Perjanjian Kerja Sama Poltekkes.docx

PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Dengan POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR Tentang PELAKSANAAN PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN BIDANG KEPERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : NOMOR :

MAKASSAR, _ 2018

PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : NOMOR :

Antara RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Dengan POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR Tentang PELAKSANAAN PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN BIDANG KEPERAWATAN DAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT PROVINSI SULAWESI SELATAN Pada hari _, tanggal _, bulan _, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing : 1. drg. Lulik Srihandayani., MARS Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Lanto Daeng Passewang, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. Ir. H. Agustian Ipa., M. Kes Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar berkedudukan di _ Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut PARA PIHAK) setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia berkenaan dengan pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesehatan di bidang keperawatan dan kesehatan gigi dan mulut secara sinergi dan berkesinambungan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, yang mencakup halhal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

2.

Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut RSKDGM adalah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud adalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2008

3.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

4.

Direktur RSKDGM adalah pimpinan RSKDGM yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSKDGM

5.

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar adalah pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar

6.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar yang melaksanakan praktik di RSKDGM

7.

Kerja sama adalah kesepakatan antara Direktur RSKDGM dengan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hal dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab

8.

Clinical Instructure (CI) adalah tenaga pendamping peserta didik yang melaksanakan praktik pada RSKDGM

BAB II LANDASAN DAN DASAR KERJA SAMA Pasal 2 Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh itikad baik untuk saling memberikan dukungan dalam rangka upaya pengembangan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan dengan berdasarkan kepada:

1.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)

2.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038)

3.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)

4.

Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 5072)

5.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)

6.

Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593

7.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737

8.

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang cara pelaksanaan kerja sama daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 94, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4761)

9.

Peraturan menteri kesehatan nomor 157/MENKES/PER/XI/2005 tentang organisasi dan tata cara kerja Departemen Kesehatan

10. Peraturan menteri kesehatan 1045/MENKES/PER/2006 tentang pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan departemen kesehatan/ 11. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun tahun 2008 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 235) 12. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat badan perencanaan daerah pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 nomor 9, tambahan lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 12 tahun 2009 (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 nomor 12) 13. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2010 tentang pelayanan publik (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 nomor 1) 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 75 tahun 2010 tentang pembinaan terhadap praktek klinik/magang khusus Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (berita daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 nomor 75)

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di bidang keperawatan mental Psikiatri di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4 Kerja sama ini bertujuan untuk: a. Memberikan dukungan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kesehatan gigi dan mulut b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang sinergi, efisien dan efektif

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5 Ruang lingkup kerja sama ini adalah meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pemanfaatan tenaga, fasilitas dan saran pelayanan kesehatan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 (1) HAK PIHAK KESATU: a. PIHAK KESATU berhak mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan praktik peserta didik dari PIHAK KEDUA b. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran dan sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan peserta didik dalam pelaksanaan praktik c. PIHAK KESATU berhak melakukan tuntutan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas terjadinya kerusakan sarana dan prasarana RSKDGM yang digunakan oleh peserta didik PIHAK KEDUA d. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada peserta didik PIHAK KEDUA yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan pasien yang dirawat pada RSKDGM e. PIHAK KESATU berhak mendapatkan konpensasi dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktik peserta didik PIHAK KEDUA di RSKDGM (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU: a. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik pelayanan kesehatan bagi peserta didik PIHAK KEDUA secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan PIHAK KEDUA berdasarkan usulan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan penempatan tenaga kesehatan dengan pendampingan CI, fasilitas, sarana yang diperlukan oleh peserta didik PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup RSKDGM dan daerah. (3) HAK PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan peserta didik yang melaksanakan praktik dengan jumlah sesuai dengan persetujuan PIHAK KESATU b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peserta didik yang melaksanakan praktik sesuai dengan ketersediaan sarana yang ada PIHAK KESATU dan ketentuan yang berlaku tentang pemanfaatan Aset Daerah. (3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA: a. PIHAK KEDUA berkewajiban mengusulkan peserta didik yang akan melaksanakan praktik pada RSKDGM untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan konpensasi kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan praktik peserta didik PIHAK KEDUA di RSKDGM c. PIHAK KEDUA dan peserta didiknya berkewajiban mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam lingkup RSKDGM dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan d. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU atas sanksi yang diberikan kepada peserta didika PIHAK KEDUA

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 7 (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Mengawasi pelaksanaan praktik peserta didik PIHAK KEDUA melalu CI dan pendamping dari PIHAK KEDUA b. Memberikan laporan tertulis secara berkala yang dilaksanakan oleh koordinator CI kepada PIHAK KEDUA atas perkembangan pelaksanaan praktik peserta didik PIHAK KEDUA sebagai bahan pemantauan dan evaluasi (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada peserta didik sebelum melaksanakan praktik b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan PIHAK KESATU c. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas perkembangan pelaksanaan praktik peserta didik kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pemantauan evaluasi.

d. Menindaklanjuti pemberian sanksi atas kelalaian tindakan peserta didik yang berakibat kerugian bagi pasien di RSKDGM yang diakibatkan dari tindakan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 8 (1) Kerjasama ini dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA (2) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan secara teknik dari kerja sama ini akan diatur dalam suatu prosedur kerja standar yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 9 Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pola tarif masing-masing pemanfaatan aset daerah, yang diatur dalam suatu kerja sama Operasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB IX JANGKA WAKTU Pasal 10 (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK (2) Apabila salah satu pihak berinisiatif mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka pihak penginisiatif menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran kerja sama.

(3) Pihak penginisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan akibat pengakhiran kerja sama.

BAB X PERSELISIHAN Pasal 11 (1) Segala perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada lembaga arbitrase untuk mendapatkan putusan penyelesaian dan bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 (1) Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ir. H. Agustian Ipa., M.Kes

PIHAK KESATU

drg. Lulik Srihandayani., MARS