Takol Gunungguruh Revisi. Okdocx.docx

BAB I PENDAHULUAN

Pelayanan dibidang kesehatan menjadi salah satu prioritas utama mengingat di Kabupaten Sukabumi pada saat ini termasuk salah satu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusianya masih relatif sedang, oleh karena itu diharapkan

dengan

melalui

penerapan

PPK-BLUD

Puskesmas

DTP

Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, akan terpacu untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat mendukung terhadap peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan utama penerapan PPK-BLUD ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati Sukabumi. Diharapkan melalui kebijakan ini masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yaitu bidang kesehatan. Sejalan dengan pergeseran paradigma PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh, sebagai layanan publik dan layanan pasar, maka Puskesmas harus dikelola secara entepreneur bukan secara birokratik Puskesmas dan

mampu

lagi.

Untuk

itu

perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri berkembang

menjadi

lembaga

yang berorientasi terhadap

kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Adanya reformasi pengelolaan keuangan Negara dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan angin segar bagi Puskesmas

untuk pengelolaan yang lebih

baik ke depan. Di dalam pasal 68 dan 69 Undang-undang tersebut, diatur suatu koridor

baru

Layanan Umum

dalam

atau

pengelolaan keuangan

disingkat

BLU.

Sebagai

negara,

aturan

yaitu

Badan

pelaksanaannya,

terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BLU/BLUD dibentuk untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat, dalam

rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Nomor 1 tahun 2004 mengelompokkan Puskesmas sebagai Badan Layanan Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

Umum

Daerah

(BLUD),

yaitu

suatu

instansi

di lingkungan

pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi

dan

produktivitas. Puskesmas DTP Gunungguruh akan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

dalam

rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD dapat lebih leluasa menentukan keputusankeputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Puskesmas mampu bertahan bahkan bersaing dan atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program

pelayanan kesehatan yang

ditetapkan

pemerintah. Sesuai surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 420/1116/Kedua tanggal 17 Nopember 2011, hal pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) disebutkan bahwa Puskesmas dapat menetapkan PPK–BLUD sepanjang memenuhi persyaratan substanstif, teknis dan adminstratif sebagaimana dipersyaratkan pada

Permendagri

Nomor

61

Tahun

2007.

Persyaratan

administrastif

sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 Permendagri tersebut salah satunya adalah Pola Tata Kelola. Pola Tata Kelola ini disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, untuk memenuhi salah satu ketentuan ditetapkannya Puskesmas DTP Gunungguruh menjadi PPK - BLUD. Pada Bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal yang berkenaan dengan Pengertian, Prinsip-prinsip dan Tujuan Penerapan PPK-BLUD. Untuk dapat menerapkan status PPK-BLUD maka Puskesmas harus mengajukan persyaratan administrasi, yang harus dipenuhi oleh Puskesmas sesuai dengan Permendagri No 61 tahun 2007 Pasal 11 adalah sebagai berikut ; 1. Surat Pernyataan

kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

2. Pola Tata Kelola; 3. Rencana Strategi Bisnis Tahun 2017; 4. Standar Pelayanan Minimum (SPM); 5. Laporan Keuangan pokok atau Proyeksi Laporan keuangan; 6. Laporan

Audit

Terakhir atau Penyataan bersedia untuk diaudit secara

independen.

A.

Pengertian Pola Tata Kelola Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pola Tata Kelola yang merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: a. Struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. b. Prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. c. Pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. d. Pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

B.

Prinsip – Prinsip Tata Kelola Prinsip – prinsip yang digunakan dalam penerapan pola tata kelola pada

PPK-BLUD

Permendagri

Puskesmas

DTP

Gunungguruh.

berdasarkan

no. 61 tahun 2007, pasal 31 ayat 2 yang meliputi

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

1. Transparansi yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 3. Responsibilitas yaitu kesesuaian atau kepatuhan kedalam pengelolaan Organisasi terhadap prisip – prinsip bisnis yang sehat serta perundang undangan 4. Independensi yaitu keadaan dimana BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai – nilai etika. C.

Tujuan Pola Tata Kelola Tujuan Pola Tata Kerja Puskesmas DTP Gunungguruh sesuai dengan Permendagri No. 61 pasal 3 yaitu: bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

D.

Sumber Referensi Pola Tata Kelola Sumber referensi untuk menyusun Pola Tata Kelola Puskesmas DTP Gunungguruh antara lain adalah : a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 163 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 472 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. g. RPJMD sedang berproses

E.

Perubahan Pola Tata Kelola Pola tata kelola Puskesmas DTP Gunungguruh akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola Puskesmas sebagaimana disebutkan di atas dan sesuai kebutuhan internal Puskesmas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Puskesmas serta perubahan lingkungan.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

BAB II STRUKTUR TATA KELOLA

A.

Struktur Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, yang bertanggung jawab terhadap

pembangunan

kesehatan

serta

berperan

dalam

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan

demikian

PPK-BLUD

Puskesmas

DTP

Gunungguruh

merupakan salah satu Puskesmas yang berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pembentukan dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Desa dalam satu Kecamatan.

B.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut: 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat, membawahi: a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b) Seksi Promosi dan Sarana Kesehatan; dan c) Seksi Kefarmasian dan perbekalan kesehatan. 4) Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi: a) Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

b) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut; dan c) Seksi Gizi Keluarga. 5) Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahi: a) Seksi Pengendalian Kualitas Lingkungan Permukiman; b) Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM); dan c) Seksi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum. 6) Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan: a) Seksi Pengamatan Penyakit; b) Seksi Pencegahan Penyakit; dan c) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Matra. 7) Bidang Regulasi kebijakan kesehatan a) Seksi Kebijakan Kesehatan; b) Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Sarana Kesehatan; c) Seksi akreditasi Sumber daya Kesehatan. 8) UPTD; dan 9) Kelompok Jabatan Fungsional. a) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan

teknis

operasional

dan/atau kegiatan

penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. b) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi,

tugas

dan fungsi

UPTD

ditetapkan dengan

Peraturan Bupati tersendiri. d) UPTD dan UPT yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dalam

pelaksanaan

tugasnya

secara

dikoordinasikan oleh Camat.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

operasional

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2012 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI. KEPALA DINAS SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN KHUSUS

SEKSI KESEHATAN IBU DAN BAYI

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN ANAK DAN USIA LANJUT

SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SEKSI GIZI KELUARGA

BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN SEKSI PENGENDALIANKUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN SEKSI PENGENDALIAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TEMPATTEMPAT UMUM, INDUSTRI DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SEKSI PENGENDALIAN KUALITAS AIR DAN LINGKUNGAN UMUM

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT

SEKSIPENGAMATAN PENYAKIT DAN KESEHATAN MATRA

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT

SUB.BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN

BIDANG REGULASI KEBIJAKAN KESEHATAN SEKSI LEGISLASI KEBIJAKAN KESEHATAN SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN SARANAKESEHATAN

SEKSI AKREDITASI SUMBER DAYA KESEHATAN

UPTD

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

8

2. Struktur organisasi Puskesmas Pola

Struktur

organisasi

di

PPK-BLUD

Puskesmas

DTP

Gunungguruh mengacu kepada Permenkes nomor 75 tahun 2014, adalah sebagai beikut : 1. Kepala Puskesmas. 2. Kasubag Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu kepala Puskesmas dalam pengelolaan : a. Sistem Informasi Puskesmas; b. Kepegawaian; c. Keuangan; d. Rumah Tangga. 3. Unit Pelaksana Teknis Fungsional yang terdiri dari : a. Penanggungjawab

UKP

(Unit

Kesehatan

Perorangan),

Kefarmasian dan Laboratorium terdiri dari:  Pelayanan pemeriksaan umum (termasuk Lansia, MTBS);  Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;  Pemeriksaan KIA/KB yang bersifat UKP;  Layanan gawat darurat;  Pelayanan gizi klinik;  Pelayanan PONED;  Pelayanan Kefarmasian; dan  Laboratorium/Penunjang. b. Penanggungjawab UKM Esensial dan Perkesmas; terdiri dari:  Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;  Pelayanan kesehatan lingkungan;  Pelayanan KIA/KB Komunitas;  Pelayanan gizi Kesmas;  Pelayanan

pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

P2

penyakit);  Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (PERKESMAS) c. Penanggungjawab UKM pengembangan; Terdiri dari:  Pelayanan kesehatan jiwa;  Pelayanan UKGMD;  Pelayanan Kesehatan Tradisional;  Pelayanan Kesehatan. Olah Raga;

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

 Pelayanan Kesehatan. Indera;  Pelayanan Kesehatan. Lansia;  Pelayanan Kesehatan Kerja;  Pelayanan Upaya kesehatan lainnya,  Pelayanan HIV / AID d. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan.  Puskesmas Pembantu;  Puskesmas Keliling;  Bidan di Desa;  Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

LAMPIRAN II :Permenkes No 75 Tahun 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPK-BLUD PUSKESMAS DTP GUNUNGGURUH Kepala Puskesmas

Kepala Tata Usaha

1. 2. 3. 4. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas

Sistem Informasi Puskesmas Kepegawaian Keuangan Rumah Tangga

Unit Pelaksana Teknis Fungsional

Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium

Penanggung jawab UKM Esensial dan Perkesmas

Puskesmas Pembantu

Pemeriksaan Umum (termasuk Lansia, MTBS)

Promkes dan UKS

Kesehatan Jiwa

Puskesmas Keliling

Pemeriksaaan Gigi dan Mulut

Kesling

UKGMD

Bidan di Desa

Pemeriksaan KIA/KB dan Persalinan

KIA/KB Komunitas

Kes. Tradisional Komplementer

Jejaring Faskes

Pelayanan Gawat darurat

Gizi Kesmas

Pelayanan Gizi Klinik

Pelayanan Rawat Inap/PONED

Kesehatan Olahraga

P2 penyakit

Kesehatan Indera

PERKESMAS

Kesehatan Lansia

Kesehatan Kerja

Pelayanan Kefarmasian

Upaya Kesehatan lainnya

Laboratorium/Penunjang

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

Penanggung jawab UKM Pengembangan

11

Uraian Tugas Kepala UPTD PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

(1)

UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

pelaksanaan program kesehatan di lingkup Kecamatan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi: a.

Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap

pelaksanaan

program

pusat

kesehatan

masyarakat

(Puskesmas) di lingkup Kecamatan; b.

Pelaksanaan

pembinaan,

pengembangan

serta

pengendalian

terhadap pelaksanaan program pusat kesehatan masyarakat di lingkup Kecamatan. c.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(3)

Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sebagai berikut: a.

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan umum Dinas di wilayah kerjanya;

b.

Mengumpulkan dan mengolah data basis program kesehatan di lingkup Kecamatan;

c.

Menyiapkan

bahan,

menyusun

dan

melaksanakan

program

kesehatan di lingkup Kecamatan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerjanya; d.

Menyiapkan bahan dan mempelajari, menelaah peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.

e.

Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Puskesmas.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

12

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas.

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Puskesmas.

h.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Puskesmas.

i.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya kesehatan dasar wajib meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif di bidang upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu, anak dan KB, upaya perbaikan

gizi

masyarakat

dan

upaya

pencegahan

serta

pemberantasan penyakit menular. j.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

upaya

kesehatan

pengembangan meliputi : upaya kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan telinga, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan olah raga, upaya kesehatan tradisional, upaya kesehatan kerja dan lainnya. k.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

l.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.

m.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rujukan medis dan kesehatan masyarakat secara berjenjang.

n.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi daerah di lingkungan Puskesmas.

o.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap dan pertolongan persalinan normal untuk Puskemas Rawat Inap.

p.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan Puskesmas.

q.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

sosialisasi

pelayanan

puskesmas.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

13

r.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kesehatan di wilayah kerjanya;

s.

Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/organisasi terkait;

t.

Mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;

u.

Memberi petunjuk kepada staf dan/atau fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

v.

Memeriksa hasil kerja staf dan/atau fungsional serta menyelia kegiatan staf dan/atau fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

w.

Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau fungsional penyuluh berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

x.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

y.

Menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

z.

Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup program kesehatan di lingkup Kecamatan, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan dan camat di wilayah kerjanya;

aa.

Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

bb.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkup Kecamatan membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha a.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPTD, yang mempunyai tugas pokok merencanakan teknis operasional dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan.

b.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

14

a.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, valuasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;

b.

Pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

kepustakaan,

kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga kedinasan; c.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c.

Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a.

Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan UPTD di lingkup kerjanya;

b.

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha UPTD;

c.

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d.

Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol;

e.

Melaksanakan

administrasi

berkenaan

penyimpanan,

pendistribusian

dan

dengan

inventarisasi

penggunaan, barang

milik

daerah/aset di lingkup UPTD; f.

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;

g.

Melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan UPTD;

h.

Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Sasaran kerja pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

i.

Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

15

j.

Melaksanakan penyiapan data dan bahan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta disiplin pegawai;

k.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

l.

Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing;

m.

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n.

Menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian Tata Usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

o.

Mengarahkan

dan

mengendalikan

pelaksanaan

tugas

staf

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan; p.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

q.

Menyusun dan/atau memeriksa konsep surat dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

s.

Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang tugasnya; dan

t.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

C. PROSEDUR KERJA Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan telah didokumentasikan dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP merupakan acuan bagi seluruh karyawan PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dalam melaksanakan pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian vital dalam pengelolaan PPKBLUD Puskesmas DTP Gunungguruh, dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang diinginkan. SOP PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan manajemen,

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

16

pelayanan medis, maupun pelayanan non medis telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Puskesmas. SOP

ini

telah

didokumentasikan,

disosialisasikan,

dan

diimplementasikan di setiap instalasi dan unit kerja lainnya. Dengan adanya SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kinerja. SOP yang telah ditetapkan, secara ringkas uraiannya adalah sebagai berikut: A.

Pelayanan Manajemen (Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga Dan Sistem Informasi Puskesmas) 1. Prosedur Pelayanan Kepegawaian Perencanaan sumber daya Kesehatan merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan untuk

rekruitmen

sumber

daya

masyarakat

Kesehatan

berdasarkan kebutuhan ketenagaan di Puskesmas. Untuk PNS perencanaan dan rekruitmen melalui Dinas Kesehatan, dan untuk Non PNS perencanaan dan rekruitmen oleh Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku 2. Prosedur Pelayanan Keuangan a. Prosedur tata usaha dan akuntansi Pendapatan BLUD Puskesmas. b. Prosedur tata usaha keuangan

Akuntansi Belanja BLUD

Puskesmas bersumber dari :

3.

1)

Jasa Layanan;

2)

Hibah;

3)

Hasil kerjasama sama dengan lain;

4)

APBD;

5)

APBN;

Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Tangga) . Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana menguraikan tindakan pemeliharaan atau perbaikan terhadap sarana dan prasarana kedokteran/kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau berdasarkan laporan dari pengguna, baik

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

17

dilakukan sendiri atau oleh pihak lain, dan pembuatan laporan penyelesaian pekerjaan. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SOP. 4.

Prosedur Infomasi Puskesmas terintegrasi dengan Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas SP3. Standar

Operasional

Prosedur

pelayanan

manajemen

memberikan pelayanan kepada kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan Puskesmas, agar seluruh personil yang terlibat dalam menjalankan tugasnya sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan. Untuk itu proses-proses manajemen harus dijalankan Operasional

dengan

cepat,

Prosedur

tepat

dan

manajemen

akurat.

terdiri

dari

Standar Standar

Operasional Prosedur pada kepegawaian umum, pelaporan dan rekam medis, keuangan dan lain-lain. Simpus, pada prinsipnya adalah alat bantu untuk mengolah data yang ada di puskesmas. Pada tahap awal yang telah saya kembangkan adalah Simpus untuk kunjungan rawat jalan. Secara umum alur data di semua puskesmas hampir sama (atau pasti sama), kecuali untuk beberapa proses administrasi yang pasti antar satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Ada beberapa daerah membutuhkan karcis untuk mengecek jumlah kunjungan, sementara daerah lain cukup dengan laporan rekapitulasi kunjungan. Secara umum, alur pelayanan pasien (sebagai target data Simpus) di puskesmas adalah sebagai berikut : 1. Pasien datang ke puskesmas. Beberapa puskesmas menyediakan nomor antrian, baik berupa kertas bertuliskan nomer urut antri, atau bahkan yang sudah digital, dengan memijit tombol antrian. Tapi ada juga puskesmas yang percaya pada kesadaran pasien sendiri untuk antri sehingga tidak perlu menyerobot urutan kedatangan orang lain. 2. Pasien akan dipanggil sesuai urutan untuk didaftar di loket pendaftaran. Pada proses ini, dicatat nomer rekam medis pasien, jenis pembayaran yang akan dikenakan (UMUM, BPJS, JAMKESDA, PKH, dll) atau dibuatkan nomer rekam medis kalau pasien baru pertama kali berkunjung.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

18

3. Pasien menunggu, sementara petugas akan mencari rekam medis pasien yang bersangkutan di ruang catatan medis, untuk diberikan ke unit pelayanan tempat pasien ingin berobat. 4. Pasien dipanggil bu dokter (atau pak dokter) bisa juga oleh perawat. 5. Pasien diperiksa, dicatat anamnesis dan lain-lain, termasuk diagnosis, obat yang diberikan dan tindakan medis kalau ada. 6. Pasien keluar, sementara dari unit pelayanan membuat resep untuk diberikan ke ruang obat. 7. Pasien dipanggil untuk membayar dikasir 8. kemudian dipanggil lagi untuk menerima obat.

9. Pasien pulang, semoga cepat sembuh D. Pelayanan Medis (Rawat Jalan, PONED dan Rawat Inap) Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan, merupakan inti kegiatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik, terutama pasien yang bersangkutan. Prosedur baku pelayanan ditetapkan untuk

menghindari

kesalahan

dalam

penanganan

pasien.

Standar

Operasional Prosedur pelayanan kesehatan terdiri dari Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan pada rawat jalan. Rawat jalan terdiri dari: BP UMUM, BP GIGI, KIA-KB, pelayanan tindakan, pelayanan persalinan ( PONED ). 1. Pelayanan Rawat Jalan a.

Poliklinik Poliklinik Rawat Jalan terdiri dari Poli Klinik Umum, Poli Klinik Gigi, Poli Klinik KIA, Poli Klinik konseling VCT HIV/AIDS, Poli Klinik Konseling Gizi, Poli Klinik Konseling Sanitasi. Prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien. Prosedur rawat jalan melalui Poliklinik selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SOP.

b. Ruang Tindakan. Prosedur pada penanganan kasus ruang tindakan menguraikan Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

19

langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit. Prosedur rawat jalan unit tindakan medis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran SOP. c. Puskesmas mampu PONED mampu

menyelenggarakan

adalah Puskesmas rawat inap yang pelayanan

obstetri

dan

neonatal

emergensi atau komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

b. Fungsi Puskesmas Rawat Inap sebagai tempat rujukan pertama bagi kasus tertentu yang perlu dirujuk, mempunyai beberapa fungsi pokok, antara lain : 1. Fungsi sesuai dengan tugasnya yaitu pelayanan,pembinaan dan pengembangan, dengan penekanan pada fungsi pada kegiatan yang bersifat preventif, promotif, dan fungsi rehabilitative 2. Fungsi yang berorientasi pada kegiatan teknis terkait instalasi perawatan pasien sakit, instalasi oba, instalasi gizi, dan instalasi umum. Juga fungsi yang lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat kuratif. Beberapa kriteria Puskesmas Rawat Inap, sebagai sebuah Pusat Rujukan Antara bagi penderita gawat darurat sebelum dibawa ke RS, antara lain sebagai nerikut : 1. Puskesmas terletak kurang lebih 3 km dari Rumah Sakit 2. Puskesmas mudah dicapai dengan kendaraan bermotor 3. Puskesmas dipimpin oleh dokter dan telah mempunyai tenaga yang memadai 4. Jumlah kunjungan Puskesmas rata-rata 60 orang per hari 5. Penduduk wilayah kerja Puskesmas Gunungguruh sebanyak 36.199 6. Pemerintah Daerah “bersedia” menyediakan dana rutin yang memadai sementara kegiatan puskesmas rawat inap, antara lain meliputi : 1. Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat darurat, antara lain: Kecelakaan lalu lintas, Persalinan denngan penyulit, dan Penyakit lain yang mendadak dan gawat 2. Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka diagnostik dengan rata-rata 3-7 hari perawatan. 3. Melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit. Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan denngan resiko tinggi dan persalinan dengan penyulit Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

20

4. Melakukan metode operasi pria dan metode operasi wanita ( MOP dan MOW ) untuk Keluarga Berencana. Standar ketenagaan yang dibutuhkan dalam pengembangan Puskesmas Rawat Inap menurut Pedoman Kerja Puskesmas (Depkes RI, 2002): 1. Dokter kedua di Puskesmas yang telah mendapatkan latihan klinis di Rumah sakit selama 6 bulan dalam bidang bedah, obstetri-gynekologi, pediatri dan interne. 2. Seorang perawat yang telah dilatih selama 6 bulan dalam bidang perawatan bedah, kebidanan, pediatri dan penyakit dalam. 3. 3 orang perawat / bidan yang diberi tugas bergilir 4. 1 orang pekarya kesehatan (SMA atau lebih) Sedangkan standar sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan Puskesmas Rawat Inap 1. Ruangan rawat tinggal yang memadai ( nyaman, luas dan terpisah antara anak, wanita dan pria untuk menjaga privacy ) 2. Ruangan operasi dan ruang post operasi 3. Ruangan persalinan (dan ruang menyusui sekaligus sebagai ruang recovery) 4. Kamar perawat jaga 5. Kamar linen dan cuci Sementara standar peralatan Medis yang dibutuhkan dalam pengembangan Puskesmas Rawat Inap, antara lain: 1. Peralatan operasi terbatas 2. Peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan tubektomi 3. Peralatan resusitasi 4. Minimal 10 tempat tidur dengan peralatan perawatan 5. Alat Komunikasi dan Transportasi: 6. Telepon atau Radio Komunikasi jarak sedang 7. Satu buah ambulance (minimal) Standar diatas merupakan syarat minimal, karena untuk menuju peningkatan kualitas pelayanan, diperlukan inovasi seorang kepala Puskesmas, baik terkait obat-obatan, penunjang medis, protap perawatan medis dengan referensi yang uptodate, juga adanya medical review secara berkala maupun pengembangan kegiatan

non

medis

dan

lainnya.

Cakupan

rawat

inap

Sesuai Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

21

(Depkes RI, 2003), cakupan rawat inap merupakan cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah kunjungan rawat inap baru adalah jumlah kunjungan rawat inap baru yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Poli Umum, baik dalam dan luar gedung di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan penyebut adalah jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Sementara untuk mencapai tujuan cakupan layanan, beberapa langkah kegiatan yang dilakukan antara lain : 1. Pendataan penduduk, sarana kesehatan, dan kunjungan ke sarana kesehatan 2. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan 3. Analisa kebutuhan pelayanan 4. Penyuluhan 5. Pelatihan Sumber Daya manusaia 6. Pencatatan dan pelaporan E. Pelayanan Penunjang Medis Standar Operasional Prosedur pelayanan penunjang kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan kesehatan Puskesmas. Ketelitian, keakuratan, dan kelengkapan peralatan penunjang medis menjadi salah satu penentu kesembuhan pasen. Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan pada laboratorium. Layanan penunjang medis PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh meliputi: Laboratorium dan Unit Farmasi. a. Laboratorium Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium, kepada pasien sesuai surat pengantar dari semua Poliklinik. Prosedur pemberian layanan penunjang medis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SOP. b. Unit Farmasi. Unit Farmasi terdiri dari : 1.

Gudang Obat Puskesmas Gudang Obat Puskesmas melayani permintaan obat dari Loket Obat Puskesmas dan pelayanan luar gedung Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

22

2.

Loket Obat Puskesmas. Pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien seuai resep dari Poli Rawat Jalan, ruang tindakan, poli gigi.

F. Pelayanan Non Medis Layanan non medis PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. meliputi: 1. Prosedur Pelayanan Gizi Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien Poliklinik, dan dalam bentuk perencanan dan pengolahan makanan biasa/khusus. Prosedur pelayanan gizi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SOP. 1. Prosedur Pelayanan Pusling (masuk ke pelayanan medis) Prosedur

pelayanan

pusling

menguraikan

pemberian

layanan

pemeriksaan bagi pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan. Prosedur pelayanan pusling selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran SOP. 3. Prosedur Rekam Medik Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindekan, dan pengarsipan. Prosedur rekam medik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran SOP. 1. Prosedur Kesehatan Lingkungan Prosedur

kesehatan

lingkungan

menguraikan

langkah-langkah

pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, air bersih, serta pelayanan klinik sanitasi secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Prosedur kesehatan lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SOP. Seluruh Standar Operasional Prosedur kerja Puskesmas selengkapnya dapat dilihat di Lampiran tentang SOP PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. G. PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS Pengelompokan fungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung, yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

23

Dari uraian struktur organisasi PPK – BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh beserta uraian tugasnya sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi Puskesmas telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang logis, sebagai berikut: a. Telah dilakukan fungsi yang tegas diantara pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin BLUD yaitu kepala UPT Puskesmas, Pengelola keuangan yaitu Kasubag tata usaha, Penanggung jawab Jaringan pelayanan Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas, Penanggung Jawab UKM Pengembangan. b. Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi. c. Adanya sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam Puskesmas, untuk melaksanakan kewajiban dan menjamin

bahwa

tindakan

pengendalian

telah

dilakukan

untuk

mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi. H. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya

baik

pada

jumlah

maupun

kualitas

yang

paling

menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan pegawai pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. 1. Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

24

2. Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

kepegawaian

negara. 3. Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu mendapat pembinaan dari Dinas Kesehatan. 4. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mepunyai pegawai non Pegawai Negeri Sipil. 5. Pengelolaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang pengelolaan sumber daya manusia di PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. dilakukan dengan cara Pengembangan Jumlah sumber daya manusia dan pengembangan Kualitas sumber daya manusia. a. Program Pengembangan Jumlah Sumber Daya Manusia. Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen upntuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional puskesmas dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jumlah sumber daya manusia di PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh per tahun 2015 diperlihatkan pada tabel 1 dibawah ini : TABEL 1 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA PPK – BLUD PUSKESMAS DTP GUNUNGGURUH TAHUN 2015

No 1

Pendidikan Dokter umum

Jumlah 1

Keterangan Kepala Puskesmas

2

Dokter Umum ( S1)

2

1 PNS / 1 DHL

3

Dokter Gigi ( S1 )

1

1 PNS

4

SKM (S1)

0

0

5

D III Kebidanan

1

1 Ka. SUBAG Tata Usaha

6

S1 Farmasi

1

0

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

25

7

S1 Akuntansi

0

0

8

D3 Kebidanan

17

3 PNS / 2 PTT/ 12 PHL

9

S1 Gizi Masyarakat

0

10

D3 Keperawatan

7

4 PNS, 3 PHL

11

S1 Profesi keperawatan

1

1 PNS

12

D1 Keperawatan Gigi

1

1 PNS

13

D3 Kesehatan Lingkungan

1

1 PHL

14

SPK

1

1 PNS

15

SMA

2

2 PNS

16

SMP

2

1 PNS ,1 Sukwan

17

D3 Komputer

1

Sukwan

18

D4 Kebidanan

1

1 PHL

19

Pekarya Kesehatan

1

1 PNS

b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dari gambaran kondisi Sumber Daya Manusia tersebut di atas, maka program pengembangan Sumber Daya Manusia PPK- BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh, lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah sumber daya manusia agar berada pada rasio yang ideal, hal ini juga terkait dengan kelengkapan sarana medis, kecukupan dana, kesiapan gedung, fasilitas pendukung, dan lain-lain. Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan

kepada

pasien/masyarakat

dapat

berjalan

sebagaimana

mestinya. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas dengan tetap memperhatikan penempatan pegawai dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 1) Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Program pengembangan sumber daya manusia pada PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dijabarkan sebagai berikut: . a. Merintis

kegiatan-kegiatan

yang

mengarah

kepada

pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik tenaga medis,

paramedis

maupun

administrasi

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

melalui

kegiatan

26

penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, penulisan buku, studi banding, dan lain - lain. b. Pengembangan sumber daya di PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh diarahkan

untuk menempuh jenjang karir agar,

memenuhi formasi pegawai yang ideal dengan memanfaatkan tenaga yang sudah ada. Pegawai puskesmas yang diharapkan menempuh jenjang karir adalah :  1 D3 keperawatan menjadi S1 Keperawatan  1 D3 Kebidanan menjadi DIV kebidanan Keterangan : Pengaturan waktu untuk penempuhan jenjang karir diatur dan mengetahui Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha. c. Kunjungan dokter spesialis ( kunjungan dokter kandungan dan dokter anak ) untuk tahun 2018 dijadwalkan dalam 1 semester pertama kunjungan dokter spesialis sebulan 1x dan semester selanjutnya dievaluasi dari hasil semester sebelumnya, apakah frekuensi kunjungan ditambah atau tetap. TABEL 2 PROYEKSI PENGEMBANGAN KUALITAS JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA PPK-BLUD PUSKESMAS DTP GUNUNGGURUH TAHUN 2015-2019

No 1

Pendidikan Management

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

1

Kesehatan

Keterangan Kepala Puskesmas

Masyarakat (S2) 2

Management

-

-

-

-

2

Jenjang karir

-

-

0

0

1

Rekruitmen

-

0

0

0

1

Rekruitmen

-

-

0

1

0

Kunjungan dr.Sp

(S1) 3

Sarjana Akutansi(S1)

4

Sarjana keseatan masyarakat

5

Dokter Spesialis

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

27

6

Dokter umum

2

2

0

2

0

Rekruitmen

7

Dokter Gigi

1

0

0

1

0

Rekruitmen

8

NERS

1

1

1

1

1

Jenjang karir

Keperawatan 9

Apoteker

1

0

0

2

0

Jenjang karir

10

S1 Analis

0

0

0

1

0

Rekruitmen

11

S1 Gizi

0

0

0

1

0

Jenjang karir

Masyarakat 12

S1 Keperawatan

0

0

0

2

0

Jenjang karir

13

Sarjana Farmasi

0

0

0

2

0

Jenjang karir

14

D4 Kebidanan

-

1

2

0

0

Jenjang karir

15

D4 Keperawatan

-

-

-

-

-

Jenjang karir

-

-

-

-

-

-

-

1

Gigi 16

D3 Kebidanan

17

D3 Keperawatan

18

D3 Keperawatan Gigi

19

D3 Farmasi

20

D3 Kesling

21

D3 Gizi

22

D3 Analis

23

S1 Komputer

24

D3 Komputer

25

Pekarya

Rekruitmen 1

Rekruitmen Jenjang karir

-

-

1

-

-

-

Kesehatan 26

SPK

27

SMF

28

SMA Sederajat

29

SMP Sederajat

30

Sopir

1

1

1

31

Satpam

-

-

-

-

-

2

Rekruitmen -

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

-

Rekruitmen

28

2) Pola Rekruitmen Dokter, tenaga fungsional dan tenaga administrasi PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Pola rekrutmen Sumber Daya Manusia baik tenaga medis, paramedis maupun non medis pada PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. adalah sebagai berikut: (1) Sumber Daya Manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pola rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sukabumi dengan

tahapan sebagai berikut: a. Persiapan Pengadaan Calon PNS b. Pendaftaran c. Pelaksanaan Ujian d. Penentuan kelulusan e. Pengangkatan f. Pengendalian dan Pengawasan g. Ketentuan Lain dalam hal ini PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh hanya mengajukan kebutuhan kekosongan formasi pegawai melalui Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sukabumi

melalui

Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukabumi. (2) Sumber Daya Manusia yang berasal dari Tenaga Profesional NonPNS Pola rekrutmen sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dilaksanakan sebagai berikut: Persiapan Pengadaan Rekruitmen tenaga profesional Non-PNS, b. Pendaftaran c. Pelaksanaan Ujian d. Penentuan kelulusan e. Pengangkatan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

29

f. Pengendalian dan Pengawasan g. Ketentuan Lain Rekrutmen sumber daya manusia dari Profesional non-PNS dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang-bidang yang sangat mendesak yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Tujuan rekrutmen sumber daya manusia adalah untuk menjaring sumber daya manusia yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam rekrutmen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan pegawai pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. 1.

Pegawai

Negeri

Sipil

pada

Puskesmas

Induk

dan

Puskesmas Pembantu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 2.

Pengelolaan

kepegawaian

dilaksanakan

sesuai

sebagaimana

dengan

ketentuan

dimaksud peraturan

perundang-undangan kepegawaian negara. 3.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi Kepegawaian Dinas Kesehatan.

4.

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

30

Badan Layanan Umum Daerah dapat mempunyai pegawai non Pegawai Negeri Sipil. 5.

Pengelolaan

pegawai

dilaksanakan

sesuai

non

Pegawai

dengan

Negeri

ketentuan

Sipil

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip rewards dan punishment.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

31

BAB III PROSES TATA KELOLA

A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas Dan Pejabat Pengelola (Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pasal 34, 35, 36, 37)

1. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Pejabat

Pengelola

dan Pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai

negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD. 3. Syarat

pengangkatan dan

pemberhentian pejabat pengelola dan

pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang kepegawaian. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat persetujuan Bupati. 5. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD. 6. Pemilihan

Pejabat

Pengelola

dilakukan

dengan

mekanisme

uji

kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggung-jawabkan. 7. Masa jabatan anggota Pejabat Pengelola

ditetapkan dalam kurun

waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 8. Pejabat pengelola terdiri dari : Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

32

9. Pejabat Pengelola diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatannya habis. Pejabat Pengelola dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati, apabila terbukti: a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. b. Tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang. c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD, dan d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan atas BLUD. 10.

Rencana pemberhentian dengan alasannya sebagaimana

dimaksud

dalam point 9 diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Pejabat Pengelola yang bersangkutan. 11.

Keputusan pemberhentian ditetapkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati.

12.

Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka Pejabat Pengelola yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya namun tidak boleh membuat keputusan/kebijakan strategis.

13.

Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian

Pejabat

Pengelola

tersebut,

maka

rencana

berakhir

dengan

pemberhentian tersebut menjadi batal. 14.

Kedudukan

sebagai

Pejabat

Pengelola

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

B. Program Pengenalan 1. Pejabat Pengelola yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai BLUD Puskesmas. 2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Pejabat Pengelola yang baru berada pada Pimpinan BLUD (Kepala UPT Puskesmas). 3. Program pengenalan meliputi: a.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BLUD Puskesmas.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

33

b.

Gambaran mengenai BLUD Puskesmas berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, dan masalah-masalah strategis lainnya.

c.

Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

d.

Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola.

C. Kerjasama Institusi Pendidikan Dalam pelaksanaan tugasnya PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh telah melakukan beberapa kerjasama dengan Institusi Pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kesehatan promotif dan preventif seperti Usaha Kesehatan Sekolah dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah dengan pihak ketiga yang ada diwilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh, serta PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh Menerima Siswa dan Mahasiswa dari SMK Berbasis Kesehatan dan Perguruan Tinggi untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kerjasama Pendidikan antara PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. dan Pihak ketiga pada kurun waktu tahun 2015, antara lain adalah : 1. Program UKS dan UKGS lanjutan antara PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dengan PAUD dan TK telah terjalin sejak tahun 2010. 2. Program UKS dan UKGS lanjutan antara PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dengan seluruh SD, SMP, SMA dan SMK diwilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. 3. SMK

Kesehatan

Melakukan

kerjasama

PKL

Siswa

di

bidang

Keperawatan. 4. SMK Penguji melakukan kerjasama di bidang Administrasi di PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. 5. Mahasiswa Program DIII

Keperawatan STIKes Kota

Sukabumi

melakukan kerjasama pengumpulan dan pengolahan data Puskesmas sebagai bagian bahan penyusunan skripsi. 6. Mahasiswa DIII Kebidanan STIKes Abdi Nusantara Jakarta melakukan kerjasama Praktik Klinik Kebidanan 7. Mahasiswa DIII Kebidanan YAPKESBI Sukabumi melakukan kerjasama Praktik Klinik Kebidanan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

34

D. Visi dan Misi PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh Mengacu kepada Visi dan Misi Bupati dan wakil bupati kabupaten Sukabumi dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan Renstra PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh tahun 2016-2021, sebagai berikut : 1. Meningkatkan

akses

pelayanan

kesehatan

dasar

kepada

masyarakat, melalui pelayanan didalam dan luar gedung puskesmas. 2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan terjangkau 3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Adapun Sasarannya adalah : 1.

Tersedianya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan

2.

Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

3.

Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi

4.

Menurunkan angka kesakitan

5.

Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

6.

Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer

7.

Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medic

8.

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat

9.

Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

10.

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat

11.

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin

12.

Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

13.

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

14.

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

15.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular

16.

Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi

17.

meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

35

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 163 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 472 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kriteria SPM sebagai berikut : Merupakan Pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, merupakan prioritas bagi pemerintah daerah karena melindungi hak-hak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk melindungi kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional dan global, berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat serta dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable) dan dapat dikerjakan (Feasible). Berdasarkan

hal

tersebut

maka

PPK-BLUD

Puskesmas

DTP

Gunungguruh membuat Standar Pelayanan Minimal disertai dengan batasanbatasan dari standar tersebut. SPM pada PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh adalah sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan kesehatan, sebagai alat monitoring dan peningkatan kinerja, menentukan alokasi anggaran,

menjamin

akuntabilitas,

transparansi,

standarisasi

pelayanan

kesehatan serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dalam penyusunan dokumen SPM, PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh melibatkan semua pihak untuk terlibat secara teknis, kemudian dibentuk tim yang bertugas menyusun SPM disesuaikan dengan persyaratan pada PERMENDAGRI nomor 61 tahun 2007 tentang PPK-BLUD dan melakukan revisi jika diperlukan. Revisi ini yang di tuangkan dalam bentuk SPM yang di atur oleh PERBUP nomor 163 tahun 2013 tentang SPM di lingkungan pemerintah daerah

Kabupaten

Sukabumi.

Kewenangan

dari

tim

tersebut

adalah

mengadakan rapat, mendatangkan konsultan, membentuk sub tim jika diperlukan dan mengajukan anggaran. Adanya SPM mendorong organisasi PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh untuk merencanakan anggaran lebih besar, karena tuntutan akan pelayanan yang memenuhi standar dan membutuhkan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kewajiban bagi PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh menjadi lebih besar tetapi arah pelayanan menjadi lebih baik yaitu menuju kepada konsep Public Healtt Oriented. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

36

Indikator yang tercantum dalam dokumen SPM memiliki satu atau lebih dimensi mutu pelayanan. Dimensi mutu pelayanan adalah sebagai berikut:

1.

Efektivitas

2.

Efisiensi

3.

Akses

4.

Kompetensi teknis

5.

Hubungan antar manusia

6.

Kenyamanan

7.

Keselamatan

8.

Kesinambungan pelayanan

Dimensi mutu pelayanan diatas diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan didasarkan pada kebutuhan konsumen sehingga pasien menjadi senang, karena pasien yang senang dapat memberikan dampak positif bagi PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh yaitu:

1.

Puskesmas DTP Gunungguruh mempunyai pelanggan yang tetap;

2.

Dapat menjadi sarana promosi bagi PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh;

3.

Pengakuan publik terhadap kualitas pelayanan PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh; I.

Penyusunan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran. 1.

Pejabat Pengelola wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima tahunan, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran RSB yang telah disahkan dengan

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi. 2.

Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelum berakhirnya RSB, Pejabat Pengelola wajib menyampaikan rancangan RSB periode berikutnya.

3.

Renstra mencakup program strategis yang berisi proses kegiatan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mau timbul.

4.

Pejabat Pengelola wajib menyampaikan RBA yang telah disetujui DPRD kepada PPKD untuk dimintakan pengesahan menjadi DPA

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

37

selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan. 5.

Bupati melalui Sekretaris Daerah, PPKD, Tim Anggaran Eksekutif memberikan masukan-masukan penyusunan RSB dan RBA, serta melakukan pembahasan bersama dengan Pejabat Pengelola sebelum memberikan persetujuannya.

6.

Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan RSB dan RBA serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya.

7.

Perubahan RBA yang melampaui ambang batas maksimal harus disetujui oleh Bupati, dan dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

8.

Bupati melalui Sekretaris Daerah memantau pelaksanaan RBA dan kesesuaiannya dengan RSB, serta memberikan masukanmasukan dalam upaya pencapaiannya.

E. Pendelegasian Wewenang 1.

Pendelegasian sebagian kewenangan Pejabat Pengelola kepada Kepala Instalasi/Unit diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

pertimbangan

untuk

menunjang

kelancaran

tugas

dan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2.

Kepala Instalasi harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Pejabat Pengelola.

3.

Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan Puskesmas.

4.

Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab pejabat pengelola.

F. Pengambilan Keputusan 1. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan stakeholders puskesmas, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

38

3. Hak

mengemukakan

pendapat

dijunjung

tinggi

dalam

upaya

memberikan masukan peningkatan kinerja Puskesmas. 4. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat, asalkan keputusan itu disetujui secara tertulis. 5. Bupati dan Pejabat Pengelola harus konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

G. Manajemen Resiko 1. Pengertian Manajemen Risiko Manajemen

risiko

adalah

suatu

sistem

pengawasan

risiko

dan

perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman,suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Mengidentifikasi risiko itu penting karena untuk memulai proses pembelajaran yang berguna mencegah kejadian yang sama berulang kembali, itu semua bisa berjalan dengan baik apabila seluruh karyawan Puskesmas harus memahami kejadian tidak diinginkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), dan bagaimana alur serta cara melaporkan (dibuat sistem pelaporan kejadian di puskesmas). 2. Proses Manajemen Risiko a. Pengendalian Risiko Risiko yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko/bahaya-nya menuju ke titik yang aman. Pengendalian

Resiko dengan cara eliminasi

memiliki tingkat

keefektifan, kehandalan dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan hierarki setelahnya, tingkat keefektifan, kehandalan dan proteksi menurun seperti diilustrasikan pada gambar di bawah : Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

39

Hierarki Pengendalian Resiko

Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan alat pelindung diri (APD) yang terdapat di bawah ini :

Hira

ELIMINASI

rki Pen gen

SUBSTITUSI

Eliminasi Sumber Bahaya

Tempat

Substitusi

Kerja/Pekerjaan

Alat/Mesin/Bahan

Aman Mengurangi

dalia

Bahaya

n

Modifikasi/Perancangan

Resi ko/B

PERANCANGAN

Alat/Mesin/Tempat Kerja

ahay

yang Lebih Aman

a K3

Prosedur, Aturan, ADMINISTRASI

b. P e

Tanda Bahaya, Rambu, Poster, Label

n g

Pelatihan, Durasi Kerja,

APD

Tenaga Kerja Aman Mengurangi Paparan

Alat Perlindungan Diri Tenaga Kerja

a

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

40

wasan (Monitor ) dan tinjauan(Review) Risiko Alat bantu yang digunakan untuk mengawasi dan meninjau kegiatan di Puskesmas adalah Risk Register. Risk Register adalah Pusat dari proses manajemen risiko Puskesmas. Risk register juga merupakan alat manajemen yang memungkinkan Puskesmas dapat memahami profil risiko secara menyeluruh. Ini merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk semua informasi risiko. Risk register dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1)

Risk register korporat, digunakan untuk resiko ekstrim (peringkat 15-25)

2)

Riskregister divisi, digunakan untuk resiko dengan peringkat lebih rendah atau risiko yang diturunkan dari risk register korporat karena peringkatnya sudah turun.

Risk register ini bersifat sangat dinamis, karena setiap bulan bisa saja berubah. Perubahan itu dapat berupa: 1) Jumlahnya berubah karena ada risiko baru yang teridentifikasi 2) Tindakan pengendalian risikonyaberubah karena terbukti tindakan pengendalian risiko yang ada tidak cukup efektif 3) Peringakat riskonya berubah karena dampak dan peluangnya berubah 4) Ada risiko yang dihilangkan dari daftar risiko korporat,karena peringkatnya sudah lebih rendah dari 25 (dipindahkan ke risk register divisi).

3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko di Puskesmas a. Petugas Pelayanan Kesehatan Petugas/Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI No: 23 tahun 1992 tentang kesehatan bab 1, pasal l ayat 3). Sebagai tenaga profesional, petugas kesehatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

41

1) Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat yang memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah 2) Menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku 3) Bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya 4) Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas palayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya 5) Berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan obyektif 6) Melakukan ikatan profesional lisensi, jalur karir, mempunyai kekuatan dan status dalam pengetahuan spesifik serta altruisme. b. Fasilitas c. Lingkungan d. Keselamatan pasien Implementasi keselamatan pasien di Puskesmas terdiri dari 1) Identifikasi pasien dengan benar 2) Tingkatkan komunikasi efektif 3) Tingkatkan keamanan untuk pemberian obat yang berisiko tinggi 4) Eliminasi salah sisi, salah pasien 5) Reduksi risiko pasien cedera dari jatuh

Langkah-langkah menuju kesalamatan pasien di Puskesmas: 1) Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien,ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka, pemimpin yang adil dan mendukung seluruh staf Puskesmas 2) Membangunkomitmen dan fokus yg kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di Puskesmas 3) Integrasikan aktivitas pengelolaan resiko kembangkan sistem & proses pengelolaan resiko serta lakukan identifikasi dan assesment hal yang potensial bermasalah 4) Membangkan sistem pelaporan,sehingga dapat dipastikan karyawan Puskesmas dapat dengan mudah melaporkan kejadian serta Puskesmas mengatur pelaporan.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

42

5) Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien dengan cara membangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. 6) Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien serta

mendorong

karyawan

Puskesmas

untukmelakukan

analisis akar permasalahan untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul 7) Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien gunakan informasi yg ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada system pelayanan. H. PELAPORAN Pelaporan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan diatur dalam PP nomor 23 tahun 2005, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Pasal 26 1. Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. 2. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi Profesi Akuntan Indonesia. 3. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat2, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 4. BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntnasi dengan mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 27 1. Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat2 setidak-tidaknya

meliputi

laporan

realisasi

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

anggaran/Laporan

43

Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. 2. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat1. 3. Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. 4. Laporan

keuangan

BLU

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

1

disampaikan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan

dengan

laporan

keuangan

Kementrian

Negara/

Lembaga/ SKPD/ Pemerintah Daerah. 5. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala SKPD serta kepada Menteri

Keuangan/

Gubernur/

Bupati/ Walikota,

sesuai

dengan

kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan terakhir. 6. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporanpertanggungjawaban keuangan Kementrian Negara/ Lembaga/ SKPD/ Pemerintah Daerah. 7. Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan Kementrian Negara/ Lembaga/ SKPD/ Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa esktern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I.

Akutansi Berbasis Kinerja Dan Penilaian Kinerja 1. Bupati menilai kinerja puskesmas dan Pejabat Pengelola melalui mekanisme yang telah ditetapkan. 2. Kinerja puskesmas yang dinilai sesuai dengan sasaran berikut indikator kinerja keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis yang dilaporkan secara berkala. 3. Kinerja tahun kinerja, meliputi : hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi,

laporan

keuangan

tahun

berjalan,

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

hal-hal

yangperlu

44

ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun. Target kinerja : perkiraan pencapaian kinerja pelayanan, perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan. 4. Penilaian kinerja puskesmas dilakukan secara berkala dan dapat menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk memutuskan peningkatan/penurunan atau pencabutan status BLUD Puskesmas. 5. Kinerja Pejabat Pengelola dievaluasi secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh Bupati dengan menggunakan kriteria penilaian yang umum

berlaku dalam

puskesmas. 6. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan tolok ukur kinerja masingmasing pengelola program untuk mendukung kinerja puskesmas. 7. Penilaian kinerja terhadap bidang dilakukan setiap tahun dan dilakukan secara transparan. J. Suksesi Manajemen Manfaat manajemen suksesi bagi organisasi, sebagai berikut: 1. Memastikan kontinuitas kepemimpinan yang disiapkan untuk posisi eksekutif kunci. 2. Memanfaatkantim manajemen senior dalam mendisiplinkan proses pemeriksaan bakat kepemimpinan dalam organisasi. 3. Menempatkan isu keberagaman dalam agenda organisasi. 4. Menuntun pengembangan aktivitas eksekutif kunci. 5. Memeriksa kembali struktur, proses, dan sistem dari unit bisnis dan korporat. 6. Bekerja sama dengan sumber daya manusia lain yang mendukung pembaharuan kepemimpinan. 7. Memberi kontribusi terhadap nilai pemegang saham. Usaha perencanaan sumber daya manusia untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi dan waktu yang tepat harus didukung oleh tim kepemimpinan yang kuat. Dalam konteks inilah manajemen suksesi tidak bisa diabaikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Sebab, fokus manajemen suksesi adalah menyiapkan tim kepemimpinan yang kuat di masa mendatang. Tim kepemimpinan yang kuat, dimungkinkan terbentuk jika dalam organisasi terdapat:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

45

1. Kumpulan bakat 2. Persamaan organisasi. 3. Budaya yang mendukung 4. Sistem administrasi yang baik Penekanan baru pada manajemen suksesi terjadi ketika berbagai perubahan terjadi begitu cepat sehingga semakin sulit untuk diantisipasi. Penekanan baru itu adalah penekanan pada proses yang berkelanjutan dan terintegrasi. 5 dimensi yang dapat membantu mengembangkan manajemen suksesi yaitu: 1. Orientasi perusahaan; 2. Fokus organisasional; 3. Keluaran (outcome); 4. Teknik-teknik penilaian; dan 5. Pools seleksi Manajemen suksesi berusaha untuk mengembangkan kepemimpinan yang kuat terutama untuk tugas-tugas strategis. Seiring dengan berbagai perubahan di luar maupun di dalam organisasi mengakibatkan tuntutan terhadap perbaikan dalam pengelolaan suksesi tersebut.Hal itu dimaksudkan agar perencanaan suksesi tetap relevan untuk meregenerasi kepemimpinan organisasi. K. Pengendalian Internal 1. Pejabat Pengelola harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset puskesmas, serta membantu manajemen dalam hal: 1. Upaya-upaya mengamankan harta kekayaan (safe guarding

of

assets); 2. Menciptakan keakuratan data akuntansi; 3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Lingkungan Pengendalian Internal yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

46

2.

a.

Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai

b.

Filosofi dan gaya manajemen;

Cara

yang

ditempuh

manajemen

dalam

melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawabnya; 3.

Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;

4.

Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

5.

Pengkajian dan Pengelolaan Risiko, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;

6.

Aktivitas Pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan puskesmas pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen melaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa tindakan penting dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai sasaran

puskesmas.

Kegiatan

pengendalian

termasuk

serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset puskesmas. 7.

Sistem Informasi dan Komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan keuangan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada puskesmas,

yang

memungkinkan

Pejabat

Pengelola

dan

Manajemen untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan usahanya. Laporan tidak hanya berhubungan data internal, tetapi juga informasi tentang kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi penting untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan laporan eksternal 8.

Monitoring,

yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem

pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi puskesmas, sehingga dapat dilaksanakan

secara

optimal,

dengan

ketentuan

bahwa

penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Pejabat Pengelola dan tembusannya kepada Dewan Pengawas.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

47

L. Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan barang dan/atau jasa sesuai permendagri 61 tahun 2007 berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD dan disetujui Kepala Daerah melalui kepala Dinas. Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin kesedian barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, dengan proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung kelancaran pelayan BLUD. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan pemberi hibah, dan atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku sepanjang disetujui pemberi hibah. Prinsip pengadaan barang dan jasa: 1.

Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

2.

Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan pemerataan kesempatan berusaha, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengendalian yang memadai.

3. Pengadaan

Barang

dan

Jasa

dilaksanakan

oleh

pelaksana

pengadaan yang dapat berbentuk pejabat, tim/panitia atau unit yang dibentuk oleh Pejabat Pengelola Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa guna keperluan BLUD Puskesmas. 4.

Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada pejabat pengelola.

M. Kebijakan Keuangan Dan Pemberian Jasa Layanan (Standar Dan Tarif) I.

Kebijakan keuangan Kebijakan keuangan PPK-BLUD Puskesms Gunungguruh mengacu ke pada peraturan bupati No 4 Tahun 2014 tentang Retribusi daerah

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

48

dan penatakelolaan keuangan pada sistem akuntansi yang terkait erat

dengan

perlakuan

akuntansi,

khususnya

pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. II. Kebijakan Pendapatan Pendapatan Puskesmas berhubungan erat penetapan tarif di Puskesmas,

oleh

karena

itu

PPK-BLUD

Puskesmas

DTP

Gunungguruh dalam penetapan tarifnya mempertimbangkan unit cost ( biaya satuan pelayanan) Puskesmas melalui suatu kajian tentang unit cost Puskesmas. a.

Pendapatan Pelayanan 1) Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional Puskesmas. 2) Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan pasien umum dan pihak ketiga.  Pendapatan pasien umum adalah pendapatan yang diperoleh dari pembayaran langsung pasien.  Pendapatan pihak ketiga adalah pendapatan yang diperoleh dari pembayaran pasien yang dijamin oleh pihak ketiga, yang terdiri dari:

 BPJS  JAMKESDA. 3) Pendapatan Puskesmas dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

 Pendapatan Pasien Rawat Jalan Rawat Inap Umum dan PONED, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari kegiatan pada instalasi rawat jalan dan PONED;

 Pendapatan Penunjang Medis, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien di instalasi penunjang.

 Pendapatan lain-lain, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari kegiatan atau pelayanan selain dari pasien rawat jalan, dan penunjang medis.  Penerimaan

anggaran

yang

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

bersumber

dari 49

APBD/APBN/kapitasi JKN yang berupa kas diberlakukan sebagai pendapatan Puskesmas.  Pendapatan hibah terdiri dari pendapatan hibah terikat dan tidak terikat berupa kas yang diperoleh langsung dari masyarakat atau badan lain dan merupakan pendapatan Puskesmas yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.  Hasil kerja sama Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan Puskesmas. III. Kebijakan Pengelolaan Piutang BLUD

dapat

memberikan

piutang

sehubungan

dengan

penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan Langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas. Piutang Puskesmas dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Penagihan Piutang Penagihan Pasien Pulang Paksa (Pulang atas permintaan sendiri). Penagihan pasien pulang paksa adalah penagihan yang dilakukan kepada pasien yang pulang atas inisiatif sendiri dan pada saat pulang pasien belum melakukan pembayaran terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPKBLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. Penagihan terhadap pasien pulang paksa ini menjadi tanggung jawab Sub Bidang Keuangan. b. Penagihan Pihak Ketiga Penagihan JKN, Jaminan pelayanan ini diperuntukkan bagi peserta JKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan

yang

ditagihkan

oleh

PPK-BLUD

Puskesmas DTP Gunungguruh pada pihak ke tiga hanya pelayanan PONED. c. Penghapusan Piutang Piutang PPK-BLUD Puskesmas dapat dihapus secara mutlak atau

bersyarat

oleh pejabat

yang

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

berwenang

setelah 50

memperhatikan penyisihan kerugian piutang yang diuraikan di bab

Laporan

Posisi

Keuangan

(Neraca),

khususnya

pembahasan piutang. Kewenangan ditetapkan

penghapusan dengan

kewenangannya

piutang

peraturan

dan

dengan

secara

Bupati

berjenjang

sesuaidengan

memperhatikan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Kebijakan Pengeluaran Kebijakan Umum Pengeluaran Belanja Puskesmas terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran), Penetapan Anggaran atau dokumen lain yang telah disahkan Pemerintah Daerah. Pengelolaan belanja Puskesmas diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA dan dokumen anggaran

yang

telah

disahkan.

Belanja

Puskesmas

yang

melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Bupati

atas

usulan

kepala

Puskesmas

sesuai

dengan

kewenangannya. Belanja Puskesmas dilaporkan sebagai belanja barang dan atau jasa SKPD/pemerintah daerah. V. Kebijakan Pengelolaan Kas a. Kebijakan umum pengelolaan kas  Pengelolaan kas Puskesmas dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.  Penarikan

dana

yang

bersumber

dari

APBN/APBD

menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Setiap penerimaan kas harus disetorkan ke rekening Puskesmas di bank paling lambat 24 jam berikutnya.  Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

51

b. Kebijakan Kas Harian Yang termasuk dalam kas harian adalah pengelolaan kas kecil untuk kebutuhan non rutin.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan kas kecil yang sehat  Pembayaran dengan menggunakan kas harian maksimal penggunaan belum ditentukan sesuai kebutuhan.  Pengisian kembali kas kecil didasarkan pada imprest fund system, yaitu pemegang kas harian mempertahankan saldo kas kecil. VI. Kebijakan Pelaporan Keuangan a.

Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan 

Puskesmas menerapkan sistem infomasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.



Setiap transaksi keuangan Puskesmas harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.



Akuntansi dan laporan keuangan Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntansi Indonesia dan Standard Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Komisi Standard Akuntansi Pemerintahan (KSAP);



Dalam

hal tidak terdapat

standar

akuntansi

sebagaimana

dimaksud pada butir 3 di atas, Puskesmas dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik; 

Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya;



Laporan keuangan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas setidak-tidaknya meliputi: 1) Laporan yang sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan, terdiri atas: a)

laporan posisi keuangan (neraca);

b)

laporan operasional;

c)

laporan aliran kas, dan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

52

d)

catatan atas laporan keuangan.

2) Laporan yang sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan, terdiri atas:

a) laporan posisi keuangan (neraca); b) laporan realisasi anggaran (LRA); dan c) catatan atas laporan keuangan. b.

Kebijakan Pelaporan Keuangan 1)

Laporan keuangan puskesmas disampaikan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

2)

Laporan keuangan Puskesmas terdiri dari:

a) Laporan keuangan triwulanan berupa laporan operasional dan aliran kas;

b) Laporan keuangan tengah tahun/semester; c) Laporan keuangan tahunan 3)

Laporan keuangan disampaikan kepada Pimpinan PPK BLUD serta Bupati sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

4)

Laporan keuangan Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

pemerintah daerah. 5)

Penggabungan

laporan keuangan

Puskesmas

pada

laporan

keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. c. Kebijakan Pemeriksaan 1)

Laporan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas diaudit oleh pemeriksa

eksternal

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. 2)

Pemeriksaan

internal

Puskesmas

dilaksanakan

oleh

satuan

pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah kepala Puskesmas. N. Rapat Dewan Pengawas, Rapat Lainnya Dan Risalah Rapat Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

53

1. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan rapat Pengelola secara berkala minimal 1 (kali) sebulan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola BLUD Puskesmas. Rapat Pengelola tersebut , bila dipandang perlu, dapat mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kabupatenatau yang mewakili untuk mengadakan rapat bersama. 2. Risalah rapat harus dibuat setiap menyelenggarakan rapat dan penyusunannya memperhatikan dinamika rapat termasuk adanya dissenting comments (perbedaan pendapat) yang sampai dengan berakhirnya rapat tidak diperoleh kata sepakat. 3. Risalah asli harus didokumentasikan dan disimpan oleh Pejabat Keuangan puskesmas (pihak yang diberi wewenang) dan harus selalu tersedia bila diperlukan. O. Media Komunikasi dan Informasi Setiap

Puskesmas

wajib

melakukan

kegiatan

sistem

informasi

puskesmas secara elektronik dan non elektronik. Sistem informasi Puskesmas mencakup : 1. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dan jaringannya; 2. Survei lapangan; 3. Laporan lintas sektor dan lintas program; 4. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. Dalam menyelanggarakan sistem informasi, PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi : 1. Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola, dan stakeholders lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai puskesmas secara proporsional. 2. Pejabat

Pengelola

bertanggungjawab

untuk memastikan agar

informasi mengenai puskesmas diberikan kepada Bupati dan stakeholders lainnya secara tepat waktu dan lengkap. 3. Pejabat Pengelola Puskesmas melakukan komunikasi secara efektif dengan sesama Pejabat Pengelola, dan Bupati melalui media komunikasi yang tepat dan efisien. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

54

4. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan kebijakan mengenai komunikasi

dan

pengelolaan

informasi

termasuk

klasifikasi

kerahasiaan informasi. P. Penunjukan Dan Peran Auditor Eksternal 1. Pelaksanaan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan persetujuan Bupati dapat meminta BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit. Audit terhadap laporan keuangan puskesmas oleh Auditor Eksternal tersebut bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan profesional. 2.

Puskesmas harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal.

3.

Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Puskesmas secara tepat waktu.

4.

Pejabat Pengelola Puskesmas menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

5.

Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit Auditor Eksternal.

6.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sesuai tupoksinya melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan dan pengelolaan BLUD Puskesmas secara berkala sesuai PKPT (.. yang disusun. Hasil audit atas kinerja dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Puskesmas secara tepat waktu.

7.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja menjadi tanggung jawab

Pejabat

Pengelola

Puskesmas

dan

melaporkan

perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan kabupaten. Q. Konflik Kepentingan Konflik kepentingan adalah suatu situasi dimana kepentingan pribadi atau golongan akan menghalangi keberhasilan kepentingan kelompok

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

55

yang lain. Dalam hal ini akan dibahas beberapa konflik kepentingan yang sekiranya dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan BLUD puskesmas antara lain: 1.

Konflik nilai dalam kebijakan birokrasi pemerintah Daerah yang sifatnya belum mendukung kepada pelaksanaan sistem BLUD, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur politis.

2.

Konflik internal puskesmas, antara lain karyawan yang masih tidak setuju dengan sistem BLUD atau mengenai perubahan jabatan pengelola keuangan yang diaudit secara transparan.

3.

Konflik kepentingan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layana kesehatan, yang masih berfikiran secara tradisional terutama yang masih menganut sistim bebas tarif.

4.

Konflik kepentingan dari pihak ketiga seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Agama yang tidak mendukung sistem BLUD akibat dari kurangnya pemahaman mengenai BLUD dan pengaduan dari satu pihak tanpa konfirmasi.

R. Tanggung Jawab Sosial Puskesmas Dan Penanganan Limbah Puskesmas harus melaksanakan fungsi sosial tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan, antara lain berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi kemanusiaan puskesmas. Pengelola

menetapkan dan menjalankan

program yang terkait dengan tanggung jawab sosial Puskesmas secara periodik dan melaporkannya kepada Bupati. Pengelola harus memastikan

bahwa

puskesmas

selalu berupaya mempedulikan

kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosialnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1. PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh memegang teguh asas kepedulian dan keadilan terhadap masyarakat sekitar lingkungan operasional puskesmas. 2. PPK-BLUD Puskesmas

Gunungguruh memastikan

bahwa

dalam

kegiatan usaha untuk pelayanan kesehatan, telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan lainnya yang terkait.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

56

3. PPK-BLUD

Puskesmas

mendorong munculnya

DTP

Gunungguruh

selalu

berusaha

kebutuhan masyarakat atas kesehatan

lingkungan serta pengelolaan sampah medis secara khusus dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kerja sehari-hari PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggungjawab sosial adalah tanggungjawab yang diemban oleh Puskesmas baik dalam menghasilkan barang dan jasa yang berdaya guna tanpa menimbulkan efek samping negatif baik secara medis dan non medis. Selain itu produk limbah yang dihasilkan dalam proses pelayanan medis harus dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar wilayah Puskesmas. Kepala Puskesmas menunjuk petugas penanggungjawab pengelolaan lingkungan dan limbah.

Tugas pokok dan fungsi petugas pengelola lingkungan dan limbah. a. Menyusun rencana kegiatan kesehatan lingkungan berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Melaksanakan meliputi

kegiatan

pengawasan

pembinaan danpembinaan

kesehatan TTU/TPM/

lingkungan Pestisida,

pelayanan klinik sanitasi, penyuluhan kesehatan lingkungan dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. d. Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Tata kelola lingkungan dan limbah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu limbah non medis dan limbah medis. 1. Tata Kelola Limbah Non Medis Tata kelola limbah non medis merupakan pengelolaan limbah yang

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

57

dihasilkan dari aktivitas non medis baik organik maupun anorganik yang bersumber dari lingkungan, pegawai, pengunjung, dan alat non medis.

Hal

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

penampilan

Puskesmas dan jejaringnya. Kegiatannya meliputi :  Pengadaan dan penataan tempat penampungan sementara (TPS) di tiap ruangan dan tempat strategis lainnya (TPS 1)  Mobilisasi harian ke TPS II (halaman Puskesmas)  Peningkatan kegiatan jumat bersih  Pengangkutan limbah non medis oleh truk sampah OPD Tarkimsih 2. Tata kelola Limbah Medis a. Limbah Medis Padat Tata kelola limbah medis merupakan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas medis (cair, padat, biologi, kimiawi) baik yang bersumber dari kegiatan medis teknis atau alat penunjang medis. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak yang diakibatkan oleh limbah medis, baik terhadap petugas, pengunjung, lingkungan, dan masyarakat. Kegiatannya meliputi : Limbah medis padat 1. Tahap Pemilahan a) Pemilahan limbah dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah sesuai dengan jenis limbah medis padat yang dihasilkan meliputi limbah benda tajam, limbah medis, infeksius, limbah farmasi dan kimiawi b)

Limbah benda tajam termasuk jarum suntik dikumpulkan dalam satu wadah kotak berwarna kuning (safety box)

c)

Limbah infeksius : pot sputum, cairan darah, kapas, perban, ditempatkan dalam satu wadah . pendesinfeksian dilakukan selama kuran lebih 10 menit dengan cara direndam dalam larutan chlorin 10% diencerkan dengan perbandingan 1:19, terkecuali untuk pot sputum direndam selama 24 jam

2.

Tahap Pengumpulan Pada tahap ini semua limbah medis dikumpulkan dari tiap

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

58

ruangan IGD, Gigi, Laboratorium lalu dikumpulkan dan untuk selanjutnya dikumpulkan diruangan Tempat Penampungan Sementara. 3. Tahap Penampungan Sementara Pada tahap ini semua limbah medis yang dihasilkan dari tiaptiap ruangan IGD, Gigi, Laboraturium dan PONED dikumpulkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah medis yang nantinya siap dimusnahkan oleh jasa Manifest. 4. Tahap Pemusnahan Di tahap ini limbah medis padat untuk pemusnahannya bekerja sama dengan pihak ketiga dan untuk pengangkutannya dilakukan dalam 1 minggu 2 kali .

b. Limbah medis cair 1.

Limbah cair domestik dibuang ke septik tank

2.

Limbah medis cair

darah, urine, dahak dan dari dapur

langsung dibuang melalui IPAL (Instalasi

Pengelolaan Air

Limbah). 3.

Alat bekas pakai direndam di wadah dan diberi larutan clorin 10% selama 1 (satu) malam, kemudian dicuci disterilkan. Air bekas pakai dibuang melalui sarana pembuangan air limbah

S. Budaya Organisasi, Budaya Kerja dan Etika Kode etik merupakan aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku (tindakan dan perbuatan serta perkataan) suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Kode etik adalah merupakan hal penting sebagai pedoman PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Etika pegawai dalam birokrasi perlu disesuaikan dengan melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat bagaimana arah dan bentuk birokrasi publik. Selain itu pegawai juga dituntut untuk melayani masyarakt secara prima dan menopang keberlangsungan program pemerintah

serta

secara

maksimal

menciptakan

kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan terus menerus mendorong lingkungan agar kondusif. Tata Tertib Pegawai Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

59

1. Hari kerja senin sampai dengan sabtu, pada hari libur sesuai dengan jadwal piket yang telah ditetapkan 2. Wajib mengisi bukti kehadiran dengan Menandatangani Absensi pada pukul 07.45 WIB (bukti kehadiran pegawai apel pagi dan harian) 

Pegawai wajib apel pagi, kecuali bagi Bidan Poned yang dinas siang dan malam

Waktu jam kerja

3.

Pagi

: pukul 07.30 – 14.00

Siang

: pukul 14.00– 21.00 (PONED)

Malam

: Pukul 21.00_08.00 (PONED)

Seragam dinas Senin dan Selasa

: Warna Gading Lengkap Atribut

Rabu

: Putih Hitam Lengkap Atribut

Kamis

: Batik Puskesmas / Batik lengkap atribut

Jumat

: Nyunda Jum’at Pertama, Batik bebas / olahraga

Sabtu

: Batik /bebas sopan dengan atribut

Hari besar Nasional dan Setiap tanggal 17 memakai seragam korpri lengkap 4.

keluar pada jam kerja kedinasan untuk keperluan apapun, wajib lapor dan mengisi buku ijin keluar yang dikordinir oleh kepala tata usaha.

T. Donasi dan Etika Usaha Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya, dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Etika usaha menyangkut hubungan perusahaan dan karyawannya sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya, etika kerja menyangkut hubungan kerja antara puskesmas dan stafnya, dan etika Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

60

perorangan mengatur hubungan antar karyawan. Terdapat tiga faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu: (1) Terciptanya budaya perusahaan secara baik. (2) Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. (3) Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Terdapat beberapa hal yang bisa mendorong pekerja berperilaku etis dalam pekerjaannya, yaitu: (1) Komunikasi yang baik dan efektif. (2) Ketentuan/standar. (3) Keteladanan. Dengan menggunakan etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja, baik digunakan oleh manajemen maupun oleh semua anggota organisasi, maka perusahaan akan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah yang memiliki kesehatan moral dan mental, punya semangat dalam meningkatkan kualitas kerja di segala bidang, mampu beradaptasi dan memiliki kreativitas tinggi, ulet dan pantang menyerah, serta berorientasi pada produktivitas kerja. Untuk memiliki sumber daya kesehatan yang berkualitas, diperlukan adanya

pemberdayaan

karyawan

seoptimal

mungkin,

dengan

menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai. Pemberdayaan staf yang terintegrasi dengan etika bisnis diharapkan akan menimbulkan rasa percaya antara pimpinan dengan staf. Keberhasilan manajemen dalam pemberdayaan karyawan sangat ditentukan oleh kesadaran para karyawan terhadap perlunya nilai-nilai kebenaran dan moral (nilai-nilai etika) sebagai landasan berperilaku dalam berbisnis. Pemberdayaan karyawan yang didasarkan pada etika bisnis merupakan langkah strategis untuk pengurangan biaya dalam jangka panjang, karena semua pekerjaan dilakukan didasarkan pada standar yang telah ditetapkan perusahaan, dan masing-masing karyawan sadar akan tanggungjawab yang diembannya.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

61

Dari sinilah setidaknya kita sadar akan pentingnya penerapan etika dalam bisnis. Secara umum, ada beberapa cara yang dapat ditempuh manajemen untuk meningkatkan moral tenaga kerja, yaitu: a. Memberikan kompensasi/imbalan kepada tenaga kerja dalam porsi yang wajar dengan tidak memaksakan kemampuan perusahaan. b. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan c. Meningkatkan spiritual pekerja d. Memperhatikan masa depan pekerja termasuk mengembangkan pengetahuan, karir dan keterampilannya. e. Mengkomunikasikan segala informasi secara jujur dan terbuka dengan pekerja. Sesuatu yang bisa kita terapkan dalam etika bekerja adalah sistem reward and punishment. Perumusan norma-norma ini harus dituangkan secara jelas dan harus transparan.Salah satu alat yang dapat digunakan perusahaan untuk menciptakan iklim beretika dalam perusahaan adalah dengan menciptakan kode etik. Kode etik berfungsi sebagai: Inspirasi dan panduan dalam bekerja, pencegahan dan disiplin, memelihara tanggung jawab, memelihara keharmonisan, memberikan dukungan. Etika yang mengatur kinerja ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum. 1. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Mengacu pada Penilaian Kinerja Untuk Akreditasi Puskesmas di dikolaborasi dengan Permenkes nomor 75 Tahun 2014 untuk memastikan

bahwa

seluruh

pelanggan

telah memperoleh

layanan secara profesional sesuai standar, yang mencakup kualitas fasilitas, kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pejabat

Pengelola

BLUD harus

menetapkan

mekanisme

pemberian layanan jasa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh staf medis dan tenaga kesehatan lainnya secara profesional sesuai dengan standar profesi, kompetensi dan pelayanan medis dalam rangka mencapai kualitas layanan yang dipersyaratkan melalui penerapan sistem manajemen mutu Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

62

untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh stakeholders. 2. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif puskesmas terdiri dari jasa pelayan atau jasa operator/jasa lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari: Jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis,

nonkeperawatan,

dan

jasa

pelaksana

teknis

puskesmas. Jasa pelayanan yang tercantum dalam komponen tarif bukanlah insentif.Jasa pelayan terdiri dari jasa pelayanan standar dan non standar. Besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif puskesmas adalah besaran jasa yang telah diatur dalam peraturan daerah(Perda). Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis, nonkeperawatan, dan jasa pelaksana teknis puskesmas yang tercantum didalam tarif puskesmas disebut sebagai insentif setelah diatur dalam sistem distribusinya dalam sistem remunerasi. Insentif dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan puskesmas yang tercantum dalam komponen tarif puskesmas dan bersifat individu meliputi dokter umum dan dokter gigi. Insentif keperawatan adalah pendapatan

kelompok

yang

dihasilkan

akibat

pelayanan

keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan puskesmas yang tercantum dalam komponen tarif puskesmas dan bersifat kelompok meliputi perawatan umum dan kebidanan. Insentif kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari pelayanan puskesmas yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai puskesmas bersifat kelompok, meliputi asisten apoteker dan pelaksana farmasi. Insentif paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayan perawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan puskesmas yang tercantum dalam komponen tarip puskesmas meliputi jasa laboratorium, asisten apoteker/pelaksana farmasi, penata gizi. Intensif pelakaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dari pelayanan tenaga teknis non dokter dan non

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

63

paramedis yang merupakan bagian dan jasa pelayanan puskesmas dan tercantum dalam komponen tarif puskesmas meliputi supir ambulance. Insentif terdiri dari insentif langsung dari persentase jasa yang dihasilkan dan sisanya merupakan kontribusi kedalam POS remunerasi yang selanjutnya di distribusikan kepada seluruh karyawan selanjutnya disebut sebagai insentif tidak langsung. Pejabat Pengelola BLUD menetapkan strategi dan kebijakan terhadap

pemberian

layanan

kesehatan

serta

melakukan

pengawasan atas pelaksanaannya. Oleh karenanya, Pejabat Pengelola BLUD harus melakukan penghitungan biaya per unit setiap jenis layanan (cost finding) sebagai dasar pengambilan kebijakan mengenai penetapan tarif layanan kesehatan, misalnya kebijakan pemberian subsidi tarif layanan kesehatan kepada pasien tidak mampu. Oleh karenanya, Pejabat Pengelola BLUD harus melakukan reviu biaya per unit setiap jenis layanan secara berkala. Pejabat Pengelola melakukan evaluasi kualitas pemberian jasa pelayanan yang telah dilakukan pada akhir periode sebagai bahan masukan pada periode berikutnya. 3. Sistem Penatausahaan dan Akuntansi Pengelolaan BLUD Pejabat

Pengelola

menetapkan

pedoman

mengenai

sistem

penatausahaan dan akuntansi yang diterapkan untuk pengelolaan keuangan dan penyusunan pertanggungjawaban BLUD sesuai standar

akuntansi

keuangan

yang

berlaku

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan pengendalian

internal

yang

memadai.

Selanjutnya

Pejabat

pengelola Puskesmas menyelenggarakan sistem penatausahaan dan akuntansi sesuai pedoman yang telah ditetapkan tersebut, baik secara manual maupun komputerisasi. Pejabat Pengelola menetapkan organisasi dan pengelola yang berwenang dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaan keuangan BLUD. Output sistem berupa laporan keuangan BLUD, khususnya pada akhir semester dan akhir tahun dikonsolidasikan dengan laporan keuangan

pemerintah

daerah

sesuai

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

Standar

Akuntansi

64

Pemerintahan yang berlaku. 4. Remunerasi Remunerasi

adalah suatu sistem pengupahan yang mengatur

gaji, insentif dan merit atau bonus karyawan pada suatu perusahaan untuk PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh Remunerasi merupakan insentif karyawan yang disisihkan dari jasa

pelayanan

dan

laba

operasional

penunjang

medis.

Remunerasi merupakan salah satu unsur yang penting untuk diketahui oleh manajemen puskesmas karena menyangkut kesejahteraan

seluruh

karyawan.Remunerasi

disesuaikan

berdasarkan kesepakatan melalui beberapa pendekatan yang fleksibel. Tujuan : 1) Membangun image yang baik dari organisasi 2) Menjamin kesejahteraan karyawan 3) Memberikan motivasi terhadap kinerja karyawan 4) Mempertahankan keberadaan karyawan bagi organisasi Prinsip dasar Remunerasi: Dalam penentuan remunerasi ini menggunakan tiga prinsip dasar agar terdapat solusi yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain adalah: 1) Kebersamaan, karena dalam organisasi puskesmas karyawan bekerja saling membutuhkan dan koordinasi yang baik 2) Keterbukaan, semua karyawan dalam bekerja harus terbuka dan saling mengingatkan guna pencapaian hasil yang optimal 3) Keadilan, adalah pelaksanaanya sistem pembagian remunerasi ini harus adil dan wajar sesuai dengan penampilan kerja masing-masing karyawan. Adapun

faktor-faktor

yang

perlu

dipertimbangkan

dalam

pengelolaan Remunerasi adalah : a. Jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, serta produktivitas. b. Pertimbangan

persamaannya

dengan

industri

pelayanan

sejenis. c. Kemampuan Pendapatan BLUD.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

65

d. Kinerja Operasional BLUD dengan mempertimbangkan antara lain Indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. Remunerasi pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD diberikan berdasarkan indikator penilaian: a. pengalaman dan masa kerja b. jabatan yang disandang c. resiko kerja d. tingkat kegawatdaruratan e. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku f. Hasil/capaian Kinerja Hak dan kewajiban : 1) Manajeman puskesmas berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk insentif karyawan. 2) Setiap karyawan Puskesmas berhak mendapatkan insentif sesuai dengan kerja yang dicapai. 3) Pengaturan pembagian atau distribusi insentif berdasarkan sistem indexing, yang tercantum dalam sistem remunerasi. 4) Seluruh karyawan dapat insentif sesuai dengan kinerjanya dan berdasarkan total index perorangan yang dimiliki. 5) Setiap karyawan yang menghasilkan jasa pelayanan dan penunjang

berkewajiban

memberikan

kontribusi

kepost

remunerasi yang besaran prosentasinya ditentukan dalam sistem remunerasi. . U. Pemantauan Ketaatan Tata Kelola Pemantauan ketaatan atas pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan BLUD Puskesmas menjadi tugas dan wewenang Satuan Pengawas Internal. Dalam hal Satuan Pengawas Internal belum dibentuk, tanggung jawab pemantauan tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Puskesmas yang didelegasikan ke masing-masing Pengelola Keuangan dan Teknis. 1. Disiplin Pegawai a)

Sumber Daya Manusia yang berasal dari PNS

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

66

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalm peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan

PP No. 53 Tahun

2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka bila terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner, pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan di jatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari : hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun jenis hukuman disiplin sesuai dengan tingkatannya dapat dijelaskan sebagai berikut : - Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas : teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. - Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam PP no 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari

jabatan,

pemberhentian

dengan

hormat

tidak

atas

permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. b) Sumber Daya Manusia Kesehatan Non PNS Jika terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner untuk pegawai non PNS, maka akan diberikan tindakan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, dan apabila pegawai non PNS yang berprestasi akan diberikan penghargaan (rewards).

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

67

BAB IV PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

A. Transparansi Transparansi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di PPKBLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Kegiatan transparansi merupakan tugas dan kewenangan : a.

Kepala

Puskesmas,

mengkoordinasikan

berkenaan

dan

dengan

mengendalikan

proses

pelaksanaan

memimpin, program

Kesehatan di lingkup Puskesmas; b.

Kepala Tata Usaha, berkenaan dalam hal merencanakan teknis operasional dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

dan masyarakat melalui penyediaan

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan standar. PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh menerapkan transparansi dalam bentuk Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, dan Laporan Hasil Kinerja dalam bentuk laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan. B. Akuntabilitas Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas, yakni terwujudnya PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan yang berkualitas, Berwawasan dan Berkeadilan. PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh masuk dalam kategori kawasan perkotaan

bertanggungjawab

menyelenggarakan

upaya

kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

68

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Upaya

kesehatan masyarakat

esensial

dan keperawatan

untuk

Puskesmas perkotaan, menitik beratkan pada upaya pencegahan yang dimana bisa dilakukan dengan cara penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan membawahi : a.

Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS

b.

Pelayanan kesehatan lingkungan

c.

Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM

d.

Pelayanan gizi yang bersifat UKM

e.

Pelayanan pengamatan pencegahan dan pengendalian penyakit

f.

Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Upaya kesehatan masyarakat pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan antara lain, yakni: a.

Pelayanan kesehatan jiwa

b.

Pelayanan kesehatan gigi masyarakat

c.

Pembinaan Pengobatan Tradisional

d.

Pembinaan kesehatan olahraga di masyarakat

e.

Pelayanan kesehatan indera

f.

Pelayanan kesehatan lansia

g.

Pembinaan dan Pelayanan kesehatan kerja

h.

Pelayanan Kesehatan Matra

Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di luar upaya Puskesmas tersebut di atas

yang

sesuai

dengan

kebutuhan.

Pengembangan

dan

pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya visi Puskesmas. Apabila Puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu Dinas

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

69

Kesehatan Kabupaten Sukabumi perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.

3.

4.

Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan Laboratorium yakni : a.

Pelayanan pemeriksaan umum

b.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

c.

Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP

d.

Pelayanan gawat darurat

e.

Pelayanan gizi yang bersifat UKP

f.

Pelayanan persalinan

g.

Pelayanan perawatan Kesehatan Masayarakat bersifat UKP

h.

Pelayanan kefarmasian

i.

Pelayanan laboratorium

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yakni : a.

Puskesmas pembantu

b.

Puskesmas keliling

c.

Poskesdes

d.

Bidan desa

e.

Posyandu

f.

Posbindu

g.

Pojok URO

Akuntabilitas Kegiatan Penyelenggaraan

upaya

kesehatan

wajib

dan

upaya

kesehatan

pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan Puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi Puskesmas. Dasar pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi Puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas, baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat

.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

70

Azas penyelenggaraan Puskesmas yang dimaksud adalah: 1. Azas pertanggung jawaban wilayah Azas penyelenggaraan Puskesmas yang pertama adalah pertanggung jawaban wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini Puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut: a.

Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat Kecamatan, sehingga berwawasan kesehatan;

b.

Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;

c.

Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya;

d.

Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya. Diselenggarakannya upaya kesehatan strata pertama oleh Puskesmas

pembantu, Puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya kesehatan di luar gedung Puskesmas lainnya (outreach activities) pada dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaan azas pertanggungjawaban wilayah. 2. Azas pemberdayaan masyarakat Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukkan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain: a.

Upaya kesehatan ibu dan anak : posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB);

b.

Upaya pengobatan : posyandu, Poskesdes

c.

Upaya perbaikan gizi : posyandu, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi);

d.

Upaya kesehatan sekolah: Dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid;

e.

Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan);

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

71

f.

Upaya kesehatan usia lanjut: Posyandu Usila;

g.

Upaya kesehatan kerja

h.

Upaya kesehatan jiwa: Posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM);

i.

Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), Pembinaan Pengobat Tradisional (Battra);

j.

Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan : Kepesertaan JKN ,Kepesertaan Jamkesda

3.

Azas keterpaduan Azas penyelenggaraan Puksesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan, yakni: a. Keterpaduan lintas program Keterpaduan

lintas

penyelenggaraan

program

berbagai

adalah

upaya

upaya

kesehatan

memadukan yang

menjadi

tanggungjawab Puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara lain: 1)

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan

2)

Upaya

Kesehatan

Sekolah

(UKS):

keterpaduan

kesehatan

lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa ,Program HIV/AID 3)

Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi

4)

Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, promosi kesehatan

b. Keterpaduan lintas sektor Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain:

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

72

1)

Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/kepala Desa, Pendidikan, Agama;

2)

Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/kepala Desa, Pendidikan, Agama, pertanian;

3)

Upaya kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/Kepala Desa, Organisasi profesi, Organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB;

4)

Upaya perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/Kepala Desa, Pertanian, Pendidikan, Agama, Koperasi, Dunia usaha, PKK, PLKB;

5)

Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/Kepala Desa, Tenaga kerja, Koperasi, Dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan;

6)

Upaya kesehatan kerja: keterpaduan sektor kesehatan dengan Camat, Lurah/Kepala Desa, Tenaga kerja, Dunia usaha;

4.

Azas rujukan Azas penyelenggaraan Puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: 1)

Rujukan upaya kesehatan perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangi

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

73

satu kasus penyakit tertentu, maka Puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap yang

hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke

Puskesmas. Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam: a)

Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (biasanya operasi) dan lain-lain.

b)

Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.

c)

Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga Puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas.

2)

Rujukan upaya kesehatan masyarakat Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu Puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka Puskesmas

tersebut

wajib

merujuknya

ke

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Sukabumi. Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam: a) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan. b) Rujukan tenaga

antara

lain

dukungan tenaga ahli

untuk

penyelidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

74

c) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan

masyarakat

dan

atau

penyelenggaraan

upaya

kesehatan masyarakat (antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Rujukan operasional diselenggarakan apabila Puskesmas tidak mampu. Akuntabilitas Keuangan Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh, perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan Puskesmas, yakni: 1.

Pemerintah Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi Di samping itu Puskesmas masih menerima dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat antara lain anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan

peralatan kesehatan

dan

pengadaan

obat

serta

biaya

operasional kesehatan (DAK non fisik). Setiap tahun anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah Kabupaten Sukabumi, seterusnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Sukabumi. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan sesuai kebutuhan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat kesehatan, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan Kabupataten Sukabumi atau oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

75

Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima Puskesmas adalah Kepala Puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuangan Puskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi atas usulan Kepala Puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Pendapatan Puskesmas Sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukabumi, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan melalui retribusi, yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Daerah, yang seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas sesuai RBA (Rencana Bisnis Anggaran) PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh.

3.

Sumber lain PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh juga menerima dana dari beberapa sumber lain seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk upaya kesehatan perorangan, kecuali untuk penduduk miskin yang tidak memiliki kartu KIS BPJS ditanggung oleh pemerintah daerah dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Yang seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas sesuai RBA (Rencana Bisnis Anggaran) PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh.

C. Responsibilitas Merupakan keadilan dan kesetaraan atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam

pelaksanaan kegiatan BLUD,

Puskesmas mendapatkan

keleluasaan atau fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan yang diatur dalam regulasi khusus. Tetapi tetap harus mematuhi perundangan yang berlaku, yang tujuannya untuk pengaturan dan pengawasan. Mendorong agar organ puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dandilandasi kesadaran tanggung jawab sosial puskesmas. Bentuk Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

76

responsibilitas antara lain adalah dengan mematuhi standar operasioanal prosedur dalam setiap pemberian layanan kesehatan. Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial telah didokumentasikan dalam Prosedur dan Ketetapan (Protap) atau Standard Operating

Procedure

(SOP).

Prosedur

dan

Ketetapan

ini

telah

didokumentasikan, disosialisasikan, dan diimplementasikan di setiap bagian dan unit kerja lainnya. Dengan adanya protap atau SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manual mutu. Dengan prosedur kerja ini pula dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kinerja. Prosedur kerja PPK BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan,

pelayanan

penunjang

kesehatan,

maupun

pelayanan

manajemen, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Standar Operasional dan Prosedur pelayanan kesehatan, merupakan inti kegiatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai harapan banyak pihak, terutama pasien yang bersangkutan. Prosedur baku pelayanan ditetapkan untuk menghindari kesalahan dalam

penanganan

pasien.

Standar

operasional

dan

prosedur

pelayanan kesehatan terdiri dari standar operasional dan prosedur yang di tetapkan pada rawat jalan. Rawat jalan terdiri dari rawat jalan BP umum, BP gigi, KIA, dan persalinan PONED. 2.

Standar Operasional dan Prosedur pelayanan penunjang kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan

kesehatan

Puskesmas.

Ketelitian,

keakuratan

dan

kelengkapan peralatan penunjang medis menjadi salah satu penentu kesembuhan pasien. Standar operasional dan prosedur pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari standar operasional dan prosedur yang ditetapkan pada laboratorium, farmasi dan klinik mentari (HIV AIDS dan IMS). 3.

Standar

Operasional

dan

Prosedur

Pelayanan

Manajemen,

memberikan pelayanan kepada kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan Puskesmas agar seluruh personil yang terlibat dapat

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

77

menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Untuk itu proses-proses manajemen harus

dijalankan

dengan cepat, tepat dan akurat. Standar operasional dan prosedur manajemen terdiri dari standar operasional dan prosedur pada keuangan, kepegawaian, umum, pelaporan, rekam medis dan sistem informasi Puskesmas. D. Independensi Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

78

BAB V PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

A. Pengguna Jasa 1.

Puskesmas

menghormati

hak-hak

pasien

selaku

pengguna

jasa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Puskesmas memenuhi komitmennya kepada pengguna jasa sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.

3.

Penanganan keluhan pengguna jasa dilakukan secara

profesional

melalui mekanisme yang baku dan transparan. B. Mitra Usaha 1. Mitra usaha meliputi rekanan, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan lainnya, serta pihak ketiga lainnya. 2. Puskesmas menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi dengan itikad baik, saling menguntungkan, akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan tidak merugikan stakeholders serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis. 3. Kerjasama Puskesmas dengan mitra usaha dapat berupa transaksi jual beli barang dan/atau jasa serta Kerja Sama Operasional (KSO) dalam bentuk kerjasama pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan gedung, pemanfaatan alat kedokteran dan kerjasama lainnya yang sah. 4. Puskesmas dan mitra bisnis bermitra secara profesional dengan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak kerjasama. C. Pegawai 1. Pegawai

puskesmas

yang

terdiri

dari

tenaga

medis,

tenaga

paramedis, dan tenaga lainnya adalah aset yang sangat berharga, maka

puskesmas

berkewajiban

meningkatkan

kompetensi

dan

karakternya. Puskesmas dapat memberikan penghargaan yang pantas kepada pegawai yang berprestasi. Dalam hal adanya terjadi masalah yang menyangkut tuntutan pasien terhadap tenaga medis/paramedis, puskesmas berkewajiban memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

79

Hubungan antara tenaga medis/paramedis dan non medis dengan pihak puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pejabat Pengelola Puskesmas. 2. Setiap kebijakan puskesmas yang terkait dengan pegawai disusun secara transparan, mengakomodasi kepentingan pegawai dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 3. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai atau perjanjian dengan pegawai dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. 4. Sistem penilaian kinerja pegawai ditetapkan dan dilaksanakan secara adil dan transparan. 5. Puskesmas menciptakan kondisi kerja dengan selalu memperhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. 6. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pegawai, puskesmas menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Puskesmas memberi kesempatan yang sama tanpa

membedakan

senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

a.

Pengelolaan PNS Pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah tentu tidak akan terlepas dari peraturan yang mendasarinya yaitu Undang – undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ( Aparatus Sipil Negara ). Ada sejumlah hal dalam Undang-undang tersebut yang perlu digaris bawahi karena sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan PNS. Pertimbangan yang memunculkan undang-undang ini adalah adanya keyakinan bahwa untuk mencapai tujuan nasional Rebublik Indonesia diperlukan PNS yang terampil menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini diperlukan sosok PNS yang mampu

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

80

melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan secara profesional dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen

PNS

merupakan

keseluruhan

upaya

untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan,

promosi,

pemberhentian. dilakukan

penggajian,

kepegawaian,

dan

Melalui cara itu, manajemen PNS yang

dengan

tepat

diyakini

dapat

menjamin

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan behasil guna. 8.

Formasi Pegawai Formasi

pegawai

kebutuhan

di

pegawai

lingkup sesuai

Puskesmas

dengan

disesuaikan

profesi

dengan

berdasarkan

jenis

pekerjaan/keahlian/ bidang pelayanan yang ada di Puskesmas. 9.

Pengadaan Pegawai Pengadaan pegawai untuk tenaga yang bekerja di lingkup PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh.

10.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui proses seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. yang selanjutnya ditugaskan di PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh.

11.

Mutasi/lolos butuh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan kebutuhan formasi pegawai. Pemindahan PNS secara terperinci diatur dalam PP No.96 tahun 2000

tentang

Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan

dan

Pemberhentian PNS. 12.

Pemberhentian Pegawai / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemberhentian pegawai untuk PNS diatur dalam PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. a.

Pengelolaan Non PNS Pelayanan yang berkualitas akan tercapai bila didukung oleh sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang cukup. Jumlah PNS yang terbatas yang di tugaskan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. di Puskesmas DTP Gunungguruh, maka kepala Puskesmas mengajukan

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

81

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk merekrut tenaga non PNS. 1.

Pengadaan dan Pengangkatan a.

Pengangkatan tenaga non PNS berdasarkan seleksi disesuikan dengan formasi pegawai yang dibutuhkan.

b.

Pengangkatan Pegawai non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

c.

Rekruitmen Pegawai non PNS dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan melibatkan Dinas Keehatan melalui seleksi :  Seleksi administrasi;  Test kesehatan;  Seleksi akademik;  Ketrampilan;  Wawancara.

2.

Disiplin a.

Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

nilai

ketaatan,

kepatuhan,

kesetiaan,

keteraturan, dan ketertiban. b.

Pelanggaran

terhadap

disiplin

pegawai

sebagaimana

dimaksud pada bag (a) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan. 3.

Penempatan Penempatan pegawai di sesuaikan dengan keahliannya atau berdasarkan pada kebutuhan.

4.

Pemberian Insentif

5.

Jenjang Karir Jenjang karir disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ada yaitu ada jabatan struktural atau jabatan fungsional.

6.

Pembinaan (Penghargaan dan Sanksi) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka PK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

82

mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

7.



Peringatan secara lisan oleh kepala Tata Usaha.



Peringatan secara tertulis.



Pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemberhentian Pegawai/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), didasarkan pada penilaian kinerja, dan loyalitas.

D. Pemerintah Selaku Regulator 1.

Puskesmas

harus

mematuhi

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang terkait dengan kegiatan puskesmas baik yang menyangkut layanan jasa, pegawai, pelanggan, masyarakat sekitar, lingkungan, sesama pelaku usaha, perpajakan, perbankan dan lainlain. 2.

Puskesmas selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran

terhadap regulator

serta

penyelenggara negara lainnya. 3.

Puskesmas mendukung penerimaan negara dan daerah baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Puskesmas akan selalu meningkatkan kualitas layanan dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pembangunan pelayanan Kesehatan diwilayah kerja.

E. Masyarakat Sekitar Dan Lingkungan 1.

Puskesmas memegang teguh asas kepedulian dan keadilan terhadap masyarakat sekitar lingkungan operasional puskesmas.

2.

Puskesmas

memastikan

bahwa

dalam

kegiatan

usaha

untuk

pelayanan kesehatan, telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan lainnya yang terkait. 3.

Puskesmas selalu

berusaha

mendorong munculnya

kebutuhan

masyarakat atas kesehatan lingkungan serta pengelolaan sampah medis secara khusus dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

83

BAB VII PENUTUP

Pola tata kelola adalah ketentuan internal PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh yang berkenaan dengan organisasi, tatalaksana dan akuntabilitas serta transparasi. Bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pola tata kelola merupakan aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan Puskesmas, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh. Dengan adanya tata kelola diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. Diharapkan melalui kebijakan ini masyarakat akan semakin mudah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yaitu di bidang Kesehatan.

Sukabumi,

Oktober 2018

Pimpinan PPK-BLUD Puskesmas DTP Gunungguruh

drg. Hardi Subarmin MKes NIP.197410122005011010

Pola Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas Gunungguruh

84