Tata Laksana Organisasi Dan Hukum Rakor Pdgi Jakarta 2009

TATA LA KSA NA ORGA NI SAS I dan HUK UM

Dr Paulus Januar, drg, MS RAKORNAS PDGI 2009 1

TATALAKSANA ORGANISASI

   

Atribut dan lambang organisasi Manajemen Anggota Manajemen PDGI Cabang Manajemen PDGI Wilayah

2

Program Tatalaksana Organisasi 

Pelaksanaan ketentuan tatalaksana organisasi   



Dukungan pelaksanaan tatalaksana organisasi  

 

Nasional Wilayah Cabang Direktori PDGI (nasional, wilayah, cabang) Sistem informasi manajemen

Monitoring dan evaluasi tatalaksana organisasi Pengembangan tatalaksana organisasi 3

Pembahasan tatalaksana organisasi PDGI     

Penyempurnaan ketentuan tatalaksana organisasi PDGI Sistem pelaporan kegiatan secara periodik (PB – Pengwil – Cabang) Penataan komunikasi organisasi: PB – Pengwil – Cabang – Anggota Tatalaksana organisasi pengurus PDGI dengan kelengkapan organisasi Tatalaksana organisasi antara pengurus PDGI dengan ikatan keahlian dan ikatan peminatan (nasional – wilayah – cabang) 4

HUKUM  

Aspek hukum organisasi PDGI Proses legislasi

5

Program Bidang Hukum 

Aspek hukum organisasi PDGI  legal opinion & drafting:  



Berperan serta pada proses legislasi peraturan perundang-undangan:    

  

Rancangan keputusan PB PDGI Rancangan naskah kesepakatan dan perjanjian PB PDGI Rancangan UU Rancangan PP Rancangan Peraturan Menteri Rancangan Peraturan konsil

Kodifikasi ketentuan organisasi PDGI Kodifikasi Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan kesehatan gigi Lokakarya Etika, Disiplin dan Hukum pada pelaksanaan profesi 6 kedokteran gigi (bekerja sama dengan MKKGI dan BPA)

Pembahasan Bidang Hukum PDGI         

Pedoman pelaksanaan penyusunan keputusan PDGI Pedoman pelaksanaan penyusunan perjanjian antara PDGI dengan pihak ekstern Rancangan amandemen UU Kesehatan (eksistensi profesi kedokteran gigi pada UU Kesehatan) Rancangan UU Rumah Sakit (eksistensi profesi kedokteran gigi dan rumah sakit gigi dan mulut pada UU Rumah Sakit) Rancangan amandemen Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Kebijakan Nasional Kesehatan Gigi Peraturan perundangan mengenai malapraktik Ketentuan mengenai hubungan kerja dengan perawat gigi Ketentuan mengenai upaya pengobatan tradisional dan 7 komplementer



Peraturan pelaksanaan UU Praktik Dokter:            

Tenaga dan fasilitas kesehatan asing Konsil Kolegium MKDKI Uji kompetensi Sertifikasi dan sertifikasi ulang Ijin praktik Standar pelayanan Standar kompetensi Standar profesi Audit medik Kendali mutu dan kendali biaya

8

9