Perjanjian Kerja

PERJANJIAN KERJA Diposkan oleh PURWADI, SH

Prolog Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Idonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan ndustrial. Sehubungan dengan banyaknya permintaan dari kawan-kawan saya di seluruh Indonesia untuk membuat tulisan khusus tentang persoalan-persoalan perjanjian kerja antara buruh/pekerja dengan Pengusaha, maka saya sebagai seorang advokat akan mencoba memaparkan tentang seluk beluk hukum perjanjian kerja. Tentunya tulisan ini dilatarbelakangi Pengalaman penulis sendiri dalam menanngani kasuskasus ketenagakerjaaan. Semoga Tulisan ini bermanfaat. Amin.

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN KERJA Menurut ketentuan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 syarat syahnya perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (a) UU. no.13 Tahun 2003 yang berawal dari konsesualisme sehingga menimbulkan adanya perjanjian. Dengan perkataan lain perjanjian dan perikatan itu telah lahir sejak terjadinya kata sepakat. Oleh karena itu perjanjian ini telah sah. Dalam pasal 52 ayat (b) Undang-Undang 13 tahun 2003 ini juga, mempersyaratkan para pihak yakni pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja mempunyai kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dan pada penjelasan pasal 52 Undang-undang No 13 tahun 2003 di jelaskan bahwa yang dimaksud kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Perjanjian kerja tertulis

Perjanjian kerja harus tertulis diatur dalam pasal 51 UU/13/2003, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dibuat harus tertulis sesuai ketentuan pasal 57/UU NO.13/2003. Pasal 54 UU No. 13/2003, mengatur hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja tertulis : a. Nama, alamat perusahaan, jenis usaha b. Nama,jenis kelamin, dan alamat pekerja/buruh c. Tempat Pekerjaan d. Jabatan atau jenis pekerjaan e. Besarnya upah dan cara pembayarannya f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dankewajiban pengusaha dan pekerja g. Mulai dan jangka waktu perjanjian kerja. h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja di buat. i. Tanda tangan para piahak. Perjanjian kerja yang dibuat tida memuat /memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No. 13/2003 butir (a) dan (b), dapat dibatalkan JENIS-JENIS PERJANJIAN KERJA Menurut pasal 56 UU No.13/2003 jenis-jenis perjanjian kerja dapat dibedakan : 1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara buruh/pekerja dan pengusaha unutk menngadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu ( pasal 1 KEP 100/MEN/VI/2004) a. Isi perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT Syarat kerja dan ketentuan yang memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh yang diperjanjikan dalam PKWT, dipersyaratkan sesuai ketentuan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Dalam penjelasan pasal 54 ayat (2) UU No.13/2003 dinyatakan bahwa Peraturan Perusahaan Tida boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersam (PKB), peraturan perundag-undangan yang berlaku dan apabila diperusahaantelah ada kualitas maupum kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. b. Persyratan Pembuatan PKWT

Sesuai ketentuan pasal 56 j0 pasal 59 Umdang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pembuatan PKWT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang menurut jenis pekerjaan dan sifat pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu. 2' Pekerjaan bersifat musiman 3. Pekerjaa yan diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga (3) tahun. 4. Harus dibuat secra tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia 5. Tidak boleh ada masa percobaan. 6' Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat untuk kegiatan pekerjaannya akan selesai dala watu tertentu. 7. Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam penjelasan pasal 59 ayat (2) UU No 13/2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus,tidak terputus-putus, tidak dibatasai waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Adapun pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak bergantung pada cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjan itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus tidak dibatasi oleh waktu dan merupakan bagian dari proses produksi, tetapi bergantung pada cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya kondisi tertentu, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tida termasuk pekerjaan tetap menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu. c. Perpanjanagan dan pembaruan PKWT Pada dasarnya PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untu paling lama 2 tahun (PKWT) dan hanya boleh di perpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sesuai ketentuan pasal 59 ayat (4) UndangUndang No.13/2003 Dalam hal pengusaha ingin melakukan perpanjangan PKWT, maka paling lama 7 (tujuh) hari sebelm PKWT berakhir perusahaan telah memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai perpanjangan PKWT tersebut kepada yang bersangkutan (pasal 59 ayat (5) UU 13/2003 Pembaruan PKWT (PKWT II) hanya boleh satu kali paling lama dua tahun dan pembaruan PKWT ini baru dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Dalam masa tenggang waktu itu tigapuluh hari tidak boleh ada hubungan kerja apapun antara pengusaha dan pemberi kerja (pasal 59 ayat (6) UU No. 13/2003

2. PERJANJIAN KERKA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT Perjanjian kerja Waktu Tidak tertentu dapat mempersyartkan percobaan (on the job training) selam tiga bulan. Selam masa percobaan tersebut pengusaha dilarang membayarkan upah minimum yang berlaku ( pasal 60 UU NO.13/2003 Jika diperjanjikan mengenai masa percobaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, selama waktu itu (tiga bulan) masing-masing pihak berhak mengakhiri seketika hubungan kerjanya dengan pemberitahuan penghentian. Dalam penjelasan pasal 60 ayat (1) ditentukamn bahwa syarat masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus di cantumkan dalam perjanjian kerja, apabila perjanjian kerja dilakukan secra lisan, syarat masa percbaan harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dincantumkan dalam surat pengangkatan Dalam hal perjanjian kerja Waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan apabila pekerja telah selesai melalui masa percobaan pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerj a yang bersangkutan (pasal 63 ayat 1 (satu) UU No. 13 / 2003), yang dalam surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat pekerja b. Tanggal Mulai bekerja c. Jenis pekerjaan,dan d. Besarnya Upah PERJANJIAN KERJA BERSAMA Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasrkan ketentuan umum pasal 1 UU No. 13 /2003 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antaa serikat pekerja/serkat buruh atau beberapa pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertangung jawab pada istansi ketenagakerjaan dan pengusaha, atau beebrapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama harus dibuat tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia (pasal 116 ayat (3) UU No. 13/2003). Isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan ketentuan pasal 124 UU No. 13/2003 jo pasal 21 Kep 48/Men/IV/2004, isi perjanjian kerja bersama ,sekurangnya harus memuat ; a. Nama,tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja/buruh. b. Nama, tempat kedudukan serta alamt perusahaan. c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/buruh pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota

d. Hak dan kewajiban pengusaha e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/ serikat buruh serta pekerja/buruh f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja Bersama g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama Apabila pembuatan perjanjian kerja sama ditanda angani oleh wakil, harus ada surat kuasa khusus yang dilampirkan pada perjanjian kerja bersama tersebut (pasal 22 Kep.48/Men/IV?2004) Demikian sekilas uraian Saya mengenai hal -hal yang berhubungan dengan masalahmasalah perjanjian kerja ( khususnya perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan), dan mengingat sangat banyak permasalahan -permasalahn dalam dunia kerja khususnya mengenai masalah perjanjian kerja tentunya penulis tidak mungkin memaparkan secara keseluruhan persoalan tersebut dengan hanya mempergunaan layanan ini. Bagi para pembaca, praktisi hukum, mahasiswa hukum yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang seluk beluk hukum perjanjian silahkan hubungi kami secara langsung atau kirim e-mail ke : [email protected] dan silahkan berikan tangapan anda tentang tulisan ini. - SELESAI-