Tabulasi Bab Iv Oce

D. ANALISA ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH No. 1 I.

Pokok Bahasan 2 KINERJA APARATUR PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004 KAB. BARITO UTARA 1. Penyelenggaraan Pemilu 2004 di wilayah Kab. Barito Utara. 2. Pengamanan Pemilu 2004 di wilayah Kab. Barito Utara. 3. Penghitungan Manual Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di wilayah Kab. Barito Utara.

Hasil Evaluasi / Pemantauan 5

1.

Belum Optimalnya proses Persiapan dan Perencanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam Jadwal dan Pentahapan Waktu Penyelenggaraan Pemilu 2004.

2.

Pelaksanaan Pengamanan Pemilu 2004 dirasakan cukup kondusif, dimana koordinasi dan kerja-sama antar infra-struktur Muspida Kab. Barito Utara dapat berlangsung secara harmonis, terpadu dan komunikatif.

3.

Hambatan / Masalah 6

1)

Terlambat diterimanya data mengenai perolehan hasil sementara dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu 2004, sehingga proses Entry Data IT menjadi sedikit tertunda.

Keterbatasan waktu persiapan dan perencanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terkendalanya beberapa rencana kegiatan Pemilu 2004, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Pemilu 2004 sempat menemui hambatan, dan kegiatan tersebut antara lainnya :

a)

Sosialisasi Pemilu 2004 tidak sepenuhnya dapat menjangkau sampai ke pelosokpelosok dalam wilayah Kab. Barito Utara, atau hanya terbatas sampai dengan Ibukota Kecamatan dan Ibukota Desa / Kelurahan.

b)

Penyampaian Informasi Pemilu 2004 melalui brosur- brosur, pamflet dan spanduk Sosialisasi Pemilu 2004, tidak sepenuhnya dapat disalurkan / didistribusikan ke seluruh wilayah di Kab. Barito Utara.

c)

Sosialiasi Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Pemilu 2004 Yang Benar, sebagai akibat dari sempitnya dan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilu 2004 sehingga mengakibatkan tidak seluruhnya materi dalam kegiatan tersebut dapat disampaikan secara luas pada masyarakat di wilayah Kab. Barito Utara. Juga disebabkan kondisi geografis wilayah Kab. Barito Utara yang sangat berat dan tidak mudah untuk dijangkau oleh transportasi setempat.

d)

2)

Pemecahan Masalah 7

1)

Sosialisasi Pemilu 2004, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Utara berupaya melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu 2004, minimal dapat mencapai pada titik sasaran dan sampai tujuan terutama untuk penyelenggara Pemilu 2004 di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan di seluruh wilayah Kab. Barito Utara. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan informasi secara terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia di Kab. Barito Utara, misalnya melalui : a) Radio Siaran Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara maupun Radio-radio Swasta Nasinal yang ada di Ibukota Muara Teweh. b) Surat Kabar / Koran Lokal. c) Pemasangan Iklan dan Spanduk Sosialisasi Pemilu 2004 di tempat-tempat strategis dan sarana umum di seluruh wilayah Kab. Barito Utara. d) Membuka Jalur Informasi (Line) Pemilu 2004 di Sekretariat KPU Kab. Barito Utara untuk seluruh masyarakat yang ingin mengetahui secara langsung tentang informasi-informasi terbaru dan berkaitan dengan Pemilu 2004 selama 24 jam setiap harinya, dst..

2)

Sosialiasi Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Pemilu 2004 Yang Benar, dalam hal ini KPU Kab. Barito Utara melaksanakan kegiatan Santiaji / Sosialisasi Pemilu 2004 secara menyeluruh ke 6 (enam) wilayah Kecamatan dalam wilayah Kab. Barito Utara, dan dihadiri oleh seluruh penyelenggara Pemilu 2004 di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta kalangan masyarakat setempat mengenai Tata Cara Mencoblos Yang Benar dalam pelaksanaan Pemilu 2004 melalui Gladi Terbuka pada model Tempat Pemungutan Suara yang akan digunakan dalam bentuk Simulasi langsung oleh masyarakat..

3)

Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2004, khusus untuk kegiatan ini belum sempat dilaksanakan karena terbatasnya waktu dan semakin sempitnya jadwal kegiatan dan berbenturan dengan kegiatan pendistribusian

Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2004 dari Tingkat PPK, PPS dan KPPS masih banyak ditemui kesalahan dalam pengisian data. Hal ini dikarenakan tidak terlaksananya sosialisasi untuk kegiatan ini sampai ke seluruh Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kab. Barito Utara.

Selalu terjadi dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Utara dilaksanakan secara mendadak dan tanpa persiapan yang matang dan mantap. Hal ini disebabkan oleh lambannya informasi / berita yang diterima dari KPU Pusat dan KPU Propinsi Kalimantan Tengah.

3)

Dalam setiap proses penyelenggaraan kegiatan Pemilu 2004, khususnya dalam melaksanakan koordinasi dengan Unsur Muspida Kab. Barito Utara selama ini tidak ditemui banyak hambatan dan kendala. Karena seluruh instansi yang ada telah berupaya membantu Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Utara untuk selalu memup (mendukung) seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2004 agar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah

logistik Pemilu 2004 sehingga orientasi kegiatan yang harus lebih diutamakan adalah masalah pendisitribusian logistik tersebut. Hal ini dilakukan karena jumlah kebutuhan logistik Pemilu 2004 untuk Kab. Barito Utara tidak sesuai dengan target riil yang harus disalurkan ke seluruh wilayah Kab. Barito Utara.

ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi masingmasing. Kendala yang mungkin dapat ditemui dalam melakukan koordinasi selama ini dan dapat dijadikan perhatian untuk persiapan kegiatan Pemilu selanjutnya, antara lain :

1

2

5

6

7

a)

b) 4)

Keseragaman dalam pengisian format data Pemilu 2004, dimana format yang harus disampaikan kepada pimpinan masingmasing tidak sama sehingga cenderung mengakibatkan tidak sinkronnya data yang diterima dan diolah oleh masing-masing Instansi / Unit Satuan Kerja yang berkompeten dalam penyelenggaraan Pemilu 2004. Kecepatan penyampaian informasi dan data Pemilu 2004.

4)

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Utara dilaksanakan secara mendadak dan tanpa persiapan yang matang. Hal ini sebagai akibat keterlambatan penerimaan informasi dari KPU Pusat dan KPU Propinsi Kalimantan Tengah dimana setiap kegiatan yamg akan dilaksanakan haruslah selalu berpedoman pada Pertunjuk Pelaksanaan Kegiatan / Program yang kesemuanya itu harus selalu menunggu informasi langsung dari KPU Pusat dan KPU Propinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya, terdapat kegiatan-kegiatan yang cenderung dilaksanakan menjadi kurang maksimal (optimal) dalam pencapian target suatu kegiatan dalam proses penyeelenggaraan Pemilu 2004 di Kab. Barito Utara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selama ini KPU Kab. Barito Utara semaksimal mungkin dapat memberikan dan menyalurkan informasi Pemilu 2004 secepat mungkin kepada masyarakat dengan menggunakan mass media yang tersedia.

5)

Untuk mengantisipasi keseragaman dalam pengisian format data Pemilu 2004, maka KPU Kab. Barito Utara telah mengupayakan suatu tindakan strategis yaitu dengan memfokuskan perhatian pada penghitungan manual data IT pada tiap-tiap TPS (KPPS) dengan melakukan penyisiran data dan pembuktian hitungan manual guna memperoleh penghitungan suara yang benar (valid). Untuk keseragaman informasi data perolehan suara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004, sesuai kesepakatan maka Data IT dari Tim Entry Data adalah merupakan acuan bagi keseragaman data perolehan suara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dari setiap instansi yang berkepentingan dalam menyukseskan Pemilu 2004 di Kab. Barito Utara.

6)

Guna mengantisipasi keterlambatan data hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 tersebut, maka KPU Kab. Barito Utara beserta Tim Entry Data melakukan upaya “Jemput Bola” ke lokasi dan membantu PPK dan PPS untuk menyelesaikan penghitungan data dimaksud, tentunya dengan dihadiri oleh para saksi utusan Partai Politik masing-masing.

Keterlambatan penyampaian data hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang harus diolah dalam Entry Data Pemilu 2004, yang umumnya disebabkan oleh : a) Format pengisian data yang dirasakan terlalu banyak dan tidak dipahami, sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda. b)

Kondisi jalan dan alat pengiriman data Pemilu 2004 pada masing-masing wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang tidak sama, sehingga menyebabkan terlambatnya data tersebut diterima oleh KPU Kab. Barito Utara sampai dengan 4 (empat) hari setelah waktu pelaksanaan kegiatan Pemilu 2004 pada tanggal 05 April 2004.

1 II.

III.

2 PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILU 2004 1. Ketersediaan personil / staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Barito Utara. 2. Kemampuan Administratif dan Sumber Daya Maanusia (SDM) Penyelenggara Pemilu 2004.

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2004 1. Pendistribusian Logistik Pemilu 2004 ke 6 (enam) Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Utara.

5 1.

Belum terpenuhi jumlah staf pelaksana pada formasi PNS Sekretariat KPU Kab. Barito Utara, sehingga sedikit tidaknya mempengaruhi kinerja Sekretariat KPU Kab. Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 di Kab. Barito Utara.

2.

Lemahnya kemampuan penyelenggara Pemilu 2004, terutama di tingkat PPK, PPS dan TPS sehingga menyebabkan terlambatnya penyampaian hasil Pemilu 2004.

1.

Lemahnya mekanisme sentralistik dalam pendistribusian logistik Pemilu 2004 oleh KPU Pusat ke KPU Kab. Barito Utara, sehingga

6 1)

Keterbatasan jumlah staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Barito Utara waktu persiapan dan perencanaan kegiatan, sehingga mengakibatkan terkendalanya beberapa rencana kegiatan Pemilu 2004, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Pemilu 2004 sempat menemui hambatan, dan kegiatan tersebut antara lain adalah : a) Tidak terbagi habismya porsi kerja secara merata kepada seluruh staf Sekretariat KPU Kab. Barito Utara, baik pada Unsur Pimpinan dan Bawahan, sehingga timbul kecenderungan dalam penyelesaian pekerjaan selalu tertunda dan tidak tepat waktu. b) Seringnya terjadi tumpang tindih pekerjaan dan kegiatan, dimana belum terdapat uraian tugas (Job Description) dan pekerjaan yang jelas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian menjadi tidak jelas.

2)

Kurangnya pemberian materi dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, sehingga ikut pula mempengaruhi kemampuan kerja staf Sekretariat KPU Kab. Barito Utara.

1.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU Kab. Barito Utara dalam upayanya mendistribusikan logistik Pemilu 2004 ini, antara lain :

7 1)

Dengan keterbatasan jumlah staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Barito Utara, dalam persiapan dan perencanaan kegiatan Pemilu 2004 telah diupayakan secara maksimal agar setiap kegiatan dapat lebih diutamakan tercapainya sasaran dan tujuan yang dicapai dari kegiatan tersebut ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang ditangani oleh Kelompokkelompok Kerja (POKJA) ataupun Tim Pelaksana. Dengan demikian akan mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh dibentuknya Kelompok-kelompok Kerja (POKJA) ataupun Tim Pelaksana tersebut antara lain : a) Kelompok Kerja Pendaftaran Caleg b) Kelompok Kerja Kampanye c) Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghirungan Suara d) Tim Entry Data Penghitungan Suara, dsb.

2)

Sangat diharapkan pada masa yang akan datang, untuk pola Pendidikan dan Latihan pada Komisi Pemilihan Umum dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu, Sekretariat KPU Kab. Barito Utara dalam meningkatkan kemampuan seluruh aparatur penyelenggara Pemilu 2004 selama ini adalah dengan melalui upaya-upaya antara lain : a) Mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilu 2004 sampai ke seluruh aparatur penyelenggara Pemilu 2004, yaitu dimulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS (TPS) guna memperoleh suatu kesepahaman dan keterpaduan untuk sama-sama berupaya bersatu-padu menyukseskan Pemilu 2004 ini. b) Melakukan bimbingan teknis langsung di lapangan, dan sekaligus melaksanakan upaya evaluasi / monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 dari tingkat PPK, PPS dan KPPS (TPS). c) Menyampaikan brosur-brosur, pamflet dan buku-buku yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004, sehingga dengan membaca setidaknya mereka mempunyai gambaran bagaimanakah Pemilu 2004 itu dapat diselenggarakan dengan baik dan benar, dst.

1.

Dalam pendistribusian logistik Pemilu 2004, maka KPU Kab. Barito Utara telah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi yang

2.

3.

Minimnya dana yang tersedia dalam menunjang kegiatan pendistribusian logistik Pemilu 2004 yang tersedia dalam Pos Anggaran APBN pada KPU Kab. Barito Utara. Pengamanan Logistik Pemilu 2004.

menyebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan logistik dan tidak sesuainya jumlah logistik yang diterima dengan usulan dan rencana pengadaan logistik Pemilu 2004 KPU Kab. Barito Utara. 2.

a)

Dana pendukung kegiatan pendistribusian logistik Pemilu 2004 yang terekapitulasi dalam Pos Anggaraan pada PPKO II Tahun Anggaran 2004 KPU Kab. Barito Utara tidak sesuai dengan kondisi wilayah Kab. Barito Utara.

b)

1

2

5 c)

d)

2.

Pendistribusian Logistik Pemilu 2004 dari KPU Pusat dan KPU Propinsi Kalimantan Tengah ke KPU Kab. Barito Utara yang mengalami keterlambatan dan tidak serentak pengirimannya, mengakibatkan terjadinya pendistribusian logistik Pemilu 2004 dengan biaya kirim yang cukup tinggi (high cost distribution). Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan dana untuk kegiatan pengepakan dan pengiriman logistik Pemilu 2004, terutama untuk pendistribusian logistik Pemilu 2004 agar tepat waktu dan alamat sampai pada tujuan untuk dapat diterima oleh PPK, PPS dan KPPS secara utuh. Kondisi geografis wilayah Kab. Barito Utara yang tidak mudah untuk dijangkau oleh sarana transportasi umum yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan logistik Pemilu 2004 sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kab. Barito Utara. 6 Kekurangan jumlah logistik Pemilu 2004, sebagai akibat tidak terealisasinya usulan logistik Pemilu 2004 KPU Kab. Barito Utara dan logistik Pemilu 2004 cenderung diterima secukupnya atau tidak diberikan dalam jumlah lebih guna mengantipasi adanya barang yang rusak. Kurang tersedianya sarana angkutan dan transportasi lokal yang memadai dalam mendukung pendistribusian logistik Pemilu 2004 di seluruh Kab. Barito Utara.

Sebagai akibat minimnya dana pendukung pendistribusian logistik yang diterima oleh KPU Kab. Barito Utara dari Anggaran APBN, menyebabkan masalah-masalah antara lain :  Untuk pembayaran sebagian pekerjaan dari upaya pendistribusian logistik Pemilu 2004 Kab. Barito Utara terpaksa mengalami penundaan pembayaran, karena titik berat penggunaan dana PPKO II KPU Kab. Barito Utara TA. 2004 lebih diutamakan pada proses penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang dikuatirkan dapat menimbulkan ekses-ekses politis yang tidak diinginkan di wilayah Kab. Barito Utara.  Meningkatnya jumlah pengeluaran dana distribusi logistik karena pola pendistribusian yang dilakukan sudah melampaui target waktu.

2.

3.

4.

terkait dalam membantu penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kab. Barito Utara guna membantu mengatasi segala kesulitan dalam menyediakan sarana transportasi lokal yang kiranya dapat digunakan dan cukup memadai digunakan agar logistik Pemilu 2004 tersebut sampai ke seluruh pelosok pedalaman di wilayah Kab. Barito Utara. Dalam hal ini, KPU Kab. Barito Utara berupaya menyampaikan usulan rencana keuangan tambahan (Dana Tambahan) kepada Pemerintah Kab. Barito Utara guna mendukung pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik Pemilu 2004 tersebut, dan selama ini Pemerintah Kab. Barito Utara telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membantu kegiatan tersebut. Masalah kekurangan logistik Pemilu 2004 sendiri telah dilaporkan melalui Posko Logistik Pemilu 2004 Propinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kota Palangka Raya pada setiap kesempatan dengan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi saat itu. 7 Pendistribusian Logistik Pemilu 2004 dari KPU Pusat dan KPU Propinsi Kalimantan Tengah ke KPU Kab. Barito Utara selalu dimonitor dan dipantau perkembangannya melalui jalur komunikasi yang tersedia, baik melalui jalur telepon maupun perangkat komunikasi yang dikendalikan oleh Organisasi Satuan Telekomunikasi Daerah (Santelda) Kab. Barito Utara, organisasi RAPI dan ORARI yang dengan segala sumber daya yang ada terus-menerus melaporkan perkembangan terakhir yang dihadapi oleh PPK, PPS bahkan sampai ke tingkat KPPS di seluruh wilayah Kab. Barito Utara.



 IV.

1

LAIN-LAIN : 1. Proses Pendaftaran Pemilih Pemilu 2004. 2. Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kab. Barito Utara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004. 3. Pelaksanaan kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara. 4. Proses Penghitungan Manual Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara.

2

1.

Banyak laporan dari masyarakat bahwa sebagian dari masyarakat di wilayah Kab. Barito Utara yang belum atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) Pemilu 2004.

2.

Banyaknya ditemui berkas pendaftaran dan persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Barito Utara yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3.

Banyaknya laporan masyarakat yang menyoroti masalah pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kab. Barito Utara.

4.

Kurang mendukungnya kemampuan sumber daya manusia yang berperan sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2004 dan minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses Penghitungan Manual Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara, sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Barito Utara.

Pengiriman logistik selalu dilakukan secara mendadak dan harus secepatnya mencapai lokasi dengan aman dengan meminimalisasi kerusakan logistik Pemilu 2004 serendah mungkin. Biaya angkut dan distribusi logistik yang dibutuhkan sangat berbeda dengan kondisi di wilayah Jawa dan Sumatera.

1.

Banyaknya keluhan dari masyarakat dan cenderung mempermasalahkan tingkat independensi (netralitas) KPU Kab. Barito Utara dengan sorotan masalah yaitu :  Pendaftaran Pemilih untuk Pemilu Legislatif Tahun 2004, dimana banyak terdapat beberapa kesalahan dalam pengisian data pemilih yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengisian biodata pemilih yang dicetak kedalam Kartu Pemilih.  Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar karena keberadaan mereka di pelosok pedalaman wilayah Kab. Barito Utara.  Kurangnya koordinasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan KPU Kab. Barito Utara dan perangkat pemerintahan setempat dalam melaksanakan proses pendataan yang dilakukan dalam kegiatan P4B, sehingga mengurangi akurasi data dan jumlah pemilih Pemilu 2004 di wilayah Kab. Barito Utara. 2. Sesuai dengan ketentuan KPU Pusat, ternyata banyak ditemui adanya kecenderungan para Calon Anggota DPRD di Kab. Barito Utara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara yang berupaya dengan segala cara agar dapat lolos dalam verifikasi Calon Anggota DPRD Kab. Barito Utara. 3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan langkah dalam upaya penyelesaian sengketa (masalah) kampanye antar Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara.

5 4.

6 Kurangnya kemampuan dari Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2004 dan sarana / prasarana yang mendukung proses Penghitungan Manual Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara agar secara cepat dapat diakses langsung ke Tabulasi Data Center KPU Pusat karena minimnya fasilitas dari masing-masing PPK, PPS dan KPPS.

1.

Guna mengantisipasi banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) Pemilu 2004, maka KPU Kab. Barito Utara menerapkan kebijakan bahwa pemilih yang telah mendaftarkan diri pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Barito Utara sampai dengan tanggal 29 Februari 2004 akan tetap diberikan Kartu Pemilih Sementara (KPS) yang dapat digunakan dalam Pemilu Legislatif 2004. Bagi masyarakat yang baru mendaftar di atas tanggal 29 Februari 2004 tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2004, tetapi akan diberikan kesempatan pada Pemilu Langsung Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 05 Juli 2004.

2.

Untuk penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dalam rangka Pemilu Langsung Presiden dan Wakil Presiden 05 Juli 2004, KPU Kab. Barito Utara akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Barito Utara beserta jajarannya dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Barito Utara guna memperoleh akurasi data yang valid maka pendaftaran ulang pemilih selanjutnya dilaksanakan oleh Ketua RT setempat dan kemudian direkapitulasi oleh PPS dan PPK untuk dijadikan sebagai data pemilih tambahan pada Pemilu Langsung Presiden dan Wakil Presiden di Kab. Barito Utara.

3.

4.

7 Sesuai dengan mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kab. Barito Utara, maka KPU Kab. Barito Utara membentuk Pokja Pendaftaran Caleg dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait guna dapat meneliti / memverifikasi berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Barito Utara guna diperoleh kebenaran data dari calon bersangkutan, dan selanjutnya apabila ditemukan kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut maka sepenuhnya proses hukum merupakan langkah lebih lanjut yang harus dilaksanakan. Dalam proses penghitungan manual perolehan

suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, KPU Kab. Barito Utara beserta unsur yang terkait dan disaksikan oleh para saksi / utusan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Kab. Barito Utara telah melakukan cross check terhadap rekapitukasi perolehan suara masing-masing partai mulai dari tingkat TPS, PPS dan PPK dengan memperbandingkan data yang diperoleh dari IT Entry Data.