telah ditandatangani kedua belah pihak kepada Kanwil Depnaker setempat atau menteri Tenaga Kerja RI.

23

G. MATERI / ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Nama, tempat kedudukan serta alamat Serikat Pekerja/serikat buruh ; Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan ; Nomor serta tanggal pencatatan Serikat Pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota ; Hak dan kewajiban pengusaha ; Hak dan kewajiban Serikat Pekerja serta pekerja/buruh. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama. Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. 24

H. MUKADIMAH Mukadimah pada dasarnya memuat fungsi PKB yang berguna untuk menciptakan hubungan kerja yang serasi, aman, tenteram & mantap antara Pekerja dan Pengusaha, serta berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan produktifitas. Mukadimah juga memuat latar belakang, sehingga Mukadimah tidak berbeda dengan Konsiderans yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan. Sehingga terkadang mukadimah ini mempunyai format seperti Konsideran dalam Peraturan Perusahaan.

25

I. BATANG TUBUH / DIKTUM Cara penulisan Diktum PKB ini pada prinsipnya sama dengan cara penulisan Diktum pada Peraturan Perusahaan dan sangat tergantung dari kondisi, kebutuhan dan tujuan yang ingin di capai oleh pihak-pihak yang menyusun PKB tersebut, namun setidaknya substansi minimal haru dimuat adalah sebagai berikut :

BAB I PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (Pada bagian ini harus dimuat identitas lengkap dari perusahaan maupun Serikat Pekerja yang membuat PKB tersebut).

26

BAB II UMUM Pada bagian ini memuat : Luasnya (ruang lingkup) dari PKB ; Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan ; Hubungan perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pengakuan hak-hak perusahaan dan Serikat Pekerja. Fasilitas dan bantuan untuk Serikat Pekerja Jaminan bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja.

27

BAB III HUBUNGAN KERJA Pada bagian ini memuat :  Penerimaan pekerja ;  Masa percobaan pekerja ;  Penggolongan dan jabatan pekerja ;  Prosedur penempatan dan mutasi ;  Promosi ;  Demosi ;  Penilaian prestasi kerja ;  Tenaga kerja asing;

28

BAB IV WAKTU KERJA Pada bagian ini memuat : Prinsip dasar (pernyataan waktu kerja menurut Undangundang ketenagakerjaandan waktu kerja di perusahaan) ; Hari dan jam kerja ; Kehadiran dan disiplin kerja ; Kerja lembur ; Perhitungan upah lembur ;

29

BAB V PEMBEBASAN DAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA Pada bagian ini memuat : Mengenai istirahat mingguan/libur mingguan ; Mengenai hari libur resmi ; Mengenai waktu cuti ; Mengenai ketidak hadiran kerja karena sakit atau ijin/bolos ; Ijin meninggalkan pekerjaan dengan tetap menerima upah ; Meninggalkan pekerjaan dengan pemotongan upah.

30

BAB VI PENGUPAHAN Pada bagian ini memuat : Prinsip dasar dan sasaran upah (sesuai ketentuan); Dasar penetapan upah, komponen upah dan kenaikan upah ; Waktu penerimaan upah ; Perjalanan dinas ; Tunjangan hari raya ; Upah pekerja selama sakit dan selama ditahan oleh yang berwajib.

31

BAB VII PERAWATAN DAN PENGOBATAN KESEHATAN Pada bagian ini memuat : Tunjangan kesehatan ; Tunjangan pengobatan ; Biaya perawatan ; Rumah sakit rujukan ; Besarnya biaya yang ditanggung ; Biaya kelahiran dan tertanggung.

32

BAB VIII PERLENGKAPAN KERJA, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA Pada bagian ini memuat : Tata cara berpakaian di tempat kerja ; Perlengkapan keselamatan selama bekerja ; Pelatihan Keselamatan, keamanan dan kesehatan Kerja ; Pemeriksaan fasilitas K3 Hygiene perusahaan & kesehatan (hyperkes).

33

BAB IX JAMINAN SOSIAL & KESEJAHTERAAN PEKERJA Pada bagian ini memuat : Jaminan sosial ten aga kerja yang dipergunakan di perusahaan Fasilitas kesejahteraan bagi pekerja ; Sumbangan-sumbangan yang diberikan perusahaan ; Fasilitas ibadah, rekreasi dan penghargaan.

34

BAB X PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN Pada bagian ini memuat : o Program pelatihan ; o Biaya pelatihan .

BAB XI TATA TERTIB KERJA BESERTA SANKSI ATAS PELANGGARAN Pada bagian ini memuat :

35

BAB XII PENYELESAIAN KELUH KESAH Pada bagian ini memuat :

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pada bagian ini memuat :

36

BAB XIV PERATURAN PERALIHAN Pada bagian ini memuat : Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ; Tata cara perubahan Perjanjian Kerja Bersama ; Tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama.

37

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pada bagian ini memuat : Tentang PKB didaftarkan pada Kanwil Depnaker setempat ; Tentang pernyataan bahwa PKB telah diterima dan disahkan oleh pihak pengusaha dan Serikat Pekerja.

Isi dari diktum PKB ini merupakan standar minimal, sehingga bisa ditambah dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan tidak melanggar peraturan perundangundangn yang ada.

38

J. PENUTUP Bagian penutup memuat tentang tempat dan tanggal pembuatan PKB nama dan tanda tangan dari pejabat yang membuatnya, tempat dan tanggal pengesahan PKB serta nama dan tanda tangan dari Pejabat Depnaker yang menjadi saksi dari pendatangan PKB tersebut oleh para pihak.

39

TERIMA KASIH

40